Live Streaming
Page 6 of 29
17 February 2021

Jakarta - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menegaskan sikap pemerintah yang tidak menghendaki adanya revisi terhadap dua undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang. Menurutnya, undang-undang yang telah baik sebaiknya dijalankan.

"Pemerintah tidak menginginkan revisi dua undang-undang tersebut ya. Prinsipnya ya jangan sedikit-sedikit itu undang-undang diubah, yang sudah baik ya tetap dijalankan. Seperti misalnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu itu kan sudah dijalankan dan sukses, kalaupun ada kekurangan hal-hal kecil di dalam implementasi ya itu nanti KPU melalui PKPU yang memperbaiki," tegas Mensesneg di Gedung Utama Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, pada Selasa, 16 Februari 2021.

Terkait dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Mensesneg menegaskan bahwa dalam undang-undang tersebut diatur jadwal pelaksanaaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada bulan November 2024. Menurutnya, ketentuan tersebut sudah ditetapkan pada 2016 lalu dan belum dilaksanakan sehingga tidak perlu direvisi.

"Jadi Pilkada serentak bulan November tahun 2024 itu sudah ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Jadi sudah ditetapkan di tahun 2016 dan itu belum kita laksanakan Pilkada serentak itu. Masak sih undang-undang belum dilaksanakan terus kemudian kita sudah mau mengubahnya? Apalagi kan undang-undang ini sudah disepakati bersama oleh DPR dan Presiden, makanya sudah ditetapkan," jelasnya.

"Oleh karena itu, pemerintah tidak mau mengubah undang-undang yang sudah diputuskan tapi belum dijalankan," imbuhnya.

Mensesneg berharap tidak ada narasi yang dibalik-balik terkait isu revisi kedua undang-undang tersebut menjadi seakan-akan pemerintah mau mengubah keduanya.

"Tolong ini saya juga ingin titip ya, tolong jangan dibalik-balik seakan-akan pemerintah yang mau mengubah undang-undang. Enggak, pemerintah justru tidak ingin mengubah undang-undang yang sudah ditetapkan tetapi belum kita laksanakan. Kaitannya dengan Pilkada serentak itu," tandasnya. (nck)

09 February 2021

JAKARTA, SENIN (08/02/2021) – Kementerian Sosial menerima bantuan sebesar Rp500.000.000 dari PT. Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul untuk penyintas bencana. Bantuan segera didistribusikan untuk korban bencana yang sedang membutuhkan.

Sebagaimana diketahui, saat ini bencana tengah melanda di berbagai penjuru tanah air, mulai dari bencana banjir, tanah longsor, erupsi gunung, dan sebagainya. Kementerian Sosial menyambut baik langkah PT Sido Muncul sebagai bentuk kepekaan dan ketiakawanan sosial terhadap sesama anak bangsa yang tengah situasi sulit.

Kemensos mengharapkan, langkah PT Sido Muncul bisa ikut menggerakkan inisiatif dan keperdulian elemen bangsa lainnya apakah dari dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, atau individu, melakukan aksi nyata meringankan beban masyarakat terdampak bencana.

Menteri Sosial Tri Rismaharini mengucapkan terima kasih kepada PT Sido Muncul yang telah mempercayakan bantuan untuk korban bencana kepada Kementerian Sosial. Bantuan akan segera distribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Langkah PT Sido Muncul ini saya harapkan bisa menginspirasi pihak lain agar tergerak membantu sesama saudara kita yang sedang terkena musibah,” kata Menteri Sosial Tri Rismaharini secara simbolis menerima bantuan dari Presiden Direktur PT Sido Muncul Irwan Hidayat di kantor Kementerian Sosial, Senin (08/02). Hadir mendampingi Mensos, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Pepen Nazaruddin, dan Dirjen Pemberdayaan Sosial Edi Suharto.

Bantuan dari PT Sido Muncul dinilai merupakan bentuk kepercayaan publik kepada pemerintah, dalam hal ini kepada Kementerian Sosial. “Ini bentuk kepercayaan publik kepada kami. Oleh karenanya, kami akan salurkan dan kelola dengan sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana,” katanya.

Dalam kesempatan sama, Irwan Hidayat menyatakan bahwa bantuan ini merupakan bentuk solidaritas dan keperdulian korporasi kepada masyarakat yang terdampak bencana. Ia berharap, bantuan bisa meringankan beban masyarakat dan bencana bisa segera berakhir sehingga masyarakat bisa beraktivitas seperti sediakala.

“Bantuan ini kami sampaikan dan percayakan kepada Kemensos dengan harapan bisa meringankan beban masyarakat. Kami berdoa semoga bencana bisa segera berakhir sehingga masyarakat bisa beraktivitas seperti sediakala,” katanya.

Kementerian Sosial berada di garis depan dalam penanganan bencana di seluruh tanah air, sejalan dengan tugas dan fungsinya. Melalui Taruna Siaga Bencana (Tagana), Kementerian Sosial telah menempuh langkah cepat dalam fase tanggap darurat.

Dalam penanganan bencana, Kemensos melalui Tagana telah berkoordinasi dengan Dinas Sosial di wilayah terdampak. Untuk memenuhi kebutuhan dasar penyintas bencana, Tagana dan Dinas Sosial mendirikan dapur umum dengan menyiapkan makanan siap saji.

Pengerahan Tagana juga untuk melakukan evakuasi korban melakukan penyediaan tempat pengungsian, layanan dapur umum dan layanan dukungan psikososial. Yang terbaru, Mensos hadir di tengah masyarakat terdampak banjir dan tanah longsor melanda Provinsi Jawa Tengah dan sekitarnya termasuk Semarang.

Pengerahan Tagana dengan tugas untuk langkah evakuasi korban, penyediaan tempat pengungsian, layanan dapur umum dan layanan dukungan psikososial. Kemensos menyalurkan bantuan logistik dan satunan kematian dengan nilai Rp203,8 juta untuk masyarakat terdampak banjir dan tanah longsor di Provinsi Jawa Tengah dan sekitarnya. (nck)

08 February 2021

Jakarta - Sinyal positif pemulihan ekonomi nasional telah terlihat di Triwulan IV-2020. Meskipun Ekonomi Indonesia terkontraksi sebesar -2,07% di tahun 2020, namun pada Triwulan IV-2020 hanya terkontraksi sebesar -2,19% (yoy) yang artinya membaik dari Triwulan sebelumnya.

“Angka ini menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi Indonesia sudah on track. Perbaikan kondisi ini tentu saja tidak terlepas dari intervensi yang dilakukan oleh pemerintah,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto pada Konferensi Pers secara virtual, Jumat (5/2).

Pertumbuhan konsumsi pemerintah mencapai 1,76% (YoY). Realisasi Program PCPEN sebesar Rp 579,78 T dan realisasi APBN yang mencapai 94,6% berhasil meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk melakukan konsumsi. Hal ini mengakibatkan konsumsi RT hanya terkontraksi sebesar -3,61% (YoY) yang berarti tumbuh positif sebesar 0,49% (QtQ) dibandingkan Triwulan sebelumnya.

Di saat yang sama, produsen merespon perbaikan permintaan domestik dengan meningkatkan investasi, sehingga PMTB Triwulan IV hanya terkontraksi sebesar -6,15% (YoY), lebih baik dibandingkan Triwulan sebelumnya -6,48% (YoY).

“Berbagai sektor usaha mulai mengalami perbaikan kinerja akibat membaiknya permintaan domestik. Disaat yang sama, optimisme pemulihan permintaan global juga mendorong peningkatan sektor usaha dalam negeri, seperti industri pengolahan dan pertanian,” tambahnya.

Industri pengolahan hanya terkontraksi -3,14% (YoY) dan pertanian tumbuh 2,59% (YoY). Kontributor penggerak industri pengolahan adalah Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional yang tumbuh 8,45% (YoY) akibat peningkatan permintaan produk-produk kebersihan dan kesehatan. Selain itu, Industri Makanan dan Minuman juga tumbuh 1,66% (YoY) didukung oleh peningkatan produksi padi dan kenaikan permintaan CPO. Di sisi lain, Industri Logam Dasar juga tumbuh 11,46% karena meningkatnya permintaan ekspor terutama pada komoditas feronikel.

“Masyarakat yang sudah terbiasa dengan pemanfaatan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari membuat sektor informasi dan komunikasi tumbuh positif di sepanjang tahun 2020. Selain itu, secara spasial, beberapa daerah telah mengalami perbaikan, seperti wilayah Sulawesi, Maluku & Papua. Hal ini menunjukkan bahwa perbaikan ekspor seiring dengan kenaikan harga komoditas global sehingga menunjukkan pertumbuhan yang positif,” ujar Menko Airlangga.

Kemudian, di sektor pasar modal dan keuangan, IHSG dan Rupiah juga sudah kembali menguat. Seiring dengan hal ini, terjadi peningkatan leading indicator PMI dan indeks keyakinan konsumen serta surplus neraca perdagangan yang mencapai USD 21,74 miliar pada tahun 2020 atau tertinggi sejak tahun 2011.

Momentum pemulihan ekonomi ini diperkirakan akan terus berlanjut di tahun 2021 sehingga ekonomi Indonesia akan rebound dengan pertumbuhan di kisaran 4,5% s.d. 5,5% yang didukung oleh peningkatan konsumsi rumah tangga, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor.

“Untuk memastikan hal ini, Pemerintah telah mempersiapkan beberapa strategi utama sebagai Game Changer, antara lain, mempertahankan daya beli masyarakat menengah ke bawah dengan melanjutkan Program Perlindungan Sosial (Perlinsos). Program perlinsos difokuskan kepada masyarakat menengah kebawah dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Pra Kerja dan di saat yang sama, pemerintah berkomitmen untuk tetap menjaga keberlanjutan dunia usaha dengan dukungan kepada UMKM dan korporasi sebagai program prioritas,” jelasnya.

Consumer confidence dari kelompok menengah ke atas juga didorong dengan upaya Percepatan Penanganan Covid-19 agar kelompok tersebut kembali berbelanja. Vaksinasi untuk masyarakat yang ditargetkan mencapai herd immunity 181,55 juta penduduk juga dilakukan untuk mendukung consumer confidence seluruh tingkatan masyarakat. Selain itu, pemerintah juga memberikan dukungan terhadap sektor penunjang kesehatan, seperti penyediaan APD, sarana pra sarana, dan alat kesehatan.

Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang bersifat mikro atau lokal akan diterapkan sebagai bentuk pengetatan dari kebijakan 3M serta mengefektifkan 3T untuk mencegah dan memitigasi kasus COVID-19. Kebijakan ini akan melibatkan secara aktif satgas pusat-daerah yang terdiri dari Babinsa, Bhabinkamtibmas, Satpol PP, Operasi Yustisi TNI-Polri.

Selanjutnya, tentang Percepatan Implementasi UU Cipta Kerja, akan dilakukan sebagai bagian dari upaya mengatasi berbagai tantangan pembangunan nasional seperti penyediaan lapangan kerja, pemberdayaan UMKM, reformasi regulasi, pembangunan SWF/ LPI, serta kemudahan dalam berusaha. Saat ini, 2 PP telah diundangkan dan 52 aturan pelaksanaan UU Cipta Kerja (47 RPP dan 5 RPerpres) akan segera ditetapkan.

“Penerapan UU Cipta Kerja akan menjadi jembatan antara program mitigasi Covid-19 dan reformasi struktural jangka panjang. Ada beberapa hal yang disiapkan sebagai langkah kelanjutan percepatan implementasi UU Cipta Kerja. Dari segi regulasi, Kementerian akan segera membuat standar atau pedoman pelaksanaan internal paling lambat 2 bulan setelah PP dan Perpres ditetapkan. Dalam hal komunikasi kepada publik, Kementerian/Lembaga juga diharuskan mengadakan sosialisasi secara intensif. Terkait Infrastruktur dan Supporting System, OSS dan supporting system terkait telah siap dioperasikan pada bulan Juni 2021. Kesiapan Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah juga diperhatikan dengan serius dalam menyediakan jaringan, perangkat, ruang konsultasi beserta sumber daya manusia dalam hal ini operator dan pengawas OSS,” pungkas Menko Airlangga. (nck)

03 February 2021

Otoritas Jasa Keuangan terus berupaya mempercepat pemulihan ekonomi bersinergi dengan berbagai kalangan termasuk dengan para pengusaha muda yang tergabung dalam HIPMI.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, Selasa 2 Februari 2020 kemarin di kantor OJK di Jakarta, melakukan pertemuan dengan sejumlah pengurus HIPMI untuk mendengar langsung kondisi sektor usaha dan mendiskusikan berbagai upaya yang bisa dilakukan OJK dan HIPMI guna membangkitkan sektor usaha dan memulihkan perekonomian nasional.

“Sektor usaha menjadi kunci upaya pemulihan ekonomi di masa pandemi ini. Jadi penting bagi OJK mendapatkan masukan apa yang bisa dilakukan oleh sektor keuangan dalam mendorong mereka kembali menggerakkan perekonomian,” kata Wimboh.

Dalam kesempatan itu, Wimboh juga menjelaskan berbagai kebijakan yang telah dilakukan sejak awal masa pandemi untuk menjaga stabilitas sektor jasa keuangan dan membantu sektor usaha tetap bertahan seperti dengan kebijakan restrukturisasi kredit dan pembiayaan.

Kepada pengurus HIPMI yang kebanyakan bergerak di sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan itu, Wimboh juga menjelaskan strategi pengembangan sektor pertanian antara lain dengan mengintegrasikan klaster komoditas pertanian basis produksi pertanian dengan akses pasar melalui ekosistem-ekosistem daerah, dan mengadopsi teknologi di sektor pertanian melalui pengembangan start-up di bidang pertanian.

Wimboh menjelaskan program pembiayaan kluster bisa memperjelas rantai bisnis sehingga petani dan peternak mudah mendapatkan kredit dari perbankan. Upaya untuk membangun skala usaha yang lebih besar melalui klaster-klaster ekonnomi masyarakat menjadi momentum untuk mendorong tumbuhnya kredit yang juga akan mengungkit demand korporasi.

OJK berkomitmen membantu memenuhi kebetuhan pengusaha di daerah dan meminta HIPMI mendata pengusaha yang melibatkan ribuan petani, peternak untuk bisa mendapatkan fasilitas KUR Klaster, baik yang sudah ada ataupun yang berpotensi kedepannya. OJK siap memfasilitasi pertemuan dengan para bankir dan mengajak Gubernur selaku Kepala Daerah sebagai bentuk support dari regulator dalam menggairahkan potensi ekonomi daerah melalui pengusaha muda.

Sebagaimana diketahui bahwa terdapat proyek percontohan program KUR klaster yang sudah berjalan di Desa Karang Sari, di Sumatera Selatan yang akan diperluas di beberapa daerah seperti di Desa Sendang Biru - Jawa Timur dan Desa Tempuran-Lampung. Proyek ini berfokus pada pembentukan ekosistem KUR (hulu-hilir) mulai dari calon debitur (kelompok tani/poktan); Bank penyalur KUR; serta Bumdes yang berperan selaku lembaga linkage, dan offtaker.

Dalam kesempatan pertemuan itu, Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP HIPMI, Ajib Hamdani mengatakan untuk membantu menggerakkan perekonomian, HIPMI siap menjadi agregator bisnis untuk menggerakkan sektor usaha khususnya UMKM.

“Semoga pertemuan ini menjadi langkah awal bagaimana HIPMI dan OJK bergandengan tangan di lapangan sehingga program pemulihan ekonomi nasional bisa terlaksana dengan baik,” katanya. (nck)

03 February 2021

Jakarta -  Rabu (3 Februari 2021). Mewujudkan sistem keuangan haji yang transparan, akuntable dan memberikan manfaat  kepada calon Jemaah haji Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) meluncurkan program  IKHSAN (Integrasi Keuangan Haji Sistem Aplikasi Nyata) yakni sistem koneksi host to host yang mengintegrasikan 2 (dua) sistem yang masing-masing dikelola oleh Kementrian Agama  yakni SISKOHAT ( Sistem Komputerisasi Haji Terpadu) dan sistem yang dikelola oleh BPKH yaitu SISKEHAT (Sistem Keuangan Haji Terpadu).

Peluncuran secara resmi dilakukan pada Rabu (03/02) di Jakarta oleh Kepala BP BPKH  Anggito Abimanyu dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas serta disaksikan Ketua Dewan  Pengawas BPKH Yuslam Fauzi, Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid, dan Sekjen Kemenag  Nizar.

Kepala BPKH Anggito Abimanyu menyatakan dengan terintegrasinya 2 sistem utama dalam  pengelolaan haji ini diharapkan untuk mampu meningkatkan kualitas pelayanan ibadah haji  dan peningkatkan nilai manfaat dana kelolaan keuangan haji.

Program IKHSAN akan secara real time memberikan informasi mengenai data calon Jemaah haji, jumlah dana kelolaan, bank penerima setoran biaya haji dan informasi penting lainnya terkait pengelolaan dana haji.

"Jadi kalau sebelumnya antara Kemenag dan BPKH sering mengalami kendala dalam rekon (anggaran), maka dengan sistem ini hal tersebut tidak perlu terjadi lagi. Menteri Agama bisa melihat semua kondisi keuangan haji secara real time," ungkap Anggito.

IKHSAN juga merupakan bagian dari transformasi digital BPKH dalam melayani Jemaah Haji.  Selain itu IKHSAN menjadi program yang mendukung penuh sinergi BPKH dan kementerian  agama dalam meningkatkan pelayanan haji Indonesia serta diharapkan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan haji. Program ini selain bisa diakses oleh otoritas terkait,  calon jamaah juga nantinya dapat melihat perkembangan uang yang telah disetorkan.

Sementara itu Menteri Agama Yaqut Cholil Qouma dalam sambutannya mengatakan IKHSAN ini penting untuk diterapkan agar calon jemaah haji bisa melihat secara langsung keuangannya sebelum berangkat menunaikan ibadah rukun Islam ke lima ini, supaya lebih transparan dan akuntabel.

Peluncuran aplikasi IKHSAN ini juga diikuti oleh perwakilan Bank-Bank Syariah dan juga nasabahnya yang menabung untuk berangkat haji. (nck)

01 February 2021

Jakarta – Direktur Jenderal Bea Cukai, Heru Pambudi, menyelenggarakan kegiatan virtual gathering bersama World Customs Organization (WCO) dalam rangka memperingati International Customs Day (ICD) tiap tanggal 26 Januari, dihadiri langsung oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani, Sekretaris Jenderal WCO, Kunio Mikuriya, perwakilan Regional Office for Capacity Building (ROCB) Asia/Pacific, Regional Intelligence Liaison Office (RILO) Asia/Pacific, serta para Atase Bea Cukai negara sahabat, yang digelar via daring pada Jumat (29/01).

Peringatan ICD tahun ini bertajuk “Customs Bolstering Recovery, Renewal and Resilience for Sustainable Supply Chain”. Heru menjelaskan tema tersebut diangkat untuk mendukung upaya Administrasi Pabean dalam membantu sumber daya manusia (SDM) dan perekonomian agar dapat keluar dari krisis akibat pandemi dengan mengamankan rantai pasokan global, memperkuat kolaborasi, memanfaatkan teknologi dan penempatan SDM sebagai pusat dari proses transformasi. “Pada masa pandemi, peran Bea Cukai semakin krusial, karena kita diharapkan dapat mempercepat pembebasan barang terkait Covid-19, antara lain obat-obatan dan vaksin. Keberhasilan operasi Kepabeanan saat ini terletak pada penerapan proses digital clearance, dan manajemen risiko yang efisien,” ungkap Heru dalam sambutannya sebagai WCO Asia/Pacific Vice Chair.

Heru menuturkan, tahun ini adalah momentum untuk bangkit, jika mampu melewati masa krisis ini dengan baik, pihaknya akan lebih siap dalam menjawab tantangan masa depan dan menjadi lebih tangguh. “Mengutip Henry Ford, ‘Bekerja sama adalah awal, menjaga kebersamaan adalah kemajuan, bekerja sama adalah sukses’. Intinya adalah bersama-sama,” ujar Heru.

Dalam hal fasilitas Kepabeanan, Sri Mulyani menyampaikan bahwa kebijakan pemberian fasilitas fiskal dan prosedural harus dilanjutkan. Harapannya, fasilitas tersebut dapat meringankan impor bahan baku untuk mendukung produksi produk lokal, yang pada akhirnya juga akan mendorong ekspor dan meningkatkan daya saing ekonomi.

“Fasilitas yang diberikan di bidang medis dalam hal ini vaksin, perlu dipersiapkan dengan baik oleh Bea Cukai dan lembaga lain yang terlibat agar bisa terwujud distribusi vaksin terbesar dan tercepat di dunia yang pernah ada,” ungkap Sri. Dalam mewujudkan hal tersebut, Indonesia telah mengeluarkan fasilitas Kepabeanan dan Cukai, serta fasilitas perpajakan atas importasi vaksin.

Hal lain yang harus ditingkatkan, kata Sri, yaitu operasi logistik nasional. “Ekosistem Logistik Nasional baru-baru ini didirikan, bertujuan untuk menciptakan ekosistem logistik yang lebih efisien, sederhana, terjangkau, dan transparan,” jelas Sri. Menurutnya, platform digital ini memfasilitasi kolaborasi sistem informasi antara pemerintah dan sektor swasta untuk menyederhanakan dan menyinkronkan alur informasi dan dokumen dalam kegiatan ekspor atau impor di pelabuhan, serta perdagangan domestik melalui pertukaran data.

Kunio Mikuriya menyampaikan rasa terima kasih atas kepemimpinan Heru Pambudi yang luar biasa pada jabatan Vice Chair dari WCO Regional Asia Pasific, atas komitmen dan partisipasi aktif Indonesia yang tentunya memberikan manfaat besar dalam dalam terjalinnya koordinasi di wilayah Asia-Pasifik, serta peran serta dalam menjadi representative region Asia-Pasifik dalam hubungan Bea Cukai secara global, dan juga upaya Indonesia untuk menyampaikan kebutuhan prioritas regional Asia-Pasifik agar terwujudkan secara nyata dalam agenda WCO secara besar.

Selanjutnya Mikuriya menyampaikan bahwa Bea Cukai harus saling bahu membahu dalam menghadapi masa-masa setelah pandemi. “Seluruh anggota WCO bekerja bersama-sama untuk mendukung pemulihan, pembaruan, dan ketahanan untuk rantai pasokan yang berkelanjutan. Saya yakin Bea Cukai mampu memberikan kontribusi dalam proses pemulihan dengan meningkatkan kolaborasi dengan aparat penegak hukum lainnya serta para pengguna jasa untuk saling bekerja sama,” ujarnya.

Kegiatan tersebut juga diselenggarakan sebagai momen penandatanganan beberapa MoU diantaranya, MoU WCO dan Bea Cukai tentang penetapan Balai Laboratorium Bea Cukai sebagai WCO Regional Customs Laboratory, MoU antara WCO dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) tentang penetapan Pusdiklat Bea Cukai sebagai WCO Regional Training Center. Selain itu, juga diadakan pemberian penghargaan WCO Certificate of Merit kepada satuan kerja dan mitra kerja Bea Cukai yang telah berkontribusi dalam upaya penanggulangan Covid-19. (nck)

27 January 2021

Jakarta - Pemerintah mengapresiasi dan optimis dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi yang dihadirkan berbagai lembaga dunia. Optimisme tersebut didukung oleh berbagai kebijakan Pemerintah dalam upaya penganganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang dimulai tahun lalu.

“Hampir seluruh lembaga menilai bahwa pertumbuhan kita di tahun 2020 terkontraksi lebih kecil dari berbagai negara lain, tentu kita akan melihat bahwa di tahun 2021 pertumbuhan kita akan ada di sekitar 4,5-5,5 persen,” tutur Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam sambutan pembuka pada acara Bisnis Indonesia: Business Challenges 2021, Selasa (26/01), di Jakarta.

Optimisme juga didorong oleh program vaksinasi tahap pertama yang sedang berjalan saat ini. Vaksinasi perdana yang dilakukan Presiden Joko Widodo pada 13 Januari lalu kini tengah diteruskan kepada tenaga kesehatan dan pelayanan publik.

“Pemerintah sudah membuat jadwal dimana jadwal ini Presiden meminta bahwa vaksinasi akan diselesaikan di bulan Desember. Diharapkan vaksinasi ini dapat mencapai target. Sekarang sekitar 179 ribu orang telah divaksinasi,” imbuhnya.

Menurut Airlangga, berdasarkan arahan Presiden tersebut, masyarakat yang direncanakan akan divaksinasi Januari-Maret 2022 akan ditarik maju menjadi lebih awal.

Airlangga mengimbau agar program vaksinasi dapat diawasi bersama. Ia juga mengimbau agar masyarakat senantiasa terus menjaga kedisiplinan dalam mencegah penyebaran Covid-19 dengan melakukan 3M, yakni Mencuci Tangan, Memakai Masker, dan Menjaga Jarak.

“Selain itu, program Testing, Tracing, dan Treatment (3T) tetap harus dijalankan dan diikuti dengan ketersediaan obat. Diharapkan rumah sakit dapat menangani secara baik,” ujar Airlangga.

Optimisme juga hadir dari indeks keyakinan konsumsen masyarakat, yang mulai menunjukkan pemulihan tingkat kepercayaan dalam melakukan konsumsi. Hal ini tercermin dari peningkatan indeks keyakinan konsumen yang membaik ke level 96,5 di bulan Desember 2020. Menko Airlangga berharap indeks ini dapat cross ke 100, sehingga kontribusinya dapat lebih meningkatkan optimisme.

Dunia usaha juga mulai bangkit, aktivitas manufaktur telah memasuki fase ekspansi (51,3) di bulan Desember 2020. “Impor barang baku dan barang modal sudah meningkat,” ujar Airlangga.

Permintaan akan Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Airlangga pun mengungkapkan bahwa tahun lalu realisasi KUR mencapai target 100 persen.

“Penggunaan dari financial technology (fintech) juga sudah baik, angkanya sudah mencapai Rp140 triliun. Fintech adalah proxy untuk kegiatan Usaha Kecil dan Mikro (UKM),” ucap Menko Airlangga.

Ketahanan sektor eksternal juga masih terjaga dengan baik. Hal ini didukung oleh neraca perdagangan yang telah mengalami surplus selama 8 bulan berturut-turut hingga sepanjang tahun 2020, serta surplus secara kumulatif mencapai 21,74 miliar USD. Menurutnya, angka tersebut menunjukkan bahwa ekspor Indonesia masih bergerak.

Prestasi ini, lanjut Airlangga, didukung oleh beberapa produk manufaktur seperti CPO dan turunannya, batu bara, logam, elektronik, perhiasan, dan industri kertas. Sektor tersebut merupakan beberapa sektor yang bisa menopang perekonomian nasional.

Menko Airlangga juga menuturkan bahwa IHSG dan nilai tukar Rupiah tengah membaik. Rupiah mencatat penguatan tertinggi sejak Maret 2020. “Indonesia adalah salah satu negara yang mampu menjaga pergerakan nilai tukar dibandingkan dengan negara-negara lain,” terangnya.

Pemerintah pun berkomitmen untuk mendukung program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN). “Angka terkait dengan alokasi pemulihan ekonomi di tahun 2021 besarnya 553 triliun, yang bila dibandingkan dengan tahun 2020 realisasinya adalah 579,78 triliun. Artinya Pemerintah sudah melihat bahwa pemulihan ekonomi di tahun 2021 ini memerlukan support yang sama dengan tahun 2020,” ucap Airlangga.

Dukungan penciptaan lapangan kerja diberikan melalui UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam waktu dekat, Pemerintah akan menurunkan RPP dan RPerpres. “Sehingga total regulasi yang dibuat adalah 52 peraturan pelaksanaan, yang terdiri dari 48 PP dan 4 RPerpres,” tutur Airlangga.

Pemerintah juga menyiapkan rencana investasi atau positive list. Terdapat kurang lebih 246 bidang usaha prioritas yang nanti akan diberikan insentif fiskal dan non-fiskal (a.l. Tax Holiday dan Tax Allowances), 90 bidang usaha dialokasikan atau dimitrakan dengan koperasi dan UMKM, dan 46 bidang usaha dengan persyaratan.

“Selain itu, lebih dari 1700 bidang usaha terbuka dengan semacam rule of thumb bahwa investasi dibawah 10 miliar itu adalah dikhususkan untuk UMKM, sedangkan untuk modal asing ataupun modal besar itu diatas Rp10 miliar,” ujar Airlangga.

Untuk mengelola dana investasi dari luar negeri dan dalam negeri, Pemerintah mendirikan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) yang diberi nama Indonesia Investment Authority (INA). Pemerintah juga sudah memasukan nama-nama yang akan menjadi dewan pengawas.

Perluasan akses pasar bagi dunia usaha juga ditempuh pemerintah melalui perjanjian kerjasama internasional. Salah satunya Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) yang telah ditandatangani. “RCEP merupakan blok perekonomian terbesar di dunia dengan market USD 186 billion. Dari RCEP ini diharapkan hampir seluruhnya menjadi mitra dagang Indonesia yang tentu sangat strategis,” pungkas Menko Airlangga. (nck)

21 January 2021
Palembang (20/01/2020) - Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris turun langsung meninjau kegiatan vaksinasi Covid-19 bagi tenaga medis di Puskesmas Merdeka Palembang, Rabu (20/01). Langkah ini dilakukan untuk memastikan implementasi P-Care Vaksinasi Covid-19 berjalan lancar selama proses pemberian vaksin bagi tenaga kesehatan setempat.
 
"Di Puskesmas Merdeka sendiri, saat ini sudah tersedia 29.000 vial vaksin Covid-19 untuk 14.000 tenaga kesehatan di seluruh Palembang yang sudah terdata. Sejauh ini tidak bermasalah. Meski demikian, kami terus memantau pemanfaatan aplikasi P-Care Vaksinasi yang sudah diimplementasikan oleh sejumlah fasilitas kesehatan di Indonesia," jelas Fachmi.
 
Aplikasi P-Care Vaksinasi ini adalah bagian terintegrasi dari Sistem Satu Data Vaksinasi Covid-19 yang mendukung proses pencatatan dan pelaporan pelayanan vaksinasi di fasilitas kesehatan. Terdapat 13.573 fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia sudah terintegrasi dengan P-Care Vaksinasi. Data hasil input P-Care Vaksinasi akan terintegrasi pada tabulasi dan dashboard Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN).
 
Fachmi menjelaskan, sesuai masukan dari Kementerian Kesehatan RI dengan melihat kondisi implementasi P-Care Vaksinasi di lapangan, pihaknya telah melakukan beberapa penyesuaian. Untuk P-Care Vaksinasi yang digunakan oleh fasilitas kesehatan, saat ini sudah disempurnakan sehingga dapat membaca seluruh data yang telah dibuatkan tiketnya oleh KPCPEN, dapat melakukan entry pada tanggal yang berbeda dengan tanggal registrasi yang dibuat KPCPEN, serta dapat melakukan entry meski melebihi kapasitas yang ditentukan pada aplikasi P-Care Vaksinasi yang digunakan Dinas Kesehatan. Selain itu, penyempurnaan juga dilakukan terhadap aplikasi P-Care Dinas Kesehatan sehingga kini mereka dapat melakukan perubahan data kapasitas dan penjadwalan layanan di fasilitas kesehatan.
 
Dalam kesempatan tersebut, Fachmi juga menerangkan kebijakan pelayanan vaksinasi Covid-19 untuk tenaga kesehatan. Ia mengatakan, seluruh tenaga kesehatan yang telah terdata dan tervalidasi di Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK) Kementerian Kesehatan, sudah didaftarkan di Pusat Data KPCPEN. Seluruh data tersebut dapat dibaca di aplikasi P-Care Vaksinasi.
 
"Bagi tenaga kesehatan yang datanya belum valid atau belum terdaftar, maka pimpinan tenaga kesehatan bisa memasukkan datanya ke aplikasi SISDMK. Jika pada saat pelayanan ditemukan data tidak valid di Aplikasi P-Care Vaksinasi, maka tenaga kesehatan harus memperbarui datanya ke SISDMK terlebih dulu sebelum memperoleh vaksinasi," terang Fachmi.
 
Adapun pengaturan jadwal pelaksanaan vaksinasi dan kapasitas layanan dilakukan oleh pimpinan fasilitas kesehatan. Untuk mempermudah dan mempercepat proses pendataan, pelayanan vaksinasi dapat dilakukan di fasilitas kesehatan lain, bukan tempat tenaga kesehatan bekerja.
"Vaksinasi tahap ini diprioritaskan bagi tenaga kesehatan yang bertugas di fasilitas kesehatan. Ini adalah langkah perlindungan bagi mereka selaku garda terdepan bangsa dalam melawan pandemi Covid-19. Untuk tahap kedua vaksinasi, akan dilaksanakan pada April 2021 sampai Maret 2022. Meski sudah divaksinasi, kami harap masyarakat tetap menjaga protokol kesehatan demi melindungi diri, keluarga, dan orang-orang sekitar," pesan Fachmi.
19 January 2021

Bantuan tahap pertama sebanyak 10 truk atau sekitar 70 ton yang berisi bahan pangan telah diberangkatkan pada pagi ini (19/01) dari Kantor Cabang Aksi Cepat Tanggap (ACT) Sulsel di Kota Makassar menuju ke lokasi bencana di Majene dan Mamuju, Sulawesi Barat.⁣⁣
⁣⁣
Truk yang berisi bantuan kemanusiaan dari para sahabat dermawan ini akan melakukan konvoi sepanjang jalur Trans Sulawesi dengan menempuh jarak sekitar 12 jam.⁣ Adapun bantuan berisi beras, minyak, air minum dan gula ini nantinya akan disimpan di Posko Induk ACT yang ada di Mamuju, kemudian didistribusikan ke titik pengungsian di Mamuju dan Majene yang sebelumnya telah di assestment oleh tim ACT, sehingga bantuan akan tepat sasaran.⁣ Apalagi saat ini menurut info dari tim dilapangan, beberapa daerah pelosok tidak terkena bantuan karena hanya terpusat di kota Mamuju saja.

Adapun informasi terkini dari tim ACT dilokasi kejadian melaporkan tercatat 56 orang Meninggal, 826 orang Luka-luka, 15.000 jiwa mengungsi, 300 rumah rusak, 2 pelabuhan, 2 Fasilitas Kesehatan, 3 Jalan Longsor, 2 Hotel, 2 Minimarket dan 2 Kantor Pemerintahan⁣⁣⁣.⁣⁣
⁣⁣
Ayo bersama bantu saudara sebangsa yang terdampak gempa di Sulawesi Barat, salurkan bantuan terbaik mu melalui tautan berikut :⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣https://batam.indonesiadermawan.id/GempaMajene⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
atau melalui rekening atas nama Aksi Cepat Tanggap :⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
BNI SYARIAH # 88 00000 637
BSM # 7222 36 9007

18 January 2021

MAMUJU – Bencana gempa bumi yang mengguncang Sulawesi Barat, khususnya Majene dan Mamuju pada Jumat (15/1/2021) dini hari kemarin membawa dampak yang cukup parah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada Jumat malam pukul 20.00 WIB menyebut korban meninggal dunia mencapai 42 jiwa. Sebanyak 34 orang di antara korban meninggal merupakan warga Mamuju, sedangkan sisanya berasal dari Majene.

Merespons terus parahnya dampak gempa bumi di wilayah Provinsi Sulawesi Barat, Aksi Cepat Tanggap (ACT) pada Sabtu (16/1/2021) telah membuka posko kemanusiaan di Jalan Kurungan Bassi, Nomor 18, Mamuju, atau depan RSUD Kabupaten Mamuju. Posko ini akan menjadi pusat koordinasi serta distribusi awal bantuan kemanusiaan dari dermawan yang disalurkan melalui ACT.

“Tim relawan juga bersiaga untuk melakukan tanggap darurat di wilayah Mamuju. Selain itu, saat ini ACT juga sedang proses pembukaan posko kemanusiaan di wilayah Majene, namun terhambat kondisi yang masih serba sulit pascabencana,” jelas Kusmayadi, Komandan Tim Tanggap Darurat ACT, Sabtu (16/1/2021).

Saat ini, tim ACT yang dikirim dari Makassar, Sulawesi Selatan tengah berusaha masuk ke wilayah Majene dengan membawa logistik, serta tim tanggap darurat, juga akan membuka posko di Majene. Namun, tambah Kusmayadi, di perjalanan mengalami hambatan karena adanya longsor yang menutup jalan. “Jadi memutar ke jalan lain,” tambahnya.

Mendesaknya bantuan kemanusiaan
Gempa bumi magnitudo 6,2 yang mengguncang Majene juga terasa hingga kabupaten di sekitarnya, khususnya Mamuju yang mengakibatkan banyak bangunan mengalami kerusakan serta membuat ribuan jiwa terpaksa mengungsi. Di samping itu, fasilitas umum seperti rumah sakit juga mengalami kerusakan dan pasiennya mengalami kepanikan, sedangkan tidak sedikit rumah sakit tersebut sedang merawat pasien Covid-19.

“Bencana yang terjadi bertepatan dengan adanya pandemi membuat setiap jiwa harus ekstra waspada, termasuk relawan yang bertugas,” ungkap Kusmayadi.

Saat ini, warga terdampak sangat memerlukan bantuan kemanusiaan berupa pangan, tempat mengungsi yang layak, masker, pelayanan medis, serta barang-barang untuk kebersihan.[]

Page 6 of 29

Tentang Kami