Live Streaming
Page 7 of 30
03 February 2021

Jakarta -  Rabu (3 Februari 2021). Mewujudkan sistem keuangan haji yang transparan, akuntable dan memberikan manfaat  kepada calon Jemaah haji Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) meluncurkan program  IKHSAN (Integrasi Keuangan Haji Sistem Aplikasi Nyata) yakni sistem koneksi host to host yang mengintegrasikan 2 (dua) sistem yang masing-masing dikelola oleh Kementrian Agama  yakni SISKOHAT ( Sistem Komputerisasi Haji Terpadu) dan sistem yang dikelola oleh BPKH yaitu SISKEHAT (Sistem Keuangan Haji Terpadu).

Peluncuran secara resmi dilakukan pada Rabu (03/02) di Jakarta oleh Kepala BP BPKH  Anggito Abimanyu dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas serta disaksikan Ketua Dewan  Pengawas BPKH Yuslam Fauzi, Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid, dan Sekjen Kemenag  Nizar.

Kepala BPKH Anggito Abimanyu menyatakan dengan terintegrasinya 2 sistem utama dalam  pengelolaan haji ini diharapkan untuk mampu meningkatkan kualitas pelayanan ibadah haji  dan peningkatkan nilai manfaat dana kelolaan keuangan haji.

Program IKHSAN akan secara real time memberikan informasi mengenai data calon Jemaah haji, jumlah dana kelolaan, bank penerima setoran biaya haji dan informasi penting lainnya terkait pengelolaan dana haji.

"Jadi kalau sebelumnya antara Kemenag dan BPKH sering mengalami kendala dalam rekon (anggaran), maka dengan sistem ini hal tersebut tidak perlu terjadi lagi. Menteri Agama bisa melihat semua kondisi keuangan haji secara real time," ungkap Anggito.

IKHSAN juga merupakan bagian dari transformasi digital BPKH dalam melayani Jemaah Haji.  Selain itu IKHSAN menjadi program yang mendukung penuh sinergi BPKH dan kementerian  agama dalam meningkatkan pelayanan haji Indonesia serta diharapkan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan haji. Program ini selain bisa diakses oleh otoritas terkait,  calon jamaah juga nantinya dapat melihat perkembangan uang yang telah disetorkan.

Sementara itu Menteri Agama Yaqut Cholil Qouma dalam sambutannya mengatakan IKHSAN ini penting untuk diterapkan agar calon jemaah haji bisa melihat secara langsung keuangannya sebelum berangkat menunaikan ibadah rukun Islam ke lima ini, supaya lebih transparan dan akuntabel.

Peluncuran aplikasi IKHSAN ini juga diikuti oleh perwakilan Bank-Bank Syariah dan juga nasabahnya yang menabung untuk berangkat haji. (nck)

01 February 2021

Jakarta – Direktur Jenderal Bea Cukai, Heru Pambudi, menyelenggarakan kegiatan virtual gathering bersama World Customs Organization (WCO) dalam rangka memperingati International Customs Day (ICD) tiap tanggal 26 Januari, dihadiri langsung oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani, Sekretaris Jenderal WCO, Kunio Mikuriya, perwakilan Regional Office for Capacity Building (ROCB) Asia/Pacific, Regional Intelligence Liaison Office (RILO) Asia/Pacific, serta para Atase Bea Cukai negara sahabat, yang digelar via daring pada Jumat (29/01).

Peringatan ICD tahun ini bertajuk “Customs Bolstering Recovery, Renewal and Resilience for Sustainable Supply Chain”. Heru menjelaskan tema tersebut diangkat untuk mendukung upaya Administrasi Pabean dalam membantu sumber daya manusia (SDM) dan perekonomian agar dapat keluar dari krisis akibat pandemi dengan mengamankan rantai pasokan global, memperkuat kolaborasi, memanfaatkan teknologi dan penempatan SDM sebagai pusat dari proses transformasi. “Pada masa pandemi, peran Bea Cukai semakin krusial, karena kita diharapkan dapat mempercepat pembebasan barang terkait Covid-19, antara lain obat-obatan dan vaksin. Keberhasilan operasi Kepabeanan saat ini terletak pada penerapan proses digital clearance, dan manajemen risiko yang efisien,” ungkap Heru dalam sambutannya sebagai WCO Asia/Pacific Vice Chair.

Heru menuturkan, tahun ini adalah momentum untuk bangkit, jika mampu melewati masa krisis ini dengan baik, pihaknya akan lebih siap dalam menjawab tantangan masa depan dan menjadi lebih tangguh. “Mengutip Henry Ford, ‘Bekerja sama adalah awal, menjaga kebersamaan adalah kemajuan, bekerja sama adalah sukses’. Intinya adalah bersama-sama,” ujar Heru.

Dalam hal fasilitas Kepabeanan, Sri Mulyani menyampaikan bahwa kebijakan pemberian fasilitas fiskal dan prosedural harus dilanjutkan. Harapannya, fasilitas tersebut dapat meringankan impor bahan baku untuk mendukung produksi produk lokal, yang pada akhirnya juga akan mendorong ekspor dan meningkatkan daya saing ekonomi.

“Fasilitas yang diberikan di bidang medis dalam hal ini vaksin, perlu dipersiapkan dengan baik oleh Bea Cukai dan lembaga lain yang terlibat agar bisa terwujud distribusi vaksin terbesar dan tercepat di dunia yang pernah ada,” ungkap Sri. Dalam mewujudkan hal tersebut, Indonesia telah mengeluarkan fasilitas Kepabeanan dan Cukai, serta fasilitas perpajakan atas importasi vaksin.

Hal lain yang harus ditingkatkan, kata Sri, yaitu operasi logistik nasional. “Ekosistem Logistik Nasional baru-baru ini didirikan, bertujuan untuk menciptakan ekosistem logistik yang lebih efisien, sederhana, terjangkau, dan transparan,” jelas Sri. Menurutnya, platform digital ini memfasilitasi kolaborasi sistem informasi antara pemerintah dan sektor swasta untuk menyederhanakan dan menyinkronkan alur informasi dan dokumen dalam kegiatan ekspor atau impor di pelabuhan, serta perdagangan domestik melalui pertukaran data.

Kunio Mikuriya menyampaikan rasa terima kasih atas kepemimpinan Heru Pambudi yang luar biasa pada jabatan Vice Chair dari WCO Regional Asia Pasific, atas komitmen dan partisipasi aktif Indonesia yang tentunya memberikan manfaat besar dalam dalam terjalinnya koordinasi di wilayah Asia-Pasifik, serta peran serta dalam menjadi representative region Asia-Pasifik dalam hubungan Bea Cukai secara global, dan juga upaya Indonesia untuk menyampaikan kebutuhan prioritas regional Asia-Pasifik agar terwujudkan secara nyata dalam agenda WCO secara besar.

Selanjutnya Mikuriya menyampaikan bahwa Bea Cukai harus saling bahu membahu dalam menghadapi masa-masa setelah pandemi. “Seluruh anggota WCO bekerja bersama-sama untuk mendukung pemulihan, pembaruan, dan ketahanan untuk rantai pasokan yang berkelanjutan. Saya yakin Bea Cukai mampu memberikan kontribusi dalam proses pemulihan dengan meningkatkan kolaborasi dengan aparat penegak hukum lainnya serta para pengguna jasa untuk saling bekerja sama,” ujarnya.

Kegiatan tersebut juga diselenggarakan sebagai momen penandatanganan beberapa MoU diantaranya, MoU WCO dan Bea Cukai tentang penetapan Balai Laboratorium Bea Cukai sebagai WCO Regional Customs Laboratory, MoU antara WCO dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) tentang penetapan Pusdiklat Bea Cukai sebagai WCO Regional Training Center. Selain itu, juga diadakan pemberian penghargaan WCO Certificate of Merit kepada satuan kerja dan mitra kerja Bea Cukai yang telah berkontribusi dalam upaya penanggulangan Covid-19. (nck)

27 January 2021

Jakarta - Pemerintah mengapresiasi dan optimis dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi yang dihadirkan berbagai lembaga dunia. Optimisme tersebut didukung oleh berbagai kebijakan Pemerintah dalam upaya penganganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang dimulai tahun lalu.

“Hampir seluruh lembaga menilai bahwa pertumbuhan kita di tahun 2020 terkontraksi lebih kecil dari berbagai negara lain, tentu kita akan melihat bahwa di tahun 2021 pertumbuhan kita akan ada di sekitar 4,5-5,5 persen,” tutur Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam sambutan pembuka pada acara Bisnis Indonesia: Business Challenges 2021, Selasa (26/01), di Jakarta.

Optimisme juga didorong oleh program vaksinasi tahap pertama yang sedang berjalan saat ini. Vaksinasi perdana yang dilakukan Presiden Joko Widodo pada 13 Januari lalu kini tengah diteruskan kepada tenaga kesehatan dan pelayanan publik.

“Pemerintah sudah membuat jadwal dimana jadwal ini Presiden meminta bahwa vaksinasi akan diselesaikan di bulan Desember. Diharapkan vaksinasi ini dapat mencapai target. Sekarang sekitar 179 ribu orang telah divaksinasi,” imbuhnya.

Menurut Airlangga, berdasarkan arahan Presiden tersebut, masyarakat yang direncanakan akan divaksinasi Januari-Maret 2022 akan ditarik maju menjadi lebih awal.

Airlangga mengimbau agar program vaksinasi dapat diawasi bersama. Ia juga mengimbau agar masyarakat senantiasa terus menjaga kedisiplinan dalam mencegah penyebaran Covid-19 dengan melakukan 3M, yakni Mencuci Tangan, Memakai Masker, dan Menjaga Jarak.

“Selain itu, program Testing, Tracing, dan Treatment (3T) tetap harus dijalankan dan diikuti dengan ketersediaan obat. Diharapkan rumah sakit dapat menangani secara baik,” ujar Airlangga.

Optimisme juga hadir dari indeks keyakinan konsumsen masyarakat, yang mulai menunjukkan pemulihan tingkat kepercayaan dalam melakukan konsumsi. Hal ini tercermin dari peningkatan indeks keyakinan konsumen yang membaik ke level 96,5 di bulan Desember 2020. Menko Airlangga berharap indeks ini dapat cross ke 100, sehingga kontribusinya dapat lebih meningkatkan optimisme.

Dunia usaha juga mulai bangkit, aktivitas manufaktur telah memasuki fase ekspansi (51,3) di bulan Desember 2020. “Impor barang baku dan barang modal sudah meningkat,” ujar Airlangga.

Permintaan akan Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Airlangga pun mengungkapkan bahwa tahun lalu realisasi KUR mencapai target 100 persen.

“Penggunaan dari financial technology (fintech) juga sudah baik, angkanya sudah mencapai Rp140 triliun. Fintech adalah proxy untuk kegiatan Usaha Kecil dan Mikro (UKM),” ucap Menko Airlangga.

Ketahanan sektor eksternal juga masih terjaga dengan baik. Hal ini didukung oleh neraca perdagangan yang telah mengalami surplus selama 8 bulan berturut-turut hingga sepanjang tahun 2020, serta surplus secara kumulatif mencapai 21,74 miliar USD. Menurutnya, angka tersebut menunjukkan bahwa ekspor Indonesia masih bergerak.

Prestasi ini, lanjut Airlangga, didukung oleh beberapa produk manufaktur seperti CPO dan turunannya, batu bara, logam, elektronik, perhiasan, dan industri kertas. Sektor tersebut merupakan beberapa sektor yang bisa menopang perekonomian nasional.

Menko Airlangga juga menuturkan bahwa IHSG dan nilai tukar Rupiah tengah membaik. Rupiah mencatat penguatan tertinggi sejak Maret 2020. “Indonesia adalah salah satu negara yang mampu menjaga pergerakan nilai tukar dibandingkan dengan negara-negara lain,” terangnya.

Pemerintah pun berkomitmen untuk mendukung program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN). “Angka terkait dengan alokasi pemulihan ekonomi di tahun 2021 besarnya 553 triliun, yang bila dibandingkan dengan tahun 2020 realisasinya adalah 579,78 triliun. Artinya Pemerintah sudah melihat bahwa pemulihan ekonomi di tahun 2021 ini memerlukan support yang sama dengan tahun 2020,” ucap Airlangga.

Dukungan penciptaan lapangan kerja diberikan melalui UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam waktu dekat, Pemerintah akan menurunkan RPP dan RPerpres. “Sehingga total regulasi yang dibuat adalah 52 peraturan pelaksanaan, yang terdiri dari 48 PP dan 4 RPerpres,” tutur Airlangga.

Pemerintah juga menyiapkan rencana investasi atau positive list. Terdapat kurang lebih 246 bidang usaha prioritas yang nanti akan diberikan insentif fiskal dan non-fiskal (a.l. Tax Holiday dan Tax Allowances), 90 bidang usaha dialokasikan atau dimitrakan dengan koperasi dan UMKM, dan 46 bidang usaha dengan persyaratan.

“Selain itu, lebih dari 1700 bidang usaha terbuka dengan semacam rule of thumb bahwa investasi dibawah 10 miliar itu adalah dikhususkan untuk UMKM, sedangkan untuk modal asing ataupun modal besar itu diatas Rp10 miliar,” ujar Airlangga.

Untuk mengelola dana investasi dari luar negeri dan dalam negeri, Pemerintah mendirikan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) yang diberi nama Indonesia Investment Authority (INA). Pemerintah juga sudah memasukan nama-nama yang akan menjadi dewan pengawas.

Perluasan akses pasar bagi dunia usaha juga ditempuh pemerintah melalui perjanjian kerjasama internasional. Salah satunya Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) yang telah ditandatangani. “RCEP merupakan blok perekonomian terbesar di dunia dengan market USD 186 billion. Dari RCEP ini diharapkan hampir seluruhnya menjadi mitra dagang Indonesia yang tentu sangat strategis,” pungkas Menko Airlangga. (nck)

21 January 2021
Palembang (20/01/2020) - Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris turun langsung meninjau kegiatan vaksinasi Covid-19 bagi tenaga medis di Puskesmas Merdeka Palembang, Rabu (20/01). Langkah ini dilakukan untuk memastikan implementasi P-Care Vaksinasi Covid-19 berjalan lancar selama proses pemberian vaksin bagi tenaga kesehatan setempat.
 
"Di Puskesmas Merdeka sendiri, saat ini sudah tersedia 29.000 vial vaksin Covid-19 untuk 14.000 tenaga kesehatan di seluruh Palembang yang sudah terdata. Sejauh ini tidak bermasalah. Meski demikian, kami terus memantau pemanfaatan aplikasi P-Care Vaksinasi yang sudah diimplementasikan oleh sejumlah fasilitas kesehatan di Indonesia," jelas Fachmi.
 
Aplikasi P-Care Vaksinasi ini adalah bagian terintegrasi dari Sistem Satu Data Vaksinasi Covid-19 yang mendukung proses pencatatan dan pelaporan pelayanan vaksinasi di fasilitas kesehatan. Terdapat 13.573 fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia sudah terintegrasi dengan P-Care Vaksinasi. Data hasil input P-Care Vaksinasi akan terintegrasi pada tabulasi dan dashboard Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN).
 
Fachmi menjelaskan, sesuai masukan dari Kementerian Kesehatan RI dengan melihat kondisi implementasi P-Care Vaksinasi di lapangan, pihaknya telah melakukan beberapa penyesuaian. Untuk P-Care Vaksinasi yang digunakan oleh fasilitas kesehatan, saat ini sudah disempurnakan sehingga dapat membaca seluruh data yang telah dibuatkan tiketnya oleh KPCPEN, dapat melakukan entry pada tanggal yang berbeda dengan tanggal registrasi yang dibuat KPCPEN, serta dapat melakukan entry meski melebihi kapasitas yang ditentukan pada aplikasi P-Care Vaksinasi yang digunakan Dinas Kesehatan. Selain itu, penyempurnaan juga dilakukan terhadap aplikasi P-Care Dinas Kesehatan sehingga kini mereka dapat melakukan perubahan data kapasitas dan penjadwalan layanan di fasilitas kesehatan.
 
Dalam kesempatan tersebut, Fachmi juga menerangkan kebijakan pelayanan vaksinasi Covid-19 untuk tenaga kesehatan. Ia mengatakan, seluruh tenaga kesehatan yang telah terdata dan tervalidasi di Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK) Kementerian Kesehatan, sudah didaftarkan di Pusat Data KPCPEN. Seluruh data tersebut dapat dibaca di aplikasi P-Care Vaksinasi.
 
"Bagi tenaga kesehatan yang datanya belum valid atau belum terdaftar, maka pimpinan tenaga kesehatan bisa memasukkan datanya ke aplikasi SISDMK. Jika pada saat pelayanan ditemukan data tidak valid di Aplikasi P-Care Vaksinasi, maka tenaga kesehatan harus memperbarui datanya ke SISDMK terlebih dulu sebelum memperoleh vaksinasi," terang Fachmi.
 
Adapun pengaturan jadwal pelaksanaan vaksinasi dan kapasitas layanan dilakukan oleh pimpinan fasilitas kesehatan. Untuk mempermudah dan mempercepat proses pendataan, pelayanan vaksinasi dapat dilakukan di fasilitas kesehatan lain, bukan tempat tenaga kesehatan bekerja.
"Vaksinasi tahap ini diprioritaskan bagi tenaga kesehatan yang bertugas di fasilitas kesehatan. Ini adalah langkah perlindungan bagi mereka selaku garda terdepan bangsa dalam melawan pandemi Covid-19. Untuk tahap kedua vaksinasi, akan dilaksanakan pada April 2021 sampai Maret 2022. Meski sudah divaksinasi, kami harap masyarakat tetap menjaga protokol kesehatan demi melindungi diri, keluarga, dan orang-orang sekitar," pesan Fachmi.
19 January 2021

Bantuan tahap pertama sebanyak 10 truk atau sekitar 70 ton yang berisi bahan pangan telah diberangkatkan pada pagi ini (19/01) dari Kantor Cabang Aksi Cepat Tanggap (ACT) Sulsel di Kota Makassar menuju ke lokasi bencana di Majene dan Mamuju, Sulawesi Barat.⁣⁣
⁣⁣
Truk yang berisi bantuan kemanusiaan dari para sahabat dermawan ini akan melakukan konvoi sepanjang jalur Trans Sulawesi dengan menempuh jarak sekitar 12 jam.⁣ Adapun bantuan berisi beras, minyak, air minum dan gula ini nantinya akan disimpan di Posko Induk ACT yang ada di Mamuju, kemudian didistribusikan ke titik pengungsian di Mamuju dan Majene yang sebelumnya telah di assestment oleh tim ACT, sehingga bantuan akan tepat sasaran.⁣ Apalagi saat ini menurut info dari tim dilapangan, beberapa daerah pelosok tidak terkena bantuan karena hanya terpusat di kota Mamuju saja.

Adapun informasi terkini dari tim ACT dilokasi kejadian melaporkan tercatat 56 orang Meninggal, 826 orang Luka-luka, 15.000 jiwa mengungsi, 300 rumah rusak, 2 pelabuhan, 2 Fasilitas Kesehatan, 3 Jalan Longsor, 2 Hotel, 2 Minimarket dan 2 Kantor Pemerintahan⁣⁣⁣.⁣⁣
⁣⁣
Ayo bersama bantu saudara sebangsa yang terdampak gempa di Sulawesi Barat, salurkan bantuan terbaik mu melalui tautan berikut :⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣https://batam.indonesiadermawan.id/GempaMajene⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
atau melalui rekening atas nama Aksi Cepat Tanggap :⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
BNI SYARIAH # 88 00000 637
BSM # 7222 36 9007

18 January 2021

MAMUJU – Bencana gempa bumi yang mengguncang Sulawesi Barat, khususnya Majene dan Mamuju pada Jumat (15/1/2021) dini hari kemarin membawa dampak yang cukup parah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada Jumat malam pukul 20.00 WIB menyebut korban meninggal dunia mencapai 42 jiwa. Sebanyak 34 orang di antara korban meninggal merupakan warga Mamuju, sedangkan sisanya berasal dari Majene.

Merespons terus parahnya dampak gempa bumi di wilayah Provinsi Sulawesi Barat, Aksi Cepat Tanggap (ACT) pada Sabtu (16/1/2021) telah membuka posko kemanusiaan di Jalan Kurungan Bassi, Nomor 18, Mamuju, atau depan RSUD Kabupaten Mamuju. Posko ini akan menjadi pusat koordinasi serta distribusi awal bantuan kemanusiaan dari dermawan yang disalurkan melalui ACT.

“Tim relawan juga bersiaga untuk melakukan tanggap darurat di wilayah Mamuju. Selain itu, saat ini ACT juga sedang proses pembukaan posko kemanusiaan di wilayah Majene, namun terhambat kondisi yang masih serba sulit pascabencana,” jelas Kusmayadi, Komandan Tim Tanggap Darurat ACT, Sabtu (16/1/2021).

Saat ini, tim ACT yang dikirim dari Makassar, Sulawesi Selatan tengah berusaha masuk ke wilayah Majene dengan membawa logistik, serta tim tanggap darurat, juga akan membuka posko di Majene. Namun, tambah Kusmayadi, di perjalanan mengalami hambatan karena adanya longsor yang menutup jalan. “Jadi memutar ke jalan lain,” tambahnya.

Mendesaknya bantuan kemanusiaan
Gempa bumi magnitudo 6,2 yang mengguncang Majene juga terasa hingga kabupaten di sekitarnya, khususnya Mamuju yang mengakibatkan banyak bangunan mengalami kerusakan serta membuat ribuan jiwa terpaksa mengungsi. Di samping itu, fasilitas umum seperti rumah sakit juga mengalami kerusakan dan pasiennya mengalami kepanikan, sedangkan tidak sedikit rumah sakit tersebut sedang merawat pasien Covid-19.

“Bencana yang terjadi bertepatan dengan adanya pandemi membuat setiap jiwa harus ekstra waspada, termasuk relawan yang bertugas,” ungkap Kusmayadi.

Saat ini, warga terdampak sangat memerlukan bantuan kemanusiaan berupa pangan, tempat mengungsi yang layak, masker, pelayanan medis, serta barang-barang untuk kebersihan.[]

18 January 2021

JAKARTA- Tim SAR (Search and Rescue) Gabungan kembali menemukan 1 (satu) korban meninggal dunia serta menemukan 1 (satu) orang yang dinyatakan hilang akibat longsor yang terjadi di Cimanggung, Sumedang, Jawa Barat pada Sabtu (16/1).

Merujuk data dari Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per hari Minggu 17 Januari 2020 pukul 12.53 WIB, total korban yang berhasil ditemukan tim gabungan berjumlah 29 orang dan 11 orang masih dinyatakan hilang.

Adapun korban luka antara lain luka ringan sebanyak 22 orang dan luka berat tiga orang.

Pencarian korban terkendala dengan cuaca hujan dan perlu diwaspadai longsor susulan, karena seperti yang diinformasikan Badan Geologi, masih ada retakan di beberapa titik lokasi longsor, sehinggga tim gabungan perlu menjaga keselamatan saat melakukan evakuasi.

Sampai saat ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumedang bersama instansi terkait masih melakukan pencarian terhadap 11 orang yang belum ditemukan

Tim gabungan menggunakan 4 (empat) alat berat dalam proses evakuasi korban selama beberapa hari kedepan.

Data sementara sebanyak 1.020 jiwa mengungsi terbagi di pos pengungsian Lapangan Taman Burung dan rumah kerabat yang aman dari potensi longsor.

Bupati Sumedang telah menetapkan Pernyataan Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Longsor selama 21 hari yang berlaku mulai tanggal 9 sampai 29 Januari 2021.

Pusat Pengendali Operasi BPBD Kabupaten Sumedang terus melaksanakan pengamatan dan pemantauan secara visual melalui perangkat radio komunikasi, internet serta handpohone. Disamping itu, BMKG juga telah melakukan pemasangan Early Warning System (EWS) longsor.

Perlu diketahui longsor di Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat ini telah terjadi pada Sabtu (9/1), longsor terjadi dua kali, pertama pukul 16.00 WIB dan longsor susulan terjadi pada pukul 19.00 WIB. (nck)

07 January 2021

Jakarta, 7 Januari 2021. OJK mendukung upaya Pemerintah yang kembali meneruskan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) khususnya di wilayah Jawa dan Bali yang diterapkan 11 – 25 Januari 2021. Kebijakan ini diharapkan dapat menggerakkan roda perekonomian dalam koridor upaya pencegahan penyebaran Covid – 19 di masyarakat.

OJK menyampaikan bahwa operasional OJK dan Industri Jasa Keuangan yakni Perbankan, Pasar Modal, dan Industri Keuangan Non Bank di wilayah Jawa dan Bali tetap beroperasi dengan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid 19. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pemerintah yang memasukkan sektor jasa keuangan dalam 11 bidang usaha vital tetap berjalan dengan kapasitas yang diijinkan oleh Pemerintah.

Langkah ini berpedoman kepada Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. OJK meminta kepada seluruh lembaga jasa keuangan untuk tetap memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dengan selalu mengutamakan protokol kesehatan untuk mencegahan penyebaran Covid – 19.

Seluruh lembaga jasa keuangan tetap beroperasi secara terbatas dengan wajib menerapkan protokol kesehatan antara lain menjaga jarak fisik, menggunakan masker dan memaksimalkan layanan melalui pemanfaatan teknologi (online mobile/digital), serta melakukan pola hidup bersih dan sehat. Termasuk penyediaan uang tunai di Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang dioperasikan dengan menjaga kebersihan melalui disinfektan secara berkala.

Adapun untuk pengaturan operasional kantor dan pelaksanaan bekerja dari rumah (Work from Home) diserahkan kepada masing-masing Lembaga Jasa Keuangan, Self Regulatory Organization di Pasar Modal, dan Lembaga Penunjang Profesi di Industri Jasa Keuangan.

Sehubungan dengan penerapan PSBB di Jawa dan Bali ini, OJK senantiasa berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Kapolda di Jawa - Bali untuk memastikan layanan operasional lembaga jasa keuangan serta transaksi investasi di pasar modal berjalan dengan baik.

Dalam keterangan Pers Menko Perekonomian pada hari Rabu 6 Januari 2021 PSBB akan diberlakukan di DKI Jakarta dan 23 kabupaten/kota di enam provinsi yang masuk wilayah berisiko tinggi penyebaran Covid-19. (nck)

07 January 2021

Jakarta, 6 Januari 2021. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN), Airlangga Hartarto menyampaikan Keterangan Pers terkait dengan Hasil Rapat Terbatas di Kantor Presiden pada 6 Januari 2021, terutama mengenai kebijakan terbaru pemerintah terkait upaya pengendalian Covid-19 melalui pengaturan kembali pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Turut hadir dalam konferensi pers tersebut, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, yang melengkapi dengan penjelasan mengenai rencana pelaksanaan vaksinasi Covid-19.

Menko Airlangga menjelaskan, “Mencermati perkembangan pandemi Covid-19 yang terjadi di dunia akhir-akhir ini, di mana beberapa negara telah melakukan pengetatan mobilitas masyarakat, dan dengan adanya varian baru virus Covid-19 yang lebih cepat menular, maka Pemerintah perlu melakukan langkah-langkah pengendalian pandemi Covid-19 di Indonesia”. Seperti diketahui, sebelumnya Pemerintah telah menerbitkan kebijakan pengaturan perjalanan orang/ WNA ke Indonesia, dengan melarang sementara masuknya WNA dari tanggal 1 s.d. 14 Januari 2021.

Pertimbangan Pemerintah melakukan langkah ini, adalah juga untuk menjaga keseimbangan antara sisi ekonomi dan aspek kesehatan. Seiring dengan semakin membaiknya beberapa indikator perekonomian (Indeks PMI, IHSG, Nilai Tukar dll), maka perlu tetap meningkatkan upaya menjaga kesehatan masyarakat, melalui pengendalian penyebaran virus Covid-19 secara terukur. “Di samping upaya menjaga momentum mendorong pemulihan ekonomi, harus tetap dibarengi dengan upaya pengendalian penyebaran Covid-19.”

Menko Airlangga juga menjelaskan bahwa saat ini Pemerintah sedang mempersiapkan pelaksanaan Vaksinasi yang dijadwalkan dimulai sebelum pertengahan Januari 2021, setelah mendapatkan EUA (Emergency Used Authorization) dari BPOM, dan memenuhi aspek kehalalan dari MUI. Seperti halnya dengan kebijakan di 39 negara yang telah melakukan kegiatan vaksinasi, perlu dilakukan pengendalian kenaikan kasus Covid-19 melalui pengaturan kembali pemberlakuan pembatasan berbagai aktivitas masyarakat.

Pemerintah akhirnya memutuskan untuk mengatur kembali pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, terutama kegiatan yang berpotensi menimbulkan penularan dan penyebaran virus Covid-19. Pengaturan kembali pemberlakuan pembatasan tersebut antara lain meliputi:

1. membatasi tempat/ kerja perkantoran dengan menerapkan Work From Home (WFH) sebesar 75% (tujuh puluh lima) persen, dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat;
2. melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring/on line;
3. untuk Sektor Esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat, tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen), dengan pengaturan jam operasional dan kapasitas, serta penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
4. mengatur pemberlakuan pembatasan:
kegiatan restoran (makan/minum di tempat) sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diijinkan sesuai dengan jam operasional restoran; dan
pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan/mall sampai dengan Pukul 19.00 WIB;
5. mengijinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
6. kegiatan di tempat ibadah tetap dapat dilaksanakan, dengan pembatasan kapasitas sebesar 50% (lima puluh persen), dan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
7. kegiatan di fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya dihentikan sementara; dan
8. dilakukan pengaturan kapasitas dan jam operasional untuk transportasi umum.

Cakupan pengaturan kembali pemberlakuan pembatasan kegiatan tersebut, diterapkan di Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang memenuhi salah satu dari parameter berikut:
1. Tingkat Kematian di atas rata-rata tingkat kematian nasional
2. Tingkat Kesembuhan di bawah rata-rata tingkat kesembuhan nasional
3. Tingkat Kasus Aktif di atas rata-rata tingkat kasus aktif nasional
4. Tingkat Keterisian Rumah Sakit (BOR) untuk ICU dan Isolasi di atas 70%.

Pengaturan kembali pemberlakuan pembatasan tersebut, pada tahap awal akan diprioritaskan penerapannya di seluruh Provinsi di Jawa dan Bali, dengan pertimbangan karena seluruh Provinsi dimaksud memenuhi salah satu unsur dari 4 parameter yang ditetapkan, dan juga mempertimbangkan bahwa sebagian besar peningkatan kasus Covid-19 terjadi di 7 Provinsi tersebut.

Penerapan pemberlakuan pembatasan tersebut akan dilakukan di Ibukota ketujuh Provinsi dimaksud, dan di Kabupaten/ Kota di sekitar/ yang berbatasan Ibukota Provinsi/ yang berisiko tinggi. (1) DKI Jakarta: Seluruh wilayah DKI Jakarta; (2) Jawa Barat: dengan prioritas pada wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cimahi, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, dan Wilayah Bandung Raya; (3) Banten: dengan prioritas pada wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan; (4) Jawa Tengah: dengan prioritas pada wilayah Semarang Raya, Banyumas Raya dan Kota Surakarta dan sekitarnya; (5) DI Yogyakarta: dengan prioritas pada wilayah Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Kulonprogo; (6) Jawa Timur: dengan prioritas pada wilayah Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo dan Kota Malang; (7) Bali: dengan prioritas pada wilayah Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Gubernur dapat menetapkan Kabupaten/ Kota lain di wilayahnya, dengan mempertimbangkan keempat parameter tersebut dan pertimbangan lain untuk memperkuat upaya pengendalian Covid-19.

Kebijakan pengaturan kembali pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat tersebut, akan diatur lebih lanjut melalui perubahan Peraturan Kepala Daerah, dan Menteri Dalam Negeri akan segera menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai pemberlakuan pembatasan kegiatan untuk pengendalian penyebaran Covid-19, dan meminta Kepala Daerah (apabila diperlukan) untuk membuat Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang mengatur secara spesifik pemberlakuan pembatasan dimaksud sampai dengan pengaturan penerapan sanksi.

Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat tersebut berlaku sejak 11 Januari 2021 sampai dengan 25 Januari 2021, dan akan dilakukan evaluasi dan monitoring secara harian. Untuk mengawal penerapan kebijakan pembatasan ini, Pemerintah akan melaksanakan pengetatan pengawasan dalam penerapan protokol kesehatan, dengan meningkatkan pelaksanaan Operasi Yustisi yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP), aparat Kepolisian, dan melibatkan unsur TNI.

“Pemerintah akan terus memantau pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ini, dengan melakukan evaluasi dan monitoring secara intensif. Dalam implementasinya, Pemerintah akan menguatkan pelaksanaan Operasi Yustisi, untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan, dan mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam pencegahan Covid-19,” tutup Menko Airlangga. (nck)

04 January 2021

Jakarta, 04 Januari 2021. Sentimen positif atas capaian-capaian program penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi di tahun 2020 menghadirkan optimisme berbagai pihak untuk memulai langkah di tahun 2021. Selain dari aspek kesehatan, sentimen positif hadir dari aspek ekonomi, baik pada sektor riil maupun pasar modal.

“Optimisme di tahun 2021 melandasi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia, di mana capaian program pemulihan ekonomi di tahun 2020 memberikan sentimen positif dalam mengatasi dampak pandemi Covid-19,” tutur Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam sambutannya pada Peresmian Pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2021, Senin (04/01), di Jakarta.

Ekonomi global diprediksi tumbuh di kisaran 4,2% hingga 5,2% di tahun 2021. Sejalan dengan ini, Bank Dunia juga mengeluarkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia bakal tumbuh sebesar 4,4% di tahun 2021. Pemerintah sendiri memprediksi ekonomi Indonesia tumbuh di kisaran 4,5% s.d. 5,5%.

Sejalan dengan optimisme di sektor riil, optimisme juga terlihat di pasar modal. Beberapa lembaga memproyeksikan IHSG mampu menyentuh level 6800. Bahkan diantaranya memperkirakan IHSG dapat mencapai level 7000 pada akhir Desember 2021.

“Hal tersebut sangat mungkin dicapai mengingat pada 22 Desember 2020 lalu IHSG sempat menyentuh level 6.165, walaupun di akhirnya berada sedikit dibawah 6.000,” terang Airlangga.

Di tahun 2021, BEI menargetkan 30 perusahaan akan melakukan penawaran saham perdana atau Initial Public Offering (IPO) dan akan meningkat seiring pemulihan ekonomi nasional.

Dalam asumsi makro APBN 2021, inflasi ditargetkan 3 ± 1% dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ditetapkan Rp14.600. Sentimen positif pada beberapa bulan terakhir 2020 memberikan harapan dimana nilai tukar rupiah ditutup terapresiasi ke level Rp14.050/USD pada tanggal 30 Desember 2020 lalu yang berarti IHSG dan nilai tukar rupiah telah mendekati level sebelum Pandemi Covid-19.

Menurut Airlangga, optimisme pemulihan ekonomi juga didorong oleh sentimen positif setelah disuntikkannya sejumlah Vaksin Covid-19 di seluruh dunia.

Pemerintah telah mempersiapkan beberapa strategi untuk meraih peluang pemulihan ekonomi di tahun 2021. Strategi ini akan membantu menjaga momentum pemulihan ekonomi dan memanfaatkannya untuk melakukan transformasi ekonomi.

Vaksinasi Covid-19 telah dipersiapkan untuk menjadi game changer pemulihan ekonomi nasional. Terdapat 3 juta dosis vaksin telah disiapkan dan diharapkan dapat dimulai di pertengahan Januari 2021. Diperkirakan vaksinasi akan terus berlanjut sampai dengan kuartal pertama 2022.

“Masih menunggu Emergency Use Authorization dari Badan POM, juga menunggu kehalalan daripada vaksin ini. Diharapkan semuanya dapat diselesaikan dengan data saintifik yang sudah diperoleh baik dari penelitian di Bandung, Turki, dan Brazil,” imbuhnya.

Dukungan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akan dilanjutkan di tahun 2021 dengan alokasi anggaran sebesar Rp372,3 triliun. Sejalan dengan hal ini, kebijakan fiskal tahun 2021 melalui APBN juga diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, mendukung akselerasi pemulihan ekonomi, dan mendorong transformasi ekonomi Indonesia.

“Melalui UU Cipta Kerja, Pemerintah berharap dapat mengurangi dampak negatif dari pandemi terhadap tenaga kerja Indonesia. Ini dapat mengakselerasi peningkatan lapangan kerja. Melalui UU ini akan dilakukan reformasi besar yang membuat Indonesia kompetitif agar ease of doing business dapat meningkat,” kata Airlangga.

UU Cipta Kerja juga memberikan berbagai kemudahan agar Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat berkembang, salah satunya kemudahan dalam membentuk PT. Pemerintah juga telah menyiapkan Daftar Prioritas Investasi (DPI) dan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) untuk menangkap peluang investasi. DPI akan memberikan sentimen positif kepada dunia usaha, terkait keterbukaan penanaman modal dengan tetap memperhatikan perlindungan dan pemberdayaan UMKM.

“Di luar strategi yang sudah disebutkan, kami juga telah mempersiapkan program ketahanan pangan dan program mandatory B30 sehingga dapat mendorong kelapa sawit,” pungkas Airlangga. (nck)

Page 7 of 30

Tentang Kami