Live Streaming
super me

super me

Page 1 of 78

Jakarta, 12 Februari 2020. Pemerintah secara resmi menyerahkan Surat Presiden (Supres), Draft dan Naskah Akademik RUU Cipta Kerja (Ciptaker) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pada Rabu (12/2), di Gedung Nusantara III, Komplek DPR Senayan, Jakarta. Pemerintah dalam kesempatan kali ini diwakili oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna Laoly, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar. Draft tersebut diterima oleh Ketua DPR Puan Maharani, Wakil Ketua DPR Rahmat Gobel dan Azis Syamsuddin.

Menko Perekonomian mengungkapkan alasan baru diserahkannya draft saat ini adalah karena menyesuaikan waktu antara pemerintah dan DPR. “Semuanya sudah dilengkapi. Tentunya pemerintah menyerahkan kepada DPR untuk diproses dengan mekanisme yang ada,” katanya.

Setelah itu, tutur Menko Airlangga, akan dilakukan sosialisasi ke seluruh daerah di Indonesia. Hal ini akan dilakukan bersama pemerintah dan anggota DPR yang akan terlibat pembahasan.

“Diharapkan seluruh masyarakat akan mengetahui apa yang akan dibahas, diputuskan dan dampaknya bagi perekonomian nasional. Isinya murni untuk menciptakan lapangan kerja, karena dengan situasi global, baik karena terjadinya wabah virus corona, salah satu solusi menciptakan lapangan kerja adalah mentransformasi struktural ekonomi, yang seluruhnya ada dalam RUU Ciptaker ini,” tuturnya.

Menurut Menko Airlangga, draft resmi adalah hanya yang diserahkan kepada DPR, sehingga jangan sampai ada spekulasi lebih jauh tentang isi-isi pasal. “Tidak ada versi lain di luar itu,” tegasnya.

Ke depannya, draft tersebut akan dibahas dalam rapat-rapat di DPR dan akan melibatkan 7 komisi.

Ketua DPR Puan Maharani menjelaskan, RUU Ciptaker ini terdiri atas 15 bab dan 174 pasal, dengan menggunakan metode Omnibus Law yang berdampak terhadap 79 Undang-Undang (UU).

Puan mengakui bahwa DPR baru menerima draft-nya saja, namun masih belum tahu isi lengkapnya. “Ini akan melibatkan kurang lebih 7 (tujuh) komisi. Ini akan saya jalankan sesuai (mekanisme) yang ada di DPR, melalui Baleg atau pansus, untuk membahas 11 klaster,” paparnya.

Ketua DPR juga mengingatkan bahwa jangan sampai belum dibahasnya draft RUU Ciptaker ini malah akan memunculkan prasangka dan kecurigaan lain.

“Sebelumnya Menkeu sudah mengirimkan draft RUU Perpajakan. Ini rencananya masih akan dibahas di DPR, yaitu Komisi XI. Tetapi, ini belum menjadi suatu keputusan final, karena masih akan dibicarakan di tingkatan rapat pimpinan (rapim) semua fraksi DPR,” ujarnya. (nck)

JAKARTA – Wabah virus Corona yang menyebar dari Cina masih menjadi ancaman bagi masyarakat di berbagai belahan dunia. Penularannya masih belum pasti diketahui dan obatnya juga belum ditemukan. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada Kamis (30/1) lalu bahkan telah menyatakan, wabah virus corona Cina sebagai darurat kesehatan global atau Public Health Emergency of International Concern (PHEIC). Dengan adanya status ini, diperlukan respons internasional yang terkoordinasi untuk menghadapinya.

Melalui konferensi pers bertajuk "Lindungi Pahlawan Devisa dari Wabah Virus Corona", Aksi Cepat Tanggap turut merespons dampak fatal atas penyebaran virus Corona. Ketua Dewan Pembina ACT Ahyudin menyampaikan, epidemi virus Corona ini merupakan masalah kemanusiaan. Oleh karenanya, dibutuhkan peran lembaga kemanusiaan dan publik untuk bersama mengatasi krisis kemanusiaan global ini.

"Sebagai tragedi kemanusiaan, tentu kita harus melihat ini bukan perkara latar belakang masyarakat terdampak. Dia dari negara mana, bangsa apa, agama apa. Yang harus kita lihat adalah ada manusia yang menjadi korban. Sudah selayaknya kita, dunia menjadikan peristiwa ini menjadi momentum kemanusiaan global. Yakni, menggerakkan masyarakat global untuk menghadapi krisis kemanusiaan global ini. Apalagi ada juga saudara-saudara kita yang ikut terdampak, seperti WNI di Hong Kong," jelas Ahyudin.

Bahaya virus Corona ini turut mengancam kesehatan warga negara Indonesia yang bekerja atau menetap di Hong Kong. Yana, salah satu Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Hong Kong mengatakan, kondisi di negara tersebut saat ini mulai kurang kondusif akibat ancaman virus Corona. Pasalnya, banyak masyarakat yang mencari cara untuk tetap menjaga kesehatannya, salah satunya dengan menggunakan masker. Sedangkan stok masker di wilayah Hong Kong mulai berkurang. Di Hong Kong, 265.000 Pekerja Migran Indonesia tertahan dan mulai panik akibat minimnya ketersediaan masker dan paket sanitasi yang dibutuhkan untuk pencegahan penyebaran virus Corona.

“Permintaan masyarakat tinggi, sedangkan persediaan semakin menipis karena masker jadi alat untuk mencegah virus corona menyebar,” ungkap Yana kepada Aksi Cepat Tanggap (ACT) saat dihubungi melalui sambungan telepon, Kamis (6/2).

Jakarta, 07 Februari 2020. Faktor keamanan pangan (food safety) semakin mendapat perhatian konsumen. Masyarakat sekarang lebih sadar soal keamanan dan kesehatan dari makanan yang dikonsumsinya. Untuk itu, industri minyak sawit yang berperan penting dalam konsumsi produk makanan seperti biskuit, coklat, es krim, dan roti perlu memenuhi standar keamanan pangan. Apalagi kebutuhan akan minyak sawit pun diyakini akan terus meningkat di seluruh dunia, melebihi minyak nabati.

Sebagai salah satu negara produsen minyak sawit, Indonesia akan memperoleh keuntungan yang cukup besar mengingat hampir 80% dari produksi tersebut digunakan di pabrik bahan pangan. Pemerintah pun mengupayakan agar standar food safety tersebut telah terpenuhi, di samping sudah ada pula rekomendasi praktik-praktik pencegahan dan mitigasi pembentukan 3-monochloropropan-1,2-diol (3-MCPD), sejenis kontaminan pemrosesan makanan yang ditemukan dalam beberapa makanan olahan dan minyak nabati.

“Sosialisasi kepada industri minyak sawit atas kebutuhan mitigasi terhadap 3-MCPD untuk food safety sangatlah penting dan harus menjadi prioritas,” tegas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat membuka Forum on 3-monochloropropan-1,2-diol and Glycidyl Ester (3-MCPD dan GE) yang diselenggarakan oleh Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC), di Grand Sahid Hotel – Jakarta, Jumat (7/2).

Hal ini disebabkan oleh kenaikan standar dari pasar global, antara lain kebijakan Uni Eropa (UE) tentang batas maksimum 3-MCPD sebesar 2,5 ppm untuk minyak sawit jika ingin digunakan sebagai bahan makanan. Kebijakan ini akan diterapkan mulai Januari 2021. Namun, UE sendiri menerapkan batas 1,25 ppm untuk minyak nabati yang diproduksi di negara anggotanya.

CPOPC telah menyatakan keberatan atas kebijakan dua batas maksimum 3-MCPD UE tersebut, khususnya penetapan 1,25 ppm untuk minyak nabati yang diproduksi di sana. Pasalnya, batasan maksimum 3-MCPD sebesar 2,5 ppm adalah batas keamanan (safety level) yang dapat diterima untuk konsumsi. Dengan demikian UE juga perlu menerapkan satu batas maksimum yang berlaku untuk semua minyak nabati.

“Konsumen akan disesatkan untuk percaya bahwa minyak sawit itu lebih buruk daripada minyak nabati yang sebenarnya memiliki batas 3-MCPD lebih rendah,” ujar Menko Airlangga.

Menurut Menko Airlangga, negara-negara CPOPC dengan tegas menolak kebijakan UE tersebut. Terutama karena keputusan terhadap proposal pemisahan dua level maksimum tersebut akan disahkan hari ini di Brussels, Belgia.

Di samping soal ekspor, tujuan membuat batasan yang adil dan jelas untuk 3-MCPD juga penting untuk melindungi pasar domestik. “Karena masyarakat adalah perhatian utama kami,” imbuhnya.

Forum 3-MCPD dan GE merupakan kegiatan internasional pertama untuk isu ini di Indonesia. Forum dihadiri lebih dari 450 peserta dari pelaku industri hulu hingga hilir minyak sawit, akademisi, penyedia teknologi, dan pemerintah, serta dihadiri oleh duta besar dan perwakilan negara-negara produsen sawit di Indonesia, yakni Malaysia, Kolombia, Guatemala, Thailand, Peru dan Nigeria.

Forum ini diadakan sebagai tindak lanjut dari mandat Pertemuan Pejabat Senior CPOPC pada November 2019 guna menyiapkan kalangan industri dalam merespon kebijakan batas maksimum 3-MCPD pada minyak sawit yang akan dikeluarkan UE.

Konkretnya, dalam forum ini sebagai wadah bertukar informasi hal-hal apa saja yang sudah dilakukan untuk memitigasi pembentukan kontaminan 3-MCPD/GE dalam rantai suplai di industri, terutama dalam hal riset dan teknologi. Teknologi itu harus efisien dalam mengurangi level kandungan 3-MCPD/GE dalam berbagai produksi minyak sawit dari hulu sampai hilir.

“Sehingga ke depannya, kita bisa membuat spesifikasi crude palm oil (CPO) baru yang sudah dimodifikasi sebagai usaha mitigasi dan meningkatkan kualitas minyak sawit itu sendiri,” kata Menko Airlangga.

Menko Perekonomian pun menegaskan negara-negara CPOPC harus bersatu untuk mengatasi hambatan perdagangan minyak sawit, termasuk kampanye negatif yang dilakukan beberapa negara. Misalnya, minyak sawit yang disebut sebagai minyak nabati hasil deforestasi.

“Di sini sebaiknya kita tak hanya memikirkan deforestasi, tapi juga masalah keberlanjutan lingkungan ketika memproduksi CPO. Semua stakeholders, dari pelaku industri minyak sawit, peneliti sampai pemerintah, harus bergerak dalam usaha kolektif ini, sehingga dapat meningkatkan kualitas CPO dan produk konsumsi lainnya. Karena kita terapkan zero tolerance untuk food safety,” tutupnya.

Turut hadir dalam acara ini antara lain adalah Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kemenko Perekonomian Musdhalifah Machmud; Duta Besar Kolombia untuk Indonesia H.E. Juan Camilo Valencia Gonzalez; Duta Besar Guatemala untuk Indonesia H.E. Jacobo Cúyub Salguero; Eksekutif Direktur CPOPC Tan Sri Datuk Dr. Yusof Basiron; dan Wakil Perwakilan Duta Besar RI untuk Kerajaan Belgia Dupito Simamora. (nck)

Dzikir dan Doa Istighotsah Bersama yang mengangkat tema *"Dari Natuna Selamatkan Indonesia"* dilaksanakan di Masjid Agung Kabupaten Natuna pada kamis malam tanggal 6 Februari 2020. Kapolda Kepri Irjen Pol Andap Budhi Revianto S.IK ikut hadir dalam kegiatan tersebut. Dzikir dan Doa Bersama juga dihadiri oleh Menkopolhukam RI Prof. Dr. Mahfud MD, Menkes RI Letjen TNI (purn) Dr. dr. Terawan Agus Putranto, Sp.(Rad)K, Stafsus Daniel Tjen, Ka BNPB Letjen TNI Doni Monardo, Pangkogabwilhan I Laksdya TNI Yudo Margono, Danrem 033/WP Brigjen TNI Gabriel Lema S.Sos, Forkopimda Kepri dan Forkopimda Kabupaten Natuna, Personil TNI-Polri serta masyarakat Natuna.

Bupati Natuna Drs. H. Abdul Hamid Rizal M.Si dalam sambutan nya menyampaikan Dzikir dan Doa Istighotsah Bersama yang bersama dilaksanakan ini bertujuan untuk memohon kepada Allah SWT agar diberikan keselamatan seluruh Masyarakat yang berada di Natuna mupun Warga Negara Indonesia dari Wuhan yang saat ini di Observasi di Natuna. Dan ucapan terima kasih kepada bapak Menkopolhukam beserta Rombongan yang hadir di Natuna dalam rangka dzikir dan doa bersama ini.

Selanjutnya Menteri Menkopolhukam RI Prof. Dr Moh Mahfud MD menyampaikan bahwa Doa Istighotsah Bersama ini merupakan Doa Khusus yang kita laksanakan bersama-sama dalam menghadapi musibah atau memohon keselamatan kepada Allah SWT, Semoga dengan Istighotsah yang kita laksanakan bersama-sama ini diijabah oleh Allah SWT dengan upaya yang telah dilakukan yakni mengirimkan Dokter-dokter Profesional dan semoga Allah SWT mengirimkan Keajaiban-keajaiban Keesaanya untuk menangkal maupun menyembuhkan, sehingga kita terhindar dari segala mara bahaya maupun segala penyakit.

Masjid Agung Natuna dipadati oleh masyarakat yang mengikuti Dzikir dan doa bersama untuk Dzikir bersama dipandu oleh Imam Besar Masjid Agung Kab. Natuna H. Tirtayasa, S.Ag., M.A., C.NLP dan doa Bersama dipandu oleh Ketua MUI Kabupaten Natuna H. Mustafa Sis, S.Pd.I. selesai pelaksanaan Dzikir dan Doa Istighotsah Bersama dilanjutkan dengan Penyerahan secara Simbolis Bantuan alat Kesehatan dan Obat-obatan oleh Menkopolhukam RI dan Menteri Kesehatan RI kepada Bupati Natuna.

 

 

Tim Psikologi Biro SDM Polda Kepri dan Tim Kesehatan Biddokkes Polda Kepri adakan

penyuluhan kesehatan dan Psikologi kepada Pelajar di SMA Negeri 1 Bunguran Timur, Kabupaten Natuna

pada Selasa tanggal 4 Februari 2020. Dihadiri oleh Kabag Sumda Polres natuna Kompol Zuljufri, Tim

Psikologi, Tim kesehatan, Kepala sekolah SMAN 1 dan para siswa SMAN 1.

 

Dalam kegiatan tersebut Kepala sekolah SMA Negeri 1 Bunguran Timur, Kabupaten Natuna

menyampaikan ucapan terima kasih atas penyuluhan yang diberikan oleh tim, dan semoga penyuluhan

tentang Virus Corona tersebut dapat menambah wawasan para siswa dan disampaikan kepada

keluarganya agar semua terlindung dari penyakit yang mewabah tersebut.

 

Kabag Sumda Polres natuna Kompol Zuljufri mengatakan kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini

untuk memberikan penguatan psikologi tentang virus corona dan pemahaman tentang apa itu virus corona yang sedang viral di berita belakangan ini, serta mengajak para siswa saat sesampainya nanti di rumahagar sampaikan kepada keluarga dan lingkungannya agar tidak takut yang berlebihan dan harus selalu waspada untuk memprotect diri sendiri. Hal terpenting lainnya agar kondisi tubuh tetap prima denganberolah raga dan menjaga kebersihan tangan untuk menghindari bakteri serta virus yang dapatmenimbulkan penyakit", jelas Kompol Zuljufri.

 

Dalam kesempatan tersebut dibagikan juga masker kepada para siswa SMA Negeri Bunguran

Timur Kbaupaten Natuna.

BP Batam menerima kunjungan perusahaan pengembang energy Iceberg yang merupakan anggota dari United Shipbuilding Corporation JSC yang berasal dari Rusia di Gedung Marketing Center BP Batam, Senin (3/2/2020).

Kunjungan Iceberg Rusia diterima oleh Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol Dendi Gustinandar, Direktur Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal Purnomo Andiantono, Kabag Promosi Ariastuty Sirait, Kepala Unit Layanan Terpadu BP Batam Evi Elfiana dan Kasubag Hubungan Investor Afthar Fallahziz.

Tujuan kedatangan mereka ke BP Batam adalah untuk mendapatkan informasi terkait dengan perkembangan industri di Batam, khususnya industri shipyard.

Iceberg merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan energi listrik untuk menopang kebutuhan industry. Iceberg JSC juga merupakan perusahaan yang bergerak di bidang desain pembuatan kapal, R&D dan pembangunan instalasi energi atom.

Iceberg JSC menawarkan kepada BP Batam untuk dapat melakukan pengembangan Floating Power Plant (pengembangan tenaga listrik yang berada di atas air) dengan sumber energi atom sebagai inti dari sumber energi.

Aleksey Petrov dan Sergey Korneevets yang didampingi oleh Ilya Shirmanov, perwakilan dari Pemerintah Rusia di Jakarta, menyampaikan ketertarikannya untuk dapat melakukan kerja sama, khususnya rencana pengembangan Floating Power Plant di wilayah Batam dan mereka juga membahas bagaimana mereka dapat berkontribusi dalam pengembangan pertumbuhan industri di Batam.

"Kami hadir di sini sebagai mitra kerja yang ingin menawarkan apa yang sudah kami lakukan selama beberapa tahun ini dalam upaya pengembangan energi untuk menopang kebutuhan industry, khususnya di Batam. Mengingat potensi yg di miliki oleh Batam sebagai kawasan industri dan investasi," ujar Aleksey Petrov.

Mereka juga membahas mengenai upaya membangun floating power plant di Batam yang memiliki status free trade zone (Kawasan Perdagangan Bebas Batam) yang memiliki banyak keuntungan apabila mereka berinvestasi di Batam, dan dalam pertemuan tersebut juga dibahas bagaimana prosedur membangun perusahaan di Batam baik dari perizinannya, lokasi maupun informasi mengenai upaya pembiayaan dalam mewujudkan rencana proyek tersebut.

Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol Dendi Gustinandar menjelaskan kepada mereka mengenai potensi yang dimiliki Batam sebagai kawasan tujuan investasi di wilayah Kepri dengan status kawasan perdagangan bebas.

"Saat ini adalah waktu yang tepat bagi Batam untuk dapat bangkit kembali sebagai daerah tujuan investasi di wilayah Kepulauan Riau. Kami berharap dengan kunjungan Iceberg ke sini akan memberikan angin segar bagi perkembangan Batam ke depan. Tentunya melalui mereka informasi mengenai Batam akan dapat tersampaikan mengingat masih banyak yang belum mengetahui potensi yang dimiliki oleh Batam," kata Dendi Gustinandar.

Dendi juga menyampaikan kepada mereka apabila mereka mau lakukan kerja sama dengan perusahaan, khususnya di Batam pihaknya akan membantu dan mendampingi mereka sehingga hal tersebut dapat terealisasikan.

Setelah dari Batam, Iceberg JSC Rusia berencana akan berkunjung ke Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan juga Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi di Jakarta. (afr)

Badan Pengusahaan (BP) Batam menerima kunjungan investor Korea, yaitu Eco Electric Power Indonesia pada Senin (3/2/2020). Saat ini banyak perusahaan asing menaruh perhatian besar terhadap investasi di Batam. Hal ini terlihat dari beberapa kunjungan investor yang hadir dalam waktu hampir bersamaan di Gedung Marketing Center BP Batam.

Eco Electric Power Indonesia fokus pada energi terbarukan seperti Solar, Wind, dan ESS Business, yang menyediakan layanan satu atap dari pengembangan teknologi baru melalui R&D Center untuk konstruksi, manufaktur dan peralatan, manajemen pemeliharaan dan keselamatan, serta memiliki teknologi ECO Electric Power sendiri.

Delegasi Eco Electric Power Indonesia berjumlah 9 orang yang dipimpin langsung oleh Kyeong-ho, Jang dan diterima oleh Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol Dendi Gustinandar bersama Direktur Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan Binsar Tambunan, Kepala Biro Umum Kurnia Budi, Direktur Pengelolaan Lahan Ilham Eka Hartawan, dan Direktur Peningkatan Kinerja dan Manajemen Risiko Asep Lili Holilulloh.

Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol Dendi Gustinandar mengatakan perusahaan asal Korea ini merupakan perusahaan efisien dan go green. “Mereka sangat tertarik untuk berinvestasi di Batam, karena Batam merupakan tempat yang sudah maju, dan mereka menawarkan efisiensi terhadap potensi aset-aset di BP Batam, jadi kita sama-sama membangun gagasan efisiensi dan go green,” kata Dendi.

Selanjutnya Eco Electric Power tertarik untuk langsung melakukan peninjauan ke aset-aset BP Batam seperti, Bandara Hang Nadim Batam, Pelabuhan Batam, dan sejumlah Waduk serta Rusun BP Batam.

Dendi berharap, semakin banyaknya investasi baru akan membawa dampak positf dan signifikan dalam perkembangan ekonomi di Batam. “Kami harapkan semakin banyak investasi yang ada dapat menjadi nilai tambah bagi perekonomian di Indonesia, khususnya Batam,” kata Dendi. (cc)

Direktorat Lalu Lintas Polda Kepri membagikan masker ke para pengunjung Samsat di gedung

Graha Kepri pada Senin tanggal 3 Februari 2020. Dalam rangka kepedulian agar masyarakat dapat selalu

sehat Ditlantas Polda Kepri membagikan sebanyak 500 masker kepada para pengunjung.

 

Direkrtur Lalu Lintas Polda Kepri Kombes Pol Mujiono, S.I.K. mengatakan "pembagian masker

yang dilaksanakan pada hari ini merupakan wujud peduli serta antisipasi untuk terhindar dari beberapa

penyakit menular dan juga dalam rangka antisipasi penyebaran virus".

Dalam kegiatan tersebut masyarakat sangat antusias, semoga kedepan terus berlangsung di

tempat-tempat pelayanan publik lainnya harap beberapa masyarakat yang menerima pembagian masker di Gedung Graha Kepri.

 

Pembagian masker pada hari ini didampingi langsung oleh Kasubdit Regident AKBP Syarifudin S.S.IK dengan mengerahkan personel Polwan Ditlantas Polda Kepri.

Jakarta, 05 Februari 2020. Kondisi global masih akan “menantang” di tahun ini, walaupun tensi perdagangan sudah mulai mereda, tapi disrupsi yang mempengaruhi manufaktur global tetap ada. Ada beberapa negara yang membawa angin segar terhadap ekonomi global, meski dibayang-bayangi oleh peristiwa menyebarnya virus Corona.

Fundamental perekonomian Indonesia masih dalam posisi baik, sebab masih bisa meraih angka pertumbuhan sekitar 5% di 2019. Pertumbuhan tersebut didorong oleh konsumsi dalam negeri dan investasi. Di sini, Indonesia mampu menunjukkan iklim kompetitif dan investasinya.

Saat ini, semua agensi Credit Rating telah memperhitungkan Indonesia sebagai negara yang bagus untuk investasi dengan risiko rendah. Japan Credit Rating Agency (JCR) telah menaikkan sovereign debt rating Indonesia dari BBB dengan proyeksi positif menjadi BBB+ dengan proyeksi stabil pada Januari 2020. Kemudian, Global Competitiveness Index dari World Economic Forum (WEF) serta World Competitiveness Index dari IMD memperlihatkan peningkatan pada daya saing bisnis dan digital di Indonesia, sehingga berinvestasi di negara ini masih aktraktif.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, semua keberhasilan tersebut tak lepas dari sinergi kebijakan antar instansi pemerintah, termasuk untuk mengatasi segala tantangan di 2020. “Sinergi kebijakan fiskal dan moneter, reformasi struktural, dan keberlanjutan akan menstimulasi transformasi ekonomi,” ujarnya dalam keynote speech di acara Mandiri Investment Forum 2020, Hotel Fairmont, Jakarta (5/2).

Untuk jangka panjang, kata Menko Airlangga, pemerintah berkomitmen untuk membawa perubahan yang akan menghindarkan jebakan pendapatan menengah (middle-income trap). Telah ada 7 (tujuh) agenda yang termasuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dalam rangka mencapai target pertumbuhan ekonomi dan menyokong transformasi ekonomi.

“Ketujuh agenda itu sejalan dengan lima program prioritas Presiden Jokowi yang bertujuan membangun negara dengan kedaulatan, otonomi serta berkararakter kuat berdasarkan prinsip ‘gotong-royong’,” tuturnya.

Penyederhanaan regulasi akan dijalankan supaya dapat memperbaiki iklim investasi dan menarik foreign direct investment (FDI) ke Indonesia. Melalui RUU Cipta Lapangan Kerja, beberapa regulasi yang dinilai menghambat penciptaan lapangan kerja sudah dihapus. RUU yang menggunakan metode Omnibus Law ini akan mendorong penciptaan pekerjaan berkualitas tinggi dan juga investasi.

“Keefektifan investasi di Indonesia akan ditingkatkan dengan meningkatkan investasi itu pada

bidang produktif. Dengan begitu, lapangan kerja yang lebih berkualitas akan dapat diciptakan untuk mengisi kebutuhan di dunia kerja,” ungkap Menko Airlangga.

Draft RUU Cipta Lapangan Kerja akan dikirim ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada minggu pertama Februari 2020 ini, sedangkan RUU Perpajakan sudah dikirim sejak Januari 2020, dan keduanya telah disetujui untuk masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

“Selain itu, kami juga sedang membuat Daftar Investasi Prioritas atau Positive List yang mengusahakan relaksasi pada bisnis yang termasuk di Daftar Negatif Investasi (DNI). Daftar ini dibuat juga untuk memperkuat UMKM, sehingga memudahkan investasi masuk ke sana, lalu dapat meningkatkan labanya,” jelas Menko Airlangga.

Dengan ekosistem investasi yang baik, pemerintah juga akan menciptakan transformasi ekonomi melalui revitalisasi industri. Transformasi ini akan mengurangi kebergantungan kepada sumber daya alam (SDA) dan meningkatkan daya saing manufaktur dan jasa modern yang mampu menaikkan kesejahteraan masyarakat.

Beberapa strategi pemerintah juga diimplementasikan untuk memperkuat dan memperluas peran Indonesia dalam Global Value Chain (GVC). Kebijakan pemerintah untuk mendukung industri berorientasi ekspor yang merefleksikan revolusi industri 4.0, khususnya pada bidang makanan-minuman, tekstil dan pakaian, elektronik, otomotif dan kimia.

Termasuk implementasi program mandatori B30 yang dimulai sejak awal Januari 2020, serta akselerasi perjanjian perdagangan. Perjanjian itu akan menaikkan posisi eksternal, diversifikasi ekonomi, menguatkan pertahanan terhadap risiko global, serta untuk menyerap “spill-over” dari keterlibatan yang lebih jauh dalam GVC.

“Kami pun menawarkan bermacam insentif fiskal untuk mendukung industri pionir, pengembangan sumber daya manusia, dan inovasi. Kami mengimplementasikan reformasi perpajakan yang termasuk administrasi pajak (misalnya mendesain ulang proses bisnis dan teknologi informasi) guna mencapai ketahanan Indonesia kepada kebutuhan pembiayaan ke depan,” paparnya.

Untuk makin meningkatkan kualitas SDM, pemerintah membuat kebijakan pendidikan dan pelatihan (diklat) vokasi yang merevitalisasi kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan industri. Program ini akan didukung oleh super tax deduction sebesar 200% bagi perusahaan yang mau ikut serta memberi diklat vokasi kepada SDM-nya.

“Bagi perusahaan yang ingin meningkatkan kualitas SDM-nya dapat menghubungi pemerintah. Nanti kami yang akan membuatkan pelatihannya,” ucap Menko.

Sementara itu, biaya konektivitas dan logistik akan dikurangi dengan adanya Proyek Strategis Nasional (PSN) dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Saat ini terdapat 92 PSN dan 15 KEK. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020, pemerintah telah menaikkan budget infrastruktur ke Rp423,3 triliun. Pemerintah juga melibatkan sektor swasta dalam inovasi di pembiayaan infrastruktur.

“Pada intinya, Pemerintah Indonesia mengimplementasikan strategi untuk meningkatkan daya saing nasional dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Dengan bersama-sama, kita akan bisa mengubah perekonomian menjadi berbasis industri,” pungkasnya. (Nck)

Jakarta, 03 Februari 2020. Peran sektor industri masih perlu ditingkatkan untuk mengakselerasi transformasi ekonomi. Pasalnya, sektor ini mampu menciptakan lapangan kerja yang masif, apalagi Indonesia memiliki visi menjadi 5 besar ekonomi dunia di tahun 2045. Untuk mendukung transformasi ekonomi tersebut, Pemerintah mengupayakan sejumlah kebijakan. 

“Sinergi kebijakan fiskal dan moneter, reformasi struktural, serta sustainablity inilah yang menjadi pendorong transformasi ekonomi,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menjadi pembicara pada seminar Jurnalisme Profesional untuk Bangsa bertajuk “Membangun Optimisme dan Peluang di Tengah Ketidakpastian Global”, Senin (3/2) di Jakarta.

Pemerintah merevitalisasi sektor industri untuk merespon era industri 4.0 melalui peta jalan Making Indonesia 4.0. Pemerintah juga akan melanjutkan program pengembangan infratruktur. Pada periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo, telah selesai dibangun 92 Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan nilai investasi Rp467,4 Trilun. Selanjutnya akan dibangun konektivitas infratruktur yang ada ke pusat-pusat ekonomi masyarakat.

Kemudian untuk mempersiapkan SDM yang kompeten di era transformasi, pemerintah mengusulkan strategi pengembangan pendidikan dan pelatihan kejuruan, utamanya untuk sektor prioritas. Untuk lebih mengoptimalkan program peningkatan kualitas SDM, pemerintah menjalankan program kartu prakerja untuk 2 juta peserta di tahun 2020.

“Selain itu, kita juga mendorong peran dunia usaha dan dunia industri dalam kegiatan pengembangan SDM melalui kegiatan vokasi dengan insentif pajak berupa fasilitas pemotongan pajak hingga 200% dari biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan vokasi,” papar Airlangga.

Selanjutnya, untuk meningkatkan daya saing Indonesia, Pemerintah tengah mengajukan dua Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada DPR yaitu: (1) RUU Cipta Lapangan Kerja; (2) RUU Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian, atau bisa disebut Omnibus Law Perpajakan. Saat ini RUU Omnibus Law Perpajakan sudah diserahkan kepada DPR, sementara RUU Cipta Lapangan Kerja dalam waktu dekat akan dikirim ke DPR untuk dibahas dan disahkan.

“Pemerintah juga mengeluarkan insentif fiskal dalam upaya pengembangan indsutri manufaktur dalam bentuk Tax Holiday, Tax Allowance, Investment Allowance dan Super Deduction Tax,” lanjut Airlangga

Daftar Prioritas Investasi (DPI) yang merupakan bagian dari upaya merelaksasi bidang usaha yang diatur dalam Daftar Negatif Investasi pun tengah disusun. Hal ini bertujuan untuk menarik investor untuk berinvestasi di Indonesia, sehingga tercipta lapangan pekerjaan baru. 

Menko Perekonomian menegaskan, kunci optimisme dalam perekonomian Indonesia ada di pasar domestik. “Kuncinya ada di pasar domestik yang akan kita perkuat. Pasar ekspor juga terus didorong, sembari kita mencari substitusi impor,” terangnya.

Menurut Menko Airlangga, perekonomian global memang masih diliputi ketidakpastian. Sumber ketidakpastian tersebut antara lain wabah virus korona dari Cina, brexit yang telah resmi berlaku, perang dagang AS-Cina, resiko ketidakstabilan geopolitik di Timur Tengah, Jepang, Korea, dan penyalahgunaan penggunaan teknologi (Lethal Autonomous Weapons).

Namun, dirinya kembali menggarisbawahi bahwa meski dibayangi sejumlah ketidakpastian, pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN mampu tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi dunia dan negara maju. “Dengan demikian, kawasan ASEAN termasuk Indonesia diharapkan menjadi kontributor dari perbaikan ekonomi dunia,” tutup Menko Perekonomian. (nck)

Page 1 of 78

Tentang Kami