Live Streaming
Page 3 of 30
24 August 2021

Jakarta, 24 Agustus 2021. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek), Kementerian Agama (Kemenag) dan industri perbankan terus mendorong program peningkatan literasi dan inklusi keuangan bagi kelompok pelajar melalui Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR).
Pada Agustus ini, program KEJAR dikemas dalam satu rangkaian kegiatan KEJAR Prestasi Anak Indonesia atau disingkat KREASI yang acara puncaknya digelar secara virtual pada Selasa ini dan diikuti 1.000 pelajar dari sejumlah sekolah yang berada di beberapa daerah.
Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Tirta Segara dalam sambutannya mengatakan bahwa penyediaan akses keuangan untuk masyarakat termasuk untuk pelajar merupakan tanggung jawab semua pihak, karena inklusi keuangan merupakan bagian penting dalam upaya pemulihan ekonomi dan pemerataan pendapatan.
“Tema perluasan akses keuangan untuk pelajar, yang dibarengi dengan upaya literasi keuangan dan perlindungan konsumen, sangatlah strategis. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mencapai tingkat inklusi keuangan sebesar 90% pada tahun 2024,” kata Tirta.
Dirjen Pendidikan Islam Kemenag Muhammad Ali Ramdhani mengatakan peningkatan literasi dan inklusi keuangan sangat dibutuhkan mengingat peserta didik yang jumlahnya besar, dan cakupan wilayah yang sangat luas.
“Melalui program KEJAR ini kami berharap kekuatan literasi finansial di setiap insan pembelajar menjadi lebih kokoh dan memiliki pengalaman langsung dalam pengelolaan keuangan yang terhubung dengan lembaga jasa keuangan,” kata Muhammad Ali Ramdhan.
Dirjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbud Ristek Jumeri menambahkan bahwa sistem pendidikan Indonesia saat ini diarahkan juga untuk peningkatan literasi keuangan, yang mencakup pengertian transaksi ekonomi, pengenalan konsep belanja sebagai pemenuhan kebutuhan dasar, pengenalan konsep berbagi, pengenalan konsep menyimpan; baik tradisional maupun modern, contohnya melalui menabung dan berinvestasi.
“Kami menyambut baik inisiatif OJK dalam program KEJAR yang merupakan bentuk Aksi Indonesia Menabung dalam rangka menumbuhkan budaya menabung sejak dini dan terwujudnya kepemilikan rekening bagi seluruh pelajar di Indonesia. Kemendikbud Ristek berharap program ini dapat diwujudkan dalam digitalisasi tabungan pelajar guna pemanfaatan tabungan yang lebih mudah dan optimal,” kata Jumeri.

Kegiatan KREASI yang berlangsung selama Agustus 2021 di seluruh wilayah Indonesia dengan tema ”Satu Rekening Satu Pelajar, Wujudkan Impian Anak Indonesia” dilakukan dalam berbagai bentuk pembukaan rekening, edukasi keuangan dan sosialisasi program Kejar sebanyak 504 kegiatan, webinar dan perlombaan bagi pelajar.

Program KEJAR ini merupakan salah satu bentuk implementasi Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 26 Tahun 2019 tentang Hari Indonesia Menabung, yang memiliki tujuan agar setiap pelajar di Indonesia memiliki rekening sehingga budaya menabung di Lembaga Jasa Keuangan (LJK) formal dapat dilakukan sejak dini.
Menurut Tirta, gerakan menabung untuk pelajar merupakan hal yang sangat krusial mengingat jumlahnya yang besar, yaitu sekitar 65 juta pelajar, atau 25% dari total penduduk dan termasuk kategori critical economic players (pelaku ekonomi yang sangat strategis) yang perlu dibekali pemahaman keuangan yang memadai.
Selain itu, survei OJK 2019 menunjukkan bahwa para pelajar umumnya memiliki tingkat literasi dan inklusi keuangan yang relatif rendah. Tingkat literasi keuangan penduduk berusia 15-17 tahun hanya 16%, atau jauh di bawah tingkat literasi keuangan nasional sebesar 38%. Senada dengan tingkat literasi, tingkat inklusi keuangan penduduk berusia 15-17 tahun tersebut juga relatif rendah, yaitu 58%, atau jauh di bawah tingkat inklusi keuangan nasional sebesar 76%.
Para pelajar juga lebih rentan dari sisi keuangan karena belum memahami pentingnya menabung atau berinvestasi termasuk menyiapkan dana darurat serta mudah dipengaruhi tawaran influencer di media sosial.
Pemerintah juga telah mencanangkan program Aksi Indonesia Menabung melalui Dewan Nasional Keuangan Inklusif sebagai langkah strategis yang memberikan manfaat yang besar dan mendorong masyarakat untuk menabung di lembaga jasa keuangan formal.
Pada tahun 2021, ditargetkan 70% pelajar di Indonesia memiliki rekening tabungan, dan data sampai dengan triwulan II tahun 2021, tercatat sebanyak 40,8 juta (63,14%) pelajar di Indonesia telah memiliki rekening tabungan dengan total nominal sebesar Rp26,30 triliun. (nck)

20 August 2021

Jakarta, 20 Agustus 2021 – PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebagai bank syariah terbesar di Indonesia berkomitmen menjadi energi baru dan berkontribusi dalam pemulihan ekonomi nasional. Hal ini dengan melakukan sinergi kepada seluruh stakeholder untuk mengakselerasi pengembangan ekonomi nasional.

Wakil Direktur Utama 2 BSI, Abdullah Firman Wibowo menyampaikan sinergi ini dilakukan dengan menggandeng seluruh stakeholder diantaranya masyarakat, pemerintah, regulator, organisasi kemasyarakatan islam, perguruan tinggi dan asosiasi. Menurutnya, sinergi dan kolaborasi akan membuat kerja keras dalam membangun Indonesia menjadi lebih ringan dan lebih berwarna.

“Untuk menciptakan dan mengembangkan ekosistem perbankan dan keuangan syariah yang terbuka, modern, inklusif, serta memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat dan perekonomian nasional diperlukan sinergi dengan seluruh stakeholder. Penguatan rantai nilai halal dan industri keuangan syariah, diharapkan dapat tercipta ekosistem syariah yang komprehensif baik yang berdampak di Indonesia maupun secara global,” kata Abdullah Firman dalam Workshop Perbankan Syariah Bersama Media Nasional (20/08).

Sementara itu, Chief Economy BSI Banjaran Indrastomo menyebutkan bahwa setiap stakeholder dalam ekosistem ekonomi syariah di Indonesia harus saling terkoneksi. Karena dengan koneksi tersebut, maka ruang gerak ekonomi dan perbankan syariah di Indonesia akan lebih besar dan lebih lincah.

“Ternyata banyak ruang untuk syariah untuk terus berkembang. Dan ini melihat tidak hanya dari sisi pasar, dan lihat bagaimana secara ekosistem itu sangat terintegrasi dimana memang perbankan syariah ini menarik, tidak hanya connect dengan sektor komersial tapi juga connect dengan sektor sosial. Apabila sinergi tersebut dilakukan maka bisa diperkirakan perbankan syariah di Indonesia itu mencapai penetrasi di Malaysia, perbakan di Indonesia akan rumbuh 6x lipat,” ujar Banjaran.

Perbankan dan layanan keuangan juga sangat tergantung oleh bagaimana sebuah penyedia layanan bisa berinovasi sesuai dengan kebutuhan zaman. CEO Ammana Fintek Syariah Lutfi Adhiansyah menyebut bahwa jika industri keuangan syariah dan industri halal ingin maju di Indonesia, maka harus ada inovasi dan transformasi besar-besaran dalam teknologi.

“Inovasi digital merubah seluruh bisnis sektor ke seluruh jasa keuangan. Dengan mengadopsi teknologi, maka industri tradisional sendiri berubah lebih cepat. Perbankan syariah dan fintech syariah tidak terpisahkan apalagi mengenai kemajuan keuangan syariah. Dengan adaptasi teknologi, penyedia layanan keuangan syariah akan mendapatkan akses ke market baru, lalu dapat memberikan penawaran yang baru kepada existing customer supaya semakin loyal, lalu data collection, dan terakhir Deep Learning Customer Engagement untuk memberikan layanan yang tepat,” ujar Lutfi.

Di bidang digital, BSI sendiri melakukan inovasi dalam menghadirkan fitur-fitur baru lainnya di aplikasi BSI Mobile, seperti fitur Pay Later dan Mitraguna Online dalam waktu dekat. Harapannya, layanan BSI Mobile menjadi lebih lengkap dan mendukung berbagai kebutuhan nasabah dan masyarakat di era digitalisasi.

VP of Public Policy & Goverment Relation Tokopedia Salam, Astri Wahyuni mengatakan selain teknologi, perusahaan yang menyediakan layanan keuangan dan transaksi berbasis syariah harus memiliki visi untuk melakukan pemerataan akses di Indonesia. Menurutnya, kemudahan akses bagi masyarakat kepada penyedia layanan akan memperbesar ekosistem ekonomi dan perbankan syariah di Indonesia.

“Kami di Tokopedia memiliki visi untuk melakukan pemerataan ekonomi digital. jadi bagi kami adalah sebuah teknologi yang bisa digunakan oleh semua masyarakat Indonesia dimanapun mereka berada. Dengan hal tersebut maka produk digital dan pembayaran berasis syariah mulai dari tabungan, pembayaran, investasi di Tokopedia akan terus berkembang dan sebetulnya di masa pandemi, dengan ekosistem digital kita semua sebagai pelaku dalam layanan ekonomi syariah bisa lebih berkembang dengan cepat, ujar Astri. (nck)

18 August 2021

Jakarta, 18 Agustus 2021 – APBN 2022 dirancang antisipatif, responsif, dan fleksibel sebagai instrumen pemulihan ekonomi dan menghadapi berbagai ketidakpastian ke depan. “Meski ekonomi diprediksi membaik di tahun 2022, pemerintah akan terus berhati-hati terhadap risiko ketidakpastian yang masih tinggi, baik itu yang berasal dari tidak meratanya pemulihan ekonomi secara global maupun risiko ketidakpastian penanganan pandemi. Hal ini tercermin dari kebijakan fiskal 2022 yang countercyclical untuk mendorong kesiapan sistem kesehatan, pemulihan ekonomi masyarakat dan melanjutkan reformasi struktural. Di saat yang sama, Pemerintah akan mengendalikan risiko fiskal agar keberlanjutan fiskal jangka panjang tetap dapat dijaga”, ungkap Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu.

Pemerintah konsisten dalam menjadikan APBN sebagai instrumen pemulihan sejak awal pandemi. Capaian strategi penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi terlihat dari pertumbuhan ekonomi kuartal II-2021 yang mencapai 7,07%. Penguatan pemulihan ekonom ini akan terus dijaga. Selain itu, agenda reformasi struktural untuk peningkatan produktivitas, daya saing investasi dan ekspor, penciptaan lapangan kerja yang berkualitas dan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan terus dilakukan. Hal ini telah dimulai dengan implementasi UU Cipta Kerja yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM, pembangunan infrastruktur konektivitas dan untuk mendorong industrialisasi, serta penciptaan ekosistem hukum dan birokrasi yang kondusif bagi dunia usaha.

Dengan mempertimbangkan pemulihan dan reformasi struktural tersebut, asumsi pertumbuhan ekonomi pada APBN 2022 ditargetkan pada kisaran 5,0% - 5,5%. Sementara itu, inflasi akan tetap dijaga pada tingkat 3%. Rupiah diperkirakan bergerak pada kisaran Rp14.350 per US Dollar, dan suku bunga Surat Utang Negara 10 tahun diperkirakan sekitar 6,82%. Harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan akan berkisar pada 63 US Dollar per barel. Lifting minyak dan gas bumi diperkirakan masing-masing mencapai 703.000 barel dan 1.036.000 barel setara minyak per hari.

APBN berperan sentral untuk melindungi keselamatan masyarakat dan sekaligus sebagai motor pengungkit pemulihan ekonomi. Hal ini tercermin dari enam fokus utama dalam kebijakan APBN 2022 seperti yang disampaikan pada pidato Presiden RI tanggal 16 Agustus 2021. Pertama, melanjutkan upaya pengendalian Covid-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan. Kedua, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan. Ketiga, memperkuat agenda peningkatan SDM yang unggul, berintegritas, dan berdaya saing. Keempat, melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi. Kelima, penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antardaerah. Keenam, melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero-based budgeting untuk mendorong agar belanja lebih efisien, memperkuat sinergi pusat dan daerah, fokus terhadap program prioritas dan berbasis hasil, serta antisipatif terhadap kondisi ketidakpastian.

Untuk kebijakan pertama, Pemerintah antara lain, melanjutkan antisipasi risiko dampak Covid-19, dengan testing, tracing, dan treatment dan program vaksinasi Covid-19; membenahi dan meratakan kualitas layanan, fasilitas dan tenaga kesehatan; menjaga kesinambungan program dan meningkatkan kualitas layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Selain itu Pemerintah juga akan terus mempercepat penurunan stunting.

Sementara untuk kebijakan kedua, Pemerintah antara lain, mendukung reformasi program perlindungan sosial dengan menyempurnakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan menyinergikan dengan berbagai data terkait; mendukung reformasi perlindungan sosial secara bertahap dan terukur; mendukung Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja; serta meningkatkan kualitas implementasi perlindungan sosial dan pengembangan skema perlindungan sosial adaptif.

Selanjutnya, untuk kebijakan ketiga, Pemerintah akan melanjutkan reformasi pendidikan, dengan penekanan peningkatan kualitas SDM melalui penguatan PAUD dan sekolah penggerak; pemerataan sarana prasarana pendidikan; serta menyelesaikan mismatch pendidikan dengan penguatan pendidikan vokasi, pengembangan riset terapan dan inovasi yang tersambung dengan industri dan masyarakat, program magang dan teaching industry, serta pelaksanaan program merdeka belajar. Selain itu, Pemerintah akan memperkuat investasi di bidang pendidikan, antara lain dengan mendukung perluasan program beasiswa, adopsi teknologi informasi dan komunikasi, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, dan pengembangan riset dan inovasi.

Terkait kebijakan keempat, Pemerintah akan menguatkan penyediaan pelayanan dasar; mendukung peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas; menyediakan infrastruktur energi dan pangan yang terjangkau, andal, dan memperhatikan aspek lingkungan; serta memeratakan infrastruktur dan akses Teknologi Informasi dan Komunikasi. Selain itu dari sisi pembiayaan, Pemerintah akan terus memadukan anggaran dengan bauran pendanaan, misalnya dengan terus mendorong skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Pada kebijakan kelima, Pemerintah akan melanjutkan kebijakan penggunaan Dana Transfer Umum (DTU) untuk peningkatan kualitas infrastruktur publik daerah, pemulihan ekonomi di daerah, pembangunan SDM pendidikan dan penambahan belanja kesehatan prioritas; meningkatkan efektivitas penggunaan Dana Transfer Khusus (DTK) melalui penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik berbasis kontrak dan DAK Non Fisik untuk mendorong peningkatan capaian output dan outcome, serta mendukung perbaikan kualitas layanan; melanjutkan penguatan sinergi perencanaan penganggaran melalui peningkatan harmonisasi belanja Kementerian/Lembaga dan TKDD; serta memprioritaskan penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi di desa, melalui program perlindungan sosial dan kegiatan penanganan Covid-19, serta mendukung sektor prioritas. Pemerintah juga akan terus melakukan penguatan quality control terhadap TKDD agar terjadi perbaikan dan pemerataan layanan publik di seluruh pelosok Indonesia, serta menajamkan Dana Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat.

Terakhir, dalam kebijakan keenam, Pemerintah akan memperkuat kemandirian dalam pembiayaan pembangunan di mana Indonesia perlu meneruskan reformasi perpajakan. Reformasi perpajakan bertujuan untuk menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Reformasi perpajakan tersebut dilakukan melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, serta perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan dalam rangka meningkatkan rasio perpajakan. Selain itu, pemberian berbagai insentif perpajakan yang tepat dan terukur diharapkan mampu mendorong percepatan pemulihan dan peningkatan daya saing investasi nasional, serta memacu transformasi ekonomi. Sementara itu, PNBP juga akan ditingkatkan, antara lain dengan perbaikan perencanaan dan pelaporan PNBP dengan menggunakan teknologi informasi yang terintegrasi.

“Reformasi perpajakan merupakan bagian dari reformasi fiskal yang terus dilakukan secara menyeluruh, bertahap, dan terukur. Tidak hanya dari sisi penerimaan, reformasi juga diiringi dengan perbaikan kualitas sisi belanja (spending better) serta pengelolaan pembiayaan yang aman dan hati-hati”, tambah Febrio.

Untuk menjalankan enam fokus kebijakan tersebut, alokasi belanja negara dalam RAPBN 2022 direncanakan sebesar Rp2.708,7 triliun yang meliputi, belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.938,3 triliun serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp770,4 triliun. Anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp255,3 triliun, atau 9,4% dari belanja negara. Sedangkan anggaran perlindungan sosial dan Pendidikan masing-masing dialokasikan sebesar Rp427,5 triliun dan Rp541,7 triliun. Selanjutnya, pembangunan infrastruktur dianggarkan Rp384,8 triliun, dan anggaran transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp770,4 triliun. Dari sisi penerimaan, pendapatan negara pada tahun 2022 menjadi sebesar Rp1.840,7 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.506,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp333,2 triliun.

Dengan komposisi belanja dan penerimaan tersebut, defisit anggaran tahun 2022 direncanakan sebesar 4,85% terhadap PDB atau Rp868,0 triliun.

"Rencana defisit tahun 2022 yang lebih kecil dari outlook 2021 memiliki arti penting sebagai langkah untuk mencapai konsolidasi fiskal, mengingat tahun 2023 defisit anggaran diharapkan dapat kembali ke disiplin fiskal yaitu defisit maksimal 3% PDB”, terang Febrio.

Defisit anggaran tahun 2022 akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati. (nck)

16 August 2021

Jakarta, 16 Agustus 2021. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk terus memperkuat fundamental bisnisnya melalui BNI Corporate Transformation yang mulai menunjukkan hasil positif sebagai modal dalam menghadapi tantangan dan persaingan pada industri keuangan, sesuai dengan hasil laporan keuangan posisi Semester I 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (Audited). Perseroan menghasilkan Pre-Provisioning Operating Profit (PPOP) yang terus tumbuh dalam 5 kuartal terakhir, dimana pada Semester I – 2021 mencapai puncaknya dengan pertumbuhan 24,4 % secara year on year (YoY) atau sebesar Rp 16,1 triliun.

PPOP yang solid tersebut ditopang oleh kuatnya pertumbuhan Pendapatan Bunga Bersih (NII) sebesar 18,2% secara YoY atau mencapai Rp 19,3 triliun. Ini merupakan dampak dari pertumbuhan kredit sebesar 4,5% secara YoY, sehingga total kredit BNI mencapai Rp 569,7 triliun pada posisi Juni 2021. PPOP juga didukung oleh pertumbuhan Pendapatan Non Bunga sebesar 19,2% secara YoY atau Rp 6,8 triliun, yang dihasilkan dari Fee Based Income yang kuat, baik dari: (i) Pengelolaan Rekening dan Kartu Debit, (ii) ATM dan kanal layanan elektronik, (iii) Trade Finance, serta (iv) Marketable Securities.

Laba bersih meningkat 12,8% secara YoY atau sebesar Rp 5,0 triliun pada Semester I – 2021, menyusul pencadangan yang terus diperkuat menjadi 215,3% sebagai antisipasi dalam menghadapi potensi risiko kredit ke depan.

BNI mencatatkan penyaluran kredit yang sehat dengan didominasi oleh sektor-sektor usaha prospektif dengan risiko rendah, baik pada segmen Business Banking maupun Consumer Banking.

Kredit pada Segmen Business Banking mencapai Rp 475,6 triliun atau tumbuh 3,5% secara YoY. Pertumbuhan tertinggi berada pada segmen small business sebesar 20,6% YoY dengan baki debet mencapai Rp 91 Triliun, diikuti Corporate Private sebesar 7,9% YoY dengan Baki Debet mencapai Rp 179,1 Triliun.

Adapun kredit pada segmen Consumer Banking mencatatkan pertumbuhan sebesar 10,4% secara YoY atau mencapai Rp 92,8 triliun. Kredit Tanpa Agunan yang berbasis payroll mencatat pertumbuhan 19,6% secara YoY atau sebesar Rp 32,7 triliun, dan disusul oleh kredit pemilikan rumah yang tumbuh 6,3% YoY atau Rp 47,6 triliun. Pertumbuhan kredit consumer juga dapat mengindikasikan mulai bergairahnya konsumsi masyarakat yang menopang pertumbuhan PDB Nasional.

Sejalan dengan mandat pemegang saham kepada perseroan untuk fokus menjadi bank dengan kapabilitas internasional yang unggul, selama Semester I – 2021 juga tercermin dari kontribusi bisnis terkait pada pendapatan perseroan.

Fee Based Income yang bersumber dari surat berharga tercatat tumbuh 115,4% YoY atau mencapai Rp 1 triliun. Begitu juga dengan Fee Based Income yang bersumber dari layanan Trade Finance, tumbuh 20,4% YoY atau mencapai Rp 732 miliar.

CASA Tertinggi
Kredit yang disalurkan secara selektif hanya pada debitur berkualitas tersebut ditopang oleh Dana Pihak Ketiga (DPK) yang tumbuh 4,5% YoY atau sebesar Rp 646,6 triliun, dimana dana murah atau CASA yang terhimpun semakin kuat. Rasio CASA pada Juni 2021 tercatat mencapai 69,6% atau tertinggi dalam 10 tahun terakhir ini, yaitu sebesar Rp 450,1 triliun atau tumbuh 11,5% YoY dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pertumbuhan DPK ini menjadi penyangga pertumbuhan aset sebesar 5,0% YoY atau mencapai Rp 875,1 triliun.

Pertumbuhan aset yang didominasi oleh dana murah ini merupakan salah satu pencapaian transformasi digital yang gencar dilakukan Perseroan dan telah mulai menunjukkan hasil. Dimana 70% dari CASA yang dihimpun merupakan kontribusi dari kinerja BNI Direct dan BNI Mobile Banking, 2 dari 3 produk champion BNI dalam digitalisasi layanan perbankan.

Transformasi Digital
Transformasi digital yang dilakukan oleh Perseroan memiliki kekhasan yang tidak dimiliki oleh sebagian besar bank yang kini tengah berusaha memasuki dunia perbankan digital. BNI mengkombinasikan dua dunia pada layanan perbankan yang saat ini ada, yaitu Konvensional Bank dan industri Financial Technology. Sebagai bank konvensional, BNI kini memiliki akses ke public funding, memiliki nasabah loyal, telah mengembangkan produk dan jasa keuangan, setiap simpanan dijamin sesuai dengan aturan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan memiliki ruang untuk terus menurunkan cost of fund, dimana pada Kuartal 2 – 2021 menjadi 1,6%.

Di sisi lain, BNI juga melakukan kolaborasi dengan Fintech yang tangkas dalam beradaptasi terhadap perubahan baru, menguasai ekosistem berbasis online, mampu beroperasi dengan biaya yang efisien dan dapat diautomatisasi, serta sangat akrab dengan layanan yang diharapkan oleh kaum milenial.

Perpaduan tersebut menjadikan BNI sebagai pemimpin dalam layanan ekosistem perbankan terbuka atau API, dimana hingga Juni 2021 sudah membuahkan 283 jenis layanan, atau terbanyak dibandingkan bank – bank lain, dan digunakan oleh 3.000 klien, termasuk Perusahaan Fintech maupun E-commerce.

Selain BNI Open API, BNI juga mengembangkan Layanan Cash Management melalui BNI Direct, serta Financial Supply Chain Management yang sama – sama dapat digunakan untuk melayani nasabah Perusahaan, Bisnis, Fintech dan e-commerce. Layanan digital unggulan ini banyak disukai karena memberikan manfaat pengelolaan keuangan yang lengkap, mulai dari payment management; collection management; liquidity management; hingga penyajian informasi rekening, dan pelaporan. Ragam manfaat ini mendorong pertumbuhan jumlah pengguna sebesar 16,4% year on year atau sebanyak 68.229 perusahaan pada Juni 2021, nilai transaksi yang meningkat 10,8% year on year atau senilai Rp 2.030 triliun, dan jumlah transaksi yang juga tumbuh 175,6% year on year menjadi sebanyak 214 juta transaksi.

Produk digital unggulan lainnya adalah BNI Mobile Banking yang tumbuh sangat pesat menjadi layanan pilihan utama nasabah ritel. Indikasinya terlihat pada jumlah pengguna yang meningkat 56,8% YoY atau sebanyak 9,29 juta menyusul pandemi yang mendorong orang untuk membatasi aktivitasnya di luar rumah, work from home, serta bertransaksi secara online. Demikian juga dengan nilai transaksi yang meningkat 31,8% YoY atau sebesar Rp 287 triliun. Begitu juga dengan jumlah transaksi yang meningkat 54,2% YoY atau sebanyak 204 juta transaksi.

Sinyal Perbaikan
Perseroan menangkap sinyal optimisme kuat yang menumbuhkan kepercayaan bisnis ke depan. Oleh karena itu, Perseroan telah mengagendakan program pembelian kembali saham (buyback) pada periode 22 Juli 2021 sampai dengan 21 Oktober 2021, yang merefleksikan penguatan kondisi fundamental imbas program transformasi yang dijalankan.

Fundamental bisnis Perseroan terefleksikan pada Pertama, Transformasi Digital yang Progresif dengan aplikasi mobile banking yang paling maju, open banking services yang kaya fitur dan paling diminati perusahaan. Kedua, Efisiensi yang sehat, ditunjukkan oleh berlanjutnya penurunan cost of fund hingga menjadi kedua terendah di industri serta disiplin pada pengelolaan biaya – biaya operating. Ketiga, Kualitas Aset yang semakin membaik, ditunjukkan oleh konsistensi perbaikan LaR dari 28% pada Juni 2020 menjadi 25,8% pada Juni 2021. (nck)

27 July 2021

Jakarta, 27 Juli 2021. Pemerintah terus berupaya mendatangkan vaksin melalui seluruh jalur yang ada guna memastikan ketersediaan stok vaksin untuk mencapai target sasaran vaksinasi sampai akhir tahun ini. Hari ini, Selasa (27/7), telah datang lagi Vaksin Covid 19 yaitu Vaksin Sinovac sebanyak 21,2 juta dosis dalam bentuk bulk (bahan baku).

Vaksin yang sudah diterima Indonesia sampai saat ini total sekitar 173,1 juta dosis, yaitu Vaksin jadi Sinovac 3 juta dosis, Astra Zeneca 14,9 juta dosis, Sinopharm 6 juta dosis, Moderna 4,5 juta dosis. Jika ditambah kedatangan pada hari ini, total vaksin Sinovac dalam bentuk bulk yang sudah diterima sebanyak 144,7 juta.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Konferensi Pers Kedatangan Vaksin Covid-19 Tahap 30 menuturkan, Pemerintah selalu memastikan keamanan (safety), mutu (quality), dan khasiat (efficacy) untuk seluruh jenis vaksin yang diperoleh. Vaksin yang disediakan di Indonesia melalui proses evaluasi oleh Badan POM dan rekomendasi dari ITAGI, WHO, dan para ahli. “Warga tidak perlu ada ragu atau khawatir untuk menerima vaksin,” tuturnya.

Selain itu, Menko Airlangga mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo telah menekankan kepentingan vaksinasi Covid-19 sebagai game changer atau salah satu langkah krusial yang menentukan kesuksesan Indonesia keluar dari pandemi ini.

“Untuk mencapai kekebalan kelompok dibutuhkan sekitar 208,2 juta penduduk Indonesia yang sudah divaksinasi. Jumlah ini meningkat setelah ditambahkan kelompok anak berusia 12-17 tahun. Sekarang 718 ribu anak telah mendapat dosis pertama. Semakin cepat, semakin baik,” ungkapnya.

Setelah melakukan vaksinasi pada tenaga kesehatan, petugas publik dan penduduk lanjut usia, saat ini proses vaksinasi juga telah menjangkau masyarakat umum dan rentan. Hingga 26 Juli 2021, telah dilakukan vaksinasi sejumlah 64,13 juta dosis atau suntikan, yang terdiri dari 45,5 juta dosis pertama dan 18,6 juta dosis kedua.

Di sisi lain, Menko Airlangga mengingatkan bahwa vaksinasi hanyalah salah satu strategi Pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19, sebab vaksinasi dan kedisiplinan masyarakat harus berjalan beriringan.

“Pemerintah akan terus mendorong peningkatan kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan 3M (memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan). Pemerintah juga berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas 3T (testing, tracing, dan treatment). Selain itu juga, kami mengambil kebijakan untuk memperpanjang PPKM hingga 2 Agustus 2021 mendatang,” ujarnya.

PPKM Level IV diterapkan pada 95 Kabupaten/Kota di 7 Provinsi di Jawa-Bali dan 45 Kabupaten/Kota di 21 Provinsi di Luar Jawa-Bali. Sedangkan, PPKM Level III diterapkan pada 33 Kabupaten/Kota di 7 Provinsi di Jawa-Bali dan 276 Kabupaten/Kota di 21 Provinsi di Luar Jawa-Bali. Serta, PPKM Level II diterapkan pada 65 Kabupaten/Kota di 17 Provinsi di Luar Jawa-Bali.
“Semoga kerja sama yang baik dari semua pihak dalam penanggulangan pandemi Covid-19 khususnya program vaksinasi dapat terus dikembangkan sehingga rakyat sehat dan ekonomi bangkit kembali,” pungkas Menko Airlangga. (nck)

26 July 2021

Jakarta, 26 Juli 2021

Presiden RI Joko Widodo berterima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia atas pengertian dan dukungan terhadap pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dilakukan selama 23 hari terakhir. Dukungan dari masyarakat ini menciptakan tren perbaikan dalam pengendalian pandemi. Meskipun demikian, dalam pernyataan resminya pada Minggu (25/7), Presiden menghimbau agar masyarakat tetap berhati-hati dan selalu waspada dalam menghadapi tren perbaikan ini, terutama terkait varian delta yang sangat menular. Pertimbangan aspek kesehatan harus dihitung secara cermat dan pada saat yang sama aspek sosial ekonomi masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari juga harus diprioritaskan.

“Dengan mempertimbangkan aspek kesehatan, aspek ekonomi, dan dinamika sosial, saya memutuskan untuk melanjutkan Penerapan PPKM Level IV dari tanggal 26 Juli sampai dengan 2 Agustus 2021. Namun kita akan lakukan beberapa penyesuaian terkait aktivitas dan mobilitas masyarakat yang dilakukan secara bertahap dengan pelaksanaan yang ekstra hati-hati. Hal-hal teknis lainnya akan dijelaskan oleh Menko (Menteri Koordinator) dan Menteri terkait,” ungkap Presiden Joko Widodo.

Menindaklanjuti pernyataan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menggelar konferensi pers “Evaluasi dan Penerapan PPKM”, Minggu (25/7).

PPKM Level IV akan diterapkan pada 95 Kabupaten/Kota di 7 Provinsi di Jawa dan Bali dan 45 Kabupaten/Kota di 21 Provinsi di luar Jawa dan Bali. PPKM Level III akan diterapkan pada 33 Kabupaten/Kota di 7 Provinsi di Jawa dan Bali dan 276 Kabupaten/Kota di 21 Provinsi di luar Jawa dan Bali. PPKM Level II akan diterapkan pada 65 Kabupaten/Kota di 17 Provinsi di luar Jawa dan Bali.

Pemberlakukan PPKM Level IV dan III didasarkan atas 3 faktor utama, yaitu indikator laju penularan kasus, respon sistem kesehatan yang berdasar pada panduan dari WHO, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, untuk PPKM Level IV ditetapkan aturan sebagai berikut:

1. Pasar rakyat yang menjual sembako sehari-hari, diperbolehkan untuk buka seperti biasa dengan protokol kesehatan yang ketat. Pasar rakyat yang menjual selain kebutuhan pokok sehari-hari, bisa buka dengan kapasitas maksimal 50% sampai dengan pukul 15.00 waktu setempat dan pengaturan lebih lanjut dilakukan oleh Pemda.

2. Pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan usaha kecil lain yang sejenis, diijinkan buka dengan protokol kesehatan ketat sampai dengan pukul 21.00 waktu setempat, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemda.

3. Warung makan, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya yang memiliki tempat usaha di ruang terbuka diijinkan buka dengan protokol kesehatan ketat sampai dengan pukul 20.00 dan maksimum waktu makan untuk setiap pengunjung 20 menit

Pengaturan lebih lengkap dan detail, telah ditetapkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (InMendagri), yaitu InMendagri Nomor 24/2021 untuk PPKM Level 4 dan Level 3 di Jawa dan Bali, InMendagri Nomor 25/ 2021 terkait PPKM Level 4 di Luar Jawa dan Bali, serta InMendagri nomor 26/ 2021 untuk PPKM Level 3, Level 2 dan Level 1.

Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo telah memberi arahan untuk meningkatkan testing dan tracing serta ketersediaan obat dan oksigen.

“Kemudahan impor bahan baku dan obat-obatan untuk perusahaan farmasi, baik BUMN maupun swasta yang sudah mempunyai ijin impor juga diterapkan untuk menjaga ketersediaan obat untuk Covid-19,” kata Menko Airlangga.

Untuk testing dan tracing, Pemerintah menetapkan target testing minimal per Kabupaten/Kota yang diatur dalam InMendagri tersebut, yang harus dilaksanakan dan dicapai oleh seluruh Pemerintah Daerah. Digital-Tracing dioptimalkan dengan menggunakan Sistem Aplikasi “Peduli-Lindungi” yang mempunyai fitur QR-Code untuk memperkuat tracking dan contact-tracing. Selanjutnya dilakukan pengembangan fitur QR-Code Peduli-Lindungi untuk terintegrasi dengan data Hasil Tes Pemeriksaan Covid-19 dan data Vaksinasi Nasional. Menko Luhut menambahkan bahwa kegiatan tracing ini akan dikoordinir oleh TNI dan Polri dan Puskesmas di masing-masing wilayah. Untuk testing tetap dilakukan oleh Tenaga Kesehatan.

“Kami juga mendorong isolasi mandiri terpusat baik di level desa, kecamatan, kabupaten, kota atau level Provinsi untuk dimaksimalkan, utamanya yang berisiko tinggi atau yang di rumahnya terdapat ibu hamil, orang tua dan komorbid. Hal ini penting untuk mencegah penularan dan resiko kematian terutama kepada orang tua dan komorbid dan yang belum divaksin. Oleh karena itu tingkat vaksinasi juga akan dilakukan secara masif dalam bulan-bulan ini,” ujar Menko Luhut.

Terkait dengan pemberian bantuan sosial tambahan di Kabupaten/Kota untuk penerapan PPKM Level IV, Menko Airlangga menyampaikan bahwa bantuan sosial yang diterima oleh masyarakat selama PPKM Level IV antara lain:

1. Menambah manfaat Kartu Sembako sebesar @Rp200Rb selama 2 bulan untuk 18,8 Juta KPM;

2. Kartu Sembako PPKM untuk 5,9 Juta KPM Usulan Daerah, sebesar Rp200Rb/bulan selama 6 bulan;

3. Perpanjangan BST (Bantuan Sosial Tunai) selama 2 bulan (Mei s.d. Juni) disalurkan di Juli, sebesar Rp. 6,14 Triliun untuk 10 Juta KPM;

4. Melanjutkan Subsidi Kuota Internet selama 5 bulan (Agustus s.d. Desember) sebesar Rp.5,54 Triliun untuk 38,1 Juta Penerima;

5. Melanjutkan Diskon Listrik selama 3 bulan (Oktober s.d. Desember) sebesar Rp.1,91 Triliun untuk 32,6 Juta Pelanggan;

6. Melanjutkan bantuan Rekening Minimum Biaya Beban/Abonemen selama 3 bulan (Oktober s.d. Desember) sebesar Rp.0,42 Triliun untuk 1,14 Juta Pelanggan;

7. Tambahan Rp10 T untuk Pra kerja dan BSU (Bantuan Subsidi Upah): BSU sebesar Rp 8,8 T dan Tambahan Prakerja sebesar 1,2 T;

8. Bantuan Beras @10 Kg untuk 28,8 Juta KPM, tahap-1 akan disalurkan ke 20 juta KPM dan tahap-2 disalurkan 8,8 juta KPM.

Bantuan untuk UMK selama PPKM Level IV, antara lain:

1. Penambahan BPUM (Bantuan Produktif Usaha Mikro) sebesar Rp. 3,6 Triliun untuk 3 Juta Peserta baru @ Rp. 1,2 Juta;

2. Pemberian Bantuan untuk PKL dan Warung sebesar Rp. 1,2 Triliun untuk 1 Juta Penerima @ Rp. 1,2 Juta.

Selain itu, untuk Dunia Usaha juga akan diberikan Insentif Fiskal selama PPKM Level IV, antara lain:

1. Pemberian Insentif Fiskal yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Sewa Toko atau Outlet di Pusat Perbelanjaan atau Mall yang akan Ditanggung Pemerintah (DTP), untuk masa pajak Juni s.d. Agustus 2021;

2. Pemberian Insentif Fiskal untuk beberapa Sektor lain yang terdampak (sektor Transportasi, HoReKa, Pariwisata dll).

Menegaskan kembali apa yang disampaikan oleh Presiden, Menko Airlangga mengajak seluruh masyarakat dan komponen bangsa, untuk bersatu padu, bahu membahu dan bersama-sama berupaya untuk melawan Covid-19 ini.

“Dengan usaha keras kita bersama, Insya Allah kita bisa segera terbebas dari Covid-19, dan kegiatan sosial-ekonomi masyarakat bisa kembali normal”. (nck)

26 July 2021

Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan memanggil pengusaha Jusuf Hamka, untuk mengklarifikasi pernyatannya terkait perbankan syariah di media massa. Pemanggilan ini sesuai tugas OJK dalam melindungi komsumen sektor jasa keuangan.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso, mengatakan pemanggilan Jusuf Hamka akan dilakukan dengan segera, sehingga permasalahan tidak berlarut-larut dan menimbulkan citra buruk terhadap perbankan dalam negeri, khususnya perbankan syariah.

"Kami akan memanggil yang bersangkutan untuk mengklarifikasi apakah benar pernyataannya seperti itu," katanya.

Wimboh meminta nasabah yang memiliki permasalah dengan perbankan, seperti yang dialami oleh Jusuf Hamka, bisa melakukan pengaduan ke OJK lewat bagian perlindungan konsumen.

"Jadi langkah-langkahnya seperti itu, bila merasa dizalimi atau ada sengketa dengan perbankan, bisa diselesaikan lewat OJK. Kami akan membantu mediasi. Kami sangat terbuka bila ada masalah-masalah," kata Wimboh.

Sebelumnya pengusaha Muslim, Jusuf Hamka, mengaku mengalami pemerasan dari bank syariah yang memberikan pinjaman. Jusuf sendiri memiliki utang total Rp 796 miliar dan telah berniat melunasi seluruhnya.

Setelah sempat beberapa kali tidak menemui kesepakatan, sindikasi bank kemudian bersedia utang tersebut dilunasi. Dengan catatan bos CMNP itu bersedia membayar kompensasi sebesar Rp 20,6 miliar.

Jusuf menolak secara tegas memberikan kompensasi yang dimintai tersebut. Merasa telah diperas, dia pun melaporkan masalah tersebut kepada kepolisian hingga berencana membawa ke pengadilan.

Salah satu persoalannya yaitu karena ia mendapat bunga bank 11 persen dan tidak turun ketika pendapatan usaha ikut turun. Padahal menurut Jusuf bank syariah itu menggunakan sistem bagi hasil.
Jusuf meminta keringanan bunga menjadi 8 persen. Upaya negosiasi ini dilakukan seiring dengan menurunnya pendapatan usaha di tengah pandemi COVID-19. Namun, berhubung permintaan tersebut tidak diterima, dia pun berniat untuk melunasi sekaligus utang tersebut.

Utang ini berasal dari entitas anak usaha yakni CMLJ terhadap bank sindikasi, yang juga terdiri dari 7 bank sesuai petunjuk Jusuf Hamka. Sindikasi pembiayaan yang merujuk laporan keuangan kuartal I adalah berasal dari Bank Muamalat, BPD Jateng unit usaha syariah, BPD Jambi unit usaha syariah, BPD Kalsel unit usaha syariah, BPD Sumut unit usaha syariah, BPD Yogyakarta unit usaha syariah, dan BPD Sulselbar unit usaha syariah. (nck)

15 July 2021

Jakarta - Pertemuan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dengan sejumlah Menteri Singapura, menghasilkan sejumlah komitmen antara kedua negara. Dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong, Pemerintah Singapura menegaskan komitmen negaranya untuk membangun kerja sama ekonomi dengan Indonesia. Pemerintah Singapura mendorong pengusaha Singapura untuk terus berinvestasi di Indonesia.

Menko Airlangga menjelaskan,”PM Singapura menyatakan iklim berusaha di Indonesia sudah semakin baik, sehingga Pemerintahnya terus mendorong pengusaha Singapura untuk berinvestasi di Indonesia.”

Dalam pertemuan tersebut, juga ditegaskan komitmen kedua negara untuk bersama-sama mengembangkan energi hijau. Pemerintah Singapura akan segera meresmikan pembangkit listrik tenaga Surya terapung di Singapura dengan kapasitas 60 MW. Pemerintah Singapura juga mendukung pengembangan Kawasan Industri Kendal yang telah diresmikan Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Lee Hsien Loong pada 2016 silam. Kawasan Industri Kendal merupakan ikon kerjasama bilateral antara Indonesia dan Singapura dan telah ditetapkan sebagai Kawasan Industri Prioritas. PM Lee Hsien Loong juga mengapresiasi keputusan Pemerintah yang menetapkan Batam sebagai Kawasan Ekonomi Khusus, karena keputusan ini akan semakin mendorong investasi Singapura ke Indonesia. Bahkan dari Batam akan bisa dibangun IT Center yang andal dan melatih tenaga-tenaga terampil di bidang digital.

Sementara dalam pertemuan terpisah dengan Wakil Perdana Menteri Singapura Heng Swee Keat, Menko Airlangga membahas potensi kerjasama di antara kedua negara, yang dapat menjadi modal untuk bisa keluar dari pandemi Covid-19. Berbagai tantangan global juga diselesaikan dengan meningkatkan kolaborasi di antara kedua negara. Wakil PM Singapura meyakini, Indonesia akan segera pulih karena memiliki perekonomian kuat yang didukung oleh sumber daya mumpuni untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Menko Airlangga menerangkan, perekonomian Indonesia akan bisa tumbuh positif di kisaran sekitar 3 persen pada tahun ini, didukung oleh konsumsi dalam negeri Indonesia yang masih kuat serta ekspor yang juga masih bisa tumbuh baik pada tahun ini. Indonesia juga diuntungkan dengan harga produk pertanian, perkebunan dan pertambangan yang cukup baik. Harga komoditas juga baik, termasuk produk pertambangan seperti tembaga dan emas.

Menko Airlangga dan Wakil PM Heng Swee Keat juga membahas upaya penanganan Covid-19 terutama terkait penyebaran virus varian Delta yang memang menular dengan sangat cepat.

“Pemerintah Indonesia berupaya keras mengendalikan penyebaran virus Covid-19 varian ini, dengan mempercepat Program Vaksinasi. Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar vaksinasi bisa mencapai satu juta per hari, untuk kemudian ditingkatkan menjadi dua juta suntikan per hari,” ungkap Menko Airlangga.

Untuk mencapai target yang ditetapkan oleh Presiden itu, semua tenaga kesehatan akan dikerahkan, termasuk petugas medis dari TNI dan POLRI. Pemerintah Indonesia memperkirakan pada akhir tahun 2021 atau paling lambat kuartal pertama tahun depan, sekitar 181 juta orang penduduk Indonesia akan selesai divaksinasi.

Dalam pertemuan itu, juga dibahas mengenai kemungkinan persiapan travel bubble khususnya untuk Batam, Bintan, dan Bali. Ketika kondisi sudah memungkinkan, diharapkan ketiga daerah itu bisa menggerakkan kembali pariwisatanya. Pemerintah Indonesia sendiri berupaya untuk mempercepat vaksinasi di ketiga daerah tersebut, yang saat ini sudah mencapai sekitar 60 persen.

Pandemi Covid-19 yang melanda dunia sejak tahun 2019 telah memberikan pelajaran penting bagi seluruh negara. Salah satunya adalah terkait sistem peringatan dini agar dunia lebih siap dalam menghadapi bencana kesehatan di masa mendatang. Hal ini dibahas dalam pertemuan Menko Airlangga dengan Menteri Senior Singapura Tharman Shanmugaratnam. Kedua Menteri sepakat agar semua negara bahu membahu untuk segera menangani pusat penyakit ketika wabah terjadi.

“Kita memerlukan global fire fighter yang langsung bekerja untuk menangani bencana, tetapi bereaksi setelah menjadi wabah,” kata Menko Airlangga yang diamini oleh Menteri Tharman.

Dalam pertemuan itu juga dibahas terkait reformasi pajak global yang didengungkan negara G-7, kedua Menteri sepakat bahwa langkah tersebut justru dapat menghambat pembangunan ekonomi negara berkembang. Khususnya ketika banyak negara harus bangkit dari pandemi covid-19.

Menko Airlangga mengatakan,”Penyamarataan pengenaan pajak minimal 15 persen, tidak mencerminkan kebutuhan ekonomi setiap negara. Pandangan itu tidak bisa membedakan antara pajak sebagai insentif dan tax heaven yang hanya memperhatikan kepentingan pemilik modal.”

Menteri Tharman juga mengapresiasi langkah yang ditempuh Indonesia untuk keluar dari situasi pandemi. Termasuk menghidupkan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan pemberian stimulus ekonomi, peningkatan kapasitas bagi angkatan kerja dan persiapan menghadapi era digital.

Isu mengenai energi hijau juga dibahas Menko Airlangga dengan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakhrisnan, yang sepakat untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat energi hijau, bukan hanya untuk Singapura, tetapi juga untuk kawasan ASEAN. Dalam pertemuan itu, Menko Airlangga menjelaskan

“UU Cipta Kerja yang telah dikeluarkan Pemerintah Indonesia memberikan kepastian tentang arah pengembangan investasi. Termasuk di antaranya untuk pengembangan energi baru dan terbarukan.”

Beberapa perusahaan Singapura telah berkomitmen untuk mengembangkan energi tenaga surya di Indonesia, seperti SembCorp dan Sunseap. Saat ini, SembCorp diyakini semakin efisien mengembangkan energi tenaga surya di mana sebelumnya dibutuhkan lahan 1 ha untuk menghasilkan 1 MW, sementara kini di Singapura sudah bisa 0,72 ha untuk menghasilkan 1 MW listrik. Menlu Singapura mengatakan, pengembangan energi hijau termasuk tenaga surya, menjadi semakin feasible untuk dikembangkan sekarang ini, dengan sejumlah kemajuan teknologi yang sudah membuat energi ini semakin efisien.

Kedua Menteri sepakat untuk melakukan pembahasan lanjutan terkait model bisnis ini, terutama karena Indonesia memiliki banyak sumber energi listrik yang bisa dikembangkan mulai dari hidro, angin, panas bumi, hingga sinar matahari dan ke depan akan dibutuhkan negara agar bisa memberikan kontribusi bagi upaya pengendalian perubahan iklim (climate change). Menko Airlangga menutup pertemuan dengan menerangkan, bahwa sektor digital merupakan salah satu kekuatan yang bisa dikembangkan ke depan. Kerja sama antara National University of Singapore dan Batam Polytechnic merupakan salah satu yang harus didorong agar bisa melahirkan talenta-talenta digital. (nck)

12 July 2021

Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerjasama dengan Industri Jasa Keuangan (IJK) dan Kementerian Kesehatan akan menyalurkan vaksinasi kepada 10 juta masyarakat hingga akhir Desember 2021.

“Sejak Juni lalu kita telah membantu penyaluran vaksinasi Covid 19 sebanyak 480 ribu untuk pegawai dan keluarga industri jasa keuangan serta para konsumennya. Kita usahakan bisa 10 juta sampai akhir tahun,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso.

Angka tersebut, menurutnya diharapkan dapat dicapai karena selain target vaksinasi kepada pegawai dan keluarga pegawai, vaksinasi juga akan diberikan kepada nasabah baik individu dan korporasi serta keluarga dan masyarakat umum dalam bentuk corporate social responsibility (CSR)

Wimboh menjelaskan, pelaksanaan vaksinasi Covid 19 melalui Industri Jasa Keuangan di seluruh Indonesia ini diharapkan bisa mempercepat target pembentukan kekebalan komunitas di seluruh lapisan masyarakat sesuai target Pemerintah pada November mendatang.

“Sesuai arahan Presiden pada peresmian vaksinasi massal sektor jasa keuangan Juni lalu. Industri jasa keuangan diharapkan bisa menjadi sentra vaksinasi Covid sehingga mempercepat proses vaksinasi ke semua masyarakat,” kata Wimboh.

Kecepatan dan keberhasilan dari vaksinasi Covid akan sangat menentukan upaya pemulihan ekonomi nasional, karena setelah terbentuk kekebalan komunitas maka perekonomian masyarakat akan kembali bergerak sejalan dengan terbukanya mobilitas masyarakat. (nck)

07 July 2021

Jakarta – Seiring dengan pemberlakuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat oleh pemerintah, PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau (BSI) menyatakan siap untuk terus memberikan kenyamanan dan keamanan bagi nasabahnya dalam proses migrasi. BSI pun mengubah skema migrasi dengan pemberlakukan secara digital dan otomatis dari rekening bank syariah legacy (BRI syariah dan BNI Syariah) ke rekening BSI.

Komitmen tersebut disampaikan Direktur Utama BSI, Hery Gunardi dalam konferensi pers secara daring mengenai Roll-out Integrasi Sistem Layanan dan Migrasi Rekening wilayah Regional Jakarta, Bandung, Surabaya dan Banjarmasin.

“Perbaikan skema migrasi rekening terus kami lakukan dari sisi IT, jaringan dan layanan sehingga nasabah tidak perlu datang ke kantor cabang BSI untuk melakukan proses migrasi rekening, dimana kartu ATM ex-BRIS dan ex-BNIS masih bisa digunakan. Terkait mobile banking, nasabah ex-BRIS dan ex-BNIS agar memindahkan mobile banking ke BSI Mobile untuk dapat bertransaksi melalui mobile banking, karena mobile banking yang sebelumnya sudah tidak dapat digunakan. Langkah ini sebagai bentuk komitmen BSI Go Digital sehingga nasabah dapat tetap aman dan nyaman dalam bertransaksi,” ungkap Hery.

Pasca peresmian pada 1 Februari 2021 lalu, BSI sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, secara bertahap melakukan proses migrasi yang dimulai dari wilayah Regional Sulawesi dan sekitarnya. Lalu dilanjutkan dengan Regional Jawa Tengah, Regional Aceh, serta Regional Sumatera (Palembang, Medan, Padang dan kota lainnya).

Sementara pada bulan Juli ini, BSI akan melakukan migrasi sistem pada empat wilayah regional yakni Jakarta, Bandung, Surabaya dan Banjarmasin dengan target 100% nasabah di wilayah tersebut akan terintegrasi dengan sistem layanan perbankan syariah BSI yang baru.

Secara berurutan migrasi sistem akan dilaksanakan di wilayah Jakarta dan Bandung pada tanggal 5 Juli serta wilayah Surabaya dan Banjarmasin pada tanggal 12 Juli untuk nasabah payroll, priority dan lainnya. Sementara, secara keseluruhan, untuk nasabah ex-BRIS, auto migrasi akan dilakukan pada tanggal 21 Juli 2021, selanjutnya untuk nasabah ex-BNIS akan dilakukan pada 9 Agustus 2021. Di wilayah-wilayah tersebut, saat ini BSI telah melayani lebih dari 3,8 juta nasabah melalui 354 kantor cabang yang menjangkau masyarakat baik di kota besar maupun sub-urban.

Per Juni 2021, BSI mencatat proses integrasi layanan dan migrasi rekening sudah mencapai tahap 45% dari target migrasi rekening seluruh Wilayah yang akan selesai di bulan Juli 2021. Adapun total dana pihak ketiga (DPK) yang akan dimigrasikan pada Juli ini sekitar Rp 64,3 triliun dengan total nasabah mencapai lebih dari 3 juta orang.

“Kami menyadari bahwa peran Bank Syariah Indonesia tentu tak lepas dari dukungan seluruh stakeholders sehingga proses integrasi layanan dan migrasi rekening dapat berjalan baik, aman, nyaman dan tepat waktu. Dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, mudah-mudahan pada 1 November 2021 semua sistem sudah terintegrasi dengan baik,” ujar Hery menerangkan.

Dalam proses integrasi layanan, BSI menghadirkan skema aktivasi mobile banking yang didesain untuk meningkatkan kenyamanan dan kemudahan bagi nasabah sehingga nasabah tidak perlu datang ke Kantor Cabang dan bisa langsung bertransaksi dari rumah melalui BSI Mobile. Nasabah melakukan request kode aktivasi BSI Mobile melalui Live Chat Aisyah pada Website BSI yaitu www.bankbsi.co.id atau via Whatsapp Business BSI di nomor 0815 8411 4040. Kemudian, nasabah download aplikasi BSI Mobile di App Store dan Google Play Store, pilih 'Sudah Memiliki Rekening' dan Klik 'Aktivasi'.

Langkah selanjutnya, masukkan nomor HP dan Kode Aktivasi yang telah diterima Nasabah melalui SMS dan Kirim SMS verifikasi ke 3339 kemudian kembali ke aplikasi BSI Mobile, buat PIN Transaksi dan Kata Sandi. Aktivasi pun selesai dan nasabah bisa langsung bertransaksi.

BSI juga memberikan promo berupa cashback senilai Rp20.000,- bagi nasabah migrasi yang telah melakukan aktivasi dan transaksi di BSI Mobile berupa top up e-wallet (Gopay, OVO, LinkAja, LinkAja Syariah, ShopeePay, Paytren, E- Money) atau pembelian token PLN dengan minimum transaksi Rp50.000,-. Promo ini bisa dinikmati oleh Nasabah wilayah Jakarta dan Bandung mulai 5-14 Juli 2021 serta wilayah Surabaya dan Banjarmasin mulai 12-21 Juli 2021. Info selengkapnya bisa dilihat di www.bankbsi.co.id/promo.

Perkuat Inovasi Digital

Di saat yang hampir bersamaan, baru-baru ini BSI juga meluncurkan inovasi digital untuk menghadirkan kemudahan layanan keuangan bagi nasabah dan masyarakat, termasuk membuka rekening secara online (digital onboarding) melalui fitur ‘Know Your Customer-Biometric’ di aplikasi BSI Mobile.

Dengan fitur anyar ini, calon nasabah BSI kini dapat membuka rekening tabungan dengan durasi kurang dari 5 menit, tentunya lebih cepat, mudah dan seamless. Terobosan ini ditujukan untuk memberikan kenyamanan lebih kepada para calon nasabah BSI. Melalui kehadiran inovasi digital tersebut, BSI menargetkan pembukaan rekening online mencapai 1 juta nasabah.

“Sebagai bank syariah terbesar di Tanah Air, BSI terus melakukan terobosan melalui berbagai inovasi digital, sebagai bagian dari langkah transformasi digital yang sudah dicanangkan sejak bank ini diresmikan pada 1 Februari 2021. Fokus kami adalah memberikan kenyamanan, kemudahan dan meningkatkan customer experience bagi nasabah melalui kanal-kanal digital yang kami hadirkan,” tutup Hery.

BSI bertekad untuk terus berinovasi dalam menghadirkan fitur-fitur baru lainnya di aplikasi BSI Mobile, seperti fitur Paylater dan Mitraguna Online. Harapannya, layanan BSI Mobile menjadi lebih lengkap dan mendukung berbagai kebutuhan nasabah dan masyarakat di era digitalisasi.

Melalui BSI Mobile, nasabah bisa menabung emas, gadai emas, membayar ZISWAF dan membeli hewan kurban. Bahkan, pengguna BSI Mobile dapat mengecek waktu sholat dan lokasi masjid terdekat. Melalui berbagai produk dan layanannya, BSI Mobile berupaya mendampingi nasabah sebagai sahabat finansial, sosial dan spiritual untuk memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi umat. (nck)

Page 3 of 30

Tentang Kami