Live Streaming
Wednesday, 25 January 2017 09:41

Batam anggarkan sekitar Rp 97 miliar untuk sampah

Pengelolaan diserahkah ke setiap kecamatan. Dimana Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam bertanggungjawab mengatur dan mengolah sampah.

“Sesuai kebijakan Wali Kota, pengakutan sampah perumahan ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) dikelola kecamatan. Lalu TPS ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), Tanggung jawab DLH,” ujar Jefri Simanjuntak, anggota Komisi III DPRD Batam.

Menurut Jefri, anggaran Rp 97 miliar itu untuk pengelolaan sampah di Batam selama tahun 2017. Di mana anggaran dibagi di masing-masing kecamatan. Anggaran yang diberikan berbeda setiap kecamatan. Sesuai kepadatan penduduk dan kuota sampah.

“Total di Kecamatan Rp 19 miliar sedangkan di DLH sendiri anggarannya Rp 78,76 miliar,” terangnya.

Mekanisme pengakutan sendiri, lanjutnya, kecamatan akan berkordinasi dengan setiap kelurahan untuk mengakomodir titik-titik sampah. Sehingga pertanggungjawaban sampah di titik TPS menjadi tanggungjawab masing-masing kelurahan dan kecamatan.

Begitu juga armada kendaraan yang sebelumnya ada di Dinas Kebersihan dan Pertamanan, saat ini sudah diserahkan ke setiap kecamatan. Dimana setiap kecamatan mendapatkan 10 mobil carry, becak dan lory sampah, dengan total 18 armada pengakutan.

“Tahun ini juga ada penambahan angkutan sampah, tapi berapa jumlah pastinya saya belum lihat,” imbuhnya.

Ketua Komisi III DPRD Kota Batam, Djoko Mulyono berharap penanganan sampah di tahun 2017 ini lebih optimal lagi. Setiap kecamatan harus mengkaji pengelolaan yang teratur dan tidak serampangan. Sehingga tak ada lagi sampah-sampah yang menumpuk.

“Titik-titiknya kan sudah tahu. Semisal di Jembatan Nato Sagulung dan kavling baru. Ke depan kita mengharapkan titik yang sudah diketahui ini tolong diintensifkan. Minimal diangkut agar tidak terjadi penumpukan seperti tahun lalu,” terang Djoko.

Selain itu, lanjutnya, harus ada evaluasi mana hasil yang bagus. Pasalnya pengelolaan ke setiap kecamatan ini membutuhkan penyesuaian. Semisal armada pengakut sampah yang berada di DKP, Sekupang akan diserahkan ke setiap kecamatan.

“Artinya mengakat sampah sudah punya prediksi. Tahun pertama, kedua, ketiga sampah ini sudah dikelola oleh pemko seharusnya bisa dievaluasi. Kekurangannya dimana, itu yang diajukan. Karena swakelola lebih ribet dari pihak ketiga,” terangnya.

Apalagi untuk memanajemen 1035 petugas kebersihan itu tidak mudah. DLH tidak serta merta menangani masalah sampah. Masih banyak pelayanan lain yang berhubungan dengan publik. “Saran saya ada yang namanya UPT kebersihan,” ucapnya.

UPT ini, lanjut Djoko, dikhususkan untuk menangani masalah sampah secara intensif.

“Kami sudah studi banding ke Balikpapan, dan hasilnya sangat bagus. Disana UPT nya sudah 15 tahun dan manajemennya tidak berubah-ubah. Jadi mereka sudah hapal siapa supirnya, siapa supirnya dan dimana titiknya. Jadi ada evaluasi terus,” katanya.

Ditambahkan Djoko, ini yang seharusnya juga diterapkan di Batam. Tidak seperti saat ini ‘tukar guling terus.

“Baru mau paham, dua, tiga tahun diganti lagi. Lama-lama gak ada yang paham. Artinya butuh penyesuaian pejabat yang baru,” ucapnya.

Dengan hadirnya UPT kebersihan ini, kata Djoko, tentu hasilnya akan jauh lebih baik. Karena bersinergi dan terintegrasi. Makanya ke depan kita harapkan walikota betul-betul menyikapi permasalahan sampah secara arif dan bijaksana,” pungkasnya.

Read 323 times Last modified on Thursday, 02 February 2017 16:42

Tentang Kami