Live Streaming
Page 10 of 20

Sumber: KOMPAS.com

Tim koordinasi dan supervisi penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) melakukan supervisi kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan ( HGB) atas nama PT Karimun Pinang Jaya. Juru Bicara KPK Febri Diansyah menuturkan, sertifikat HGB itu diduga tanpa disertai bukti pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Sehingga indikasi kerugian negaranya adalah Rp 1,5 miliar. Perkara ini disidik oleh Polda Kepulauan Riau sejak tahun 2016, dan KPK mulai melakukan supervisi sejak tahun 2017, Saat ini, kata dia, supervisi dilakukan KPK dalam bentuk dukungan ahli pada sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Batam, dengan Polda Kepulauan Riau sebagai termohon. Menurut Febri, KPK menghadirkan ahli hukum acara pidana dari Universitas Riau, Pekanbaru dalam sidang praperadilan, Ia berharap melalui dukungan ini, penanganan perkara ini dapat berjalan lancar dan tuntas. KPK berharap pada saat pembacaan putusan praperadilan besok, hasil persidangan bernilai positif pada penanganan perkara.

Sumber: beritajowo.com

Aparat Bea dan Cukai Batam menggagalkan pengiriman narkotika jenis sabu-sabu seberat 3,056 kilogram yang disembunyikan penumpang pesawat Lion Air tujuan Lombok, transit di Surabaya. Kepala Kantor Pelayanan Utama Tipe B Batam Susila Brata di Batam, Minggu, mengatakan petugasnya menahan seorang penumpang di Bandara Hang Nadim Batam berinisial AZM (22) karena kedapatan menyembunyikannya di dalam tas. Ia mengatakan, petugas awalnya mencurigai AZM yang berkewarganegaraan Indonesia itu saat melewati mesin "x ray", Kemudian, petugas memeriksa AZM yang semestinya terbang menggunakan pesawat Lion Air bernomor penerbangan JT 970 pada pukul 09.00 WIB dengan rute Batam-Surabaya-Lombok. Berdasarkan analisa citra mesin "x ray", terdapat sesuatu yang mencurigakan, kemudian petugas membawa barang bersama penumpang untuk diperiksa secara mendalam di Hanggar Bea dan Cukai Bandara Hang Nadim.Dalam pemeriksaan di hanggar, baru diketahui, terdapat sabu-sabu yang disembunyikan dalam 12 bungkus di sela tumpukan pakaian

Sumber: JawaPos.com

Kinerja Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Batam pada momen puasa dan lebaran memegang peranan penting dalam menjaga stabilitas harga pangan. Beruntungnya sejauh ini masih tergolong stabil. Meskipun telah berhasil menjaga stabilitas dan menurunkan angka inflasi jika dibanding tahun sebelumnya, TPID tetap memiliki tugas untuk memantau perkembangan beberapa jenis pangan yang berpotensi menghadirkan lonjakan inflasi.

Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad mengatakan ada tiga jenis pangan yang saat ini masuk dalam daftar yang mendapat pengawasan TPID, yakni daging ayam, telur, dan cabai. Hal itu diungkapkannya usai memimpin rapat bersama TPID di lantai 4 Gedung Pemkot Batam, Kepulauan Riau (Kepri). Pertimbangan peningkatan permintaan dari ketiga jenis pangan tersebut pada momen menjelang lebaran menjadi salah satu alasan kenapa ketiganya diawasi. Amsakar menambahkan, bahwa Pemkot Batam juga kembali akan mengadakan bazar sembako murah. Ini dimaksudkan agar barang-barang kebutuhan pokok masyarakat bisa didapatkan dengan mudah dan harga yang sesuai. Secara keseluruhan stok pangan masih akan tersedia dan mencukupi kebutuhan lebaran. Demikian juga dengan harga yang sampai saat ini masih stabil. Ia mengimbau agar masyarakat tidak perlu khawatir karena tim di lapangan terus memonitor perkembangan pasar.

Sumber: TRIBUNBATAM.id

Empat sekolah negeri yang merupakan sekolah rujukan, dalam penerimaan peserta didik baru (PPDM) tidak menerapkan sistem zonasi seperti sekolah negeri lainnya. Empat sekolah ini bisa menerima siswa dari daerah manapun, tidak terikat pada aturan zonasi. Kempat sekolah negeri itu antara lain SDN 006 Sekupang, SMPN 3 Batam, SMPN 6 Batam dan SMPN 26 Batam. Empat sekolah itulah yang menjadi rujukan seluruh sekolah. Menurut Plt Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam, Hendri Arulan, Sekolah unggulan sudah tidak ada lagi, diganti dengan sekolah rujukan. Penetapan sekolah rujukan ini didasarkan pada prestasi hingga ketersediaan sarana prasarana.

Hendri mengatakan PPDB di sekolah rujukan, akan melihat pada nilai siswa saat pendaftaran. Tidak saja siswa asal Batam, sekolah rujukan ini juga diperbolehkan menerima siswa asal luar Batam. Siswa yang diterima pun harus sesuai dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Untuk pendaftaran masuk ke sekolah rujukan, dimulai pada 26-28 Juni 2018 melalui daring (online). Namun tetap akan disediakan nomor antrean di sekolah, karena berdasarkan pengalaman orangtua tetap mendatangi sekolah meskipun pendaftaran secara daring. Sementara untuk sekolah yang menerapkan sistem zonasi, pendaftaran dibuka pada 3-5 Juli 2018.

Sumber: JawaPos.com

Kabar kurang mengenakkan datang dari Pemerintah Kota (Pemkot) Batam terkait kejelasan ada tidaknya Tunjangan Hari Raya (THR) untuk komponen Tunjangan Kinerja Daerah (TKD). Sekertaris Daerah (Sekda) yang juga sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Kota Batam, Jefridin mengatakan anggaran untuk TKD yang menjadi beban daerah ini belum masuk dalam APBD, sehingga sampai saat ini belum ada kepastian apakah THR dari daerah bisa diterima atau tidak. Sebelumnya Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Batam, Abdul Malik mengatakan bahwa total THR untuk 5.623 Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemkot Batam sebesar Rp 56 miliar. Angka ini didapat dari total gaji pokok plus Tunjangan Kinerja Daerah (TKD).

Gaji pokok yang dibiayai pusat melalui Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 25 miliar. Sementara pembayaran komponen TKD yang menyertai THR, Pemkot Batam sebesar Rp 31 miliar. Lebih jauh, Jefridin menjelaskan pihaknya masih mengupayakan yang terbaik untuk membantu teralirnya TKD kepada semua PNS. Hanya saja, pihaknya tidak ingin gegabah menggunakan anggaran lain yang berpotensi menimbulkan persoalan di kemudian hari. Kalaupun nantinya tidak bisa dicairkan, pihaknya meminta kepada pegawai untuk bisa memaklumi.Surat edaran berisi Peraturan Pemerintah (PP) nomor 18 tahun 2018 terkait pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk para pegawai negeri sipil (PNS), pensiunan PNS, serta anggota TNI dan Polri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini harus disesuikan oleh pemerintah daerah.

Sumber: batam.tribunnews.com/

Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Hendri Arulan mengatakan, banyaknya permintaan pindah rayon dari Batam, bukan karena aturan zonasi yang diterapkan tahun ini. Hendri Arulan mengatakan, banyaknya permintaan surat pindah rayon bukan karena aturan yang akan diterapkan atau soal kualitas pendidikan di Batam, Hendri mengatakan bahwa Memang benar banyak warga Batam yang mengurus surat pindah namun hal tesebeut dikarenakan masalah ekonomi, bukan karena dampak rayonisasi dan kualitas sekolah, Menurut Hendri, masalah perekonomian menjadi alasan, karena terkait masalah lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi yang saat ini terbilang lesuh.

Mungkin saat sejumlah perusahaan seperti galangan kapal tutup, anak pekerja itu belum selesai sekolahnya atau belum tamat sehingga ia menunggu kelulusan. Ketua Dewan Pendidikan Kota Batam, Sudirman Dianto punya pendapat yang sama, bahwa banyaknya permintaah surat pindah rayon dari Batam semata-mata karena faktor ekonomi. Dia mengatakan, faktor kondisi ekonomi Batam yang belum pulih, membuat sejumlah orangtua harus memilih pulang ke kampung halamannya.

Sumber:medcom.id

PT Garuda Manintenance Facility Aero Asia Tbk (GMFI) bersama mitra berencana mengalokasikan dana hingga USD50 juta atau setara Rp700 miliar. Dana itu bakal dianggarkan untuk membangun bengkel perawatan pesawat di daerah Batam. Direktur Utama GMF Iwan Joenarto menjelaskan dana ‎pembangunan tidak hanya didapatkan dari kas internal perusahaan. Adapun sebanyak 40 persen dana tersebut didapatkan dari perusahaan dan sisanya dari mitra yang digandeng untuk bekerja sama. Dia menyatakan rencana pembangunan sudah dalam tahap pembicaraan bersama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Pembangunan tersebut sudah mendapatkan sinyal hijau dari pemerintah. Menurutnya pembangunan tersebut direncanakan dilakukan di akhir 2018. Sebelum membangun, manajemen Garuda Manintenance Facility Aero Asia akan mematangkan terlebih dahulu segala sesuatunya dengan mitra. Selain di Batam, tambahnya, Garuda Manintenance Facility Aero Asia juga berencana melakukan ekspansi ke luar negeri.

Sumber: Skalanews.com

Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menyoroti utang piutang di Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah Kota Batam dan menjadi temuan dalam laporan hasil pemeriksaan keuangan daerah 2017. Masalah utang piutang di RSUD Embung Fatimah juga sudah menjadi catatan BPK pada Laporan Hasil Pemeriksaan 2016, dan sejak itu, Pemkot juga sudah melakukan berbagi perbaikan, termasuk mengganti direkturnya. Joko menyatakan, selain utang piutang di RSUD Embung Fatimah, BPK juga membuat catatan terkait kebijakan tunda bayar untuk sejumlah proyek di Pemkot Batam.

BPK juga membuat catatan terkait utang di oleh Sekretariat DPRD Kota Batam kepada pihak ketiga. BPK meminta pemerintah kota membuat jawaban atas laporan BPK itu, maksimal 60 hari sejak LHP diterima. Meski terdapat beberapa catatan, namun BPK tetap memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap laporan Pemkot Batam.Selain Batam, enam kabupaten kota di Kepri lainnya juga memperoleh predikat yang sama. Seluruh kabupaten kota yang memperoleh opini WTP juga menerima catatan yang berbeda-beda, namun Joko enggan merinci.Di tempat yang sama, Wali Kota Batam Muhammad Rudi bersyukur atas prestasi pengelolaan keuangan Pemkot.

Sumber: nusantara.medcom.id

Imigrasi-Interpol Pantau Kelompok Radikal di Batam Dirjen Imigrasi Kemenkum HAM Irjen Pol (Purn) Ronny F Sompie saat memberikan keterangan pers di Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Batam. Dirjen Imigrasi Kemenkum HAM, Irjen (Purn) Ronny F. Sompie mengatakan Batam menjadi salah satu atensi karena wilayah ini berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Sehingga kawasan ini rawan dijadikan sebagai pintu masuk-keluar ke negara lain. Terlebih lagi menurutnya Petugas Imigrasi di Batam juga sudah bisa mengakses program atau aplikasi i-24/7. Aplikasi ini merupakan produk Interpol, Ronny mengatakan, aplikasi itu berfungsi untuk mendeteksi data-data berkaitan paspor yang hilang, pemalsuan paspor, paspor yang dicuri, termasuk mendeteksi lalu lintas buron, pelaku kejahatan transnasional crime, maupun pelaku teror atau jaringan kelompok radikal di suatu negara. Ditambahkan Ronny, petugas Imigrasi di wilayah perbatasan, termasuk Batam terus melakukan pengawasan terhadap lalu lintas orang, baik WNI maupun WNA. Bila ada yang dicurigai masuk dalam data Interpol, maka petugas Imigrasi langsung berkoordinasi dengan kepolisian atau dengan BNPT.

Sumber:BATAMNEWS.CO.ID,

Puluhan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Industri Kreatif menggelar deklarasi penolakan FTZ menjadi KEK. Penolakan ini bersama Kadin Kepri, Kadin Batam serta Dewan Koperasi Indonesia (Dekopindo) Batam. Deklarasi ini ditujukan sebagai bentuk kegundahan pelaku UMKM Batam terkait rencana penerapan KEK oleh pemerintah. Mereka menyampaikan kegundahan terkait status keadaan ekonomi di Batam. Ketua Kadin Kepri, Ahmad Maruf Maulana mengatakan, jika KEK disahkan maka akan berpengaruh ke UMKM. Menurut dia, di luar kawasan KEK itu akan dikenakan segala BNPM dan segala macamnya. Menurutnya juga, pemerintah tidak melihat resiko yang akan terjadi kepada pengusaha, kondisi sosial dan soal kepastian hukum bagaimana membangun Indonesia itu secara berkeadilan.Ketua Kadin Batam Jadi Rajagukguk mengatakan, dalam penetapan KEK ada 12 fasilitas intensif yang telah disampaikan. 

Namun belum disetujui karena tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan.  Mulai dari persyaratan jenis perusahaan, jenis produk, tenaga kerja yang dibutuhkan. Sampai minimal investasi, yakni Rp 500 miliar. Oleh karena itu, para pelaku UMKM ini meminta kepada pemerintah agar jangan ada keberpihakan dan keadilan dalam berusaha. Wakil Ketua Kadin Kepri dan Dewan Koperasi Indonesia Kota Batam, Andi Bola menegaskan bahwa pada hari ini para pelaku usaha sedang berjuang bagaimana mempertahankan FTZ di Batam. Lanjut Andi, sekali lagi dia menegaskan bahwa hari ini UMKM Batam akan membuat penyataan bahwa mereka menginginkan FTZ Plus plus. Persoalan yang ditakutkan oleh pelaku UKM, Andi menyebutkan yaitu adalah, kalau KEK itu hanya khusus daerah di dalamnya hanya pengusaha saja. 

Page 10 of 20

Tentang Kami