Live Streaming
Page 7 of 23

sumber : tribunnews.com

Rama Shinta - Pemberlakuan kenaikan tarif pajakyang dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemko) Batam ternyata masih menjadi keluhan di kalangan pengusaha, walaupun telah berjalan beberapa bulan.

Keluhan ini disampaikan melalui Kamar Dagang Indonesia (Kadin) kota Batam.

"Kami banyak menerima penolakan di kalangan pengusaha. Kadin juga sudah memberikan surat kepada Wali Kota dan DPRD kota Batam," ujar Ketua Kadin Batam, Minggu (7/10/2018). 

Bahkan, kata Jadi, berdasarkan laporan yang diterima pihaknya, ada juga yang sampai menutup usahanya akibat kenaikan pajak ditengah perekonomian Batam yang tergolong masih menurun saat ini.

Sebab itu, kalangan pengusaha meminta kepada pemerintah, penundaan kenaikan pajak tersebut hingga keadaan ekonomi Batam kembali stabil.

"Kami meminta ditunda sampai perekonomian kembali," tutur Jadi.

Jadi mengakui memang yang membayar pajak tersebut berasal dari uang masyarakat. Walaupun demikian, akibat kenaikan pajak tersebut, otomatis tarif biasanya juga semakin mahal di bandingkan harga biasa, efeknya customer menjadi berkurang.

"Misalnya karaoke, massage, dan hiburan lainnya mengalami kenaikkan 35 persen. Memang yang bayar pajak adalah masyarakat. Biasanya sejam Rp 100 ribu misalnya, efek kenaikan pajak, pasti harganya naik. Membuat yang datang menjadi berkurang," paparnya.

 

Sayangnya, surat permohonan penundaan kenaikan pajak tersebut belum mendapat balasan dari Wali Kota dan DPRD kota Batam. Jadi berharap Pemerintah Kota Batam memiliki perhatian terhadap kalangan pengusaha.

"Tak ada yang tak bisa ditunda. Kalau soal perda kan bisa diubah," tutur Jadi.

Ia menambahkan surat tersebut berisikan meminta perubahan melalui eksekutif rasio. Namun jika cara tersebut tidak digubris, maka pengusaha akan melakukan yudikatif rasio.

"Kalau yudikatif rasio berarti melalui gugatan," katanya.

Jika memang kenaikan pajak ini bertujuan untuk meningkatkan PAD, kata Jadi, harusnya Pemko Batam melakukan cara lainnya. Seperti menerapkan sistem pembayaran pajak secara online dengan menggunakan tapping box.

"Seperti yang direkomendasikan pihak KPK kemarin. Buat tapping box sebanyak-banyaknya biar tak terjadi kebocoran pendapatan. Kita sepakat dan kita dorong ketimbang menaikkan pajak," tegasnya.

sumber : tribunnews.com

Rama Shinta - Tiga siswa/i SMAN 5 Batam kembali berhasil menjuarai cerdas cermat dalam rangka pekan bahasa yang diselenggarakan di Kantor Bahasa Kepulauan Riau.

Lomba cerdas cermat diselenggarakan Selasa (02/10/2018) di hotel Comforta, Tanjung Pinang. SMAN 5 Batam berhasil mengalahkan SMAN 3 Batam,SMA YKPP Tanjung Uban, MAN Tanjung Pinang dan SMK Maitreyawira Tanjung Pinang dalam meraih persaingan gelar juara.

Ketiga Siswa/i SMAN 5 Batam yang berhasil menjuarai lomba cerdas cermat tersebut bernama Marchenko Svesda, Rahma Dona dan Frendo Brilian Putra. 

"Kami bertiga ditunjuk oleh guru bahasa Indonesia SMAN 5 Batam yaitu ibu Roselina untuk mewakili sekolah dalam kegiatan cerdas cermat tersebut,"kata Marchenko Svesda kepada TRIBUNBATAM.id, Kamis (04/10/2018).

 

Salah satu Siswa SMAN 5 Batam, Marchenko Svesda mengungkapkan rasa senang dan bersyukur dapat menjuarai lomba cerdas cermat di kantor bahasa Kepulauan Riau.

"Rasanya senang dan bersyukur dapat menjadi juara dalam lomba cerdas cermat bahasa hingga ke Provinsi Kepri," ujarnya.

Marchenko menambahkan berkat kerja sama team, sehingga membuat SMAN 5 Batam dapat kembali meraih juara dalam lomba cerdas cermat di kantor bahasa Kepualauan Riau.

"Karena kerja sama team, sehingga kami bertiga berhasil mewakili SMAN 5 Batam dalam menjuarai cerdas cermat ini,"tuturnya.

Machenko menambahkan persiapan yang dilakukan teamnya terbilang cukup singkat ditengah kesibukan kegiatan belajar di sekolahnya.

"Persiapan cukup singkat kurang lebih dua mingguan saja, pokoknya cukup singkat," katanya.

sumber : tribunnews.com

Rama Shinta - Wali Kota Batam, Rudi mengajak masyarakat untuk menjaga Batam. Ajakan itu disampaikannya lewat gerakan moral bertagar #BataMiliKita (Batam Milik Kita).

Ia mengatakan, masyarakat Batam terdiri dari berbagai multi etnis, multi agama, multi suku, multi profesi, dan lainnya. Meski begitu, harus ada satu tekad bersama untuk membuat Batam menjadi satu.

"Saya sering pidato. Saya bertanya, Batam ini milik siapa, jawabannya Batam milik kita. Makanya, semua kita harus bersatu," kata Rudi, Rabu (3/10/2018) di Gedung Wali Kota Batam.

Lewat tagar #BataMiliKita, ia ingin setiap kegiatan yang dilakukan masyarakat bisa terkoordinir dan teratur. Saling menjaga, supaya Batam lebih baik. Karena sejatinya adalah, Batam milik kita bersama.

"Kalau semua sudah bersatu, yakinkan suatu waktu Batam ini akan hebat," ujarnya.

 

Rudi melanjutkan, tagar #BataMiliKita bisa diaplikasikan dalam berbagai aspek kehidupan. Pada bidang kebersihan misalnya, melalui kegiatan gotong royong, gerakan tidak membuang sampah di jalan, tiap kendaraan memiliki tempat sampah agar tak buang ke jalan.

Dalam hal tata kota, #BataMiliKita juga bisa diaplikasikan melalui kesadaran untuk tidak membuat bangunan di atas drainase, tidak merusak taman yang telah dibuat, tak menempel atau memaku iklan di batang pohon, menjaga fasilitas umum, dan tidak melakukan aksi vandalisme.

Parkir pada tempatnya, tidak memakai pedesterian untuk kegiatan selain pejalan kaki, juga bisa masuk dalam gerakan moral #BataMiliKita ini.

"Inti dari gerakan moral ini kita mengajak masyarakat untuk menumbuhkan rasa memiliki terhadap Kota Batam. Baik dilakukan sendiri maupun saling mengingatkan satu sama lain. Mari kita viralkan tagar BataMiliKita," kata Rudi.

Ia berharap gerakan moral ini bisa menyentuh seluruh masyarakat. Bila perlu akan dicanangkan secara khusus.

sumber : tribunnews.com

Rama Shinta - Badan Pengusahaan (BP) Batam bereaksi atas kegiatan pematangan lahan tanpa izin yang terjadi di Tanjung Buntung-Bengkong dan kawasan Kabil. Hal ini disampaikan saat konferensi pers, Selasa (2/10/2018) di Media Center BP Batam.

Di Bengkong, selain tanpa izin, aktivitas pematangan lahan itu sebagian juga dilakukan di atas lahan berstatus hutan lindung.

Indikasinya akan dijadikan kaveling. Malah dari informasi di lapangan, sudah ada jual beli kaveling di atas lahan yang dimatangkan tanpa izin dari BP Batam tersebut. Lahan tersebut diperjualbelikan kepada warga.

"Hingga saat ini kami belum pernah memberikan izin untuk pematangan lahan pada kawasan tersebut. Termasuk untuk status hutan lindung. Belum ada peralihan peruntukan di sana," kata Direktur Promosi dan Humas BP Batam, Budi Santoso kepada wartawan.

 

Untuk luasan pematangan lahan itu, pihaknya belum melakukan pengukuran. Sementara untuk Kabil, lanjutnya, aktivitas pematangan lahan tanpa izin BP Batam terjadi di belakang SMAN 21 Batam.

Penetapan Lokasi (PL) lahan tersebut semula diberikan untuk Pertamina. Hanya saja kegiatan pematangan di lapangan, dilakukan pihak lain yang bukan penerima lahan.

"Karena penerima alokasi lahan itu Pertamina. Bukan perorangan. Informasinya pematangan lahan itu untuk perumahan," ujarnya.

Sama seperti di Bengkong, untuk luasan lahan yang dimatangkan tanpa izin dari BP Batam di Kabil itu, pihaknya belum punya data pasti.

Namun dirinci berdasarkan PL yang diberikan ke Pertamina seluas 4,6 hektare. Di situ juga ada aset BP Batam, 1,7 hektare, dan satu lokasi lagi milik Pertamina seluas 2,1 hektare.

Kepala Bidang Pengadaan dan Pengalokasian Lahan BP Batam, Fesly Abadi Paranoan menambahkan, dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan pemanggilan kepada pihak-pihak yang melakukan pematangan lahan. Mereka akan dipertanyakan terkait izin pematangan lahan di lokasi tersebut.

"Sejak akhir 2016, BP Batam tidak lagi mengeluarkan izin pematangan lahan untuk kaveling. Bahkan pihak kontraktor pematangan lahan yang sudah mengantongi izin, tapi sudah habis masa berlakunya, tidak kami perpanjang," kata Fesly.

Pada 2018, pihaknya juga menyurati 33 perusahaan yang mengantongi izin pematangan lahan, dan sudah habis masa berlakunya. Supaya tidak melakukan kegiatan di lapangan, tidak melakukan jual beli kaveling, dan melaporkan status terakhirnya ke BP Batam.

Pada kesempatan itu, mereka juga mengingatkan masyarakat, agar tidak membeli lahan kaveling yang tidak jelas statusnya. Status itu bisa dilihat dari keberadaan dokumen lahan.

"Karena nanti yang membeli kaveling akan kesulitan. Bangun rumah, tidak ada legalitasnya, tidak bisa bayar UWT, tak bisa urus sertifikat dan IMB," ujarnya.

sumber : tribunnews.com

Rama Shinta - Masih dalam rangkaian Hari Bakti Badan Pengusahaan (BP) Batam ke-47 tahun, BP Batam menggelar lomba karya jurnalis, lomba fotografi dan lomba infografis.

"Beberapa kegiatan sudah kita buka sebelumnya. Sekarang untuk tiga lomba ini," kata Ketua Seni Budaya Eksternal BP Batam, Dendi Gustinandar saat konferensi pers di Media Center BP Batam, Senin (1/10/2018).

Untuk lomba karya jurnalis, lanjutnya, ditujukan kepada para jurnalis, baik online maupun cetak. Tema yang diangkat, berkaitan dengan kemudahan perizinan investasi, kegiatan industri di Kota Batam, event-event BP Batam dan pembangunan infrastruktur.

 

"Lomba ini cukup unik. Karya yang dikirim maksimal dua, dan mesti sudah diterbitkan sejak 1 Januari 2018 hingga 20 Oktober," ujarnya.

Sedangkan untuk lomba fotografi, terbuka untuk umum. Ada empat tema yang bisa diangkat. Seperti kemudahan perizinan investasi, kegiatan industri di Batam, kegiatan BP Batam dan infrastruktur. Pengiriman karya dimulai 1-20 Oktober 2018. Setiap peserta maksimal mengirimkan tiga foto per kategori.

"Nah untuk lomba infografis, ini baru pertama kali diadakan. Lomba terbuka untuk umum," kata Dendi yang juga Direktur Pemanfaatan Aset BP Batam ini.

Untuk lomba infografis, tema yang diangkat tentang investasi dan perizinan. Sumber infografis diperoleh dari aturan resmi yang diterbitkan BP Batam. Tanggal pengiriman 1-20 Oktober 2018.

"Pendaftaran peserta gratis. Tidak dipungut biaya. Ayo buruan daftar. Total hadiahnya ada uang pembinaan, sertifikat," ujarnya.

Informasi lebih lanjut dapat datang langsung ke Gedung Bifza BP Batam.

Sumber : tribunnews.com

Rama Shinta - Dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Kota (Pemko) Batam menambah lagi pemasangan tipping box. Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Batam, Raja Azmansyah mengungkapkan target pemasangan tipping box sampai Oktober berjumlah 200 unit.

"Kita ada 5 tim, diantaranya 3 tim pemasangan dan 2 tim untuk survey. Sekarang lagi berlangsung di lapangan," ujar Azmansyah kepada Tribun, Minggu (30/9/2018).

 

Diakuinya, beberapa waktu lalu BP2RD sudah memanggil 89 Wajib Pajak (WP). Diantaranya hotel terutama untuk bintang 3 ke atas, restauran, hiburan dan parkir. Pelaksanaan ini, kata Azmansyah, untuk mencapai target tipping box. Untuk target Pemko Batam sendiri pemasangan tipping box sebanyak 200 unit di 2018. 

"Kita juga berterimakasih atas support dari Bank Riau Kepri memberikan 200 tipping box," katanya.

Ia menambahkan ke depannya Bank Riau Kepri memiliki target pemasangan tipping box sebanyak 400 unit. Dipasang diseluruh WP Batam.

"Tahun ini juga ada penambahan 10 dari Bank BJB. Jadi totalnya 210 unit," tuturnya.

sumber : tribunnews.com

Rama Shinta - Sekitar 5000 peserta ditargetkan mengikuti kegiatan Sepeda Nusantara 2018 Batam Kepri yang akan berlangsung di Dataran Engku Putri, Minggu (7/10/2018).

Ketua Panitia Sepeda Nusantara, Jadi Rajagukguk mengatakan kegiatan ini merupakan kegiatan nasional yang bertujuan untuk mempererat silahturahmi.

"Melalui olahraga ini menjalin silaturahmi dengan masyarakat Batam dan Kepri. Di tahun politik ini dengan kegiatan ini bisa saling mengenal meningkatkan silaturrahmi," katanya.

Ketua Umum ISSI Kepri, Daniel mengatakan ISSI berkomitmen dan mendukung penuh atas kegiatan olahraga ini.

"Kita nyatakan harus dukung dan yang belum mengenalsepeda supaya dapat mengikuti kegiatan ini. Ini adalah kesempatan ISSI mencari bibit baru," ujarnya selaku Wakil Ketua Umum Sepeda Nusantara 2018 Batam Kepri.

Untuk persiapan sudah mencapai 50 persen untuk pendaftaran bisa melalui online dan manual.

"Kita targetkan 5000 peserta, semuanya gratis tanpa dipungut biaya apapun. Tentu kami perlu dukungan dari TRIBUNBATAM.id untuk mensosialisasikan kegiatan ini," jelasnya.

 

Panitia penyelenggara Sepeda Nusantara 2018 Batam Kepri, Slamet menyampaikan kegiatan ini merupakan intruksi dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo adanya program pemerintah Gerakan Masyarakat untuk Hidup Sehat (Germas) dan juga surat dari Kementerian Pemuda Olahraga (Kemenpora) bahwa kegiatan ini diselenggarakan di 34 provinsi.

"Dilatarbelakangi Inpres No.1 tahun 2017, gerakan masyarakat hidup sehat. Kemudian turun surat dari kemenpora untuk 34 termasuk Kepri khususnya Batam. Kegiatan sepeda nusantara sudah dilaksanakan di beberapa daerah. Kegiatan ini bukan kegiatan politik, ini murni kegiatan olahraga, funbike," katanya.

Disamping untuk menyehatkan masyarakat, Indonesia mulai masuk tahapan Pemilu 2019. Sejalan dengan kegiatan ada Deklarasi 2019 Tetap Bersaudara. Dengan harapkan masyarakat dapat menjaga kerukunan memasuki tahun politik ini.

Pendaftaran manual bertempat di Dataran Engku Putri dan Kantor Kadin Batam dan pendaftaran online http:bit.iy/sepedanusantarabatam.

Ada dua pilihan jumlah lintasan VIP 4 kilometer dan biasa 13 kilometer. Ketika mendaftar cukup mengisi nama, umur, dan nomor handphone.

"Bagi pemula bisa memilih VIP, ada juga cek poin namun untuk istirahat," ucapnya.

Acara diramaikan dengan senam pagi, sepeda gembira, Deklarasi Kepri Anti Hoax, Penandatangan Petisi Hidup Sehat, Deklarasi #2015TetapBersaudara, hiburan masyarakat, pengundian doorprize dengan hadiah sepeda, motor, dan sebagainya.

sumber : tribunnews.com

Ram Shinta - Mendekati akhir tahun, Pemerintah Pusat belum memberikan kepastian, kapan proyek pembangunan jembatan layang (fly over) di Simpang Kabil atau Simpang Kepri Mall akan dikerjakan. Semula rencananya akan mulai dibangun 2019 mendatang, pasca diundur tahun ini.

Dari Badan Pengusahaan (BP) Batam, Deputi IV BP Batam, Eko Budi Soepriyanto berharap, pekerjaan pembangunan fly overitu, bisa segera terealisasi. Walaupun ada perkiraan, bakal diundur lagi. Bahkan hingga 2021 mendatang.

"Tapi mengawali proyek kegiatan fly over itu, sekarang tahap awalnya sudah dilakukan pembuatan gorong-gorong di sana," kata Eko, Rabu (26/9/2018).

Dengan pembangunan gorong-gorong yang dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat itu, diharapkan tidak terjadi lagi genangan air di Simpang Kabil, ketika hujan turun.

Hal ini juga akan berdampak ketika fly over kedua di Batam tersebut dibangun. Adapun anggaran pekerjaan gorong-gorongyang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) itu, sekitar Rp 300 miliar.

"Setelah pembuatan gorong-gorong selesai, berlanjut ke kegiatan lelang fly over tahun 2019. Saya perkirakan, kemungkinan dibangunnya baru 2020 atau 2021. Anggaran (pembangunan fly over)nya kita belum tahu," ujarnya.

Harapan agar pembangunan fly over di Simpang Kabil segera terealisasi, juga pernah disampaikan Wali Kota Batam, Rudi dan Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad.

Tidak lain tujuannya, untuk mengurai kepadatan lalu lintas kendaraan di jalan yang ada saat ini. Tahun lalu, pekerjaan fly over di Simpang Jam telah selesai. Fly over itu kini diberinama Laluan Madani.

"Tapi Batam masih butuh beberapa fly over lagi. Kita harapkan pembangunan fly over kedua di Simpang Kabil ini bisa segera terealisasi," kata Rudi.

 

Sebelumnya diberitakan, pembangunan fly over di Simpang Kabil, Batam, yang semula direncanakan terealisasi akhir 2018, terpaksa ditunda hingga 2019 mendatang.

Alasannya, lantaran pekerjaan pembangunan fly over itu, terlalu berdekatan waktunya dengan pekerjaan pembangunanfly over Laluan Madani di Simpang Jam. Fly over pertama di Batam itu sendiri, baru selesai dikerjakan akhir 2017 lalu.

"Simpang Kabil tahun lalu sudah kita programkan tapi karena bersamaan dengan Simpang Jam, kita tunda dulu (pekerjaan pembangunan)," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI, Basuki Hadimoeljono, saat berkunjung ke Batam, beberapa waktu lalu.

Karena ditunda, proyek pembangunan fly over kedua di Batam ini akan diprogramkan lagi. Perkiraannya masuk pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) 2019 mendatang. Namun itupun baru bisa terealisasi setelah didapat pemenang tender.

sumber : tribunnews.com

Rama Shinta - Kepala BP Batam, Lukita Dinarsyah Tuwo bersama Direktur Pengembangan Manajemen Kinerja BP Batam, Purnomo Andiantono dan Direktur Politeknik Negeri Batam, Priyono Eko Sanyoto menghadiri perayaan HUT Provinsi Kepulauan Riau ke 16. Kegiatan itu juga disejalankan dengan Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Senin (24/9/2018) di Dompak.

Kehadirian Lukita dalam kegiatan upacara bendera di Tanjungpinang itu, merupakan bentuk apresiasi BP Batammemperingati hari jadi Provinsi Kepri yang jatuh pada tanggal 24 September 2002. Kegiatan dilaksanakan di pelataran Gedung Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjung Pinang.

Kegiatan upacara peringatan HUT Provinsi Kepri dipimpin Gubernur Provinsi Kepri, Nurdin Basirun dan dihadiri Wakil Gubernur Kepri, Kepala BKKBN RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri, Ketua DPRD Provinsi Kepri, serta seluruh pimpinan dan perwakilan SKPD Provinsi Kepulauan Riau.

Dalam sambutannya, Gubernur Provinsi Kepri, Nurdin Basirun menyampaikan, dengan diperingatinya Hari Jadi Provinsi Kepri ke 16, harus bersyukur dan terus bekerja keras untuk mengembangkan Provinsi Kepri agar lebih baik lagi dan menjunjung tinggi harkat dan martabat budaya Kepulauan Riau.

"Marilah kita bersama-sama bekerja keras demi memajukan Provinsi Kepri. Karena masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan, berfikir positif dalam bekerja dan tinggalkan pemikiran yang tidak baik. Karena itu hanya akan menjadikan kita masyarakat yang lemah dan tidak berkembang," kata Nurdin dalam rilis Humas BP Batam yang diterima Tribun, Selasa (25/9/2018).

 

Sesuai amanah Presiden RI, ia mengajak masyarakat Kepri harus kerja, kerja dan kerja untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang adil dan makmur. Selanjutnya, ia mengingatkan tugas ke depan.

"Sistem harus jelas, keuangan harus terkendali dan program harus memiliki output yang jelas. Demi mewujudkan masyarakat Provinsi Kepri yang madani dan bermartabat," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Nurdin juga membahas mengenai pengembangan potensi yang di miliki Provinsi Kepri dalam menopang pertumbuhan nasional. Yaitu pengembangan infrastruktur, industri manufaktur dan industri pariwisata yang merupakan beberapa potensi yang perlu terus dikembangkan. Demi memajukan Provinsi Kepri dalam menghadapi ekonomi global yang terus berkembang.

Selain kegiatan upacara bendera, Gubernur juga meresmikan pembangunan infrastruktur penataan kawasan pesisir. Yaitu peresmian proyek Gurindam Dua Belas, peresmian proyek-proyek strategis dan penandatanganan MoU antara Pemerintah Provinsi Kepri dengan perusahaan swasta.

Sedangkan untuk kegiatan Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kepri, Kepala BP Batam hadir sebagai wujud untuk bersilaturahmi dan meningkatkan hubungan baik bersama dengan seluruh perangkat daerah di Provinsi Kepri.

"Dengan diperingatinya HUT Provinsi Kepri yang ke 16 ini menjadi cermin bagi kita semua untuk terus berusaha memperbaiki dari berbagai sektor sehingga roda perekonomian akan berjalan kencang dan berimbas kepada kesejahteraan masyarakat Provinsi Kepri," kata Ketua DPRD Provinsi Kepri, Jumaga Nadeak yang membuka dan memimpin rapat paripurna tersebut.

Pada kesempatan itu, Jumaga mengingatkan pemerintah pusat perlu menjaga konsistensi keberadaan BP Batam. Demi menjaga pertumbuhan ekonomi di Kota Batam dan juga menopang pertumbuahan ekonomi nasional.

"Ini sesuai dengan undang-undang yang berlaku selama 70 tahun keberadaan status FTZ di Kota Batam," ujarnya.

Kegiatan rapat hari itu dihadiri seluruh anggota DPRD Provinsi Kepri, perwakilan DPRD Kota Batam, SKPD Provinsi Kepri, dan para stakeholder dan masyarakat Provinsi Kepri.

sumber : tribunnews.com

Rama Shinta - Lambang Mal Pelayanan Publik(MPP) Kota Batam akan dijadikan lambang MPP seluruh Indonesia. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Gustian Riau.

"Gambar ini melambangkan persaudaraan, persatuan, saling berintegrasi bersama-sama untuk mencapai satu tujuan. Yaitu meningkatkan investasi, pelayanan, dan perizinan," ujar Gustian, Minggu (23/9/2018).

Ia menambahkan simbol tersebut akan di brandkan terlebih dahulu melalui Kemenkum HAM di Jakarta. Hal ini berarti apa yang diciptakan manfaatnya sangat besar karena bisa digunakan oleh seluruh Indonesia.

"Lambang saya rancang sendiri. Yaitu ada beberapa orang yang saling bahu-membahu. Termasuk lagu MPP kemarin kita akan putar terus di MPP ini," ujarnya.

 

Perihal gambar orang tersebut berwarna-warni, Gustian mengartikan dengan latar belakang yang berbeda bisa menjadi satu. Lalu ada gambar satu bintang kecil yang mengartikan mencapai satu tujuan.

"Tujuan akhir kita menjadi yang terbaik. Pak wali sudah mengizinkan mengambil lambang MPP kita," tuturnya.

Terkait MPP ini, ia menyebut mempertahan itu lebih sulit dari pada membuat. Kini MPP Batam merupakan salah satu MPP terbesar di Indonesia. Ia menyebut mempertahankan pelayanan di MPP itu lebih sulit ketimbang membangunnya.

"Saya mohon kepada masyarakat Batam, juga kepada petugas, instansi apapun juga untuk mempertahankan. Karena mempertahankan MPP yang sudah diresmikan kita harus kerja lebih keras daripada membuatnya," ujarnya.

Gustian menegaskan status MPP Kota Batam termasuk salah satu MPP terbesar di Indonesia, dan ini merupakan tanggung jawab bersama.

"Kalau membuat kita melakukan perancangan kalau mempertahankan itu lebih sulit. Apalagi kita termasuk MPP terbesar dan terlengkap di Indonesia.

Karena dari hasil semua yang ditugaskan kepada Menpan RB, baik dari Jakarta maupun Surabaya, ternyata Batam yang terbesar dan terlengkap," katanya.

Ia menyebut Wali Kota Tangerang Selatan saja ibu Airin mengakui bahwa dari semua MPP yang sudah ada Batam yang terbesar. Diapun kaget dengan keadaan MPP di Batam.

Ada ratusan total pelayanan perijinan di MPP Batam. Satu harinya terdapat ratusan bahkan hingga ribuan masyarakat yang mengunjungi MPP Batam.

" MPP Batam ada 430 perijinan 170 pegawai instansi gabungan dan 10 pegawai dispenda. Ramainya orang pengunjung MPP merupakan suatu peningkatan yang signifikan.Satu hari 800 orang dengan bertambahnya layanan pajak, maka pengunjung bertambah 150 orang/harinya. Jadi total keseluruhan pengunjung MPP per harinya 1.000 orang/harinya," tuturnya.

Page 7 of 23

Tentang Kami