Live Streaming
Page 4 of 27

Batam – Dalam rangka menghadapi perayaan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020, Polda Kepri menggelar Rapat koordinasi lintas sektoral pada Jumat (13/12). Yang dihadiri oleh Kapolda Kepri Irjen Pol Andap Budhi Revianto, S.IK, Danrem 033/WP, Asisten II Pemprov Kepri, Wadanlantamal IV Tanjungpinang, Wakapolda Kepri, Pejabat Utama Polda Kepri, Kepala Jasa Raharja, Dir Pengamanan BP Batam, dan Stakeholder terkait.

Melalui Video Conference Rakor lintas sektoral tingkat pusat di Jakarta dipimpin oleh Menkopolhukam RI Prof Machfud MD beserta Kapolri, Panglima TNI dan Menteri Perhubungan RI serta Kementerian dan stakeholder terkait membahas tentang Agenda Bidang Operasional dan kesiapan menghadapi Pengamanan Nataru (Natal dan Tahun Baru) dan diikuti oleh Forkopimda seluruh Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut Menkopolhukam menyampaikan pembahasan tentang ancaman dan kerawanan menjelang Natal dan Tahun Baru, perlu dilakukan kerjasama semua pihak guna mewujudkan Sinergitas dalam pelaksanaan tugas bersama. Situasi yang aman dan kondusif perlu diwujudkan bersama dan perlu diatensi kerawanan yang timbul seperti ancaman Terorisme, kelancaran arus mudik, dan pengamanan tempat ibadah.

Berikutnya Kapolri Jenderal Polisi Drs. Idham Azis, M.Si mengatakan dalam menghadapi agenda kedepan agar seluruh stakeholder terkait dapat menyamakan persepsi dalam menjalankan tugas Pengamanan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020. Untuk satuan Polri di seluruh Indonesia akan menggelar Operasi Terpusat selama 10 hari dimulai dari tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 1 Januari 2020.

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, SIP menyampaikan dalam pengamanan Natal dan Tahun Baru bisa diambil rujukan pada pengalaman tahun sebelumnya, momen terpenting dalam pengamanan tersebut adalah pergerakan massa dan pergerakan arus lalu lintas.

Selesai Pelaksanaan Video Conference Kapolda Kepri Irjen Pol Andap Budhi Revianto, S.IK menyampaikan, "Untuk kesiapan Operasi Lilin 2019 di Provinsi Kepri, mari satukan hati dan pikiran serta teguhkan komitmen, sehingga satu persepsi dan satu langkah untuk memberikan pengabdian terbaik dalam rangka memberikan Perlindungan, Pengayoman dan Pelayanan kepada masyarakat".

Kapolda juga mengingatkan kepada seluruh personel, agar laksanakan Operasi sampai dengan pengakhiran Operasi dengan baik, sebagai tolak ukuran keberhasilan operasi adalah tidak ada anggota Pengamanan dan masyarakat jadi korban kejahatan maupun kecelakaan lalu lintas dan juga bencana, masyarakat bebas tanpa rasa takut melaksanakan ibadah, berekreasi dan beraktifitas, selalu siap antisipasi dan cepat merespon apabila terjadi kejadian kontijensi tutup Kapolda Kepri.

Kabid Humas Polda Kepri, Kbp Drs S.Erlangga menyampaikan dari hasil Video Conference Rakor lintas sektoral, sebagai tindak lanjut Polda Kepri dan jajaran akan menggelar Operasi Lilin Seligi 2019, dengan pelibatan kekuatan sebanyak 1.956 Personel, yang terdiri dari Polri 1.234 Personel, TNI 153 Personel, Instansi terkait 569 Personel. Dalam Operasi Lilin Seligi 2019 terdapat 1.905 Objek Pengamanan antara lain Gereja, ATM, Hotel, Bank, Lokasi Wisata, Money Changer, Objek Wisata pergantian tahun, Pasar, Mall, Bandara, Terminal dan Pelabuhan. Polda Kepri dan jajaran juga menggelar 55 Pos Pengamanan, Pos Pelayanan dan Pos Terpadu dalam Pengamanan Natal dan Tahun Baru.

BP Batam mengadakan workshop menulis yang diikuti sebanyak 20 pegawai dari seluruh unit kerja BP Batam, pada Kamis (12/12/19) di Marketing Centre, BP Batam.

Workshop tersebut dibuka oleh Kasubdit Humas BP Batam dengan narasumber CeO PR Indonesia Asmono Wikan.

Dalam sambutannya Kasubdit Humas Yudi Hari Purdaya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas SDM Kehumasan BP Batam yang lebih profesional, khususnya dalam penulisan atau menuangkan gagasan dalam sebuah tulisan. Workshop ini juga merupakan rangkaian dari kegiatan FGD Pengembangan Website BP Batam yang dilaksanakan pada Rabu kemarin (11/12/19).

"Ini juga merupakan salah satu program BP Batam dalam meningkatkan kapasitas SDM Kehumasan BP Batam agar lebih baik,” kata Yudi.

"Selain itu, kita juga sedang mengembangkan website dan medsos kita, sehingga program dari setiap unit kerja BP Batam dapat diinformasikan dan dipahami oleh seluruh masyarakat," kata Yudi lagi.

Asmono Wikan sangat mengapresiasi kepada BP Batam, khususnya Direktorat Promosi dan Humas yang telah menyelenggarakan kegiatan workshop penulisan ini dan mengundang PR Indonesia sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut.

Menurut Asmono Wikan, bimtek penulisan ini sangat baik dan penting bagi para peserta, khususnya PIC SDM Kehumasan BP Batam.

Para peserta dapat belajar cara menuangkan gagasan ke dalam karya tulis, termasuk menulis mengenai berbagai program kerja BP Batam yang dapat dibaca dan dipahami oleh masyarakat luas.

“Mengingat lembaga sebesar dan seprofesional BP Batam sudah seharusnya produk kehumasannya dapat dipublikasikan dengan baik kepada masyarakat,” kata Asmono Wikan.

Asmono menyampaikan kepada para peserta bimtek bahwa kita harus belajar dan terus mencoba sehingga hasil penulisan tersebut akan dapat dibaca dan dicerna dengan baik oleh si pembaca.

"Prinsip menulis itu seperti orang belajar bersepeda ataupun berenang. Kita tidak akan pernah tahu sebelum kita mencoba dan belajar. Menulis juga seperti itu. Kita harus terus mencoba dan belajar supaya hasil yang kita tulis dapat dibaca dan dinikmati oleh para pembaca,” jelas Asmono dalam pemaparannya.

Para peserta yang mengikuti kegiatan bimtek kali ini sangat antusias dan mencoba memahami apa yang disampaikan oleh narasumber.

Dalam kegiatan bimtek kali ini, selain materi teori juga dilakukan praktek penulisan secara langsung dengan obyek yang berada di lingkungan sekitar Kantor BP Batam. Dengan praktek langsung ke lapangan diharapkan dapat memberikan inspirasi dan ide, serta kreatifitas bagi para peserta dalam membuat karya tulis yang baik dan efektif. (ia)

 

Pemerintah terus melakukan langkah progresif menuju Indonesia maju di tahun 2045. Langkah-langkah ini memunculkan kepercayaan diri Indonesia di tengah tantangan ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global.

Misalnya pada pemanfaatan kelapa sawit. Sejak Pemerintah mengumumkan kebijakan mandatori B30 di awal periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo, harga komoditas sawit pun bergerak naik, semula USD 570 menjadi USD 700.

“Tentu ini menumbuhkan kepercayaan diri, walaupun Eropa menggugat ke World Trade Organization (WTO), tapi ekspor kita bisa di kompensasi dengan pasar dalam negeri. Bahkan, dalam kesempatan pertemuan Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) beberapa waktu lalu, Indonesia dilihat (oleh negara anggota lain) sebagai pionir kemajuan,” tutur Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hartarto dalam pidato kuncinya pada acara Investor Awards: Tokoh Finansial Indonesia 2019, di Jakarta (12/12).

Airlangga mengakui saat ini Indonesia menerima tekanan dari dunia Internasional, karena negara-negara lain tidak senang dengan kebijakan hilirisasi Indonesia. “Oleh karena itu, sekarang kita sudah mulai digugat lagi di WTO, terutama nikel, karena kita dianggap membuat kebijakan yang tidak ramah bagi negara lain,” imbuhnya.

Hal yang biasa bagi Airlangga, jika suatu negara meningkatkan daya saing dan keunggulan, maka akan ada negara lain yang merasa tersaingi. Presiden Jokowi pun telah mewanti-wanti terkait dengan tekanan dari dunia Internasional tersebut. “Arahan dari Pak Presiden, kita lawan saja, kita tarung. Tapi, kalau kita tarung kita harus menang. Termasuk dengan legal dan hal lain juga harus kita perkuat,” tuturnya.

Selain itu, meskipun perang dagang AS dan China tak kunjung pulih, Airlangga justru tetap optimistis. Apalagi, kini Indonesia mampu mengekspor 300.000 kendaraan senilai USD 8 miliar. “Untuk tahun 2024 kami menargetkan 1 juta kendaraan diekspor dengan total nilai USD 20 miliar,” ujar Airlangga.

Sementara dari sisi hukum, penguatan perekonomian nasional dilakukan dengan mengajukan 2 (dua) Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yakni RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan RUU Omnibus Law Perpajakan. Keduanya bertujuan memperbaiki ekosistem investasi dan daya saing.

Di bidang penanaman modal, Pemerintah pun sedang menyiapkan kebijakan baru. "Diharapkan di bulan Januari nanti, Daftar Positif (Investasi) bisa diluncurkan. Kebijakan yang lain kita akan buat di bulan Januari, ini sesuai priority list,” ujar Menko Airlangga.

Priority list yang dimaksud adalah sektor dan area kebijakan yang diberi prioritas oleh Pemerintah. Sektor ini antara lain  impor, orientasi ekspor, dan pariwisata. “Sedangkan white list artinya ada dalam perencanaan, tetapi tanpa fasilitas standar yang diberikan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM),” imbuhnya. (Nck)

Jakarta, 12 Desember 2019. Pemerintah akan segera mengajukan 2 (dua) Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yakni RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan RUU Omnibus Law Perpajakan. Kedua RUU Omnibus Law ini disiapkan guna memperkuat perekonomian nasional melalui perbaikan ekosistem investasi dan daya saing Indonesia, khususnya dalam menghadapi ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global.

"Ini adalah hasil evaluasi untuk meningkatkan iklim investasi dan daya saing kita, sesuai arahan Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Kamis (12/12) usai memimpin Rapat Koordinasi tentang Omnibus Law di kantornya.

Airlangga menuturkan, substansi Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja mencakup 11 klaster, yaitu: 1) Penyederhanaan Perizinan, 2) Persyaratan Investasi, 3) Ketenagakerjaan, 4) Kemudahan, Pemberdayaan, dan Perlindungan UMK-M, 5) Kemudahan Berusaha, 6) Dukungan Riset dan Inovasi, 7) Administrasi Pemerintahan, 8) Pengenaan Sanksi, 9) Pengadaan Lahan, 10) Investasi dan Proyek Pemerintah, dan 11) Kawasan Ekonomi.

"Kami telah membahas substansi 11 klaster tersebut secara intensif dengan 31 Kementerian/Lembaga (K/L) terkait," sambungnya.

Berdasarkan pembahasan, lanjut Airlangga, hingga saat ini telah teridentifikasi sebanyak 82 UU dan 1.194 pasal yang akan diselaraskan melalui Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Ia pun menerangkan bahwa satu UU bisa masuk dalam beberapa klaster, sehingga jumlah UU bukan penjumlahan total dari seluruh klaster. Artinya, apabila satu UU terkait dengan tiga klaster, maka dihitung sebagai satu UU.

Sementara itu Omnibus Law Perpajakan yang telah disiapkan Kementerian Keuangan mencakup 6 pilar, yaitu: 1) Pendanaan Investasi, 2) Sistem Teritori, 3) Subjek Pajak Orang Pribadi, 4) Kepatuhan Wajib Pajak, 5) Keadilan Iklim Berusaha, dan 6) Fasilitas.

"Substansi kedua Omnibus Law tersebut kami selaraskan. Substansi yang terkait dengan aspek Perpajakan dan Kebijakan Fiskal, yang menyangkut substansi di Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, dimasukkan ke dalam Omnibus Law Perpajakan," jelas Airlangga Hartarto.

Menko Airlangga siap menyampaikan laporan hasil pembahasan Omnibus Law kepada Presiden RI, termasuk penyelesaian Naskah Akademik dan draft RUU Omnibus Law, untuk kemudian diserahkan ke DPR RI. "Kemudian paralel dengan pembahasan bersama DPR RI nanti, kita juga akan mulai menyiapkan regulasi turunannya," imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM bersama dengan Badan Legislasi DPR RI pada tanggal 5 Desember 2019 lalu telah menetapkan kedua RUU Omnibus Law ini masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Super Prioritas Tahun 2020.

Pemerintah pun turut mengapresiasi keterlibatan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia dalam proses penyusunan dan konsultasi publik Omnibus Law. Telah dibentuk Satuan Tugas Bersama (Task Force) yang dipimpin oleh Ketua Umum KADIN, dengan anggota berasal dari unsur K/L, Pemda, Akademisi, serta dari KADIN sendiri.

"Pemerintah melibatkan KADIN dalam pembahasan Omnibus Law untuk mendapatkan masukan dan usulan agar substansi Omnibus Law selaras dengan kebutuhan pelaku usaha," tuturnya.

Selain itu Airlangga kembali menegaskan, hambatan utama dalam peningkatan investasi dan daya saing adalah terlalu banyaknya regulasi, baik pada tingkat pusat dan daerah (hiper regulasi) yang mengatur sektor atau bidang usaha. Regulasi tersebut menyebabkan terjadinya disharmoni dan tumpang tindih di tataran operasional di berbagai sektor.

Maka itu diperlukan penerapan metode Omnibus Law, yakni pembentukan 1 (satu) UU yang mengubah berbagai ketentuan yang diatur dalam berbagai UU lainnya. Dengan demikian, berbagai hambatan dapat diselesaikan dalam satu UU.

"Karena apabila deregulasi dilakukan secara biasa (business as usual) yaitu dengan mengubah satu persatu UU, sulit untuk menyelesaikan berbagai hambatan investasi yang ada dan membuka ruang untuk investasi baru yang lebih luas," papar Menko Perekonomian.

Senada dengan hal tersebut, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono menambahkan, setidaknya ada 3 (tiga) manfaat dari penerapan Omnibus Law. Pertama, menghilangkan tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan. Kedua, efisiensi proses perubahan/pencabutan peraturan perundang-undangan. Ketiga, menghilangkan ego sektoral yang terkandung dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

"Sebenarnya sudah banyak negara yang telah menerapkan Omnibus Law, antara lain Amerika Serikat, Australia, dan Vietnam," tambah Susiwijono.

Indonesia sebenarnya sudah pernah menerapkan Omnibus Law, contoh UU Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi untuk Kepentingan Perpajakan, yang menghapus dan menyatakan tidak berlaku terhadap ketentuan kerahasian perbankan, asuransi, dan pasar modal terkait akses perpajakan yang sebelumnya diatur dalam UU Perbankan, UU Perbankan Syariah, UU Asuransi, dan UU Perdagangan Berjangka Komoditi. (Nck)

Rama Sinta....
Sudah mau akhir tahun neh, mau liburan kemana?
Pasti lebih enak kalo liburanya pake mobil sendiri, nah sebelum susun rencana liburan,
Kita ke KFC dulu yukk..


Karena masih ada program KFC GEBYAR ORIGINAL
Anda berkesempatan memenangkan 10 All New Nissan Livina, 90 Motor Honda Genio, 200 HP Samsung, serta ribuan hadiah menarik lainnya.
Tapi Program undian ditutup tanggal 31 Desember 2019

Jadii buruan dapetin kupon undiannya. Caranya sangat mudah,
Beli menu special:
o KOMBO GEBYAR-1 dengan MINI CHIZZA yang lezat banget, atau..
o KOMBO GEBYAR-2 dengan ayam bucket untuk makan rame-rame, atau..
o KOMBO SUPERSTAR bagi anda pencinta musik Indonesia, atau..
o Dengan beli menu lainnya minimal Rp. 70.000 setelah pajak

Yuk buruan beli menu spesial undian KFC GEBYAR ORIGINAL sebelum periode undian habis!!
Syarat dan ketentuan berlaku…
Info lebih lanjut cek Info lanjut klik www.kfcku.com <http://www.kfcku.com>
KFC 40 Tahun Tetap Original,  KFC Jagonya Ayam.

Jakarta (28/11/2019) TASPEN memberikan layanan proaktif kepada Menteri Komunikasi dan Informatika Kabinet Kerja Rudiantara yaitu berupa penyerahan manfaat Tabungan Hari Tua (THT) yang diserahkan langsung oleh Direktur Operasional TASPEN Ermanza. Penyerahan ini dilakukan pada acara Pelepasan Purnabhakti 2019 Kementerian Komunikasi dan Informatika bertempat di Ruang Serbaguna Kominfo, Jakarta.

Manfaat THT yang diterima adalah sebesar Rp. 15.246.000 pensiun bulanan sebesar Rp 3.404.800. Dalam kesempatan tersebut, Rudiantara menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada TASPEN karena memberikan layanan yang luar biasa dan proaktif sehingga peserta TASPEN tidak perlu repot dalam pengurusan klaim TASPEN.

TASPEN sebagai BUMN yang mengelola program jaminan sosial bagi ASN dan Pejabat Negara terus berkomitmen kepada pesertanya untuk terus memberikan layanan terbaiknya dengan 4 Program perlindungan yang terdiri dari program Tabungan Hari Tua (THT), Pensiun, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. TASPEN juga memberikan perlindungan kepada pegawai Non ASN dan Non PPPK yang bertugas pada Instansi Pemerintah sesuai UU ASN No 5 Tahun 2014 dan PP No 49 Tahun 2018.

TASPEN akan selalu memberikan layanan dan inovasi terbaiknya bagi Peserta baik itu ASN, Pejabat Negara dan Non ASN di seluruh Indonesia dimana beberapa Inovasi terbaru TASPEN diantaranya adalah Aplikasi TASPEN Mobile 2.0, Aplikasi Otentikasi Digital, dan Program Wirausaha Pintar juga telah mendapatkan penghargaan dalam TOP 40 Inovasi Layanan Publik Kementerian PAN RB. (Nck)

Dalam rangka upaya menguji implementasi dokumen airport emergency plan serta memantapkan dan meningkatkan sistem keselamatan penerbangan dalam melakukan penanggulangan keadaan darurat (PKD), Badan Usaha Bandar Udara Hang Nadim Batam menyelenggarakan latihan PKD Hang Nadim Jaya 2019 pada Kamis (28/11) bertempat di Lapangan PKP-PK Bandara Hang Nadim.

Dalam melakukan pendaratan dan lepas landas pesawat mengambil resiko sangat tinggi menimbulkan kecelakaan yang berdampak situasi disebut keadaan darurat sehingga membutuhkan jaminan untuk mengantisipasi keadaan darurat tersebut. Latihan PKD di Bandar Udara merupakan salah satu upaya memberi jaminan keselamatan terhadap operasional pesawat terbang di bandara.

Kegiatan Pelatihan PKD dilakukan guna menguji kesiapan personil, fasilitas, prosedur, serta kordinasi fungsi komunikasi dan komando masing-masing institusi dalam mengambil langkah dan tindakan serta meminimalkan jumlah korban maupun kerugian apabila terjadi kecelakaan di lingkungan bandar udara dengan mengerahkan segala potensi yang ada dalam memberikan pelayanan pertolongan maupun penyelamatan serta cepat dan tepat.

Latihan atau simulasi yang diselenggarakan tersebut, dirancang mendekati keadaan yang sebenarnya (riil) dan secara langsung dipimpin oleh Direktur BUBU Hang Nadim Batam Suwarso selaku Ketua Komite PKD Hang Nadim Jaya Tahun 2019.

Pada laporannya, Direktur BUBU Hang Nadim Batam Suwarso selaku Ketua Komite PKD Hang Nadim Jaya Tahun 2019 melaporkan bahwa latihan PKD ini bersifat skala besar yang melibatkan bebagai pihak baik internal maupun eksternal. Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan PKD ini diantaranya kelompok keamanan 125 personil, kelompok medis 44 personil, kelompok pertolongan 164 personil, Airnav Indonesia 20 personil, relawan 160 personil, undangan 200 personil, karyawan BUBU Hang Nadim 200 personil.

Ia menambahkan, “Dengan kegiatan ini, bandara ingin menunjukkan komitmennya dalam pemenuhan standar aspek penting dalam penerapan 3S + 1C (Safety, Security, Services, dan Compliance) pada para pengguna jasa kebandar udaraan melalui kolaborasi yang intensif antara peserta latihan baik internal dan eksternal dalam pelaksanaan PKD”.

Dalam sambutannya, Wakil Kepala BP Batam Purwiyanto mengungkapkan bahwa, “BP Batam sebagai pengelola Banda Udara Hang Nadim mendukung sepenuhnya serta mendorong upaya-upaya BUBU Hang Nadim dalam menjamin keselamatan penerbangan di bandar udara kita ini.”

“Marilah kita laksanakan latihan hari ini dengan sungguh-sungguh sebagai salah satu bukti bakti kita buat bangsa dan negara yang kita cintai ini. Majulah Indonesia! Majulah Batam! Majulah BP Batam! Majulah Bandara Hang Nadim BP Batam!”, tutup Wakil Kepala BP Batam.

Usai laksanakan Apel pagi, kegiatan dilanjutkan dengan pelaksanaan PKD Hang Nadim Jaya Tahun 2019. Diketahui bahwa dalam kegiatan PKD Hang Nadim Jaya Tahun 2019 ada beberapa tim penilai dari Kementerian Perhubungan dan juga KNKT yang akan dievaluasi pada hari Jumat, 29 November 2019.

Suasana simulasi pun dirancang sedemikian rupa seperti kondisi nyata, sehingga pada skenario latihan tahun ini, BUBU Hang Nadim Batam menutup operasi penerbangan bandar udara mulai dari jam 10.00 WIB hingga 12.00 WIB dengan segala sesuatunya yang sudah diperhitungkan dengan kordinasi bersama Airnav baik persiapan sampai dengan selesai.

Simulasi penanganan kecelakaan pesawat yang diskenariokan pada pukul 08.55 WIB pesawat Rajawali Air (maskapai fiktif) dengan nomor penerbangan RJ 1411 tipe pesawat Airbus 320 rute Batam – Pekan Baru mengalami trouble landing gear unlock sebelah kanan beberapa saat setelah take off dan pilot meminta kembali ke bandara asal Return to Bus (RTB) untuk melakukan fly pass di atas run way. Setelah ATC memastikan landing gear tidak masuk, pilot meminta untuk dumping fuel selama 45 menit. Hingga tepat pukul 09.45 WIB pada saat touch down landing gear sebelah kanan patah, pesawat swing ke kanan keluar landasan serta engine pesawat terlepas dan terbakar.

Akibat kejadian tersebut dilaporkan 104 orang selamat, 40 orang luka ringan, 8 luka sedang, 5 luka berat dan 3 orang meninggal dunia. Terlihat seluruh korban ditangani sesuai dengan prosedur penanganan korban saat kejadian darurat.

Turut Hadir menyaksikan jalannya kegiatan simulasi PKD Hang Nadim Jaya Tahun 2019 Direktur Keamanan Penerbangan Dadun Kohar, Wakil Ketua KNKT Haryo Satmiko, GM Airnav Batam Mi'wan Muhammad Bunay, Kepala Dinas Operasi Lanud Hang Nadim Batam Wardoyo, Ketua Jurusan Kespen STPI Curug Wahyu Kurniawan, Kepala Poltekbang Palembang Asep Muhammad Sholeh, Kapolsek Bandara Hang Nadim Nidya Astuty. (cm)

 

Sumber : Humas BP Batam

Jakarta, 28 November 2019. Pemerintah terus berupaya menguatkan pondasi ekonomi Indonesia sembari mengantisipasi peluang dan tantangan dalam menghadapi era digitalisasi. Beberapa langkah baik jangka pendek, menengah, hingga panjang pun disiapkan.

Presiden RI Joko Widodo dalam sambutannya pada acara 10th Kompas 100 CEO Forum, di Jakarta (28/11), memaparkan lima pokok yang akan dikerjakan dalam 5 tahun ke depan, antara lain pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga hadir dalam acara ini sebagai pembicara menyampaikan, pihaknya telah menyiapkan program jangka pendek. “Di Kemenko Perekonomian, kami punya program prioritas yang kita sebut Quick Wins,” tutur Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Menko Airlangga menjelaskan, ada 18 Program Prioritas (Quick Wins), antara lain:

1. Perubahan Kebijakan KUR;

2. Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Transaksi Daerah;

3. Pengembangan Holtikultura Berorientasi Ekspor;

4. Kemitraan Pertanian Berbasis Teknologi;

5. Pengembangan Asuransi Pertanian;

6. Sinergi BUMN dalam Pelaksanaan Mandatori B30;

7. Restrukturasi TPI/TPPI untuk Pengembangan Usaha Petrokimia;

8. Percepatan Pengembangan Usaha Gasifikasi Batubara;

9. Pengembangan Usaha dan Riset Green Energi serta Katalis;

10. Penerapan Kartu Prakerja;

11. Perbaikan Ekosistem Ketenagakerjaan;

12. Sertifikasi Halal untuk UMK;

13. Pengembangan Litbang Industri Farmasi;

14. Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja;

15. Pengembangan Kawasan Batam, Bintan, Karimun, dan Tanjung Pinang;

16. Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah;

17. Percepatan Penyelesaian dan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR);

18. Percepatan Penyelesaian Perundingan Perdagangan.

Airlangga pun menyinggung soal RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. RUU ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem investasi serta kemudahan dan perlindungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan 11 klaster yang akan diselesaikan. Sementara mengenai digitalisasi, Airlangga menuturkan bahwa ekonomi digital menjadi kunci peradaban revolusi industri 4.0 yang akan mendisrupsi banyak aktivitas ekonomi dalam proses bisnis industri.

“Industri digital harus mampu mendorong UMKM seperti Gojek dan Bukalapak misalnya, sudah bisa berkontribusi mendorong industri UMKM,” terang Airlangga. Indonesia pun sudah mempunyai konsep Making Indonesia 4.0 dengan 5 sektor utama antara lain makanan dan minuman, tekstil dan busana, otomotif, kimia, dan elektronik. Turut hadir dalam acara ini Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Founder dan CEO Tokopedia William Tanuwijaya, serta Direktur Utama PT Telekomunikasi Indonesia Ririek Adriansyah. (Nck)

BATAM – PT. Adhya Tirta Batam (ATB) kembali mengukir prestasi prestisius. Untuk kedua kalinya, perusahaan air bersih dari Batam ini meraih penghargaan SNI Platinum Award. Penghargaan ini semakin mengokohkan posisi ATB sebagai perusahaan air bersih terbaik di Indonesia. “Ini adalah hadiah untuk Batam. Kami memberikan yang terbaik, dan mendedikasikannya kepada para pelanggan setia kami,” ujar Presiden Direktur ATB Benny Andrianto Antonius usai menerima penghargaan.

Penghargaan ini diberikan langsung oleh Menteri Menteri Riset Dan Teknologi /Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, di Balai Kartini Jakarta, Rabu (20/11) malam. Ada tiga perusahaan yang menerima penghargaan tertinggi dari Badan Standarisasi Nasional (BSN) ini. Uniknya, ATB adalah satu-satunya perusahaan lokal yang berhasil mendapat apresiasi tertinggi dari negara tersebut. Seperti diketahui, SNI Award merupakan penghargaan tertinggi dari pemerintah Republik Indonesia kepada organisasi yang dinilai telah menjalankan sistem manajemen operasional yang baik dan telah menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara konsisten. Secara keseluruhan ada 188 perusahaan dan organisasi yang masuk daftar awal penghargaan SNI Award tahun 2019. Namun, hanya 146 perusahaan dan organisasi yang lolos ferivikasi. Selanjutnya, 93 perusahaan dinyatakan lolos site evaluation.

Dari 93 perusahaan, hanya 69 organisasi dan perusahaan yang mendapat penghargaan dan hanya 3 penerima SNI Award peringkat Platinum. Diantaranya ATB, Pertamina Lubricant dan Petrokimia Gresik. Prestasi ini cukup membanggakan untuk Batam. Karena ATB sebagai perusahaan yang mengelola air bersih di Batam mampu berdiri sama tinggi dengan BUMN raksasa dan perusahaan multinasional lainnya.

“Kita harus mampu menjaga kredibilitas penghargaan ini. SNI Award harus memberikan nilai tambah dan berdampak positif bagi penerimanya. Sehingga Penerima SNI Award menjadi perusahaan atau organisasi yang unggul di level nasional maupun internasional,” Ujar Bambang Brodjonegoro. Keberhasilan ATB meraih apresiasi tertinggi ini tak lepas dari dukungan Pemerintah Kota Batam dan BP Batam. ATB bersinergi dengan BP Batam dan Pemko Batam untuk terus menerus meningkatkan kulitas pelayanan air bersih di Batam.

“Penghargaan ini bisa diraih atas kerja keras bersama. Tidak hanya oleh ATB, tapi juga Pemerintah Kota Batam dan BP Batam,” paparnya.

Tahun ini, ATB mengedepankan Enterprise Resource Planning (ERP) atau Perencanaan sumber daya perusahaan sebagai produk unggulan. ATB membangun sistem ERP nya secara mandiri, dan tentu saja berbeda dengan ERP yang pernah dibangun oleh pihak lainnya.

Menurut Benny, ERP ATB mampu meningkatkan efisiensi karena mendekatkan jarak antara pelaksana lapangan dan Back Office. Koordinasi yang efisien ini membuat ATB mampu meningkatkan performanya menjadi jauh lebih efektif dan efisien.

“Sistem ini mempercepat proses kerja dan jauh lebih sederhana,” jelasnya.

Setelah dua kali meraih SNI Platinum Award, ATB berpeluang untuk meraih SNI Grand Platinum Award tahun mendatang. Grand Platinum Award hanya akan diberikan kepada perusahaan atau organisasi yang secara konsisten mempertahankan raihan SNI Platinum Award selama 3 kali berturut-turut.

“Semoga tahun depan ATB dan Batam masih mendapat kesempatan meraih Platinum ketiga, sekaligus mendapatkan Grand Platinum,” ujarnya. (Sarma Haratua/ Corporate Secretary)

Keterangan Foto:
1. Menteri Menteri Riset Dan Teknologi /Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Bambang Brodjonegoro memberikan Piala SNI Platinum Award kepada Presiden Direktur ATB, Benny Andrianto Antonius.
2. Foto bersama penerima penghargaan SNI Platinum Award dengan Menteri Menteri Riset Dan Teknologi /Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Bambang Brodjonegoro dan Kepala BSN, Bambang Prasetya. ATB menjadi satu dari tiga perusahaan yang menerima SNI Award kategori Platinum.

Badan Pengusahaan (BP) Batam bersama Pemerintah Kota Batam melaksanakan pembersihan eceng gondok di daerah tangkapan air waduk Duriangkang. Kamis (28/11/2019) pagi. Kegiatan ini melibatkan 500 personel yang dikemas dalam kegiatan gotong royong bersama lintas satuan kerja terdiri dari Kantor Pengelolaan Air dan Limbah BP Batam, Ditpam BP Batam, Pol PP, Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup kota Batam, dan TNI-Polri.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi mengatakan kegiatan pembersihan tersebut merupakan peran pemerintah dalam menjaga ketersedian air di kota Batam dan ingin menunjukkan kepada masyarakat untuk bersama melestarikan lingkungan terutama waduk di Batam.

“Kegiatan ini adalah bentuk kerja sosial yang akan menyelamatkan seluruh kota batam yaitu menyelamatkan air agar tidak berkurang dan bisa dinikmati, digunakan untuk keperluan masyarakat,” kata Rudi saat memberikan arahan apel pelaksanaan pembersihan eceng gondok di Alun - Alun Engku Putri, Batam Centre. Pesatnya pertumbuhan eceng gondok di perairan waduk Duriangkang saat ini tumbuh dengan luasan 180 hektare di permukaan waduk seluas 2.300 hektare tersebut. Hal ini menurutnya jelas dapat mengkhawatirkan ketersediaan debit air di Kota Batam. Di sisi lain Rudi tidak menampik keterbatasan anggaran untuk merevitalisasi waduk. Untuk itu pihaknya menginisiasi kegiatan pembersihan waduk dengan melibatkan SDM yang dimiliki.

“Saya ingin mengetok hati Bapak Ibu semua bahwa menjaga ketersedian tanggungjawab kita semua, saya berharap kita bekerja bersama mendukung pembangunan untuk masa depan Batam yang kita cintai,” pungkasnya.

Sementara Kepala Kantor Air dan Limbah BP Batam Binsar Tambunan menyatakan akan terus berupaya menjaga ketersediaan air waduk baik melibatkan masyarakat maupun dukungan penyediaan alat yaitu harvester eceng gondok atau alat pengumpul. Menurutnya dengan hadirnya alat tersebut dapat secara efisien dan efektif memulihkan waduk yang tercemar eceng gondok mengingat waduk Duriangkang menjadi sumber air baku di Batam terbesar dimana 70 persen air baku digunakan untuk memenuhi kebutuhan air baku di kota Batam.

“Pagi ini kita lakukan secara manual dan akan disusul masuk dua alat berat yakni Amphibius Excavator dan truck, dilaksanakan selama dua minggu kedepan dan minggu depan akan datang alat apung pemecah eceng gondok yaitu harvester eceng gondok artinya secara berkesinambungan ini mulai kita lakukan,” jelas Binsar.

Ia meyakini dalam enam bulan kedepan akan terlihat hasil yang signifikan atas pembersihan tersebut. “Area 180 Ha cukup luas dengan Harvester hanya mampu membersihkan empat ribu meter persegi per hari artinya hari alat itu akan bekerja selama enam bulan kedepan mulai tahun depan sehingga akan nampak nyata perubahan kedepannya,” ujarnya. Hadir dalam kegitan gotong royong pembersihan eceng gondok Anggota Bidang Pengusahaan, Syahril Japarin, Direktur Pemanfaatan Aset, Direktur Lalu Lintas Barang BP Batam, Direktur Pengamanan BP Batam dan Kepala Satpol PP Pemerintah Kota Batam.

 

 

Sumber : Humas BP Batam

Page 4 of 27

Tentang Kami