Live Streaming

Hallo Batam

Info Aktual dari Kota Batam dan sekitarnya
26 May 2020

Yayasan Inaayah Bagikan Paket Sembako Untuk Warga Terdampak Covid -19 di wilayah Hinterland Kota Batam

Batam - Untuk meringankan masyarakat terdampak covid 19 bagi masyarakat hinterland di Kota Batam, Yayasan Inaayah Batam melakukan penggalangan bantuan, Tidak sedikit donatur baik perorangan atau atas nama lembaga dan yayasan yang berempati mendonasikan sebagian hartanya untuk masyarakat yang terdampak penyebaran covid 19 melalui Yayasan Inaayah Batam

“Sasaran  donasi tersebut di pilih secara selektif untuk masyarakat yang kurang mampu terlebih fokus kami di pulau-pulau di kota batam diantaranya pulau akar, pulau geranting,pulau cengkui,pulau caros,pulau mengkadah,pulau setokok,pulau tanjung colem dan pulau teluk air.Bantuan donasi seperti: sembako,buku islam,susu kotak,nasi kotak,wakaf al qur'an,bingkisan kado istimewa, baju layak pakai dan masker, Kami cukup prihatin dengan kondisi perekonomian masyarakat saat ini khususnya yang terdampak virua covid 19, atas dasar itu Kami merasa tergerak untuk berbagi dengan harapan bisa meringankan beban ekonomi masyarakat ”, demikian dikatakan Inaayah selaku ketua Yayasan Inaayah Batam

Ditengah keprihatinan penyebaran covid 19 ini kami tidak turut ketinggalan untuk berbagi ke pulau dalam rangka turut mendukung program pemerintah juga selain sosial distancing dan fisical distansing juga pemberian sembako yang cukup diapresiasi ke pulau-pulau,"pungkasnya.

Sebanyak lebih dari 350 paket sembako,228 wakaf al qur'an, ratusan paket baju layak pakai,puluhan susu kotak,ribuan nasi kotak,ratusan kado istimewa baju baru telah selesai kami tunaikan ke pulau-pulau.

Pasca lebaran Yayasan Inaayah Batam akan berlanjut kembali mengumpulkan dan mendistribusi bantuan dan Memberi penyuluhan tentang wabah covid dan memberikan masker gratis ke warga pulau.

Tak hanya mendistribusikan bantuan, Yayasan Inaayah Batam juga mengupayakan untuk setiap turun diadakan pengajian dari satu pulau ke pulau lainnya namun karna covid pengajian diliburkan sementara menghindari berkumpul. Bantuan tersebut jemput, dan ada juga diantar donatur lansung ke office yayasan yang bermanfaat di perumahan bambu kuning puskopkar b2 no 2 batuaji

Yayasan Inaayah Batam juga menerima bantuan dari PDUI kota batam berupa sembako dan 1000 masker. Dari apindo dan psmti paket sembako dan dari komunitas paskas sembako. Selain dari PDUI, masker dari donatur sejumlah 800lembar lebih juga  telah distribusikan juga  ke jalanan Kota Batam.

30 Apr 2020

RS. BHAYANGKARA BUKA PELAYANAN DRIVE THRU SCREENING RAPID TEST

Diinformasikan kepada masyarakat di Kota Batam, saat ini RS. Bhayangkara TK IV Polda Kepri telah membuka pelayanan Drive Thru Screening Rapid Test gratis, jadi masyarakat yang ingin diperiksa tidak perlu turun dari kendaraan nya. Inovasi Pelayanan ini dimulai pada hari ini Rabu tanggal 29 April 2020.

"Dengan kebijakan dari Bapak Kapolda Kepri, kami melaksanakan Screening Rapid Test dengan cara Drive Thru. Hal ini dilakukan sebagai bentuk Polda Kepri Peduli Covid-19 serta mempertimbangkan protokol kesehatan, Physical Distancing sehingga tidak terjadi penularan pada saat antrian pemeriksaan, sebelum dilakukan pemeriksaan akan diberikan Hand Sanitizer, pengambilan no antrian dengan mengisi nama, no Hp, menunggu giliran, berdiam di kendaraan, petugas dari RS. Bhayangkara yg akan mengambil darah diujung jari selanjutnya diperiksa dibawah tenda yg telah ditentukan dan hasil akan dikirim berdasarkan no Hp yg telah dicantumkan". Tutur Wakapolda Kepri.

"Perlu kita ketahui bersama bahwa RS. Bhayangkara TK IV Polda Kepri merupakan salah satu Rumah Sakit rujukan untuk Covid – 19, dengan memiliki 28 kamar dan 31 tempat tidur. Sampai dengan saat ini sudah 26 Pasien yang dikarantina di RS. Bhayangkara dimana 4 pasien dari hasil Swab dinyatakan Positif Covid – 19 dan sudah dirujuk ke RS. Galang dan RS. BP Batam. Selama Pandemi Covid – 19 terdeteksi di wilayah Kepri RS. Bhayangkara telah melakukan Rapid Test sebanyak 534 orang, dari 534 orang tersebut sebanyak 7 orang dinyatakan reaktif dengan rincian 6 orang Personel Polri dan 1 orang masyarakat umum". jelas Wakapolda Kepri

Sebagai Informasi Hari ini RS. Bhayangkara membuka pelayanan kepada masyarakat untuk Rapid Test secara Drive Thru, yang bertujuan mengurangi kontak fisik dalam penyebaran Covid – 19, Rapid Test ini gratis dengan cara melakukan pendaftaran melalui Whatsapp ke nomor 081276764878 atau ke nomor 081270004794. Jam pelayanan pada senin sampai dengan jumat pada jam 09.00 wib sampai dengan 11.00 wib, dan pada jam 13.00 wib sampai dengan 15.00 wib.

"Kerjasa sama semua pihak antara Pemerintah, TNI-Polri saling bahu-membahu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan bersama-sama mengutamakan upaya memutuskan mata rantai penyebaran Covid – 19, termasuk juga dalam pelayanan kesehatan. Disamping itu kita juga memberikan bantuan berupa sembako, kepada masyarakat yang membutuhkan sembako silahkan langsung menghubungi kantor kepolisian terdekat, dan kita akan segera memberikan bantuan". tutup Wakapolda Kepri.

Hadir dalam kegiatan pembukaan pelayanan Drive Thru Screening Rapid Test tersebut Wakapolda Kepri Brigjen Pol Drs. Yan Fitri Halimansyah, M.H, Kabid Dokkes Polda Kepri, Kabid Humas Polda Kepri, dan Kepala RS. Bhayangkara TK IV Polda Kepri.

23 Apr 2020

Operasi Makan Gratis, Ratusan Penerima Manfaat Rasakan Nikmatnya di Tengah Pandemi

Batam, Aksi Cepat Tanggap Kepulauan Riau melakukan Operasi Makan Gratis, kali ini ACT Kepri melibatkan warung makan yang biasa disinggahi pekerja harian seperti ojek online, pekerja bangunan, juga pekerja yang terpaksa di rumahkan di tengah pandemi.

Sejak senin (20/4) Aksi Cepat Tanggap Kepulauan Riau menggandeng lima warung makan di kota Batam untuk operasi makan gratis, ratusan penerima manfaat merasakan lezatnya hidangan yang disediakan warung makan yang bekerja sama dengan ACT. Di perumahan Bida Asri misalnya, Rabu (21/4) warung nasi campur pak erwe yang biasa penghasilannya selalu stabil sejak pandemi mengalami penurunan yang sangat drastis.

“Semenjak corona menyebar ini, warung jadi sangat sepi sehingga pendapatan menurun, beberapa pengunjung yang datang memang mengakui mereka takut keluar rumah juga ekonominya cukup terganggu” ungkap Suparmin selaku pemilik warung.

Ratusan pekerja harian menerima hidangan lezat “terima kasih banyak, program ini sangat membantu kami di keadaan yang melanda batam saat ini” kata seorang pekerja kebersihan.

“Program ini bermanfaat sekali, bagi masyarakat, apalagi saat ini kita mengalami situasi yang sulit, untuk naik ojek saja banyak yang tidak mau karena takut” ungkap wawan seorang pengendara ojek.

Operasi Makan Gratis di Batam rencananya akan berlangsung menjelang awal Ramadan di hari kamis (23/4), “variasi program akan terus kita lakukan sebagai bentuk ikhtiar terbaik kita bagi masyarakat di tengah pandemic ini, operasi makan gratis sendiri direncanakan hingga menjelang awal Ramadan” ungkap Agus Suprianto Branch Manager Aksi Cepat Tanggap Kepulauan Riau.

Berpedoman dengan anjuran pemerintah pada operasi makan gratis ini juga relawan ACT Kepri menerapkan sistem take away sehingga menghindari terjadinya penumpukan masa di satu titik.

Sebar virus optimis menjadi bagian dari ikhtiar ACT, beragam program untuk melawan corona terus dilakukan, operasi baras gratis, operasi makan gratis, hingga aktivasi humanity food truck untuk mendukung aksi di Rumah Sakit Darurat Pulau Galang.

15 Apr 2020

Belasan Relawan Siap Hidangkan Makanan Siap Santap di Pulau Galang

Dukungan pangan dari ACT terus berlanjut. Kali ini, Humanity Food Truck siap menyajikan makanan siap santap bagi tenaga medis, petugas keamanan, dan pasien Covid-19 di Pulau Galang.
BATAM – Pulau Galang di Batam, Riau telah siap menjadi lokasi karantina penduduk Indonesia sebagai bentuk pencegahan penyebaran covid-19. Di pulau yang pernah menjadi tempat mengungsi penduduk Vietnam ini, disediakan berbagai fasilitas pendukung medis. Harapannya, dengan adanya rumah sakit covid-19 di Pulau Galang semakin mempercapat penanganan wabah corona.
Aksi Cepat Tanggap (ACT) sendiri mendukung langkah yang diambil pemerintah untuk mendirikan rumah sakit covid-19 di Pulau Galang. Dukungan ini berbentuk pengerahan dua armada ACT dari Jakarta, ialah satu unit kendaraan dobel kabin beserta Humanity Food Truck. Belasan relawan koki pun turut diberangkatkan ke Pulau Galang pada Senin (13/4) kemarin.

Joni Kusumahadi, Koordinator Koki Humanity Food Truck, mengatakan truk berdapur itu dibekali juga dengan tim relawan koki yang siap menyediakan makanan siap santap bagi petugas medis, pasien ,hingga masyarakat di Pulau Galang. Dua orang koki berangkat dari Jakarta bersama dua pengemudi armada Humanity Food Truck. Sedangkan akan ada tambahan tim koki yang didatangkan dari Batam untuk ke Pulau Galang sebanyak 11 orang. “Total ada 15 relawan yang siap memberikan pelayanan makan gratis di Humanity Food Truck,” jelas Joni yang juga pernah menjadi koki di salah satu hotel di Batam ini.

Tim relawan koki yang ditugaskan ke Pulau Galang nantinya setiap hari akan menyediakan seribu porsi makanan siap santap. Petugas medis, pesien hingga penduduk Pulau Galang jadi penerima manfaatnya. Ditargetkan layanan Humanity Food Truck akan dimulai pada Sabtu (18/4). Untuk saat ini truk masih dalam perjalanan dari Humanity Distribution Center, Gunung Sindur, Bogor menuju Pulau Galang via Jambi.

Terkait menu yang disajikan, tim koki ACT akan mengikuti rekomendasi dari ahli gizi di Rumah Sakit Covid-19 Pulau Galang. Pasalnya, makanan yang dikonsumsi bisa berpengaruh pada proses penyembuhan pasien yang sedang dalam pemantauan. Hal ini serupa yang dilakukan saat ACT menyajikan makanan siap santap bagi petugas medis dan pasien di Rumah Sakit Covid-19 Wisma Atlet, Jakarta.

Dukungan kebutuhan pangan selama pandemi corona ini memang menjadi salah satu fokus ACT di samping aksi sosialisasi medis. Armada pangan serta berkolaborasi dengan berbagai berbagai pihak dilakukan demi memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang perekonomiannya melemah sejak wabah.
Direktur Program ACT Bambang Triyono mengatakan, pemenuhan pangan ke masyarakat ini akan terus berlangsung dan meluas. Yang terbaru adalah aktivasi ribuan warteg untuk menyediakan makanan siap santap serta pemberangkatan Humanity Food Truck ke Pulau Galang. “Di sana (Pulau Galang), ACT akan hadir selama 14 hari. Selain penyediaan makanan, juga kami telah menyiagakan relawan jika masyarakat membutuhkan bantuan penyemprotan disinfektan di lingkungan tempat tinggal,” jelas Bambang, Senin (13/4).[]

9 Apr 2020

5 Kasus Baru Pasien Positif Covid-19 di Kota Batam

Walikota batam menyampaikan release perkembangan kasus Corona di Kota Batam Pada hari ini Kamis, 09 April 2020 "kami mendapat data hasil pemeriksaan Swab dari Badan Penelitian Dan Pengembangan Kementerian kesehatan RI, terhadap Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang pengambilan sample swabnya dilakukan oleh Tim Analis kesehatan Balai Teknik Kesehatan Lingkungan Pengendalian Penyakit (BTKLPP) Batam dan diperoleh kesimpulan terdapat 5 (lima) Orang Warga Kota Batam yang terdiri atas 2 (dua) Orang Laki-laki dan 3 (tiga) orang perempuan dengan hasil Terkonfirmasi “Positif”

5 pasien positive dengan gambaran umum sebagai berikut :

  1. Kasus 06 adalah seorang anak laki-laki berusia 13 Tahun, Pelajar, beralamat di Perumahan Kawasan Batam Centre.
  2. Kasus 07 adalah seorang perempuan berusia 57 tahun, ASN beralamat di perumahan kawasan Lubuk Baja.
  3. Kasus 08 adalah seorang perempuan berusia 57 Tahun, ASN (satu kantor dengan Kasus 07) yang beralamat diperumahan kawasan Sekupang Kota Batam.
  4. Kasus 09 adalah seorang perempuan berusia 32 Tahun, ASN-P3K, beralamat di perumahan kawasan sekupang Kota Batam dan yang bersangkutan merupakan anak dari kasus 08 dan tidak memiliki riwayat perjalanan keluar kota/keluar negeri.
  5. Kasus 010 adalah seorang laki-laki berusia 64 Tahun, Pensiunan, yang beralamat diperumahan kawasan Sekupang Kota Batam.

Walikota Batam menyampaikan bahwa Kota Batam saat ini sudah terjadi transmisi lokal yang terdiri atas 2 (dua) Cluster yaitu dari kasus 04 dan kasus 08. Dengan situasi demikian saat ini telah dan terus dilakukan proses kontak tracing terhadap semua orang yang ditenggarai telah kontak dengan kasus dari kedua Cluster tersebut, terutama terhadap orang-orang yang berinteraksi dan beraktifitas di lingkungan kedua cluster tersebut baik pada tempat tinggal maupun ditempat bekerjanya.

Batam Links

     

 

Ragam Berita

Jakarta, 27 Mei 2020. Pemerintah tengah menyiapkan skenario pelaksanaan protokol tatanan normal baru yang Produktif dan Aman Covid-19. Dua program pun dirancang secara bersamaan, yaitu Exit-Strategy Covid-19 yang dimulai secara bertahap pada setiap fase pembukaan ekonomi dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020.

“Pemerintah membuat rencana agar kehidupan berangsur-angsur berjalan ke arah normal, sambil memperhatikan data dan fakta yang terjadi di lapangan. Data tersebut tentu akan dikoordinasikan dan bermuara di BNPB,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian saat menyampaikan keterangan pers usai rapat terbatas kabinet terkait hal tersebut, Rabu (27/5).

Menko Airlangga menerangkan, Pemerintah membuat tahapan penilaian kesiapan berdasarkan sistem scoring yang mencakup 2 (dua) dimensi. Pertama, Dimensi Kesehatan terdiri dari perkembangan penyakit, pengawasan virus, dan kapasitas layanan kesehatan. Kedua, Dimensi Kesiapan Sosial Ekonomi yang mencakup protokol-protokol untuk setiap sektor, wilayah, dan transportasi yang terintegrasi satu dengan lainnya.

Ia menegaskan skenario Produktif dan Aman Covid-19 ini hanya bisa dicapai apabila Pemerintah bersama-sama dengan masyarakat merespons dengan cepat upaya menekan tingkat infeksi dan kematian akibat Covid-19. “Selain itu, kita dorong pemulihan ekonomi dengan cepat melalui pembukaan kegiatan ekonomi setelah kurva melandai dan melakukan dorongan fiskal dan moneter sehingga diharapkan kita bisa keluar dari resesi ekonomi,” sambungnya.

Adapun aspek yuridis terhadap pelaksanaan Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19 terkait dengan regulasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yaitu: PSBB dicabut sebelum jangka waktu penetapan PSBB oleh Menteri Kesehatan dan PSBB otomatis selesai setelah jangka waktu pelaksanaannya berakhir.

Airlangga menjelaskan mengenai Syarat Perlu, yaitu syarat-syarat yang harus dipenuhi jika ingin menyesuaikan kebijakan PSBB. Syarat Perlu terdiri atas Perkembangan Covid-19, Pengawasan terhadap virus/Kesehatan Publik, Kapasitas pelayanan kesehatan, Persiapan dunia usaha, dan Respons Publik.

Sementara Protokol baru dalam berkegiatan di luar rumah yang akan terus dilanjutkan walaupun PSBB disesuaikan meliputi: (i) Memastikan membersihkan tangan dengan sabun dan air bersih; (ii) Menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah; (iii) Menerapkan physical distancing (1.5-2 m); (iv) Isolasi mandiri jika terpapar kasus positif dan sakit; dan (v) Pengecekan suhu di setiap Gedung.

Menko Perekonomian juga menerangkan bahwa ratas kabinet membahas mengenai Indikator Kesehatan di seluruh daerah di Indonesia berdasarkan Reproduction Rate (RT) dan perkembangan kasus baru. Dari hasil penilaian berdasarkan indikator Kesehatan dan Kesiapan Protokol didapatkan beberapa informasi.

Menurut Data Epidemiologi BNPB, ada 110 Kabupaten/Kota yang belum pernah terinfeksi Covid-19 atau sudah tidak ada kasus positif. Upaya yang harus dilakukan adalah mempertahankan wilayah yang berstatus Zona Hijau agar tetap terbebas dari Penyebaran Covid-19 serta memulihkan Kembali Kegiatan Ekonomi namun tetap memperhatikan penerapan Protokol Normal Baru.

Kemudian ada pula Daerah/Wilayah dengan Daya Tular Rt <1, berdasarkan data Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas). Ada sebanyak 8 Provinsi yang sudah siap, antara lain: Aceh, Riau, Kalimantan Utara, Maluku Utara, Jambi, DKI Jakarta, Bali, dan Kepulauan Riau.

Ada juga Daerah/Wilayah yang menurut analisis tren yaitu Semarang (Jawa Tengah) dan berdasarkan analisis tingkat Kelurahan/Desa Gubernur Jawa Barat, sebagian Jawa Barat yang berada sekitar Jakarta dengan kontribusi ekonomi yang signifikan siap dibuka.

Untuk itu, Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forminda) akan segera menyusun protokol dan menguji secara seksama di lapangan sebelum membuka kegiatan, menyiapkan prasyarat Kesehatan yang dikoordinasikan oleh Menteri Kesehatan, dan menyiapkan prakondisi lainnya dan langkah cepat untuk memperketat kembali aktivitas jika diharuskan.

Pemerintah, kata Menko Perekonomian, juga membuat rencana ujicoba, simulasi dalam minggu ini dan pembukaan pada minggu depan, serta melakukan sosialisasi, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum yang tegas.

”Sesuai arahan Presiden RI, TNI dan POLRI akan mengawal dan berkoordinasi di tempat-tempat keramaian untuk menjaga kedisiplinan masyarakat agar tidak terjadi secondary wave. Data-data yang sifatnya dinamis tersebut juga akan terus dikoordinasikan sesuai dengan situasi dan keadaan di daerah masing-masing,” tegas Airlangga.

Selain itu, ratas kabinet juga membahas kesiapan dari protokol-protokol, baik yang bersifat umum maupun protokol kegiatan ekonomi seperti industri manufaktur, pariwisata, perhubungan, dan perdagangan.

“Kemudian juga sektor perkebunan yang selama ini terus berjalan, sektor pertambangan yang memang jauh dari masyarakat, dan sektor pertanian yang kemarin sedang melakukan panen sampai sekarang. Ini adalah sektor-sektor yang masih bisa beraktivitas dan tentunya BNPB akan terus mengoordinasikan,” pungkas Menko Airlangga. (nck)

JAKARTA – 27 Mei 2020. Lion Air (kode penerbangan JT), Wings Air (kode penerbangan IW), Batik Air (kode penerbangan ID) member of Lion Air Group memberikan keterangan resmi terkait dengan layanan pengoperasian penerbangan penumpang berjadwal yang melayani jaringan domestik, bahwa melaksanakan penghentian sementara operasional penerbangan.

Lion Air Group sangat mendukung pemerintah terkait dengan usaha pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), melalui peran serta aktif melaksanakan protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di setiap lingkungan dan aktivitas perusahaan serta mensosialisasikan di lingkungan sekitar perusahaan.

Berdasarkan evaluasi atas pelaksanaan operasional penerbangan sebelumnya, banyak calon penumpang yang tidak dapat melanjutkan perjalanan atau tidak bisa terbang dan harus kembali dengan segala biaya yang telah dikeluarkan (kerugian), hanya karena ketidaktahuan atau ketidakpahaman atas ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi untuk dapat melaksanakan perjalanan dengan pesawat udara. Dengan demikian Lion Air Group berkesimpulan bahwa para calon penumpang masih membutuhkan sosialisasi yang lebih intensif agar lebih mengetahui dan memahami secara jelas terkait dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang dibutuhkan untuk rencana bepergian menggunakan pesawat udara. Calon penumpang belum sepenuhnya mengetahui dan memahami bagaimana dokumen-dokumen perjalanan dipenuhi dan dimana calon penumpang mendapatkannya. Selain itu juga untuk memastikan kondisi kesehatan fisik dan jiwa seluruh karyawan berada dalam keadaan baik, pasca operasional sebelumnya.

Lion Air Group berkesimpulan, bahwa masih dibutuhkan waktu agar para calon penumpang lebih mengetahui dan melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan untuk melakukan perjalanan dengan menggunakan pesawat udara, sehingga Lion Air Group memutuskan untuk melakukan sosialisasi yang lebih intensif melalui website dan kantor-kantor cabang serta menghentikan sementara operasional penerbangan selama 5 (lima) hari, yaitu mulai 27 Mei sampai dengan 31 Mei 2020.

Lion Air Group memfasilitasi kepada calon penumpang yang sudah memiliki atau membeli tiket (issued ticket) dapat melakukan proses pengembalian dana tanpa potongan (full refund) atau perubahan jadwal keberangkatan tanpa tambahan biaya (reschedule) melalui Kantor Pusat dan Kantor Cabang Penjualan Tiket (Ticketing Town Office) Lion Air Group di seluruh kota di Indonesia, layanan kontak pelanggan (call center) 021-6379 8000 dan 0804-177-8899.

JAKARTA – Gugus Tugas Percepatanan Penanganan COVID-19 atau GTPPC19 mengeluarkan Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Status Keadaan Darurat Bencana Nonalam COVID-19 sebagai Bencana Nasional.

Surat edaran ini menjelaskan status keadaan darurat yang masih diberlakukan oleh Presiden Joko Widodo terhadap pandemi COVID-19. Meskipun status Keadaan Tertentu Darurat Bencana yang ditetapkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berakhir pada 29 Mei 2020, status keadaan darurat masih diberlakukan. Ini disebabkan pada peraturan yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai Penetapan Status Bencana Nonalam COVID-19 sebagai Bencana Nasional belum berakhir.

GTPPC19 mengeluarkan surat edaran tersebut dengan memuat poin sebagai berikut (1) pengelolaan sumber daya untuk percepatan penanganan COVID-19 diselenggarakan sesuai dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, (2) percepatan penanganan COVID-19 dalam keadaan darurat bencana nonalam dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Status Bencana Nonalam COVID-19 sebagai Bencana Nasional.

Melalui surat tersebut, Ketua GTPPC19 Doni Monardo menetapkan bahwa Kepala BNPB, gubernur, bupati dan walikota tidak perlu lagi menetapkan status keadaan darurat bencana COVID-19. Status keadaan darurat bencana nonalam akan berakhir pada saat ditetapkannya keputusan Presiden tentang Penetapan Berakhirnya Status Bencana Nonalam COVID-19 sebagai Bencana Nasional.

“Secara otomatis, status keadaan darurat bencana menyesuaikan dengan Keputusan Presiden 12 Tahun 2020. Selama keppres tersebut belum diakhiri, maka status kebencanaan masih berlaku,” ujar Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo melalui pesan digital pada Jumat lalu (22/5).

Status keadaan darurat ini sangat bergantung pada dua indikator utama yang disebutkan dalam keppres tersebut. Pertama, penyebaran virus SARS-CoV-2 yang masih terjadi dan menimbulkan korban jiwa, kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah terdampak dan implikasi pada aspek sosial-ekonomi.

Kedua yakni terkait dengan status global pandemik yang ditetapkan Badan PBB untuk Kesehatan Dunia, WHO, sejak 11 Maret 2020 lalu.

Terkait dengan pandemi global, keadaan darurat di wilayah nusantara ini juga dipengaruhi situasi global tersebut.

“Selama pandemi global belum berakhir dan vaksin serta obatnya belum ditemukan, maka masih diperlukan penetapan status bencana nasional untuk COVID-19,” ujar Doni. Selama WHO belum mencabut penetapan tersebut, selama itu juga status pandemi tetap ada.

Masih berlakunya status bencana nasional juga menunjukkan bahwa negara hadir untuk melindungi warga negaranya secara nyata dan konsisten terhadap bahaya keterpaparan virus SARS-CoV-2. GTPPC19 telah mengirimkan surat edaran ini kepada para Menteri dan Pimpinan Lembaga Negara, Panglima TNI, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Gubernur, Bupati dan Walikota seluruh Indonesia. Berikut ini tautan untuk Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Status Keadaan Darurat Bencana Nonalam COVID-19 sebagai Bencana Nasional.

Jakarta, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerima secara resmi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan OJK Tahun 2019 yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)-RI. Laporan ini disampaikan oleh Anggota II BPK-RI Dr. Pius Lustrilanang, S.IP., M.Si., CSFA kepada Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, pada Kamis, 21 Mei 2020. Opini WTP tahun ini melanjutkan perolehan opini WTP dari BPK-RI sejak berdirinya OJK tahun 2013. OJK menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada BPK atas dukungan dan bimbingan dalam membangun sistem pengendalian internal dan governance di OJK sejak awal pendirian OJK hingga saat ini dan tren percepatan jangka waktu penyelesaian penyusunan laporan keuangan OJK audited dari tahun ke tahun.

“OJK menyambut baik hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh BPK terhadap Laporan Keuangan OJK Tahun 2019. Hasil pemeriksaan tersebut sangat berguna bagi OJK dalam upaya terus menerus meningkatkan kualitas tata kelola, menyempurnakan proses bisnis, dan terus menjaga pengendalian internal yang efektif di OJK.” kata Wimboh Santoso.

Berbagai hal telah dilakukan OJK dalam mewujudkan visinya menjadi lembaga yang kredibel. Perbaikan kebijakan di berbagai bidang, diantaranya: meningkatkan efektivitas organisasi, memperbaiki sistem manajemen keuangan menjadi sistem otomasi yang terintegrasi, Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, sistem manajemen aset, sistem procurement untuk memastikan proses yang akuntabel dan hasil yang berkualitas, serta beberapa sistem lainnya yang akan terus disempurnakan.
Di samping itu, OJK sedang menyempurnakan peraturan terkait standar akuntansi keuangan yang digunakan OJK melalui kerjasama dengan lembaga/profesi terkait, seperti Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Hal ini merupakan bagian dari semangat OJK untuk menjalankan continuous improvement untuk memenuhi ekspektasi stakeholders.

OJK akan terus berupaya melakukan perbaikan, diantaranya melalui percepatan proses penyelesaian tindak lanjut seluruh rekomendasi yang disampaikan oleh BPK, sebagai wujud komitmen OJK dalam menjaga aspek governance. “Kami memiliki komitmen yang tinggi untuk menindaklanjuti seluruh temuan BPK untuk mewujudkan OJK yang lebih baik,” kata Wimboh.

Jakarta, 18 Mei 2020. Sebagai upaya percepatan penanganan pandemi Covid-19, baik dari aspek kesehatan maupun sosial ekonomi, Pemerintah tengah mempersiapkan Indonesia menuju tatanan kehidupan yang baru (Normal Baru) agar berangsur-angsur berjalan normal, dengan tetap memperhatikan data dan fakta yang terjadi di lapangan.

Salah satu langkah yang tengah diupayakan adalah pengembangan sistem scoring atau penilaian tentang tingkat kesiapan terhadap situasi nasional akibat pandemi Covid-19.

“Kami akan menyiapkan mekanisme scoring, baik itu berdasarkan perhitungan epidemologi berbasis R0, maupun kesiapan daerah-daerah terkait dengan perkembangan penyakit, pengawasan virus, maupun kapasitas kesehatan,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat memberikan keterangan pers usai Rapat Terbatas Kabinet tentang Percepatan Penanganan Pandemi Covid-19, Senin (18/5) secara daring dari kediamannya.

Selain itu, lanjut Airlangga, juga dilihat dari kesiapan sektor publik masing-masing Kementerian/Lembaga, tingkat kedisiplinan masyarakat, maupun respons publik terhadap bagaimana cara untuk bekerja dan bersosial di Normal Baru ini.

Tingkat kesiapan terhadap situasi nasional akibat pandemi Covid-19 itu ada 5 (lima) level, yaitu: Level 1: Masih Kritis (Belum Siap), Level 2: Parah (Belum Siap), Level 3: Substansial (Mulai Siap Sebagian), Level 4: Moderat (Siap Lebih Banyak), dan Level 5: Rendah (Siap Semua).

Airlangga pun menyebutkan mengenai perhitungan Reproduction Rate dari penyakit atau infeksi yang dikenal dengan Skala R0. Reproduction Rate ini menghitung fungsi dari transmisi infection contact rate dan berdasarkan waktu.

Beberapa daerah termasuk DKI Jakarta sudah memonitor dan menggunakan formulasi ini. Untuk itu, formulasi ini pun akan disiapkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas). Apabila R0-nya lebih besar dari 1, maka infection rate-nya masih relatif tinggi. Sementara apabila R0-nya kurang dari 1, maka sudah bisa dibuka untuk Normal Baru.

“Sesuai arahan Presiden RI, kami sedang menyiapkan kriteria-kriteria apa saja yang bisa mendorong dan mengevaluasi kesiapan dari setiap daerah, dari unit terkecil yaitu kabupaten/kota,” tutur Airlangga.

Ia pun memaparkan bahwa beberapa sektor sedang mempersiapkan scope dan Standar Operasional Prosedur yang nanti seluruhnya akan dikoordinasikan dengan Satgas Covid-19.

“Jadi akan ada Normal Baru atau standar baru untuk berkegiatan. Sebagai contoh di kawasan industri, sudah ada surat edaran yang juga di-clearing atau sesuai dengan apa yang diarahkan oleh Satgas Covid-19. Begitu pun nanti sektor-sektor lain seperti pendidikan, restoran, akomodasi, kegiatan-kegiatan peribadahan, dan sektor-sektor transportasi,” jelas Airlangga.

Menko Perekonomian menuturkan, secara keseluruhan konsep kebijakan dalam rangka mempersiapkan Indonesia menuju Normal Baru di atas masih akan dibahas secara lebih rinci dan teknisnya akan dikaji secara komprehensif.

“Nanti kalau sudah tuntas dengan kajian dari segi daerah, kesehatan, kesiapan Kementerian/Lembaga, dan lain-lain, baru nanti kami akan menyampaikan mengenai tahapan-tahapan yang terkait dengan waktu yang tepat dan tetap sesuai dengan protokol Covid-19. Tentunya juga memerlukan kedisplinan masyarakat,” tegasnya.

Indonesia harus segera mempunyai kebijakan exit-strategy yang bisa memulihkan ekonomi nasional, dikarenakan menurut Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019, pekerja Indonesia banyak yang berada di sektor informal yaitu sebesar 55,7% atau 70,5 juta orang. “Pekerja informal di perkotaan sebanyak 30,5 juta orang dan di pedesaan sebanyak 40 juta orang,” sebut Menko Airlangga. (nck)

BatamFM Crew

Tentang Kami