Live Streaming
Page 13 of 34

Batam - Kegiatan bongkar muat di Terminal Umum Batu Ampar telah berjalan efektif sejak dioperasikannya Ship to Shore (STS) Crane per 1 September 2023 lalu.

Pengoperasian STS Crane ini, sekaligus pemberlakuan penyesuaian tarif layanan kepelabuhanan melalui Peraturan Kepala BP Batam Nomor 4 Tahun 2023.

Direktur Badan Usaha Pelabuhan, Dendi Gustinandar mengatakan, sejak dioperasikan pada 1 September 2023 lalu, satu unit STS Crane dapat mengakomodir 15 persen dari total volume kegiatan bongkar muat yang ada di Terminal Umum Batu Ampar.

Ia optimis pemanfaatan STS Crane untuk kegiatan bongkar muat di Terminal Umum Batu Ampar dapat terus meningkat, seiring dengan efektivitas layanan yang diberikan.

"Kita terus mengevaluasi pengoperasian STS Crane di Terminal Umum Batu Ampar dan saat ini sudah mengakomodir sekitar 4.500 box untuk periode 1-30 September 2023,” ujar Dendi Gustinandar dalam keterangan resminya, Rabu (11/10/2023).

Ia melanjutkan, selama pengoperasian STS Crane, rata-rata kapasitas bongkar muat peti kemas mencapai 20 box per jam. Hal ini lebih cepat jika dibandingkan dengan kapasitas bongkar muat menggunakan peralatan konvensional yang hanya mencapai 7 hingga 8 box per jam.

Adapun pelayaran domestik yang telah menggunakan layanan alat bongkar muat STS Crane antara lain SPIL; Tanto dan Temas.
Sementara untuk pelayaran internasional antara lain Snepac; Laut Mas; Mega Maritim; Putra Lautan Mandiri dan lainnya.

BP Batam saat ini, tambah Dendi, juga tengah mensosialisasikan pengoperasian Terminal Peti Kemas Batu Ampar tahap awal oleh PT Persero Batam.

Hal ini mengacu pada Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur untuk Pembangunan, Pengoperasian dan Pengembangan Terminal Peti Kemas Batu Ampar, antara Badan Pengusahaan Batam dan PT Persero Batam.

Untuk tahap awal pengoperasian dermaga utara Terminal Umum Batu Ampar oleh PT Persero Batam akan dimulai per November 2023, dengan nilai investasi sebesar Rp 1,1 triliun.

"Kami harapkan dukungan semua pihak agar Terminal Umum Batu Ampar dapat bertransformasi menjadi terminal peti kemas yang modern dan bertaraf internasional,” tandasnya.

Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum (BU SPAM) BP Batam bersama Mitra SPAM menggelar Rapat Kerja (Raker) di Balairungsari, Batam Center, Rabu (11/10/2023).

Raker ini dilaksanakan selama tiga hari pada 11-13 Oktober 2023. Adapun peserta raker diikuti oleh Direktur BU SPAM, Denny Tondano dan jajaran di lingkungan BP Batam, Direktur Utama PT Air Batam Hulu dan PT Air Batam Hilir, Mujiarman Sukirno bersama jajaran.

Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan, Wahjoe Triwidijo Koentjoro mengatakan, raker tersebut dilaksanakan untuk mengevaluasi dan melakukan penguatan profesionalitas dalam penyelenggaraan pelayanan air.

"Tujuan daripada raker ini akan mengevaluasi kinerja tahun 2023 dan rencana tahun 2024, apa yang menjadi tujuan SPAM, dan tentu layanan kepada masyarakat," kata Wahjoe usai membuka raker.

Wahjoe juga menyampaikan, untuk mencapai target dan program harus dilakukan perencanaan, monitoring dan evaluasi secara sistematis dan terarah. Menurutnya juga, komunikasi yang baik dapat menguatkan komitmen bersama demi kepentingan masyarakat.

"Ini kan tidak dikerjakan sendiri, dikerjakan dengan mitra maka harus ada keterbukaan sehingga kalau ada keterbukaan, ada komunikasi yang baik harapannya tidak akan muncul lagi masalah-masalah di lapangan," ujarnya.

Senada, Direktur SPAM, Denny Tondano menekankan raker yang dilakukan pihaknya untuk mengevaluasi kinerja satu tahun pertama mitra operasional SPAM.

"Kita akan evaluasi kegiatan yang dilakukan dalam 1 tahun kerja sama, baru kemudian setelah itu kita akan tahu apa hambatan, apa yang harus dilakukan ke depan, walaupun sebenarnya rencana besarnya sudah ada," jelas Denny.

Denny menambahkan pelayanan air menjadi perhatian utama pihaknya. Ia pun mengakui, pelayanan di masyarakat semakin meningkat setiap waktunya, walaupun masih membutuhkan waktu agar layanan dapat dijangkau sepenuhnya.

"Sebagaimana diperintahkan oleh Kepala BP Batam, Bapak Muhammad Rudi bahwa pelayanan air di Batam harus sangat baik dan tidak ada masyarakat yang tidak terlayani. Sehingga kita coba lakukan, hari ini sudah ada perbaikan, tapi belum maksimal," sebutnya.

"Memang butuh waktu dan butuh kegiatan-kegiatan yang harus kita lakukan, kegiatan tambahan yang memang wajib dilakukan supaya pelayanan ini bisa membaik," pungkasnya.

Ombudsman RI melakukan peninjauan hunian sementara bagi Masyarakat Rempang, Senin, (9/10/2023).

Dalam peninjauan tersebut BP Batam turut melakukan pendampingan yang dilaksanakan di tiga titik hunian sementara yaitu Perumahan Bida 3 Sambau, Rusun Kabil dan Rusun Batu Ampar.

Hadir mendampingi General Manager Hunian Gedung, Agribisnis dan Taman BP Batam, Herawan dan Manager Divisi Operasional dan Pemeliharaan BP Batam, Juhardi.

Kepala Keasistenan Utama Substansi 4 Ombudsman RI, Dahlena mengatakan peninjauan tersebut dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi terhadap objek hunian sementara yang disiapkan pemerintah baik BP Batam dan Pemko Batam.

"Kami ingin memastikan bagaimana kesiapan BP Batam maupun Pemko untuk penyiapan hunian sementara bagi warga Rempang, kalau kami lihat sudah cukup layak ya, ada kasur, lemari dan fasilitas penunjang lainnya," kata Dahlena usai peninjauan.

Ia tak menampik masih ada masyarakat ragu untuk mau pindah ke hunian sementara guna mendukung percepatan investasi Rempang Eco City. Sehingga katanya lagi, peninjauan pihaknya di beberapa rusun dan rumah tapak yang disiapkan pemerintah dapat menjadi informasi yang komprehensif.

"Ini menjadi bahan bagi kami kepada warga yang masih ragu, konteksnya seperti itu," ujarnya.

Ditambahkan, tim Ombudsman RI juga menyempatkan mencari informasi dari warga yang bersedia pindah khususnya di Bida 3 Sambau.

"Kita sempat wawancara langsung juga dengan warga yang sudah pindah, ada 5 KK , mereka menyampaikan memang terbukti apa yang disampaikan pemerintah, artinya mereka (pemerintah) sudah memenuhi apa yang diminta, misalnya ada kewajiban untuk memberikan biaya hidup, mereka (warga) sudah terima," jelas Dahlena.

Ia pun berharap hak-hak masyarakat untuk mendapatkan hunian tetap yang disediakan pemerintah bisa terwujud sehingga masyarakat mendapat kepastian dari program strategis nasional pengembangan kawasan Rempang.

"Mereka tentu berharap juga ada janji (rumah) yang terealisasi," imbuhnya.

Sebelumnya, diberitakan sebanyak 25 KK sudah menempati hunian sementara pada Sabtu (8/10/2023). Progres tersebut merupakan buah dari komitmen BP Batam untuk mempercepat realisasi investasi.

Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol, Ariastuty Sirait mengungkapkan bahwa jumlah tersebut akan terus bertambah ke depannya. Sebagian besar warga di beberapa titik secara sukarela telah menerima dilakukannya pergeseran.

"Sesuai arahan Kepala BP Batam, kami terus berupaya untuk mempercepat realisasi investasi di Rempang. Kemarin, tim di lapangan membantu pergeseran 8 KK ke hunian sementara," ujar Ariastuty.

Ia menegaskan, BP Batam berkomitmen untuk terus melakukan pendekatan kepada warga yang terdampak pengembangan industri di Rempang. Tentunya dengan mengedepankan komunikasi persuasif selama melakukan sosialisasi dan pendataan.

"Tidak ada paksaan dan intervensi. Pilihan tersebut murni dari hati warga yang mendukung realisasi PSN," ujar Tuty.

Bintan, 8 Oktober 2023. Sejak dikembangkan dari tahun 2009 melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagai kebijakan dengan fasilitas dan kemudahan yang ultimate, Pemerintah terus mengakselerasi perkembangan KEK sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di daerah, mendorong pemerataan pembangunan, dan sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan.

Lebih lanjut, Pemerintah juga telah mentransformasikan kebijakan pengembangan KEK dengan menekankan orientasi pada terwujudnya KEK yang mampu membangun nilai tambah atas penguasaan teknologi dan sumber daya manusia (KEK Generasi 2) melalui pengembangan KEK Kesehatan, KEK Pendidikan, KEK Ekonomi Digital, dan KEK Maintenance Repair and Overhaul (MRO).

Untuk memantau perkembangan pembangunan, realisasi investasi, dan efektivitas fasilitas masing-masing KEK, Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK menyelenggarakan Rapat Kerja Evaluasi Perkembangan KEK Triwulan III di Hotel Angsana, Bintan, Kepulauan Riau, Jumat (5/10).

“Rapat evaluasi capaian perkembangan seluruh KEK ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi sampai tingkat pimpinan, sehingga dapat melihat gambaran utuh capaian kinerja KEK di Triwulan III, sekaligus mendiskusikan strategi untuk pengembangan KEK ke depannya,” ujar Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso selaku Plt Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK.

Dalam rapat yang tersebut, terungkap bahwa implementasi fasilitas kemudahan di KEK semakin lancar diberikan pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Hal ini sekaligus memberikan dampak positif pada daya saing KEK sebagai destinasi investasi.

Secara kumulatif hingga tahun 2023, KEK telah mencatatkan nilai investasi sebesar Rp140 triliun dan menyerap 86.273 tenaga kerja dari 318 pelaku usaha. Sementara itu, target investasi tahun 2023 tercatat sebesar Rp62,1 triliun dan realisasi investasi telah tercapai sebesar 57,87% hingga Triwulan III 2023. Terkait penyerapan tenaga kerja yang ditargetkan untuk tahun 2023 sebanyak 69.763 orang, telah berhasil direalisasikan sebesar 45,23% hingga Triwulan III 2023.

“Dengan menguatnya kebijakan yang berlaku di KEK yang menghadirkan kepastian, kejelasan, dan kemudahan implementasi kebijakan, diharapkan dapat meningkatkan kualitas iklim investasi di KEK dan mendorong semakin banyaknya investor yang masuk ke KEK Indonesia, terutama PMA,” ungkap Sesmenko Susiwijono.

Lebih jauh, dalam rapat kerja tersebut juga dibahas berbagai isu dan tantangan yang dihadapi KEK seperti pemanfaatan Tax Holiday, isu keimigrasian atau ketenagakerjaan, dan isu pertanahan, serta tantangan terkait perizinan melalui Online Single Submission (OSS). Untuk menjawab tantangan yang ada, Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK akan secara intensif berkoordinasi dan berkolaborasi dengan seluruh stakeholder terkait, baik di tingkat pusat maupun daerah, sehingga KEK dapat mencapai target pengembangannya dan mampu memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat.

“Komunikasi publik menjadi salah satu hal penting untuk dapat mempublikasikan capaian-capaian penting KEK. Hal ini tentunya juga akan mampu meningkatkan citra positif KEK sebagai salah satu destinasi investasi yang penting,” lanjut Sesmenko Susiwijono.

Selain kegiatan Rapat Kerja Evaluasi KEK tersebut, rombongan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK juga berkesempatan melakukan site visit ke KEK Galang Batang dan Bintan Industrial Estate. “KEK Galang Batang sebagai salah satu KEK hilirisasi untuk melengkapi success story selain KEK Gresik,” ujar Sesmenko Susiwijono.

Selain telah merealisasikan investasi mencapai Rp17,9 triliun, KEK Galang Batang telah menunjukkan tingkat kemajuan yang baik dengan berhasil mengekspor olahan bauksit berupa Smelter Grade Alumina (SGA) selama tahun 2023 dengan total akumulatif nilai ekspor sebesar Rp7,5 triliun. Dalam proses pengolahan, PT Bintan Alumina Indonesia (BAI) selaku pelaku usaha di KEK Galang Batang telah memanfaatkan teknologi mutakhir serta memperhatikan ekologi dan kelestarian lingkungan, sehingga dapat mempertahankan pembangunan hijau dan rendah karbon. Selain itu, KEK Galang Batang juga telah memiliki fasilitas bendungan yang dapat memenuhi kebutuhan air bagi masyarakat setempat.

Dalam kunjungan ke Bintan Industrial Estate, rombongan memperoleh penjelasan sejumlah potensi kawasan yang dapat dikembangkan diantaranya yakni Kawasan Industri Halal dengan luas 100 Ha yang memiliki beberapa keunggulan terutama terkait lokasi kawasan tersebut yang berada di triangle regional (Batam, Singapura, dan Malaysia) serta telah memiliki track record Kawasan Industri Halal sejak tahun 2018. Selain itu, juga dikemukakan potensi pengembangan industri kesehatan, pendidikan, dan Data Center serta industri MRO.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut diantaranya yakni Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto, Tim Pelaksana Dewan Nasional KEK, Dewan Kawasan KEK, Administrator KEK, dan 20 Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP) KEK. (nck)

Batam - BP Batam kembali memfasilitasi pergeseran terhadap delapan Kepala Keluarga (KK) yang terdampak pengembangan Rempang Eco-City ke hunian sementara, Sabtu (7/10/2023).

Jumlah ini pun menambah daftar KK yang sudah menempati hunian sementara menjadi 25 KK.

Progres tersebut tak terlepas dari komitmen BP Batam untuk mempercepat realisasi investasi di Kawasan Rempang.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, melalui Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol, Ariastuty Sirait mengungkapkan bahwa jumlah tersebut kemungkinan besar akan terus bertambah ke depannya.

Bukan tanpa alasan, sebagian besar warga di beberapa titik secara sukarela telah menerima dilakukannya pergeseran.

"Sesuai arahan Kepala BP Batam, kami terus berupaya untuk mempercepat realisasi investasi di Rempang. Kemarin, tim di lapangan membantu pergeseran 8 KK ke hunian sementara," ujar Ariastuty, Minggu (8/10/2023).

Ia menegaskan, BP Batam berkomitmen untuk terus melakukan pendekatan kepada warga yang terdampak pengembangan industri di Rempang. Tentunya dengan mengedepankan komunikasi persuasif selama melakukan sosialisasi dan pendataan.

"Tidak ada paksaan dan intervensi. Pilihan tersebut murni dari hati warga yang mendukung realisasi PSN," pungkasnya.

Sementara, warga asli Desa Pasir Panjang Syum Harimaryatullah atau akrab disapa Nek Syum, menegaskan bahwa dirinya mendukung penuh program pemerintah.

Hal ini pula yang membuat perempuan paruh baya tersebut rela untuk bergeser dari kampung halamannya.

"Saya pindah ke tempat yang baru secara sukarela dan penuh keikhlasan. Saya memikirkan nasib anak-cucu agar lebih sejahtera ke depannya di kampung yang baru nanti," ungkapnya.

Senada dengan Nek Syum, Desi Darmawati berharap program Rempang Eco-City dapat memberikan dampak positif bagi kemajuan ekonomi warga.

"Saya pindah murni keputusan pribadi tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Saya ingin hidup lebih baik sehingga bisa lebih berkembang dan maju," ujarnya. (DN)

Batam - Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) membantah, mobil yang digunakan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Kepala BP Batam Muhammad Rudi dan Gubernur Kepri, Ansar Achmad telah mati pajak.

Hal itu, ditegaskan oleh Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait, Sabtu (7/10/2023).

"Tidak benar jika dikatakan, mobil itu telah mati pajak," tegasnya.

Ariastuty menjelaskan, mobil yang digunakan ke Tanjung Banon itu, merupakan mobil yang disewa langsung oleh protokol Kementerian Investasi. Sehingga, pihaknya langsung mengkonfirmasi kepada Protokol Kementerian Investasi.

Selanjutnya, Protokol Kementerian Investasi menghubungi pihak penyedia mobil sewaan.

"Keterangan dari penyedia mobil, untuk plat nomornya sudah ada. Tapi belum sempat diganti dengan plat nomor yang baru," tuturnya.

Batam - Percepatan investasi Rempang Eco-City menjadi perhatian serius Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI, Bahlil Lahadalia.

Terbaru, Bahlil bersama Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, kembali bersilaturahmi dengan warga Rempang, Jumat (6/10/2023).

Dalam kunjungan kerjanya kali ini, Bahlil serta orang nomor satu di Kota Batam tersebut menyempatkan diri untuk salat ashar berjemaah di Masjid Al-Ikhsan Tanjung Banon sebelum berdialog dengan warga terkait hak-hak masyarakat dalam pengembangan Rempang Eco-City.

Dalam dialog yang berlangsung kurang lebih satu jam tersebut, Bahlil memastikan jika pemerintah melalui BP Batam berkomitmen untuk memperhatikan hak masyarakat yang terdampak program pembangunan tersebut.

Tidak hanya itu, Bahlil juga mengapresiasi upaya BP Batam dalam mengedepankan pendekatan persuasif selama melakukan sosialisasi kepada warga. Sehingga, warga yang bergeser ke hunian sementara terus bertambah.

"Ini sudah menjadi perintah Presiden RI untuk memperhatikan hak-hak masyarakat. Bahkan, data yang saya dapat menunjukkan hampir sebagian besar warga sudah bersedia melakukan pergeseran," ujarnya.

Meski demikian, Bahlil tidak menutup mata terhadap fakta masih adanya sebagian warga yang menolak untuk melakukan pergeseran.

Menurutnya, hal ini wajar adanya. Sehingga, pemerintah memainkan peran penting untuk terus melakukan komunikasi yang baik kepada masyarakat.

"Semua butuh proses waktu. Saya yakin, BP Batam dan kami semua akan selalu berupaya terus untuk bagaimana cara meyakinkan masyarakat," tambahnya.

Tidak hanya salat berjemaah dan berdialog dengan warga di Tanjung Banon, Bahlil dan Muhammad Rudi juga mengunjungi salah satu rumah warga asli Desa Pasir Panjang, Nenek Timah.

Suasana penuh kehangatan pun dapat dirasakan selama keduanya bercengkerama dengan perempuan paruh baya tersebut.

Terakhir, Bahlil juga menyempatkan waktu untuk berkunjung ke salah satu hunian sementara yang telah disiapkan BP Batam tepatnya di Perumahan Bida Asri III.

"Tugas kita adalah meyakinkan warga. Tugas kita adalah bicara baik-baik sama mereka," pungkasnya.

Sementara, Kepala BP Batam, Muhammad Rudi menyambut baik kunjungan Menteri Investasi RI tersebut.

Menurut Rudi, hal ini menjadi bentuk keseriusan pemerintah dalam mengawal percepatan investasi Rempang Eco-City yang masuk dalam daftar Program Strategis Nasional.

"BP Batam juga berkomitmen untuk menyelesaikan investasi Rempang Eco-City. Hal ini sesuai instruksi pemerintah pusat dengan tetap mengedepankan pendekatan persuasif selama sosialisasi," ujar Rudi. (DN)

Batam - Informasi hoaks atau berita bohong kembali disebarkan oleh pihak tak bertanggung jawab, melalui pesan singkat di media sosial WhatsApp.

Dalam pesan hoaks tersebut, disebutkan bahwa warga harus membayar selisih harga rumah kepada BP Batam. Selisih harga itu dibayarkan jika rumah warga yang ditempati saat ini, nilainya lebih rendah dari pada rumah permanen yang diberikan BP Batam, untuk warga yang terdampak pengembangan Rempang Eco City.

Berikut narasi berita bohong dalam pesan di media sosial Whatsapp tersebut :

"Perihal dengan adanya stiker itu. LBH memberitahukan ke warga. Untuk rumah yang sudah di verifikasi yang harganya di bawah 120 jt. Warga harus membayar sisa kekurangan sebagaimana mestinya.
Contoh: kalau ada rumah warga yang harganya 40 juta, warga harus membayar sisanya 80 JT ke BP Batam.
Oleh karena itu, warga menolak untuk relokasi.
"Untuk Status Ambon-ambon atk."
Demikian yang dapat saya informasikan. Terimakasih.????????"

Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait menegaskan, narasi yang tersebar di media sosial WhatsApp itu adalah hoaks.

BP Batam tidak pernah meminta kepada warga untuk membayar apapun. Termasuk selisih nilai rumah yang ditempati saat ini dengan rumah yang disediakan oleh BP Batam.

"Informasi itu saya tegaskan tidak benar. BP Batam, tidak pernah meminta apapun kepada warga," ujar Ariastuty, Jumat (6/10/2023).

Ia menjelaskan, untuk warga yang terdampak pengembangan Rempang Eco City akan diberikan rumah tipe 45 senilai Rp 120 juta, dengan lahan maksimal seluas 500 meter persegi.

Namun, jika masyarakat mempunyai rumah yang nilainya lebih besar atas penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), maka akan diberikan tambahan sesuai dengan selisih nilai rumah.

Sebagai contoh, jika masyarakat mempunyai rumah senilai Rp 500 juta sesuai penilaian dari KJPP, maka BP Batam akan memberikan rumah tipe 45 senilai Rp 120 juta, dan ditambah dengan uang sebesar Rp 380 juta.

"Justru kami akan memberikan hak-hak yang seharusnya diterima oleh masyarakat. Jadi hak-hak masyarakat ini akan sangat diperhatikan oleh BP Batam. Karena itu arahan langsung dari bapak Kepala BP Batam, Muhammad Rudi," katanya.

Untuk itu, ia menghimbau kepada masyarakat untuk mewaspadai keberadaan pesan-pesan hoaks yang akhir-akhir ini sudah sangat mengkhawatirkan.

Sejumlah oknum tak bertanggung jawab dengan sengaja membuat berita bohong yang tujuannya untuk menciptakan suasana tidak kondusif di Kota Batam.

"Kita harus cerdas dan kritis saat menerima informasi, utamanya dari media sosial. Jangan langsung percaya dengan apa yang kita dapatkan. Verifikasi terlebih dahulu," katanya.

Batam - Kepala Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) Muhammad Rudi memastikan kondisi di Kota Batam hingga Rempang dan Galang sangat kondusif. Baik itu aktivitas di dunia industri hingga wisatawan.

"Bahkan akhir bulan September lalu, kita baru saja melaksanakan kegiatan wisata bertaraf internasional, Tour de Batam yang diikuti 718 peserta dari 32 negara," ujar Muhammad Rudi.

Muhammad Rudi melanjutkan, tidak ada kendala apapun dari event pariwisata yang digelar pada 22 sampai 24 September 2023 lalu itu. Seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman dan lancar.

Untuk itu, Muhammad Rudi menghimbau seluruh masyarakat untuk tidak percaya terhadap isu-isu atau hoaks yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

"Tentunya kita berharap, masyarakat lebih jeli melihat video atau berita yang disebarkan dalam media sosial oleh orang-orang yang bersifat provokatif. Masyarakat harus bisa menilai, mana berita yang benar dan mana yang salah," katanya.

Ia menambahkan, BP Batam senantiasa bersinergi dengan seluruh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kota Batam dan FKPD Provinsi Kepri untuk menciptakan situasi di Kota Batam yang aman dan kondusif.

Tidak hanya itu, BP Batam juga menggandeng seluruh pengusaha bidang kepariwisataan yang melekat dari hulu ke hilir aktifitas wisata di Kota Batam.

"Saat ini Kota Batam sudah menjadi tujuan investasi maupun wisatawan lokal dan mancanegara. Mari kita jaga momentum kondusifnya di Kota Batam, Rempang dan Galang, untuk meningkatkan perekonomian kita," imbuhny

Batam - Melalui Permenko Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2023, pemerintah telah menetapkan pengembangan Rempang Eco City masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional tahun 2023.

Proyek pengembangan Rempang Eco City itu, akan berdiri diatas lahan seluas 8.142 hektar, dari 17.600 hektar, luasan lahan di Rempang.

Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait menegaskan, kawasan Rempang dan Galang adalah wilayah kerja dari BP Batam. Sehingga Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Pulau Rempang berada di BP Batam.

Ia melanjutkan, dalam mengoptimalkan Batam menjadi kawasan industri, pemerintah membentuk Otorita Batam. Landasan hukum yang digunakan, adalah Keppres Nomor 41 Tahun 1973.

Dalam peraturan itu, seluruh areal tanah yang terletak di Pulau Batam diserahkan dengan hak pengelolaan kepada Otorita Batam yang kemudian berubah menjadi Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) pada tahun 2007.

19 tahun kemudian, berdasarkan Keppres Nomor 28 Tanggal 19 Juni 1992, Presiden saat itu, Soeharto memutuskan wilayah lingkungan kerja daerah industri Pulau Batam ditambah dengan Pulau Rempang dan Pulau Galang.

Dengan adanya landasan hukum tersebut, BP Batam kemudian membangun 6 jembatan yang menghubungkan Pulau Batam, Pulau Tonton, Pulau Nipah, Pulau Rempang, Pulau Galang, dan Pulau Galang Baru. Pembangunan jembatan dimulai pada tahun 1992 hingga tahun 1998 dengan biaya pembangunan jembatan senilai Rp 400 miliar.

"Jadi berdasarkan Keppres 28 tahun 1992 itu, sudah jelas bahwa wilayah kerja BP Batam tidak hanya di Batam saja, tapi sampai ke wilayah Rempang dan Galang," ujarnya, Rabu (4/10/2023).

Selain Keppres 28 tahun 1992, BP Batam sebagai pengelola wilayah Rempang dan Galang juga diperkuat dengan diterbitkannya PP Nomor 5 tahun 2011, tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Dalam PP Nomor 5 tahun 2011 itu, disebutkan jika Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam meliputi Pulau Batam, Pulau Tonton, Pulau Setokok, Pulau Nipah, Pulau Rempang, Pulau Galang, Pulau Galang Baru, Pulau Janda Berhias dan gugusannya.

Masih dalam PP Nomor 5 tahun 2011, juga disebutkan bahwa pengelolaan, pengembangan dan pembangunan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dilaksanakan oleh BP Batam.

Atas dasar Keppres 28 tahun 1992 dan PP Nomor 5 tahun 2011 tersebut, sudah jelas BP Batam diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengelola kawasan Rempang dan Galang.

Jika lahan Rempang dan Galang diberikan kepada investor, maka harus diterbitkan sertifikat HPL oleh Kementrian ATR/BPN kepada BP Batam sebagai dasar penerbitan PL dari BP Batam kepada investor.

"Jika investor yang mau masuk ke Rempang atau Galang, harus mengajukan ke BP Batam karena investor mendapatkan pengalokasian diatas lahan HPL BP Batam. Untuk prosesnya sama seperti mengajukan alokasi lahan di Batam," jelas Ariastuty.

Ariastuty menambahkan, saat ini lahan yang dialokasikan ada masyarakatnya. Sehingga masyarakat yang terdampak dari Rempang Eco City akan diberikan kompensasi yang menguntungkan untuk bergeser dari tempat asalnya ke tempat baru yang lebih tertata rapi.

Pergeseran ini, demi kemajuan dan kesejahteraan yang lebih baik dimasa yang akan datang, sejalan dengan suksesnya kegiatan investasi di kawasan Rempang Eco City.

Kompensasi yang diberikan itu berupa hunian baru tipe 45 senilai Rp 120 juta, dengan luas tanah maksimal 500 m2. Setiap satu rumah yang terdampak, akan diganti dengan satu unit hunian baru. Hunian baru itu akan berada di kawasan Tanjung Banon atau Dapur 3 Sijantung. Tergantung, pilihan dari warga nantinya.

Nantinya di tempat yang baru, akan dibangun fasilitas pendidikan, tempat ibadah, area dermaga pelabuhan ikan, fasilitas olahraga hingga pasar.

Sejalan dengan pengembangannya, Rempang Eco City, di area relokasi ini juga terdapat ruang hijau dan biru. Seperti hutan mangrove, area penghijauan dan pantai.

Begitu juga dengan kantor pemerintahan seperti Kantor Kecamatan, Kantor Kelurahan, Polsek, Pemadam Kebakaran hingga Koramil yang berada di satu lokasi.

Hunian baru itu, akan ditargetkan selesai pada 2024 mendatang. Untuk sementara, masyarakat Rempang Galang akan mendapatkan hunian sementara secara gratis. Tidak hanya itu, biaya hidup masyarakat selama dihunian sementara juga akan ditanggung setiap bulannya.

Adapun biaya hidup selama masa relokasi sementara itu sebesar Rp 1.200.000 per orang dalam satu KK. Biaya hidup tersebut termasuk biaya air, listrik, dan kebutuhan lainnya. Jika dalam satu KK terdapat 5 orang anggota keluarga, maka keluarga tersebut akan mendapatkan biaya hidup sebesar Rp 6.000.000 setiap bulannya.

Sementara, untuk masyarakat yang memilih untuk tinggal di tempat saudara atau diluar dari hunian sementara yang telah disediakan oleh BP Batam, akan diberikan biaya sewa sebesar Rp 1.200.000 juta per bulan.

Biaya hidup hingga biaya sewa hunian itu akan diberikan sampai warga benar-benar telah menempati hunian baru.

"Jadi untuk saat ini sudah terdapat lebih dari 341 warga Rempang sudah setuju untuk digeser, dan sekitar 20 warga sudah pindah ke hunian sementara. Sementara sisanya akan segera pindah sejalan dengan lengkapnya persyaratan administrasi," imbuhnya.

Batam - BP Batam kembali memfasilitasi pemindahan enam Kepala Keluarga (KK) asal Desa Pasir Panjang, Kelurahan Rempang Cate, ke hunian sementaea, Selasa (3/10/2023).

Jumlah ini pun menambah daftar warga yang telah menempati hunian sementara menjadi 16 KK.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, melalui Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol, Ariastuty Sirait mengatakan jika pemindahan tersebut tak terlepas dari komitmen BP Batam untuk mendukung percepatan investasi Rempang Eco-City.

"Sejauh ini progresnya berjalan dengan baik dan maksimal. Seusai arahan Kepala BP Batam, kami memastikan jika pendataan terhadap warga yang terdampak pengembangan kawasan juga berlangsung dengan pendekatan persuasif. Tanpa adanya paksaan ataupun intervensi," ujar Ariastuty.

Tidak hanya itu, lanjut Ariastuty, jumlah warga yang akan menempati hunian sementara akan kembali bertambah pada Rabu (4/10/2023).

Hal ini menyusul kesediaan satu KK asal Desa Pasir Panjang lainnya untuk pindah ke hunian sementara.

"Laporan tim di lapangan, hari ini akan ada yang pindah lagi. Tim dari BP Batam dengan dibantu personel keamanan gabungan pun telah bersiap di lokasi untuk memfasilitasi kepindahan tersebut," tambahnya.

Untuk diketahui, total warga yang telah mendaftar hingga tanggal 3 Oktober 2023 berjumlah 341 KK.

Sedangkan yang telah berkonsultasi dengan tim di Posko Tim Rempang Eco-City terkait hak-hak masyarakat sebanyak 498 KK.

Total warga yang mendaftar dan berkonsultasi pun juga terus bertambah dari hari ke hari.

Progres tersebut tentu tak terlepas dari komitmen BP Batam yang mengedepankan pendekatan humanis dan komunikasi persuasif selama melakukan sosialisasi ke warga Rempang.

"Kami terus berupaya untuk mempercepat realisasi investasi ini sesuai arahan pemerintah pusat," kata Ariastuty.

Sementara, Lely, salah satu KK asal Desa Pasir Panjang yang sudah pindah ke hunian sementara menegaskan bahwa pemindahan terhadap keluarganya merupakan pilihan yang berasal dari hati nurani. Tanpa ada campur tangan pihak lain.

"Saya daftar dan pindah atas kemauan saya sendiri dan tak ada dipaksa oleh siapapun. Ini murni dari hati nurani saya sendiri. Untuk saudara saya yang masih tinggal, mudah-mudahan dapat terbuka pemikirannya untuk mendukung program pemerintah," tegasnya.

Senada dengan Lely, Sariman juga mengungkapkan bahwa keputusannya untuk mendukung program Rempang Eco-City merupakan pilihan yang datang tanpa intervensi pihak manapun.

"Saya siap pindah meninggalkan rumah saya tanpa ada paksaan. Atas nama pribadi, saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat dan BP Batam yang telah membantu proses pemindahan kami," ujarnya. (DN)

Batam - Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Muhammad Rudi menjalin silaturahmi bersama masyarakat di Sembulang Tanjung, Kelurahan Sembulang, Selasa, (3/10/2023).

Muhammad Rudi hadir bersama Forkopimda Kota Batam beserta jajaran di BP Batam dan Pemko Batam.

Rudi sebagai orang nomor satu di Batam itu mengaku senang dapat menyapa dan mendengar langsung curahan hati masyarakatnya.

"Saya hadir untuk mengetahui langsung apa yang menjadi aspirasi, kita harus yakin bahwa pemerintah akan bersama masyarakat," kata Rudi

Kehadirannya juga sekaligus memberikan pemahaman atas isu miring yang beredar di publik terkait pengembangan Rempang Eco-City. Sehingga, ikhtiar pemerintah untuk membangun daerah dapat berjalan baik dan bermuara kepada ekonomi masyarakat.

"Saya ingin berbuat sebaik mungkin untuk Bapak Ibu semua, mudah-mudahahan pertemuan ini akan membawa satu perkembangan yang lebih baik kedepan," pungkasnya.

Merespon kehadiran langsung pemimpin di tengah polemik, Rois, seorang warga Sembulang Tanjung pun mengaku haru atas kepedulian pemerintah.

"Semoga kehadiran Bapak Ibu, pimpinan di Kota ini bisa menjadi penyejuk dan penenang bagi kami dan bisa memberikan solusi terbaik," harapnya.

Page 13 of 34

Tentang Kami