Jakarta, 11 Mei 2023. Dengan mengusung tema “Synergy and Innovation of Digital Economy: Fostering Growth”, kegiatan Festival Ekonomi Keuangan Digital (FEKDI) 2023 menjadi salah satu langkah konkret Pemerintah dalam upaya mendorong ekosistem ekonomi dan keuangan digital yang lebih inklusif dan efisien.
Kegiatan FEKDI 2023 di hari ke-3 penyelenggarannya, Rabu (10/05), mengangkat tema “Government Initiative and Strategy on Digitalization Through Digital Talent and Financial Inclusion” yang bertujuan untuk mendorong inisiatif, strategi, maupun inovasi digital guna mendukung peningkatan daya saing Ekonomi Keuangan Digital (EKD). Hari ke-3 FEKDI 2023 secara resmi sekaligus menjadi penutup dari seluruh rangkaian kegiatan FEKDI 2023 yang berlangsung selama 4 hari sejak tanggal 7-10 Mei 2023.
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Rudy Salahuddin dalam Opening Remarks-nya pada kesempatan tersebut mengatakan bahwa kegiatan FEKDI dapat meningkatkan awareness terhadap peran digitalisasi ekonomi dalam mendukung percepatan pemulihan serta pertumbuhan ekonomi nasional.
“Rangkaian acara penyelenggaraan FEKDI 2023 dapat menjadi momentum bagi kita bersama untuk melakukan showcasing serta sinergi bauran kebijakan demi terwujudnya ekonomi dan keuangan digital yang inklusif dan berkelanjutan,” tutur Deputi Rudy.
Lebih lanjut, Deputi Rudy mengatakan bahwa pengembangan talenta digital merupakan salah satu prasyarat fundamental dalam mendorong percepatan transformasi ekonomi dan keuangan digital. Pemerintah telah mencetuskan berbagai prorgam untuk skilling, reskilling, dan upskilling, salah satunya Program Kartu Prakerja yang mengusung inovasi dengan pendekatan sistem end to end digital.
Selanjutnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang turut hadir secara virtual mendorong Kementerian/Lembaga untuk bersinergi dalam menggencarkan edukasi penggunaan internet bagi masyarakat Indonesia.
“Di dalam negeri, upaya pengembangan ekonomi keuangan digital, antara lain diwujudkan dengan meingkatkan pembangunan infratstruktur digital, membentuk peraturan perundang-undangan yang menunjang pembangunan digital, termasuk Peta Jalan Indonesia Digital 2021-2024. Serta menggencarkan edukasi dan literasi digital,” ujar Wakil Presiden Ma’ruf.
Penyelenggaraan FEKDI 2023 selama 4 (empat) hari, telah berhasil menghadirkan tidak kurang dari 1.000 peserta offline dan 5.000 peserta online. FEKDI 2023 juga dilengkapi dengan pameran dari sekitar 70 booth showcase dimana 15 diantaranya merupakan inisiatif Kemenko Perekonomian dan sisanya merupakan kluster Asosiasi, BI FAST, SNAP, Elektronifikasi, inovasi digital, QR Domestik dan Cross-borders dan UMKM. Beberapa contoh showcasing dalam FEKDI 2023 antara lain QRIS dan penggunaan teknologi Virtual Reality dalam proses pendidikan dan pelatihan vokasi.
Penutupan FEKDI 2023 secara intensif mengulas berbagai upaya dari seluruh stakeholders dalam meningkatkan daya saing EKD salah satunya melalui peningkatan kapasitas talenta digital dan perluasan inklusi keuangan. Pemerintah melalui Kemenkominfo telah melakukan sejumlah upaya dan inisitaif, salah satunya Program Digital Talent Scholarship (DTS) tahun 2023 dengan mentargetkan pelatihan gratis untuk 100 ribu peserta yang mencakup 7 akademi. (nck)
Labuan Bajo, 10 Mei 2023. Perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN Ke-42 secara resmi dibuka oleh Presiden Joko Widodo pada Rabu (10/05) di Hotel Meruorah, Labuan Bajo. Kegiatan KTT akan berlangsung selama 2 (dua) hari mulai tanggal 10 - 11 Mei 2023. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto turut hadir mendampingi Presiden Joko Widodo dalam acara pembukaan tersebut.
Kondisi ekonomi global yang belum sepenuhnya pulih, rivalitas yang semakin tajam dan berbagai tantangan dinamika global yang semakin tidak terprediksi, mewarnai perhelatan Keketuaan Indonesia pada ASEAN tahun 2023 ini. Untuk menghadapi kondisi ini, Presiden menekankan bahwa ASEAN harus mampu menjadi motor perdamaian dan pertumbuhan dunia.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan pertanyaan kepada seluruh peserta KTT, “Apakah ASEAN hanya akan menjadi penonton, apakah ASEAN hanya akan diam, dan apakah ASEAN mampu menjadi motor perdamaian dan pertumbuhan?”
“Saya yakin kita semuanya percaya bahwa ASEAN bisa, asalkan satu kuncinya, persatuan,” tegas Presiden Jokowi.
Lebih jauh dijelaskan bahwa dengan persatuan, ASEAN akan mampu menjadi pemain sentral dalam membawa perdamaian dan pertumbuhan dunia. “Kita punya aset yang kuat sebagai epicentrum of growth. Ekonomi yang tumbuh jauh di atas rerata dunia, bonus demografi dan kestabilan kawasan yang terjaga,” ungkap Presiden Jokowi.
Ke depan, ASEAN harus semakin memperkuat integrasi ekonomi, mempererat kerja sama inklusif, termasuk implementasi Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dan memperkokoh arsitektur kesehatan, pangan dan energi, serta stabilitas keuangan.
“Mari bekerja keras menjadikan ASEAN Matters: Epicentrum of Growth. Dan dengan ini saya nyatakan KTT ke-42 ASEAN dibuka,” pungkas Presiden Jokowi.
Seluruh Kepala Negara anggota ASEAN serta Sekjen ASEAN dan Timor Leste turut hadir dalam KTT ASEAN ke-42, kecuali PM Thailand yang diwakili Deputy Prime Minister dan Pemimpin Myanmar. (nck)
Jakarta, 8 Mei 2023. Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) triwulan I tahun 2023 terus terjaga di tengah tantangan pasar keuangan global. Perkembangan positif ini ditopang koordinasi kebijakan yang ditempuh serta optimisme terhadap pemulihan ekonomi yang kuat seiring membaiknya
berbagai indikator perekonomian dan sistem keuangan domestik. Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia (BI), Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagaimana disepakati dalam
rapat berkala KSSK II tahun 2023 pada Jumat (28/04) akan terus memperkuat koordinasi dan
kewaspadaan terhadap perkembangan perekonomian dan risiko pasar keuangan global ke depan, termasuk risiko rambatannya pada perekonomian dan sektor keuangan domestik.
KSSK terus mencermati dinamika ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2023 diprakirakan mencapai 2,6%, didorong oleh dampak positif pembukaan ekonomi Tiongkok pascapandemi Covid-19. Di tengah perkembangan tersebut, pasar tenaga kerja di AS dan Eropa tetap ketat sehingga mengakibatkan prospek penurunan inflasi global berjalan
lambat dan mendorong berlanjutnya pengetatan kebijakan moneter di negara maju, meskipun
diprakirakan sudah hampir mencapai puncaknya. Sementara itu, ketidakpastian pasar keuangan global menurun sejalan dengan respons bank sentral AS dan Eropa dalam memitigasi risiko kasus perbankan. Perkembangan ini mendorong aliran masuk modal asing
dan penguatan nilai tukar di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I
2023 tercatat sebesar 5,03% yoy, sedikit meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada
triwulan sebelumnya di level 5,01% yoy. Tetap kuatnya pertumbuhan ekonomi didukung oleh
ekspor yang tetap tumbuh tinggi, konsumsi swasta yang membaik, konsumsi Pemerintah yang
tumbuh positif, dan pertumbuhan invetasi nonbangunan yang tetap baik. Ke depan,
pertumbuhan ekonomi diprakirakan tetap kuat. Prakiraan ini didukung konsumsi swasta yang diprakirakan makin baik seiring meningkatnya mobilitas, membaiknya keyakinan konsumen,
dan menguatnya daya beli sebagai dampak dari penurunan inflasi. Investasi tetap berlanjut didukung oleh investasi nonbangunan yang tetap kuat sejalan dengan perbaikan konsumsi domestik dan dampak hilirisasi. Kinerja ekspor tetap kuat didorong oleh ekspor nonmigas yang tumbuh tinggi dengan negara tujuan utama Tiongkok, AS, dan Jepang. Dengan berbagai perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi 2023 diprakirakan bias atas dalam kisaran
proyeksi 4,5-5,3%.
Tekanan inflasi terus menurun. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) turun menjadi 4,33%
yoy pada April 2023 dari 5,51% yoy pada Desember 2022. Inflasi inti terus melambat menjadi
2,83% yoy dipengaruhi ekspektasi inflasi dan imported inflation yang menurun, serta pasokan agregat yang memadai dalam merespons kenaikan permintaan. Sementara itu, inflasi volatile food tetap terkendali, sebesar 3,74% yoy. Berlanjutnya penurunan inflasi merupakan dampak
positif kebijakan moneter BI yang pre-emptive dan forward looking, serta sinergi yang erat
dalam pengendalian inflasi antara BI dan Pemerintah (Pusat dan Daerah), antara lain melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah.
Nilai tukar Rupiah menguat sehingga mendukung stabilitas perekonomian. Secara ytd, nilai tukar Rupiah pada 28 April 2023 menguat 6,12%, lebih tinggi dibandingkan dengan apresiasi Baht Thailand (1,35%), Rupee India (1,10%), dan Peso Filipina (0,67%). Ke depan,
penguatan nilai tukar Rupiah diprakirakan terus berlanjut didorong surplus transaksi berjalan
dan berlanjutnya aliran masuk modal asing, sejalan dengan prospek pertumbuhan ekonomi domestik yang tinggi, inflasi yang rendah, serta imbal hasil aset keuangan domestik yang menarik.
Kinerja APBN sampai dengan triwulan I 2023 tetap positif. Hal ini ditandai dengan kinerja pendapatan negara yang tumbuh cukup tinggi dan realisasi belanja yang mampu menopang
pemulihan ekonomi. Realisasi pendapatan negara selama triwulan I 2023 mencapai Rp647,15
triliun atau 26,27% dari target APBN dan tumbuh sebesar 28,98% yoy. Pada periode yang
sama, penyerapan belanja negara mencapai Rp518,66 triliun (16,94% dari Pagu APBN). Posisi
fiskal Pemerintah relatif kuat, tercermin dari surplus pada keseimbangan primer sebesar Rp228,76 triliun dan surplus keseimbangan fiskal sebesar Rp128,50 triliun, ekuivalen dengan 0,61% PDB.
Di tengah tren perlambatan ekonomi global dan moderasi harga komoditas, pendapatan negara masih terus kuat. Penerimaan perpajakan mencapai Rp504,48 triliun (24,95% dari
target APBN) atau tumbuh 25,36% yoy. Realisasi PPN mencapai Rp185,70 triliun atau tumbuh
42,37% yoy, sementara PPh Nonmigas mencapai Rp225,95 triliun atau tumbuh 31,03%. Secara sektoral, kinerja penerimaan pajak yang masih kuat ditopang oleh penerimaan dari
sektor industri pengolahan, jasa keuangan, dan transportasi yang tetap stabil. Di tengah moderasi harga komoditas global, penerimaan pajak dari sektor pertambangan masih mampu
tumbuh signifikan (113,55%). Sementara itu, Realisasi PNBP mencapai Rp142,66 triliun (32,32% dari target APBN) atau tumbuh 43,75% yoy. Kinerja PNBP tersebut terutama ditopang
oleh Penerimaan SDA nonmigas sebesar Rp44,28 triliun (tumbuh 194,04%) dan PNBP lainnya Rp44,31 triliun (tumbuh 30,21%). (nck)
Jakarta, 8 Mei 2023. Ekonomi digital telah menjelma sebagai salah satu buffer bagi stabilitas perekonomian nasional di tengah berbagai tantangan global saat ini. Tercatat menurut hasil studi Google Temasek, Bain & Company, nilai ekonomi digital Indonesia pada tahun 2022 sebesar USD 77 miliar atau tumbuh 22% (yoy) dan diprediksi akan meningkat hampir 2 kali lipat hingga USD 130 miliar pada tahun 2025.
Mempertimbangkan besarnya potensi ekonomi digital, Keketuaan Indonesia pada ASEAN 2023 juga telah mengangkat transformasi digital sebagai salah satu deliverables yang dihasilkan. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah juga terus berupaya mendorong pengembangan ekonomi digital melalui penguatan sinergi dan inovasi kebijakan.
“Hal ini menjadi sangat penting karena kita menggunakan ekonomi digital atau digital platform sebagai buffer dan juga akselerator daripada pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di ASEAN,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyampaikan welcoming remarks dalam acara Opening Ceremony Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2023, Senin (8/05).
Penguatan infrastruktur digital menjadi salah satu langkah konkret yang ditempuh Pemerintah dengan melakukan perluasan jaringan 4G, penerapan teknologi 5G, pemanfaatan Low Earth Orbit Satellite, hingga pelaksanaan berbagai inisiatif dan program yang dapat mendukung inklusivitas masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital, termasuk peningkatan akses terhadap layanan keuangan atau keuangan inklusif.
Seiring dengan bonus demografi yang akan terjadi, Pemerintah juga telah berupaya mengatasi tantangan kesenjangan dalam literasi dan keterampilan digital (gap digital talent and literacy) melalui berbagai program seperti Program Kartu Prakerja, Gerakan Nasional Literasi Digital, Digital Talent Scholarship (DTS), Digital Leadership Academy (DLA), hingga Sea Labs Academy.
“Yang perlu kita ingat bahwa 10 hingga 13 tahun ke depan adalah momentum yang sangat penting bagi Indonesia karena momentum bonus demografi hanya akan berlangsung sampai tahun 2038,” tegas Menko Airlangga.
Selanjutnya, Presiden Joko Widodo yang hadir secara virtual juga turut memberikan sejumlah arahan mengenai upaya dalam mengakselerasi ekonomi digital, salah satunya dapat dilakukan dengan terus mengembangkan kepercayaan dan inovasi, seperti terkait penyediaan sistem pembayaran berbasis digital serta perlindungan keamanan masyarakat.
“Semua inovasi harus dilakukan secara hati-hati, memperhatikan dan memiliki antisipasi risiko, sistem keamanan yang handal, serta sistem perlindungan konsumen yang baik. Mitigasi risiko ini harus betul-betul dihitung bagaimana regulasi dan pengawasan, pemantauan dan implikasi terhadap nilai tukar, serta keberlanjutan adopsi internasionalnya,” ungkap Presiden Joko Widodo.
Sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo, dalam kesempatan tersebut juga telah dilakukan peluncuran inovasi sistem pembayaran berupa kartu kredit domestik yang disebut sebagai Kartu Kredit Indonesia dan QRIS antarnegara Indonesia-Malaysia sebagai wujud nyata komitmen bersama dalam mengakselerasi ekonomi dan keuangan digital.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut diantaranya yakni Gubernur Bank Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (nck)
Jakarta, 5 Mei 2023. Usai mencatatkan kinerja perekonomian yang impresif pada tahun 2022 lalu, Pemerintah secara konsisten terus menerapkan berbagai upaya untuk menjaga kondisi perekonomian nasional saat ini. Efektivitas upaya tersebut ditunjukkan dengan capaian pertumbuhan ekonomi yang masih terkendali, meski dihadapkan dengan berbagai tantangan global mulai dari inflasi, harga komoditas, hingga peningkatan eskalasi geopolitik.
Dalam Konferensi Pers terkait Pertumbuhan Ekonomi Triwulan 1-2023 di Kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (5/05), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan bahwa kinerja perekonomian nasional pada kuartal pertama 2023 kembali menunjukkan pertumbuhan impresif sebesar 5,03% (yoy) dan berada diatas konsensus pasar yang sebesar 5%.
“Pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam 6 kuartal berturut-turut diatas 5%, ini menunjukkan bahwa ekonomi kita solid. Kita lihat juga pertumbuhan daripada penyerapan tenaga kerja sebesar 3,02 juta dibandingkan Februari tahun 2022 dan juga terjadi penurunan tingkat pengangguran sekitar 0,41 juta dari 8,4 juta menjadi 7,99 juta orang,” ungkap Menko Airlangga.
Performa pertumbuhan ekonomi yang solid tersebut ditopang dengan penguatan sejumlah indikator, salah satunya dari sisi pengeluaran (demand) yang mengalami peningkatan positif. Hal tersebut ditandai dengan kinerja ekspor yang tumbuh mencapai 11,68% (yoy), konsumsi rumah tangga meningkat sebesar 4,54% (yoy), pertumbuhan PMTB sebesar 2,11% (yoy) yang menunjukkan penguatan daya beli masyarakat, hingga penguatan konsumsi Pemerintah mencapai 3,99% (yoy).
Lebih lanjut, sisi lapangan usaha (supply) juga mengalami penguatan pada sejumlah sektor. Pertumbuhan tertinggi ditunjukkan oleh sektor transportasi dan pergudangan yang menyentuh angka 15,93% (yoy), serta sektor akomodasi dan makanan minuman sebesar 11,55% (yoy). Selanjutnya, sebagian kontributor terbesar PDB, sektor industri pengolahan juga tumbuh positif mencapai 4,43% (yoy).
Selain itu, inflasi juga menjadi salah satu indikator yang terkendali dengan optimal yakni sebesar 4,33% pada bulan April 2023 atau turun sebesar 4,97% dari bulan Maret 2023. Seiring dengan hal tersebut, sektor keuangan tetap berada pada level yang resilien dengan ketersediaan likuiditas dalam negeri yang mencukupi.
Menko Airlangga juga menyebutkan bahwa permintaan domestik tetap menjadi penopang utama ekonomi nasional pada tahun 2023, terlihat dari capaian Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) sebesar 123,3 pada Maret 2023 dan PMI Manufaktur mencapai 52,7 pada April 2023. Sedangkan dari sektor eksternal juga menunjukkan surplus transaksi berjalan, peningkatan cadangan devisa, surplus neraca perdagangan selama 35 bulan berturut-turut, penguatan nilai tukar dan IHSG, serta rasio utang luar negeri pada level aman.
”Dengan catatan tersebut dan sinergi dengan seluruh stakeholder, kita berharap target pertumbuhan di akhir tahun di tahun politik ini bisa mencapai sebesar 5,3% (yoy) dan kami optimis bahwa pertumbuhan ini bisa terus dijaga di tahun 2023 dan tentunya menjadi momentum di tahun 2024,” pungkas Menko Airlangga. (nck)
Incheon, Korea Selatan, 2 Mei 2023 - Para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral Negara Anggota ASEAN+3 menegaskan kembali komitmen bersama mereka untuk memperkuat dialog kebijakan mengenai perkembangan terkini dan prospek ekonomi global dan regional, serta respons kebijakan terhadap risiko dan tantangan ke depan. Lebih lanjut, Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN+3 tersebut sepakat untuk memperkuat kerja sama keuangan regional melalui inisiatif di bawah Regional Financing Arrangements (RFA) Future Direction, Chiang Mai Initiative Multilateralisation (CMIM), AMRO, Asian Bond Markets Initiative (ABMI), Disaster Risk Financing (DRF), dan ASEAN+3 Future Initiatives termasuk pembiayaan infrastruktur, kajian studi pada fasilitas nonpembiayaan, pembiayaan risiko bencana (DRF), serta kajian studi beberapa tema strategis atas Digitalisasi Keuangan, keuangan berkelanjutan, utang korporasi, utang rumah tangga, dan Transaksi Mata Uang Lokal (Local Currency Transaction/LCT). Komitmen tersebut merupakan hasil kesepakatan dari Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral Negara Anggota ASEAN+3 (the ASEAN+3 Finance Ministers' and Central Bank Governors Meeting/AFMGM+3), yang diadakan pada 2 Mei 2023 di Incheon, Korea Selatan.
Pertemuan tersebut diselenggarakan di bawah mitra keketuaan (co-chairmanship) dari Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Perry Warjiyo, Gubernur Bank Indonesia, Shunichi Suzuki, Menteri Keuangan Jepang, dan Kazuo Ueda, Gubernur Bank of Japan. Presiden Asian Development Bank (ADB), Direktur ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO) ASEAN+3, Deputi Sekretaris Jenderal ASEAN Secretariat, dan Deputi Managing Director of the International Monetary Fund (IMF) juga hadir dalam pertemuan tersebut.
Pada pertemuan tersebut, Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan pertumbuhan ekonomi ASEAN+3 yang kuat sebesar 3,2 persen pada tahun 2022, terlepas dari efek pandemi COVID-19 yang masih ada dan konflik Rusia-Ukraina yang meningkat menjadi krisis. Sementara itu, gejolak sektor perbankan baru-baru ini di AS dan Eropa memiliki dampak rambatan yang terbatas di kawasan ASEAN+3. Meskipun demikian, kita harus tetap waspada. Ke depan, kawasan ini diperkirakan akan tumbuh sebesar 4,6 persen pada tahun 2023, dipacu oleh permintaan domestik yang kuat karena pemulihan ekonomi terus menunjukkan perbaikan.
Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menyoroti bahwa tantangan saat ini dan ketergantungan yang besar pada mata uang dominan tertentu untuk perdagangan internasional dan penyelesaian investasi dapat meningkatkan kerentanan dan meningkatkan risiko stabilitas keuangan di ASEAN+3. Oleh karena itu, ASEAN+3 perlu berinovasi untuk dapat menjaga stabilitas, di tengah inflasi yang masih tinggi, kondisi likuiditas yang lebih ketat, ruang kebijakan yang lebih sempit, dan pengaruh kuat dolar. Dalam hal ini, Gubernur Perry menekankan pentingnya memperkuat dan meningkatkan kerja sama di antara negara-negara ASEAN+3 dalam konektivitas pembayaran dengan mempromosikan penggunaan mata uang lokal yang lebih luas untuk transaksi. Berkaitan dengan hal tersebut, AFMGM+3 menyambut baik dan mengakui perkembangan kajian Sistem Pembayaran Lintas Batas di ASEAN+3, khususnya mengenai Penguatan Transaksi Mata Uang Lokal (Local Currency Transactions – LCT) dalam pembahasan Isu Tematik ASEAN+3.
Kerja sama intraregional yang lebih erat — di bidang perdagangan dan investasi, logistik dan ketahanan rantai pasokan, antarkonektivitas sistem kepabeanan, arus lintas batas, infrastruktur berkelanjutan dan hijau, serta integrasi digital — akan semakin meningkatkan kemampuan kawasan ini untuk mengamankan pertumbuhan pascapandemi, meminimalkan scarring effect, dan bersiap menghadapi guncangan di masa depan. Dalam hal ini, kawasan menegaskan kembali komitmen kuat terhadap sistem perdagangan multilateral berbasis aturan yang terbuka, bebas, adil, inklusif, adil, transparan dan tidak diskriminatif dengan World Trade Organization (WTO) sebagai intinya dan menyatakan dukungan peningkatan integrasi ekonomi regional dan implementasi Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) Agreement.
Hasil diskusi AFMGM+3 akan dilanjutkan pada AFMGM+3 mendatang di Tbilisi, Georgia pada tahun 2024 dan berharap dapat bekerja sama dengan Republik Demokratik Rakyat Laos dan Republik Korea sebagai Ketua Bersama (Co-chairs) Proses Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN+3 pada tahun 2024. (nck)
Korea Selatan, 2 Mei 2023. Bank Indonesia dan Bank of Korea menyepakati kerja sama untuk mendorong penggunaan mata uang lokal masing-masing negara dalam transaksi bilateral[1] antara Indonesia dan Korea Selatan. Kesepakatan tersebut dituangkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman oleh Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, dan Gubernur Bank of Korea, RHEE, Chang Yong, pada hari ini (2/5) di sela-sela Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN+3 di Korea Selatan.
Kesepakatan ini akan mendorong penggunaan mata uang lokal masing-masing negara dalam transaksi bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan, seperti transaksi berjalan (current account transaction), investasi langsung, dan transaksi ekonomi dan keuangan lainnya yang akan disepakati kedua otoritas. Kolaborasi tersebut menandai capaian penting dalam memperkuat kerja sama keuangan bilateral antara Bank Indonesia and Bank of Korea. Pelaku usaha dapat memanfaatkan kerja sama ini untuk mengurangi biaya transaksi dan eksposur terhadap risiko nilai tukar dalam melakukan transaksi bilateral kedua negara, antara lain melalui penggunaan kuotasi nilai tukar secara langsung antara mata uang Korean Won dan Rupiah dalam perdagangan antarbank. Kerja sama ini akan terus diperkuat melalui sharing informasi dan diskusi secara berkala antara otoritas Indonesia dan Korea Selatan.
Otoritas kedua negara memandang bahwa penggunaan mata uang lokal masing-masing negara yang lebih luas untuk transaksi bilateral pada akhirnya akan berkontribusi dalam mempromosikan perdagangan antara Indonesia dan Korea Selatan serta memperdalam pasar keuangan dalam mata uang lokal di kedua negara. (nck)
Jakarta, 17 April 2023. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Lingkup Tugas OJK untuk meningkatkan kualitas layanan dan pengawasan Industri Jasa Keuangan.
Penandatanganan PKS dilakukan pekan lalu oleh Deputi Komisioner Stabilitas Sistem Keuangan Agus Edy Siregar dan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Teguh Setyabudi.
Seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan akan informasi yang akurat dan cepat, pemanfaatan data kependudukan milik Ditjen Dukcapil menjadi semakin penting dalam banyak bidang, termasuk di Sektor Jasa Keuangan (SJK).
Melalui kerja sama ini, OJK dan Ditjen Dukcapil berupaya meningkatkan aksesibilitas, akurasi, dan keamanan data kependudukan bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung kegiatan di Sektor Jasa Keuangan yang meliputi:
1. Sinkronisasi, verifikasi dan validasi data pemohon layanan informasi debitur pada aplikasi IDEBKU. Aplikasi IDEBKU merupakan aplikasi layanan pemberian informasi debitur (Ideb) SLIK OJK berbasis web kepada masyarakat secara daring dan dapat diakses oleh masyarakat.
2. Verifikasi data pemohon layanan perijinan pelaku usaha jasa keuangan pada Sistem Informasi Perizinan dan Registrasi (SPRINT). Aplikasi SPRINT merupakan aplikasi satu pintu yang berhubungan dengan perizinan dari pelaku usaha jasa keuangan yang akan mengajukan perizinan usaha jasa keuangan.
3. Verifikasi data calon rekanan penyedia barang dan jasa pada Sistem Informasi Procurement Otoritas Jasa Keuangan (SIPROJEK). Aplikasi SIPROJEK merupakan sistem informasi procurement untuk pengelolaan penyediaan barang dan jasa
OJK berkomitmen untuk memastikan penggunaan data kependudukan dilakukan dengan tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam hal perlindungan data pribadi.
OJK akan terus memperkuat kerja sama ini dan mengoptimalkan pemanfaatan data kependudukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap Sektor Jasa Keuangan, perlindungan konsumen, dan pelayanan kepada masyarakat.
Sebelumnya, pada 2019 OJK dan Kementerian Dalam Negeri sudah menandatangani nota kesepahaman untuk bekerjasama dalam berbagai bidang seperti pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dalam lingkup tugas Otoritas Jasa Keuangan dan tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan Serta Perlindungan Konsumen Melalui Optimalisasi Peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah. (nck)
Jakarta, 11 April 2023. Bank Indonesia (BI) menyayangkan penyalahgunaan QRIS di rumah ibadah yang dilakukan pihak yang tidak bertanggung jawab. Atas penyalahgunaan QRIS tersebut, BI telah berkoordinasi dengan Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) agar QRIS yang disalahgunakan tidak dapat lagi menerima pembayaran agar tidak merugikan masyarakat dan pengelola rumah ibadah. Bank Indonesia bersama dengan lembaga utama dalam ekosistem QRIS seperti Asosiasi Sistem Pembayaran (ASPI), PJP, Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran (PIP), PT Penyelesaian Transaksi Elektronik Nasional (PTEN) terus menelusuri terkait potensi adanya modus serupa pada pedagang/merchant lain. Penyalahgunaan ini juga telah ditindaklanjuti oleh penegak hukum dan BI mendukung serta akan membantu sepenuhnya dalam proses penanganan yang dilakukan. Untuk menghindari kejadian serupa, BI menghimbau kepada masyarakat, PJP, dan pedagang/merchant, untuk bersama-sama keamanan dalam bertransaksi menggunakan QRIS.
Dalam melakukan transaksi menggunakan QRIS, masyarakat dihimbau untuk selalu memperhatikan informasi di dalam aplikasi pada saat memindai QRIS, antara lain memastikan nama pedagang/merchant yang tercantum di dalam aplikasi memang benar pedagang/merchant yang menerima pembayaran sesuai dengan tujuan transaksi yang dilakukan, serta mengikuti petunjuk pembayaran yang diinformasikan oleh pedagang/merchant. Masyarakat juga diminta untuk tidak melakukan transaksi apabila menemukan kejanggalan atau informasi yang tidak sesuai dengan profil pedagang/merchant yang menerima pembayaran atau informasi transaksi yang tidak sesuai dengan tujuan pembayaran. Adapun bagi PJP, ASPI juga telah menerbitkan pedoman edukasi kepada pedagang/merchant dan pengguna QRIS, agar dapat meningkatkan keamanan transaksi QRIS. Untuk itu, BI mengharapkan PJP melaksanakan pedoman tersebut. Selain upaya mitigasi risiko oleh PJP terhadap risiko penipuan yang dilakukan oleh pihak/oknum yang tidak bertanggung jawab, pedagang/merchant diharapkan dapat memastikan keamanan QRIS yang ditampilkan agar tidak dapat diganti atau dimodifikasi oleh pihak yang tidak berwenang. Secara reguler pedagang/merchant diharapkan juga senantiasa memeriksa QRIS miliknya, sehingga QRIS yang ditampilkan memang benar QRIS milik pedagang/merchant terkait dan tidak diganti atau diubah oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dalam hal terdapat pedagang/merchant yang merasa dirugikan dengan tindakan penipuan oleh pihak/oknum yang tidak bertanggung jawab, dapat melaporkan kepada penegak hukum untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sebagai sebuah kanal pembayaran, QRIS memiliki keunggulan cepat, mudah, murah, aman, dan andal (CEMUMUAH) dalam memfasilitasi kebutuhan transaksi masyarakat di era digital, baik bagi masyarakat maupun pedagang/merchant. Penyelenggaraan QRIS, termasuk aplikasi pembayaran yang digunakan untuk melakukan transaksi QRIS telah dilengkapi dengan fitur keamanan yang sesuai dengan best practices. PJP yang bermaksud untuk menjadi penyelenggara QRIS juga wajib memperoleh persetujuan dari BI dimana aspek yang harus dipenuhi antara lain terkait keamanan sistem, manajemen risiko, dan perlindungan konsumen.
BI bersinergi dengan industri dan pihak terkait akan terus meningkatkan edukasi dan literasi terkait keamanan transaksi QRIS, serta memperkuat pengawasan penyelenggaraan QRIS, khususnya pemenuhan aspek Know Your Merchant dan monitoring transaksi, dan memperkuat infrastruktur pendukung ekosistem QRIS untuk memitigasi risiko penyalahgunaan QRIS atau fraud. BI bersama industri sistem pembayaran juga senantiasa terbuka terhadap masukan dalam rangka terus memperkuat kualitas edukasi dan perlindungan konsumen yang disampaikan oleh pengguna QRIS (masyarakat dan pedagang/merchant) melalui contact center PJP dan layanan contact center BI (BICARA) dengan nomor telp.021-131, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Bank Indonesia mencatat, sampai dengan Februari 2023, jumlah pedagang/merchant QRIS telah mencapai angka 24,9 juta dengan total jumlah pengguna QRIS sebanyak 30,87 juta. Lebih lanjut, nominal transaksi QRIS hingga Februari 2023 tercatat sebesar Rp12,28 Triliun dengan volume transaksi sebesar 121,8 juta. (nck)
Jakarta, 10 April 2023. Industri properti telah mampu membuktikan diri menjadi salah satu leading sector yang mampu menggerakkan perekonomian Indonesia. Saat ini, industri properti di Indonesia bukan lagi hanya sekedar real estate dan perumahan, namun juga meliputi kawasan komersial/superblok, Transit Oriented Development (TOD), kawasan industri, Kawasan Ekonomi Khusus, hingga kawasan pariwisata.
Berdasarkan backlog perumahan dalam data Susenas 2020, keluarga yang belum memiliki rumah masih mencapai 12,75 juta. Angka ini berpotensi meningkat seiring pertumbuhan rumah tangga baru yang diperkirakan mencapai 700–800 ribu KK setiap tahun.
“Untuk itu, implementasi new urban development perlu diintegrasikan ke dalam kebijakan pengelolaan perkotaan dengan pemanfaatan lahan secara efisien, sistem transportasi yang saling terintegrasi, serta penyediaan fasilitas publik yang layak dan nyaman,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyampaikan keynote speech secara daring dalam acara Diskusi Properti bertema Kontribusi Industri Bagi Perekonomian Nasional dan peluncuran buku Membangun Indonesia melalui Industri Properti, Senin (10/04).
Kebangkitan di sektor properti pasca pandemi telah membuka kesempatan kerja bagi masyarakat di berbagai sektor dan menggerakkan sedikitnya 175 multiplier effects. Selain itu, bangkitnya sektor properti juga turut meningkatkan penggunaan komponen dalam negeri dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini dibuktikan dengan tumbuhnya ekonomi Indonesia di tahun 2022 sebesar 5,31% (ctc).
Guna mendorong kemudahan mekanisme layanan perizinan berusaha, khususnya pada sektor properti di Indonesia, Pemerintah telah melakukan reformasi regulasi melalui diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Pemerintah tentunya terus berupaya mendorong percepatan layanan perizinan dasar industri properti antara lain Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), dan Persetujuan Izin Lingkungan yang memerlukan dukungan dari Pemerintah Daerah untuk percepatan pelaksanaannya.
Dalam mendorong peningkatan demand dan investasi di sektor properti, Pemerintah juga telah mengeluarkan berbagai kebijakan seperti Loan to Value (LTV) dan Financing to Value (FTV) sebesar 100% untuk kredit properti yang berlaku hingga 31 Desember 2023, dan kebijakan insentif PPN DTP yang diberikan selama masa pandemi.
“Guna membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk memperoleh hunian yang layak dan untuk memberikan subsidi atas hunian tersebut, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai kenaikan jual rumah khusus MBR yang saat ini berada dalam proses harmonisasi,” ungkap Menko Airlangga.
Revisi regulasi mengenai batasan harga rumah subsidi tersebut dilakukan sejalan dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sebagai tindak lanjut dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
Menutup sambutannya, Menko Airlangga menyampaikan agar KADIN Indonesia senantiasa menjadi pilihan pertama dan utama dalam mewakili suara dan kepentingan dunia usaha, serta tentunya memiliki kepedulian tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional. Menko Airlangga juga berharap agar peluncuran buku “Membangun Indonesia melalui Industri Properti” tersebut dapat bermanfaat dan bisa mendorong industri properti lebih maju lagi. (nck)
