Live Streaming
Page 13 of 20

Sumber: batampos.co.id

Hari buruh akan diperingati oleh asosiasi buruh dengan berbagai cara. Tak hanya digelar dalam bentuk aksi damai, namun ada juga yang memperingatinya dengan menggelar dialog dan juga hiburan. Polres Karimun telah menyiapkan sebanyak 300 personelnya untuk mengamankan jalannya berbagai aksi dari asosiasi pekerja dalam memperingati hari buruh nanti, Dari masing-masing surat masuk yang diterimanya, lanjutnya, kegiatannya berbeda-beda. DARI KSPSI akan menggelar dialog di salah satu hotel di Karimun. Kemudian dari SPL -FSPMI di PT Saipem hanya akan menggelar hiburan bersama pekerja dan juga menggelar gotong royong. Berikutnya dari SPAI-FSPMI akan menggelar konvoi dan mimbar bebas.

Mimbar bebas dari SPAI-FSPMI akan disampaikan di Kantor Bupati Karimun untuk menyampaikan aspirasi. Kemudian dilanjutkan gotong royong ke Pantai Pelawan. Pada hari buruh nanti, tak hanya dari Polres saja personil yang kami turunkan untuk mengamankan jalannya kegiatan serikat pekerja. Diharapkan pelaksanaan peri­ngatan hari buruh nanti dapat ber­jalan dengan aman dan lan­car sampai acara selesai. Ia ya­kin situasi akan tetap kondu­sif di wilayah Karimun. Apalagi selama ini peringatan hari buruh di Karimun berlangsung aman dan damai.

Sumber: batampos.co.id

Pemutihan denda pajak kendaraan bermotor Kepulauan Riau direncanakan 4 Mei 2018. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) Kota Batam, Teddy Mar mengatakan, rendahnya kesadaran masyarakat untuk taat bayar pajak kendaraan, membuat pemerintah mengambil sejumlah kebijkan, salah satunya dengan cara pemutihan denda pajak kendaraan. Menurut dia, adapun kebijakan yang akan ditempuh ialah dengan melakukan pemutihan denda pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kedua (BBN-KB), serta adanya keringanan tunggakan pokok pajak kendaraan bermotor 50 persen.Sementara itu untuk pajak tertunggak diskon 50 persen. Lalu dendanya dihilangkan, atau tidak dihitung lagi. Terkait  persyaratannya, bila tidak ada penggantian STNK ataupun plat itu cukup membawa fotokopi Kartyu Tanda Penduduk (KTP). Tapi untuk penggantian nama dengan penggantian STNK, masyarakat cukup membawa BPKB asli, KTP, dan surat jual beli. Teddy berharap masyarakat memanfaatkan program ini. Anggota Komisi II DPRD Kepri Rudy Chua memberikan apresiasi pada Pemprov Kepri yang melakukan pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Meski demikian, ia menyoroti lemahnya validasi data yang dimiliki Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kepri. Pemutihan upaya bagus, tetapi harus didukung dengan data wajib pajak yang mangkir

 

Sumber: ANTARANews.com

Sebanyak 20 orang anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat meninjau perumahaan yang dialiri jaringan gas Perusahaan Gas Negara di Kota Batam Kepulauan Riau, Senin. Wakil Ketua Komisi VII Herman Khaeron mengatakan kunjungannya itu untuk mengetahui bagaimana kondisi masyarakat setelah dialiri jaringan gas. Kunjungan kerja dalam reses itu disambut warga Perumahan Sentosa Perdana, Batuaji, Batam.Dalam Kunjungan Kerja rombongan Komisi VII tersebut, turut hadir Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN Dilo Seno Widagdo, Direktur Jenderal Migas KESDM Joko Siswanto dan warga pengguna gas bumi. Jargas di Perumahan Sentosa Perdana, Batuaji yang dikunjungi ini merupakan proyek penugasan dari pemerintah melalui Kementerian ESDM kepada PT PGN untuk membangun sekaligus mengoperasikan.

Dilo mengatakan, total pipa yang dibangun untuk mengalirkan gas bumi ke 4.003 rumah tangga di Batam mencapai lebih dari 55 km yang tersebar di 16 perumahan. Proyek yang dibangun sejak 2016 itu menggunakan dana APBN. Hingga saat ini, pipa gas bumi yang dimiliki dan dioperasikan PGN di Batam sepanjang 223,57 km. Selain jargas, PGN juga telah membangun pipa distribusi di kawasan Nagoya sepanjang 18,3 KM.Di Batam, PGN sampai saat ini telah memasok gas bumi ke 4.809 pelanggan dengan rincian 43 industri besar, 65 pelanggan komersial seperti restoran hingga hotel, serta 4.701 rumah tangga.

Sumber: TRIBUNBATAM.id, BATAM

Peringati hari buruh sedunia (May Day), para buruh yang tergabung dalam FSPMI (Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia) Batam akan  menggelar aksi demo. Aksi itu akan menyampaikan empat tuntutan. Panglima Garda Metal Kota Batam Suprapto, yang juga Sekretaris FSPMI Batam mengatakan dalam aksi memperingati May Day, sebelum menuju kantor Wali Kota Batam dan Gedung Graha Kepri, buruh akan berkumpul di empat titik. Keempat tuntutan itu pertama memolak atau mendesak pemerintah pusat mencabut Peraturan Pemerintah (PP) No.78 tahun 2015 tentang pengupahan, karena sangat merugikan para buruh. Kemudian kedua, turunkan harga sembako, listrik dan BBM (bahan bakar minyak). Selanjutnya, ketiga tolak tenaga kerja asing (TKA) unsklill (yang tidak punya skill). Dan terakhir segera SK-kan UMSK (umpah minumum sektoral khusus) Batam 2018.

summber:  http://industri.bisnis.com

Batam membutuhkan penanganan terstruktur untuk mengembalikan peruntukannya sebagai kawasan industri unggulan. Kota yang didesain sebagai kota industri sejak awal pembentukan pada 1970 ini diharapkan tidak kehilangan identitasnya. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, saat menjawab pertanyaan bagaimana membangun kembali ekonomi Batam pada pertengahan April 2018, menjelaskan bahwa Batam tidak hanya butuh investasi lebih besar, tetapi juga perbaikan sumber daya manusia. Airlangga menyebutkan pihaknya telah mendapatkan komitmen dari pemerintah Singapura untuk menjadikan Batam sebagai basis produksi. Pemerintah terus melakukan promosi untuk Batam guna meningkatkan investasi. Batam merupakan wilayah strategis karena berada di sisi Selat Malaka. Selat ini merupakan jalur utama pelayaran dari Timur ke Barat dan menjadi salah satu jalur tersibuk di dunia untuk perniagaan. Wilayah ini juga berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia yang menjadi hub untuk perdagangan lintas negara.

Batam awalnya merupakan pulau relatif kosong. Pada 1970 , Batam mulai dikembangkan sebagai basis logistik dan operasional untuk industri minyak dan gas bumi oleh Pertamina. Lalu dengan Kepres No.41/1973 pemerintah membentuk gugus tugas khusus mengembangkan Batam dengan nama Otorita Pengembangan dan Pengusahaan Batam (BP Batam). Pemerintah kemudian menempatkan area bebas pajak dan pungutan (free trade zone) yang kemudian menjadi keunggulan Batam melalui Undang-undang No.36/2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Seiring dengan berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean maupun perjanjian tarif bilateral antara Indonesia dengan sejumlah negara, keunggulan Batam, Kepulauan Riau menjadi tidak lagi optimal karena investor tidak harus ke Batam untuk memperoleh insentif dan kemudahan fiskal.

Batam pun terkena imbas. Bank Indonesia bahkan memperkirakan pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau pada 2018 hanya 2,7% hingga 3,1%. Angka ini jauh di bawah estimasi pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,4% pada tahun ini. Bank Indonesia mencatat, pelemahan ekonomi telah terlihat semenjak 2016. Perlambatan ini disebabkan oleh melemahnya sektor-sektor utama, yakni pengolahan, pertambangan dan konstruksi.Dari sisi investasi, Bank Indonesia mencatat pertumbuhan berada di bawah rata-rata nasional. Realisasi investasi di wilayah ini hanya tumbuh 2,44% pada 2016 dan 3,13% pada tahun lalu. Laporan ini juga mencatat meski sempat minus pada 2016, eskpor Kepulauan Riau mulai membaik dengan kenaikan 6,7% pada tahun lalu.

Sumber: batampos.co.id

Anggota Komisi IV DPRD Batam, Riki Indrakari meminta tim saber pungli untuk turun menyebar personilnya di saat jelang Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) dibuka. Sebab, di saat itulah banyak sekali bermunculan oknum yang memanfaatkan hal PPDB untuk mengeruk keuntungan, bahkan untuk menaikkan popularitas para oknum ini. Banyak juga, lanjutnya, oknum yang berpraktek pungli di PPDB yang berseragam. Artinya oknum tersebut merupakan perangkat pemerintahan resmi yang berstatus ASN maupun di bawah itu seperti LPM, RT, RW hingga lurah.

Masih kata Riki, ia menyayangkan setiap tahunnya Disdik Batam justru menyuarakan ke publik kalau kalau daya tampung anak sekolah selalu tak mencukupi jumlahnya belasan hingga puluhan ribu anak usia sekolah terancam tak tertampung. Hal tersebut menurut Riki justru akan memicu munculnya dan suburnya oknum yang berpraktek pungli di PPDB. Ia berharap agar sekolah swasta kali ini bisa membantu masyarakat yang ingin mendapatkan pendidikan di Batam dengan menurunkan biaya pendaftaran masuk sekolah.

 

Sumber: infopublik.id

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia menggelar pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum dalam Perlindungan dan Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang bertempat Propinsi Kepri di I Hotel, Baloi Batam. Sekretaris Kementrian PPPA, Pribudiarta Nur Sitepu mengatakan, kasus kekerasan anak di Indonesia masih tinggi, baik anak sebagai pelaku maupun anak sebagai korban kekerasan. Kasus kekerasan terhadap anak kebanyakan adalah kekerasan seksual. Angkanya cukup tinggi dan membutuhkan perhatian serius semua pihak.

Pelatihan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam perlindungan dan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum ini sangat penting. Kementerian berharap penegak hukum dapat menerapkan undang-undang perlindungan anak secara adil, sehingga memberikan efek jera pelaku serta rasa keadilan bagi korban. Diakuinya, dalam upaya meningkatkan penangan anak yang berhadapan dengan pendekatan keadilan restoratif, pemerintah telah menerbitkan undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. “Namun implementasi undang-undang ini belum berjalan sebagaimana mestinya,” papar Sitepu.

Dalam pemaparannya, ia menyebutkan, anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak tiap anak atas kelangsungan hidup. Pelatihan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan kasus anak tersebut diikuti oleh 120 orang yang terdiri dari kepolisian 70, kejaksaan 25 orang, dan pengadilan 25 orang. Peserta pelatihan tersebut berasal dari empat provinsi yakni, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Riau dan Sumatera Utara. Selain dari kementerian, narasumber dari pelatihan ini berasal dari Mahkamah Agung dengan topik implementasi undang-undang sistem peradilan anak di tingkat pengadilan, penuntutan dan penyidikan. Hadir juga pembicara Ridwan Mansyur dengan topik gambaran umum SPPA dan peraturan pelaksanaanya

Sumber: ANTARANews.com

Angka perceraian yang ditangani Pengadilan Agama Kota Batam, Kepulauan Riau, pada Januari-April 2018 sebanyak 808 kasus, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.Humas Pengadilan Agama Batam, Ifda mengatakan Pekan-pekan terakhir ini, antrean kasus perceraian justru semakin ramai, padahal biasanya jumlah perpisahan perkawinan menurun menjelang Ramadhan seperti sekarang.Pria yang juga hakim Pengadilan Agama itu mengatakan umumnya perceraian dipicu masalah ekonomi. Selain itu, ia juga menemukan kasus perceraian karena perempuan yang ditinggal pergi begitu saja oleh lelaki yang menikahinya.

Berdasarkan catatan dia, jumlah perceraian di pulau utama relatif lebih banyak ketimbang kasus perpisahan di pulau-pulau penyangga. dan saat ini angka perceraian di Batam tertinggi di Riau dan Kepulauan Riau. Pengadilan Agama Batam, menangani sekitar 2.000 kasus perceraian setiap tahun. Dalam kesempatan itu, ia mengingatkan, landasan terpenting dalam pernikahan adalah cinta kepada pasangan yang dilandasi cinta kepada Tuhan.

Sumber: batampos.co.id

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bampemperda) DPRD Batam mendesak Pemko Batam segera memasukan program legislatif daerah 2018 yang akan diharmonisasikan di Bampemperda. Hal ini mengingat ada lima rancangan peraturan daerah (ranperda) di prioritas semester satu, yang sampai saat ini belum dibahas.

Adapun kelima ranperda yang diharmonisasi tersebut ialah perubahan perda nomor 4 tahun 2010 tentang sistem penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah, perubahan perda atas perdanon 6 tahun 2014 tentan pembentukan produk hukum daerah, penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan daerah, prubahan atas perda no 8 tahun 2013 tentang retribusi jasa umum, jasa usaha dan retribusi tertentu serta perubahan perda nomor 12 tahun 2001 tentan ketentuan pemberian izin usaha perdagangan.

Di luar perda yang diharmonisasi, Ketua Bampemperda, Sukaryo juga mendesak pemko menyelesaikan program legislatif daerah yang sudah disepakati. Salah satunya yang menjadi prioritas utama 2018 yakni pengelolaan sampah dengan tipping fee yang sampai saat ini belum dilakukan pembahasan serta belum adanya pembentukan pansus.

Seperti diketahui, tahun 2018 ini Pemko Batam dan DPRD Batam mengusulkan 26 program legislatif daerah yang terdiri dari 9 usulan pemko, lima harmonisasi dan 10 usulan DPRD kota Batam. Sampai saat ini baru ranperda penataan pemberdayaan pedagang kali lima dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Batam 2017 yang dibahas

Sumber: batampos.co.id

Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah (RSUD-EF) Kota Batam kesulitan untuk melunasi utang kepada 34 vendor sebesar Rp 19 miliar. Utang ini sejak 2014. Pengembalian utang ini akan dilakukan dalam tiga tahap. Direktur RSUD-EF, Ani Dewiana mengatakan bahwa pihaknya telah mencicil hutang tersebut, Minggu lalu sudah dilakukan pembayaran pertama.

Ia mengataka kebanyakan utang itu untuk obat. Kemudian untuk jasa pelayanan medis dan alat tulis kantor. Untuk mengembalikan utang ini, RSUD mendapatkan uang dari penghasilan rumah sakit berplat merah tersebut. Tentunya dengan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Ia menegaskan, meski ada hutang, tetapi pasokan obat sudah normal. Semua vendor tetap mau bekerja sama setelah mendapat penjelasan dari pihak RSUD.

Ia mengatakan saat ini pihak RSUD terus melakukan evaluasi dan perbaikan di internal. Termasuk meningkatkan pendapatan dengan meningkatkan pelayanan. Di mana RSUD menyiapkan anggaran sekitar Rp 20 miliar untuk pengadaan obat. Sekitar 7 miliar adalah obat habis pakai. Sementara itu, anggota komisi II DPRD Kota Batam Mulia Rindo Purba mengatakan bahwa permasalahan di RSUD ini sudah sejak 10 tahun lalu berlangsung. Ia berharap dengan pimpinan RSUD yang baru, maka pelayanan akan lebih baik. Di mana menurutnya, selama ini ada banyak kasus yang terjadi di RSUD. Termasuk temuan BPK terkait laporan keuangan RSUD.

Page 13 of 20

Tentang Kami