Live Streaming

Hallo Batam

Info Aktual dari Kota Batam dan sekitarnya
26 Feb 2021

Aplikasi SIP Bos Pemko Batam Masuk Finalis Smart City Asia Pasific Award.

Pemerintah Kota (Pemko) Batam kembali menorehkan prestasi di tingkat Internasional. Kali ini aplikasi SIP BOS Pemko Batam terpilih sebagai finalis IDC’s Smart City Asia Pasific Award (SCAPA) 2021 untuk kategori pendidikan.
 
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Azril Apriansyah mengajak masyarakat Kota Batam untuk sama-sama mendukung aplikasi SIP BOS Batam. Pasalnya tak hanya membawa nama baik Kota Batam saja.
“Tapi juga nama baik Indonesia di kancah Asia Pasific,” kata Azril, Kamis (25/2/2021).
 
Karena itu pihaknya mengajak agar seluruh masyarakat khususnya di Kota Batam untuk mendukung dengan cara memberikan penilaian atau vote. Agar SIP BOS Batam bisa menjadi finalis terbaik.
 
Caranya memberikan vote adalah melalui link https://www.surveymonkey.com/r/VOTESCAPA2021. Kemudian klik next dan memberikan penilaian kepada masing masing finalis. Dengan ketentuan nilai 1 sampai 5 (1= nilai ter rendah, 5= nilai tertinggi).
 
Setelah semua penilaian di isi, kemudian klik Submit. Vote sendiri dimulai pada tanggal 25 Februari sampai 17 Maret 2021. Pihaknya berharap masyarakat bisa memberikan nilai tertinggi untuk aplikasi SIP BOS Batam.
 
“Mohon di berikan penilaian tertinggi. Jika setelah di klik Submit tidak berhasil, berarti ada beberapa penilaian yang belum di isi,” ujarnya.
22 Feb 2021

Pemko Batam Kembali Tegur Tempat Usaha langgar Protokol Kesehatan

Batam – Pemerintah Kota (Pemko) Batam kembali memberikan teguran kepada para pelaku usaha yang tidak mematuhi protokol kesehatan.

Kepala Satpol PP Kota Batam, Salim mengatakan pihaknya secara rutin melakukan pengawasan di lapangan. Hasilnya didapati memang masih banyak masyarakat yang mengabaikan protokol kesehatan.

“Tadi malam kita turun ada tiga Kecamatan yang kita pantau. Di antaranya Kecamatan Sekupang, Batam Kota dan Lubuk Baja,” kata Salim, Minggu (21/2/2021).

Untuk wilayah Kecamatan Batam Kota ada sejumlah titik yang menjadi perhatian pihaknya. Seperti Dataran Engku Hamidah dan Kawasan kuliner Mega Legenda, Batam Center.

“Di Engku Hamidah ada 10 orang warga yang tidak menggunakan masker, langsung kita berikan teguran,” kata Salim.

Kemudian di kawasan Mega Legenda pihaknya masih menemukan tempat-tempat usaha yang tidak mematuhi protokol kesehatan sebagaimana yang selama diimbau Pemko Batam.

Umumnya yang dilanggar adalah jarak yang terlalu dekat dan jumlah pengunjung yang terlalu banyak. Pihaknya langsung memberikan teguran secara tertulis kepada pelaku usaha tersebut.

“Langsung kita beri surat peringatan, beberapa diantaranya bahkan ada yang sudah dua kali dan tiga kali melanggar,” kata.

Dari tiga kecamatan yang paling banyak adalah Kecamatan Batam Kota, ada tujuh tempat usaha yang diberikan peringatan. Kemudian di Kecamatan Sekupang ada dua dan Kecamatan Lubuk Baja ada satu.

“Jika peringatan ini tidak diindahkan maka sesuai dengan Perwako No 49 Tahun 2020, berupa sanksi sosial dan denda materi atau mencabut izin usahanya,” kata Salim.

Sumber : Media Center Batam 

19 Feb 2021

Kampung Tangguh Posko PPKM Batam Kota, Tekan Penularan Covid-19

Batam – Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, meresmikan Kampung Tangguh Posko Pemberlakuan Pembatasan Kegaiatan Masyarakat (PPKM) di Perumahan Taman Duta Mas, Baloi Permai, Batamkota, Kamis (18/2/2021). Keberadaan posko tersebut sebagai langkah TNI-Polri dan Pemerintah Kota (Pemko) Batam menekan risiko penyebaran Covid-19, khususnya di Batamkota.

Amsakar mengatakan, Kampung Tangguh yang berada di RT 03/ RW 02, Baloi Permai, tersebut merupakan Kampung Tangguh ke-16 di Kota Batam. Ia berharap, dengan banyaknya Kampung Tangguh tersebut dapat menekan laju Covid-19. “Alhamdulillah, kondisi saat ini sudah berubah sangat drastis, tinggal Batamkota yang statusnya merah,” ujar Amsakar.

Ia menegaskan, dengan adanya Kampung Tanggu tersebut dapat menjangkau dan mengedukasi masyarakat agar permasalahan Covid-19 di Batam segera selesai. “Apalagi sudah ada PPKM, penanganan Covid-19 bisa menjangkau ke komunitas terkecil. Semoga dengan upaya bersama ini, Batamkota segera menjadi hijau,” katanya.

Sementara itu, Kapolresta Barelang, Kombes Yos Guntur, dalam sambutannya, mengatakan, Batamkota masih dinyatakan zona merah, namun pihaknya terus mengurai sampai ke tingkat RT melalui program Kampung Tangguh. Kegiatan itu, kata dia, adalah pilot project secara nasional sebagai langkah bersama; TNI-Polri, Pemda, dan masyarakat Batam dalam menangani Covid-19.

“Instruksi Mendagri, agar kita menitikberatkan penanganan Covid-19 sampai ke tingkat paling bawah (mikro). Oleh karena itu, sudah dilakukan koordinasi berjenjang. Harapannya, setiap RT harus mempunyai posko penanganan Covid-19,” ujarnya.

Peresmian Kampung Tangguh tersebut ditandai pemukulan gong oleh Kapolda Kepri, Irjen Aris Budiman dan dihadiri tokoh masyarakat Kepri, Soerya Respationo, Anggota DPRD Kepri, Asmin Patros, Ketua RW setempat, Suyono, dan sejumlah undangan lainnya.

Sumber : Media Center Batam

19 Feb 2021

Rumput Laut dari Batam Jangkau Pasar Dunia

Batam – Sempat dipandang sebelah mata, komoditas rumput laut kini menjadi salah satu primadona di Batam, Kepulauan Riau. Bahkan, selama 2020, permintaan rumput laut dari Batam tergolong tinggi untuk pasar ekspor.

“Rumput laut kini menjadi komoditas yang menghasilkan di Batam sebagai daerah pulau,” kata Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Batam, Anak Agung Gde Eka Susila, Senin (15/2/2021).

Agung memaparkan, merujuk data lalu lintas ekspor 2020, 920,9 ton rumput laut jenis dried sargassum seawed telah diekspor ke Tiongkok. Nilai ekspor komoditas tersebut mencapai USD 179,827. 75 yang terbagi dalam 17 kali pengiriman.

Kemudian frekuensi ekspor jenis spinosum mencapai 5 kali untuk pasar Vietnam. Jumlah yang diekspor sebanyak 129 ton dengan nilai sebesar USD 92,791.12 .

“Selanjutnya jenis Sargassum cutting yang sudah 5 kali kirim ke Jepang. Totalnya mencapai 100,02 ton dengan nilai USD 21,583.65 ” sambungnya.

Dalam kurun waktu setahun juga, Agung memastikan tidak ada penolakan dari pengiriman rumput laut ke negara tujuan ekspor. Total, selama 2020, SKIPM Batam melakukan 27 kali pengiriman dengan volume sebanyak 1.149,92 ton.

“Nilai ekspor rumput laut dari Batam selama 2020 mencapai USD 294,202.52 ,” terang Agung.

Dia berharap, tahun ini ekspor rumput laut dari Batam semakin meningkat. Terlebih komoditas ini sudah banyak membantu masyarakat nelayan yang selama ini hanya menggantungkan hidupnya mencari ikan.

Bahkan, saat ini, terdapat sekitar 150 Kepala Keluarga nelayan yang bisa menghasilkan rata-rata 180.000-200.000/hari atau sekitar Rp 6 jutaan perbulan dari hasil mengumpulkan rumput laut.

“Tentu kita berharap tahun ini bisa meningkat, dan kami dari karantina, siap memberikan kemudahan pelayanan,” tandasnya.

Sumber : Media Center Batam

10 Feb 2021

Protokol Kesehatan bagi Orang Asing yang Akan Masuk Wilayah Indonesia Menjadi Perhatian Utama

Batam - Penerapan protokol kesehatan bagi orang asing yang akan memasuki wilayah Indonesia turut menjadi perhatian utama. Hal itu terangkum dalam diskusi yang digelar oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam bersama jajaran Kantor Imigrasi Batam Kelas I Khusus Batam, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas I Batam dan Himpunan Kawasan Industri (HKI) dalam kegiatan bertajuk “Ngopi Bareng HKI”, Selasa (9/2/2021), bertempat di Marketing Center BP Batam, Batam Center.

Dalam kegiatan Ngopi Bareng HKI, beberapa hal yang dibincangkan, antara lain mengenai penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 bagi orang asing dan yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan dalam Kawasan industri.
 
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, I. Ismoyo, memaparkan garis besar dan kebijakan keimigrasian dalam masa adaptasi kebiasaan baru, antara lain mengenai alur masuk orang asing ke wilayah Indonesia, pengaturan visa dan persyaratan bagi orang asing yang berada di luar negeri (visa off-shore, pemberian visa dan izin tinggal baru bagi orang asing yang berada di wilayah Indonesia (visa on-shore), dan penerbitan visa elektronik (e-visa).
 
Ia mengatakan, sesuai Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 26 Tahun 2020 tentang Visa dan Izin Tinggal dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru memuat bentuk pengecualian orang asing yang dapat masuk wilayah Indonesia dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru.
“Adapun yang termasuk dalam kategori tersebut adalah Orang Asing pemegang Visa dan/atau Izin Tinggal yang sah dan berlaku di tempat pemeriksaan imigrasi tertentu, dengan mengedepankan protokol kesehatan,” ujar Ismoyo.
 
Ismoyo, mengatakan, pihaknya telah merekapitulasi jumlah Warga Negara Singapura yang memasuki wilayah Indonesia (melalui Pelabuhan Internasional Batam Center) sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 26 Tahun 2021 dan Travel Corridor Arrangement (TCA) hingga Bulan Januari 2021.
 
“Totalnya ada 203 penumpang, namun hanya sedikit WN Singapura yang menggunakan fasilitas TCA,” jelas Ismoyo.
 
Ismoyo juga menjelaskan, terhadap orang asing pemegang izin tinggal yang berada di luar negeri dan akan berakhir masa berlakunya, tetap dapat diakomodir pengajuan permohonan perpanjangan Izin Tinggal Terbatas (ITAS), Izin Tinggal Tetap (ITAP) dan/atau Izin Masuk Kembali (Re-Entry Exit Permit) oleh penjamin/penanggung jawab secara manual maupun elektronik.
 
Sementara itu, Kepala Bidang Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi KKP Kelas I Batam, Romer Simanungkalit, memaparkan tentang ketentuan protokol kesehatan bagi orang asing yang masuk ke Indonesia, khususnya melalui Batam.
“Yang penting, bagaimana protokol kesehatan bagi orang asing masuk ke Indonesia,” jelas Romer.
 
Ia menyebutkan, untuk mengantisipasi tingginya angka pasien terkonfirmasi positif Covid-19 di Batam, beberapa hotel di Batam telah siap untuk mengakomodasi karantina pasien.
 
“Ada 26 hotel di Batam yang telah memenuhi syarat sebagai tempat karantina, dengan jumlah kamar berkisar dari 30-70 kamar per hotelnya. Selain itu, jumlah total WNI/PMI yang terkonfirmasi positif sejumlah 312 orang,” ujar Romer.
 
Wakil Ketua Koordinator Himpunan Kawasan Industri (HKI) Kepri, Tjaw Hioeng, berharap dengan pertemuan hari ini, teman-teman WNA yang merupakan ekspatriat tidak lagi mengalami kendala perizinan tinggal di Batam, sekaligus menjaga iklim ekonomi yang kondusif di Kepri, khususnya Batam.
 
Turut hadir dalam acara tersebut Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol, Dendi Gustinandar; Direktur Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal BP Batam, Harlas Buana; dan Direktur Infrastruktur Kawasan BP Batam, Imam Bachroni.

Batam Links

     

 

Ragam Berita

Jakarta, 24 Februari 2021. Sebagai upaya edukasi pemakaian masker serta mendorong kepatuhan masyarakat dalam menggunakan masker secara masif, Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) hari ini (24/02) memberikan bantuan 35 Juta masker untuk masyarakat melalui Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) Airlangga Hartarto turut menyaksikan penyerahan tersebut secara langsung.

Menurut Menko Airlangga, kegiatan seperti ini diharapkan membantu pengkondisian Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro, demi cepat pulihnya kesehatan masyarakat, sekaligus mendukung produktivitas industri tekstil nasional.

“Saya mengucapkan terima kasih atas komitmen Kementerian Perindustrian yang mendorong terwujudnya bantuan ini. Saya berharap ke depan APBN kita khususnya melalui anggaran PC-PEN tidak hanya dapat mendorong penguatan ekonomi nasional, namun juga dapat menciptakan Indonesia yang sehat, maju dan produktif,” ujarnya.

Selain itu, Menko Perekonomian juga mengapresiasi dukungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dalam upaya menangani pandemi dan memulihkan ekonomi.

“Kami berterima kasih atas keterlibatan TNI dan Polri yang sangat sentral dalam menyukseskan program PPKM Mikro. Hal ini memperkuat upaya pemerintah dalam pelaksanaan Testing, Tracing, dan Treatment (3T),” tutur Menko Airlangga.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, sebagai upaya untuk terus berkontribusi positif pada perekonomian, Kemenperin mengeluarkan berbagai kebijakan strategis untuk mendukung percepatan penanganan Covid-19, antara lain pemberian Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI), penurunan harga gas untuk industri, serta pembebasan pembayaran minimum listrik untuk pelaku industri.

“Alhamdulillah karena ketiga kebijakan ini dan tentunya dibarengi stimulus lainnya, industri nasional dapat bertahan. Kebijakan-kebijakan tersebut, serta program-program lainnya dari KPC-PEN akan kami lanjutkan pada tahun 2021, dengan harapan dapat mengakselerasi pemulihan ekonomi,” ucap Menperin.

Kali ini Kemenperin menunjukkan komitmen untuk memaksimalkan anggaran yang dimiliki untuk penanganan Covid-19 dan mendorong pertumbuhan industri nasional. Pemberian bantuan sebanyak 35 Juta Masker kepada masyarakat akan disalurkan melalui TNI dan Polri.

“Masker ini merupakan hasil produksi yang telah mengikuti standar. Kami bekerjasama dengan industri tekstil dalam negeri baik industri besar maupun industri kecil untuk proses pengadaannya,” imbuhnya,

Penyerahan masker dilakukan secara simbolis oleh Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita kepada Panglima TNI, yang diwakili Asisten Logistik Marsda TNI Dento Priyono dan kepada Kepala Kepolisian RI yang diwakili Asisten Logistik Irjen Pol Firman Shantyabudi.

“Penyerahan hari ini merupakan tahap awal dari rencana 35 juta masker, kami menargetkan agar distribusi 35 juta masker ini dapat secara tuntas kami laksanakan pada bulan depan,” pungkas Menperin.

Sebagai informasi, Pemerintah terus mendorong penguatan pertumbuhan ekonomi pada masa pandemi melalui percepatan penanganan Covid-19. Upaya yang dilakukan antara lain melalui optimalisasi anggaran Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) yang dialokasikan untuk sektor kesehatan, perlindungan sosial, dan program prioritas yang meliputi dukungan pariwisata, ketahanan pangan, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, pinjaman ke daerah dan subsidi pinjaman daerah, program padat karya kementerian dan lembaga, serta pengembangan kawasan industri. (nck)

Jakarta – PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI) untuk pertama kalinya memimpin pembiayaan sindikasi pembangunan infrastruktur Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera (Jalintim) di Provinsi Sumatera Selatan senilai Rp644,76 miliar. Pembiayaan sindikasi di Jalintim ini dikucurkan Bank Syariah Indonesia bersama dengan PT Sarana Multi Infrastruktur dan Bank Panin Dubai Syariah kepada PT Jalintim Adhi Abipraya.

Dari total plafon pembiayaan sindikasi, porsi Bank Syariah Indonesia sebesar Rp248 miliar. Sedangkan porsi pembiayaan PT Sarana Multi Infrastruktur dan Bank Panin Dubai Syariah masing-masing sebesar Rp248 miliar dan Rp148,76 miliar. Dalam pembiayaan sindikasi, Bank Syariah Indonesia berperan sebagai Mandated Lead Arranger, Agen Fasilitas, Agen Jaminan, dan Agen Escrow.

Pinjaman bertenor 10 tahun ini akan digunakan untuk pembangunan Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera di Provinsi Sumatera Selatan sepanjang 29,87 km berikut jembatan dan fasilitas Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor.

Acara Financial Close Proyek Jalintim Sumsel ini sendiri dihadiri Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Luky Alfirman, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Eko Djoeli Heripoerwanto, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas, Wismana Adi Suryabrata, Wakil Direktur Utama 1 Bank Syariah Indonesia Ngatari, Direktur Utama PT PII Muhammad Wahid Sutopo, Direktur Utama PT SMI Edwin Syahruzad dan Direktur Utama Panin Dubai Syariah Bratha di Auditorium Kementerian PUPR RI, Senin (22/2/2021).

Direktur Utama Bank Syariah Indonesia Hery Gunardi, mengatakan sindikasi ini merupakan debut pertama pasca merger di awal Februari. Insya Allah, BSI siap mengemban amanah ini untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dan selalu berkomitmen akan mendukung pengembangan infrastruktur untuk mendorong roda ekonomi Tanah Air. Kepercayaan memimpin sindikasi pembiayaan ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi BSI, karena dilakukan dengan sistem Syariah.

“Alhamdulillah Bank Syariah Indonesia menjadi bagian dalam sejarah pemberian fasilitas Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU). Fasilitas ini merupakan yang pertama kalinya menggunakan transaksi syariah," tegas Hery.

Pada sindikasi ini, akad yang digunakan adalah Ijarah Muntahiyah bitTamlik, yaitu transaksi sewa manfaat atas suatu objek dengan pengalihan kepemilikan di akhir periode sewa. Preservasi Jalintim Sumsel ini merupakan kerjasama pemerintah dengan badan usaha pertama di sektor jalan non-tol di Indonesia. Dalam proyek ini PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia berperan sebagai lembaga penjamin.

“Kami berharap kerjasama ini dapat memberikan manfaat yang positif dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Pasalnya, proyek ini dapat mempersingkat waktu tempuh kendaraan, sehingga berdampak kepada penurunan harga barang, peningkatan pendapatan masyarakat, serta berkurangnya polusi udara,” tambah Hery.

Ruas jalan yang dipreservasi dalam proyek ini meliputi Jalan Srijaya Raya (6,3 km), Jalan Mayjen Yusuf Singadekane (5,2 km), Jalan Letjen H. alamsyah Ratu Perwiranegara (3,15 km), Jalan Soekarno - Hatta (8,32 km), Jalan Akses Terminal Alang-alang Lebar (4 km) dan Jalan Sultan mahmud Badarudin II (2,9 km). Ruas Jalintim ini juga kan dilengkapi dua buah Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor.

Hery menambahkan, pembiayaan sindikasi merupakan salah satu strategi Bank Syariah Indonesia dalam meningkatkan pembiayaan wholesale. Selain proyek infrastruktur, pada tahun ini, Bank Syariah Indonesia akan aktif menyalurkan sindikasi ke sektor energi, dimana salah satu proyek yang dibiayai adalah proyek kerjasama pemerintah dengan badan usaha.

Sampai Desember 2020, pembiayaan wholesale Bank Syariah Indonesia tercatat sebesar Rp48,03 triliun. Pada akhir 2021, Bank Syariah Indonesia menargetkan pertumbuhan pembiayaan wholesale sebesar 4%-6% secara tahunan atau year on year (nck)

 

 

Jakarta - Hampir 2 minggu pasca pemberlakuan PPKM Mikro (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis skala mikro) di 123 Kabupaten/Kota pada 7 Provinsi, Pemerintah mengumumkan bahwa secara nasional, jumlah kasus aktif turun hingga -17,27 persen dalam sepekan. Kasus aktif di lima provinsi yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta dan Jawa Timur berhasil diturunkan. Hal ini juga diikuti oleh peningkatan persentase angka kesembuhan di lima provinsi tersebut. Selain itu, tren kematian di DKI Jakarta, Jawa Barat dan Bali tercatat mengalami penurunan. Tren Bed Occupancy Ratio (BOR) juga mengalami penurunan di angka < 70 persen di semua Provinsi yang menerapkan PPKM Mikro.

Menko Airlangga menjelaskan “Angka-angka empat parameter penanganan Covid-19 ini cukup menggembirakan, selain itu tren kepatuhan protokol kesehatan di seluruh Provinsi juga berhasil meningkat di kisaran 87,64% hingga 88,73%”. Dalam rentang 5 – 17 Feb 2021, selisih persentase kasus aktif nasional terjadi penurunan sebesar -2,53% (dari 176.672 pada 5 Febr menjadi 162.182 kasus aktif pada 17 Febr 2021), sedangkan angka absolut kasus aktif mengalami penurunan sebesar 10,29% menjadi 158.498 kasus aktif. “Apabila kita bekerja bersama (dari Pusat sampai ke Daerah), apalagi sampai ke tingkat RT/ RW, kita sangat yakin bahwa kasus Covid-19 akan semakin cepat terkendali”, ungkap Kepala BNPB selaku Ketua Satgas Penanganan Covid-19.

Mempertimbangkan bahwa pelaksanaan PPKM Mikro berjalan cukup efektif, Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang penerapan PPKM Mikro selama 2 minggu ke depan, mulai tanggal 23 Februari hingga 8 Maret 2021. “Sesuai hasil evaluasi Komite PC-PEN bersama Pemerintah Daerah, maka diputuskan bahwa PPKM Mikro diperpanjang selama 2 minggu ke depan, dengan tetap dilakukan monitoring dan evaluasi secara intensif, serta penguatan operasionalisasinya di tingkat RT/RW di seluruh Desa/ Kelurahan pada 123 Kabupaten/ Kota”, ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada acara Konferensi Pers bersama Menteri Kesehatan, Ketua Satgas Penanganan Covid-19 dan perwakilan Mendagri, Panglima TNI dan KaPolri pada Sabtu pagi 20/02/2021.

Untuk menindak lanjuti keputusan Komite PC-PEN yang memperpanjang penerapan PPKM Mikro tersebut, telah diterbitkan Instruksi Mendagri Nomor 04 tahun 2021 tentang Perpanjangan PPKM Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19. Dengan terbitnya Instruksi Mendagri ini, maka ketujuh Gubernur di Jawa Bali yang menjadi wilayah prioritas, akan segera menerbitkan aturan pelaksanaannya di masing-masing wilayah melalui penerbitan Peraturam/ Instruksi/ SE Gubernur terkait pelaksanaan Perpanjangan PPKM Mikro.

Sejalan dengan perpanjangan PPKM Mikro dan percepatan pelaksanaan Vaksinasi, diharapkan penanganan kasus Covid-19 akan semakin terkendali, sebagai prasyarat utama keberhasilan upaya pemulihan ekonomi. Selain itu, melihat kondisi saat ini masih terus terjadi penambahan kasus Covid-19, juga mempertimbangkan saat ini sedang musim hujan dan terjadi bencana di beberapa daerah, perlu terus mengingatkan masyarakat terhadap kepatuhan penerapan Protokol Kesehatan. “Kita tetap tidak boleh lengah, walaupun Vaksinasi sudah dilakukan, karena virus Covid-19 ini masih ada, protokol kesehatan tetap harus dilaksanakan dengan ketat” ujar Menko Airlangga.

Dalam lanjutan penerapan PPKM Mikro ini, Pemerintah akan menyediakan kebutuhan dasar untuk rumah yang melakukan isolasi mandiri, baik di tingkat Isolasi Rumah Tangga maupun Isolasi Rukun Tetangga (RT). Bentuk bantuan yang akan diberikan oleh Pemerintah berupa pemberian beras sebanyak 20 Kg per rumah (yang melakukan isolasi), untuk kebutuhan selama 14 hari masa isolasi. Bantuan beras ini akan didistribusikan melalui aparat Kepolisian atau TNI di tingkat Polsek dan Koramil.

Pemerintah juga terus melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah di 7 Provinsi, agar implementasi lanjutan program PPKM Mikro ini dapat berjalan efektif. Pemerintah Provinsi diminta untuk mengkoordinasikan pemetaan Zonasi Risiko tingkat RT di semua Kabupaten/ Kota di wilayahnya, yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan kebutuhan bantuan beras dan masker, serta untuk dasar pelaksanaan 3 T di tingkat RT/ RW.

Dalam perpanjangan PPKM Mikro 2 minggu ke depan, Pemerintah akan memperkuat operasionalisasi dengan fokus ke pelaksanaan 3T (Testing, Tracing dan Treatment) dan penyaluran bantuan beras dan masker kepada warga. “Untuk percepatan Testing, telah didistribusikan 653.375 Swab Antigen Test-Kit ke 7 Provinsi, 23 Februari akan tiba lagi 1 Juta Antigen Test-Kit. Untuk penguatan Tracing telah dilakukan penambahan Tracer dengan melibatkan Babinsa dan Bhabinkamtibmas yang sudah dilatih menjadi Tracer” ujar Menteri Kesehatan.

Dalam masa perpanjangan penerapan PPKM Mikro ini, semua pihak di tingkat pusat maupun daerah akan lebih fokus pada operasionalisasi di tingkat RT/ RW, mulai dari pemetaan zonasi risiko tingkat RT, pelaksanaan 3T, penyaluran bantuan, serta pendataan dan pelaporan melalui sistem yang terintegrasi. “PPKM Mikro di tahap awal ini cukup efektif, maka pada tahap perpanjangan akan dilakukan penguatan operasionalisasi di tingkat RT/ RW yang dikoordinasikan oleh Posko di Desa/ Kelurahan,” tutup Menko Airlangga. (nck)

Jakarta, 18 Februari 2021. Prospek ekonomi Indonesia di masa depan cukup menjanjikan. Pertumbuhan ekonominya saat ini di nomor empat setelah Cina, Vietnam dan Korea Selatan. Hal ini didorong oleh upaya pemulihan ekonomi nasional yang sudah berada dalam jalur yang benar. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto pada acara The 20th Indonesia Capital Market Student Studies yang diselenggarakan secara virtual, Kamis (18/2).

“Di tengah pandemi, investasi di Indonesia masih meningkat yaitu 826,3 triliun rupiah walaupun masih berada di bawah target 900 triliun rupiah,” kata Menko Airlangga.

Dari segi capital market, Menko Airlangga juga menjelaskan bahwa rupiah mengalami perbaikan sehingga setara dengan berbagai financial currency di negara-negara ASEAN. Kemudian, dari segi equity, jika dibandingkan dengan sebelum pandemi Covid-19 telah mengalami pemulihan yaitu pada level 6000. Harga komoditas ini didorong antara lain oleh kelapa sawit yang all time high. Ini membantu nilai tukar pekebun Indonesia.

“Berbagai sektor di capital market sudah lebih baik dari pada awal tahun 2020 sehingga ini menambah keyakinan pereknomian kita positif. Lembaga-lembaga dunia juga mengkompromikan bahwa pertumbuhan ekoniomi Indonesia akan positif 4,4% – 4,8%. Tentu pemerintah akan tetap menargetkan 5%,” tambah Menko Airlangga.

Indonesia Capital Market Student Studies (ICMSS) merupakan acara tahunan dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Tahun 2021 ini merupakan penyelenggaraan ICMSS ke 20 yang bertajuk "The 20th Indonesia Capital Market Student Studies, Market Outlook: Deciphering the Future of an Erratic Market".

“Saya berharap acara ini dapat mejadi wadah untuk memberikan informasi tentang peluang ekonomi Indonesia tahun 2021 dan kebijakan-kebijakan yang diterapkan untuk mendukung perekonomian di tahun 2021,” pungkas Menko Airlangga. (nck)

Jakarta - Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso meminta industri perbankan untuk meningkatkan pertumbuhan kredit khususnya ke sektor UMKM dan konsumsi guna mendorong pemulihan ekonomi dari dampak pandemi Covid 19.

OJK juga mendukung kebijakan Pemerintah dalam mendorong pertumbuhan sektor otomotif dengan penurunan PPNBM kendaraan bermotor melalui berbagai ketentuan yang bisa dikeluarkan OJK seperti penurunan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dan penetapan uang muka kredit kendaraan bermotor.

Demikian disampaikan Wimboh Santoso dalam acara dialog OJK dengan pimpinan perbankan yang dilakukan secara fisik dan virtual di Kantor OJK, Selasa.

“Kita harus fokus, UMKM jadi prioritas, karena sektor itu bisa didorong dalam jangka pendek khususnya di daerah karena pertumbuhan ini bukan saja di kota tapi di daerah,” kata Wimboh.

Menurutnya, pemulihan sektor UMKM sejalan dengan upaya Pemerintah yang sudah memberikan kebijakan stimulus dengan memberikan subsidi bunga dan penjaminan kredit bagi UMKM.
Wimboh menjelaskan, selain kebijakan restrukturisasi kredit yang sudah diperpanjang, OJK juga akan menyesuaikan kebijakan di sektor kendaraan bermotor dan properti yang diharapkan bisa mendorong permintaan masyarakat sehingga industri manufaktur kembali pulih dan permintaan kredit kembali meningkat.

“Kita dorong sektor konsumsi agar permintaan masyarakat meningkat sehingga bisa mendorong industri manufaktur bisa bangkit, sambil menunggu aktifitas sosial masyarakat kembali normal,” katanya.

Wimboh juga meminta industri perbankan mempercepat penyaluran kredit pada kwartal pertama tahun ini melanjutkan tren pertumbuhan kredit yang mulai membaik pada kwartal empat tahun 2020.

Menurutnya, OJK akan terus mengawal upaya perbankan menyalurkan kredit sesuai rencana bisnis bank (RBB) yang disampaikan ke OJK sebesar 7,13 persen pada 2021.

“Pertumbuhan kredit di RBB 7,13 persen. Kami berikan arahan ke masyarakat menjadi sekitar 7,5 persen plus minus 1. Itu jadi acuan kita bersama dan kita akan sering bertemu membahas rencana bisnis ini. Kami bersama pemerintah terus mengkaji kebijakan apa lagi yang bisa dilakukan,” kata Wimboh.

Sementara itu, Ketua Himbara Sunarso menyambut baik kebijakan OJK di masa pandemi khususnya restrukturisasi kredit yang sudah diperpanjang hingga Maret 2022 serta diperbolehkannya debitur melakukan restukturisasi ulang dalam jangka waktu tersebut.

“Policy respon ini sangat tepat. Kami menyambut baik,” katanya.

Dirut BRI itu juga mengatakan kondisi di industri perbankan masih cukup baik untuk mendorong pemulihan ekonomi. Sedangkan Dirut BCA Jahja Setiaatmadja menyatakan optimistis kondisi perekonomian nasional akan membaik mengingat pada kwartal empat 2020 kredit perbankan sudah positif dan diharapkan pada tahun ini semakin tumbuh dengan adanya vaksin Covid 19. Menurutnya, kebijakan pemerintah menurunkan PPNBM kendaraan bermotor sudah sejalan dengan kebijakan restrukturisasi kredit yang dikeluarkan OJK dan sangat membantu industri perbankan.

Dalam kesempatan dialog tersebut, Wimboh menyatakan akan mempertimbangkan beberapa hal yang menjadi perhatian para bankir seperti penyediaan platform marketplace, pemanfaatan usance letter of credit (L/C), berbagai insentif untuk menggairahkan sektor properti, peningkatan peran perbankan swasta dalam PEN termasuk komunikasi relaksasi beberapa ketentuan dan menyampaikan kepada Pemerintah mengenai kemungkinan keringanan pajak dalam kurun waktu sementara.

Hadir secara fisik dalam dialog itu Dirut BRI Sunarso, Dirut Bank Mandiri Darmawan Junaidi, Dirut BNI Royke Tumilaar, Plt Dirut BTN Nixon L.P Napitupulu, Dirut Bank Shinhan Indonesia Hwang Dae Geu, Dirut Bank Danamon Yasushi Itagaki, Dirut Citibank Indonenesia Batara Sianturi, Dirut BCA Jahja Setiaatmadja, Dirut Bank CIMB Tigor M. Siahaan, Dirut Bank Syariah Indonesia Hery Gunardi dan Dirut Bank DKI Zainuddin Mappa. (nck)

BatamFM Crew

Tentang Kami