Live Streaming
Page 1 of 13

Sumber: batampos.co.id

Fasilitas pendaftaran online untuk poliklinik rawat jalan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah Batam di Batuaji belum dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. Masyarakat yang dalam hal ini adalah pasien rawat jalan cenderung masih memilih pendaftaran manual ketimbang aplikasi daftar online tersebut. Ini diakui oleh Direktur RSUD Batam Ani Dewiyana yang menuturkan, sejak aplikasi tersebut diluncurkan beberapa bulan yang lalu pendaftaran manual masih mendominasi sistem pendaftaran pasien rawat jalan di RSUD.

Aplikasi daftar online yang telah diluncurkan itu tidak sebatas menggunakan website ataupun WhatsAPP tapi juga bisa melalui Short Massage Service (SMS) biasa, yang tidak harus menggunakan ponsel pintar atau android dan sejenisnya. Untuk mendapatkan layanan daftar online ini, pasien cukup kirim pesan melalui Short Massage Service (SMS) atau WhatsApp ke nomor 08117738001 maka petugas akan membalas jadwal berobat sang calon pasien. Pendaftaran via aplikasi online ini harus dilakukan dua hari sebelum berobat. Ini bertujuan untuk memudahkan petugas mengatur jadwal berobat pasien. Untuk itu kepada segenap masyarakat Batam, Ani berharap agar kedepannya memanfaatkan aplikasi online itu jika ingin berobat ke RSUD.

Sumber: batampos.co.id

Rencana pembangunan Balai Latih Kerja (BLK) oleh Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) Batam sepertinya belum terwujud tahun ini. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Batam, Rudi Sakyakirti. Ia menjelaskan batalnya rencana pembangunan BLK ini baru saja diterima melalui surat yang dikirimkan oleh pusat. Rudi mengungkapkan perihal ditundanya pembangunan BLK ini belum diketahui secara pasti. Namun dari surat yang diterima pembangunan tidak akan dilaksanakan tahun ini.

Sebelumnya, pusat berencana menbangun BLK di Tanjunggundap, Sagulung. Tahap awal Kemenaker menggelontorkan dana 15 miliar untuk pembangunan gedung BLK aviasi dan kemaritiman tersebut. Ia berharap pembangunan BLK ini bisa tetap terealisasi meskipun tidak dalam waktu dekat ini. Sebab ia menilai sebagai kota industri Batam harus memiliki BLK untuk mempersiapkan pencari kerja dalam menghadapi dunia kerja. Sebelumnya, Pemerintah Kota Batam sudah menyiapkan lahan seluas lima hektar untuk pembangunan BLK tersebut. Saat ini lahan sudah dalam tahap penyelesaian dokumen bersama BP Batam.

 

Sumber: WartaEkonomi.co.id

Calon Jamaah haji asal Kota Batam, Kepulauan Riau, untuk musim haji 2018 akan diberangkatkan dalam tiga kelompok terbang melalui Embarkasi Hang Nadim Batam, yaitu Kloter 1, 19 dan 27. Menurut Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batam, Erizal Abdullah, Jamaah haji Kota Batam berada di Kloter 1 yang berangkat 18 Juli sebanyak 40 orang, Kloter 2 yang berangkat 6 Agustus sebanyak 177 orang dan Kloter 3 yang berangkat 14 Agustus sebanyak 370 orang. Calon jamaah haji terdiri dari 260 laki-laki dan 327 perempuan. Calon haji termuda berusia 31 tahun dan tertua 78 tahun. Erizal memastikan prosedur calon jamaah haji sudah siap, tinggal menunggu waktu keberangkatannya.

Ia juga mencatat 27 orang calon jemaah haji Batam mutasi keluar dan tujuh jemaah mutasi masuk karena berbagai alasan. Sementara itu, Wali Kota Batam, Muhammad Rudi melepas 587 calon jamaah haji Kota Batam untuk menunaikan ibadah haji pada 1439 H/2018 dengan prosesi tepuk tepung tawar. Dalam sambutannya, Wali Kota meminta calon jamaah haji menjaga kesehatan dan fokus pada pelaksanaan ibadah, tidak perlu memikirkan hal lain, termasuk keluarga yang ditinggal. Wali Kota juga menitipkan jamaah lanjut usia kepada yang muda. Ia berpesan, agar jamaah muda mengutamakan yang tua, baik di penginapan, makan, maupun transportasi. Perwakilan calon jemaah haji, Anwar Ujang, menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kota Batam yang melepas jamaah. Kepada sesama jamaah, ia mengajak untuk mendoakan pemimpin dan Kota Batam saat berada di tanah suci nanti, agar Batam tetap aman, terus maju, hingga sejahtera masyarakatnya.

Sumber: TRIBUNBATAM.id

Dinas Pendidikan Kota Batam akan melapor kepada Wali Kota Batam soal terjaringnya Ketua Komite SMPN 10 Batam berikut staf honore dan administrasi di sekolah bersangkutan, Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Hendri Arulan menyampaikan, sangat menyayangkan perbuatan oknum komite sekolah SMPN 10 Sei Panas dan pihak terkait lainya tersebut, karena sudah mencoreng nama baik dunia Pendidikan Batam. Selain itu, Wali Kota Batam dan juga Dinas Pendidikan Kota Batam sekolah di beberapa kecamatan sudah sering mengingatkan hal hal tersebut jangan sampai terjadi.

Dia juga mengingatkan, agar setiap kepala sekolah berhati-hati terkait dengan masalah-masalah uang dan pungli. Masih Hendri, kemudian terkait dengan kasus ini, artinya itu memang sudah diketahui kepolisian dan kejadiannya aktual nya sudah diketahui. Hendri juga mengakui, bahwa terkait kasus yang dialami komite sekolah, guru honor dan staf admin SMPN 10 Batam tersebut akan tetap diberikan sanksi. Namun Dinas Pendidikan Batam belum bisa ambil kesimpulan dan keputusan terhadap sangsi nasib yang diduga terjaring OTT tersebut.

Sumber: TRIBUNBATAM.id

Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang mengadakan acara Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) bagi siswa baru Sekolah Menengah Pertama (SMP). Acara tersebut diikuti 3.462 siswa baru SMPN se-Kota Tanjungpinang. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang Dadang AG mengatakan acara MPLS gabungan tersebut baru kali pertama dilaksanakan. Siswa selama tiga hari dilaksanakan. Materi yang kita tekankan selama MPLS tersebut yakni pendidikan karakter. Selain itu MPLS juga dilaksanakan agar siswa lebih mengenal lingkungannya.Oleh karena itu MPLS gabungan hanya dilaksanakan sehari. Selanjutnya diserahkan ke kepala sekolah masing-masing.Menurutnya juga bahwa MPLS ini tidak mengenal kata plonco dan tindakan disiplin berlebihan. Meskipun di sekolah masing-masing yang melaksanakan OSIS tapi tetap diawasi guru.

Sumber: kumparan.com

Asosiasi Pengusaha Kepri akan melakukan uji materil terhadap Upah Minimum Sektoral (UMSK). Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan Gubernur Kepri tentang UMSK  dinilai tidak berkeadilan. MenurutKetua Kadin Kepri, Maaruf Maulana permasalahan upah sektoral ini akan menjadi hambatan bagi investasi di Kota Batam.  Sedangkan Direktur Satnusa Persada, Abidin Hasibuan, Ia mengakui ada lima sektoral yang digolongkan dalam upah sektoral, namun menurutnya yang menjadi masalah merupakan sektoral yang seharusnya dimasukkan di dalam UMSK, ia mengatakan Golongan migas, kimia, lepas pantai, peternakan, kuli bangunan, tidak msalah untuk dinaikan upahnya, tapi sektor elektronik duduk di ruangan ber-ac dan minim resiko, "jadi UMSK dciptakan untuk siapa?” katanya. Ia menduga keputusan yang dikeluarkan Gubernur dan rekomendasi dari Wali Kota Batam tentang UMSK mengandung unsur politis.

Sumber: Metrobatam.com

Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Hendri Arulan mengatakan selama penerimaan peserta didik baru (PPDB) sekolah zonasi,  belum ada sekolah yang mengajukan penambahan rombongan belajar. Begitu juga untuk empat sekolah rujukan yang proses PPDB-nya sudah selesai akhir pekan lalu.Tapi ia berharap orangtua tidak memaksakan anaknya masuk ke sekolah negeri. Sebab jika hanya mengandalkan sekolah negeri, tidak akan dapat menampung seluruh anak usia sekolah di Batam, terkait dengan Sistem zonasi beliau juga mengatakan bahwa pada dasarnya,  menguntungkan orangtua. Anak-anak mereka dapat bersekolah di dekat lingkungan tempat tinggal. Hal senada diungkapkan Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad. Ia berharap orangtua calon siswa tidak memaksakan anaknya masuk ke sekolah tertentu.

Sumber: batampos.co.id

Menyambut hari raya Idul Adha 23 Agustus mendatang, Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kota Batam akan melakukan pengecekan kesehatan untuk menyatakan hewan layak dikonsumsi. Kepala DKP Batam, Mardanis mengatakan Proses dimulai satu bulan sebelum hari raya. Mulai dari hewan datang hingga pengecekan kesehatan, Ia menyebutkan setiap tahun kebutuhan hewan kurban baik sapi maupun kambing mencapai 1.500-2.000 ekor. Hewan biasanya didatangkan dari Pulau Jawa, Sumatera hingga Bali.

Hewan yang sehat dan lolos pengecekan akan diberi label kesehatan DKP. Pembeli tidak usah khawatir saat memesan hewan kurban. Hewan dikatakan sehat memiliki bola mata terlihat berbinar serta cuping hidung atau moncong basah. Ia meminta kepada para pedagang untuk tidak menjual hewan mereka di luar lokasi yang telah ditentukan. Seperti tahun lalu ada beberapa penjual hewan yang menjajakan hewan mereka dekat dengan jalan. Keberadaan hewan ini bisa mengganggu ketertiban umum. Untuk itu pihaknya akan menindak tegas mereka yang melanggar ketentuan ini.

Sumber: Batampos.co.id

Harga sayur mayur beberapa hari terakhir tinggi. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Batam mengkalim hal ini terjadi karean pasokan berkurang, sebagai imbas dari cuaca buruk.Kepala Disperindag Batam Zarefriadi mengaku persoalan ini bukan hal yang baru di Batam. Pasalnya Batam bukanlah daerah penghasil. Sehingga sangat wajar, ketika barang dari luar terkendala pasokannya akan berimbas langsung bagi Batam. Dalam kondisi ini, mantan Kepala Dinas Tenaga Kerja tersebut mengatakan untuk menangani permasalahan ini Batam berusaha mengandalkan hasil pertanian petani lokal seperti di bilangan Rempang dan Galang. Selain dari Jawa, Zaref berharap, stok dan harga sayur bisa kembali normal. Pihaknya akan berkoordinasi dengan distributor dalam kesediaan komoditi tersebut.

Sementara itu, belum lama ini Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kepri Gusti Raizal Eka Putra terus mendorong gerakan menanam cabai pada pekarangan kosong di sekolah dan kelurahan.Tak hanya itu, ke depan ia mendorong keterlibatan kelurahan se Batam untuk ikut program ini. Ia mengatakan, satu kelurahan ditargetkan 200 pohon. Dengan jumlah kelurahan 64 kelurahan diprediksi cabai yang akan dihasilkan mencapai 5 ton.

Sumber: Kompas.com

Ketua KPU Batam Syahrul Huda menegaskan nama-nama bakal calon legislatif (bacaleg) yang diusulkan parpol harus memperhatikan keterlibatan perempuan di dalamnya. Bahkan keberadaan perempuan wajib 30 persen.Syahrul juga mengatakan posisi perempuan yang dicalonkan mendapatkan keistimewaan dibandingkan calon laki-laki, yakni bacaleg perempuan harus berada di nomor urut teratas barulah disusul laki-laki. Syahrul mencontohkan seperti pada urutan 1 hingga ke 3, wajib ada satu bacaleg perempuan dan berlaku kelipatan.

Selain itu Syahrul menambahkan pihaknya juga berpegang pada rancangan Peraturan KPU yang melarang mantan narapidana kasus korupsi untuk ikut berpartisipasi dalam Pemilihan Legislatif 2019. Untuk pendaftaran bacaleg 2019, Syahrul mengaku sudah dibuka pendaftarannya, yakni sejak tanggal 14 Juli 2018 sampai dengan 17 Juli 2018 mendatang. Menurut Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menuturkan bahwa mantan narapidana kasus korupsi memiliki kesempatan untuk mendaftar sebagai calon anggota legislatif pada Pemilu 2019. Namun, ia menegaskan KPU memiliki kewenangan untuk menolak pendaftaran caleg yang tak sesuai Peraturan KPU (PKPU) dalam proses verifikasi pada 5 hingga 18 Juli 2018. Berdasarkan PKPU No 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota melarang, pelarangan pencalonan eks napi bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi diakomodasi dalam pakta integritas yang harus ditandatangani pimpinan parpol.

Page 1 of 13

Tentang Kami