Live Streaming
Page 2 of 5
13 April 2018

KOMPAS.com

Senior Economist Bank Dunia Derek Chen menilai pemerintah Indonesia tidak bisa menahan harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi terlalu lama. Hal itu dikarenakan resiko yang melekat pada kebijakan tersebut, di mana tujuan hal itu adalah untuk menjaga tingkat inflasi di tengah tekanan kenaikan harga. Menurut chen Memang pemerintah sedang menjaga inflasi dengan menempuh kebijakan itu. Namun, pada saat bersamaan, bahwa dirinya berfikir bahwa pemerintah tidak bisa menahan harga bahan bakar minyak untuk seterusnya. Harga minyak dunia terus naik, dan suatu saat Indonesia harus mengikuti harga pasar.

Chen mengatakan, bila Indonesia terlalu lama menahan harga BBM non subsidi, akan ada penyesuaian yang besar ketika harga tersebut tidak lagi ditahan atau dikontrol. Dampak penyesuaian yang besar ini kemudian dikhawatirkan oleh Chen akan merembet ke sejumlah sektor yang nantinya bisa mempengaruhi perekonomian di masyarakat. Selain itu, Chen juga mengkhawatirkan dampak terhadap kondisi perusahaan yang berkaitan dengan harga BBM non subsidi ini, seperti Pertamina dan PLN. Di satu sisi, perusahaan punya kewajiban menghasilkan profit dan salah satu caranya adalah dengan mengikuti perkembangan pasar global

10 April 2018

Sumber: CNNIndonesia.com

Pemerintah mengaku masih perlu waktu untuk mengkaji penambahan masa libur dan cuti bersama jelang perayaan Idul Fitri. Libur lebaran rencananya akan ditetapkan lebih awal agar masyarakat bisa lebih awal pula melakukan mudik Lebaran. Namun Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur mengatakan kajian tersebut masih perlu dibahas oleh dirinya, Menteri Agama Lukman Hakim dan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri.

Menurutnya, ketiga menteri tengah mempertimbangkan apakah libur dan cuti bersama jelang Lebaran yang lebih awal bisa memberikan keuntungan, terutama dalam mengatur kepadatan arus mudik seperti diwacanakan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Selain itu, keputusan untuk libur dan cuti bersama lebih awal perlu pula memperhatikan hak cuti pegawai.

Cuti bersama jelang lebaran sebelumnya ditetapkan pada 13-14 Juni 2018, Itu karena pemerintah telah memperkirakan Hari Raya Idul Fitri akan jatuh pada Jumat-Sabtu, 15-16 Juni 2018. Bila libur dan cuti bersama jelang Lebaran dibuat lebih awal, maka kemungkinan Senin-Selasa (11-12 Juni 2018) akan dijadikan tanggal cuti bersama.

10 April 2018

Sumber:KOMPAS.com

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan tengah merancang Ummart (Umat Mart), toko ritel yang akan didirikan di lingkungan pondok pesantren. Guna mewujudkan hal tersebut, Kemendag bekerja sama dengan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) memilih Jawa Timur sebagai pilot project.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengungkapkan, ide ini didasari pada potensi memajukan ekonomi di sektor ritel melalui keberadaan pondok pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia. Mendag juga menilai, masih banyak daerah yang mengalami kesenjangan dalam hal toko ritel modern dengan warung dan toko tradisional yang ada di suatu wilayah. Melalui program tersebut, para santri akan dibekali dengan kemampuan berbisnis dan mengelola toko ritel.

Kemendag bersama Aprindo dan Hipmi juga akan memfasilitasi bantuan perbankan untuk kredit modal usaha para santri dalam membuka Ummart di pondok pesantren mereka. Selama ini, kehadiran toko tradisional dan warung belum bisa menyaingi jaringan toko ritel dengan sistem yang sudah mereka jalani. Nantinya, melalui program ini, Ummart akan memiliki standar yang sama dengan toko ritel lainnya di wilayah, bahkan diklaim memiliki keunggulan tersendiri.

10 April 2018

Info: INFONAWACITA.COM

Deputi Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden, Eko Sulistyo meyakini jika Indonesia dibawah Kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan bisa maju dengan Afrika. Oleh karenanya pada momen Africa Forum (IAF) 2018 di Bali Eko menyarankan untuk Indonesia bisa kedepankan kerjasama “Dasasila Bandung”. Yakni kerjasama yang bisa saling menguntungkan satu sama lain. Pada kolomnya yang diunggah Ksp.go.id pada Senin (9/4/2018) Eko menjelaskan jika pada 10-11 April besok Indonesia akan menjadi tuan rumah pada forum tersebut.

Dijadwalkan Presiden Jokowi akan membuka forum di hari pertama yang kemudian disusul Wakil Presiden Jusuf Kalla di hari kedua. Presiden Jokowi kata Eko, memang sangat konsern untuk bisa terus memajukan kerjasama dengan negara-negara di Afrika. Misalnya pada KTT G20 di Berlin, 8 Juli 2017 lalu Presiden menekankan pentingnya negara-negara Afrika untuk dijadikan prioritas dalam diplomasi, kerja sama pembangunan, investasi dan perdagangan Indonesia.

Setidaknya ada beberapa hal yang membuat negara-negara di Afrika akan bisa bergabung untuk kuasai ekonomi dunia di tahun 2050 nanti. Faktor tersebut yakni populasi muda bekerja yang tinggi dan urbanisasi. Saat ini berdasarkan data perdagangan Indonesia-Afrika dari Kementerian Perdagangan, selama 2017 total perdagangan dan investasi Indonesia dengan Afrika senilai 8,83 miliar dolar (4,86 miliar dolar ekspor dan 3,97 miliar dolar impor). Lebih 28 perusahaan swasta dan BUMN Indonesia melakukan perdagangan, bisnis dan investasi di Afrika. Sementara investasi Afrika di Indonesia secara kumulatif sejak 2010 mencapai 5,23 miliar dollar AS untuk 1.270 proyek.

09 April 2018

Suber: TEMPO.CO

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengutus Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan untuk menyelesaikan masalah penolakan sawit oleh Uni Eropa.  Pemerintah Indonesia menolak keputusan Parlemen Eropa, yang tetap menyetujui penghentian penggunaan biofuel berbahan dasar kelapa sawit sebagai sumber energi terbarukan pada 2021. Tahun ini, Indonesia menargetkan ekspor biofuel ke Eropa mencapai 1,8 juta kiloliter atau sama dengan 2014, saat belum dikenakannya bea masuk anti-dumping oleh Uni Eropa. Sebelumnya, Presiden Jokowi telah mengirim surat protes kepada Presiden dan Ketua Parlemen Uni Eropa. Pramono menuturkan, lewat surat protes yang diteken Presiden itu, pemerintah Indonesia menilai perlakuan Uni Eropa tersebut sebagai bentuk proteksionisme, untuk itu, pemerintah Indonesia juga tengah menimbang untuk melakukan hal yang sama.

09 April 2018

Sumber: Industri.Bisnis.com

Keberpihakan pemerintah membangun desa pesisir dinilai masih lemah dibandingkan dengan potensi ekonomi yang dapat digarap. Regulasi dan dukungan pendanaan dipandang belum memihak. Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia menyoroti problem klasik pembangunan desa pesisir, yakni perencanaan yang tidak terpadu serta konektivitas pembangunan antarsektor dan hubungan pusat-daerah yang lemah. Koordinator Nasional DFW-Indonesia M. Abdi Suhufan mengatakan pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap program pembangunan yang teralokasi di desa-desa pesisir yang berkategori daerah tertinggal dan pulau terluar. Menurut dia, pemerintah harus melihat kembali efektivitas Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal. Regulasi yang berbasis kabupaten itu tumpang-tindih dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau Terluar yang berbasis pulau.

Berdasarkan studi DFW Indonesia, dari 11 kabupaten/kota di Maluku, 8 kabupaten tergolong daerah tertinggal. Salah satu kabupaten itu adalah Maluku Tenggara Barat dengan tingkat kemiskinan 28,1% dari 111.883 jiwa penduduk dan indeks pembangunan manusia yang hanya 61,1 atau berada di peringkat 10 dari 11 kabupaten yang ada. Padahal, melihat potensi perikanan yang gemuk di Maluku bagian selatan yang meliputi Kabupaten Maluku Barat Daya, Maluku Tenggara Barat, Maluku Tenggara, Kota Tual, dan Kepulauan Aru, pemerintah mestinya menyusun grand design pembangunan berbasis perikanan terpadu dan terkoneksi antardaerah.

Abdi memberi contoh wilayah itu memiliki potensi produksi rumput laut yang luar biasa, tapi tidak memiliki unit pengolahan rumput laut yang seharusnya bisa memberi nilai tambah. Data produksi produksi rumput laut kering Maluku Tenggara Barat pada 2016 tercatat sebanyak 10.714 ton dengan nilai Rp96,4 miliar. DFW mengusulkan agar pabrik rumput laut di Maluku Tenggara Barat yang dibangun oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi diaktivasi. Pabrik di Saumlaki itu dibangun pada 2010, tapi belum beroperasi hingga kini. Padahal, keberadaan pabrik akan mampu mendorong peningkatan nilai tambah dan mendongkrak harga jual rumput laut di tingkat pembudi daya.

09 April 2018

Sumber: WartaEkonomi.co.id

Jumlah penduduk Republik Indonesia yang mencapai lebih dari 260 juta orang merupakan pasar yang menggiurkan bagi berbagai perusahaan asing sehingga mereka berupaya untuk menggarap pangsa pasar di Tanah Air. Tidak mengherankan pula bila jumlah investasi asing pada sektor digital ke dalam Indonesia diperkirakan bakal mengalami peningkatan pada tahun 2018 seiring dengan naiknya peringkat kemudahan berbisnis yang diraih Indonesia di tingkat global. Untuk itu, peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Novani Karina Saputri mengatakan proses penyederhanaan izin dan regulasi di tingkat pusat dan daerah harus terus dilakukan untuk mendukung kenaikan peringkat ini. Menurut Novani, hal tersebut karena izin dan regulasi yang jelas, efektif, dan efisien akan mendorong semakin banyak investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Novani juga mengemukakan, hal lain yang dapat mendorong meningkatnya jumlah investasi asing pada sektor digital adalah skema investasi dalam bentuk tax holiday. Ia memuji skema yang dirancang oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani ini adalah berupa insentif untuk industri yang bergerak di sektor teknologi informasi atau perusahaan yang memiliki nilai minimal Rp500 miliar. Dengan demikian, perusahaan tersebut juga bakal mendapatkan bentuk relaksasi pajak berupa fasilitas tidak membayar pajak penghasilan (PPh) dengan pengurangan di kisaran 10-100 persen dalam jangka waktu 5-15 tahun yang bisa diperpanjang hingga 20 tahun.

Pemberlakuan penerapan konsep tersebut dinilai akan meningkatkan pertumbuhan industri yang bergerak di bidang teknologi informasi. Selain itu, ujar dia, kebijakan ini juga akan mendorong masuknya investasi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta menyerap lebih banyak lagi tenaga kerja. Tercatat, investasi asing yang masuk ke sektor digital Indonesia pada 2017 mencapai US$4,7 miliar. Hal ini dibuktikan dengan adanya empat perusahaan rintisan berstatus unicorn yang berbasis di Indonesia. Sebutan unicorn diberikan pada perusahaan startup yang memiliki valuasi sebesar satu miliar dolar AS.

06 April 2018

Sumber: KOMPAS.com

Wakil Ketua Komisi IX DPR Saleh Daulay mempertanyakan kebijakan Presiden Joko Widodo terkait penerbitan Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Pasalnya, peraturan tersebut cenderung mempermudah masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia. Padahal, banyak tenaga kerja lokal yang masih membutuhkan lapangan pekerjaan. Saleh memahami Pemerintah membutuhkan tenaga kerja asing dalam rangka menarik investasi dan tenaga ahli ke Indonesia. Namun, Saleh berpendapat, peraturan tersebut akan menimbulkan dampak negatif yang lebih besar.

Selain itu, menurut dia, tidak ada jaminan dengan masuknya tenaga kerja asing dalam rangka meningkatkan investasi dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja Indonesia. Padahal, kata Saleh, Pemerintah juga punya pekerjaan rumah untuk menekan angka pengangguran. Apalagi, jumlah pengangguran di Indonesia masih menjadi persoalan utama. Ia menambahkan, jika tenaga kerja asing dipermudah untuk masuk, berarti persoalan pengangguran belum terselesaikan.

06 April 2018

Site: KOMPAS.com
Dekan Fakultas Manajemen Pertahanan Universitas Pertahanan, Laksda TNI Amarulla Octavian, menyarankan pemerintah untuk menyusun indeks warna dan registrasi nomor seri pada kapal-kapal di Indonesia. Ia mengungkapkan, langkah itu memudahkan aparat hukum dalam melakukan pengawasan di lapangan akan potensi tindak pidana di laut. Selain itu, kedua hal itu juga bisa mendeteksi keberadaan kapal ilegal masuk ke wilayah perairan Indonesia. Ia mengungkapkan, kapal Indonesia yang mendekati wilayah perairan negara lain sering dianggap melakukan usaha penyerangan. Karena, kapal tersebut tak memiliki indeks warna maupun nomor seri dari negara asal. Dengan demikian, kedua langkah itu juga untuk memperkuat identitas kapal-kapal Indonesia.

Selain itu, kedua langkah itu akan memudahkan para nelayan Indonesia untuk mengawasi adanya kapal-kapal ilegal. Dan pemerintah juga disarankan menerapkan pajak yang hanya dibayarkan sekali saja oleh pemilik kapal. Adapun besaran pajak menyesuaikan dengan ukuran kapal. pajak itu juga bisa memberikan jaminan kepada pihak negara asal bahwa Indonesia bisa melindungi kapal-kapal tersebut selama di perairan Indonesia. Langkah ini juga bisa menghalau masuknya kapal-kapal asing yang berpotensi melakukan tindak pidana di laut Indonesia. Amarulla mengungkapkan, ketiga rencana ini masih harus dikembangkan lebih lanjut demi mewujudkan keadilan dan keamanan di laut Indonesia. Saat ini, tim Universitas Pertahanan telah menyerahkan penelitian rencana kebijakan itu kepada Kementerian Pertahanan.

06 April 2018

Sumber: Riauaktual.com

Pemerintah langsung memberikan sanksi tegas kepada Facebook terkait bocornya 1.096.666 data akun asal Indonesia oleh Cambridge Analytica, konsultan politik Donald Trump saat kampanye Pilpres AS. Bukan hanya sanksi tertulis, Facebook Indonesia juga sudah ditunggu oleh sanksi denda dan kurungan badan.Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menegaskan, semua media sosial harus mematuhi peraturan yang berlaku di Indonesia. Terkait bocornya data akun dan digunakan oleh Cambridge Analytica, masalah tersebut berkaitan dengan Peraturan Menteri Kominfo No 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi. Selain sanksi tersebut, Rudiantara juga berkoordinasi dengan Kepolisian terkait dengan ancaman hukuman badan dan denda.  Dia pun meminta masyarakat agar berhati-hati menggunakan media sosial, khususnya aplikasi yang meminta akses terhadap data-data pribadi penggunanya.

Page 2 of 5

Tentang Kami