Live Streaming
Page 3 of 19
04 March 2020

JAKARTA - Protokol penanganan kasus penyebaran COVID-19 kini telah tersusun. Sejumlah kementrian akan menjalankan protokol tersebut sesuai bidangnya. “Protokol ini harus disebar,” kata Kepala Staf Kepresidenan RI Dr. Moeldoko di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Negara, Jakarta, Rabu (4/3).

Moeldoko menyampaikan pesan tersebut dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Protokol Penanganan COVID-19. Kantor Staf Presiden (KSP) menggelar rakor sebagai tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo untuk mengantisipasi penanganan COVID-19. “Ini merupakan instruksi presiden. Kita serius, kita siap dan kita mampu tangani COVID-19,” kata Moeldoko.

Pelaksanaan protokol ini melalui beberapa langkah. Pertama, penyusunan protokol penanganan kasus COVID-19 dari orang dalam pemantauan (ODP) hingga sehat kembali. Kemudian langkah kedua membentuk protokol penanganan orang-orang yang masuk dari luar negeri di beberapa pintu perbatasan. Terkait hal ini, presiden sudah menekankan ada sebanyak 135 pintu masuk di wilayah perbatasan. Ketiga menyusun protokol komunikasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) dan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Menkominfo). Terakhir, pembentukan protokol pendidikan, baik itu dilakukan oleh Kementerian Agama (Kemenag) atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (kemendikbud). Misalnya, melalui akses atau jaringan pesantren-pesantren dan sebagainya. Selain itu, Direktoral Jenderal (Dirjen) Bea Cukai juga perlu menjelaskan kelangkaan bahan baku impor masker.

“Ini yang harus kita atur, jangan sampai berbeda ucapan dari gubernur atau walikota,” tegas Moeldoko. Sejak awal Februari, KSP berperan sebagai Pusat Informasi Terpadu (PINTER) COVID-19. Peran penting ini sudah dilakukan sejak awal adanya kasus COVID-19. Hal ini membuktikan bahwa penanganan dan antisipasi terhadap COVID-19 sudah dilakukan.

Rakor ini dihadiri beberapa menteri dan pejabat. Diantaranya Menkominfo Jhonny G Plate, Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Saadi, Dirjen P2P Kementerian Kesehatan Dr. Anung Sugihantono, dan Koordinator Staf Khusus Presiden, Ary Dwipayana.

Pada kesempatan tersebut, Dirjen P2P Kementerian Kesehatan Dr. Anung Sugihantono, juga menyampaikan informasi mengenai dua orang Warga Negara Indonesia yang merupakan anak buah kapal (ABK) dari kapal Diamond Princess yang dinyatakan sudah sembuh dari COVID-19. “Mereka akan pulang dengan pesawat komersial, tapi akan kami lakukan karantina di Badan Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Cikarang,” ungkap Anung.

Hadir pula pada acara Rakor tersebut di antaranya Staf Khusus Kemendikbud, Staf Ahli Bidang SDM dan Teknologi, Sesmenkopolhukam, Asdep Koordinasi Intelijen Pertahanan Kemenko Polhukam, Direktur Lalu Lintas Keimigrasian, Kemenkumham, Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga, Kemenkeu; Koordinator Staf Khusus Presiden; Dr. Fuadi Darwis, Unsur Pengarah BNPB; Menkominfo, Sesmensesneg, Asdep dari Kedeputian PMK Setkab, Asdep dari Kedeputian Polhukam PMK, Deputi Bidang Peningkatan Kesehatan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Direktur MPBK (Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran) BNPB Dr.Syafrizal ZA.
Caption Foto: Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko saat memimpin Rakor Protokol Penanganan COVID-19 di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta pada Rabu (4/3). Rapat dihadiri Menkominfo Jhonny G Plate, Wakil Menag Zainut Tauhid Sa’adi dan sejumlah pejabat kementerian. (nck)

04 March 2020

Di hadapan para seluruh pimpinan daerah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kembali menegaskan bahwa RUU Cipta Kerja sejalan dengan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah.

“Tidak ada satu pun pasal yang mengatakan resentralisasi. Hal yang kita dorong adalah perbaikan ekosistem perizinan, salah satunya dengan menerapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) sehingga kita bisa bergerak lebih cepat, termasuk dalam hal mengantisipasi dinamika ekonomi global,” ujarnya dalam lokakarya Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), Rabu (4/3).

Airlangga menjelaskan, kewenangan perizinan berusaha yang dilaksanakan oleh Menteri/Kepala Lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai dengan UU Pemerintahan Daerah dan dilakukan berdasarkan NSPK. Penetapan NSPK mengacu atau mengadopsi praktik yang baik sesuai standar atau ketentuan yang berlaku secara internasional. NSPK ini ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

“Selain itu, aspek lingkungan dan keamanan bangunan gedung pun tetap dijamin dalam RUU ini,” sambung Menko Airlangga.

Kemudian, mengenai pendapatan daerah yang berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), tidak akan mengalami penurunan. RUU Cipta Kerja tidak menghapus PDRD sehingga daerah tetap dapat mengenakan PDRD sesuai ketentuan.

“Bahkan dengan mendorong perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik, maka Pemda akan memiliki basis data terkait dengan perizinan berusaha yang wajib dimiliki oleh pelaku usaha sehingga lebih dapat mengoptimalkan potensi pendapatan yang ada,” terang Airlangga.

Menko Perekonomian pun menjelaskan, Kementerian Dalam Negeri saat ini sedang menginventarisasi berbagai Perda yang perlu direvisi dalam rangka pelaksanaan UU Cipta Kerja serta Perda yang dipandang menghambat pengembangan investasi dan pencipataan kerja di daerah.

Satu hal yang juga Ia garisbawahi, RUU Cipta Kerja mengubah konsep perizinan berusaha yang semula berbasis izin (license approach) ke konsep perizinan berbasis risiko (risk based approach). Hal ini dimaksudkan untuk menyederhanakan perizinan berusaha di Indonesia dan masuk ke konsep penerapan standar.

“Prinsip utama dalam penerapan konsep Perizinan Berbasis Risiko adalah Trust but Verify, artinya untuk kegiatan yang bersifat rendah dan menengah tidak diperlukan izin, sebagai bentuk persetujuan Pemerintah untuk melakukan usaha tersebut,” kata Menko Airlangga.

Pemerintah, lanjut Airlangga, memberikan kepercayaan kepada pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha sesuai standar yang telah ditetapkan Pemerintah, namun Pemerintah tetap mempunyai kewenangan untuk melakukan verifikasi (inspeksi) atas penyelenggaraan kegiatan usaha tersebut.

Adapun tujuan utama dari adanya RUU Cipta Kerja adalah terciptanya peluang usaha untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui kemudahan dan simplikasi perizinan, pemberdayaan UMK-M dan koperasi, serta penciptaan lapangan kerja dan kesejahteraan pekerja yang berkelanjutan.

“Sasaran jangka panjangnya adalah untuk mewujudkan visi Indonesia 2045 yaitu menjadi 5 besar kekuatan ekonomi dunia dan bisa keluar dari Jebakan Negara Berpendapatan Menengah,” tegas Menko Airlangga.

RUU Cipta Kerja ini akan dibahas dan diharmonisasikan oleh DPR. Masukan dan penyempurnaan rumusan akan dimuat dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang disusun DPR. Untuk itu, DPR dapat mengundang masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pembahasan DIM dimaksud sesuai dengan mekanisme yang ada.

“Pemerintah berdasarkan aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan tetap dapat menyampaikan tambahan penjelasan untuk penyempurnaan rumusan RUU Cipta Kerja dalam pembahasan di DPR,” pungkas Airlangga. (

24 February 2020

Jakarta, 24 Februari 2020

Pencapaian visi “Indonesia Maju” pada 2045 dan kebebasan dari middle income trap pada 2036 dapat terwujud jika dilakukan dengan strategi terpadu antara pemerintah dan segenap stakeholders-nya. Strategi tersebut termasuk dalam bidang teknologi.

Pada 2045, Indonesia diproyeksikan akan masuk dalam kelompok lima besar negara dengan pendapatan tertinggi di dunia. Hal ini akan dicapai melalui transformasi ekonomi yang didukung oleh hilirisasi industri dengan memanfaatkan sumber daya manusia (SDM), infrastruktur, penyederhanaan regulasi, dan reformasi birokrasi. Pembangunan di periode ini (2020-2024) menjadi krusial karena berperan sebagai titik tolak menuju visi 2045 tersebut.

Sebagai target jangka pendek, setidaknya terdapat 4 (empat) langkah yang perlu dilakukan untuk memperkuat sisi permintaan, yaitu: (1) menjaga daya beli masyarakat; (2) mendorong investasi terutama di sektor manufaktur yang memiliki nilai tambah tinggi, transfer teknologi terkini, dan/atau investor besar, dengan dukungan penyederhanaan prosedur investasi; (3) fiskal sebagai stimulus ekonomi yang berfungsi sebagai counter-cyclical policy; dan (4) peningkatan net ekspor yang dilakukan bersamaan dengan pengelolaan impor, substitusi impor dan safeguards, serta pengembangan pariwisata.

Sedangkan, untuk jangka menengah, dilakukan transformasi sisi produksi melalui peningkatan produktivitas, serta mendorong inovasi dan transfer teknologi.

“Kami berharap Badan Pengembangan dan Pengkajian Teknologi (BPPT) dapat banyak berkontribusi dalam pelaksanaan transformasi sisi produksi ini. Sisi produksi termasuk dalam fokus pengembangan industri nasional,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, ketika membuka Rapat Kerja (Raker) BPPT 2020, di Auditorium BJ Habibie, Gedung BPPT-Jakarta, Senin (24/2).

Dalam Raker yang bertema “Penguatan Daya Saing Melalui Inovasi, Transformasi Digital, dan Kualitas SDM”, Menko Airlangga melanjutkan, pengembangan industri secara garis besar difokuskan kepada lima kelompok, yaitu industri berorientasi ekspor, hilirisasi industri, industri substitusi impor, industri berbasis kimia, dan industri lainnya.

Pengembangan industri berorientasi ekspor difokuskan kepada lima sektor prioritas Revolusi Industri 4.0, yaitu sektor makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, elektronik, otomotif, dan kimia. Kelompok ini perlu dikembangkan karena memiliki nilai ekspor tinggi, serta revealed competitive advantage lebih besar dari satu.

Pada kelompok hilirisasi industri, gasifikasi batu bara menjadi prioritas. Sumber batu bara Indonesia cukup melimpah, yaitu sekitar 125,28 miliar ton dalam bentuk sumber daya dan 32,36 miliar ton dalam bentuk cadangan, namun belum dilakukan pengolahan untuk memberikan nilai tambah. Di sisi lain, konsumsi LPG Indonesia besar, yaitu 7,11 juta ton (2017) yang mana 67% di antaranya dipenuhi melalui impor.

“Langkah kami mendorong gasifikasi batubara menjadi dimethyl ether (DME) diambil sebagai upaya substitusi LPG. Selain itu, hilirisasi produk turunan CPO dilakukan untuk memperkuat produk CPO dalam negeri dalam rangka mendorong kinerja ekspor,” tutur Menko Airlangga.

Menko pun menganjurkan kepada BPPT untuk membantu proses uji coba Biodiesel 40 (B40), sehingga akan bisa diimplementasikan pada Juli 2021, yang mana ini akan membantu mengurangi impor pemerintah.

“Lalu, ke depannya juga bisa diciptakan minyak berbasis algae. Chevron sudah mempromosikan, lalu ini jadi tantangan BPPT untuk menerapkan. Sebagai negara penghasil algae yang cukup besar, jangan sampai kita ketinggalan oleh negara lain untuk memanfaatkan ini,” ujarnya.

Kemudian, untuk mengurangi defisit neraca perdagangan dan memberikan kepastian ketersediaan bahan baku, pengembangan industri substitusi impor difokuskan kepada farmasi (obat dan bahan baku obat). Saat ini 90% bahan baku obat masih mengandalkan impor.

“Jadi, perlu didorong pengembangan penelitian dan pengembangan (litbang) industri farmasi guna meningkatkan kemampuan industri farmasi ke arah litbang yang memprioritaskan bahan baku dalam negeri,” ujarnya.

Kami harapkan BPPT secara konsisten menghasilkan inovasi teknologi produksi bahan baku obat yang untuk 5 (lima) tahun ke depan diprioritaskan pada produksi antibiotik amoksisilin, parasetamol, insulin, adjuvant vaksin dan herbal, sebagaimana telah ditetapkan dalam Program Prioritas Nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Kami meyakini bahwa transformasi ekonomi akan berjalan lebih cepat dan kuat jika dibarengi oleh transformasi digital. Pada prinsipnya, transformasi digital terdiri dari tiga pilar yang saling mendukung, yaitu sektor pemerintah (digital government), sektor bisnis (digital economy), dan sektor publik/masyarakat (digital society).

Penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan teknologi digital, seperti artificial intelligence (AI), internet of things, machine learning, big data, pada sektor bisnis dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas, menciptakan nilai tambah, dan menghasilkan inovasi. Transformasi digital tak hanya terjadi di sektor bisnis yang terbilang “modern”, seperti sektor perdagangan dan sektor finansial, tapi juga di sektor konvensional seperti sektor pertanian.

Sebagai contoh, dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani, transformasi digital dapat diwujudkan antara lain melalui pemanfaatan internet of things yang dapat memprediksi cuaca, kondisi tanah, dan debit air secara real time, sehingga memudahkan petani untuk mengimplementasikan budidaya yang lebih baik.

Pemerintah juga akan membangun Digital Capability Center, jadi akan diterapkan antara lain pada sektor packaging makanan-minuman, sehingga dapat menunjukkan kemanfaatan dari revolusi industri 4.0 kepada industri menengah.

“Di ASEAN, yang baru punya adalah Singapura, kedua diharapkan Indonesia, dan ini akan setara dengan yang dimiliki AS. Ini akan bekerja sama dengan perusahaan di tier 1 (technology provider), tier 2 (software), tier 3 (user),” jelas Menko.

Hal ini, kata Menko Airlangga, tak akan terwujud tanpa fasilitasi pemerintah untuk memastikan tersedianya infrastruktur digital sampai ke pedesaan dan tanpa social engineering untuk memberikan literasi digital kepada petani dan masyarakat sekitar.

Transformasi digital pada sektor pemerintah ditujukan untuk meningkatkan efisiensi birokrasi dan
pemanfaatan sumber daya, serta meningkatkan kualitas dan kecepatan penyediaan layanan publik, pengambilan keputusan, dan perencanaan pembangunan.

“Saat ini kita mengupayakan roll out broadband di seluruh wilayah Indonesia dan sedang bersiap memasuki era 5G. Inovasi BPPT sangat diharapkan untuk mendukung transformasi digital, terutama dalam pelaksanaan Peraturan Presiden (PP) No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik,” katanya.

BPPT sendiri sudah berperan besar dalam melahirkan IPTEKnet di Indonesia pada 1986, yang diawali dengan visi Ketua BPPT (saat itu) B.J. Habibie untuk membuat jaringan komunikasi yang menghubungkan seluruh Indonesia. Sampai akhirnya, pada 1994, IPTEKnet menjadi internet service provider pertama di Indonesia. Saat itu, koneksi internet dilakukan secara dial up dengan kapasitas bandwidth 64 kbps.

Salah satu tantangan terbesar dari pelaksanaan transformasi ekonomi adalah menciptakan SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Beberapa langkah diambil Pemerintah, seperti (1) pendidikan dan pelatihan vokasi di SMK, politeknik, dan Balai Latihan Kerja (BLK); (2) Kartu pra kerja yang merupakan bantuan pelatihan vokasi untuk peningkatan kompetensi; serta (3) Pemberian super deduction tax guna menstimulasi dunia usaha/dunia industri menelenggarakan kegiatan vokasi (kegiatan praktik kerja dan pemagangan) dan litbang.

Program lainnya yakni pengembangan creative and digital talent juga dilaksanakan melalui (1) pelatihan singkat (tiga bulan) untuk meningkatkan kemampuan di bidang digital, seperti cloud computing, cyber security, AI, big data, blockchain; (2) peningkatan kemampuan wirausaha (usaha start-up) di bidang digital melalui berbagai program inkubator, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun dunia usaha dan perguruan tinggi; dan (3) peningkatan kemampuan pelaku industri kreatif, khususnya di subsektor animasi, film, komik, dan games, untuk mengembangkan berbagai property intelektual lokal dan mengomersialkannya.

“Kami harap BPPT dapat berkontribusi meningkatkan kesiapan SDM Indonesia dalam memanfaatkan dan mengembangkan teknologi. Proses alih teknologi dan pengembangan teknologi lokal diharapkan dapat dilakukan secara berkelanjutan,” ucapnya.

Di sisi lain, pemerintah telah menyerahkan 2 (dua) Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yaitu RUU Cipta Kerja dan RUU Perpajakan, untuk dibahas dan disahkan kemudian. Dengan RUU Cipta Kerja, diharapkan terjadi perubahan struktur ekonomi yang akan mampu menggerakkan semua sektor, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5,7%-6,0% di 2024.

“RUU Cipta Kerja memasukkan bab khusus tentang litbang, dan adanya pemberian super deduction tax untuk pelatihan/vokasi yang akan menstimulasi kegiatan litbang,” imbuh Menko Airlangga.

Sebagai penutup, Menko mengatakan, “Mari kita lihat lagi database hasil riset dan inovasi dari BPPT. Kita percaya bahwa riset dan inovasi dapat memberi multiplier effect terhadap perekonomian nasional, menciptakan lapangan kerja, dan memperluas peluang usaha.” (nck)

12 February 2020

Jakarta, 12 Februari 2020. Pemerintah secara resmi menyerahkan Surat Presiden (Supres), Draft dan Naskah Akademik RUU Cipta Kerja (Ciptaker) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pada Rabu (12/2), di Gedung Nusantara III, Komplek DPR Senayan, Jakarta. Pemerintah dalam kesempatan kali ini diwakili oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna Laoly, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar. Draft tersebut diterima oleh Ketua DPR Puan Maharani, Wakil Ketua DPR Rahmat Gobel dan Azis Syamsuddin.

Menko Perekonomian mengungkapkan alasan baru diserahkannya draft saat ini adalah karena menyesuaikan waktu antara pemerintah dan DPR. “Semuanya sudah dilengkapi. Tentunya pemerintah menyerahkan kepada DPR untuk diproses dengan mekanisme yang ada,” katanya.

Setelah itu, tutur Menko Airlangga, akan dilakukan sosialisasi ke seluruh daerah di Indonesia. Hal ini akan dilakukan bersama pemerintah dan anggota DPR yang akan terlibat pembahasan.

“Diharapkan seluruh masyarakat akan mengetahui apa yang akan dibahas, diputuskan dan dampaknya bagi perekonomian nasional. Isinya murni untuk menciptakan lapangan kerja, karena dengan situasi global, baik karena terjadinya wabah virus corona, salah satu solusi menciptakan lapangan kerja adalah mentransformasi struktural ekonomi, yang seluruhnya ada dalam RUU Ciptaker ini,” tuturnya.

Menurut Menko Airlangga, draft resmi adalah hanya yang diserahkan kepada DPR, sehingga jangan sampai ada spekulasi lebih jauh tentang isi-isi pasal. “Tidak ada versi lain di luar itu,” tegasnya.

Ke depannya, draft tersebut akan dibahas dalam rapat-rapat di DPR dan akan melibatkan 7 komisi.

Ketua DPR Puan Maharani menjelaskan, RUU Ciptaker ini terdiri atas 15 bab dan 174 pasal, dengan menggunakan metode Omnibus Law yang berdampak terhadap 79 Undang-Undang (UU).

Puan mengakui bahwa DPR baru menerima draft-nya saja, namun masih belum tahu isi lengkapnya. “Ini akan melibatkan kurang lebih 7 (tujuh) komisi. Ini akan saya jalankan sesuai (mekanisme) yang ada di DPR, melalui Baleg atau pansus, untuk membahas 11 klaster,” paparnya.

Ketua DPR juga mengingatkan bahwa jangan sampai belum dibahasnya draft RUU Ciptaker ini malah akan memunculkan prasangka dan kecurigaan lain.

“Sebelumnya Menkeu sudah mengirimkan draft RUU Perpajakan. Ini rencananya masih akan dibahas di DPR, yaitu Komisi XI. Tetapi, ini belum menjadi suatu keputusan final, karena masih akan dibicarakan di tingkatan rapat pimpinan (rapim) semua fraksi DPR,” ujarnya. (nck)

07 February 2020

JAKARTA – Wabah virus Corona yang menyebar dari Cina masih menjadi ancaman bagi masyarakat di berbagai belahan dunia. Penularannya masih belum pasti diketahui dan obatnya juga belum ditemukan. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada Kamis (30/1) lalu bahkan telah menyatakan, wabah virus corona Cina sebagai darurat kesehatan global atau Public Health Emergency of International Concern (PHEIC). Dengan adanya status ini, diperlukan respons internasional yang terkoordinasi untuk menghadapinya.

Melalui konferensi pers bertajuk "Lindungi Pahlawan Devisa dari Wabah Virus Corona", Aksi Cepat Tanggap turut merespons dampak fatal atas penyebaran virus Corona. Ketua Dewan Pembina ACT Ahyudin menyampaikan, epidemi virus Corona ini merupakan masalah kemanusiaan. Oleh karenanya, dibutuhkan peran lembaga kemanusiaan dan publik untuk bersama mengatasi krisis kemanusiaan global ini.

"Sebagai tragedi kemanusiaan, tentu kita harus melihat ini bukan perkara latar belakang masyarakat terdampak. Dia dari negara mana, bangsa apa, agama apa. Yang harus kita lihat adalah ada manusia yang menjadi korban. Sudah selayaknya kita, dunia menjadikan peristiwa ini menjadi momentum kemanusiaan global. Yakni, menggerakkan masyarakat global untuk menghadapi krisis kemanusiaan global ini. Apalagi ada juga saudara-saudara kita yang ikut terdampak, seperti WNI di Hong Kong," jelas Ahyudin.

Bahaya virus Corona ini turut mengancam kesehatan warga negara Indonesia yang bekerja atau menetap di Hong Kong. Yana, salah satu Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Hong Kong mengatakan, kondisi di negara tersebut saat ini mulai kurang kondusif akibat ancaman virus Corona. Pasalnya, banyak masyarakat yang mencari cara untuk tetap menjaga kesehatannya, salah satunya dengan menggunakan masker. Sedangkan stok masker di wilayah Hong Kong mulai berkurang. Di Hong Kong, 265.000 Pekerja Migran Indonesia tertahan dan mulai panik akibat minimnya ketersediaan masker dan paket sanitasi yang dibutuhkan untuk pencegahan penyebaran virus Corona.

“Permintaan masyarakat tinggi, sedangkan persediaan semakin menipis karena masker jadi alat untuk mencegah virus corona menyebar,” ungkap Yana kepada Aksi Cepat Tanggap (ACT) saat dihubungi melalui sambungan telepon, Kamis (6/2).

07 February 2020

Jakarta, 07 Februari 2020. Faktor keamanan pangan (food safety) semakin mendapat perhatian konsumen. Masyarakat sekarang lebih sadar soal keamanan dan kesehatan dari makanan yang dikonsumsinya. Untuk itu, industri minyak sawit yang berperan penting dalam konsumsi produk makanan seperti biskuit, coklat, es krim, dan roti perlu memenuhi standar keamanan pangan. Apalagi kebutuhan akan minyak sawit pun diyakini akan terus meningkat di seluruh dunia, melebihi minyak nabati.

Sebagai salah satu negara produsen minyak sawit, Indonesia akan memperoleh keuntungan yang cukup besar mengingat hampir 80% dari produksi tersebut digunakan di pabrik bahan pangan. Pemerintah pun mengupayakan agar standar food safety tersebut telah terpenuhi, di samping sudah ada pula rekomendasi praktik-praktik pencegahan dan mitigasi pembentukan 3-monochloropropan-1,2-diol (3-MCPD), sejenis kontaminan pemrosesan makanan yang ditemukan dalam beberapa makanan olahan dan minyak nabati.

“Sosialisasi kepada industri minyak sawit atas kebutuhan mitigasi terhadap 3-MCPD untuk food safety sangatlah penting dan harus menjadi prioritas,” tegas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat membuka Forum on 3-monochloropropan-1,2-diol and Glycidyl Ester (3-MCPD dan GE) yang diselenggarakan oleh Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC), di Grand Sahid Hotel – Jakarta, Jumat (7/2).

Hal ini disebabkan oleh kenaikan standar dari pasar global, antara lain kebijakan Uni Eropa (UE) tentang batas maksimum 3-MCPD sebesar 2,5 ppm untuk minyak sawit jika ingin digunakan sebagai bahan makanan. Kebijakan ini akan diterapkan mulai Januari 2021. Namun, UE sendiri menerapkan batas 1,25 ppm untuk minyak nabati yang diproduksi di negara anggotanya.

CPOPC telah menyatakan keberatan atas kebijakan dua batas maksimum 3-MCPD UE tersebut, khususnya penetapan 1,25 ppm untuk minyak nabati yang diproduksi di sana. Pasalnya, batasan maksimum 3-MCPD sebesar 2,5 ppm adalah batas keamanan (safety level) yang dapat diterima untuk konsumsi. Dengan demikian UE juga perlu menerapkan satu batas maksimum yang berlaku untuk semua minyak nabati.

“Konsumen akan disesatkan untuk percaya bahwa minyak sawit itu lebih buruk daripada minyak nabati yang sebenarnya memiliki batas 3-MCPD lebih rendah,” ujar Menko Airlangga.

Menurut Menko Airlangga, negara-negara CPOPC dengan tegas menolak kebijakan UE tersebut. Terutama karena keputusan terhadap proposal pemisahan dua level maksimum tersebut akan disahkan hari ini di Brussels, Belgia.

Di samping soal ekspor, tujuan membuat batasan yang adil dan jelas untuk 3-MCPD juga penting untuk melindungi pasar domestik. “Karena masyarakat adalah perhatian utama kami,” imbuhnya.

Forum 3-MCPD dan GE merupakan kegiatan internasional pertama untuk isu ini di Indonesia. Forum dihadiri lebih dari 450 peserta dari pelaku industri hulu hingga hilir minyak sawit, akademisi, penyedia teknologi, dan pemerintah, serta dihadiri oleh duta besar dan perwakilan negara-negara produsen sawit di Indonesia, yakni Malaysia, Kolombia, Guatemala, Thailand, Peru dan Nigeria.

Forum ini diadakan sebagai tindak lanjut dari mandat Pertemuan Pejabat Senior CPOPC pada November 2019 guna menyiapkan kalangan industri dalam merespon kebijakan batas maksimum 3-MCPD pada minyak sawit yang akan dikeluarkan UE.

Konkretnya, dalam forum ini sebagai wadah bertukar informasi hal-hal apa saja yang sudah dilakukan untuk memitigasi pembentukan kontaminan 3-MCPD/GE dalam rantai suplai di industri, terutama dalam hal riset dan teknologi. Teknologi itu harus efisien dalam mengurangi level kandungan 3-MCPD/GE dalam berbagai produksi minyak sawit dari hulu sampai hilir.

“Sehingga ke depannya, kita bisa membuat spesifikasi crude palm oil (CPO) baru yang sudah dimodifikasi sebagai usaha mitigasi dan meningkatkan kualitas minyak sawit itu sendiri,” kata Menko Airlangga.

Menko Perekonomian pun menegaskan negara-negara CPOPC harus bersatu untuk mengatasi hambatan perdagangan minyak sawit, termasuk kampanye negatif yang dilakukan beberapa negara. Misalnya, minyak sawit yang disebut sebagai minyak nabati hasil deforestasi.

“Di sini sebaiknya kita tak hanya memikirkan deforestasi, tapi juga masalah keberlanjutan lingkungan ketika memproduksi CPO. Semua stakeholders, dari pelaku industri minyak sawit, peneliti sampai pemerintah, harus bergerak dalam usaha kolektif ini, sehingga dapat meningkatkan kualitas CPO dan produk konsumsi lainnya. Karena kita terapkan zero tolerance untuk food safety,” tutupnya.

Turut hadir dalam acara ini antara lain adalah Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kemenko Perekonomian Musdhalifah Machmud; Duta Besar Kolombia untuk Indonesia H.E. Juan Camilo Valencia Gonzalez; Duta Besar Guatemala untuk Indonesia H.E. Jacobo Cúyub Salguero; Eksekutif Direktur CPOPC Tan Sri Datuk Dr. Yusof Basiron; dan Wakil Perwakilan Duta Besar RI untuk Kerajaan Belgia Dupito Simamora. (nck)

05 February 2020

Jakarta, 05 Februari 2020. Kondisi global masih akan “menantang” di tahun ini, walaupun tensi perdagangan sudah mulai mereda, tapi disrupsi yang mempengaruhi manufaktur global tetap ada. Ada beberapa negara yang membawa angin segar terhadap ekonomi global, meski dibayang-bayangi oleh peristiwa menyebarnya virus Corona.

Fundamental perekonomian Indonesia masih dalam posisi baik, sebab masih bisa meraih angka pertumbuhan sekitar 5% di 2019. Pertumbuhan tersebut didorong oleh konsumsi dalam negeri dan investasi. Di sini, Indonesia mampu menunjukkan iklim kompetitif dan investasinya.

Saat ini, semua agensi Credit Rating telah memperhitungkan Indonesia sebagai negara yang bagus untuk investasi dengan risiko rendah. Japan Credit Rating Agency (JCR) telah menaikkan sovereign debt rating Indonesia dari BBB dengan proyeksi positif menjadi BBB+ dengan proyeksi stabil pada Januari 2020. Kemudian, Global Competitiveness Index dari World Economic Forum (WEF) serta World Competitiveness Index dari IMD memperlihatkan peningkatan pada daya saing bisnis dan digital di Indonesia, sehingga berinvestasi di negara ini masih aktraktif.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, semua keberhasilan tersebut tak lepas dari sinergi kebijakan antar instansi pemerintah, termasuk untuk mengatasi segala tantangan di 2020. “Sinergi kebijakan fiskal dan moneter, reformasi struktural, dan keberlanjutan akan menstimulasi transformasi ekonomi,” ujarnya dalam keynote speech di acara Mandiri Investment Forum 2020, Hotel Fairmont, Jakarta (5/2).

Untuk jangka panjang, kata Menko Airlangga, pemerintah berkomitmen untuk membawa perubahan yang akan menghindarkan jebakan pendapatan menengah (middle-income trap). Telah ada 7 (tujuh) agenda yang termasuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dalam rangka mencapai target pertumbuhan ekonomi dan menyokong transformasi ekonomi.

“Ketujuh agenda itu sejalan dengan lima program prioritas Presiden Jokowi yang bertujuan membangun negara dengan kedaulatan, otonomi serta berkararakter kuat berdasarkan prinsip ‘gotong-royong’,” tuturnya.

Penyederhanaan regulasi akan dijalankan supaya dapat memperbaiki iklim investasi dan menarik foreign direct investment (FDI) ke Indonesia. Melalui RUU Cipta Lapangan Kerja, beberapa regulasi yang dinilai menghambat penciptaan lapangan kerja sudah dihapus. RUU yang menggunakan metode Omnibus Law ini akan mendorong penciptaan pekerjaan berkualitas tinggi dan juga investasi.

“Keefektifan investasi di Indonesia akan ditingkatkan dengan meningkatkan investasi itu pada

bidang produktif. Dengan begitu, lapangan kerja yang lebih berkualitas akan dapat diciptakan untuk mengisi kebutuhan di dunia kerja,” ungkap Menko Airlangga.

Draft RUU Cipta Lapangan Kerja akan dikirim ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada minggu pertama Februari 2020 ini, sedangkan RUU Perpajakan sudah dikirim sejak Januari 2020, dan keduanya telah disetujui untuk masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

“Selain itu, kami juga sedang membuat Daftar Investasi Prioritas atau Positive List yang mengusahakan relaksasi pada bisnis yang termasuk di Daftar Negatif Investasi (DNI). Daftar ini dibuat juga untuk memperkuat UMKM, sehingga memudahkan investasi masuk ke sana, lalu dapat meningkatkan labanya,” jelas Menko Airlangga.

Dengan ekosistem investasi yang baik, pemerintah juga akan menciptakan transformasi ekonomi melalui revitalisasi industri. Transformasi ini akan mengurangi kebergantungan kepada sumber daya alam (SDA) dan meningkatkan daya saing manufaktur dan jasa modern yang mampu menaikkan kesejahteraan masyarakat.

Beberapa strategi pemerintah juga diimplementasikan untuk memperkuat dan memperluas peran Indonesia dalam Global Value Chain (GVC). Kebijakan pemerintah untuk mendukung industri berorientasi ekspor yang merefleksikan revolusi industri 4.0, khususnya pada bidang makanan-minuman, tekstil dan pakaian, elektronik, otomotif dan kimia.

Termasuk implementasi program mandatori B30 yang dimulai sejak awal Januari 2020, serta akselerasi perjanjian perdagangan. Perjanjian itu akan menaikkan posisi eksternal, diversifikasi ekonomi, menguatkan pertahanan terhadap risiko global, serta untuk menyerap “spill-over” dari keterlibatan yang lebih jauh dalam GVC.

“Kami pun menawarkan bermacam insentif fiskal untuk mendukung industri pionir, pengembangan sumber daya manusia, dan inovasi. Kami mengimplementasikan reformasi perpajakan yang termasuk administrasi pajak (misalnya mendesain ulang proses bisnis dan teknologi informasi) guna mencapai ketahanan Indonesia kepada kebutuhan pembiayaan ke depan,” paparnya.

Untuk makin meningkatkan kualitas SDM, pemerintah membuat kebijakan pendidikan dan pelatihan (diklat) vokasi yang merevitalisasi kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan industri. Program ini akan didukung oleh super tax deduction sebesar 200% bagi perusahaan yang mau ikut serta memberi diklat vokasi kepada SDM-nya.

“Bagi perusahaan yang ingin meningkatkan kualitas SDM-nya dapat menghubungi pemerintah. Nanti kami yang akan membuatkan pelatihannya,” ucap Menko.

Sementara itu, biaya konektivitas dan logistik akan dikurangi dengan adanya Proyek Strategis Nasional (PSN) dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Saat ini terdapat 92 PSN dan 15 KEK. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020, pemerintah telah menaikkan budget infrastruktur ke Rp423,3 triliun. Pemerintah juga melibatkan sektor swasta dalam inovasi di pembiayaan infrastruktur.

“Pada intinya, Pemerintah Indonesia mengimplementasikan strategi untuk meningkatkan daya saing nasional dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Dengan bersama-sama, kita akan bisa mengubah perekonomian menjadi berbasis industri,” pungkasnya. (Nck)

03 February 2020

Jakarta, 03 Februari 2020. Peran sektor industri masih perlu ditingkatkan untuk mengakselerasi transformasi ekonomi. Pasalnya, sektor ini mampu menciptakan lapangan kerja yang masif, apalagi Indonesia memiliki visi menjadi 5 besar ekonomi dunia di tahun 2045. Untuk mendukung transformasi ekonomi tersebut, Pemerintah mengupayakan sejumlah kebijakan. 

“Sinergi kebijakan fiskal dan moneter, reformasi struktural, serta sustainablity inilah yang menjadi pendorong transformasi ekonomi,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menjadi pembicara pada seminar Jurnalisme Profesional untuk Bangsa bertajuk “Membangun Optimisme dan Peluang di Tengah Ketidakpastian Global”, Senin (3/2) di Jakarta.

Pemerintah merevitalisasi sektor industri untuk merespon era industri 4.0 melalui peta jalan Making Indonesia 4.0. Pemerintah juga akan melanjutkan program pengembangan infratruktur. Pada periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo, telah selesai dibangun 92 Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan nilai investasi Rp467,4 Trilun. Selanjutnya akan dibangun konektivitas infratruktur yang ada ke pusat-pusat ekonomi masyarakat.

Kemudian untuk mempersiapkan SDM yang kompeten di era transformasi, pemerintah mengusulkan strategi pengembangan pendidikan dan pelatihan kejuruan, utamanya untuk sektor prioritas. Untuk lebih mengoptimalkan program peningkatan kualitas SDM, pemerintah menjalankan program kartu prakerja untuk 2 juta peserta di tahun 2020.

“Selain itu, kita juga mendorong peran dunia usaha dan dunia industri dalam kegiatan pengembangan SDM melalui kegiatan vokasi dengan insentif pajak berupa fasilitas pemotongan pajak hingga 200% dari biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan vokasi,” papar Airlangga.

Selanjutnya, untuk meningkatkan daya saing Indonesia, Pemerintah tengah mengajukan dua Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada DPR yaitu: (1) RUU Cipta Lapangan Kerja; (2) RUU Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian, atau bisa disebut Omnibus Law Perpajakan. Saat ini RUU Omnibus Law Perpajakan sudah diserahkan kepada DPR, sementara RUU Cipta Lapangan Kerja dalam waktu dekat akan dikirim ke DPR untuk dibahas dan disahkan.

“Pemerintah juga mengeluarkan insentif fiskal dalam upaya pengembangan indsutri manufaktur dalam bentuk Tax Holiday, Tax Allowance, Investment Allowance dan Super Deduction Tax,” lanjut Airlangga

Daftar Prioritas Investasi (DPI) yang merupakan bagian dari upaya merelaksasi bidang usaha yang diatur dalam Daftar Negatif Investasi pun tengah disusun. Hal ini bertujuan untuk menarik investor untuk berinvestasi di Indonesia, sehingga tercipta lapangan pekerjaan baru. 

Menko Perekonomian menegaskan, kunci optimisme dalam perekonomian Indonesia ada di pasar domestik. “Kuncinya ada di pasar domestik yang akan kita perkuat. Pasar ekspor juga terus didorong, sembari kita mencari substitusi impor,” terangnya.

Menurut Menko Airlangga, perekonomian global memang masih diliputi ketidakpastian. Sumber ketidakpastian tersebut antara lain wabah virus korona dari Cina, brexit yang telah resmi berlaku, perang dagang AS-Cina, resiko ketidakstabilan geopolitik di Timur Tengah, Jepang, Korea, dan penyalahgunaan penggunaan teknologi (Lethal Autonomous Weapons).

Namun, dirinya kembali menggarisbawahi bahwa meski dibayangi sejumlah ketidakpastian, pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN mampu tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi dunia dan negara maju. “Dengan demikian, kawasan ASEAN termasuk Indonesia diharapkan menjadi kontributor dari perbaikan ekonomi dunia,” tutup Menko Perekonomian. (nck)

31 January 2020

Kab. Bintan, 31 Januari 2020. Dinamika ekonomi global mulai terlihat mengalami perbaikan yang berdampak pada menurunnya ketidakpastian, setelah melewati 2019 yang penuh dengan tantangan. “Sejalan dengan momentum ini, evaluasi terhadap berbagai capaian sampai Januari 2020, sangatlah penting untuk menentukan berbagai langkah strategis ke depan,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Jumat (31/1).

Perekonomian Indonesia pun kian teruji dengan daya tahan yang cukup kuat dan prospek yang optimis. Secara umum pertumbuhan ekonomi tetap relatif stabil di atas 5 persen berkat dukungan permintaan domestik yang terus membaik, dalam hal ini konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, dan investasi, serta kinerja neraca perdagangan dengan pertumbuhan positif produk ekspor pada triwulan IV-2019. Daya beli masyarakat membaik ditandai dengan Nilai Tukar Petani tumbuh sebesar 1,03 persen (year on year/yoy) dan Upah Buruh Tani sebesar 0,3 persen (yoy) pada Desember 2019. 

Keyakinan pelaku usaha sektor manufaktur juga menunjukkan perbaikan terlihat dari Purchasing Manager Index dan Investasi sebesar 51,5 persen pada triwulan IV-2019 dan diperkirakan meningkat pada triwulan I-2020 sebesar 52,7 persen. Perbaikan kondisi perekonomian ini selanjutnya mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, di mana Rasio Gini dan Angka Kemiskinan menunjukkan tren yang membaik.

Kinerja Neraca Pembayaran terus membaik pada triwulan IV-2019 karena perbaikan neraca perdagangan dan peningkatan aliran investasi. Tekanan eksternal juga berkurang serta Cadangan Devisa BI meningkat menjadi US$129 miliar pada Desember 2019, tercatat sebagai level tertinggi selama 2019. Neraca Perdagangan juga membaik karena dukungan perbaikan kinerja ekspor dan penurunan impor nonmigas.

Defisit transaksi berjalan pun semakin terkendali di angka US$0,03 miliar pada Desember 2019, menurun tajam dari bulan sebelumnya senilai US$1,39 miliar. Aliran modal investasi, baik dalam bentuk investasi langsung maupun portofolio juga meningkat. Realisasi investasi mencapai Rp208,3 triliun pada triwulan IV-2019, naik 12 persen dari triwulan IV-2018.

Perbaikan pada sektor keuangan mendukung perbaikan perekonomian dengan terjaganya stabilitas keuangan nasional. Kemampuan perbankan tetap tinggi dengan rasio kecukupan modal (CAR) per November 2019 sebesar 23,66 persen dan rasio kredit bermasalah (NPL) tetap rendah sebesar 2,77 persen (gross).

Selain itu, nilai tukar Rupiah semakin menguat hingga 4,21 persen dalam tiga bulan terakhir dan menjadi salah satu mata uang terkuat di kawasan Asia. Tingkat risiko berinvestasi terus menurun diukur dari penurunan Credit Default Swap (CDS) dan imbal hasil SBN tenor 10 tahun menjadi 6,62 persen. Likuiditas keuangan pun tetap terjaga, di mana peredaran uang kartal tumbuh hingga 5,95 persen tahun ke tahun (yoy) dan pembayaran ritel secara nontunai juga tumbuh 2,45 persen tahun ke tahun (yoy) pada Desember 2019.

Dengan demikian pemerintah meyakini perbaikan ekonomi akan terus berlanjut dan prospek stabilitas perekonomian Indonesia tetap terjaga. Inflasi yang stabil rendah dan terkendali dalam rentang target, berhasil dicapai selama 5 (lima) tahun berturut-turut. Inflasi 2019 tercatat sebesar 2,72 persen (yoy), menurun dari 3,13 persen (yoy) pada 2018.

Capaian Program Prioritas (Quick Wins)

Kondisi perekonomian yang semakin kondusif ini terkait dengan hasil upaya membangun optimisme melalui capaian program-program prioritas (Quick Wins) di Bidang Perekonomian selama 3 (tiga) bulan terakhir.

"Salah satu program prioritas utama yang diselesaikan dalam periode 100 hari kerja adalah penyusunan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Ciptaker) dan Omnibus Law Perpajakan, sebagai strategi reformasi regulasi agar penataan regulasi dilakukan secara sekaligus terhadap berbagai peraturan perundang-undangan," ujar Menko Airlangga menjelaskan.

Omnibus Law bertujuan untuk menghilangkan tumpang tindih antar peraturan, efisiensi proses perubahan atau pencabutan peraturan, dan menghilangkan ego sektoral.

Quick Wins yang terkait dengan pembiayaan dan keuangan untuk mendorong pertumbuhan yang telah berhasil dilaksanakan meliputi: (1) Penurunan suku bunga KUR menjadi 6 persen efektif per tahun, (2) Peningkatan plafon KUR Mikro dari 25 juta rupiah menjadi 50 juta rupiah per penerima KUR, serta (3) Relaksasi ketentuan perizinan UMKM yang ingin mengakses KUR.

Terkait dengan pangan dan pertanian, Quick Wins yang telah diselesaikan yaitu: (1) Menjaga stabilitas harga pangan yang ditandai oleh tercapainya inflasi bahan makanan 2019 sebesar 4,28% dari target 5%, (2) Memenuhi Cadangan Beras Pemerintah (CBP) 2019 sebesar 1,88 juta ton dari target antara 1 hingga 1,5 juta ton, (3) Mencapai koefisien variasi (KV) harga pangan 2019 rata-rata 8,3% dari target 10%, dan (4) Merealisasikan Operasi Pasar/KPSH CBP 2019 sebanyak 617 ribu ton, yang merupakan angka tertinggi sejak kebijakan ditetapkan.

Capaian Quick Wins yang berkaitan dengan pengelolaan energi, SDA, dan Lingkungan hidup dalam tiga bulan terakhir, yaitu: (1) Mengimplementasikan mandatori B30 yang ditetapkan per 1 Januari 2020 dan telah dilakukan launching B30 oleh Presiden pada 23 Desember 2019 yang diperkirakan akan dapat menghemat devisa sebesar US$4,6 miliar dalam setahun, dan (2) Mengembangkan industri petrokimia melalui restrukturisasi finansial di PT TPI dengan kepemilikan saham oleh Pertamina sebesar 51 persen, ditambah penambahan penyertaan modal negara menjadi 98 persen, sehingga diperoleh penghematan devisa  sebesar US$1 miliar.

Sementara itu terkait percepatan infrastruktur dan pengembangan wilayah berhasil menyelesaikan Quick Wins: (1) Menyelesaikan 92 dari 223 PSN dan beroperasi per 31 Desember 2019, (2) Melakukan kompilasi Kebijakan Satu Peta hingga mencapai 99 persen (84 dari 85 peta tematik) per 31 Desember 2019, dan (3) Sebanyak 15 KEK telah beroperasi.

Capaian Quick Wins Kerjasama Ekonomi Internasional terdiri dari: (1) Menyelesaikan negosiasi teks perundingan dan akses pasar RCEP dengan 15 Negara (kecuali India) pada November 2019, (2) Menginisiasi 4 (empat) proyek baru dalam Program Kerja Sama Pembangunan Rendah Karbon dengan Pemerintah Jepang, yang akan dihasilkan sumber energi listrik ramah lingkungan untuk penurunan emisi gas rumah kaca sesuai komitmen Pemerintah Indonesia di Paris Agreement, (3) Menindaklanjuti hasil lawatan Presiden ke Korea Selatan berupa komitmen dari Hyundai Motor Company untuk membangun pabrik kendaraan bermotor senilai US$1,8 miliar dan diharapkan awal tahun 2020 ini sudah bisa berproduksi dengan target 250 ribu unit pada tahun pertama, (4) Menindaklanjuti hasil lawatan Presiden ke Abu Dhabi berupa 11 business deals dengan nilai total sebesar US$22,89 miliar, terdiri dari investasi B-to-B, kerja sama kontrak dagang, kerja sama transfer teknologi, kerja sama litbang, dan rekrutmen tenaga kerja.

“Kita berharap, hasil capaian berbagai program prioritas atau Quick Wins dalam tiga bulan terakhir ini, akan menjadi modal kuat untuk membangun optimisme terhadap prospek perekonomian Indonesia yang semakin baik dalam periode lima tahun ke depan,” tutup Menko Perekonomian. (nck)

30 January 2020

Jakarta – Menteri Keuangan RI Sri Mulyani mendukung strategi PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) (Persero) Tbk untuk fokus memperkuat bisnis di sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) karena memiliki multiflier effect dan jangkauan luas guna menggencarkan inklusi keuangan.

Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam keynote speech di acara BRI Group Economic Forum 2020 yang bertema “ Indonesia’s Economic Resilience to Weather Global Economic Slowdown,” di Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta, Rabu (29/1/2020).

Sri Mulyani mengatakan pemerintah terus mencari titik keseimbangan antara mendorong dan mendukung ekonomi dan kemajuan sosial, tetapi pada saat yang sama harus menjaga kesehatan dan sustainability APBN 2020.

“Artinya seperti yang Pak Sunarso [Dirut BRI] katakan fokus kita ke UMKM. Itu the right focus, secara tradisional BRI kuat di situ [sektor UMKM], dan penetrasi di level masyarakat bawah menjadi fokus pemerintah untuk intervensi. Di sinilah kita membutuhkan tangan-tangan seperti BRI,” ujar Sri Mulyani dalam pidatonya.

Sri Mulyani menegaskan bahwa pihaknya berharap kepada BRI, yang memiliki daya jangkau luas ke masyarakat, ikut membantu pemerintah dalam meningkatkan literasi keuangan dan inklusi keuangan di Indonesia. Ini mengingat masih ada bagian dari masyarakat Indonesia yang belum tersentuh oleh layanan keuangan modern.

“Dibutuhkan mindset dan bisnis model yang berbeda untuk fokus [sektor UMKM]. Karena Pak Sunarso pernah di Pegadaian, saya tidak perlu mengajari, [sektor UMKM] sudah ada di DNA-nya, kalau DNA CEO sudah punya, tinggal SDM mengikutinya,” jelas Sri Mulyani.

Sementara itu, Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan penyaluran kredit perseroan sepanjang 2019 lalu mayoritas ke sektor UMKM dan tentunya ke depan BRI akan tetap fokus ke sektor tersebut.

“Sekarang sudah turun juga porsi korporasinya dan porsi UMKM kita [BRI] sudah 78%. Tahun depan kami ingin lebih tinggi dari angka tersebut dan target di tahun 2022 mencapai 80%,” kata Sunarso.

Hingga akhir 2019, BRI mencatatkan penyaluran kredit sebesar Rp907,4 triliun, tumbuh 8,3% secara year on year (YoY). Angka pertumbuhan kredit Bank BRI tersebut berada di atas rata-rata industri perbankan nasional yang tumbuh 6,08%.

“Untuk 2020 kami targetkan pertumbuhan kredit 10%-11%. Kita fokus ke UMKM utamanya segmen mikro. Kita pacu pertumbuhan lebih cepat,” jelas Sunarso.

Pertumbuhan kredit pada segmen mikro menjadi salah satu penyokong utama kinerja BRI sepanjang 2019. Sunarso mengungkapkan penyaluran kredit mikro yang pada 2019 lalu tumbuh double digit 12,19%, menjadi salah satu faktor utama pendukung pertumbuhan kredit perseroan.

Selain tumbuh positif di atas rata-rata industri, BRI juga mampu menjaga kualitas kredit di level ideal yakni non-performing loan (NPL) 2,8% dengan NPL coverage mencapai 153,64%.

Sepanjang tahun lalu, Bank BRI membukukan laba sebesar Rp34,41 triliun, tumbuh 6,2% secara YoY. Sementara aset BRI tercatat Rp1.416,8 triliun, tumbuh 9,2% yoy.

“Prinsipnya, kami mengadakan acara ini ingin mendapat sinyal yang akan dijadikan panduan untuk mengelola kinerja keuangan secara hati-hati, itu yang paling penting. Ini pasti terkait bagaimana kami menetapkan target pertumbuhan sepanjang tahun. Kita harus tetap optimis untuk mengelola segala mancam tantangan dan lainnya,” tutup Sunarso. (nck)

Page 3 of 19

Tentang Kami