Live Streaming

Hallo Batam

Info Aktual dari Kota Batam dan sekitarnya
22 Jun 2017

Putri Djoko Ceritakan Ayahnya Dipenjara Hingga Diincar Pejuang ISIS untuk Dinikahi

Titik terang tentang nasib keluarga Dwi Djoko Wiwoho yang berangkat ke Raqqa, Suriah, mulai terjawab. Dua dari tiga orang yang diyakini putri Djoko, terungkap dari foto AFP serta wawancara media tersebut, sepekan silam.

22 Jun 2017

Pasokan gas bumi andal, Batam bakal jadi 'surga' bagi investor

PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) menargetkan Batam, Kepulauan Riau bakal menjadi kota gas bumi. Pasokan energi yang andal akan menarik banyak investor berinvestasi di kota yang berbatasan langsung dengan Singapura.

14 Jun 2017

Muslim Singapura pilih belanja Lebaran di Batam

Sejumlah muslim asal Malaysia dan Singapura memilih untuk berbelanja kebutuhan Lebaran 2017 di Kota Batam Kepulauan Riau, ketimbang di tempat lainnya.

13 Jun 2017

Kebijakan Gubernur Kepri Dinilai Salah Besar

Kebijakan Gubernur Kepri Nurdin Basirun yang menaikkan Upah Minimum Sektoral (UMS) untuk galangan kapal dan lepas pantai di pertengahan 2017 sebesar Rp 3.468.408 per bulan, terus menuai kecaman.

13 Jun 2017

Pemko Batam Dukung Mobil Dinas Pakai Gas

Wakil Walikota Batam Amsakar Achmad mengatakan pihaknya menyambut baik bantuan konverter kit dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Perusahaan Gas Negara (PGN) sebanyak 40 unit untuk mobil dinas Pemko Batam dari total rencana yang disalurkan untuk Batam sebanyak 250 unit.

Batam Links

     

 

Ragam Berita

Polda Kepri Siapkan Tim Intelijen dan Sarana Pendukung

NONGSA (HK) - Kapolda Kepri, Irjen Pol Drs Sam Budigusdian MH menjamin bisa menjaga rasa aman, nyaman, dan kondusif selama penyelenggaran Pilkada Serentak Tahun 2018 mendatang, di Kepri.
Demikian disampaikan Kapolda dalam Apel Kasatwil jajaran Polda Kepri Tahun 2017, Selasa (17/10) pagi, di Gedung Lancang Kuning Polda Kepri, Nongsa, dengan tema "Polri Yang Promoter Siap Mengamankan Pilkada Serentak 2018".

Irjen Pol Sam Budigusdian, menyampaikan, bahwa Apel Kasatwil Jajaran Polda Kepri Tahun 2017, merupakan momentum yang sangat istimewa dalam rangka menjamin situasi keamanan yang kondusif selama penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018.

"Hal ini sebagai sarana sosialisasi arah kebijakan Polri Tahun 2018 di bidang pembinaan dan operasional, sehingga dapat sebagai dasar bagi para Kastawil dan Kasatker untuk menentukan kebijakan di satker masing masing," kata Sam Budigusdian.  

Menurutnya, Apel Kasatwil Jajaran Polda Kepri merupakan suatu forum untuk membahas perkembangan lingkungan strategis, dalam memahami hasil evaluasi kinerja Polri tahun 2017, untuk perbaikan di tahun 2018 nanti.

"Dengan demikian, kita akan mengetahui perkembangan kalender Kamtibmas 2018, mengetahui agenda Nasional, maupun agenda Internasional 2018, dan dapat pula mengetahui prediksi ancaman, yang akan dihadapi di tahun 2018," papar Irjen Sam.

Sebut Irjen Sam, sebagaimana 6 arahan bapak Presiden RI saat Apel Kasatwil Polri Tahun 2017 di Akpol Semarang. Yaitu agar bisa antisipasi sedini mungkin serta perhitungkan secara cermat terkait dampak diperubahan global teknologi  yang tidak mungkin di tolak.

"Inilah pekerjaan besar kita dalam rangka mengantisipasi perubahan. Jika tidak diantisipsi tentu akan bisa mempengaruhi stabilitas keamanan, mempengaruhi ekonomi, investasi, dan perkembangan dunia usaha,"

Kemudian, menjelang 2018, sistim pengamanan itu harus betul-betul disiapkan secara detail, pemetaan friksi harus dilakukan secara tepat, sehingganya bisa dilakukan tindakan preventifnya.

"Intelijen harus punya data yang komplit terkait hal ini. Sebab, pencegahan lebih baik dengan menyiapkan berbagai alternatif, serta solusi. Dengan memiliki plan a, b, dan c, tentu juga dipersiapkan, sehingga pergerakan akan menjadi lancar. Maka, perencanaan yang matang harus dipersiapkan," papar Irjen Sam.

Dan sudah seharusnya, ujar Kapolda Kepri, hal itu dibiasakan dengan berbagai alternatif yang terencana, serta jangan sampai telah terjadi, baru semua pihak tergopoh-gopoh untuk menanggulanginya. "Itu bukan sistim atau solusi yang diinginkan. Tetapi, sebuah kesalahan dalam prosedur, sehingga akan menimbulkan masalah yang berdampak pada semua sektor dan lini di masyarakat," ucap Irjen Sam.

Berkaitan dengan pelayanan publik, ujar Kapolda Kepri, agar dilakukan dengan proses digitalisasi, sehingga pelayanan terhadap masyarakat semakin cepat.

"Kemajuan teknologi itu, juga akan menimbulkan kemajuan kejahatan jika tidak diantisipasi akan mengakibatkan ancaman stabilitas nasional, stabilitas politik dan stabilitas keamanan yang sangat diperlukan oleh negara," sebutnya.

Dari itu, papar Irjen Sam, Polri harus netral disetiap kontestasi politik ditingkat manapun, baik tingkat provinsi, kabupaten atau tingkat kota dalam provinsi. "Presiden RI sangat meyakini bahwa, kesuksesan pemilihan gubernur, walikota dan bupati itu kuncinya hanya 1. Yaitu masyarakat melihat TNI dan Polri solid," ungkap Sam Budigusdian.

Oleh sebab itu, ucapnya, diperlukan loyalitas serta kesetiaaan kepada negara, rakyat, maupun kepada pimpinan, agar kesemuanya berjalan aman dan lancar, dengan mempersiapkan segala sarana pendukung. "Contohnya adalah, antisipasi bencana alam, radikalisme, serta tetap menjaga hubungan yang soliditas dengan TNI, agar dapat melakukan antisipasi secara bersama," sebutnya.

Dijelaskan Kapolda, trend untuk tantangan dan ancaman dunia saat ini adalah, masalah pangan, energi, ekologi, struktur keuangan global, serta pengalaman masa lalu, dengan menjadi pola negatif pemikiran masyarakat.

"Negara kaya ESDM dengan ekologi bagus seperti Indonesia ini, akan menjadi incaran banyak pihak, sehingga pihak-pihak tersebut akan melakukan berbagai daya upaya guna mewujudkan keinginannya, termasuk itu melakukan serangan cyber war," sebut Kapolda.

Salah satu contohnya adalah, imbuh Irjen Sam, serangan cyber politik selama tiga tahun pemerintahan Presiden Jokowi berupa serangan berita-berita palsu seperti RI 1, dan keluarganya itu adalah keturunan PKI.

"Ditambah pula isu yang memojokan pemerintahan. Serangan cyber deception berita palsu tentang sejata api order Polri yang bertujuan mengadu domba TNI dengan Polri. Serangan cyber propaganda yang membentuk persepsi dan opini masyarakat," pungkas Kapolda Kepri. 

Tanpa disadari, plastik telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hidup manusia. Di setiap sudut rumah, Anda bisa dengan mudah menemukan benda yang terbuat dari plastik. Mulai dari botol minuman, kemasan makanan, barang elektronik hingga perlengkapan medis di rumah sakit pun banyak yang terbuat dari plastik.

Sejak kecil hingga dewasa, Anda kerap menyikat gigi dengan sikat gigi yang terbuat dari plastik. Bahkan sejak bayi, semua orang tua akan memberikan botol susu, piring, gelas, sendok, garpu, dan mainan yang terbuat dari plastik. Lantas apa jadinya bila plastik tiba-tiba menghilang dari bumi ini? Pastinya sungguh sulit untuk dibayangkan.

Lalu kenapa harus plastik? Plastik didesain lebih ekonomis, tahan lama, dapat diproduksi secara massal, ringan, tahan gas dan uap air, serta mudah didaur ulang.

Namun pastikan Anda mengetahui arti dari kode-kode penting (kode daur ulang) yang selalu dicantumkan di kemasan plastik yang Anda gunakan. Cermatilah setiap plastik yang Anda gunakan, nantinya Anda akan menemukan gambar segitiga dengan nomor-nomor yang berbeda.

Yuk, Biasakan Buang Sampah pada Tempatnya!

Kode bernomor 1,2,4, dan 5 merupakan jenis plastik yang aman digunakan sebagai wadah makanan. Biasanya Anda bisa menemukan kode tersebut di botol minuman, kemasan susu, kotak makanan, dan kemasan makanan yang dijual di pasaran. Sementara kode bernomor 3 bisa Anda temukan bubble foil, nomor 6 di mainan anak, dan nomor 7 di handphone case.

Kebanyakan plastik yang beredar di masyarakat, seperti Polypropylene (PP), Polyethylene (PE) maupun Polyethylene Terephtalate (PET) tergolong dalam jenis termoplastik yang sangat mudah dapat didaur ulang.

Tidak hanya awam dengan kode-kode tersebut, setelah menggunakan plastik sejak bayi hingga dewasa, masih banyak dari orang Indonesia yang belum tahu bahan dasar pembuat plastik. Mungkin Anda termasuk salah satu di antaranya!

Sekadar informasi, plastik terbuat dari minyak bumi yang merupakan material terbanyak di muka bumi. Tahukah Anda, bila plastik jauh lebih 'hijau' dibanding material lain seperti logam dan kertas? Hal ini terbukti dari asal bahan mentahnya, proses pembuatan biji plastik, hingga proses daur ulangnya yang memerlukan energi dan air jauh lebih sedikit daripada material lainnya.

Bila material lain meningkatkan pencemaran air dan udara, maka hal itu tidak akan terjadi pada plastik. Polusi yang mungkin ditinggalkan dari plastik berupa sampah padat yang dapat dikelola lebih lanjut untuk mengurangi pencemaran lingkungan.

Bahkan karena bernilai ekonomis, plastik bekas pakai justru bisa dijual kembali kepada para penadah atau bank sampah sehingga menambah lahan pekerjaan dan sumber penghasilan berkelanjutan.

Proses daur ulang plastik bisa dilakukan siapa saja. Cara termudahnya dengan melakukan proses sorting (pemilahan) dari skala rumahan. Masyarakat diharapkan memisahkan pembuangan plastik bekas pakai dengan sampah lainnya sehingga memudahkan para kolektor untuk mengumpulkannya sebagai bahan baku daur ulang.

Dalam kondisi ini, pemerintah daerah (pemda) memiliki peran krusial untuk mengurangi sampah yang terbawa ke TPA atau terbuang sia-sia ke sungai atau laut. Saat ini, Pemda Jakarta Barat telah merilis Bank Sampah Induk Satu Hati yang hasil penjualan sampahnya akan ditransfer ke rekening si penjual.

Jadi mulai sekarang, jangan merasa bersalah untuk menggunakan plastik. Sudah saatnya untuk mengelola sampah plastik dengan cara yang tepat. Menjaga lingkungan harus dimulai dari diri sendiri, rumah kita, serta ajaklah orang-orang di sekeliling kita.

Gunakanlah plastik dengan lebih bijak, baik dalam jumlah yang digunakan atau perlakuan setelah pemakaiannya.

Sebanyak lima nelayan asal Baubau, Sulawesi Tenggara yang ditangkap otoritas Australia, pernah menjual sirip ikan hiu di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Mereka beberapa kali menjual sirip ikan hiu di Kota Kupang selama bulan September 2017 kemarin, " kata Kepala Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi NTT Muhammad Saleh Goro. 

Pengakuan para nelayan itu lanjut Goro, disampaikan kepada petugas dari Konsulat RI di Darwin Jumat (13/10/2017).

Goro menyebutkan, sirip ikan hiu itu dijual ke pengumpul di Kupang, dengan harga per kilogramnya yakni Rp 700.000. "Selain sirip, para nelayan ini juga menjual daging ikan hiu dengan harga Rp 5.000 per kilogram," ujarnya.

Lima nelayan itu lanjut Goro, yakni La Karman (30) yang merupakan kapten kapal, La Hendri (23), La Sarwan (23), La Supriadin (23) dan La Ode Tahirman (37), masing-masing adalah anak buah kapal. 

Kapal ikan yang tertangkap petugas perairan Australia merupakan kapal ikan milik La Dando E, warga Kota Kupang, NTT.  "Informasi dari konsulat RI di Darwin bahwa lima orang nelayan Kapal Motor Hidup Bahagia yang ditangkap oleh pihak Australia, karena diduga melakukan ilegal fishing tersebut berasal dari Baubau, "kata Goro.

Saat ditangkap, ditemukan sebanyak 24 ekor ikan hiu yang sudah mati di dalam kapal. Menurut Goro, informasi tertangkapnya lima orang nelayan Indonesia itu, pertama kali diperoleh dari AFMA Australia.

Para nelayan ditangkap tanggal 8 Oktober 2017 di wilayah perairan Australia, dan selanjutnya dibawa ke Darwin dan tiba tanggal 10 Oktober 2017.  

Setelah sempat terbengkalai pembangunannya, tahun depan Pemerintah Kota Batam dipastikan akan mengoperasikan kembali Rumah Potong Hewan (RPH) yang terletak di Seitemiang, Sekupang.

RPH yang dikelola Pemko Batam sendiri dari awal sudah mulai dibangun secara bertahap sejak 2008. Dari masa itu, lahan yang digunakan merupakan hak BP Batam dan dipinjam pakaikan ke pemerintah daerah. Namun untuk melakukan perpanjangan pemanfaatan lahan, BP Batam meminta biaya penyewaan sesuai Peraturan Menteri Keuangan.

“Tahun depan sudah kita ambil alih, jadi RPH akan kembali beroperasi, jadi tidak ada lagi masalah sewa yang dipermasalahakan selama ini,” kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kota Batam, Mardanis, Rabu (11/10).

Ia menjelaskan berdasarkan Undang-undang nomor 18 tahun 2009 pasal 61 dan 62, RPH wajib dikelola oleh pemerintah daerah. Untuk itu, BP Batam sudah menyepakati pengelolaan RPH akan diambil alih oleh Pemko Batam mulai tahun depan.

Mantan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatn Sipil Kota Batam ini juga menegaskan tempat pemotongan hewan yang dimiliki BP Batam ke depan tidak akan beroperasi lagi. “Jadi pemotongan hewan sepenuhnya akan dilakukan Pemko Batam,” tegasnya.

Dalam pertemuan bersama BP Batam, mereka telah menyepakati apa yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, termasuk pengelolaan RPH.

“Kami juga akan ada MoU dengan BP Batam, jika sudah jelas kita sudah bisa menyiapkan anggaran untuk perbaikan RPH sehingga bisa berfungsi kembali,” ungkapnya.

Lanjutnya, untuk pengelolaan RPH, pihaknya akan membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT). Dengan aktifnya RPH ini diharapkan bisa menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam.

Selain RPH, pundi-pundi pendapatan PAD Batam juga dihasilkan dari Rumah Potong Unggas (RPU) yang dimiliki Kota Batam. Saat ini ada dua RPU yang aktif salah satunya dimiliki MUI Batam.

“Sebenarnya yang lebih potensial untuk nambah PAD adalah RPU, setiap harinya ada 40 ribu ayam yang dipotong,” tambahnya.

Dia mengakui untuk mengkover pemotongan 40 ribu ekor unggas tersebut, Batam membutuhkan sedikitnya tiga RPU lagi. “Jika ini terealisasi kita bisa sumbangkan PAD hingga Rp12 miliar untuk PAD setiap tahunnya,” imbuh Mardanis.

Maka dari itu, pihaknya juga tengah menyusun Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur pemotongan unggas.

“Tak ada lagi potong di pasar, semua harus di RPU,” tutupnya.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Laode Muhammad Syarif mengapresiasi hasil penelitian yang dilakukan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC).

Dalam penelitian yang dilakukan UNCAC, KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi mendapatkan predikat best practices. Laode pun berharap Undang-Undang KPK sebagai dasar hukum KPK dalam bertindak tidak diubah.

"Kelembagaan KPK itu oleh review-nya dianggap best practices di dunia. Jadi yang diubah jangan Undang-Undang KPK, tapi Undang-Undang Tipikornya. Jadi mana yang gatal, mana yang digaruk, ini beda," kata Laode dalam jumpa pers bersama delegasi UNCAC di Hotel Four Points, Jakarta, Senin (9/10/2017).

Laode menyinggung soal langkah pemerintah dan DPR yang beberapa kali mencoba melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Upaya revisi beberapa kali mencuat, namun akhirnya batal karena mendapat penolakan publik.

"Kalau internasional memuji kita best practices, itu lembaga KPK-nya. Tapi yang mau diubah (undang-undang) KPK-nya malah. Itu yang salah menurut saya," ujar Laode. 

Di sisi lain, Laode menyebut adanya sejumlah rekomendasi yang disampaikan UNCAC untuk memperbaiki sistem pemberantasan korupsi di Indonesia.

Rekomendasi itu antara lain yakni perbaikan Undang-Undang Tipikor, KUHP dan KUHAP. Namun, rekomendasi ini justru tidak dijalankan oleh pemerintah dan DPR.

"Drafnya sudah ada di DPR. Cuma enggak masuk prolegnas. Jadi itu enggak dijadikan prioritas, padahal itu seharusnya prioritas," ucap Laode.

BatamFM Crew

Tentang Kami