Live Streaming

Hallo Batam

Info Aktual dari Kota Batam dan sekitarnya
25 Sep 2020

Pandemi Jadi Momentum Pemulihan dan Transformasi Ekonomi

Bintan, 25 September 2020

Pandemi Covid-19 menjadi momentum bagi pemerintah untuk merumuskan kembali kebijakan transformasi ekonomi nasional. Meskipun dunia usaha terdampak secara luas, upaya pemulihan ekonomi di semua sektor dengan mengedepankan aspek kesehatan sebagai prioritas tetap menjadi fokus utama pemerintah.

Sektor pariwisata pun menjadi salah satu yang harus segera didorong untuk pemulihan. Selain banyak ekonomi daerah yang bergantung, sektor pariwisata juga paling mudah dan terbuka untuk menyerap Tenaga Kerja. Bahkan jumlah tenaga kerja di bidang pariwisata terus naik sejak tahun 2010. Untuk mendorong pemulihannya, sejumlah strategi dan program pun dirumuskan.

“Salah satunya, optimalisasi belanja pemerintah di sektor pariwisata dengan membuat event seperti Rakorpim hari ini, yang kita lakukan untuk mendorong dimulainya kegiatan wisata dan MICE (meeting, incentive, convention, and exhibition) di lokasi destinasi wisata,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat memberikan keterangan pers terkait Rapat Koordinasi Pimpinan (Rakorpim) Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) dan Kementerian/Lembaga (K/L), Jumat (25/9) di Kawasan Wisata Lagoi, Bintan, Kepulauan Riau.

Dalam Rakorpim ini, Pemerintah kembali melakukan monitoring dan evaluasi atas capaian dan realisasi Program PC-PEN, sebagaimana dilaksanakan setiap pekan oleh Komite.

Selaku Ketua Komite PC-PEN, Menko Airlangga menjelaskan bahwa pelaksanaan protokol kesehatan dengan kampanye 3M (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan) dalam rangka mengurangi tingkat infeksi perlu disertai dengan penegakan disiplin.

“Bahkan perlu melibatkan aparat keamanan, Polri dan TNI secara aktif, disertai dengan pengenaan tindakan mulai dari teguran hingga tindakan pidana,” tegas Menko Airlangga.

Uji coba penegakan disiplin dalam pelaksanaan protokol kesehatan yang dilakukan di 8 + 1 Provinsi dengan tingkat infeksi dan penularan tinggi (zona merah) telah menunjukkan hasil yang baik. Penegakan disiplin ini pun akan terus dipertahankan beberapa bulan ke depan, supaya menjadi zona kuning dan kemudian ke zona hijau.

Pendekatan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara klaster juga mulai menghasilkan kemajuan, sehingga isolasi akan dilaksanakan berdasarkan sumber penularan tanpa mengorbankan tempat lain.

“Kita belajar bahwa pendekatan one size fit all tidak tepat, karena memang setiap lokasi, klaster memang beda, sehingga program penanganan covid 19 pun akan berbeda pula sesuai dengan karakter lokasi/klaster tersebut,” jelas Menko Airlangga.

Langkah ini akan diperluas dan dilanjutkan supaya tingkat imunitas masyarakat meningkat secara signifikan hingga vaksin ditemukan dan terdistribusi dengan baik.

Kemajuan Penyerapan Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional

Selain kemajuan dalam penanganan Covid-19, upaya pemulihan ekonomi pun menunjukkan kabar menggembirakan. Hingga pekan ini, tingkat penyerapan anggaran PEN sudah mendekati 40%. Dalam beberapa pekan terakhir memang terjadi percepatan penyerapan anggaran PEN.

Dengan melakukan realokasi secara dinamis, anggaran yang dirasa berlebih dan tidak mungkin terserap di satu program segera direalokasi ke program lain yang tingkat penyerapannya sudah lancar.

“Kita melakukan ini dengan prinsip agar peningkatan serapan semaksimal mungkin, sehingga diharapkan dapat membantu Saudara-saudara kita yang membutuhkan, utamanya kelas menengah ke bawah sekaligus juga menjadi penyangga ekonomi nasional’, ungkap Menko Airlangga.

Perlu dicatat bahwa program PEN baru dimulai di awal Juni 2020. Artinya, tingkat penyerapan 40% dicapai hanya dalam kurun 3 bulan 3 pekan. “Dengan tingkat penyerapan yang makin cepat ke depan, kami perkirakan bahwa anggaran PEN sebesar Rp695 triliun akan dapat terserap hingga 100%,” tuturnya.

Tren perbaikan ekonomi pun diprediksi terjadi di kuartal ketiga, dibanding capaian kuartal kedua di angka -5.3%. Indikator lain seperti data penjualan, kegiatan manufaktur, perkantoran, hingga kegiatan di pasar, semuanya juga menunjukkan perbaikan sejak bulan Juli 2020 lalu.

“Ini jelas lebih baik dibanding dengan kondisi bulan April 2020 hingga Juni 2020. Bahwa memang belum pulih sepenuhnya ke posisi sebelum Covid-19. Namun setidaknya kita sudah melihat tren positif ke depannya,” yakin Menko Airlangga.

Tren dan capaian positif tersebut tak lepas dari kebijakan stimulus pemerintah melalui program kesehatan, bantuan sosial, bantuan kepada dunia usaha, UMKM, dan sektor padat karya. Ditambah fakta bahwa angka penyerapan PEN meningkat secara pesat dalam bulan-bulan terakhir. Program PEN terbukti memiliki peranan penting dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi, sehingga kontraksi ekonomi tidak menjadi lebih dalam.

Rapat ini juga membahas dan memutuskan isu-isu strategis yang disampaikan dari masing-masing Kementerian/Lembaga yang berkaitan dengan percepatan penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi.

“Kami pun mengundang Instansi Pengawas dan Aparat Penegak Hukum untuk meningkatkan koordinasi sejak dini terkait pemenuhan terhadap tata kelola yang baik dalam program PC-PEN dan kerja sama terkait penegakan protokol kesehatan di masyarakat,” terang Menko Perekonomian yang didampingi Menteri Kabinet Indonesia Maju dan Pimpinan Lembaga Negara.

Keseluruhan rangkaian rakorpim ini diselenggarakan mematuhi protokol kesehatan. Para peserta, pendamping, dan pendukung acara yang hadir diwajibkan melakukan swab test dan/atau rapid test dengan hasil negatif atau non-reaktif.

Selain itu, selama pelaksanaan Rakorpim, seluruh peserta wajib selalu menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer. Tim dokter dan paramedis berjaga mengawasi kepatuhan penerapan protokol kesehatan ini. Medical kit hingga kendaraan ambulans yang berisi berbagai peralatan untuk memenuhi protokol kesehatan pun disiapkan lengkap.

Beberapa kegiatan lain untuk menggerakkan perekonomian sekaligus kampanye protokol kesehatan di Kepulauan Riau pun akan dilaksanakan esok hari (26/9).

Kegiatan tersebut antara lain: (i) Kampanye “Indonesia Care” dan Protokol Kesehatan Pariwisata oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama Kementerian Kesehatan; (ii) Peninjauan Ekspor Produk Pertanian (Kelapa) ke Jerman oleh Kementerian Pertanian; (iii) Peresmian Program Batam Bintan Karimun (BBK) Murah oleh Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia; dan (iv) Peninjauan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang dan video conference dengan para investor. (nck)

28 Aug 2020

Batam Siap Menyambut Investasi dan Industrialisasi

Jakarta - Pemerintah terus berupaya mempercepat pemulihan ekonomi nasional, salah satunya dengan meningkatkan iklim investasi dan bisnis di Batam. Skenario ini dituangkan dalam penyusunan Masterplan Percepatan Pengembangan Kawasan Batam, Bintan, Karimun, dan Tanjungpinang (BBKT).

“Hal tersebut sesuai dengan arahan Presiden untuk melakukan integrasi pengembangan dan pengelolaan Kawasan BBKT dengan tujuan peningkatan investasi, arus barang dan penumpang, kunjungan wisatawan, dan penguatan kelembagaan,” ujar Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam Webinar Kesiapan Batam Menghadapi Industrialisasi dan Investasi Asing, Kamis (27/8).

Susiwijono menjelaskan, tema Pengembangan Kawasan BBKT adalah menjadikan Kawasan BBKT sebagai Hub Logistik Internasional untuk mendukung pengembangan industri, perdagangan, maritim dan pariwisata yang terpadu dan berdaya saing.

“Desainnya, masing-masing pulau memiliki core business yang terintegrasi dan saling mendukung untuk meningkatkan daya saing Kawasan BBKT,” lanjutnya.

Batam difokuskan sebagai hub logistik internasional, industri kedirgantaraan, industri light and valuable (high tech), industri digital dan kreatif, international trade dan finance center serta pariwisata. Berdasarkan analisis alokasi ruang, terdapat 38.182 Ha yang dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut.

Sesmenko Perekonomian menerangkan, dengan mempertimbangkan kontraksi ekonomi akibat pandemi Covid-19, melakukan integrasi antar kawasan, serta perbaikan kelembagaan dan regulasi, ditargetkan pertumbuhan ekonomi Kawasan BBKT tumbuh optimistis sebesar 5,8% pada tahun 2021-2025.

Untuk mencapai target tersebut, maka dibutuhkan rata-rata investasi tahunan sebesar Rp75 triliun dengan proporsi Batam (73%), Bintan (13%), Tanjungpinang (11%) dan Karimun (3%). Dengan komposisi investasi bersumber dari Penanaman Modal Dalam Negeri/PMDN (52%), Penanaman Modal Asing/PMA (43%), dan Belanja Pemerintah (5%).

Salah satu strategi untuk mencapai target investasi tersebut, adalah dengan pembentukan dua Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Batam yang memiliki berbagai insentif seperti tax holiday, pembebasan bea masuk, dan kemudahan berusaha lainnya.

“Kedua KEK tersebut adalah KEK Nongsa dengan nilai investasi Rp16 triliun dan KEK Batam Aero technic dengan nilai investasi Rp6,2 triliun,” kata Susiwijono yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Teknis Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (KPBPB).

Ia pun menegaskan, Pemerintah terus berupaya memperbaiki iklim investasi dan bisnis di Indonesia melalui sejumlah kebijakan, diantaranya dengan merelaksasi Daftar Negatif Investasi dan menyusun Daftar Prioritas Investasi, menerapkan Online Single Submission (OSS) dan membentuk Satgas, memperbaiki Ease of Doing Business, serta menyusun RUU Cipta Kerja.

Sesmenko Susiiwono juga menuturkan bahwa pandemi Covid-19 menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia terkontraksi -5,32% pada triwulan II tahun 2020. Namun secara global, Indonesia masih memiliki ketahanan yang lebih baik dibandingkan banyak negara lain di dunia.

“Sebagai contoh beberapa negara tetangga di ASEAN terkontraksi hingga dua digit, antara lain Thailand -12,2%, Malaysia -17,1%, Singapura -12,6%, dan Filipina -16,5%. Jadi meski kita tumbuh minus di triwulan II 2020, itu masih jauh lebih baik.

Untuk itu, kita harus tetap percaya diri dengan terus berupaya keras memperbaikinya,” tutur Sesmenko Perekonomian.

Sejumlah indikator di bulan Juni 2020 pun mulai memperlihatkan sinyal positif dari perbaikan aktivitas ekonomi, antara lain Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur Indonesia, Indeks Keyakinan Konsumen, Penjualan Ritel, Penjualan Kendaraan Bermotor, dan Survey Kegiatan Dunia Usaha.

Untuk menangani pandemi ini, Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan anggaran sejumlah Rp695,20 triliun yang mencakup 6 aspek, yaitu: 1) Kesehatan; 2) Perlindungan Sosial; 3) Insentif Usaha; 4) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM); 5) Pembiayaan Korporasi; dan 6) Sektoral Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Pemerintah juga telah melakukan sinergitas melalui dua langkah strategis dalam menghadapi pandemi Covid-19, yaitu: safeguard our lives/menjaga kehidupan (kesehatan) dan safeguard our livelihood/menjaga mata pencaharian kehidupan.

“Dengan upaya pemulihan investasi di Batam sebagai daerah yang memiliki sisi ekonomi strategis, juga diharapkan menjadi salah satu pendorong pemulihan perekonomian nasional kita di tengah pandemi ini,” pungkas Sesmenko Perekonomian. (nck)

27 Aug 2020

Kepala BP Batam Muhammad Rudi Paparkan Kinerja BP Batam di Komisi VI DPR RI

Jakarta, 27 Agustus 2020 - Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Muhammad Rudi, memaparkan kinerja anggaran BP Batam TA TA 2020 serta Laporan Keuangan BP Batam 2019.

Pemaparan disampaikan Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat RI, pada Rabu (26/8/2020) malam, di Ruang Rapat Gedung Nusantara I DPR RI, Jakarta Pusat.

Dalam RDP tersebut, Kepala BP Batam didampingi oleh Wakil Kepala BP Batam, Purwiyanto, Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan, Wahjoe Triwidijo Koentjoro, Anggota Bidang Kebijakan Strategis, Enoh Suharto Pranoto, Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan Dan Investasi, Sudirman Saad, dan Anggota Bidang Pengusahaan, Syahril Japarin.

Rapat ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua/FP Nasdem, Martin Manurung, dan dihadiri oleh para anggota Komisi VI DPR RI yang membidangi industri, investasi, dan persaingan usaha.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, dalam kesempatan pertama menjelaskan pokok bahasan dalam RDP kali ini mengenai Kinerja Anggaran BP Batam TA 2019, Laporan Keuangan BP Batam TA 2019, serta Kinerja Anggaran BP Batam TA 2020.

“Berdasarkan kinerja anggaran BP Batam TA 2019, realisasi penerimaan sebesar Rp1.330,74 miliar atau lebih tinggi 4,51% dari target awal sebesar Rp1.273,31 miliar dan lebih tinggi 6,05% dari realisasi tahun 2018,” jelas Muhammad Rudi.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, menjelaskan, realisasi penerimaan tersebut bersumber dari tiga unit usaha penghasil terbesar, yaitu Kantor Pengelolaan Lahan (43,27% dari total penerimaan), Badan Usaha Pelabuhan Batam (26,99% dari total penerimaan), dan BUBU Hang Nadim Batam (15,17% dari total penerimaan).

Muhammad Rudi mengatakan, untuk realisasi anggaran per sumber pendanaan 2018-2019, penggunaan saldo PNBP tahun 2019 sebesar Rp243,3 miliar.

Sedangkan untuk realisasi belanja per program BP Batam tahun 2018-2019, realisasi penyerapan anggaran per program mengalami peningkatan pada tahun 2019 dibandingkan tahun 2018 sebesar 14,35%, dengan rincian Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BP Batam lebih tinggi 6,26%, dan Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kawasan PBPB lebih tinggi 21,48%.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, juga memaparkan kondisi penyerapan DIPA BP Batam TA 2019, yang mana total anggaran tidak terserap tahun 2019 sebesar Rp498 miliar, utamanya berasal dari optimalisasi/efisiensi anggaran belanja pegawai BP Batam belanja lainnya sekitar Rp248 miliar, Anggaran beberapa proyek infrastruktur di Pelabuhan Laut dan Bandara tidak teralisasi sekitar Rp173 miliar, dan proyek the Development of Sewerage System in Batam Island tidak terealisasi sebesar Rp77 miliar atau 37 persen.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, mengemukakan penyebab kurang maksimalnya daya serap anggaran pada tahun anggaran 2020, yaitu pertama, adanya perubahan mata anggaran atas perintah dari pusat untuk menindaklanjuti permasalahan di masyarakat sendiri.

“Kedua, karena kontrak dengan perusahaan dimulai pada bulan Juni dan baru dilaksanakan pada bulan Juli, artinya baru satu bulan lebih dan baru uang muka,” papar Muhammad Rudi.

Namun, Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, optimis, dalam dua bulan ini penyerapan anggaran sudah akan mencapai 50%.

Rudi juga menyampaikan kepada Komisi VI DPR RI, dalam penanganan Covid-19 industri yang ada selalu dijaga. “Yang terpenting mereka selalu mematuhi protokol kesehatan Covid-19, dan sampai hari ini industri di Batam masih berjalan dan bertambahnya orderan dari negara luar,” kata Muhammad Rudi.

Terkait pembangunan infrastruktur di Batam, Muhammad Rudi juga menyampaikan kepada Komisi VI bahwa saat ini pembangunan masih tetap berjalan, antara lain pembangunan pelabuhan Batu Ampar, dan pembangunan taxiway dan apron logistic bandara Hang Nadim.

“Bahkan sekitar 1 bulan yang lalu, KEK Maintenance Repair dan Overhaul di Hang Nadim Batam telah distujui Menko Perekonomian,” papar Muhammad Rudi. (cc)

29 Jul 2020

Paket Bantuan Sembako untuk Masyarakat Batam akan Didistribusikan mulai Rabu 29 Juli 2020

Batam - Bahan pangan (sembako) pada tahap keempat yang berjumlah sebanyak 284.223 paket akan dibagikan untuk masyarakat Batam yang terdampak Covid-19, pendistribusian ini akan dilakukan oleh BP Batam dan Pemko Batam dimulai pada 29 Juli 2020.

Berdasarkan data dari Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Nomor 55/GT/COVID-19/VII/2020 tanggal 3 Juli 2020, data penerima bantuan bahan pokok terdampak Covid-19 di Kota Batam sebanyak 284.223 (dua ratus delapan puluh empat ribu dua ratus dua puluh tiga).

Paket sembako tersebut akan dibagikan ke 12 kecamatan di Batam, yakni Belakang Padang, Bulang, Galang, Batu Ampar, Nongsa, Lubuk Baja, Sekupang, Batam Kota, Bengkong, Batu Aji, Sungai Beduk, dan Sagulung.

Adapun isi dari paket sembako yang akan dibagikan berupa beras 10 kilogram, mi instan 10 bungkus, minyak goreng 2 liter, krimer kental manis 2 kaleng, ikan dalam kaleng 425 gram, teh celup, sirup, dan biskuit.

Rencana jadwal pendistribusian sembako bantuan ini akan dimulai pada Rabu, 29 Juli 2020 di Kecamatan Lubuk Baja sebanyak 19.729 paket Sembako.

Pada hari Kamis, 30 Juli 2020 akan didistribusikan di Kecamatan Belakang Padang sebanyak 2.836 paket Sembako dan Kecamatan Galang sebanyak 3.105 paket Sembako.

BP Batam dan Dinas Sosial Pemko Batam akan mendistribusikan paket sembako ke Kantor Kelurahan dan akan melakukan pengawasan pada tahapan penyaluran sembako di Kantor Kelurahan setempat, kemudian masing-masing RT melakukan penjemputan sembako di Kelurahan setempat berdasarkan data yang telah ditetapkan kemudian didistribusikan kepada masyakarat yang terdampak Covid-19.

Perlu kami ingatkan juga kepada masyarakat mengingat sampai sekarang masih dalam kondisi pandemi Covid-19, maka dalam proses pembagian sembako tersebut agar tetap memperhatikan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. (cc)

29 Jul 2020

Peringati HUT Kemerdekaan RI ke 75, bright PLN Batam hadirkan Gebyar GRANADA

Batam - Program GEBYAR GRANADA (Gratis Naik Daya) hadir kembali untuk masyarakat Batam dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Promo tersebut diberikan bagi pelanggan yang akan menambah daya listrik Rumah Tangga, Bisnis, Industri dan Pemerintah Tegangan Rendah (TR). Thema Promo “Indonesia Maju, Gebyar GRANADA Gratis 100%”, program ini bertujuan untuk memudahkan pelanggan mendapatkan tambahan daya listrik dan memenuhi kebutuhan listrik di saat pandemi virus corona-19.

Program GRANADA ini berlaku kepada pelanggan Rumah Tangga (R), pelanggan bisnis (B) Industri (I) dan Pemerintah (P) dari daya 450 VA sampai dengan daya 197 kVA. Dalam program GRANADA pelanggan dibebaskan dari Biaya Penyambungan (BP), namun dikenakan penyesuaian Uang Jaminan Langganan (UJL), karena UJL tersebut merupakan Jaminan atas pemakaian daya dan energy listrik selama menjadi pelanggan PT PLN Batam dan apabila pelanggan tersebut berhenti akan dikembalikan.

“Ini merupakan salah satu program kami untuk masyarakat pelanggan bright PLN Batam dalam menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan kita yang ke 75 tahun ini. Mengingat banyaknya permintaan masyarakat pelanggan bright PLN Batam yang ingin naik daya, tapi terkendala biaya penyambungan,” ujar Samsul Bahri, Plh. Vice President of Public Relation bright PLN Batam pada Senin, 27 Juli 2020.

Program ini dilaksanakan mulai tanggal 1 Agustus hingga 31 Agustus 2020 di 4 (empat) Area Pelayanan bright PLN Batam (Batam Centre/Imperium, Nagoya, Batuaji dan Area Tiban).

Program GRANADA bright PLN Batam memberikan beberapa kemudahan bagi pelanggan, pertama pelanggan tidak dipungut biaya penyambungan hanya membayar penyesuaian UJL, SLO dan materai, kedua pelanggan tidak harus menunggu lama untuk menikmati listrik karena akan dilayani dengan layanan one day service atau pelayanan satu hari jika semua persyaratan terpenuhi.

“Bagi calon pelanggan yang ingin mendapatkan Tambah Daya Gratis ini, dapat menghubungi Contact Centre bright PLN Batam Telepon atau Handphone 0778123 atau 123 atau datang langsung ke Kantor Pelayanan bright PLN Batam terdekat dengan kediamannya, dengan membawa identitas diri dan struk pembayaran rekening listrik terakhir dan copy kepemilikan rumah atau persil“, beber Samsul.

Persyaratan lain yang harus dipenuhi pelanggan diantaranya; sudah melunasi seluruh kewajiban, tidak ada perubahan instalasi dari 1 phasa ke 3 phasa. Tagihan rekening listrik pelanggan akan dikenakan tarif listrik reguler sesuai dengan Pergub No 21 Tahun 2017 dengan menggunakan kWh meter pascabayar.

“Inilah yang dapat kami berikan untuk masyarakat pelanggan bright PLN Batam, yang dapat dinikmati masyarakat Batam secara langsung. Selain program-program sosial kemasyarakatan melalui CSR dan program pelayanan lainnya. Pada hakekatnya bright PLN Batam berpartisipasi aktif meningkatkan Perekonomian dan Pembangunan Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau melalui Ketenagalistrikan ,”tutup Samsul.(yl)

Batam Links

     

 

Ragam Berita

Surabaya, 21 Oktober 2020. Otoritas Jasa Keuangan mendukung program Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk mendirikan dan mengembangkan bersama Lembaga Keuangan Desa (LKD) yang merupakan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) unit usaha dari Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA).

Pendirian LKD hasil transformasi dari eks Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Desa ini sejalan dengan komitmen OJK untuk terus meningkatkan dan mengembangkan perekonomian desa guna mendorong kesejahteraan masyarakat khususnya di pedesaan.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar serta Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bertemu di Gedung Grahadi Surabaya, Rabu untuk meresmikan Pencanangan Program Pendirian LKD dan menyaksikan penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) OJK dan Kemendes tentang Peningkatan Literasi Dan Inklusi Keuangan, Pengembangan Bum Desa /Bum Desa Bersama Serta Pengembangan LKM Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perdesaan, Daerah Tertinggal, dan Kawasan Transmigrasi. Penandatanganan PKB dilakukan oleh Deputi Komisioner Pengawas Bank IV OJK Ahmad Soekro Tratmono dan Plt. Sekretaris Jenderal Kemendesa PDDT Taufik Madjid.

Penandatanganan PKB ini merupakan kelanjutan dari Nota Kesepahaman antara OJK dan Kemendesa PDTT yang dikeluarkan pada Juli lalu. Melalui PKB ini kedua lembaga akan mengoptimalkan peran dan sinergi BUM Desa/BUM Desa Bersama dan LKM dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan inklusi keuangan di wilayah Desa, Perdesaan, Daerah Tertinggal, dan Kawasan Transmigrasi.
Pada tahap awal di Jawa Timur ini akan didirikan sebanyak 147 LKD sebagai proyek percontohan (pilot project) yang akan mengelola dana bergulir sekitar Rp 600 miliar yang selama ini dikelola oleh unit usaha simpan pinjam Bumdesma.
Operasional LKD ini akan mengadopsi skema Bank Wakaf Mikro yang tidak menerima dana simpanan masyarakat (non deposit taking), menggunakan basis kelompok, tidak mengenakan bunga kecuali biaya administrasi dan mendapat pendampingan dari OJK.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan keberadaan LKD ini sejalan dengan program OJK, Kemendes dan pemerintah daerah dalam mewujudkan tujuan membangun Negara melalui perdesaan.
“LKD ini merupakan wujud kita membangun negara melalui desa dan ini bagian dari tujuan OJK untuk memberi kontribusi pada perekonomian nasional,” kata Wimboh.

Sementara Halim Iskandar mengharapkan pendirian LKD ini bisa mewujudkan mimpi pembangunan lembaga keuangan besar yang tumbuh dan bersumber serta bermanfaat bagi masyarakat desa .
Menurutnya keberadaan LKD akan mengembalikan program eks Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Desa sesuai tujuan awal mengurangi kemiskinan di pedesaan dan akan dikembangkan ke seluruh desa di Indonesia.

Sedangkan Gubernur Jatim Khofifah menyampaikan apresiasi kepada OJK dan Kemendes yang telah bergerak cepat mewujudkan program ini yang diharapkan bisa menggerakkan perekonomian khususnya di pedesaan dan bangkit dari dampak Covid 19. (nck)

Jakarta, 20 Oktober 2020 - Pandemi Covid-19 menimbulkan berbagai efek domino terhadap banyak aspek kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, khususnya pada sektor informal atau Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dikarenakan pandemi, UMKM mengalami penurunan penjualan, sehingga harus mengambil langka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada hampir sebagian besar karyawannya, serta ada yang kesulitan membayar pinjaman.

Agar sektor UMKM dapat bertahan dan bangkit dalam menjalankan usahanya selama pandemi Covid-19, pemerintah terus menggulirkan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), yang salah satu mata anggarannya terdapat perihal “Dukungan UMKM”.

Kondisi pandemi ini secara tidak langsung juga mengakibatkan perubahan perilaku konsumen yang menjadi lebih senang bertransaksi secara online, antara lain untuk mengurangi penggunaan uang kertas yang rentan terkena bakteri, serta menjaga jarak dengan orang lain dengan membeli barang di e-commerce.

Selama ini, platform digital telah digunakan secara luas oleh masyarakat Indonesia. Dalam Report on Indonesia E-commerce dari Redseer, diproyeksikan adanya peningkatan transaksi e-grocery hingga 400% di 2020, sedangkan penjualan online untuk produk kecantikan dan fesyen meningkat sebesar 80% dan 40% dibanding tahun lalu.

Dengan demikian, salah satu peluang yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM di masa pandemi Covid-19 adalah dengan melakukan transformasi usaha melalui pemanfaatan teknologi digital. Namun, peralihan pemanfaatan teknologi digital tidak dapat dilakukan begitu saja. Karena, ternyata masih banyak UMKM yang belum mampu melakukan transaksi daring secara optimal karena terkendala masalah kualitas produk, kapasitas produksi, serta rendahnya literasi digital.

Wakil Presiden RI K.H. Ma’ruf Amin mengungkapkan dalam sambutannya di acara “Peresmian Peluncuran Program Pelatihan Digitalisasi Pemasaran dan Manajemen Produk Halal bagi UMKM” bahwa pemerintah mendorong pemanfaatan teknologi digital untuk menyebarluaskan program pemerintah, serta menyalurkan bantuan pemerintah dengan lebih cepat dan tepat sasaran. Namun, ujarnya, teknologi digital juga membawa tantangan tersendiri dalam penerapannya, meskipun di sisi lain, ini mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif, jasa dan lainnya. UMKM pun dianjurkan memanfaatkan teknologi digital untuk mengembangkan perekonomian masyarakat kelas menengah ke bawah agar lebih produktif.

“Saat ini, baru sebanyak 8,3 juta dari 56 juta pelaku UMKM secara nasional yang memanfaatkan teknologi digital, padahal ini lebih diperlukan saat pandemi Covid-19. Beberapa usaha yang tidak mengalami penurunan pendapatan adalah mereka yang menggunakan sarana penjualan online untuk usahanya. Maka, market place untuk memfasilitasi UMKM menjadi semakin diperlukan,” tuturnya melalui videoconference, di Jakarta, Selasa (20/10).

Wapres Ma’ruf juga menekankan bahwa pemerintah selalu memberi keberpihakan yang besar untuk melindungi dan memberdayakan UMKM, termasuk yang termaktub dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang baru disahkan DPR pada 5 Oktober 2020 lalu. Dalam UU tersebut, UMK dan koperasi akan mendapatkan beberapa manfaat, di antaranya adalah: Perizinan tunggal bagi usaha mikro; Insentif dan kemudahan bagi usaha menengah dan besar yang bermitra bagi UMK; Insentif fiskal dan pembiayaan untuk pengembangan dan pemberdayaan UMKM; Prioritas produk/jasa UMK dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah; Kemitraan UMK melalui fasilitas-fasilitas publik; dan Kemudahan untuk mendirikan koperasi dan menerapkan prinsip syariah dalam koperasi.

Tak hanya UMKM konvensional, pemerintah juga ingin mendorong penciptaan UMKM berbasis syariah yang dapat berperan dalam global halal value chain. Sehingga, hal ini akan dapat memacu pertumbuhan usaha dan meningkatkan ketahanan ekonomi umat di dalam negeri juga. Caranya antara lain melalui penyederhanaan perizinan dan fasilitasi biaya sertifikasi halal.

“Kita ingin industri halal Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri sekaligus pemain global. Saat ini, kita masih menjadi konsumen produk halal. Pada 2018, Indonesia telah membelanjakan sekitar US$214 miliar untuk produk makanan dan minuman halal, sehingga kita menjadi konsumen terbesar dibandingkan negara-negara muslim lainnya. Jadi, kita harus dapat memanfaatkan potensi halal dunia, yaitu dengan meningkatkan ekspor yang masih 3,8% dari total pasar halal dunia,” kata Wapres Ma’ruf.

Gaya hidup halal (halal lifestyle) tak dipungkiri telah berkembang pesat dalam dua dasawarsa terakhir, baik secara global maupun nasional. Data dari The State of the Global Islamic Economy Report 2019/2020 melaporkan besaran pengeluaran makanan dan gaya hidup halal umat muslim di dunia mencapai US$2,2 triliun pada 2018 dan diperkirakan akan terus tumbuh mencapai US$3,2 triliun pada 2024.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menambahkan, pemerintah terus berkomitmen dalam memperkuat sektor UMKM halal dan mendorong pengembangan bisnis produk halal UMK melalui penyederhanaan dan percepatan proses perizinan, fasilitasi biaya sertifikasi halal bagi UMK yang ditanggung oleh pemerintah, dan mekanisme self-declare bagi pelaku UMK untuk produk tertentu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Selain itu, pemerintah juga berupaya menjamin kemudahan bisnis produk halal melalui penetapan kehalalan produk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) di provinsi Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) di Aceh yang dilakukan dalam Sidang Fatwa Halal. Perluasan Lembaga Pemeriksa Halal juga dilakukan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan (ormas), Perguruan Tinggi Negeri, Perguruan Tinggi Swasta di bawah lembaga keagamaan atau Yayasan Islam.

“Kolaborasi antara pemerintah, UMKM, swasta, dan akademisi maupun ormas amat dibutuhkan untuk menciptakan terobosan solusi terbaik dalam mengakselerasi pengembangan produk halal dan transformasi digital di Indonesia,” ucap Menko Airlangga. (nck)

Jakarta, 20 Oktober 2020. Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyepakati penguatan proses dalam pemberian Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek kepada perbankan, sebagaimana  tertuang dalam “Keputusan Bersama tentang Kerja Sama dan Koordinasi BI dan OJK dalam rangka Pemberian Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek (PLJP) dan Pembiayaan  Likuiditas Jangka Pendek Syariah (PLJPS)”.

Keputusan Bersama tersebut ditandatangani  oleh Gubernur BI, Perry Warjiyo, dan Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso  pada Senin (19/10) di Jakarta, sebagai tindak lanjut terbitnya penyempurnaan ketentuan PLJP/PLJPS Bank Umum pada 29 September 2020.

“Penyediaan PLJP/PLJPS bagi bank yang mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek  tetapi masih solven ini sangat krusial untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Koordinasi BI dan OJK dalam pemberian PLJP/PLJPS yang bersifat end-to-end ini dilakukan untuk   memperlancar pelaksanaan pemberian PLJP/PLJPS dengan tetap menjaga prinsip kehati￾hatian dan tata kelola yang baik”. Demikian disampaikan Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo dalam kesempatan tersebut.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso menyampaikan bahwa Keputusan Bersama ini akan memperkuat pelaksanaan fungsi Lender of the Last Resort oleh BI, memperkuat pelaksanaan fungsi pengawasan perbankan dan Lembaga Jasa Keuangan oleh OJK, serta memperjelas mekanisme dan akuntabilitas masing-masing lembaga.

“Kerjasama dan koordinasi BI dengan OJK semakin baik dalam menjaga SSK melalui terciptanya sistem perbankan yang sehat, efisien, serta berkontribusi optimal bagi perekonomian nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat luas,” kata Wimboh.

Ruang lingkup koordinasi dan kerja sama terkait PLJP/PLJPS yang dituangkan dalam  Keputusan Bersama BI – OJK tersebut mencakup sinergi kedua lembaga pada saat: 1)pra￾permohonan; 2) penilaian terhadap pemenuhan persyaratan; 3) penyampaian informasi persetujuan permohonan; 4) pengawasan terhadap bank penerima; dan 5) pelunasan serta eksekusi agunan.

Selanjutnya, pedoman pelaksanaan Keputusan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Anggota Dewan Gubernur BI dan Anggota Dewan Komisioner OJK.(nck)

Jakarta, 15 Oktober 2020

Di tengah pandemi global Covid-19, Indonesia dan Singapura berkomitmen untuk terus memperkuat dan meningkatkan kerja sama ekonomi bilateral. Langkah ini ditempuh dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian kedua negara yang berkelanjutan.

“Indonesia-Singapura sepakat untuk melakukan extraordinary efforts serta memunculkan terobosan kebijakan baru guna memastikan aspek protokol kesehatan yang ketat dan pemulihan perekonomian dapat terus berjalan beriringan,” tutur Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) Indonesia-Singapura pada Kamis (15/10) secara daring, di Jakarta.

Selain itu, pertemuan bilateral ini juga membahas capaian kerja sama ekonomi bilateral dari 6 (enam) Working Groups (WG) antara lain WG Batam, Bintan, Karimun (BBK) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), WG Investasi, WG Transportasi, WG Pariwisata, WG Ketenagakerjaan, dan WG Agribisnis. Menteri Perdagangan dan Industri Singapura H.E. Chan Chun Sing memimpin delegasi Singapura dalam pertemuan ini.

Menko Airlangga Hartarto bersama Menteri Chan Chun Sing kemudian juga menyepakati laporan kemajuan kerja sama 6 Working Groups (Joint Report to Leaders) untuk dilaporkan dalam pertemuan kedua Kepala Pemerintahan yang akan datang.

Melihat efek pandemi yang masif dan sebagai upaya percepatan pemulihan ekonomi, para Menteri menggarisbawahi beberapa kesepakatan yang telah dihasilkan oleh kedua negara, antara lain, (1) Ratifikasi Bilateral Investment Treaty (BIT); (2) Kesepakatan Travel Corridor Agreement (TCA); (3) Penandatanganan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B); dan (4) Kebijakan Reformasi Struktural Indonesia melalui UU Cipta Kerja.

Dalam sambutannya Menko Airlangga menyampaikan pentingnya kesepakatan-kesepakatan tersebut sebagai upaya penyempurnaan iklim investasi dan peningkatan daya saing ekonomi Indonesia di kawasan.

Selanjutnya, dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan BBK yang berbatasan langsung dengan Singapura, telah didirikan 2 (dua) KEK baru yakni Nongsa Digital Park dan Batam Aero Technic.

Nongsa Digital Park dibangun di atas lahan seluas 166,45 hektare dan target investasi sebesar Rp16 triliun serta akan menyerap sebanyak 16.500 tenaga kerja. Sedangkan Batam Aero Technic memiliki lahan seluas 30 hektare dengan target investasi sebesar Rp6,2 triliun dan diperkirakan akan menyerap sebanyak 9.976 tenaga kerja.

“Ditargetkan pada bulan Desember 2020, kedua KEK tersebut sudah dapat memanfaatkan fasilitas dan insentif yang diberikan,” ujar Menko Airlangga.

Sekedar informasi, pengembangan KEK Kendal juga merupakan bentuk kerjasama Indonesia-Singapura yang diakselerasi untuk mendorong percepatan pengembangan super koridor Jawa Utara. Pencapaian KEK Kendal pada bulan Agustus 2020 telah melebihi target yang ditetapkan dalam Rencana Aksi untuk tahun 2020 dengan nilai investasi mencapai Rp18,6 triliun dan penyerapan tenaga kerja sebesar 8.490 orang. Pemerintah terus mendorong pengembangan KEK Kendal melalui pembangunan infrastruktur pendukung seperti Jalan Tol Pelabuhan Semarang dan Bendungan Karet Sungai Blorong.

Kedua Menteri juga melihat potensi peningkatan investasi terutama di sektor ekonomi digital, smart city, financial technology dan start-up yang berorientasi pada teknologi digital. Indonesia dapat belajar dari negara lain yang telah membuat kemajuan lebih lanjut di bidang ini. Sehingga salah satu bidang kerja sama penting yang tengah dikembangkan oleh kedua negara adalah terkait dengan ekonomi digital dan pelatihan talenta-talenta muda di bidang teknologi.

Menurut Airlangga, pada tahun 2019 Singapura merupakan mitra dagang terbesar ketiga bagi Indonesia dan Indonesia merupakan mitra dagang terbesar keenam bagi Singapura. Dalam hal investasi, Singapura merupakan sumber utama Foreign Direct Investment (FDI) bagi Indonesia selama kurun waktu 2014-2019 dengan total investasi sebesar 6,5 miliar USD di tahun 2019. Pada sektor pariwisata, tercatat sebanyak 1,61 juta wisatawan Singapura yang berkunjung ke Indonesia di tahun 2019.

Di tengah tren penurunan ekonomi dan krisis global akibat pandemi Covid-19, justru terdapat pertumbuhan nilai investasi yang masuk dari Singapura ke Indonesia. Tercatat hingga kuartal II (Q2) 2020, terdapat kenaikan nilai investasi sebesar 36,19% (4,67 miliar USD) dibandingkan periode yang sama pada tahun 2019 (3,43 miliar USD).

Sedangkan dari sisi perdagangan memang sangat terasa perlambatan ekonomi yang terjadi baik secara global maupun regional. Tercatat nilai ekspor Indonesia ke Singapura sampai dengan bulan Agustus 2020 sebesar 7,42 miliar USD, mengalami penurunan sebesar 15,06% dibandingkan periode yang sama tahun 2019 sebesar 8,74 miliar USD. Sementara Impor sampai dengan Agustus 2020 tercatat sebesar 8,187 miliar USD, dengan penurunan 28,26% dibandingkan periode yang sama tahun 2019 sebesar 11,41 miliar USD.

Dengan dilakukannya pembatasan mobilitas pergerakan manusia, pariwisata menjadi sektor yang terdampak negatif. Sampai dengan bulan Juni 2020 tercatat sebanyak 267.676 orang masuk ke Indonesia dari Singapura. Angka ini mengalami penurunan sebesar 70,9% dibandingkan periode yang sama tahun 2019 sebanyak 919.863 orang.

“Pertemuan ini diselenggarakan di masa pandemi Covid-19, sehingga pelaksanaannya dilakukan secara virtual. Namun hal tersebut tidak menurunkan arti penting dan nilai strategis dari kerja sama bilateral kedua negara, khususnya pada bidang ekonomi utamanya terkait percepatan pemulihan ekonomi paska pandemi,” kata Airlangga. (nck)

Jakarta, 14 Oktober 2020 -- PT Bank BNI Syariah menyambut baik langkah positif Pemerintah Republik Indonesia untuk menggabungkan ketiga bank syariah milik Himbara, yakni PT Bank BRIsyariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah.

BNI Syariah berharap hasil bank merger ini nantinya mampu memperkuat ekonomi syariah dan memberikan kebermanfaatan dan kebaikan dunia maupun akhirat yang lebih luas bagi umat. Hal ini disampaikan Direktur Utama Bank BNI Syariah, Abdullah Firman Wibowo, setelah pengumuman resmi penggabungan ketiga bank, usai penandatanganan Conditional Merger Agreement (CMA) pada Senin (12/10).

Penandatanganan CMA dilakukan anggota Himbara selaku perusahaan induk ketiga bank syariah nasional yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk bersama PT Bank BRIsyariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah.

Abdullah Firman mengungkapkan BNI Syariah memberikan dukungan penuh upaya pemerintah melakukan penggabungan bank syariah milik BUMN serta siap bekerja sama dan bersinergi. “Insya Allah, merger ini akan menghasilkan bank syariah yang lebih kuat, solid, dan terbesar di Indonesia. Sudah saatnya kita sebagai negara berpopulasi muslim terbesar di dunia memiliki bank syariah yang besar. Oleh karena itu, kami siap bekerja sama, bergotong royong, untuk memajukan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia. Bahkan tidak hanya di Indonesia, karena ke depan, kita bisa berikhtiar menjadi pemimpin ekonomi syariah dunia,” kata Firman.

Firman juga menambahkan bahwa hasil merger ini akan membantu mengembangkan industri halal yang menjadi new business dan new brand dengan potensi bisnis global mencapai Rp30 ribu triliun, mencakup halal food, modest fashion, halal media, halal tourism, halal healthcare, halal cosmetics, serta hajj & umrah.

“Kami berharap bank syariah hasil merger mampu mengoptimalkan potensi ekosistem halal, demi mewujudkan Indonesia sebagai produsen produk-produk halal dan menjadi tuan rumah di negeri sendiri.”

Ketiga bank syariah dan para pemegang saham juga menjamin tidak ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) selama proses penggabungan maupun setelah penggabungan. Proses merger tidak mempengaruhi kegiatan operasional dan layanan bank, sehingga dana nasabah akan tetap aman terjaga, nasabah juga dapat melakukan aktivitas perbankan seperti biasa.

Meskipun ditengah situasi pandemi COVID-19, BNI Syariah mencatatkan total aset Rp50,76 triliun sampai triwulan II tahun 2020 atau naik sebesar 19,46% secara tahunan atau year on year (yoy) dibandingkan periode sama tahun 2019 yaitu Rp42,49 triliun. Pertumbuhan aset ini semakin mengokohkan posisi BNI Syariah sebagai bank syariah BUKU III dengan peringkat aset kedua terbesar di Indonesia.

Kenaikan aset tersebut didorong oleh pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) BNI Syariah, tercermin dari realisasi Dana Pihak Ketiga (DPK) BNI Syariah sampai triwulan II tahun 2020 sebesar Rp43,64 triliun atau naik 20,15% secara year on year (yoy) dibandingkan periode sama tahun 2019 sebesar Rp36,32 triliun. (nck)

BatamFM Crew

Tentang Kami