Live Streaming
Page 1 of 17
26 March 2020

Jakarta, 26 Maret 2020

Menjelang diadakannya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa G20 tentang Covid-19 secara virtual pada hari ini – Kamis 26 Maret 2020, sehari sebelumnya Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Rizal Affandi Lukman, selaku Sherpa G20 Indonesia, juga turut serta dalam pertemuan virtual G20 Extraordinary Sherpa Meeting.

Pertemuan yang juga dilaksanakan secara online pada Rabu – 25 Maret 2020 menjadi pendahuluan untuk membahas konsep naskah “Leaders’ Statement on Covid-19” yang akan menjadi keluaran utama dari Pemerintah Arab Saudi selaku Presidensi G20, yang menjadi pemimpin dari pertemuan Sherpa dan KTT ini.

Sherpa G20 Indonesia menyampaikan bahwa Leaders’ Statement harus merekomendasikan langkah-langkah konkret dan dapat dieksekusi untuk penanganan Covid-19. Ditekankan pula bahwa statement para pemimpin G20 akan bermanfaat jika setiap negara anggota G20 berkomitmen untuk berkolaborasi dan bekerja sama dalam penanganan pandemi global dimaksud.

Dalam kesempatan ini, Indonesia menyampaikan beberapa poin utama yang direkomendasikan menjadi bagian dari Leaders’ Statement. Pertama, meningkatkan proteksi sosial terhadap kelompok rentan, termasuk masyarakat usia lanjut, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), serta pekerja dengan upah rendah.

Kedua, mendukung dan memastikan keselamatan tenaga medis sesuai dengan standar World Health Organization (WHO) melalui kemudahan akses terhadap obat-obatan dan alat pelindung diri (APD).

Ketiga, memperhatikan keterjangkauan dan ketersediaan vaksin dan kebutuhan medis lainnya. Dalam hal ini, Indonesia meminta agar setiap negara G20 dapat turut memfasilitasi perdagangan dan mobilitas obat serta kebutuhan medis lainnya, antara lain melalui upaya relaksasi prosedur ekspor-impor.

Keempat, segala bentuk kontribusi finansial yang bersifat global harus tetap merujuk pada kondisi dan prioritas nasional. Hal ini mengingat adanya perbedaan kebutuhan dan prioritas dalam negeri dari setiap negara yang terdampak untuk mengerahkan segala sumber daya yang tersedia.

Dan kelima, perlu adanya komitmen para pemimpin dunia dalam menciptakan kolaborasi dan kerja sama yang lebih kuat guna mencegah resesi ekonomi global yang lebih dalam akibat dari keberlanjutan pandemi ini.

Selain itu, Indonesia mendukung usulan Presidensi Arab Saudi memasukkan Jaring Perlindungan Sosial atau Social Safety Net sebagai salah satu upaya melindungi masyarakat miskin dalam menghadapi dampak Covid-19, khususnya di negara-negara berkembang.

Indonesia juga menyetujui proposal Jepang untuk memasukkan paragraf yang berisi dukungan para pemimpin G20 bagi Pemerintah Jepang yang akan menunda pelaksanaan Olimpiade 2020 sebagai akibat dari merebaknya Covid-19.

KTT Luar Biasa G20 tentang Covid-19 akan dijalankan secara virtual, pada hari ini 26 Maret 2020 – Pukul 19.00 WIB, dan akan diikuti oleh seluruh pemimpin negara G20 dan organisasi internasional terkait, termasuk Presiden RI Joko Widodo bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Sherpa G20 Indonesia. KTT akan dipimpin oleh Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz al-Saud. (nck)

24 March 2020

Jakarta, 24 Maret 2020. Otoritas Jasa Keuangan mendorong industri perbankan menjalankan upaya konsolidasi guna menciptakan struktur perbankan yang kuat, memperbesar skala usaha serta peningkatan daya saing melalui kemampuan inovasi, serta dapat berkontribusi signifikan dalam perekonomian nasional.
Sebagai landasan tujuan tersebut, OJK menerbitkan Peraturan OJK Nomor 12/POJK.03/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Konsolidasi Bank Umum yang berlaku sejak diundangkan pada 17 Maret 2020.

POJK itu merupakan upaya OJK mengikuti dan menyesuaikan perkembangan ecosystem perbankan Indonesia yang saat ini telah bergerak sedemikian cepat dan dinamis didukung kemajuan teknologi yang terus berkembang.
Perubahan tersebut mengharuskan sektor perbankan untuk lebih adaptif, inovatif dan berdaya saing. Besarnya biaya investasi penerapan teknologi pendukung ini memerlukan tuntutan penguatan modal dan peningkatan skala usaha yang berkelanjutan. Oleh karena itu, tuntutan tambahan modal, peningkatan skala usaha dan dukungan infrastruktur teknologi semakin mengemuka.

“Untuk menghadapi perubahan ecosystem dan tuntutan inovasi yang masif tersebut, konsolidasi sektor perbankan telah menjadi keniscayaan,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana.
POJK Konsolidasi ini merupakan kebijakan strategis OJK yang telah ditetapkan sejak awal tahun 2020 dan sangat relevan dengan dinamika perekonomian yang saat ini mengalami tekanan akibat downside risk dari penyebaran Covid-19 yang dihadapi seluruh dunia termasuk Indonesia. Penerbitan POJK Konsolidasi dapat menjadi momentum dan landasan bagi industri perbankan untuk meningkatkan skala usaha serta peningkatan daya saing melalui peleburan, penggabungan dan pengambilalihan.

POJK ini secara umum terdiri dari dua pokok pengaturan utama yakni mengenai kebijakan konsolidasi bank, serta pengaturan mengenai peningkatan modal inti minimum bagi bank umum dan peningkatan Capital Equivalency Maintained Assets (CEMA) minimum bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri (KCBLN), yakni masing-masing paling sedikit menjadi sebesar Rp 3 triliun paling lambat 31 Desember 2022.
Kebijakan konsolidasi bank juga mengatur bahwa Pemegang Saham Pengendali (PSP) bank dapat memiliki satu bank atau beberapa bank dengan memenuhi skema konsolidasi. Skema konsolidasi tersebut tidak hanya diarahkan melalui skema penggabungan, peleburan, atau integrasi antarbank, namun juga diperluas melalui skema pembentukan Kelompok Usaha Bank (KUB).

Terkait dengan persepsi bahwa konsolidasi merupakan upaya untuk mengurangi jumlah bank-bank kecil, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana mengatakan, “Konsolidasi tidak dimaksudkan untuk mengeliminasi atau meminggirkan bank-bank kecil. Sebaliknya, melalui konsolidasi ini bank-bank kecil memiliki ruang untuk memperkuat diri melalui skema peleburan, penggabungan ataupun menginduk pada kelompok usaha bank (KUB) yang lebih besar. Dengan demikian akan tercipta struktur bank yang lebih besar, memiliki daya tahan, lebih kontributif, inovatif dan berdaya saing melalui peningkatan skala usaha dan permodalan.”

Kebijakan konsolidasi bank ini juga memberikan insentif pada pihak-pihak yang telah melaksanakan skema konsolidasi dan memenuhi modal inti minimum melalui pengecualian dari ketentuan single present policy (SPP) dan ketentuan batas maksimum kepemilikan saham serta ketentuan terkait lainnya.
OJK meyakini bahwa kebijakan konsolidasi serta peningkatan modal ini minimum dan CEMA minimum dapat memberikan manfaat kepada industri perbankan, mengurangi biaya persaingan, membuat bank menjadi lebih efisien dan kontributif bagi perekonomian Indonesia secara keseluruhan. (nck)

20 March 2020

Jakarta, 20 Maret 2020 - Pemerintah menyiapkan kebijakan lanjutan untuk menghadapi dampak ekonomi dari wabah COVID-19. Pasalnya, Wabah COVID-19 telah mengakibatkan ketidakpastian dan pelemahan perekonomian global. Hal ini tercermin dari potensi penurunan pertumbuhan ekonomi, penurunan kapitalisasi pasar saham global, pelemahan aktivitas manufaktur, dan penurunan harga minyak.

Dalam konferensi pers usai ratas kabinet tentang kebijakan fiskal dan moneter untuk penanganan dampak COVID-19 yang digelar hari ini (20/3), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan beberapa kebijakan lanjutan tersebut.

Pertama, mengenai relaksasi leasing motor untuk ojek online. Kebijakan yang diambil berupa pelonggaran ketentuan penghitungan kolektibilitas atau klasifikasi keadaan pembayaran kredit motor (terutama untuk ojek online) selama satu tahun.

“Tidak diperkenankan bagi perusahaan leasing non-bank untuk menggunakan jasa penagihan atau debt collector yang menimbulkan keresahan bagi masyarakat, terutama ojek online,” terang Menko Airlangga via video conference.

Kedua, Pemerintah segera menerbitkan Peraturan Presiden yang memberikan kemudahan dan percepatan proses pengadaan barang dan jasa terkait upaya penanggulangan Covid-19, di antaranya: (i) Proses pengadaan barang dan jasa (pelelangan); (ii) Proses importasi pemasukan barang dari luar negeri; (iii) Proses distribusi dan penyaluran barang ke seluruh wilayah terdampak, dan (iv) Proses lainnya untuk mendukung kemudahan dan kelancaran barang.

Ketiga, Relaksasi pembayaran bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) sampai dengan akhir tahun 2020. “Pemerintah menyiapkan kebijakan untuk menanggung pembayaran bunga KUR sebesar 6% sampai akhir tahun 2020,” ungkap Menko Perekonomian.

Keempat, Soft Launching Program Kartu Prakerja yang tadi pagi digelar di kantor Kemenko Perekonomian. Airlangga menjelaskan bahwa telah dilakukan launching pengoperasian website resmi Program Kartu Prakerja.
Adapun implementasi Kartu Prakerja dimulai di tiga lokasi terdampak yaitu Bali, Manado, dan Kepulauan Ria, yang
kemudian akan langsung dilanjutkan di Surabaya, Jakarta, dan Bandung.

Kartu Prakerja dapat dimanfaatkan oleh pencari kerja, pekerja, atau pekerja yang terkena PHK. “Saat ini, pemerintah lebih memfokuskan pemanfaatan kartu Prakerja oleh pekerja yang terkena PHK terutama di sektor Pariwisata dan penunjangnya, serta Industri pengolahan,” tutur Airlangga.

Sebelumnya, berbagai langkah kebijakan pun telah ditempuh Pemerintah, Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Pemerintah telah mengeluarkan Stimulus I dan II. Peraturan pelaksanaannya seperti Peraturan menteri dan lain-lain sedang
diselesaikan.

Sementara OJK telah menerbitkan Peraturan OJK untuk relaksasi Non Performing Loan (NPL) dan restrukturisasi kredit termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMK-M) dan KUR sebagai akibat COVID-19.

Pasar modal memperbolehkan pembelian kembali saham tanpa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Untuk efektivitas kebijakan ini, maka emiten tetap mendapatkan fasilitas pengurang pajak 5% walaupun public float sahamnya kurang dari 40%.

Kemudian BI juga telah menurunkan suku bunga, Giro Wajib Minimum (GWM) valas, GWM rupiah, dan intervensi di pasar valas maupun pasar uang.

“Lalu untuk ketersediaan pangan dan bahan pokok, Pemerintah menjamin stok, kelancaran pasokan, distribusi dan stabilitas harga atas pangan dan bahan pokok. Terutama ketersediaan 11 bahan pangan pokok,” pungkas Menko Airlangga. (nck)

19 March 2020

Jakarta - BNI Syariah lakukan beberapa antisipasi terkait Pandemi virus corona atau COVID-19. Tindakan tersebut merupakan langkah yang diambil BNI Syariah dalam rangka memberikan perlindungan maksimal kepada pegawai, keluarga, bahkan nasabah. 

Direktur Kepatuhan dan Risiko BNI Syariah, Tribuana Tunggadewi mengatakan ada beberapa antisipasi yang dilakukan BNI Syariah, diantaranya sosialisasi pencegahan penyebaran virus corona kepada segenap pegawai, pengecekan suhu tubuh bagi pegawai dan tamu yang berkunjung, penyediaan layanan kesehatan di Kantor Pusat BNI Syariah bagi segenap karyawan dan tamu yang berkunjung, penyediaan hand sanitizer dan masker untuk pegawai, dan penyemprotan disinfektan di lingkungan kerja. 

Lebih jauh, BNI Syariah juga menerapkan pembatasan jam layanan di kantor cabang yaitu pukul 09.00-15.00 WIB dan pengukuran suhu tubuh nasabah di outlet BNI Syariah. Untuk memberikan perlindungan kepada nasabah dan karyawan, BNI Syariah juga menerapkan sistem kerja Work from Home, yaitu bekerja di rumah dengan tetap menjalankan fungsi masing-masing pegawai sebagaimana dijalankan di kantor pada kondisi normal. 

Ada beberapa poin kebijakan Work from Home yang dilakukan BNI Syariah. Untuk unit yang termasuk ke dalam unit critical tetap bekerja di kantor dengan dimungkinkan bekerja terpisah (split work) atau bergiliran (shift work) sesuai dengan ketetapan divisi/unit.  Kebijakan Work From Home ini diberlakukan untuk Kantor Pusat, Kantor WJP, Kantor Cabang di Wilayah Jabodetabek, dan Kantor Cabang di Solo dan Bali. 

“Kebijakan Work Form Home berlaku pada posisi pegawai yang memenuhi kriteria yang ditetapkan, jumlah pegawai yang diperkenankan melakukan Work From Home (WFH) maksimal 50% per unit, menyesuaikan kondisi masing-masing unit bersangkutan,” kata Tribuana. 

Langkah ini diharapkan dapat mengoptimalkan upaya pegawai untuk menjaga kesehatan orang-orang terdekatnya di rumah sekaligus memberikan perlindungan maksimal dari potensi tertular COVID-19 selama berinteraksi dengan masyarakat selama bekerja atau dalam perjalanan dari dan ke kantor.

BNI Syariah juga menyediakan fasilitas e-form pembukaan rekening dengan mengakses bro.bnisyariah.co.id. Di website ini calon nasabah dapat menentukan sendiri jenis tabungan yang akan dipilih dimanapun dan kapanpun melalui mobile phone sehingga waktu efisien. 

Selama masa antisipasi terkait Pandemi virus corona atau COVID-19, BNI Syariah menyarankan segenap nasabah menggunakan layanan E-Banking. Adapun layanan mobile banking yang diberikan diantaranya adalah Top up Uang Elektronik (TapCash, LinkAja, GoPay, OVO, DANA); pembelian pulsa dan paket data, token listrik; pembayaran tagihan telepon dan TV  berlangganan; transfer antar BNI Syariah dan antar bank; pembayaran pelunasan biaya ibadah haji dan zakat, infaq dan shadaqah. 

BNI Syariah juga menawarkan promo menarik e-commerce. Hal ini untuk mendorong masyarakat tetap berada di rumah dan melakukan transaksi belanja. Beberapa promo ini diantaranya adalah potongan harga Rp 300 ribu untuk minimal transaksi Rp 5 juta untuk 25 orang per hari menggunakan iB Hasanah Card dan potongan harga Rp 1,1 juta dan hadiah Air Purifier Samsung untuk pembelian di JD.ID. 

Terkait pandemi virus corona atau COVID-19, BNI Syariah juga menyarankan agar masyarakat membaca petunjuk keselamatan dan kehati-hatian dalam menerima paket e-commerce. 

Dalam rangka tetap memberikan kemudahan bagi nasabah dalam bertransaksi, BNI Syariah memiliki produk dana & pembiayaan serta layanan digital yang tergabung dalam Hasanah Digiverse (semesta kebaikan berbasis digital). Layanan digital tersebut diantaranya Cash Management, E-Banking (SMS Banking, Internet Banking dan Mobile Banking), Tapcash, VCN (Virtual Card Number), Hasanah Online, dan Wakaf Hasanah. Selain itu, disediakan juga layanan untuk mengetahui informasi BNI Syariah melalui kanal website, social media (facebook, instagram, twitter, youtube dan call centre 1500046).

BNI Syariah akan terus berinovasi untuk memberikan layanan yang memudahkan transaksi bagi seluruh masyarakat melalui channel ATM dan teller di lebih dari 380 outlet BNI Syariah didukung oleh lebih dari 1.746 Outlet BNI yang melayani pembukaan rekening syariah di seluruh Indonesia.

BNI Syariah sebagai Hasanah Banking Partner senantiasa berpegang teguh pada nilai-nilai Hasanah (kebaikan), sehingga keberadaan BNI Syariah dapat menjadi partner yang Hasanah untuk nasabah, tidak hanya berorientasi pada keuntungan dunia, melainkan juga memberikan kebaikan (Hasanah) untuk kehidupan akhirat (Hasanah Way). (nck)

19 March 2020

Jakarta – Harus diakui, informasi tentang bahaya dan penyebaran virus corona atau COVID-19 didapat masyarakat melalui pemberitaan di media. Saat masyarakat diminta untuk mengurangi aktivitas diluar, sebaliknya jurnalis harus mencari informasi dari banyak sumber di lapangan. “Saya melihat wartawan sebagai profesi yang rentan terpapar,” kata Kepala Staf Kepresidenan, Dr. Moeldoko di Bina Graha Komplek Istana, Rabu (18/3).

Perhatian Moeldoko pada profesi wartawan itu diwujudkan dengan memberikan bantuan masker. Sebanyak 150 boks masker yang masing-masing berisi 50 lembar masker itu diserahkan langsung pada perwakilan wartawan. Moeldoko menitipkan 35 boks masker kepada pengurus Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI). Sementara 115 boks masker akan dikirimkan langsung ke sejumlah media online melalui Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI).

Menurut Moeldoko, masker itu didapatkannya melalui teman-temannya. “Setelah banyak kantor mengambil kebijakan work from home saya hubungi teman-teman saya. Apakah mereka punya masker lebih?” cerita Moeldoko. Ternyata sumbangan yang masuk cukup besar. Sehingga masker yang semula akan diberikan di Kantor Staf Presiden (KSP), ternyata masih berlebih.

Melihat kenyataan itu, Moeldoko mengambil keputusan untuk membagikan kepada wartawan sebagai profesi yang rentan terpapar COVID-19. Ternyata antusiasme cukup besar. Menurut Moeldoko, KSP masih akan mencoba menghubungi pihak-pihak yang punya kelebihan masker. Jika nanti terkumpul, rencananya akan diberikan kepada masyarakat yang beresiko terpapar COVID-19.

Proses penyerahan masker sendiri berlangsung sederhana di KSP. Pengurus IJTI yang hadir diantaranya Ketua Umum IJTI Yadi Hendriana (Pemimpin Redaksi iNews), Titin Rosmasari (Pemimpin Redaksi CNN Indonesia), Sekjen IJTI Indria Purnamahadi (Media Emtek Group), Atika Suri (Dewan Pertimbangan IJTI), Totok Suryanto (Wakil Pemimpin Redaksi tvOne), Makroen Sanjaya (Wakil Pemimpin Redaksi RTV). Sementara hadir Ronny Kusuma dan Gaib Maruto Sigit (Pemimpin Redaksi Sindo Trijaya) sebagai perwakilan AMSI.

Pada kesempatan penyerahan bantuan itu, Yadi Hendriyana mengucapkan terima kasih atas kepedulian Kepala Staf Kepresidenan terhadap para jurnalis. “Kita mendapatkan hal-hal langka. Bukan gak mampu beli tapi susah cari barangnya,” ujar Yadi. IJTI akan membagikan masker itu ke 17 kantor redaksi televisi. Masing masing akan mendapatkan 100 lembar masker atau dua boks. Selain masker, Yadi mengaku kesulitan mendapatkan carian pembersih tangan.

Perwakilan dari AMSI Ronny Kusuma menyatakan segera mendistribusikan masker tersebut ke anggotanya. “Kami segera distribusikan ke 31 media yang menjadi anggota kami baik yang di Jakarta ataupun daerah. Karena mereka cek ke rumah sakit dan lain- lain, masker menjadi penting,” pungkas Rony. (nck)

17 March 2020

Jakarta, 16 Maret 2020. Pemerintah secara aktif melakukan monitoring harga dan pasokan pangan secara rutin setiap minggu. Langkah ini dilakukan dalam rangka antisipasi ketersediaan pasokan pangan pokok untuk menghadapi Bencana Nasional COVID-19.

“Kita akan monitor terus. Pangan tidak boleh kurang, itu arahan Presiden,” ujar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rakortas Tingkat Menteri pembahasan tentang Ketersediaan Pasokan Bahan Pangan Pokok bulan Maret s.d. Agustus 2020, di Jakarta (16/3).

Secara umum telah dibahas posisi stok, pasokan dan harga 11 komoditas Bahan Pangan Pokok. Perkiraan ketersediaan dan kebutuhan beberapa bahan pangan pokok utama, terutama komoditas beras, jagung, daging sapi/kerbau, gula dan bawang putih dijamin cukup untuk memenuhi kebutuhan. “Stok beras, jagung, daging sapi/kerbau, gula dan bawang putih dijamin cukup untuk memenuhi kebutuhan,” tutur Menko Airlangga sesaat sebelum menutup jalannya rapat.

Terdapat sebesar 3,5 juta ton stok beras kini tersebar di Perum BULOG, Penggilingan dan Pedagang. Diperkirakan panen raya terjadi di bulan Maret, April dan Mei 2020 sehingga pada akhir Mei 2020 akan terdapat stok beras sebesar 7,7 juta ton. Sedangkan stok jagung pada akhir Februari 2020 sebesar 661.000 ton dan panen bulan Maret diperkirakan mencapai 6,2 juta ton.

Stabilisasi harga gula akan dilaksanakan dengan mendistribusikan gula sejumlah 20.000 ton oleh Perum BULOG dengan harga sebesar Rp10.500/kg. “Selain itu, akan segera direalisasikan penyediaan gula konsumsi sejumlah 150.000 ton oleh BUMN yang ditugaskan,” ujar Airlangga.

Terkait ketersediaan bawang putih, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto melaporkan pihaknya telah menerbitkan tambahan Persetujuan Impor (PI) sebesar 70.000 ton. Sedangkan untuk stabilisasi harga daging, ia juga akan segera merealisasikan rencana impor daging kerbau sebesar 170.000 ton dan daging sapi sejumlah 120.000 ton.

Hasil pada pembahasan Rakortas Pangan pada hari ini akan segera ditindaklanjuti oleh Kementerian/ Lembaga terkait dan akan dilakukan monitoring perkembangannya pada Rakortas berikutnya yang dijadwalkan pada akhir minggu ini.

Neraca Perdagangan Alami Surplus Tertinggi di 2019

Sementara itu BPS telah mengeluarkan Berita Resmi Statistik mengenai Neraca Perdagangan s.d. bulan Februari 2020. Tercatat dalam BRS, Neraca Perdagangan mengalami surplus tertinggi sejak Januari 2019. Neraca Perdagangan kita mengalami surplus sebesar USD 2,33 Miliar, yang disebabkan oleh surplus sektor Non-Migas USD 3,26 Miliar, walaupun sektor Migas mengalami defisit USD 0,93 Miliar.

Total ekspor pada bulan Februari 2020 sebesar USD 13,93 Miliar, naik sebesar 11,00% (YoY) dibandingkan Februari 2019, atau naik sebesar 2,24% dibandingkan Januari 2020 (MtM). Sedangkan Total Impor pada bulan Februari 2020 sebesar USD 11,60 Miliar, turun sebesar -5,11% (YoY) dibandingkan dengan Februari 2019, atau turun sebesar -18,69% (MtM) dibandingkan dengan Januari 2020.

Kenaikan ekspor yang terjadi pada Februari 2020, yang diiringi dengan penurunan impor yang cukup besar mengakibatkan Neraca Perdagangan kita surplus sebesar USD 2,33 Miliar.

Pada sisi ekspor, dapat dilihat bahwa ekspor Migas mengalami penurunan sebesar -0,02% (YoY), sedangkan ekspor Non-Migas mengalami kenaikan sebesar 2,38% (YoY). Secara kumulatif (Januari s.d. Februari) ekspor kita sebesar USD 27,56 Miliar, meningkat 4,10% (YoY) dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Komoditi yang mengalami peningkatan ekspor paling tinggi adalah Barang Tekstil Jadi (Bab 63), Besi dan Baja (Bab 72) Tembaga dan Barang dari Tembaga (Bab 74) serta Logam mulia dan Perhiasan (Bab 71).

Pada sisi impor, impor Migas mengalami kenaikan sebesar 10,33% (YoY), sedangkan impor Non-Migas mengalami penurunan sebesar -7,40% (YoY). Secara kumulatif (Januari sd Februari) impor kita sebesar USD 25,87 Miliar, menurun sebesar -4,95% (YoY) dibandingkan periode yang sama tahun lalu. komoditi yang mengalami penurunan paling tinggi adalah Binatang Hidup (Bab 01), Plastik dan Barang dari Plastik (Bab 39), Bahan Kimia Organik (Bab 29) serta Kendaraan dan Bagiannya (Bab 87).

Tidak dilakukan dengan tatap muka secara langsung, agenda rakortas kali ini dilakukan dengan video conference. Turut berpartisipasi secara daring dalam rapat ini Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS), dan Wakil Direktur Utama Perum BULOG. (nck)

09 March 2020

JAKARTA — Para siswa dan guru dari sekolah yang pulang dari negara episentrum virus Covid-19 bisa diliburkan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membolehkan mereka untuk meliburkan diri selama 14 hari.  “Libur stay di rumah hanya diberikan kepada siswa, mahasiswa, pengajar dan karyawan lembaga kependidikan yang melakukan perjalanan ke negara yang teridentifikasi suspect corona COVID-19, selama 14 hari menyesuaikan dengan masa inkubasi Covid-19,” papar Ade Erlangga Masdiana, Pelaksana Tugas Kepala Biro Kerja sama dan Humas Kemendikbud di Kantor Staf Presiden (KSP), Gedung Bina Graha, Jakarta.

Pelaksana Tugas Deputi II KSP Bidang Pembangunan Manusia  Abetnego Tarigan menyebutkan tindakan itu perlu dilakukan untuk menghambat penyebaran wabah Covid-19. “Langkah ini sesuai dengan protokol yang disiapkan   Pemerintah. Kita minta peserta didik dan lingkungan sekolah mematuhinya,” ujar Abetnego di Gedung  Bina Graha, Jakarta pada Senin (9/3).   

Hak libur selama dua pekan diberikan setelah mendapatkan persetujuan dari sekolah. Selain itu peserta didik atau guru yang bersangkutan menunjukkan gejala klinis mengarah pada infeksi virus corona COVID-19, di antaranya demam, batuk dan pilek. “Kita harus juga mengidentifikasi dalam satu bulan terakhir. Apa siswa itu melakukan perjalanan ke daerah episentrum terutama perjalanan keluar negeri dan tidak melakukan kegiatan-kegiatan di luar sekolah,” tambah Ade Erlangga.

Mereka juga  dihimbau untuk berkonsultasi dengan pihak Dinas Kesehatan setempat untuk mengetahui lebih pasti kondisi kesehatannya, usai melakukan perjalanan ke daerah teridentifikasi suspect corona COVID-19. “Lakukan koordinasi dengan tenaga kesehatan atau dengan lembaga pelayanan kesehatan di wilayah setempat.”
 
Ade juga menegaskan, pihak pemerintah sudah mengeluarkan surat edaran khusus perihal pemberlakuan protokol ini kepada seluruh satuan dinas pendidikan yang tersebar di wilayah Indonesia.

Menurut Ade, hingga saat ini belum ada sekolah yang melaporkan peserta didik atau pengajar guru yang meminta libur 14 hari setelah pulang dari luar negeri. "Belum ada laporan, tapi nanti kami cek ya ke Dinas Pendidikan karena ada di ranah pemerintah daerah. Kami koordinasi terus dengan dinas kesehatan dan juga dinas pendidikan.”

Kebijakan membolehkan libur setelah pulang dari luar negeri episentrum corona COVID-19 untuk mengantisipasi penyebaran  penyakit ini di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi di Indonesia.  Diketahui negara-negara yang telah menjadi episentrum corona selain China adalah Korea Selatan, Iran, dan Italia.

Sebelumnya, pemerintah meluncurkan protokol penanganan virus corona COVID-19 yang menyangkut berbagai sektor. Salah satunya protokol di lingkungan pendidikan yang mengatur langkah pencegahan dan penanganan COVID-19 di area lembaga kependidikan. (nck)

06 March 2020

Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan meminta perbankan mempercepat transmisi kebijakan-kebijakan stimulus yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah, OJK dan Bank Indonesia untuk menghadapi pelemahan perekonomian dampak penyebaran virus Corona.
“Bank itu berperan menjadi transmisi kebijakan-kebijakan stimulus Pemerintah, OJK dan Bank Indonesia yang telah dikeluarkan. Transmisi itu diharapkan bisa memberikan ruang gerak sektor riil untuk tetap menjalankan usahanya,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso usai menggelar pertemuan antara Direksi Bank Buku 3 dan Buku 4 dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkeu Sri Mulyani dan Gubernur BI Perry Warjiyo di Kantor OJK, Kamis.
Wimboh menjelaskan berbagai kebijakan stimulus yang dikeluarkan OJK dan BI telah memberikan ruang yang sangat cukup untuk perbankan menyesuaikan suku bunga kreditnya karena ketersediaan likuiditas menjadi cukup besar di pasar sehingga bisa dimanfaatkan perbankan untuk menyalurkan kredit atau pembiayaan yang murah dan bisa menggerakan sektor riil.
“Pelonggaran GWM memberikan banyak likuiditas pada sektor perbankan sehingga penurunan suku bunga diharapkan bisa ditransmisikan dalam pricing suku bunga kredit yang lebih murah,” kata Wimboh.
Menurutnya jika perbankan menjalankan fungsi transmisi kebijakan stimulus yang telah dikeluarkan Pemerintah, OJK dan BI itu, maka diharapkan dapat meminimalkan dampak buruk pelambatan perekonomian akibat penyebaran virus Corona.
“Dari pertemuan tadi para bankir menyampaikan tentu akan ada follow up action dari perbankan,” kata Wimboh.
Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana mengatakan bahwa stimulus perekonomian yang disiapkan OJK akan segera terbit  produk hukumnya dalam bentuk POJK Ketentuan Kehati-hatian dalam rangka Stimulus Perekonomian Nasional sebagai kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid-19.
POJK ini berlaku bagi bank umum konvensional, bank umum syariah, bank unit usaha syariah, BPR dan BPR Syariah, yang dalam pelaksanaan POJK ini bank wajib memperhatikan prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK.
POJK tersebut mengatur antara lain:
Relaksasi pengaturan penilaian kualitas aset kredit dengan plafon sampai dengan Rp 10 miliar, hanya didasarkan pada satu pilar yaitu ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga, terhadap kredit yang telah disalurkan kepada debitur di sektor yang terdampak penyebaran virus corona (sejalan dengan sektor yang diberikan insentif oleh Pemerintah).
Relaksasi pengaturan restrukturisasi kredit yang disalurkan kepada debitur di sektor yang terdampak penyebaran virus corona (sejalan dengan sektor yang diberikan insentif oleh Pemerintah).
Relaksasi pengaturan ini akan diberlakukan sampai dengan 1 (satu) tahun sejak ditetapkan, namun dapat diperpanjang bila diperlukan
“Perbankan sangat mendukung kebijakan stimulus ini karena bisa memudahkan mereka memberikan kredit baru kepada debiturnya. Kita akan evaluasi dalam enam bulan ke depan. OJK juga tengah menyiapkan kebijakan lanjutan yang akan dikeluarkan jika diperlukan,” kata Heru. (nck)

04 March 2020

JAKARTA - Protokol penanganan kasus penyebaran COVID-19 kini telah tersusun. Sejumlah kementrian akan menjalankan protokol tersebut sesuai bidangnya. “Protokol ini harus disebar,” kata Kepala Staf Kepresidenan RI Dr. Moeldoko di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Negara, Jakarta, Rabu (4/3).

Moeldoko menyampaikan pesan tersebut dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Protokol Penanganan COVID-19. Kantor Staf Presiden (KSP) menggelar rakor sebagai tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo untuk mengantisipasi penanganan COVID-19. “Ini merupakan instruksi presiden. Kita serius, kita siap dan kita mampu tangani COVID-19,” kata Moeldoko.

Pelaksanaan protokol ini melalui beberapa langkah. Pertama, penyusunan protokol penanganan kasus COVID-19 dari orang dalam pemantauan (ODP) hingga sehat kembali. Kemudian langkah kedua membentuk protokol penanganan orang-orang yang masuk dari luar negeri di beberapa pintu perbatasan. Terkait hal ini, presiden sudah menekankan ada sebanyak 135 pintu masuk di wilayah perbatasan. Ketiga menyusun protokol komunikasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) dan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Menkominfo). Terakhir, pembentukan protokol pendidikan, baik itu dilakukan oleh Kementerian Agama (Kemenag) atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (kemendikbud). Misalnya, melalui akses atau jaringan pesantren-pesantren dan sebagainya. Selain itu, Direktoral Jenderal (Dirjen) Bea Cukai juga perlu menjelaskan kelangkaan bahan baku impor masker.

“Ini yang harus kita atur, jangan sampai berbeda ucapan dari gubernur atau walikota,” tegas Moeldoko. Sejak awal Februari, KSP berperan sebagai Pusat Informasi Terpadu (PINTER) COVID-19. Peran penting ini sudah dilakukan sejak awal adanya kasus COVID-19. Hal ini membuktikan bahwa penanganan dan antisipasi terhadap COVID-19 sudah dilakukan.

Rakor ini dihadiri beberapa menteri dan pejabat. Diantaranya Menkominfo Jhonny G Plate, Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Saadi, Dirjen P2P Kementerian Kesehatan Dr. Anung Sugihantono, dan Koordinator Staf Khusus Presiden, Ary Dwipayana.

Pada kesempatan tersebut, Dirjen P2P Kementerian Kesehatan Dr. Anung Sugihantono, juga menyampaikan informasi mengenai dua orang Warga Negara Indonesia yang merupakan anak buah kapal (ABK) dari kapal Diamond Princess yang dinyatakan sudah sembuh dari COVID-19. “Mereka akan pulang dengan pesawat komersial, tapi akan kami lakukan karantina di Badan Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Cikarang,” ungkap Anung.

Hadir pula pada acara Rakor tersebut di antaranya Staf Khusus Kemendikbud, Staf Ahli Bidang SDM dan Teknologi, Sesmenkopolhukam, Asdep Koordinasi Intelijen Pertahanan Kemenko Polhukam, Direktur Lalu Lintas Keimigrasian, Kemenkumham, Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga, Kemenkeu; Koordinator Staf Khusus Presiden; Dr. Fuadi Darwis, Unsur Pengarah BNPB; Menkominfo, Sesmensesneg, Asdep dari Kedeputian PMK Setkab, Asdep dari Kedeputian Polhukam PMK, Deputi Bidang Peningkatan Kesehatan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Direktur MPBK (Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran) BNPB Dr.Syafrizal ZA.
Caption Foto: Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko saat memimpin Rakor Protokol Penanganan COVID-19 di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta pada Rabu (4/3). Rapat dihadiri Menkominfo Jhonny G Plate, Wakil Menag Zainut Tauhid Sa’adi dan sejumlah pejabat kementerian. (nck)

04 March 2020

Di hadapan para seluruh pimpinan daerah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kembali menegaskan bahwa RUU Cipta Kerja sejalan dengan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah.

“Tidak ada satu pun pasal yang mengatakan resentralisasi. Hal yang kita dorong adalah perbaikan ekosistem perizinan, salah satunya dengan menerapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) sehingga kita bisa bergerak lebih cepat, termasuk dalam hal mengantisipasi dinamika ekonomi global,” ujarnya dalam lokakarya Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), Rabu (4/3).

Airlangga menjelaskan, kewenangan perizinan berusaha yang dilaksanakan oleh Menteri/Kepala Lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai dengan UU Pemerintahan Daerah dan dilakukan berdasarkan NSPK. Penetapan NSPK mengacu atau mengadopsi praktik yang baik sesuai standar atau ketentuan yang berlaku secara internasional. NSPK ini ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

“Selain itu, aspek lingkungan dan keamanan bangunan gedung pun tetap dijamin dalam RUU ini,” sambung Menko Airlangga.

Kemudian, mengenai pendapatan daerah yang berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), tidak akan mengalami penurunan. RUU Cipta Kerja tidak menghapus PDRD sehingga daerah tetap dapat mengenakan PDRD sesuai ketentuan.

“Bahkan dengan mendorong perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik, maka Pemda akan memiliki basis data terkait dengan perizinan berusaha yang wajib dimiliki oleh pelaku usaha sehingga lebih dapat mengoptimalkan potensi pendapatan yang ada,” terang Airlangga.

Menko Perekonomian pun menjelaskan, Kementerian Dalam Negeri saat ini sedang menginventarisasi berbagai Perda yang perlu direvisi dalam rangka pelaksanaan UU Cipta Kerja serta Perda yang dipandang menghambat pengembangan investasi dan pencipataan kerja di daerah.

Satu hal yang juga Ia garisbawahi, RUU Cipta Kerja mengubah konsep perizinan berusaha yang semula berbasis izin (license approach) ke konsep perizinan berbasis risiko (risk based approach). Hal ini dimaksudkan untuk menyederhanakan perizinan berusaha di Indonesia dan masuk ke konsep penerapan standar.

“Prinsip utama dalam penerapan konsep Perizinan Berbasis Risiko adalah Trust but Verify, artinya untuk kegiatan yang bersifat rendah dan menengah tidak diperlukan izin, sebagai bentuk persetujuan Pemerintah untuk melakukan usaha tersebut,” kata Menko Airlangga.

Pemerintah, lanjut Airlangga, memberikan kepercayaan kepada pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha sesuai standar yang telah ditetapkan Pemerintah, namun Pemerintah tetap mempunyai kewenangan untuk melakukan verifikasi (inspeksi) atas penyelenggaraan kegiatan usaha tersebut.

Adapun tujuan utama dari adanya RUU Cipta Kerja adalah terciptanya peluang usaha untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui kemudahan dan simplikasi perizinan, pemberdayaan UMK-M dan koperasi, serta penciptaan lapangan kerja dan kesejahteraan pekerja yang berkelanjutan.

“Sasaran jangka panjangnya adalah untuk mewujudkan visi Indonesia 2045 yaitu menjadi 5 besar kekuatan ekonomi dunia dan bisa keluar dari Jebakan Negara Berpendapatan Menengah,” tegas Menko Airlangga.

RUU Cipta Kerja ini akan dibahas dan diharmonisasikan oleh DPR. Masukan dan penyempurnaan rumusan akan dimuat dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang disusun DPR. Untuk itu, DPR dapat mengundang masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pembahasan DIM dimaksud sesuai dengan mekanisme yang ada.

“Pemerintah berdasarkan aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan tetap dapat menyampaikan tambahan penjelasan untuk penyempurnaan rumusan RUU Cipta Kerja dalam pembahasan di DPR,” pungkas Airlangga. (

Page 1 of 17

Tentang Kami