Live Streaming
super me

super me

Page 1 of 107

Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat sektor jaga keuangan tetap stabil dan terus bertumbuh, tercermin dari semakin meningkatnya fungsi intermediasi baik di sektor perbankan maupun di industri keuangan nonbank (IKNB) serta meningkatnya penghimpunan dana di pasar modal.

Kondisi stabilitas serta kinerja sektor jasa keuangan yang terjaga dan terus bertumbuh positif di tengah upaya pemulihan ekonomi ini menandai perayaan HUT satu dasawarsa OJK yang jatuh pada 22 November lalu.

Kinerja sektor keuangan yang terjaga dengan baik ini sejalan kerja pengawasan yang terus dilakukan OJK serta relatif terkendalinya pandemi Covid-19 dan meningkatnya mobilitas yang berdampak pada peningkatan aktivitas perekonomian.

Rapat Dewan Komisioner (RDK) Bulan November 2021 juga mencatat aktivitas perekonomian global semakin pulih, namun tetap perlu dicermati tren kenaikan kasus positif Covid-19 di kawasan Eropa sehingga beberapa negara di kawasan itu kembali melakukan peningkatan pembatasan mobilitas.

Selain itu, perlu juga dicermati dampak tapering off yang dilakukan oleh AS dan rencana normalisasi kebijakan ekonomi dan moneter di beberapa negara ekonomi utama dunia seiring kenaikan inflasi yang persisten.

Sampai dengan akhir September 2021 lalu, indikator perekonomian domestik terus menunjukkan pemulihan. Di tengah kenaikan kasus Covid-19 akibat penyebaran varian Delta, pertumbuhan ekonomi Q3-21 tetap dapat dijaga positif, ditopang oleh kinerja sektor eksternal yang kuat dan pertumbuhan investasi yang relatif tinggi.

Meskipun The Fed telah melakukan tapering off di bulan November 2021, namun pasar saham Indonesia dan pasar Surat Berharga Negara (SBN) masih dapat menguat serta menjadi salah satu pasar keuangan dengan kinerja terbaik di emerging markets.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) berhasil mencatat rekor tertinggi sepanjang masa (all time high) pada 19 November 2021 di level 6.720 atau naik 2,0 persen mtd dan 12,4 persen (ytd). Sementara di Pasar SBN, hingga 19 November 2021 investor nonresiden mencatatkan outflow sebesar Rp24,1 triliun dengan rerata yield menguat -7,3 bps sejalan dengan kebijakan Pemerintah untuk tidak akan melakukan bond issuance hingga akhir tahun 2021.

Fungsi intermediasi perbankan pada bulan Oktober 2021 kembali mencatatkan tren peningkatan dengan kredit tumbuh sebesar 3,24 persen (yoy) atau 3,21 persen (ytd). Secara sektoral, kredit sektor utama tercatat mengalami peningkatan terutama pada sektor manufaktur dan rumah tangga dengan peningkatan masing-masing sebesar Rp5,3 triliun dan Rp8,8 triliun. Hal ini mencerminkan dukungan perbankan dalam pemulihan ekonomi nasional semakin membaik. Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) mencatatkan pertumbuhan sebesar 9,44 persen (yoy).

Penghimpunan dana di pasar modal hingga 22 November 2021 telah mencapai nilai Rp312,4 triliun atau meningkat 300,7 persen dari periode yang sama tahun lalu, dengan penambahan emiten baru sebanyak 43 emiten. Hal ini menunjukkan kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia masih baik.

Di sektor IKNB, sektor asuransi berhasil menghimpun premi pada bulan Oktober 2021 sebesar Rp23 triliun dengan premi Asuransi Jiwa sebesar Rp14,1 triliun, serta Asuransi Umum dan Reasuransi sebesar Rp8,9 triliun. Selain itu, fintech peer to peer (P2P) lending pada Oktober 2021 mencatatkan pertumbuhan outstanding pembiayaan sebesar 110,7 persen (yoy) atau Rp0,42 triliun (ytd: Rp12,59 triliun). Sementara itu, piutang perusahaan pembiayaan tercatat stabil sebesar Rp359 triliun.

Seiring dengan membaiknya kinerja sektor jasa keuangan domestik tersebut, profil risiko lembaga jasa keuangan pada Oktober 2021 tetap terjaga baik dengan rasio NPL nett tercatat menurun sebesar 1,02 persen (NPL gross: 3,22 persen) dan rasio NPF Perusahaan Pembiayaan sebesar 3,89 persen.

Selain itu, restrukturisasi kredit Covid-19 masih melanjutkan tren penurunan di Oktober 2021. Secara sektoral, sektor ekonomi utama yang terdampak Covid-19, yaitu perdagangan dan manufaktur, telah menunjukkan perbaikan dengan pergerakan masing-masing sebesar -23,1 persen (yoy) dan -35,9 persen (yoy). Sementara itu, Posisi Devisa Neto (PDN) Oktober 2021 tercatat sebesar 1,97 persen atau berada jauh di bawah threshold sebesar 20 persen.

Selain itu, likuiditas industri perbankan pada Oktober 2021 masih berada pada level yang memadai. Hal ini terlihat dari rasio Alat Likuid/Non-Core Deposit dan Alat Likuid/DPK masing-masing sebesar 154,59 persen dan 34,05 persen, yang berarti di atas ambang batas ketentuan masing-masing pada level 50 persen dan 10 persen.

Dari sisi permodalan, lembaga jasa keuangan juga mencatatkan permodalan yang semakin membaik. Industri perbankan mencatatkan peningkatan CAR menjadi sebesar 25,34 persen atau jauh di atas threshold. Sementara itu, industri asuransi jiwa dan asuransi umum mencatatkan Risk Based Capital (RBC) yang juga meningkat masing-masing sebesar 605,9 persen dan 352,0 persen yang berarti jauh di atas threshold 120 persen. Begitu pula pada gearing ratio perusahaan pembiayaan yang tercatat sebesar 1,93 kali atau jauh di bawah batas maksimum 10 kali.

OJK secara konsisten melakukan asesmen terhadap perekonomian dan sektor jasa keuangan bersama dengan Pemerintah dan otoritas terkait lainnya serta para stakeholder dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan di tengah momentum akselerasi pemulihan ekonomi nasional. (nck)

Jakarta - Evaluasi Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada wilayah Jawa-Bali dan Luar Jawa-Bali kembali dilakukan untuk kondisi seminggu terakhir (16-22 November 2021). Beberapa indikator level asesmen pandemi memang sudah mengalami perbaikan seperti minggu sebelumnya, namun tetap harus diwaspadai kabupaten/kota yang mengalami jumlah kenaikan kasus aktif beberapa minggu terakhir.

Berdasarkan data 21 November 2021, jumlah Kasus Aktif sebesar 8.126 kasus atau 0,19% dari total kasus, dan ini jauh lebih baik daripada rata-rata Global yang sebesar 7,7% (naik jika dibandingkan mingguJakarta, 22 November 2021

Evaluasi Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada wilayah Jawa-Bali dan Luar Jawa-Bali kembali dilakukan untuk kondisi seminggu terakhir (16-22 November 2021). Beberapa indikator level asesmen pandemi memang sudah mengalami perbaikan seperti minggu sebelumnya, namun tetap harus diwaspadai kabupaten/kota yang mengalami jumlah kenaikan kasus aktif beberapa minggu terakhir.

Berdasarkan data 21 November 2021, jumlah Kasus Aktif sebesar 8.126 kasus atau 0,19% dari total kasus, dan ini jauh lebih baik daripada rata-rata Global yang sebesar 7,7% (naik jika dibandingkan minggu lalu 7,4%). Daripada kondisi puncak di 24 Juli 2021, maka persentasenya sudah turun -98,58%.

Kasus Konfirmasi Harian rata-rata 7 hari (7DMA) sebesar 365 kasus, dengan tren penurunan per 21 November sebanyak 314 kasus, atau sudah turun -99,45% dari situasi puncak 15 Juli 2021. Kontribusi dari Jawa-Bali sebanyak 215 kasus (68,47%) dan Luar Jawa-Bali sebanyak 99 kasus (31,53%).

Secara nasional, persentase Tingkat Kesembuhan (Recovery Rate/RR) adalah 96,43%, Tingkat Kematian (Case Fatality Rate/CFR) adalah 3,38%, dengan penurunan total kasus aktif adalah -98,19%.

“Angka Reproduksi Kasus Efektif (Rt) COVID-19 Indonesia masih di bawah 1 tetapi mengalami sedikit peningkatan sejak dua pekan terakhir. Peningkatan sedikit atas laju penularan kasus ini akan terus dimonitor dan diwaspadai oleh Pemerintah,” jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam Konferensi Pers Ratas Evaluasi PPKM, Senin (22/11). lalu 7,4%). Daripada kondisi puncak di 24 Juli 2021, maka persentasenya sudah turun -98,58%.

Kasus Konfirmasi Harian rata-rata 7 hari (7DMA) sebesar 365 kasus, dengan tren penurunan per 21 November sebanyak 314 kasus, atau sudah turun -99,45% dari situasi puncak 15 Juli 2021. Kontribusi dari Jawa-Bali sebanyak 215 kasus (68,47%) dan Luar Jawa-Bali sebanyak 99 kasus (31,53%).

Secara nasional, persentase Tingkat Kesembuhan (Recovery Rate/RR) adalah 96,43%, Tingkat Kematian (Case Fatality Rate/CFR) adalah 3,38%, dengan penurunan total kasus aktif adalah -98,19%.

“Angka Reproduksi Kasus Efektif (Rt) COVID-19 Indonesia masih di bawah 1 tetapi mengalami sedikit peningkatan sejak dua pekan terakhir. Peningkatan sedikit atas laju penularan kasus ini akan terus dimonitor dan diwaspadai oleh Pemerintah,” jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam Konferensi Pers Ratas Evaluasi PPKM, Senin (22/11).

Perkembangan Kondisi Luar Jawa-Bali

Dilihat dari jumlah kasus aktif di Luar Jawa-Bali, per 21 November 2021, sebesar 4.263 kasus atau 52,46% dari total kasus aktif nasional, atau sudah menurun -98,07% dari puncaknya di 6 Agustus 2021. Kasus Konfirmasi Harian di luar Jawa-Bali per 21 November 2021 berjumlah 99 kasus atau 31,53% dari kasus harian nasional yang sebesar 314 kasus, dengan rata-rata 7 hari (7DMA) sebesar 113 kasus, dan dengan tren penurunan yang konsisten.

Untuk kasus kematian per 21 November 2021 berjumlah 3 kasus dengan total kematian 43.549 kematian (CFR 3,12%). Sedangkan, tingkat kesembuhan harian per 21 November 2021 bertambah 112 orang sehingga menjadi total 1.346.460 orang (RR 96,57%). “Tren penurunan kasus konfirmasi harian dan jumlah kasus aktif, terus terjadi secara konsisten di Luar Jawa-Bali,” ujar Menko Airlangga.

Jumlah kasus yang sembuh (RR), kasus kematian (CFR), dan penurunan jumlah total kasus aktif total di Luar Jawa-Bali, yaitu sebagai berikut:

- Sumatera: RR = 96,20% dan CFR = 3,58%, dengan penurunan (jumlah total kasus aktif) -98,34%

- Nusa Tenggara: RR = 97,41% dan CFR = 3,17% dengan penurunan -98,26%
Kalimantan: RR = 96,75% dan CFR = 3,17% dengan penurunan -99,36%

- Sulawesi: RR = 97,22% dan CFR = 2,64% dengan penurunan -98,98%

- Maluku dan Papua: RR = 95,90% dan CFR = 1,75% dengan penurunan -89,46%

Menko Airlangga menggarisbawahi, terjadi kenaikan kasus konfirmasi dalam 1 minggu pada beberapa Provinsi di Luar Jawa Bali, yakni Nusa Tenggara Timur naik 77 kasus, Kalimantan Barat naik 43 kasus, Riau naik 16 kasus, Kepulauan Bangka Belitung naik 15 kasus, Sulawesi Tenggara naik 6 kasus.

Mengenai Level Asesmen per 20 November 2021 dari 27 Provinsi di Luar Jawa-Bali tercatat bahwa seluruh Provinsi mempunyai level “Transmisi Komunitas” sangat baik yaitu berada di Level 1, namun berbeda dari sisi “Kapasitas Respon” yang menyebabkan Level Asesmennya menjadi sebagai berikut:

Dari ke-27 Provinsi di Luar Jawa-Bali tersebut tidak ada Provinsi yang termasuk Level 4 dan Level 3, kemudian 20 Provinsi pada Level 2 karena Kapasitas Respon “Sedang” atau “Terbatas”; serta 7 Provinsi di Level 1 dengan Kapasitas Respon “Memadai”, yaitu Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Utara, Lampung, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Utara. (nck)

Jakarta, 18 Nopember 2021. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyatakan, pemerintah akan menerapkan kebijakan PPKM Level 3 untuk seluruh wilayah Indonesia selama masa libur Hari Raya Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru).

"Selama libur Nataru, seluruh Indonesia akan diberlakukan peraturan dan ketentuan PPKM Level 3," ujarnya saat memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Antisipasi Potensi Peningkatan Kasus Covid-19 Pada Libur Nataru, secara daring, pada Rabu (17/11).

Muhadjir menyatakan, kebijakan tersebut dilakukan untuk memperketat pergerakan orang dan mencegah lonjakan kasus Covid-19 pasca libur Nataru. Nantinya seluruh wilayah di Indonesia, baik yang sudah berstatus PPKM Level 1 dan 2 akan disamaratakan menerapkan aturan PPKM Level 3.

"Sehingga ada keseragaman secara nasional. Sudah ada kesepakatan, aturan yang berlaku di Jawa-Bali dan luar Jawa-Bali nanti akan diseragamkan," tuturnya.

Lebih lanjut, Menko Muhadjir menerangkan, kebijakan status PPKM Level 3 ini akan berlaku mulai tanggal 24 Desember 2021 sampai 2 Januari 2021. Kebijakan ini akan diterapkan menunggu Kemendagri menerbitkan Instruksi Mendagri (Inmendagri) terbaru.

"Inmedagri Ini sebagai pedoman pelaksanaan pengendalian penanganan Covid-19 selama masa libur Natal dan Tahun Baru yang akan ditetapkan selambat-lambatnya pada tanggal 22 November 2021," ujarnya.

Selain itu, Menko PMK meminta Kementerian/Lembaga secara sektoral, TNI/Polri, Satgas Covid Nasional melalui BNPB, Pemerintah Daerah, serta komponen strategis lainnya untuk menyiapkan SE dan dukungan operasional pelaksanaan pengendalian penanganan Covid-19 selama masa libur Nataru.

Lebih jauh, dia memaparkan, dalam kebijakan libur Nataru, perayaan pesta kembang api, pawai, arak-arakan yang mengumpulkan kerumunan besar akan sepenuhnya dilarang. Sementara, untuk Ibadah Natal, kunjungan wisata, pusat perbelanjaan menyesuaikan kebijakan PPKM Level 3.

"Kebijakan Nataru ini diperlukan untuk menghambat dan mencegah penularan Covid-19, tetapi ekonomi harus tetap bergerak. Pengetatan dan pengawasan protokol kesehatan juga dilakukan di sejumlah destinasi. Utamanya di tiga tempat, yaitu di Gereja pada saat perayaan Natal, di tempat perbelanjaan, dan destinasi wisata lokal," pungkasnya.

Sebagai informasi, dam kebijakan PPKM Level 3 dalam Inmendagri terdahulu diantaranya mengatur kegiatan di tempat ibadah maksimal kapasitas 50 persen, kegiatan di bioskop dan tempat makan minum maksimal kapasitas 50 persen, kegiatan di pusat perbelanjaan maksimal kapasitas 50 persen sampai pukul 21.00 dengan penerapan protokol kesehatan ketat, dan menutup fasilitas umum seperti alun-alun dan lapangan terbuka.

Sebelumnya pemerintah telah menetapkan beberapa kebijakan mengantisipasi libur Nataru. Seperti himbauan bagi masyarakat agar tidak berpergian, tidak pulang kampung dengan tujuan yang tidak primer, serta memperketat aturan perjalanan menggunakan moda transportasi umum minimal harus sudah menerima vaksin dosis pertama.

Selain itu, pemerintah juga telah membuat kebijakan larangan untuk mengambil cuti dengan memanfaatkan momentum hari libur nasional bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, POLRI dan Karyawan Swasta. Serta memperketat penerapan prokes dan 3T (tracing, tracking, treatment), dan mengebut vaksinasi sampai akhir Desember 2021.

Dalam kesempatan tersebut, turut hadir Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkes Budi Gunadi Sadikin, Menhub Budi Karya Sumadi, Menaker Ida Fauziyah, Menag Yaqut Cholil Qoumas, Menkominfo Johnny G. Plate, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kepala BMKG Dwi Qorita, perwakilan Kemendikbudristek, Kemendes PDTT, KemenPANRB, Kemenparekraf, Kementerian TNI, Polri. (nck)

Global Data Solution (GDS) Holdings Limited, yang merupakan pengembang dan operator pusat data terkemuka di Shanghai, RRT, mengumumkan bahwa mereka telah menandatangani perjanjian definitif untuk membeli lahan hijau yang akan digunakan untuk pembangunan pusat data di Nongsa Digital Park (NDP), pada Kawasan Ekonomi Khusus Nongsa (KEK Nongsa), Senin (15/11/2021).
 
GDS holdings juga merupakan perusahaan publik dengan saham di Bursa New York (Nasdaq) yang bergerak di pengembangan dan pengoperasian Data Centre . Selain itu, GDS Holdings adalah penyedia layanan cloud yang memungkinkan pelanggannya mengakses semua jaringan telekomunikasi utama serta cloud publik di RRT dan global.
Pembangunan yang direncanakan GDS Holdings mencakup dua gedung pusat data baru dengan total luas area sekitar 10.000 meter persegi dan total kapasitas daya TI sebesar 28 megawatt untuk mendukung dan mengoptimalkan kinerja pada pusat data. GDS berharap mendapatkan pasokan energi terbarukan untuk mendukung pusat data mereka.
 
Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) selaku lembaga pemerintah yang bertugas sebagai administrator KEK Nongsa menyambut baik kerja sama tersebut.
Kepala BP Batam, Muhammad Rudi mengatakan, Keputusan GDS Holdings untuk berinvestasi pada Pusat Data pertama mereka di KEK Nongsa menjadi bukti bagaimana Batam telah meningkatkan citra sebagai pelaku utama bagi Ekonomi Digital Indonesia.
Menurut Muhammad Rudi, pemberitahuan ini juga sejalan dengan visi Presiden RI, Joko Widodo, untuk menjadikan Batam sebagai “Jembatan Digital” yang menghubungkan Indonesia dengan Singapura dan dunia.
 
KEK Nongsa sendiri diketahui telah menandatangani investasi dari GDS Holdings yang akan membangun Data Centre di NDP secara bertahap.
“Investasi yang diumumkan oleh GDS akan menciptakan peluang kerja berketerampilan tinggi bagi para pekerja lokal dan semakin mengukuhkan posisi KEK Nongsa sebagai salah satu regional hub paling menarik untuk investasi Digital dan TI,” ujar Muhammad Rudi.
 
Dengan hadirnya GDS Holdings di KEK Nongsa, serta dukungan penuh dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Muhammad Rudi optimis Batam mampu mencapai target pembangunan dan pengembangan ekonomi yang telah ditetapkan sebelumnya.
“Tentunya investasi ini akan menjadi salah satu kunci kesuksesan bagi Indonesia, khususnya Batam, untuk menjadi pionir pusat data center terkemuka di Asia Tenggara,” pungkas Muhammad Rudi.

Jakarta, 16 November 2021. Pemerintah terus melakukan berbagai upaya yang berorientasi pada kemudahan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, sekaligus mempertimbangkan keberlangsungan para pengusaha perjalanan travel haji dan umroh. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menerima audiensi dari Forum Silaturahmi Asosiasi Travel Haji dan Umroh (SATHU), untuk mendengarkan aspirasinya terkait nasib para jamaah yang dalam 2 tahun terakhir belum bisa berangkat umroh, sekalian membahas masalah perpajakan untuk Jasa Keagamaan, dan penerapan aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja bagi usaha travel haji dan umroh.

Forum SATHU menjelaskan bahwa saat ini pelaku usaha di bidang penyelenggaraan Umrah dan Haji Khusus, jumlahnya cukup besar. Ada sebanyak 339 PIHK (Penyelenggara Ibadah Haji Khusus), 1.504 PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah) dan 1.700 KBIHU (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah), atau total ada 3.523 badan usaha dalam penyelenggaraan umrah dan haji, dengan perkiraan jumlah karyawan sebanyak 17.615 orang.

Dalam kesempatan tersebut disampaikan bahwa sudah hampir 2 tahun Jemaah haji dan Umrah tidak berangkat, dan harapan masyarakat sangat besar untuk bisa dibuka kembali pelaksanaan ibadah Umrah dan Haji. Menko Airlangga menyampaikan bahwa Pemerintah Arab Saudi telah memberikan sinyal untuk membuka kembali bagi Jemaah Umroh dan Haji ke Tanah Suci, sebagaimana telah disampaikan Pemerintah Arab Saudi kepada Pemerintah Indonesia melalui Nota Diplomatik yang dikeluarkan pada 8 Oktober 2021 yang lalu. Namun hal ini masih perlu dibicarakan lebih lanjut antar kedua negara.

Terkait dengan vaksinasi, Arab Saudi menggunakan 4 jenis vaksin yaitu Pfizer, Johnson & Johnson, Moderna, dan Astra Zeneca, dan mengakui 6 jenis vaksin dengan ditambah Sinoparhm dan Sinovac. Untuk jamaah Haji dan Umroh yang menggunakan salah satu dari keempat vaksin yang dipakai Saudi, maka dapat langsung menjalankan ibadah Umroh. Namun bagi jamaah asing yang divaksin dengan vaksin di luar empat yang dipakai Saudi (terutama Sinovac dan Sinopharm), maka yang bersangkutan harus memperoleh booster 1 kali menggunakan salah satu dari keempat vaksin yang dipakai Saudi. Terkait dengan kewajiban booster untuk penerima vaksin Sinovac dan Sinopharm, saat ini Pemerintah masih belum dapat memenuhi, dengan pertimbangan sampai dengan akhir tahun ini masih terus mengejar target Vaksinasi.

“Kita masih mengejar target tercapainya 70% vaksinasi untuk Dosis-1 dan 50% untuk Dosis-2 di akhir tahun ini. Pemerintah Indonesia akan melakukan diplomasi dengan Pemerintah Arab Saudi terkait masalah vaksinasi ini. Kita akan meminta Menteri Kesehatan dan Menteri Agama, dengan dibantu Menteri Luar Negeri. Sekaligus juga akan menyampaikan kondisi pandemi Indonesia yang telah membaik dan membahas hal-hal teknis lainnya terkait rencana pembukaan ibadah haji dan umrah ini,” kata Menko Airlangga.

Selain itu, terkait dengan perpajakan untuk Jasa Keagamaan, Menko Airlangga menyampaikan bahwa sudah ada Peraturan Menteri Keuangan 92/PMK.03/2020 tentang Kriteria dan/atau Rincian Jasa Keagamaan yang Tidak Dikenai PPN. “Dalam PMK sudah jelas bahwa penyelenggara Jasa Keagamaan, termasuk Jasa Perjalanan Ibadah Haji dan Umroh, tidak dikenakan PPN yang berlaku efektif sejak 22 Agustus 2020 yang lalu” tegas Menko Airlangga.

Terkait dengan penerapan aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja bagi usaha travel haji dan umroh, saat ini fokus Pemerintah memberikan kemudahan berusaha dan menguatkan ekonomi di masa pandemi, termasuk pada usaha penyelenggara haji dan umroh. Pada kesempatan tersebut Menko Airlangga menegaskan bahwa konsep pengenaan sanksi sebagai konsekuensi dari perijinan berusaha berbasis risiko adalah suatu hal yang ditujukan untuk mendorong pelaku usaha agar lebih bertanggung jawab dalam menjalankan usahanya dan menjaga keberlangsungan usaha agar dapat terus berlanjut.

“Untuk itu akan disosialisasikan kembali, tidak perlu khawatir. Adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini sejatinya berpihak kepada masyarakat, pengusaha, dan untuk memperbaiki iklim usaha dan investasi,” ungkap Menko Airlangga.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Dewan Pembina Forum SATHU, Fuad Hasan Masyhur menyampaikan bahwa audiensi tersebut membawa angin segar bagi seluruh masyarakat yang telah menanti selama hampir dua tahun, yang sudah merindukan untuk bisa berangkat ke Baitullah menunaikan ibadah haji dan umrah. Sekaligus juga membawa kabar baik dan memberikan secercah harapan untuk para pengusaha perjalanan travel haji dan umroh.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Menko yang telah memberi arahan untuk bisa mewujudkan harapan masyarakat. Mengingat pandemi Covid-19 ini berdampak besar bagi usaha penyelenggara umroh maupun haji, alhamdulillah Pak Menko sudah memberikan secercah harapan. Kami berkeyakinan dalam waktu dekat dan tidak lama lagi, kita akan bisa mewujudkan harapan masyarakat untuk berangkat ke Baitullah,” tutur Fuad. (nck)

Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) meraih peringkat Terbaik I pada kategori Sertifikasi Barang Milik Negara (BMN) dalam gelaran Penganugerahan BMN Awards 2021 bertajuk “Apresiasi Pengelolaan Kekayaan Negara”, Senin (15/11/2021) pagi secara daring.
Penghargaan ini diterima oleh Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan BP Batam, Wahjoe Triwidijo Koentjoro di Ruang Rapat Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan BP Batam.
Kegiatan yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) tersebut memuat lima kategori BMN Awards antara lain, Utilisasi BMN, Kualitas Pelaporan BMN, Sertifikasi BMN, Peningkatan Tata Kelola Berkelanjutan (Continuous Improvement), dan Kerjasama Tata Kelola Antar K/L (Peer Collaboration).
Adapun Penganugerahan BMN Awards 2021 kategori Sertifikasi BMN Terbaik I diraih oleh BP Batam, Terbaik II diterima oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS Sabang) dan Terbaik III diterima oleh Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN).
Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan BP Batam, Wahjoe Triwidijo Koentjoro mengungkapkan apresiasinya atas capaian yang berhasil diraih BP Batam dalam penganugerahan BMN Awards 2021.
“BP Batam alhamdulillah meraih Terbaik I dalam kategori Sertifikasi BMN. Sertifikasi ini sendiri merupakan bukti legalitas aset-aset yang dikelola BP Batam. Dari target 98 aset senilai Rp 51 triliun, BP Batam telah menyelesaikan 86 aset. Sisanya sedang kami selesaikan di Badan Pertanahan Nasional (BPN),” ujar Wahjoe.
Upaya tersebut, dikatakan Wahjoe, merupakan bentuk dari komitmen BP Batam untuk mengelola aset secara akuntabel dengan baik, guna meminimalisir persoalan saling klaim atas aset BP Batam oleh pihak ketiga.
“BP Batam akan terus konsisten tentang tata kelola BMN, mulai dari pengadaan, pencatatan hingga pelaporan, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada DJKN. Karena BMN diperoleh dari anggaran pemerintah, baik dari rupiah murni maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP),” pungkas Wahjoe.
Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Rionald Silaban dalam sambutannya mengatakan, sebagaimana dimuat di dalam laporan BMN Tahun 2020, nilai BMN di Indonesia saat ini tercatat sebesar Rp 6.585 triliun. Nilai ini merupakan 59,3 persen dari total aset dalam neraca yaitu sebesar Rp 11.098 triliun.
Gelaran Apresiasi Pengelolaan Kekayaan Negara Tahun 2021 ini selain merupakan rangkaian peringatan HUT ke-15 DJKN, sekaligus sebagai bentuk apresiasi atas kualitas kerja dan koordinasi seluruh K/L dan stakeholders. Apresiasi tersebut dilaksanakan melalui “BMN Awards” kepada K/L yang berprestasi dalam pengelolaan BMN, serta “Lelang Awards” kepada stakeholders yang berprestasi di bidang lelang.
Selanjutnya, Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati dalam sambutannya mengajak para K/L untuk memaksimalkan potensi dan pemanfaatan BMN yang telah dimiliki untuk menghindari aset-aset yang menganggur.
“BMN diperoleh melalui sebuah upaya dan proses keuangan negara yang tidak mudah. Ini juga menjadi sorotan masyarakat. Oleh karena itu aset-aset tersebut harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya pada masyarakat. Sehingga K/L dituntut untuk melakukan perubahan yang fleksibel, responsif dan akuntabel,” ujar Sri Mulyani.
Lebih lanjut Sri Mulyani mengatakan, pengelolaan BMN tidak hanya terjadi pada saat aset tersebut dibangun, melainkan bermula semenjak BMN tersebut direncanakan. Ia berharap penggunaan uang negara untuk aset BMN dapat terwujud dengan baik, mulai dari perencanaan, penganggaran, pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, hingga pengawasan aset-aset tersebut. (rud)

Jakarta, 10 Nopember 2021. Saat ini masyarakat semakin adaptif dalam memanfaatkan teknologi, termasuk untuk tujuan ekonomi. Teknologi digital telah membuka kemungkinan kolaborasi yang lebih besar di antara para pemangku kepentingan ekonomi dalam rangka memperluas perdagangan, menciptakan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan akses ke layanan publik.

"Momentum ini harus dimanfaatkan untuk mempercepat proses transformasi digital,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat memberikan opening address dalam acara Indonesia: Tech Innovation for Profit and Purpose pada the Singapore Week of Innovation and Technology 2021 di Jakarta, Rabu (10/11).

Nilai ekonomi digital Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) telah melampaui US$100 miliar dan diprediksi akan meningkat tiga kali lipat menjadi lebih dari US$300 miliar pada tahun 2025. Penggerak utama ekonomi digital ASEAN adalah e-commerce, lalu diikuti oleh transportasi dan pengiriman makanan, media online, dan travel. Selain itu, Healthtech dan Edutech kini berkembang menjadi sektor yang menjanjikan.

Nilai ekonomi digital Indonesia tercatat sebesar US$44 miliar, menjadi yang tertinggi di ASEAN. Angka ini diperkirakan akan terus tumbuh hingga delapan kali lipat pada tahun 2030. Kontribusi terbesar bagi ekonomi digital Indonesia berasal dari transaksi e-commerce. Pada tahun 2025, e-commerce diproyeksikan meningkat hingga US$32 miliar dengan tingkat pertumbuhan 54%.

Perkembangan ekonomi digital di Indonesia juga dapat dilihat dari total investasi pada platform digital yakni sekitar 38,7%, jumlah terbesar di Asia Tenggara. Sektor strategis yang menjadi kekuatan baru ekonomi digital antara lain Agritech, Fintech, Edutech, dan Healthtech.

Akselerasi Agritech tercermin dari perkembangan Tanihub, salah satu start up Agritech terkemuka di Indonesia. Perkembangan Fintech juga semakin cepat. Total penyaluran pinjaman peer-to-peer (P2P) per Maret 2020 tercatat sebesar US$7 miliar.

Peningkatan di sektor Edutech juga terlihat mengingat pendidikan tatap muka masih terbatas. Pada tahun 2020, terjadi pertumbuhan 200% dalam jumlah pengguna Edutech. Sedangkan Healthtech berkembang pesat karena kebutuhan akan layanan contactless. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya pengguna Halodoc, salah satu penyedia teknologi kesehatan terkemuka di Indonesia.

Peluang ekonomi digital Indonesia masih terbuka lebar. Hal ini didukung oleh fakta bahwa Indonesia menempati urutan ke-4 populasi terbesar di dunia. Usia produktif Indonesia berjumlah sekitar 191 juta penduduk atau 70,7% dari total penduduk. Dengan potensi tersebut, maka akan ada lebih banyak terobosan dan inovasi di masa depan.

Pendirian Nongsa Digital Park di Batam telah menjadi “jembatan digital” bagi perusahaan teknologi di Singapura dan Indonesia. Ini menandai tonggak penting bagi perkembangan industri digital untuk meningkatkan kolaborasi di masa depan.

"Digitalisasi merupakan sarana untuk mempercepat transformasi menuju ekonomi baru dengan nilai tambah dan daya saing yang lebih tinggi,“ pungkas Menko Airlangga. (nck)

Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Muhammad Rudi berkunjung ke Konsul Jenderal RI di Dubai K. Candra Negara untuk membahas tindak lanjut atas penyampaian minat investasi dari Thumbay Group di Batam pada Jumat (5/11/2021) bertempat di Gedung Konjen RI, Al Hudaiba, Dubai, UEA.

“Kami baru saja selesai bertemu dengan Pak Konjen RI Dubai, Pak Candra dan jajarannya, untuk menindaklanjuti investasi yang mau kita kembangkan dan kita tarik masuk ke kota Batam. Kita harap tentunya pertemuan kita dengan Thumbay Group kemarin, dapat dilanjuti oleh pak Konjen, sehingga proses bisnisnya bisa lebih cepat,” kata Muhammad Rudi.

Pertemuan dengan Konjen RI di Dubai itu adalah rangkaian lawatan Rudi ke Dubai, UEA setelah sebelumnya bertemu dengan Presiden Direktur Thumbay Group dan mengikuti Dubai Expo 2020.

"Selanjutnya tim teknis akan bekerja dan menjalin koordinasi dengan KJRI guna merealisasikan minat investasi investor asal Dubai ini,” harap Muhammad Rudi.

Lebih lanjut Ia juga menyampaikan terkait pengembangan SDM di Kota Batam pasca mengenyam pendidikan dibidang perhotelan dan pariwisata untuk bisa mendapatkan pengalaman kerja di Negara yang memiliki gedung pencakar langit, Burj Khalifa itu.

“Pak Konjen menyampaikan salah satu kriteria nya harus bisa bahasa inggris. Nanti sekembalinya saya ke daerah, kita akan dudukan bersama pihak terkait. Harapannya kita siapkan anak-anak kita yang telah selesai pendidikan di kota Batam punya kompetensi dan bisa disalurkan bekerja di Dubai,” jelasnya.


Perkembangan terbaru di sektor ini ialah menghadirkan landmark baru di Dubai, seperti seperti Museum of the Future, Deep Dive Dubai, telaga penyelaman terdalam di dunia, dan Dubai Eye, Roda Observasi Tertinggi di dunia.

Senada, Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam Ariastuty Sirait meyakini kunjungan pihaknya ke Dubai, UEA akan menghasilkan hasil yang positif bagi pengembangan Batam kedepan.

“Dalam kunjungan ini ada tiga hal yang disampaikan, yaitu pengembangan pelabuhan, persiapan KEK Kesehatan, dan SDM perhotelan dan pariwisata. Serta Pak Kepala juga minta bantuan Pak Konjen untuk bisa menghubungi BP Batam apabila ada investor yang tertarik untuk menanamkan investasinya di Batam,” pungkas Ariastuty.

Abu Dhabi – United Arab Emirates (UAE), Kepala BP Batam melanjutkan lawatannya dengan melakukan kunjungan ke Kedutaan Besar Republik Indonesia di Abu Dhabi, Persatuan Emirates Arab (PEA). Kunjungan ini merupakan upaya koordinasi dengan Duta Besar RI di Abu Dhabi, usai pertemuannya dengan Presiden Direktur sekaligus pendiri Thumbay Group.
 
Dalam kunjungan ini Kepala BP Batam Muhammad Rudi dan jajaran BP Batam diterima langsung oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Persatuan Emirat Arab, Y.M. Husin Bagis, di Wisma Duta Besar, Abu Dhabi.
 
Dalam pokok-pokok pembicaraan, Kepala BP Batam Muhammad Rudi yang secara serius melakukan upaya jemput bola calon investor asal Dubai, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada KBRI sebagai inisiator kegiatan Indonesia Investment Day 2021 yang Agustus lalu digelar bekerjasama dengan IIPC Abu Dabhi dan Bank Indonesia Tokyo yang membawahi United Arab Emirates.
 
“melalui kesempatan ini, kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada KBRI yang telah menginisiasi kegiatan (Indonesia Investment Day) yang akhirnya mempertemukan kami dengan jalinan persaudaraan kami dengan Thumbay Group”, ungkap Rudi.
 
Lebih lanjut Rudi menjelaskan, saat itu BP Batam berkesempatan untuk mempresentasikan project KEK Kesehatan Sekupang, dan melalui apa yang telah dipaparkan, Thumbay Group yang diperoleh melalui hasil screening dari KBRI dan IIPC, menunjukkan minatnya untuk bisa berkolaborasi dengan BP Batam dalam membangun KEK Kesehatan Sekupang yang terintegrasi.
 
Menanggapi hal tersebut, Duta Besar Republik Indonesia untuk Persatuan Emirat Arab, Y.M. Husin Bagis, menyampaikan semangat yang sama.
 
Dirinya juga memberikan dukungan dengan langkah BP Batam untuk berkolaborasi dengan investor asal negara dengan peringkat 8 penghasil minyak terbesar di dunia.
 
Dirinya juga menegaskan bahwa seluruh project ini kedepan harus dilakukan secara clean and clear. Dubes RI untuk PEA siap menjadi fasilitator untuk jalinan bisnis yang baik antara BP Batam dan perusahaan UEA kedepan, ditambah lagi keberadaan BP Batam yang begitu sentral sebagai pengelola kawasan strategis Batam.
 
Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol, Ariastuty Siarit, mengakhiri lawatan ini berharap, koordinasi ini diharapkan menjadi momentum yang baik, tidak hanya jalinan persaudaraan antara kedua belah pihak (BP Batam dan Kedubes RI di PEA) tetapi juga hubungan diplomatik kedua negara, yakni Indonesia – PEA (Persatuan Emirates Arab) yang telah dimulai sejak tahun 1976.
 
Sementara itu, menanggapi apa yang telah dilakukan BP Batam, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto melalui keterangan Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakkan Hukum dan Ketahanan Ekonomi Kemenko Perekonomian, Elen Setiadi, yang juga merupakan Anggota Dewan Pengawas,  memberikan apresiasi kepada BP Batam yang secara aktif telah melakukan upaya-upaya strategis untuk menarik investasi ke Batam dalam masa pemulihan ekonomi negeri.
 
BP Batam senantiasa  melakukan koordinasi aktif dengan Dewan Pengawas dalam upaya menarik investasi baru serta formulasi insentif yang dapat ditawarkan sehingga Batam menjadi  kota yang semakin strategis untuk investor, sesuai dengan amanah Presiden RI Joko Widodo.

Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) menggelar Pelatihan Aplikasi Sistem Indonesia National Single Window (SINSW) untuk PJKEK, Profile dan Masterlist di Kawasan Ekonomi Khusus di Ruang Conference Hall Gedung A Lantai 3, PDSI BP Batam, yang dilaksanakan selama 2 hari, Rabu-Kamis (3-4 November 2021).
Pelatihan ini sebagai bentuk tindaklanjut diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada KEK.
Plh. Anggota Bidang Kebijakan Strategis BP Batam, Wahjoe Triwidijo Koentjoro, membuka acara Pelatihan ini dengan memberikan gambaran atas diadakannya Pelatihan Aplikasi Sistem Indonesia National Single Window (SINSW) untuk PJKEK, Profile dan Masterlist di Kawasan Ekonomi Khusus.
“Pelatihan ini sebagai wadah diskusi dan pembimbingan bagi seluruh pihak terkait agar diperoleh pemahaman yang selaras dalam mengimplementasikan sistem Aplikasi KEK/Aplikasi SINSW ini dengan mempraktekkan langsung modul-modul pada sistem Aplikasi KEK,” kata Wahjoe juga selaku Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan BP Batam, Rabu (3/11/2021) pagi.
Ia berharap sistem Aplikasi ini kedepannya akan memudahkan Badan Usaha/Pelaku Usaha di KEK Batam Aero Techic dan KEK Nongsa dalam mengusulkan barang/jasa yang dibutuhkan dalam pembangunan maupun pengelolaan kawasannya, selain itu aplikasi ini juga akan memudahkan Administrator dalam hal ini BP Batam guna mengetahui kegiatan lalu lintas barang yang terjadi dalam KEK.
Menurut Kepala Pusat Pengembangan KPBPB Batam dan KEK Irfan Syakir Widyasa, penyiapan SDM ini merupakan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 Pasal 20 bahwa tugas Administrator KEK di Batam selama masa transisi dilaksanakan oleh Badan Pengusahaan Batam.
Pelatihan ini menghadirkan narasumber dari Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus RI, Wakil Ketua III Bidang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria dan Implementasi Fasilitasi dan Kemudahan, Budi Santoso; Direktorat Jendral Bea Cukai, Kasie Fasilitas KEK dan Kawasan Khusus Lainnya Direktorat Fasilitas Kepabean, Emi Ludiyanto; Direktorat Jendral Pajak, Pelaksana Seksi Peraturan PPN Jasa, Oscar Edo Chisandy; Lembaga National Single Window, Direktorat Efisiensi Proses Bisnis, Kepala Subdirektorat Integrasi Proses Bisnis, Erwin Hariadi, serta acara ini dimoderatori oleh Kepala Bagian Hukum dan Umum Sekretariat Dewan Nasional, Paulus Riyanto.
Adapun pemaparan pokok materi, antara lain Sosialisasi Profil Badan Usaha; Kawasan Ekonomi Khusus untuk mendorong Investasi dan Pertumbuhan Wilayah; Sosialisi terkait Masterlist; Sosialisasi dan Bimtek Sistem Aplikasi KEK.
Kepala Subdirektorat Integrasi Proses Bisnis, Direktorat Efisiensi Proses Bisnis Lembaga National Single Window, Erwin Hariadi, menjelaskan terkait pengenalan sistem Aplikasi KEK/Sistem Indonesia National Single Window (SINSW).
“Aplikasi SINSW adalah Sistem Elektronik yang mengintegrasikan sistem dan/atau informasi berkaitan dengan proses penanganan dokumen kepabeanan, dokumen kekarantinaan, dokumen perizinan, dokumen kepelabuhanan, kebandarudaraan, dan dokumen lain yang terkait dengan ekspor dan/atau impor yang menjamin keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses informasi antar sistem internal secara otomatis,” tutur Erwin.
Pelatihan ini diikuti oleh peserta dari delegasi Dirjen Bea Cukai, KEK Batam Aero Technic, KEK Nongsa, Lembaga National Single Window (LNSW), Dirjen Pajak, Dewan Nasional KEK RI dan BP Batam selaku administrator KEK.
Pada Kamis (4/11/2021), akan diadakan uji coba satu siklus dengan menggunakan data Dummy dan Piloting menggunakan data real yang diselenggarakan di Ruang Pelatihan PDSI BP Batam. (mh)
Page 1 of 107

Tentang Kami