Live Streaming
Page 2 of 29
09 September 2021

Jakarta  – Setelah beberapa waktu menerapkan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Pandemi Covid-19 semakin terkendali. Untuk membahas lebih rinci tentang perkembangan penanganan Covid-19, Menko Marves Luhut B. Pandjaitan bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Wamenkes Dante Saksono melakukan jumpa pers virtual bersama pada Hari Senin (06-09-2021).

“Momentum ini patut kita syukuri. Walaupun begitu, ini bukan euforia yang harus dirayakan,” sebut Menko Luhut dalam sambutannya. Ia menjelaskan bahwa dari 25 kabupaten/kota yang ada pada level 4, sekarang hanya tersisa 11 kabupaten/kota.

Sementara itu, Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, di luar pulau jawa perpanjangan level 4 dilakukan di 23 kabupaten/kota dari yang sebelumnya diterapkan di 34 kabupaten/kota.

Melihat kondisi yang membaik tersebut, lanjut Menko Luhut, pemerintah pun melakukan tiga penyesuaian kebijakan khusus di wilayah Jawa-Bali. Pertama, melonggarkan waktu makan di restoran selama 60 menit dengan kapasitas tempat 50 persen. Kedua, akan dilakukan uji coba pembukaan 20 tempat wisata di kabupaten/kota yang ada di level 3. Ketiga, pemerintah akan melakukan ujicoba protokol kesehatan dan Aplikasi Peduli Lindungi untuk mall dan pusat perbelanjaan di Bali dengan batasan-batasan tertentu.

Kemudian, soal strategi untuk mengendalikan Pandemi Covid-19, Menko Luhut mengungkapkan adanya 3T (Testing, Tracing dan Treatment), percepatan cakupan vaksinasi bagi masyarakat serta penerapan protokol kesehatan. Selain itu, Menko Luhut dalam konferensi pers menegaskan bahwa penanganan pandemi Covid-19 harus terus merujuk pada data, ilmu pengetahuan, dan teknologi terbaru. Eksekusinya pun dilakukan secara bertahap, berlanjut, dan terpadu. “Kita sudah melewati masa puncak jumlah kasus terkonfirmasi, jumlah perawatan di rumah sakit, dan jumlah kematian jadi jangan sampai ada gelombang ketiga,” harapnya.

Menyambung, khusus di wilayah luar Jawa dan Bali, Menko Perekonomian Airlangga menyebutkan bahwa vaksinasi sudah dilakukan terhadap 106 juta penduduk dan diyakini bahwa diperlukan percepatan vaksinasi supaya jumlah penambahan kasus tidak kembali meningkat tajam. “Untuk saat ini, akselerasi vaksinasi menjadi fokus utama pemerintah, terlebih bagi lima kabupaten/kota yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON),” ujar Menko Airlangga.

Menutup informasi tentang perkembangan jumlah kasus aktif di Jawa-Bali dan luar Pulau Jawa, Wamenkes Dante mengingatkan kemungkinan kenaikan kasus pasien Covid-19 saat menjelang libur peringatan Maulid Nabi Muhammad di bulan depan. “Biasanya kalau aktivitas masyarakat naik, kasus juga ikut naik,” ucapnya.

Pemerintah Manfaatkan Aplikasi Peduli Lindungi untuk Pantau Implementasi Protokol Kesehatan

Pemerintah memanfaatkan aplikasi Peduli Lindungi sebagai integrator utama dari proses 3T, penerapan protokol kesehatan 3M dan percepatan vaksinasi agar penularan Covid19 dapat dikendalikan. Sejauh ini, aplikasi tersebut sudah digunakan di enam sektor esensial, yaitu perdagangan, transportasi, pariwisata, kantor/pabrik, keagamaan, dan pendidikan. Selanjutnya, aplikasi ini juga akan diterapkan di area pasar tradisional dan warung.

Aplikasi Peduli Lindungi sudah diterapkan di seluruh Pulau Jawa dan Bali. Di sisi lain, di luar Pulau Jawa Peduli Lindungi baru digunakan di kabupaten/kota dengan jumlah penerima vaksin dosis pertama di atas 50 persen. Wilayah yang dimaksud mencakup Aceh, Jambi, Kupang, Palangkaraya, dan Batam.

Terkait keamanan data, Menko Luhut menjamin kerahasiaannya. Diurus oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi yang dibantu oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). “Pemerintah akan terus mengambil langkah-langkah perbaikan agar kelancaran penggunaan Peduli Lindungi ini semakin baik,” janjinya.

Menutup konferensi pers, Menko Luhut dan menteri lainnya menegaskan kembali apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. “Covid tidak akan hilang dalam waktu singkat. Oleh sebab itu, kita perlu menyiapkan diri untuk hidup bersama Covid-19 hingga kondisi ini berubah dari pandemi menjadi epidemi,” ujar Menko Luhut mengutip arahan Presiden Joko Widodo dalam Rapat Terbatas pada hari yang sama. Terakhir, diapun berpesan agar masyarakat terus berdisiplin dan jangan sampai lengah terhadap prokes yang menjadi faktor pengendali laju penambahan Covid-19 di masa mendatang. (nck)

03 September 2021

Jakarta - Pemerintah menekankan pentingnya realokasi dan refocusing anggaran dalam upaya mengatasi dampak pandemi Covid-19. Refocusing anggaran dari Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) di Tahun Anggaran (TA) 2021 merupakan salah satu upaya yang telah diwujudkan secara konkret melalui penggunaan Dana Bagi Hasil (DBH) yang dioptimalkan untuk mendukung penanganan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi serta penggunaan minimal sebesar 8% dari Dana Alokasi Umum (DAU) untuk vaksinasi Covid-19 dan insentif tenaga kesehatan daerah (Inakesda).

“Pemerintah Daerah (Pemda) diharapkan dapat mempercepat penyerapan anggaran guna memanfaatkan APBD dalam membantu masyarakat, Usaha Kecil Menengah (UKM), dan penanganan Covid-19. Hal ini dapat diimplementasikan melalui anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sesuai kewenangan masing-masing Pemda,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam acara Economic Talk yang diselenggarakan oleh Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam dengan tajuk “Pemulihan Ekonomi Nasional melalui Inovasi Pemerintah Daerah dalam Penanganan Pandemi Covid-19” secara virtual, Selasa (31/8).

Alokasi TKDD TA 2021 yaitu sebesar Rp780,48 triliun, dan dari jumlah tersebut, earmarked DAU/DBH, Dana Insentif Daerah (DID), Dana Desa, dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk penanganan Covid-19 baru terserap 37,77%. Pada 24 Agustus 2021, earmarked DAU/DBH untuk penanganan Covid-19 secara nasional sebesar Rp10,95 triliun (27,97% dari anggaran).

Dalam penanganan pandemi ini, lanjut Menko Airlangga, Pemda diharapkan dapat bergerak cepat dan berinovasi, baik dalam bentuk kebijakan dalam kewenangannya, maupun dalam bentuk program-program kerja.

Beberapa inovasi dari beberapa daerah yang dapat direplikasi seperti dari Kabupaten Kudus yang sudah berhasil menekan angka kasus Covid-19 dengan mewajibkan Isolasi Terpusat Isoter) ketika kasus aktif sedang pada puncaknya. Inovasi lainnya yakni aksi tanggap Pemda Kalimantan Selatan yang membantu membeli hasil panen petani untuk kemudian disumbangkan kepada masyarakat yang sedang Isolasi Mandiri (Isoman).

Kemudian, di Kota Palu terdapat Kampung Tangguh dengan Posko PPKM dan Posko Induk Kelompok Informasi Masyarakat yang didukung Duta Covid-19 untuk mengedukasi masyarakat agar taat protokol kesehatan, juga menjelaskan perihal vaksinasi, dan mendukung percepatan pelaksanaan 3T. Kampung Tangguh ini juga menyediakan fasilitas check point untuk pemeriksaan keluar masuk warga, penyediaan ruang isolasi, serta menyediakan kebutuhan pangan untuk warga terpapar Covid-19.

Kota Semarang juga ikut berinovasi dengan membebaskan PBB untuk membantu meringankan biaya pengusaha dan warga. Demikian juga Kota Makassar yang mencetuskan Program Makassar Recover untuk membangkitkan kembali kondisi masyarakat dari sisi kesehatan dan ekonomi di tengah pandemi ini.

Selain menganjurkan pelaksanaan inovasi kepada Pemda, target program vaksinasi juga harus dicapai, supaya kita dapat mempersiapkan diri hidup bersama dengan Covid-19 dan mengubah pandemi menjadi endemi. Total vaksinasi yang telah diberikan hingga akhir Agustus ini sudah menembus angka lebih dari 100 juta dosis, dan secara global menempatkan Indonesia pada urutan ke-7 untuk jumlah suntikan yang telah diberikan.

“Strategi percepatan vaksinasi di daerah salah satunya dilakukan dengan menyediakan dashboard untuk memonitor stok vaksin secara real time di daerah. Khusus untuk daerah aglomerasi di mana terdapat aktivitas ekonomi dan mobilitas yang tinggi, Pemerintah memberi alokasi tambahan dan peningkatan dukungan tenaga vaksinator dari TNI/Polri dan lembaga lainnya,” tutup Menko Airlangga. (nck)

25 August 2021

Jakarta – PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebagai bank syariah terbesar di Indonesia menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dengan agenda perubahan susunan dewan komisaris. Dalam RUPSLB ini mengangkat Adiwarman Azwar Karim sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen BSI dan Muhammad Zainul Majdi sebagai Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen BSI.

Berdasarkan hasil keputusan RUPSLB PT Bank Syariah Indonesia pada 24 Agustus 2021, telah ditetapkan susunan komisaris BSI menjadi sebagai berikut: Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen BSI, Adiwarman Azwar Karim; Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen BSI, Muhammad Zainul Majdi; Komisaris BSI, Suyanto; Komisaris BSI, Masduki Baidlowi; Komisaris BSI, Imam Budi Sarjito; Komisaris BSI, Sutanto; Komisaris Independen BSI, Bangun Sarwito Kusmulyono; Komisaris Independen BSI, M. Arief Rosyid Hasan; dan Komisaris Independen BSI, Komaruddin Hidayat.

Pada semester I tahun 2021, BSI mencatat perolehan laba bersih sebesar Rp1,1 triliun, naik 34,29% dari periode yang sama di tahun sebelumnya atau secara year on year (yoy). Kenaikan laba pada semester I tahun ini dipicu oleh pertumbuhan pembiayaan dan dana pihak ketiga (DPK) yang berkualitas, sehingga biaya dana dapat ditekan. Hal itu mendorong kenaikan pendapatan margin dan bagi hasil yang tumbuh sekitar 12,71% secara year on year (yoy).

Sedangkan dari sisi bisnis, pada semester I 2021 bank syariah milik Himbara ini telah menyalurkan pembiayaan hingga Rp161,5 triliun. Jumlah tersebut naik sekitar 11,73% dari periode yang sama pada 2020 yang sebesar Rp144,5 triliun.

Dari sisi liabilitas, penghimpunan DPK BSI sampai semester I 2021 mencapai Rp216,36 triliun, naik 16,03% dibandingkan dengan periode yang sama pada 2020 yang sebesar Rp186,49 triliun.

Dengan kinerja tersebut BSI berhasil mencatatkan total aset sebesar Rp247,3 triliun hingga Juni 2021. Torehan itu naik sekitar 15,16% secara yoy. Pada periode yang sama tahun lalu total aset BSI mencapai Rp214,7 triliun. (nck)

25 August 2021

akarta - Penerapan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sejak awal Juli 2021 lalu di seluruh wilayah di Indonesia sudah menunjukkan perbaikan, di mana jumlah Kasus Aktif dan Tingkat Keterisian RS (BOR) semakin menurun setelah berada di puncaknya pada 15 Juli 2021 lalu.

Jika melihat data Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), per 23 Agustus 2021, total kasus Covid-19 secara nasional tercatat sebanyak 290.518 kasus. Wilayah di Luar Jawa-Bali berkontribusi Kasus Aktif sebesar 52,3% dan sisanya di Jawa-Bali sebanyak 47,7%. Penurunan Kasus Aktif secara nasional turun sebesar -35,17% (data 23 Agustus dibandingkan 9 Agustus 2021) dan terjadi di seluruh wilayah, di mana penurunan tertinggi terjadi di wilayah Nusa Tenggara sebesar -47,07%, diikuti Jawa-Bali (-42,28%), Kalimantan (-31,30%), Sumatera (-25,72%), Sulawesi (-21,02%), dan Maluku & Papua (-18,86%).

Tingkat Kesembuhan (Recovery Rate) nasional mencapai 89,52%, namun lebih tinggi dari Global yang sebesar 89,48%. Kesembuhan per wilayah adalah Jawa & Bali (91,59%), Nusa Tenggara (89,51%), Kalimantan (86,54%), Sulawesi (85,02%), Sumatera (84,40%), dan Maluku & Papua (79,16%). Sedangkan Tingkat Kematian (CFR) per 23 Agustus 2021, memang masih terdapat beberapa daerah yang memiliki persentase di atas nasional yang sebesar 3,19% (CFR Global 2,09%). Data CFR per wilayah, yang masih di atas nasional adalah Jawa-Bali (3,33%) dan Sumatera (3,27%), sedangkan yang sudah di bawah CFR nasional adalah Kalimantan (3,04%), Sulawesi (2,41%), Nusa Tenggara (2,20%), dan Maluku & Papua (1,55%).

Tingkat Keterisian TT (BOR) sudah membaik, secara nasional BOR TT Covid-19 cukup rendah yaitu hanya 32,9% (BOR Isolasi 31,5% dan BOR Intensif 46,9%). Untuk daerah Luar Jawa-Bali, angka BOR 41,6%, dan tidak ada yang melebihi 60%. Sedangkan untuk wilayah Jawa-Bali BOR sebesar 27,7%. Untuk menjaga BOR masih dapat dilakukan dengan meningkatkan konversi TT untuk Covid-19 dan Penyediaan Fasilitas Isolasi Terpusat (Isoter), termasuk penggunaan Kapal PELNI (khusus untuk Isoter Luar Jawa – Bali). Untuk Isoter Luar Jawa-Bali tersedia kapasitas 42.519 TT dengan BOR 27% (per 21 Agustus 2021). Sementara, Isoter Kapal PELNI tersedia lebih dari 3.500 TT (3.596 TT) yang tersebar di 6 wilayah yaitu: Medan (KM Bukit Raya) 463 TT, Lampung (KM Lawit): 437 TT, Makassar (KM Umsini): 849 TT, Bitung (KM. Tatamailau): 458 TT, Sorong (KM. Sirimau): 460 TT, dan Jayapura (KM. Tidar): 929 TT.

Untuk luar Jawa Bali juga ada perkembangan level asesmen yang sedikit membaik, di mana level asesmen Provinsi yang Level 4 mengalami penurunan dari 11 Provinsi menjadi 7 Provinsi. Sedangkan di tingkat Kabupaten/Kota juga ada perbaikan, yaitu:

- Level 4 : mengalami penurunan dari 132 Kab/Kota menjadi 104 Kab/Kota

- Level 3 : mengalami kenaikan dari 215 Kab/Kota menjadi 234 Kab/Kota

- Level 2 : mengalami kenaikan dari 39 Kab/Kota menjadi 48 Kab/Kota.

Dari 45 Kab/Kota yang menerapkan PPKM Level 4 (Periode 9-23 Agustus 2021), terdapat 11 Kab/Kota yang membaik dan turun level asesmennya dari level 4 menjadi 3, yaitu Bengkulu Utara, Merangin, Barito Kuala, Tulang Bawang Barat, Lampung Selatan, Lampung Barat, Ende, Sikka, Siak, Rokan Hulu, dan Dumai. Sedangkan sisa 34 Kab/Kota yang lain masih tetap berada di Level Asesmen 4 dan ditetapkan untuk menerapkan PPKM Level 4 pada periode 24 Agustus – 6 September 2021.

“PPKM ini akan terus berlaku selama pandemi. Penentuan levelnya akan menyesuaikan dengan kondisi dan perkembangan di masing-masing daerah dan berlaku setiap satu sampai dua minggu sekali, berdasarkan rapat evaluasi yang dipimpin langsung oleh Presiden setiap minggunya,” jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam Konferensi Pers Evaluasi dan Penerapan PPKM secara virtual, di Jakarta, Senin (23/8) malam.

Untuk mobilitas masyarakat, mengalami penurunan cukup tajam selama periode 1 Juli sampai 18 Agustus 2021, namun melandai dalam beberapa hari terakhir, sehingga perlu ditekan kembali agar mobilitas masyarakat dapat dikendalikan sehingga penambahan kasus bisa minimal. Khusus untuk 45 Kab/Kota PPKM Level 4 Luar Jawa-Bali, selama bulan Agustus 2021 ini sudah terjadi penurunan mobilitas, namun belum sesuai target. Masih terdapat 19 Kab/Kota dengan penurunan mobilitas yang masih kurang dari 10%, bahkan 8 daerah lebih tinggi dari normal (baseline), yaitu: Pematang Siantar, Padang, Pekanbaru, Jambi, Bandar Lampung, Jayapura, Sumba Timur, dan Kota Kupang. Namun demikian, terdapat 3 Kab/Kota yang penurunannya sudah cukup signifikan (>30%), yaitu: Kutai Kartanegara (-41,3%), Palu (-34,4%), Bengkulu Utara (-34,0%).

Selain itu, Program Vaksinasi Nasional per 22 Agustus 2021 telah disuntikan sebanyak 90,61 juta dosis, yang terdiri dari 57,96 juta suntikan pertama dan 32,2 juta dosis suntikan kedua serta 448,95 ribu suntikan ketiga (untuk para Nakes).

“Untuk melaksanakan strategi menjaga keseimbangn antara aspek Kesehatan (penanganan Covid-19) dan aspek Pemulihan Ekonomi (menyeimbangkan “gas dan rem”), Pemerintah melakukan beberapa penyesuaian dalam pengaturan mobilitas dan aktivitas masyarakat dalam PPKM Level 4 di Luar Jawa Bali. Yang harus diingat bahwa seluruh aktivitas/kegiatan harus menerapkan Pro-Kes secara ketat dan menggunakan aplikasi PeduliLindungi,” jelas Menko Airlangga.

Beberapa penyesuaian pengaturan untuk PPKM Level 4 di luar Jawa Bali, antara lain:

- Tempat Kerja/Perkantoran dapat melakukan WFO maksimal 25% dari kapasitas, dengan prokes secara ketat, dan bila menjadi klaster akan ditutup selama 5 hari.

- Tempat Ibadah dapat mengadakan kegiatan peribadatan, maksimal 25% dari kapasitas atau maksimal 30 s/d 50 orang dengan prokes secara ketat, dan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama.

- Restoran/Kafe diperbolehkan makan di tempat, dengan maksimal 25% kapasitas, 2 orang per meja, dan pembatasan jam operasional hingga pukul 20.00.

- Pusat Perbelanjaan/Mall/Pusat Perdagangan diizinkan beroperasi 50% dari kapasitas, jam operasional pukul 10.00 s/d 20.00, menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah.

- Fasilitas umum (area publik, taman/tempat wisata umum) diizinkan beroperasi 25% dari kapasitas, menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah.

- Kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan diizinkan beroperasi 25% dari kapasitas, menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah.

- Resepsi pernikahan dan hajatan (kemasyarakatan) maksimal 25% dari kapasitas atau 30 (tiga puluh) orang, tidak ada hidangan makanan di tempat, dengan penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah.

- Industri Orientasi Ekspor dan Penunjangnya, dapat beroperasi 100%, penerapan Protokol Kesehatan secara ketat, apabila menjadi klaster baru Covid-19 maka akan ditutup selama 5 hari.

Realisasi Program Perlindungan Sosial (Perlinsos), Pemerintah telah menyalurkan Program Bantuan Beras Bulog (10 Kg per kepala keluarga) di 2021 dengan target 28,8 juta keluarga. Untuk Tahap I selesai disalurkan 20 juta keluarga, kemudian Tahap 2 sebanyak 8,8 juta keluarga dalam proses penyaluran. Bantuan Subsidi Upah/BSU (Rp1 juta per pekerja), dengan target 8,8 juta sektor non kritikal di PPKM level 3 dan 4 yang disalurkan dalam 5 tahap. Untuk Tahap 1 telah selesai disalurkan untuk 947.669 penerima, dan Tahap 2 untuk 1,25 juta pekerja sudah mulai disalurkan sejak 19 Agustus 2021.

Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) per 11 Ags 2021 sudah terealisasi Rp14,21 triliun untuk 11,84 juta pelaku usaha mikro (92,52% dari total anggaran Rp15,36 triliun). Lalu, Kartu Prakerja Batch 18 yang pendaftarannya sudah berakhir pada 19 Agustus 2021 dengan jumlah pendaftar 3.181.661 dan akan diterima 800.000 orang.

“Jumlah pendaftar Kartu Prakerja untuk Batch 1 s/d 18 di tahun 2021 adalah 67,6 juta orang. Pada Semester 1 – 2021 (Batch 12-17), jumlah penerimanya sebanyak 2.772.880 orang, dan pada Semester 2 – 2021 (Batch 18 – dst) jumlah penerimanya ditargetkan sebanyak 3,1 juta orang, dengan penambahan anggaran Rp1,2 triliun,” tutup Menko Airlangga.

Turut hadir dalam Konferensi Pers tersebut antara lain Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. (nck)

24 August 2021

Jakarta, 24 Agustus 2021. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek), Kementerian Agama (Kemenag) dan industri perbankan terus mendorong program peningkatan literasi dan inklusi keuangan bagi kelompok pelajar melalui Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR).
Pada Agustus ini, program KEJAR dikemas dalam satu rangkaian kegiatan KEJAR Prestasi Anak Indonesia atau disingkat KREASI yang acara puncaknya digelar secara virtual pada Selasa ini dan diikuti 1.000 pelajar dari sejumlah sekolah yang berada di beberapa daerah.
Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Tirta Segara dalam sambutannya mengatakan bahwa penyediaan akses keuangan untuk masyarakat termasuk untuk pelajar merupakan tanggung jawab semua pihak, karena inklusi keuangan merupakan bagian penting dalam upaya pemulihan ekonomi dan pemerataan pendapatan.
“Tema perluasan akses keuangan untuk pelajar, yang dibarengi dengan upaya literasi keuangan dan perlindungan konsumen, sangatlah strategis. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mencapai tingkat inklusi keuangan sebesar 90% pada tahun 2024,” kata Tirta.
Dirjen Pendidikan Islam Kemenag Muhammad Ali Ramdhani mengatakan peningkatan literasi dan inklusi keuangan sangat dibutuhkan mengingat peserta didik yang jumlahnya besar, dan cakupan wilayah yang sangat luas.
“Melalui program KEJAR ini kami berharap kekuatan literasi finansial di setiap insan pembelajar menjadi lebih kokoh dan memiliki pengalaman langsung dalam pengelolaan keuangan yang terhubung dengan lembaga jasa keuangan,” kata Muhammad Ali Ramdhan.
Dirjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbud Ristek Jumeri menambahkan bahwa sistem pendidikan Indonesia saat ini diarahkan juga untuk peningkatan literasi keuangan, yang mencakup pengertian transaksi ekonomi, pengenalan konsep belanja sebagai pemenuhan kebutuhan dasar, pengenalan konsep berbagi, pengenalan konsep menyimpan; baik tradisional maupun modern, contohnya melalui menabung dan berinvestasi.
“Kami menyambut baik inisiatif OJK dalam program KEJAR yang merupakan bentuk Aksi Indonesia Menabung dalam rangka menumbuhkan budaya menabung sejak dini dan terwujudnya kepemilikan rekening bagi seluruh pelajar di Indonesia. Kemendikbud Ristek berharap program ini dapat diwujudkan dalam digitalisasi tabungan pelajar guna pemanfaatan tabungan yang lebih mudah dan optimal,” kata Jumeri.

Kegiatan KREASI yang berlangsung selama Agustus 2021 di seluruh wilayah Indonesia dengan tema ”Satu Rekening Satu Pelajar, Wujudkan Impian Anak Indonesia” dilakukan dalam berbagai bentuk pembukaan rekening, edukasi keuangan dan sosialisasi program Kejar sebanyak 504 kegiatan, webinar dan perlombaan bagi pelajar.

Program KEJAR ini merupakan salah satu bentuk implementasi Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 26 Tahun 2019 tentang Hari Indonesia Menabung, yang memiliki tujuan agar setiap pelajar di Indonesia memiliki rekening sehingga budaya menabung di Lembaga Jasa Keuangan (LJK) formal dapat dilakukan sejak dini.
Menurut Tirta, gerakan menabung untuk pelajar merupakan hal yang sangat krusial mengingat jumlahnya yang besar, yaitu sekitar 65 juta pelajar, atau 25% dari total penduduk dan termasuk kategori critical economic players (pelaku ekonomi yang sangat strategis) yang perlu dibekali pemahaman keuangan yang memadai.
Selain itu, survei OJK 2019 menunjukkan bahwa para pelajar umumnya memiliki tingkat literasi dan inklusi keuangan yang relatif rendah. Tingkat literasi keuangan penduduk berusia 15-17 tahun hanya 16%, atau jauh di bawah tingkat literasi keuangan nasional sebesar 38%. Senada dengan tingkat literasi, tingkat inklusi keuangan penduduk berusia 15-17 tahun tersebut juga relatif rendah, yaitu 58%, atau jauh di bawah tingkat inklusi keuangan nasional sebesar 76%.
Para pelajar juga lebih rentan dari sisi keuangan karena belum memahami pentingnya menabung atau berinvestasi termasuk menyiapkan dana darurat serta mudah dipengaruhi tawaran influencer di media sosial.
Pemerintah juga telah mencanangkan program Aksi Indonesia Menabung melalui Dewan Nasional Keuangan Inklusif sebagai langkah strategis yang memberikan manfaat yang besar dan mendorong masyarakat untuk menabung di lembaga jasa keuangan formal.
Pada tahun 2021, ditargetkan 70% pelajar di Indonesia memiliki rekening tabungan, dan data sampai dengan triwulan II tahun 2021, tercatat sebanyak 40,8 juta (63,14%) pelajar di Indonesia telah memiliki rekening tabungan dengan total nominal sebesar Rp26,30 triliun. (nck)

20 August 2021

Jakarta, 20 Agustus 2021 – PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebagai bank syariah terbesar di Indonesia berkomitmen menjadi energi baru dan berkontribusi dalam pemulihan ekonomi nasional. Hal ini dengan melakukan sinergi kepada seluruh stakeholder untuk mengakselerasi pengembangan ekonomi nasional.

Wakil Direktur Utama 2 BSI, Abdullah Firman Wibowo menyampaikan sinergi ini dilakukan dengan menggandeng seluruh stakeholder diantaranya masyarakat, pemerintah, regulator, organisasi kemasyarakatan islam, perguruan tinggi dan asosiasi. Menurutnya, sinergi dan kolaborasi akan membuat kerja keras dalam membangun Indonesia menjadi lebih ringan dan lebih berwarna.

“Untuk menciptakan dan mengembangkan ekosistem perbankan dan keuangan syariah yang terbuka, modern, inklusif, serta memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat dan perekonomian nasional diperlukan sinergi dengan seluruh stakeholder. Penguatan rantai nilai halal dan industri keuangan syariah, diharapkan dapat tercipta ekosistem syariah yang komprehensif baik yang berdampak di Indonesia maupun secara global,” kata Abdullah Firman dalam Workshop Perbankan Syariah Bersama Media Nasional (20/08).

Sementara itu, Chief Economy BSI Banjaran Indrastomo menyebutkan bahwa setiap stakeholder dalam ekosistem ekonomi syariah di Indonesia harus saling terkoneksi. Karena dengan koneksi tersebut, maka ruang gerak ekonomi dan perbankan syariah di Indonesia akan lebih besar dan lebih lincah.

“Ternyata banyak ruang untuk syariah untuk terus berkembang. Dan ini melihat tidak hanya dari sisi pasar, dan lihat bagaimana secara ekosistem itu sangat terintegrasi dimana memang perbankan syariah ini menarik, tidak hanya connect dengan sektor komersial tapi juga connect dengan sektor sosial. Apabila sinergi tersebut dilakukan maka bisa diperkirakan perbankan syariah di Indonesia itu mencapai penetrasi di Malaysia, perbakan di Indonesia akan rumbuh 6x lipat,” ujar Banjaran.

Perbankan dan layanan keuangan juga sangat tergantung oleh bagaimana sebuah penyedia layanan bisa berinovasi sesuai dengan kebutuhan zaman. CEO Ammana Fintek Syariah Lutfi Adhiansyah menyebut bahwa jika industri keuangan syariah dan industri halal ingin maju di Indonesia, maka harus ada inovasi dan transformasi besar-besaran dalam teknologi.

“Inovasi digital merubah seluruh bisnis sektor ke seluruh jasa keuangan. Dengan mengadopsi teknologi, maka industri tradisional sendiri berubah lebih cepat. Perbankan syariah dan fintech syariah tidak terpisahkan apalagi mengenai kemajuan keuangan syariah. Dengan adaptasi teknologi, penyedia layanan keuangan syariah akan mendapatkan akses ke market baru, lalu dapat memberikan penawaran yang baru kepada existing customer supaya semakin loyal, lalu data collection, dan terakhir Deep Learning Customer Engagement untuk memberikan layanan yang tepat,” ujar Lutfi.

Di bidang digital, BSI sendiri melakukan inovasi dalam menghadirkan fitur-fitur baru lainnya di aplikasi BSI Mobile, seperti fitur Pay Later dan Mitraguna Online dalam waktu dekat. Harapannya, layanan BSI Mobile menjadi lebih lengkap dan mendukung berbagai kebutuhan nasabah dan masyarakat di era digitalisasi.

VP of Public Policy & Goverment Relation Tokopedia Salam, Astri Wahyuni mengatakan selain teknologi, perusahaan yang menyediakan layanan keuangan dan transaksi berbasis syariah harus memiliki visi untuk melakukan pemerataan akses di Indonesia. Menurutnya, kemudahan akses bagi masyarakat kepada penyedia layanan akan memperbesar ekosistem ekonomi dan perbankan syariah di Indonesia.

“Kami di Tokopedia memiliki visi untuk melakukan pemerataan ekonomi digital. jadi bagi kami adalah sebuah teknologi yang bisa digunakan oleh semua masyarakat Indonesia dimanapun mereka berada. Dengan hal tersebut maka produk digital dan pembayaran berasis syariah mulai dari tabungan, pembayaran, investasi di Tokopedia akan terus berkembang dan sebetulnya di masa pandemi, dengan ekosistem digital kita semua sebagai pelaku dalam layanan ekonomi syariah bisa lebih berkembang dengan cepat, ujar Astri. (nck)

18 August 2021

Jakarta, 18 Agustus 2021 – APBN 2022 dirancang antisipatif, responsif, dan fleksibel sebagai instrumen pemulihan ekonomi dan menghadapi berbagai ketidakpastian ke depan. “Meski ekonomi diprediksi membaik di tahun 2022, pemerintah akan terus berhati-hati terhadap risiko ketidakpastian yang masih tinggi, baik itu yang berasal dari tidak meratanya pemulihan ekonomi secara global maupun risiko ketidakpastian penanganan pandemi. Hal ini tercermin dari kebijakan fiskal 2022 yang countercyclical untuk mendorong kesiapan sistem kesehatan, pemulihan ekonomi masyarakat dan melanjutkan reformasi struktural. Di saat yang sama, Pemerintah akan mengendalikan risiko fiskal agar keberlanjutan fiskal jangka panjang tetap dapat dijaga”, ungkap Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu.

Pemerintah konsisten dalam menjadikan APBN sebagai instrumen pemulihan sejak awal pandemi. Capaian strategi penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi terlihat dari pertumbuhan ekonomi kuartal II-2021 yang mencapai 7,07%. Penguatan pemulihan ekonom ini akan terus dijaga. Selain itu, agenda reformasi struktural untuk peningkatan produktivitas, daya saing investasi dan ekspor, penciptaan lapangan kerja yang berkualitas dan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan terus dilakukan. Hal ini telah dimulai dengan implementasi UU Cipta Kerja yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM, pembangunan infrastruktur konektivitas dan untuk mendorong industrialisasi, serta penciptaan ekosistem hukum dan birokrasi yang kondusif bagi dunia usaha.

Dengan mempertimbangkan pemulihan dan reformasi struktural tersebut, asumsi pertumbuhan ekonomi pada APBN 2022 ditargetkan pada kisaran 5,0% - 5,5%. Sementara itu, inflasi akan tetap dijaga pada tingkat 3%. Rupiah diperkirakan bergerak pada kisaran Rp14.350 per US Dollar, dan suku bunga Surat Utang Negara 10 tahun diperkirakan sekitar 6,82%. Harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan akan berkisar pada 63 US Dollar per barel. Lifting minyak dan gas bumi diperkirakan masing-masing mencapai 703.000 barel dan 1.036.000 barel setara minyak per hari.

APBN berperan sentral untuk melindungi keselamatan masyarakat dan sekaligus sebagai motor pengungkit pemulihan ekonomi. Hal ini tercermin dari enam fokus utama dalam kebijakan APBN 2022 seperti yang disampaikan pada pidato Presiden RI tanggal 16 Agustus 2021. Pertama, melanjutkan upaya pengendalian Covid-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan. Kedua, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan. Ketiga, memperkuat agenda peningkatan SDM yang unggul, berintegritas, dan berdaya saing. Keempat, melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi. Kelima, penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antardaerah. Keenam, melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero-based budgeting untuk mendorong agar belanja lebih efisien, memperkuat sinergi pusat dan daerah, fokus terhadap program prioritas dan berbasis hasil, serta antisipatif terhadap kondisi ketidakpastian.

Untuk kebijakan pertama, Pemerintah antara lain, melanjutkan antisipasi risiko dampak Covid-19, dengan testing, tracing, dan treatment dan program vaksinasi Covid-19; membenahi dan meratakan kualitas layanan, fasilitas dan tenaga kesehatan; menjaga kesinambungan program dan meningkatkan kualitas layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Selain itu Pemerintah juga akan terus mempercepat penurunan stunting.

Sementara untuk kebijakan kedua, Pemerintah antara lain, mendukung reformasi program perlindungan sosial dengan menyempurnakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan menyinergikan dengan berbagai data terkait; mendukung reformasi perlindungan sosial secara bertahap dan terukur; mendukung Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja; serta meningkatkan kualitas implementasi perlindungan sosial dan pengembangan skema perlindungan sosial adaptif.

Selanjutnya, untuk kebijakan ketiga, Pemerintah akan melanjutkan reformasi pendidikan, dengan penekanan peningkatan kualitas SDM melalui penguatan PAUD dan sekolah penggerak; pemerataan sarana prasarana pendidikan; serta menyelesaikan mismatch pendidikan dengan penguatan pendidikan vokasi, pengembangan riset terapan dan inovasi yang tersambung dengan industri dan masyarakat, program magang dan teaching industry, serta pelaksanaan program merdeka belajar. Selain itu, Pemerintah akan memperkuat investasi di bidang pendidikan, antara lain dengan mendukung perluasan program beasiswa, adopsi teknologi informasi dan komunikasi, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, dan pengembangan riset dan inovasi.

Terkait kebijakan keempat, Pemerintah akan menguatkan penyediaan pelayanan dasar; mendukung peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas; menyediakan infrastruktur energi dan pangan yang terjangkau, andal, dan memperhatikan aspek lingkungan; serta memeratakan infrastruktur dan akses Teknologi Informasi dan Komunikasi. Selain itu dari sisi pembiayaan, Pemerintah akan terus memadukan anggaran dengan bauran pendanaan, misalnya dengan terus mendorong skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Pada kebijakan kelima, Pemerintah akan melanjutkan kebijakan penggunaan Dana Transfer Umum (DTU) untuk peningkatan kualitas infrastruktur publik daerah, pemulihan ekonomi di daerah, pembangunan SDM pendidikan dan penambahan belanja kesehatan prioritas; meningkatkan efektivitas penggunaan Dana Transfer Khusus (DTK) melalui penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik berbasis kontrak dan DAK Non Fisik untuk mendorong peningkatan capaian output dan outcome, serta mendukung perbaikan kualitas layanan; melanjutkan penguatan sinergi perencanaan penganggaran melalui peningkatan harmonisasi belanja Kementerian/Lembaga dan TKDD; serta memprioritaskan penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi di desa, melalui program perlindungan sosial dan kegiatan penanganan Covid-19, serta mendukung sektor prioritas. Pemerintah juga akan terus melakukan penguatan quality control terhadap TKDD agar terjadi perbaikan dan pemerataan layanan publik di seluruh pelosok Indonesia, serta menajamkan Dana Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat.

Terakhir, dalam kebijakan keenam, Pemerintah akan memperkuat kemandirian dalam pembiayaan pembangunan di mana Indonesia perlu meneruskan reformasi perpajakan. Reformasi perpajakan bertujuan untuk menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Reformasi perpajakan tersebut dilakukan melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, serta perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan dalam rangka meningkatkan rasio perpajakan. Selain itu, pemberian berbagai insentif perpajakan yang tepat dan terukur diharapkan mampu mendorong percepatan pemulihan dan peningkatan daya saing investasi nasional, serta memacu transformasi ekonomi. Sementara itu, PNBP juga akan ditingkatkan, antara lain dengan perbaikan perencanaan dan pelaporan PNBP dengan menggunakan teknologi informasi yang terintegrasi.

“Reformasi perpajakan merupakan bagian dari reformasi fiskal yang terus dilakukan secara menyeluruh, bertahap, dan terukur. Tidak hanya dari sisi penerimaan, reformasi juga diiringi dengan perbaikan kualitas sisi belanja (spending better) serta pengelolaan pembiayaan yang aman dan hati-hati”, tambah Febrio.

Untuk menjalankan enam fokus kebijakan tersebut, alokasi belanja negara dalam RAPBN 2022 direncanakan sebesar Rp2.708,7 triliun yang meliputi, belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.938,3 triliun serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp770,4 triliun. Anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp255,3 triliun, atau 9,4% dari belanja negara. Sedangkan anggaran perlindungan sosial dan Pendidikan masing-masing dialokasikan sebesar Rp427,5 triliun dan Rp541,7 triliun. Selanjutnya, pembangunan infrastruktur dianggarkan Rp384,8 triliun, dan anggaran transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp770,4 triliun. Dari sisi penerimaan, pendapatan negara pada tahun 2022 menjadi sebesar Rp1.840,7 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.506,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp333,2 triliun.

Dengan komposisi belanja dan penerimaan tersebut, defisit anggaran tahun 2022 direncanakan sebesar 4,85% terhadap PDB atau Rp868,0 triliun.

"Rencana defisit tahun 2022 yang lebih kecil dari outlook 2021 memiliki arti penting sebagai langkah untuk mencapai konsolidasi fiskal, mengingat tahun 2023 defisit anggaran diharapkan dapat kembali ke disiplin fiskal yaitu defisit maksimal 3% PDB”, terang Febrio.

Defisit anggaran tahun 2022 akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati. (nck)

16 August 2021

Jakarta, 16 Agustus 2021. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk terus memperkuat fundamental bisnisnya melalui BNI Corporate Transformation yang mulai menunjukkan hasil positif sebagai modal dalam menghadapi tantangan dan persaingan pada industri keuangan, sesuai dengan hasil laporan keuangan posisi Semester I 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (Audited). Perseroan menghasilkan Pre-Provisioning Operating Profit (PPOP) yang terus tumbuh dalam 5 kuartal terakhir, dimana pada Semester I – 2021 mencapai puncaknya dengan pertumbuhan 24,4 % secara year on year (YoY) atau sebesar Rp 16,1 triliun.

PPOP yang solid tersebut ditopang oleh kuatnya pertumbuhan Pendapatan Bunga Bersih (NII) sebesar 18,2% secara YoY atau mencapai Rp 19,3 triliun. Ini merupakan dampak dari pertumbuhan kredit sebesar 4,5% secara YoY, sehingga total kredit BNI mencapai Rp 569,7 triliun pada posisi Juni 2021. PPOP juga didukung oleh pertumbuhan Pendapatan Non Bunga sebesar 19,2% secara YoY atau Rp 6,8 triliun, yang dihasilkan dari Fee Based Income yang kuat, baik dari: (i) Pengelolaan Rekening dan Kartu Debit, (ii) ATM dan kanal layanan elektronik, (iii) Trade Finance, serta (iv) Marketable Securities.

Laba bersih meningkat 12,8% secara YoY atau sebesar Rp 5,0 triliun pada Semester I – 2021, menyusul pencadangan yang terus diperkuat menjadi 215,3% sebagai antisipasi dalam menghadapi potensi risiko kredit ke depan.

BNI mencatatkan penyaluran kredit yang sehat dengan didominasi oleh sektor-sektor usaha prospektif dengan risiko rendah, baik pada segmen Business Banking maupun Consumer Banking.

Kredit pada Segmen Business Banking mencapai Rp 475,6 triliun atau tumbuh 3,5% secara YoY. Pertumbuhan tertinggi berada pada segmen small business sebesar 20,6% YoY dengan baki debet mencapai Rp 91 Triliun, diikuti Corporate Private sebesar 7,9% YoY dengan Baki Debet mencapai Rp 179,1 Triliun.

Adapun kredit pada segmen Consumer Banking mencatatkan pertumbuhan sebesar 10,4% secara YoY atau mencapai Rp 92,8 triliun. Kredit Tanpa Agunan yang berbasis payroll mencatat pertumbuhan 19,6% secara YoY atau sebesar Rp 32,7 triliun, dan disusul oleh kredit pemilikan rumah yang tumbuh 6,3% YoY atau Rp 47,6 triliun. Pertumbuhan kredit consumer juga dapat mengindikasikan mulai bergairahnya konsumsi masyarakat yang menopang pertumbuhan PDB Nasional.

Sejalan dengan mandat pemegang saham kepada perseroan untuk fokus menjadi bank dengan kapabilitas internasional yang unggul, selama Semester I – 2021 juga tercermin dari kontribusi bisnis terkait pada pendapatan perseroan.

Fee Based Income yang bersumber dari surat berharga tercatat tumbuh 115,4% YoY atau mencapai Rp 1 triliun. Begitu juga dengan Fee Based Income yang bersumber dari layanan Trade Finance, tumbuh 20,4% YoY atau mencapai Rp 732 miliar.

CASA Tertinggi
Kredit yang disalurkan secara selektif hanya pada debitur berkualitas tersebut ditopang oleh Dana Pihak Ketiga (DPK) yang tumbuh 4,5% YoY atau sebesar Rp 646,6 triliun, dimana dana murah atau CASA yang terhimpun semakin kuat. Rasio CASA pada Juni 2021 tercatat mencapai 69,6% atau tertinggi dalam 10 tahun terakhir ini, yaitu sebesar Rp 450,1 triliun atau tumbuh 11,5% YoY dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pertumbuhan DPK ini menjadi penyangga pertumbuhan aset sebesar 5,0% YoY atau mencapai Rp 875,1 triliun.

Pertumbuhan aset yang didominasi oleh dana murah ini merupakan salah satu pencapaian transformasi digital yang gencar dilakukan Perseroan dan telah mulai menunjukkan hasil. Dimana 70% dari CASA yang dihimpun merupakan kontribusi dari kinerja BNI Direct dan BNI Mobile Banking, 2 dari 3 produk champion BNI dalam digitalisasi layanan perbankan.

Transformasi Digital
Transformasi digital yang dilakukan oleh Perseroan memiliki kekhasan yang tidak dimiliki oleh sebagian besar bank yang kini tengah berusaha memasuki dunia perbankan digital. BNI mengkombinasikan dua dunia pada layanan perbankan yang saat ini ada, yaitu Konvensional Bank dan industri Financial Technology. Sebagai bank konvensional, BNI kini memiliki akses ke public funding, memiliki nasabah loyal, telah mengembangkan produk dan jasa keuangan, setiap simpanan dijamin sesuai dengan aturan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan memiliki ruang untuk terus menurunkan cost of fund, dimana pada Kuartal 2 – 2021 menjadi 1,6%.

Di sisi lain, BNI juga melakukan kolaborasi dengan Fintech yang tangkas dalam beradaptasi terhadap perubahan baru, menguasai ekosistem berbasis online, mampu beroperasi dengan biaya yang efisien dan dapat diautomatisasi, serta sangat akrab dengan layanan yang diharapkan oleh kaum milenial.

Perpaduan tersebut menjadikan BNI sebagai pemimpin dalam layanan ekosistem perbankan terbuka atau API, dimana hingga Juni 2021 sudah membuahkan 283 jenis layanan, atau terbanyak dibandingkan bank – bank lain, dan digunakan oleh 3.000 klien, termasuk Perusahaan Fintech maupun E-commerce.

Selain BNI Open API, BNI juga mengembangkan Layanan Cash Management melalui BNI Direct, serta Financial Supply Chain Management yang sama – sama dapat digunakan untuk melayani nasabah Perusahaan, Bisnis, Fintech dan e-commerce. Layanan digital unggulan ini banyak disukai karena memberikan manfaat pengelolaan keuangan yang lengkap, mulai dari payment management; collection management; liquidity management; hingga penyajian informasi rekening, dan pelaporan. Ragam manfaat ini mendorong pertumbuhan jumlah pengguna sebesar 16,4% year on year atau sebanyak 68.229 perusahaan pada Juni 2021, nilai transaksi yang meningkat 10,8% year on year atau senilai Rp 2.030 triliun, dan jumlah transaksi yang juga tumbuh 175,6% year on year menjadi sebanyak 214 juta transaksi.

Produk digital unggulan lainnya adalah BNI Mobile Banking yang tumbuh sangat pesat menjadi layanan pilihan utama nasabah ritel. Indikasinya terlihat pada jumlah pengguna yang meningkat 56,8% YoY atau sebanyak 9,29 juta menyusul pandemi yang mendorong orang untuk membatasi aktivitasnya di luar rumah, work from home, serta bertransaksi secara online. Demikian juga dengan nilai transaksi yang meningkat 31,8% YoY atau sebesar Rp 287 triliun. Begitu juga dengan jumlah transaksi yang meningkat 54,2% YoY atau sebanyak 204 juta transaksi.

Sinyal Perbaikan
Perseroan menangkap sinyal optimisme kuat yang menumbuhkan kepercayaan bisnis ke depan. Oleh karena itu, Perseroan telah mengagendakan program pembelian kembali saham (buyback) pada periode 22 Juli 2021 sampai dengan 21 Oktober 2021, yang merefleksikan penguatan kondisi fundamental imbas program transformasi yang dijalankan.

Fundamental bisnis Perseroan terefleksikan pada Pertama, Transformasi Digital yang Progresif dengan aplikasi mobile banking yang paling maju, open banking services yang kaya fitur dan paling diminati perusahaan. Kedua, Efisiensi yang sehat, ditunjukkan oleh berlanjutnya penurunan cost of fund hingga menjadi kedua terendah di industri serta disiplin pada pengelolaan biaya – biaya operating. Ketiga, Kualitas Aset yang semakin membaik, ditunjukkan oleh konsistensi perbaikan LaR dari 28% pada Juni 2020 menjadi 25,8% pada Juni 2021. (nck)

27 July 2021

Jakarta, 27 Juli 2021. Pemerintah terus berupaya mendatangkan vaksin melalui seluruh jalur yang ada guna memastikan ketersediaan stok vaksin untuk mencapai target sasaran vaksinasi sampai akhir tahun ini. Hari ini, Selasa (27/7), telah datang lagi Vaksin Covid 19 yaitu Vaksin Sinovac sebanyak 21,2 juta dosis dalam bentuk bulk (bahan baku).

Vaksin yang sudah diterima Indonesia sampai saat ini total sekitar 173,1 juta dosis, yaitu Vaksin jadi Sinovac 3 juta dosis, Astra Zeneca 14,9 juta dosis, Sinopharm 6 juta dosis, Moderna 4,5 juta dosis. Jika ditambah kedatangan pada hari ini, total vaksin Sinovac dalam bentuk bulk yang sudah diterima sebanyak 144,7 juta.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Konferensi Pers Kedatangan Vaksin Covid-19 Tahap 30 menuturkan, Pemerintah selalu memastikan keamanan (safety), mutu (quality), dan khasiat (efficacy) untuk seluruh jenis vaksin yang diperoleh. Vaksin yang disediakan di Indonesia melalui proses evaluasi oleh Badan POM dan rekomendasi dari ITAGI, WHO, dan para ahli. “Warga tidak perlu ada ragu atau khawatir untuk menerima vaksin,” tuturnya.

Selain itu, Menko Airlangga mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo telah menekankan kepentingan vaksinasi Covid-19 sebagai game changer atau salah satu langkah krusial yang menentukan kesuksesan Indonesia keluar dari pandemi ini.

“Untuk mencapai kekebalan kelompok dibutuhkan sekitar 208,2 juta penduduk Indonesia yang sudah divaksinasi. Jumlah ini meningkat setelah ditambahkan kelompok anak berusia 12-17 tahun. Sekarang 718 ribu anak telah mendapat dosis pertama. Semakin cepat, semakin baik,” ungkapnya.

Setelah melakukan vaksinasi pada tenaga kesehatan, petugas publik dan penduduk lanjut usia, saat ini proses vaksinasi juga telah menjangkau masyarakat umum dan rentan. Hingga 26 Juli 2021, telah dilakukan vaksinasi sejumlah 64,13 juta dosis atau suntikan, yang terdiri dari 45,5 juta dosis pertama dan 18,6 juta dosis kedua.

Di sisi lain, Menko Airlangga mengingatkan bahwa vaksinasi hanyalah salah satu strategi Pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19, sebab vaksinasi dan kedisiplinan masyarakat harus berjalan beriringan.

“Pemerintah akan terus mendorong peningkatan kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan 3M (memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan). Pemerintah juga berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas 3T (testing, tracing, dan treatment). Selain itu juga, kami mengambil kebijakan untuk memperpanjang PPKM hingga 2 Agustus 2021 mendatang,” ujarnya.

PPKM Level IV diterapkan pada 95 Kabupaten/Kota di 7 Provinsi di Jawa-Bali dan 45 Kabupaten/Kota di 21 Provinsi di Luar Jawa-Bali. Sedangkan, PPKM Level III diterapkan pada 33 Kabupaten/Kota di 7 Provinsi di Jawa-Bali dan 276 Kabupaten/Kota di 21 Provinsi di Luar Jawa-Bali. Serta, PPKM Level II diterapkan pada 65 Kabupaten/Kota di 17 Provinsi di Luar Jawa-Bali.
“Semoga kerja sama yang baik dari semua pihak dalam penanggulangan pandemi Covid-19 khususnya program vaksinasi dapat terus dikembangkan sehingga rakyat sehat dan ekonomi bangkit kembali,” pungkas Menko Airlangga. (nck)

26 July 2021

Jakarta, 26 Juli 2021

Presiden RI Joko Widodo berterima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia atas pengertian dan dukungan terhadap pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dilakukan selama 23 hari terakhir. Dukungan dari masyarakat ini menciptakan tren perbaikan dalam pengendalian pandemi. Meskipun demikian, dalam pernyataan resminya pada Minggu (25/7), Presiden menghimbau agar masyarakat tetap berhati-hati dan selalu waspada dalam menghadapi tren perbaikan ini, terutama terkait varian delta yang sangat menular. Pertimbangan aspek kesehatan harus dihitung secara cermat dan pada saat yang sama aspek sosial ekonomi masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari juga harus diprioritaskan.

“Dengan mempertimbangkan aspek kesehatan, aspek ekonomi, dan dinamika sosial, saya memutuskan untuk melanjutkan Penerapan PPKM Level IV dari tanggal 26 Juli sampai dengan 2 Agustus 2021. Namun kita akan lakukan beberapa penyesuaian terkait aktivitas dan mobilitas masyarakat yang dilakukan secara bertahap dengan pelaksanaan yang ekstra hati-hati. Hal-hal teknis lainnya akan dijelaskan oleh Menko (Menteri Koordinator) dan Menteri terkait,” ungkap Presiden Joko Widodo.

Menindaklanjuti pernyataan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menggelar konferensi pers “Evaluasi dan Penerapan PPKM”, Minggu (25/7).

PPKM Level IV akan diterapkan pada 95 Kabupaten/Kota di 7 Provinsi di Jawa dan Bali dan 45 Kabupaten/Kota di 21 Provinsi di luar Jawa dan Bali. PPKM Level III akan diterapkan pada 33 Kabupaten/Kota di 7 Provinsi di Jawa dan Bali dan 276 Kabupaten/Kota di 21 Provinsi di luar Jawa dan Bali. PPKM Level II akan diterapkan pada 65 Kabupaten/Kota di 17 Provinsi di luar Jawa dan Bali.

Pemberlakukan PPKM Level IV dan III didasarkan atas 3 faktor utama, yaitu indikator laju penularan kasus, respon sistem kesehatan yang berdasar pada panduan dari WHO, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, untuk PPKM Level IV ditetapkan aturan sebagai berikut:

1. Pasar rakyat yang menjual sembako sehari-hari, diperbolehkan untuk buka seperti biasa dengan protokol kesehatan yang ketat. Pasar rakyat yang menjual selain kebutuhan pokok sehari-hari, bisa buka dengan kapasitas maksimal 50% sampai dengan pukul 15.00 waktu setempat dan pengaturan lebih lanjut dilakukan oleh Pemda.

2. Pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan usaha kecil lain yang sejenis, diijinkan buka dengan protokol kesehatan ketat sampai dengan pukul 21.00 waktu setempat, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemda.

3. Warung makan, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya yang memiliki tempat usaha di ruang terbuka diijinkan buka dengan protokol kesehatan ketat sampai dengan pukul 20.00 dan maksimum waktu makan untuk setiap pengunjung 20 menit

Pengaturan lebih lengkap dan detail, telah ditetapkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (InMendagri), yaitu InMendagri Nomor 24/2021 untuk PPKM Level 4 dan Level 3 di Jawa dan Bali, InMendagri Nomor 25/ 2021 terkait PPKM Level 4 di Luar Jawa dan Bali, serta InMendagri nomor 26/ 2021 untuk PPKM Level 3, Level 2 dan Level 1.

Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo telah memberi arahan untuk meningkatkan testing dan tracing serta ketersediaan obat dan oksigen.

“Kemudahan impor bahan baku dan obat-obatan untuk perusahaan farmasi, baik BUMN maupun swasta yang sudah mempunyai ijin impor juga diterapkan untuk menjaga ketersediaan obat untuk Covid-19,” kata Menko Airlangga.

Untuk testing dan tracing, Pemerintah menetapkan target testing minimal per Kabupaten/Kota yang diatur dalam InMendagri tersebut, yang harus dilaksanakan dan dicapai oleh seluruh Pemerintah Daerah. Digital-Tracing dioptimalkan dengan menggunakan Sistem Aplikasi “Peduli-Lindungi” yang mempunyai fitur QR-Code untuk memperkuat tracking dan contact-tracing. Selanjutnya dilakukan pengembangan fitur QR-Code Peduli-Lindungi untuk terintegrasi dengan data Hasil Tes Pemeriksaan Covid-19 dan data Vaksinasi Nasional. Menko Luhut menambahkan bahwa kegiatan tracing ini akan dikoordinir oleh TNI dan Polri dan Puskesmas di masing-masing wilayah. Untuk testing tetap dilakukan oleh Tenaga Kesehatan.

“Kami juga mendorong isolasi mandiri terpusat baik di level desa, kecamatan, kabupaten, kota atau level Provinsi untuk dimaksimalkan, utamanya yang berisiko tinggi atau yang di rumahnya terdapat ibu hamil, orang tua dan komorbid. Hal ini penting untuk mencegah penularan dan resiko kematian terutama kepada orang tua dan komorbid dan yang belum divaksin. Oleh karena itu tingkat vaksinasi juga akan dilakukan secara masif dalam bulan-bulan ini,” ujar Menko Luhut.

Terkait dengan pemberian bantuan sosial tambahan di Kabupaten/Kota untuk penerapan PPKM Level IV, Menko Airlangga menyampaikan bahwa bantuan sosial yang diterima oleh masyarakat selama PPKM Level IV antara lain:

1. Menambah manfaat Kartu Sembako sebesar @Rp200Rb selama 2 bulan untuk 18,8 Juta KPM;

2. Kartu Sembako PPKM untuk 5,9 Juta KPM Usulan Daerah, sebesar Rp200Rb/bulan selama 6 bulan;

3. Perpanjangan BST (Bantuan Sosial Tunai) selama 2 bulan (Mei s.d. Juni) disalurkan di Juli, sebesar Rp. 6,14 Triliun untuk 10 Juta KPM;

4. Melanjutkan Subsidi Kuota Internet selama 5 bulan (Agustus s.d. Desember) sebesar Rp.5,54 Triliun untuk 38,1 Juta Penerima;

5. Melanjutkan Diskon Listrik selama 3 bulan (Oktober s.d. Desember) sebesar Rp.1,91 Triliun untuk 32,6 Juta Pelanggan;

6. Melanjutkan bantuan Rekening Minimum Biaya Beban/Abonemen selama 3 bulan (Oktober s.d. Desember) sebesar Rp.0,42 Triliun untuk 1,14 Juta Pelanggan;

7. Tambahan Rp10 T untuk Pra kerja dan BSU (Bantuan Subsidi Upah): BSU sebesar Rp 8,8 T dan Tambahan Prakerja sebesar 1,2 T;

8. Bantuan Beras @10 Kg untuk 28,8 Juta KPM, tahap-1 akan disalurkan ke 20 juta KPM dan tahap-2 disalurkan 8,8 juta KPM.

Bantuan untuk UMK selama PPKM Level IV, antara lain:

1. Penambahan BPUM (Bantuan Produktif Usaha Mikro) sebesar Rp. 3,6 Triliun untuk 3 Juta Peserta baru @ Rp. 1,2 Juta;

2. Pemberian Bantuan untuk PKL dan Warung sebesar Rp. 1,2 Triliun untuk 1 Juta Penerima @ Rp. 1,2 Juta.

Selain itu, untuk Dunia Usaha juga akan diberikan Insentif Fiskal selama PPKM Level IV, antara lain:

1. Pemberian Insentif Fiskal yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Sewa Toko atau Outlet di Pusat Perbelanjaan atau Mall yang akan Ditanggung Pemerintah (DTP), untuk masa pajak Juni s.d. Agustus 2021;

2. Pemberian Insentif Fiskal untuk beberapa Sektor lain yang terdampak (sektor Transportasi, HoReKa, Pariwisata dll).

Menegaskan kembali apa yang disampaikan oleh Presiden, Menko Airlangga mengajak seluruh masyarakat dan komponen bangsa, untuk bersatu padu, bahu membahu dan bersama-sama berupaya untuk melawan Covid-19 ini.

“Dengan usaha keras kita bersama, Insya Allah kita bisa segera terbebas dari Covid-19, dan kegiatan sosial-ekonomi masyarakat bisa kembali normal”. (nck)

Page 2 of 29

Tentang Kami