Jakarta, 5 April 2024

Amanat Undang-Undang Dasar 1945

Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) merupakan program strategis Pemerintah untuk melindungi masyarakat menghadapi berbagai kerentanan, yang merupakan pelaksanaan amanat konstitusi Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Perlinsos pada masa krisis ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama masyarakat miskin dan rentan.

Anggaran Perlinsos Terbesar untuk Subsidi Energi dan Non-Energi

Besaran Perlinsos setiap tahun mengalami fluktuasi sejalan dengan tantangan perekonomian Indonesia. Sejak tahun 2020, besaran Perlinsos berada di atas Rp440 triliun. Anggaran Perlinsos tahun 2023 dengan Pagu sebesar Rp476 triliun, telah terealisasi sebesar Rp443,4 triliun. Sedangkan untuk Tahun 2024 ditetapkan Pagu sebesar Rp496,8 triliun sebagaimana yang ditetapkan dalam UU Nomor 19 Tahun 2023 tentang APBN Tahun Anggaran 2024.

Kenaikan anggaran Perlinsos 2024 utamanya disumbang oleh kenaikan anggaran subsidi energi dan juga pergerakan nilai tukar Rupiah. Kenaikan harga dan nilai tukar tersebut berimplikasi pada kenaikan alokasi subsidi energi 2024 jika dibandingkan realisasi subsidi energi 2023, juga kenaikan Volume BBM dari 16,5 juta K/L menjadi 19,5 juta K/L. Anggaran Perlinsos terbesar berupa subsidi untuk BBM, Listrik, LPG 3kg, Pupuk, PSO, dan Kredit Program dengan share 58,3% pada 2023 dan 55,9% pada 2024, yang mengalami kenaikan sebesar Rp19,4 triliun di tahun 2024.

Mitigasi Dampak El Nino Dilakukan Berbagai Negara

Sejak September 2023, berbagai negara termasuk Indonesia mengalami dampak terjadinya El-Nino, di mana beberapa tempat produksi pangan terutama beras mengalami gangguan. Hal tersebut membuat pasokan pangan pokok seperti beras mengalami gangguan, yang berdampak siginifikan terhadap masyarakat, terutama masyarakat miskin.

Mengantisipasi hal tersebut, beberapa negara melakukan kebijakan bantuan sosial. Contohnya Singapura yang memberikan SGD800 per orang untuk mengatasi kenaikan biaya hidup dengan anggaran sebanyak SGD1,1 milliar (sekitar Rp13 triliun). Selain itu, India juga memberikan bantuan sereal gratis bagi 800 juta orang dengan jumlah anggaran sebesar USD142 miliar (sekitar Rp2.200 triliun).

Selain bantuan sosial dalam rangka mitigasi dampak El Nino, bantuan sosial juga diterapkan di beberapa negara terutama untuk mengatasi dampak inflasi, antara lain Malaysia dengan Bantuan Keluarga Malaysia untuk 8,7 juta keluarga (25,4% Penduduk) dengan total anggaran RM7,8 miliar (setara Rp25 triliun), Filipina dengan Bantuan tunai untuk 2,3 juta petani beras senilai PHP12,7 miliar (setara Rp3,47 triliun) mulai September 2023, India dengan Bantuan Pangan untuk 800 juta orang senilai USD24 miliar (setara Rp372 triliun) serta Subsidi Pangan dan Pupuk senilai USD25,5 miliar yang dikeluarkan November 2023 dan berlaku mulai Januari 2024, dan Singapura dengan Paket Dukungan Biaya Hidup untuk 2,5 juta orang senilai SGD1,1 miliar mulai September 2024.

Amerika Serikat juga memberikan bantuan pada September 2023 dalam bentuk Program SNAP (Food Stamp) untuk 41,2 juta orang atau 21,6 juta rumah tangga senilai USD291-1.751/rumah tangga, paket bantuan inflasi senilai USD17 juta (setara Rp252 miliar), dan perlindungan dampak perubahan iklim ekstrim senilai USD53,9 miliar (setara Rp835 triliun).

“Penerima Bantuan Sosial di Indonesia, misalnya Bantuan Pangan yang sebanyak 22,0 juta orang (7,9% dari penduduk), jauh lebih rendah dibandingkan dengan Malaysia sebesar 25,6% penduduk, Singapura sebesar 41,7% penduduk, India sebesar 55,6% penduduk, dan Amerika Serikat sebesar 12,1% penduduk,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menghadiri Sidang PHPU Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi Jakarta, Jumat (5/04).

Pelaksanaan Perlinsos Diberikan Melalui Bantuan Sosial dan Program Pemerintah lainnya

Adapun jenis Perlinsos terdiri dari Bantuan Sosial Reguler, Program Perlinsos Lainnya, dan Program Perlinsos pada Kondisi Tertentu. Program Bantuan Sosial Reguler terdiri dari Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Program Indonesia Pintar, KIP Kuliah, dan PBI JKN. Kemudian, Program Perlinsos Lainnya terdiri dari BLT Dana Desa, Pembiayaan Ultra Mikro (Umi), Subsidi energi dan non energi, dan Iuran Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Sedangkan Program Perlinsos Pada Kondisi Tertentu mencakup berbagai bantuan yang dikeluarkan ketika terjadi Pandemi Covid-19 seperti bansos paket sembako PPKM hingga bantuan subsidi gaji/upah bagi pekerja/buruh dalam masa Covid-19, ketika terjadi kenaikan harga komoditas global seperti kenaikan harga minyak di tahun 2022, dan ketika terjadi risiko global di Tahun 2023 dan 2024 seperti BLT El Nino dan Bantuan Pangan.

Pertimbangan Bansos dan Bantuan Pangan pada Periode El Nino

BMKG dan beberapa Pusat Iklim Dunia telah mengeluarkan prediksi bahwa El Nino terus bertahan pada level moderat hingga periode Desember 2023-Januari-Februari 2024 (BMKG, Oktober 2023) yang berdampak kepada penurunan produksi beras. Defisit produksi beras terhadap konsumsi terjadi pada Juli 2023 hingga Februari 2024 sebesar 5,88 juta ton. Selain itu, terdapat kenaikan harga beras global, di mana harga beras global pada bulan Januari 2024 (yoy): Thailand USD 624/ton (naik 27,65%); Vietnam USD 614/ton (naik 41,95%).

El Nino berdampak terhadap peningkatan harga Pangan (terutama Beras) dan masih berlanjut hingga saat ini. Inflasi Pangan Bergejolak (Volatile Food/ VF) terus meningkat sejak Juli 2023 hingga puncaknya pada Maret 2024 yang tercatat 10,33% (YoY). Beras menjadi komoditas Volatile Food dengan sumbangan inflasi terbesar, pada Maret yakni 0,74% (YoY).

Secara nasional, kontribusi komponen makanan terhadap garis kemiskinan sebesar 74,21%. Senada dengan hal tersebut, Konsumsi Rumah Tangga menunjukkan kontribusi paling besar terhadap pembentukan PDB, yaitu sebesar 53,83%. Oleh karena itu, apabila Konsumsi Rumah Tangga melambat, maka pertumbuhan ekonomi juga akan terdampak melambat.

“Jadi, pada periode El Nino tersebut produksi padi menurun, harga beras internasional meningkat, dan inflasi meningkat. Nah, itulah salah satu pertimbangan ada bansos terkait dengan El Nino dan juga bantuan pangan. Dari berbagai latar belakang tersebut, maka sangat dibutuhkan bantuan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat. Hal ini merupakan amanat konstitusi Pasal 34 UUD 1945, di mana bansos dilaksanakan untuk memitigasi peningkatan kemiskinan dan potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi,” jelas Menko Airlangga.

Pelaksanaan Program Bantuan Pangan dan BLT

Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga menyampaikan bahwa untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan dari kenaikan harga komoditas akibat El Nino dan gangguan rantai pasok global, Pemerintah menerapkan strategi untuk menjaga ketersediaan pasokan pangan dan daya beli masyarakat melalui Program Bantuan Pangan dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Pelaksanaan Bantuan Pangan dilakukan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dan Peraturan Presiden Nomor 66 tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional.

Pemerintah melalui Bapanas meluncurkan Bantuan Pangan berupa 10kg beras/KPM yang menyasar sebanyak 21,3 juta KPM (penerima PKH dan/atau Sembako berdasarkan DTKS) dengan realisasi anggaran sebesar Rp18,1 triliun. Sedangkan BLT El Nino dengan manfaat sebesar Rp200 ribu/bulan yang menyasar 18,8 juta KPM (penerima kartu sembako/BPNT) dengan realisasi anggaran sebesar Rp7,5 triliun diselenggarakan oleh Kementerian Sosial.

Pada Tahun 2024, Pemerintah melaksanakan Program Bantuan Pangan berupa 10kg beras/KPM yang menyasar sebanyak 22 juta KPM (DTKS dan P3KE) dengan alokasi anggaran sebesar Rp17,4 triliun yang dilaksanakan oleh Bapanas. Selain itu, diluncurkan juga Program BLT Mitigasi Risiko Pangan dengan manfaat sebesar Rp200 ribu/bulan, yang menyasar 18,8 juta KPM (Penerima Kartu Sembako/BPNT) dengan estimasi kebutuhan anggaran sebesar Rp11,3 triliun.

Perlinsos Telah Dilaksanakan Secara Reguler, Transparan, dan Akuntabel

Mengakhiri penjelasannya, Menko Airlangga menegaskan bahwa Program Perlinsos merupakan upaya Pemerintah dalam mendukung masyarakat untuk dapat menghadapi berbagai kerentanan/guncangan di sepanjang siklus kehidupan. Oleh karena itu, Program Perlinsos sudah berjalan selama ini dan dilaksanakan secara reguler.

Kemudian, untuk menghadapi adanya guncangan ekonomi, Perlinsos diberikan untuk menjaga daya beli masyarakat yang terdampak, terutama masyarakat miskin dan rentan. Oleh karena itu, Pemerintah mencermati bahwa pada tahun 2023 dan 2024, resiko dari fenomena El Nino yang menyebabkan kenaikan harga pangan, dapat mengganggu penghidupan masyarakat miskin.

Selanjutnya, Menko Airlangga menggarisbawahi bahwa penetapan dan pelaksanaan Program Perlinsos dilakukan secara transparan dan akuntabel melalui mekanisme APBN, di mana dalam pembahasannya telah melibatkan berbagai pihak terkait, seperti DPR-RI. Selain itu, penetapan dan pelaksanaan Program Perlinsos dilakukan melalui mekanisme APBN secara transparan dan akuntabel. (nck)

Jakarta, 4 April 2024. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong penguatan keuangan syariah melalui sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah.

Demikian disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi dalam sambutannya pada acara puncak Gebyar Ramadan Keuangan Syariah (GERAK Syariah) 2024 yang diselenggarakan secara hybrid, Kamis (4/4).

Friderica menyampaikan bahwa pengembangan keuangan syariah di Indonesia tidak akan dapat maju jika hanya dijalankan sendiri, sehingga diperlukan sinergi dan kolaborasi dari OJK, Bank Indonesia, DSN MUI, PUJK dan stakeholder agar dapat menjadi gerakan dasar untuk memajukan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

“Saya berharap kerja sama yang terjalin antara OJK dengan para pihak terkait dapat terus berjalan tidak hanya selama bulan Ramadan tapi juga dapat dilakukan secara berkelanjutan dan konsisten,” tambah Friderica.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Departemen Literasi, Inklusi dan Komunikasi OJK Aman Santosa melaporkan sejumlah capaian GERAK Syariah yang dilakukan oleh OJK termasuk Kantor OJK di daerah serta stakeholders terkait.

Rangkaian GERAK Syariah terdiri dari Kajian dan Obrolan seputar Keuangan Syariah (KOLAK) dan Kompetisi Keuangan Syariah di Bulan Ramadan (KURMA). GERAK Syariah merupakan kampanye nasional keuangan syariah yang diselenggarakan selama bulan Ramadan yang ditujukan untuk mengakselerasi peningkatan indeks literasi dan inklusi keuangan syariah, serta berbagi kebermanfaatan keuangan syariah melalui penggunaan dana sosial kepada masyarakat.

Aman menjelaskan bahwa terdapat total 1.345 kegiatan yang terdiri dari 742 kegiatan literasi, 265 kegiatan inklusi, dan 338 kegiatan sosial. Lebih lanjut, Aman memaparkan bahwa penyelenggaraan kegiatan telah berhasil menjangkau 3.057.194 peserta edukasi dan mendorong terciptanya inklusi pada 1.175.019 orang di berbagai wilayah Indonesia. Selain kegiatan edukasi dan inklusi, sejumlah dana sekitar Rp7,24 Miliar telah disalurkan pada 93.768 orang yang terlibat dalam kegiatan sosial.

Pada kesempatan tersebut, Friderica juga menyampaikan bahwa berdasarkan survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), indeks literasi keuangan syariah meningkat dari sembilan persen (tahun 2022) menjadi 39 persen di tahun 2023.

Hadir dalam kegiatan puncak GERAK Syariah Wakil Ketua Badan Pengurus Harian DSN-MUI Adiwarman A. Karim yang mengisi kajian islami dengan topik “Semangat Halal Lifestyle untuk Hidup yang Lebih Berkah dan Fitrah”. Acara kemudian ditutup dengan sesi doa yang dipimpin oleh Ketua Badan Pengurus Harian DSN-MUI Prof. Dr. K.H. Hasanudin, dan buka puasa bersama dengan Forum Komunikasi Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah serta stakeholders.

Melalui penyelenggaraan GERAK Syariah, OJK berkomitmen mewujudkan masyarakat yang terliterasi dan terinklusi keuangan syariah hingga ke pelosok negeri melalui penguatan sinergi dan kolaborasi bersama dengan PUJK Syariah dan stakeholders terkait. (nck)

Jakarta - Menjadi negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam membuat suasana bulan Ramadan hingga Hari Raya Idulfitri di Indonesia selalu disemarakkan dengan berbagai tradisi dan kegiatan seperti berburu takjil, bazar Ramadan, penukaran uang rupiah layak edar kondisi baru, hingga mudik ke kampung halaman.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagaimana tahun-tahun sebelumnya juga tak ketinggalan untuk turut memeriahkan suasana bulan Ramadan pada tahun ini melalui sejumlah kegiatan yakni penukaran uang rupiah yang bekerja sama dengan Bank Indonesia, buka bersama, pemberian santunan kepada anak yatim, hingga penyelenggaraan bazar Ramadan yang juga menggandeng pihak BUMN dan UMKM.

“Rupiah itu kebanggaan Indonesia karena kita bertransaksi dengan menggunakan rupiah. Saya senang masih ada yang seribu, dua ribu, lima ribu, lengkap,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat meninjau mobil penukaran uang rupiah untuk memenuhi kebutuhan penukaran uang rupiah layak edar di lingkungan Kemenko Perekonomian, Selasa (26/03).

Secara nasional, Bank Indonesia telah menyiapkan uang layak edar sebanyak Rp197,6 triliun guna memenuhi kebutuhan penukaran rupiah masyarakat pada tahun ini. Jumlah tersebut meningkat 4,65% dari tahun sebelumnya dan telah diperhitungkan berdasarkan pertumbuhan ekonomi nasional. Pada tahun ini telah disiapkan 4.674 titik penukaran uang rupiah dan tambahan 449 titik penukaran baru yang lokasinya berhubungan dengan transportasi dan memungkinkan masyarakat menukarkan uang pada saat mudik seperti di rest area, bandara, pelabuhan, dan stasiun.

Bazar dan pasar murah Ramadan yang digelar oleh Kemenko Perekonomian dan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kemenko Perekonomian diselenggarakan selama dua hari yakni tanggal 26-27 Maret 2024 dengan turut melibatkan masyarakat sekitar.j “Semoga kegiatan ini mendatangkan manfaat untuk kita semua, tidak hanya bermanfaat bagi keluarga besar, tapi juga UMKM yang terlibat. Mudah-mudahan bisa terus dilanjutkan dan tingkatkan, serta bermanfaat besar untuk kita semuanya,” ujar Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso saat membuka acara bazar dan pasar murah tersebut.

Ketua DWP Kemenko Perekonomian Anna Susiwijono pada kesempatan tersebut juga menyampaikan bahwa di tengah bulan Ramadan tahun ini, masyarakat dihadapkan dengan kenaikan harga bahan-bahan pokok. Untuk merespons hal tersebut, Kemenko Perekonomian bekerja sama dengan DWP menyelenggarakan bazar dan pasar murah Ramadan 1445 Hijriah untuk turut mengurangi beban masyarakat, termasuk para pegawai di lingkungan Kemenko Perekonomian.

Bazar dan pasar murah Ramadan di lingkungan Kemenko Perekonomian tahun ini diikuti oleh 68 tenant yang terbuka secara umum. Hal ini merupakan wujud salah satu komitmen Pemerintah untuk terus mendukung UMKM dalam memperkuat perekonomian masyarakat. Acara bazar dan pasar murah Ramadan ini juga melibatkan beberapa mitra dari instansi lain di antaranya Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, dan PT Berdikari.

Turut hadir dalam acara tersebut diantaranya yakni Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Ferry Irawan, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Dida Gardera, Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto. Asisten Gubernur Bank Indonesia Erwin Haryono, Direktur Pengelolaan Uang Bank Indonesia Faris Budiawan, dan Kepala Divisi Relasi Lembaga Publik Bank Indonesia Puji Widodo. (nck)