Live Streaming
Page 1 of 6
24 April 2018

Sumber: CNNIndonesia.com

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal kedua tahun ini diestimasi bisa mencapai 5,3 persen dengan fluktuasi nilai tukar rupiah yang stabil. Momentum puasa, lebaran, dan pemilihan kepala daerah (pilkada) disebut-sebut sebagai penopang utama ekonomi. Head of Economic and Market Research UOB Indonesia Enrico Tanuwidjaja memprediksi pertumbuhan ekonomi kuartal dua lebih tinggi dari perkiraan kuartal pertama yang sebesar 5,2 persen. Sejumlah momentum musiman akan turut mendongkrak konsumsi domestik, baik masyarakat, pemerintah, maupun lembaga nonpemerintah.

Konsumsi riil yang meningkat bisa menjadi stimulus fiskal penggerak laju ekonomi. Syaratnya, pemerintah harus mampu menjaga inflasi di level aman. Saat ini, pemerintah menargetkan inflasi berada di kisaran 3,5 persen +- 1 persen.  Firman Mochtar, Kepala Grup Asesmen Ekonomi Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI memperkirakan pergerakan nilai tukar rupiah mulai stabil di level Rp13.800 per dolar Amerika Serikat (AS) pada April.

Menurutnya, aliran dana asing masih akan terus bertambah ke pasar Indonesia. Perbaikan struktural yang dilakukan pemerintah membuat investor global lebih optimistis dan membuka ruang investasi ke Indonesia. Pada momentum tahun politik 2018, Firman tak khawatir dengan perlambatan ekonomi. Menurutnya, kondisi politik nasional sudah cukup kondusif, masyarakat sudah dewasa dalam berdemokrasi. Hal itu menciptakan kepercayaan investor untuk menanamkan modal di Indonesia.

Agenda kegiatan pilkada justru berdampak positif terhadap komponen konsumsi swasta dan pengeluaran lembaga. Seluruhnya berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi kuartal kedua hingga akhir tahun ini. Sebelumnya, bank sentral memperkirakan ekonomi kuartal I tumbuh 5,1 persen, didorong oleh permintaan domestik, khususnya investasi. Selanjutnya, konsumsi swasta dan pemerintah tumbuh meningkat, dibarengi ekspor yang positif. Dijelaskan lebih rinci, investasi diperkirakan meningkat terutama ditopang sektor konstruksi, seiring penyelesaian proyek infrastruktur dan sektor primer, khususnya pertambangan. Konsumsi swasta diperkirakan tumbuh, didukung daya beli masyarakat yang terjaga seiring perbaikan pendapatan dan penyaluran bantuan sosial yang meningkat.

24 April 2018

Sumber: KONTAN.CO.ID

Pemerintah tengah mengejar target penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Meski penyaluran perluasan penerima BPNT di tahap 1 sempat molor pada 25 April 2018, namun pemerintah menggenjot persiapan penyaluran tahap selanjutnya. Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial (Kemsos), Andi Z.A. Dulung mengatakan perluasan penyaluran BPNT tahap 2 akan dimulai pada 25 Mei 2018. Di tahap ini pemerintah akan kembali menambah dua juta keluarga penerima manfaat (KPM) untuk diberikan BPNT.

Ia memastikan sistem perbankan dan e-warung telah siap untuk perluasan tahap 2. Tapi, saat ini pemerintah tengah mempersiapkan kartu keluarga sejahtera (KKS) agar bisa digunakan KPM dalam penyaluran tahap 2. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia Puan Maharani menjelaskan pemerintah juga tengah mengecek kesiapan daerah untuk menerima BPNT. Penambahan daerah penerima BPNT akan ditentukan berdasarkan kesiapannya. Andi menambahkan, jika penyaluran BPNT tahap 2 berjalan sesuai target pemerintah, maka penyaluran tahap 3 dan 4 segera disiapkan. Rencananya, penyaluran BPNT tahap 3 akan dilakukan pada Oktober 2018 dan tahap 4 bisa disalurkan pada November 2018.

24 April 2018

Warta Ekonomi.co.id

Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menilai pemerintah perlu terlebih dulu menyederhanakan rantai distribusi beras yang panjang di sepanjang wilayah Nusantara sebelum menerapkan kebijakan seperti harga eceran tertinggi. Peneliti CIPS Novani Karina Saputri, penerapan kebijakan seperti harga eceran tertinggi sudah sejak lama dinilai tidak efektif untuk menstabilkan harga pangan.

Penerapan harga eceran tertinggi, ujar dia, adalah bentuk intervensi pasar karena sudah mendistorsi permintaan dan penawaran di pasar. Salah satu kelemahan kebijakan harga eceran tertinggi, menurut dia, adalah tidak dihitungnya biaya tambahan seperti biaya transportasi dan biaya tenaga kerja dalam penetapannya.

Kebijakan terkait beras perlu dibenahi dalam rangka memperkuat kredibilitas pemerintah karena komoditas tersebut adalah bahan pangan pokok yang dikonsumsi oleh mayoritas masyarakat di Tanah Air. Ketua Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (Pataka) Yeka Hendra Fatika mengatakan beberapa kebijakan seperti harga eceran tertinggi (HET), klaim surplus beras, impor beras dan bantuan pangan nontunai (BPT), dinilai mengutak-atik formulasi terkait sisi pasokan dan permintaan industri beras nasional.

Ia berpendapat bahwa sedikit saja salah langkah bisa berakibat fatal dari segi ekonomi dan elektabilitas, terutama mengingat bahwa sekitar 70% masyarakat Indonesia adalah segmen menengah ke bawah, dan 70% dari pengeluaran segmen tersebut terkait pangan. Besaran HET yang ditetapkan oleh pemerintah untuk beras kualitas medium sebesar Rp9.450 per kilogram untuk wilayah Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi. Wilayah Sumatera, tidak termasuk Lampung dan Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan Rp9.950 per kilogram, dan untuk Maluku termasuk Maluku Utara dan Papua, HET beras kualitas medium sebesar Rp10.250 per kilogram.

20 April 2018

Sumber: WartaEkonomi.co.id

Setelah memesan pesawat dan kereta dari Indonesia, Senegal memesan kapal dari Indonesia. Presiden Direktur PT PAL Indonesia, Budiman Saleh, telah mengonfirmasi bahwa Senegal  akan membeli kapal tanker dan kargo seberat 18.500 ton.Senegal juga berminat membeli 2 kapal patroli ukuran 60 m untuk mengawasi wilayah pesisirnya sepanjang 700 km. Menteri Urusan Pengembangan Jaringan Perkeretaapian Nasional Senegal, Abdou Ndene Sall, yang mewakili Pemerintah Senegal dalam kunjungannya ke PT PAL dan Indonesia-Africa Forum (IAF) di Bali pekan lalu, menyampaikan bahwa Senegal akan membeli beberapa kapal lainnya dari PT PAL, antara lain kapal VIP 50 penumpang untuk Presiden; kapal feri 250 penumpang untuk transportasi ke Pulau Goree; dan kapal feri cepat kapasitas 500 dan 2000 penumpang untuk transportasi ke Provinsi Ziguinchor dan wilayah sekitarnya dengan spesifikasi kelas ekonomi, bisnis, dan first class. Dubes RI Dakar, Mansyur Pangeran, berkata bahwa proses pembelian kapal ini sudah dimulai sejak tahun 2017 dan instansi yang menangani yaitu Conseil d’Administration du Conseil Sénégalais des Chargeurs (COSEC) dan sudah melakukan kunjungan ke PT PAL.

20 April 2018

Sumber: Pikiran-rakyat.com

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan pemerintah Indonesia akan mengambil langkah hukum tegas bagi siapa pun yang membuang sampah di laut. Luhut menyampaikan hal tersebut dalam pertemuan dengan Vice President Sustainable Development Bank Dunia Laura Tuck dan perwakilan negara lainnya dalam "Close Door Event: Towards Blue Economy" di Washington, AS.

Seperti dilansir dari media, Mantan Menko Polhukam itu menjelaskan kelestarian laut menjadi poin penting bagi Indonesia yang dua per tiga wilayahnya terdiri atas lautan.Pencemaran laut dengan sampah, menurut dia, telah terbukti negatif bagi kesehatan manusia yang memakan ikan lautan. Masalah itu, juga sangat merugikan di sektor pariwisata karena mengganggu para wisatawan.

Lebih lanjut, pemerintah akan memperkuat penegakan hukum untuk industri yang mengabaikan standar lingkungan hidup. Terlebih, berdasarkan riset Bank Dunia, sekitar 80 persen sampah laut berasal dari darat. Oleh karena itu, pemerintah akan fokus meningkatkan sistem manajemen pembuangan sampah, terutama di kawasan pesisir.

Sungai sepanjang 297 km itu terkontaminasi limbah dari ribuan industri yang kebanyakan tidak memiliki fasilitas pembuangan limbah yang tidak sesuai. Padahal, ada sekitar 27,5 juta orang yang hidupnya bergantung dari sungai tersebut.Pemerintah, lanjut Luhut, juga bekerja sama dengan tim Bank Dunia untuk meningkatkan sistem manajemen pembuangan sampah di daerah pesisir di selatan Jawa, Sumatera Selatan, Kalimantan dan Sulawesi.Selanjutnya, pemerintah akan memasang perangkap di mulut sungai sehingga dapat dihentikan aliran sampah ke laut.

Adapun pendekatan komprehensif dan holistik sistem manajemen pembuangan akan dikembangkan sebelum akhir tahun sehingga dapat dianggarkan untuk 2019.Luhut juga melakukan diskusi memhenati masalah sampah laut dengan Ocean Caucus Cochair Senator Dan Sulivan dan Senator Sheldon Whitehouse. Indonesia mendapatkan dukungan dari kedua senator dan berjanji akan menyampaikan masalah ini kepada pihak terkait di Amerika.Selain itu, Luhut juga mendiskusikan masalah yang sama dengan anggota kongres Don Young yang akan menyediakan waktu datang ke Indonesia untuk mendiskusikan lebih rinci soal hal tersebut.

20 April 2018

Sumber: krjogja.com

Amerika Serikat (AS), Inggris dan Prancis mendesak pemerintah Indonesia ikut menekan rezim Presiden Suriah Bashar al-Assad untuk menghentikan serangan senjata kimia terhadap rakyatnya sendiri. Desakan ini disampaikan Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Moazzam Malik. Dubes Moazzam mengatakan AS, Inggris dan Prancis sangat menyambut pernyataan pemerintah Indonesia mengenai serangan senjata kimia di Suriah. Komentar diplomat London ini disampaikan usai melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi.

Menurutnya, Inggris dan dua sekutunya ingin Indonesia berbuat lebih banyak, termasuk ikut menekan rezim Suriah agar menghentikan serangan terhadap rakyatnya sendiri. Menurutnya, Washington, London dan Paris ingin agar komunitas internasional mendesak rezim Assad untuk memberikan akses terbuka terhadap tim pencari fakta independen internasional ke Douma, lokasi yang diduga jadi area serangan senjata kimia pada 7 April 2018 lalu.

Dugaan serangan kimia yang dituduhkan dilakukan rezim Assad itu membuat AS, Inggris dan Prancis meluncurkan serangan ratusan rudal terhadap beberapa situs di Suriah pada Sabtu pekan lalu. Pemerintah Suriah dan sekutunya, Rusia, membantah bahwa pasukan Assad sebagai pelaku serangan senjata kimia di Douma.

17 April 2018

Sumber:REPUBLIKA.CO.ID,

Utang luar negeri swasta, pemerintah dan bank sentral naik 9,5 persen dari tahun ke tahun (yoy) menjadi 356,2 miliar dolar AS pada Februari 2018. Komposisi utang tersebut terdiri utang pemerintah dan bank sentral sebesar 181,4 miliar dolar AS dan utang swasta sebesar 174,8 miliar dolar AS,Terkait utang pemerintah, BI menyebutkan pengelolaan pinjaman masih sejalan dengan kebijakan fiskal untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui belanja produktif dan investasi. Hingga akhir Februari 2018, utang luar negeri pemerintah tercatat sebesar 177,9 miliar dolar AS terdiri dari Surat Berharga Negara atau SBN (SUN dan SBSN/Sukuk Negara), yang dimiliki investor asing sebesar 121,5 miliar dolar AS.

Dan selain itu Bank Sentral juga  mencatat, jumlah utang pemerintah pada Februari 2018 menurun dibandingkan Januari 2018 karena investor asing yang melepas kepemilikan pada SBN domestik sebesar tiga miliar dolar AS.Sementara itu, menurut Bank Sentral, biaya utang luar negeri pemerintah semakin rendah karena meningkatnya kepercayaan investor terhadap Indonesia. Kredibilitas Indonesia menanjak karena membaiknya fundamental perekonomian dan peringkat utang Indonesia. Baru-baru ini, lembaga pemeringkat Moody's Service menaikkan peringkat utang Indonesia menjadi Baa2 dari Baa3 dengan prospek stabil, atau satu tingkat di atas level layak investasi (investment grade).

 

17 April 2018

Sumber: KONTAN.CO.ID

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Badan perencanaan Nasional (Bapenas), bersama dengan Pemerintah Jepang dan Japan International Cooperation Agency (JICA), menjalin kerja sama di bidang industri. Melalui penyelenggaraan dialog “The 4th Industrial Dialogue Grand Session” bertemakan The Study on the Promotion of Globally Competitive industry. Dalam diskusi tersebut juga membahas mengenai rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari studi yang telah dimulai sejak pertengahan tahun 2016.

Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menjelaskan, pengembangan industri nasional diarahkan untuk memecahkan tiga masalah utama. Yakni, Pertama, stagnasi produktivitas tenaga kerja industri di mana data International Monetary Fund (IMF) menunjukkan produktivitas tenaga kerja Indonesia stagnan selama lebih dari satu dekade terakhir, sementara China dan India mengalami kenaikan yang pesat.Kedua, daya saing industri nasional. Kenaikan incremental Capital-Output Ratio (ICOR) Indonesia menggambarkan penggunaan kapital yang melemah dikarenakan belum optimalnya fungsi intermediasi perbankan dan akses keuangan yang terbatas bagi masyarakat.

Ketiga, ekspor produk manufaktur Indonesia didominasi produk teknologi rendah. Rendahnya proporsi ekspor dengan kandungan teknologi tinggi mengindikasikan Indonesia belum berpartisipasi optimal dalam rantai nilai global.

Menurutnya, Indonesia perlu belajar dari negara Thailand dan Malaysia yang memiliki karakteristik produk ekspor yang lebih heterogen. Hal ini lebih baik dalam menangkap perubahan konsumsi global, mendorong nilai tambah yang tinggi, serta lebih kuat dalam menghadapi fluktuasi harga komoditas.

17 April 2018

Sumber: CNNIndonesia.com

Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) dan Kementerian Agama berencana menaikkan batas usia nikah. Hal itu dilakukan dengan merevisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menteri PPPA Yohanna Yembise mengatakan kenaikan angka usia nikah telah disepakati kedua kementerian dan didukung lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta ulama perempuan yang terus mendesak hal ini. Rencananya kenaikan batas usia pernikahan berada pada kisaran tiga sampai empat tahun.

Saat ini batas usia nikah diatur dalam Pasal 7 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 adalah 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Soal batas minimal usia nikah juga sebelumnya pernah digugat di Mahkamah Konstitusi meski tidak dikabulkan. Rencana kenaikan usia nikah mencuat setelah sepasang kekasih yang masih duduk di bangku SMP di Bantaeng, Sulawesi Selatan berencana menikah di usia remaja.

Kabar rencana pernikahan dini itu pun jadi sorotan publik. Pasangan berusia 15 tahun dan 14 tahun tersebut telah mendaftarkan diri ke KUA Bantaeng untuk menikah setelah mengantongi putusan dispensasi Pengadilan Agama setempat.Yohanna mengatakan dampak dari usia nikah dengan undang-undang saat ini adalah maraknya pernikahan dini di seluruh Indonesia. Menurut dia, salah satu daerah dengan tingkat pernikahan dini tertinggi di Indonesia berada di Sulawesi Barat.Untuk itu, Yohanna mengatakan pihaknya juga telah meluncurkan program stop pernikahan anak sebagai langkah preventif sebelum revisi UU Perkawinan selesai dibahas.

16 April 2018

Sumber: TRIBUNNEWS.COM

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar menyebutkan Indonesia bagian timur memiliki potensi minyak dan gas bumi laut. Untuk mengembangkan potensi tersebut, Indonesia mengundang investor untuk mengembangkannya. Investor tersebut dibutuhkan untuk pengembangan migas di laut untuk mencapai target on-stream. Untuk mengundang investor

pemerintah membuat kebijakan untuk memberikan insentif bagi kontraktor proyek-proyek laut dalam pembangunan perairan. Norwegia, dinilai Arcandra memiliki keahlian dan pengalaman dalam pengembangan minyak dan gas bumi di laut dalam itu. Sehingga negara membuka kesempatan kepada Norweegi untuk mengembangkan potensi, Norwegia menjadi mitra yang tepat mengingat dari sejarah panjang negara ini dalam mengembangkan industri migas di negaranya. Bila ada kerjasama dengan Norwegia, Indonesia bisa melakukkan pertukaran pengetahuan dan pengalaman dengan Norwegia dalam upaya meningkatkan produksi dari lapangan laut dalam.

Page 1 of 6

Tentang Kami