Live Streaming
super me

super me

Page 6 of 85

Tanjungpinang - Melalui momen Hari Penyiaran Nasional ke-87 pada 1 April 2020 ini, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kepulauan Riau (Kepri) berharap lembaga penyiaran, baik televisi dan radio, ikut memberikan kontribusi yang maksimal dalam menjaga bangsa ini, khususnya Provinsi Kepri menghadapi pandemi wabah Covid-19.

Ketua KPID Kepri, Henky Mohari mengatakan, sebagai medium informasi yang paling mudah dijangkau
publik, kehadiran televisi dan radio di masa tanggap darurat Corona ini diharapkan memberi informasi valid tentang Covid-19 sehingga mampu meningkatkan kepedulian publik dalam mencegah dan menanggulanginya.

"Kepedulian dan solidaritas sosial sangat dibutuhkan publik untuk bersama-sama menghadapi wabah Covid-19. Lembaga Penyiaran, yang selalu menjadi tumpuan masyarakat atas pemenuhan informasi dan hiburan yang sehat, diharapkan menggugah masyarakat dalam mendukung upaya pemerintah menanggulangi Covid-19," kata Henky.

Henky menjelaskan, setidaknya ada tiga peran penting lembaga penyiaran dalam upaya menanggulangi pandemi ini. Yang pertama sosialisasi Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Physical Distancing melalui Iklan Layanan Masyarakat (ILM). Kedua, memberikan informasi aktual dan terpercaya tentang perkembangan Covid-19 di Indonesia dan kebijakan strategis yang diambil pemerintah pusat maupun daerah. Ketiga, menghadirkan program siaran berkualitas guna mendukung publik untuk beraktivitas di rumah saja, termasuk dengan menampilkan program bermuatan pendidikan untuk dikonsumsi anak-anak yang saat ini sedang belajar di rumah.

“Sudah selayaknya lembaga penyiaran hadir untuk merekatkan solidaritas sosial dan meningkatkan kepedulian lewat konten siaran. Ini adalah sebuah kerja bersama menyelamatkan bangsa dari pandemi wabah Covid-19,” ujar Henky.

Hari Penyiaran Nasional (Harsiarnas) yang diperingati setiap tanggal 1 April, mengingatkan kembali tentang kontribusi dunia penyiaran dalam perjalanan panjang bangsa Indonesia. Kiprah dunia penyiaran sudah dirasakan sejak masa sebelum kemerdekaan dengan hadirnya Solosche Radio Vereeniging (SRV) sebagai radio ketimuran pertama milik Bumiputera. Selanjutnya dunia penyiaran pun selalu hadir sebagai penghubung dan pemersatu antar sesama anak bangsa di setiap fase penting negeri ini, baik itu masa kemerdekaan dan reformasi, termasuk disaat yang sulit sekalipun.*

Jakarta - Hari Penyiaran Nasional (Harsiarnas) yang diperingati setiap tanggal 1 April, merupakan momentum untuk mengingat kembali tentang kontribusi dunia penyiaran dalam perjalanan panjang bangsa Indonesiaa. Kiprah dunia penyiaran sudah dirasakan sejak masa sebelum kemerdekaan dengan hadirnya Solosche Radio Vereeniging (SRV) sebagai radio ketimuran pertama milik Bumiputera. Selanjutnya dunia penyiaran pun selalu hadir sebagai penghubung dan pemersatu antar sesama anak bangsa di setiap fase penting negeri ini, baik itu masa kemerdekaan dan reformasi, termasuk di saat yang sulit sekalipun.

Pada momen Hari Penyiaran Nasional ke-87 di tahun 2020 ini, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) berharap lembaga penyiaran, baik televisi dan radio, ikut memberikan kontribusi yang maksimal dalam menjaga bangsa ini menghadapi pandemi wabah Covid-19. Ketua KPI Pusat Agung Suprio mengatakan, sebagai medium informasi yang paling mudah dijangkau publik, kehadiran televisi dan radio di masa tanggap darurat Corona ini diharapkan memberi informasi valid tentang Covid-19 sehingga mampu meningkatkan kepedulian publik dalam mencegah dan menanggulanginya.

Kepedulian dan solidaritas sosial sangat dibutuhkan publik untuk bersama-sama menghadapi wabah Covid-19. Lembaga Penyiaran, yang selalu menjadi tumpuan masyarakat atas pemenuhan informasi dan hiburan yang sehat, diharapkan menggugah masyarakat dalam mendukung upaya pemerintah menanggulangi Covid-19.

Agung menjelaskan, setidaknya ada tiga peran penting lembaga penyiaran dalam upaya menanggulangi pandemi ini. Yang pertama sosialisasi Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Physical Distancing melalui Iklan Layanan Masyarakat (ILM). Kedua, memberikan informasi aktual dan terpercaya tentang perkembangan Covid-19 di Indonesia dan kebijakan strategis yang diambil pemerintah. Ketiga, menghadirkan program siaran berkualitas guna mendukung publik untuk beraktivitas di rumah saja, termasuk dengan menampilkan program bermuatan pendidikan untuk dikonsumsi anak-anak yang saat ini sedang belajar di rumah.

Pada prinsipnya, peringatan Hari Penyiaran Nasional tidak pernah lepas dari sebuah rasa cinta kepada tanah air lewat sajian konten informasi yang berkualitas melalui televisi dan radio. Di tahun ini, KPI berharap Hari Penyiaran Nasional dimaknai dengan semangat kepedulian dan solidaritas sosial pada sesama anak bangsa. “Negeri ini tengah menghadapi kondisi yang tidak mudah, selayaknya lembaga penyiaran pun hadir sebagai medium yang juga merekatkan solidaritas sosial dan meningkatkan kepedulian lewat konten siaran. Karena ini adalah sebuah kerja bersama menyelamatkan bangsa dari pandemi wabah Covid-19,”pungkas Agung.

Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS untuk mudik Lebaran di tahun 2020.

Larangan tersebut tercantum dalam Surat Edaran nomor 36 Tahun 2020 yang dikeluarkan Tjahjo tentang pembatasan kegiatan bepergian keluar daerah dan atau kegiatan mudik bagi ASN dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 atau virus corona.

“Jadi intinya Pak Menpan melalui surat edaran ini mengharapkan seluruh ASN berpartisipasi membantu semaksimal mungkin agar penyebaran COVID-19 tidak semakin meluas, bisa ditekan semaksimal mungkin antara lain kepada ASN tidak mudik dalam idul fitri tahun ini,” kata Sekretaris Kemenpan RB, Dwi Wahyu Atmaji melalui siaran langsung di youtube Kemenpan RB, (30/3/2020)

Dwi menegaskan langkah larangan mudik tersebut memang harus ditempuh yang juga untuk mendukung social distancing atau physical distancing yang digalakkan pemerintah. Ia juga meminta para PNS memberikan pemahaman ke masyarakat agar ikut tidak mudik.

“Jadi saya kira rekan-rekan ASN di seluruh tanah air bisa memberikan pemahaman ke masyarakat agar tak ikut mudik,” ujar Dwi. (nck)

Batam, 27 Maret 2020 - Dit Samapta Polda Kepri yang tergabung dalam Satgas Pencegahan Operasi Terpusat Aman Nusa II penanganan Covid-19 Seligi-2020, berikan himbauan dan menyampaikan Maklumat Kapolri tentang Penanganan penyebaran Covid-19 pada Kamis tanggal 26 Maret 2020

Dipimpin oleh AKBP. Heryanto, SE, tim bergerak menuju Pasar Mega legenda Kota Batam dan memberikan himbauan kepada masyarakat agar tidak panik dan tetap meningkatkan kebersihan di lingkungan masing-masing, Masyarakat juga diminta agar tidak melakukan pembelian atau menimbun bahan pokok maupun kebutuhan lainya secara berlebihan.

Selain memberikan himbauan tim juga menyebarkan selebaran maklumat Kapolri dalam penanganan penyebaran Covid-19 di Pasar Orchard  Park, dimaklumat tersebut disampaikan juga bahwa untuk tidak mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan yang menyebabkan berkumpulnya massa dalam jumlah banyak baik ditempat umum maupun di lingkungan sendiri serta tidak ikut menyebarkan informasi-informasi yang tidak jelas sumbernya yang dapat menimbulkan gejolak di tengah masyarakat.

Jakarta, 26 Maret 2020

Menjelang diadakannya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa G20 tentang Covid-19 secara virtual pada hari ini – Kamis 26 Maret 2020, sehari sebelumnya Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Rizal Affandi Lukman, selaku Sherpa G20 Indonesia, juga turut serta dalam pertemuan virtual G20 Extraordinary Sherpa Meeting.

Pertemuan yang juga dilaksanakan secara online pada Rabu – 25 Maret 2020 menjadi pendahuluan untuk membahas konsep naskah “Leaders’ Statement on Covid-19” yang akan menjadi keluaran utama dari Pemerintah Arab Saudi selaku Presidensi G20, yang menjadi pemimpin dari pertemuan Sherpa dan KTT ini.

Sherpa G20 Indonesia menyampaikan bahwa Leaders’ Statement harus merekomendasikan langkah-langkah konkret dan dapat dieksekusi untuk penanganan Covid-19. Ditekankan pula bahwa statement para pemimpin G20 akan bermanfaat jika setiap negara anggota G20 berkomitmen untuk berkolaborasi dan bekerja sama dalam penanganan pandemi global dimaksud.

Dalam kesempatan ini, Indonesia menyampaikan beberapa poin utama yang direkomendasikan menjadi bagian dari Leaders’ Statement. Pertama, meningkatkan proteksi sosial terhadap kelompok rentan, termasuk masyarakat usia lanjut, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), serta pekerja dengan upah rendah.

Kedua, mendukung dan memastikan keselamatan tenaga medis sesuai dengan standar World Health Organization (WHO) melalui kemudahan akses terhadap obat-obatan dan alat pelindung diri (APD).

Ketiga, memperhatikan keterjangkauan dan ketersediaan vaksin dan kebutuhan medis lainnya. Dalam hal ini, Indonesia meminta agar setiap negara G20 dapat turut memfasilitasi perdagangan dan mobilitas obat serta kebutuhan medis lainnya, antara lain melalui upaya relaksasi prosedur ekspor-impor.

Keempat, segala bentuk kontribusi finansial yang bersifat global harus tetap merujuk pada kondisi dan prioritas nasional. Hal ini mengingat adanya perbedaan kebutuhan dan prioritas dalam negeri dari setiap negara yang terdampak untuk mengerahkan segala sumber daya yang tersedia.

Dan kelima, perlu adanya komitmen para pemimpin dunia dalam menciptakan kolaborasi dan kerja sama yang lebih kuat guna mencegah resesi ekonomi global yang lebih dalam akibat dari keberlanjutan pandemi ini.

Selain itu, Indonesia mendukung usulan Presidensi Arab Saudi memasukkan Jaring Perlindungan Sosial atau Social Safety Net sebagai salah satu upaya melindungi masyarakat miskin dalam menghadapi dampak Covid-19, khususnya di negara-negara berkembang.

Indonesia juga menyetujui proposal Jepang untuk memasukkan paragraf yang berisi dukungan para pemimpin G20 bagi Pemerintah Jepang yang akan menunda pelaksanaan Olimpiade 2020 sebagai akibat dari merebaknya Covid-19.

KTT Luar Biasa G20 tentang Covid-19 akan dijalankan secara virtual, pada hari ini 26 Maret 2020 – Pukul 19.00 WIB, dan akan diikuti oleh seluruh pemimpin negara G20 dan organisasi internasional terkait, termasuk Presiden RI Joko Widodo bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Sherpa G20 Indonesia. KTT akan dipimpin oleh Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz al-Saud. (nck)

Jakarta, 24 Maret 2020. Otoritas Jasa Keuangan mendorong industri perbankan menjalankan upaya konsolidasi guna menciptakan struktur perbankan yang kuat, memperbesar skala usaha serta peningkatan daya saing melalui kemampuan inovasi, serta dapat berkontribusi signifikan dalam perekonomian nasional.
Sebagai landasan tujuan tersebut, OJK menerbitkan Peraturan OJK Nomor 12/POJK.03/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Konsolidasi Bank Umum yang berlaku sejak diundangkan pada 17 Maret 2020.

POJK itu merupakan upaya OJK mengikuti dan menyesuaikan perkembangan ecosystem perbankan Indonesia yang saat ini telah bergerak sedemikian cepat dan dinamis didukung kemajuan teknologi yang terus berkembang.
Perubahan tersebut mengharuskan sektor perbankan untuk lebih adaptif, inovatif dan berdaya saing. Besarnya biaya investasi penerapan teknologi pendukung ini memerlukan tuntutan penguatan modal dan peningkatan skala usaha yang berkelanjutan. Oleh karena itu, tuntutan tambahan modal, peningkatan skala usaha dan dukungan infrastruktur teknologi semakin mengemuka.

“Untuk menghadapi perubahan ecosystem dan tuntutan inovasi yang masif tersebut, konsolidasi sektor perbankan telah menjadi keniscayaan,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana.
POJK Konsolidasi ini merupakan kebijakan strategis OJK yang telah ditetapkan sejak awal tahun 2020 dan sangat relevan dengan dinamika perekonomian yang saat ini mengalami tekanan akibat downside risk dari penyebaran Covid-19 yang dihadapi seluruh dunia termasuk Indonesia. Penerbitan POJK Konsolidasi dapat menjadi momentum dan landasan bagi industri perbankan untuk meningkatkan skala usaha serta peningkatan daya saing melalui peleburan, penggabungan dan pengambilalihan.

POJK ini secara umum terdiri dari dua pokok pengaturan utama yakni mengenai kebijakan konsolidasi bank, serta pengaturan mengenai peningkatan modal inti minimum bagi bank umum dan peningkatan Capital Equivalency Maintained Assets (CEMA) minimum bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri (KCBLN), yakni masing-masing paling sedikit menjadi sebesar Rp 3 triliun paling lambat 31 Desember 2022.
Kebijakan konsolidasi bank juga mengatur bahwa Pemegang Saham Pengendali (PSP) bank dapat memiliki satu bank atau beberapa bank dengan memenuhi skema konsolidasi. Skema konsolidasi tersebut tidak hanya diarahkan melalui skema penggabungan, peleburan, atau integrasi antarbank, namun juga diperluas melalui skema pembentukan Kelompok Usaha Bank (KUB).

Terkait dengan persepsi bahwa konsolidasi merupakan upaya untuk mengurangi jumlah bank-bank kecil, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana mengatakan, “Konsolidasi tidak dimaksudkan untuk mengeliminasi atau meminggirkan bank-bank kecil. Sebaliknya, melalui konsolidasi ini bank-bank kecil memiliki ruang untuk memperkuat diri melalui skema peleburan, penggabungan ataupun menginduk pada kelompok usaha bank (KUB) yang lebih besar. Dengan demikian akan tercipta struktur bank yang lebih besar, memiliki daya tahan, lebih kontributif, inovatif dan berdaya saing melalui peningkatan skala usaha dan permodalan.”

Kebijakan konsolidasi bank ini juga memberikan insentif pada pihak-pihak yang telah melaksanakan skema konsolidasi dan memenuhi modal inti minimum melalui pengecualian dari ketentuan single present policy (SPP) dan ketentuan batas maksimum kepemilikan saham serta ketentuan terkait lainnya.
OJK meyakini bahwa kebijakan konsolidasi serta peningkatan modal ini minimum dan CEMA minimum dapat memberikan manfaat kepada industri perbankan, mengurangi biaya persaingan, membuat bank menjadi lebih efisien dan kontributif bagi perekonomian Indonesia secara keseluruhan. (nck)

Jakarta, 20 Maret 2020 - Pemerintah menyiapkan kebijakan lanjutan untuk menghadapi dampak ekonomi dari wabah COVID-19. Pasalnya, Wabah COVID-19 telah mengakibatkan ketidakpastian dan pelemahan perekonomian global. Hal ini tercermin dari potensi penurunan pertumbuhan ekonomi, penurunan kapitalisasi pasar saham global, pelemahan aktivitas manufaktur, dan penurunan harga minyak.

Dalam konferensi pers usai ratas kabinet tentang kebijakan fiskal dan moneter untuk penanganan dampak COVID-19 yang digelar hari ini (20/3), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan beberapa kebijakan lanjutan tersebut.

Pertama, mengenai relaksasi leasing motor untuk ojek online. Kebijakan yang diambil berupa pelonggaran ketentuan penghitungan kolektibilitas atau klasifikasi keadaan pembayaran kredit motor (terutama untuk ojek online) selama satu tahun.

“Tidak diperkenankan bagi perusahaan leasing non-bank untuk menggunakan jasa penagihan atau debt collector yang menimbulkan keresahan bagi masyarakat, terutama ojek online,” terang Menko Airlangga via video conference.

Kedua, Pemerintah segera menerbitkan Peraturan Presiden yang memberikan kemudahan dan percepatan proses pengadaan barang dan jasa terkait upaya penanggulangan Covid-19, di antaranya: (i) Proses pengadaan barang dan jasa (pelelangan); (ii) Proses importasi pemasukan barang dari luar negeri; (iii) Proses distribusi dan penyaluran barang ke seluruh wilayah terdampak, dan (iv) Proses lainnya untuk mendukung kemudahan dan kelancaran barang.

Ketiga, Relaksasi pembayaran bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) sampai dengan akhir tahun 2020. “Pemerintah menyiapkan kebijakan untuk menanggung pembayaran bunga KUR sebesar 6% sampai akhir tahun 2020,” ungkap Menko Perekonomian.

Keempat, Soft Launching Program Kartu Prakerja yang tadi pagi digelar di kantor Kemenko Perekonomian. Airlangga menjelaskan bahwa telah dilakukan launching pengoperasian website resmi Program Kartu Prakerja.
Adapun implementasi Kartu Prakerja dimulai di tiga lokasi terdampak yaitu Bali, Manado, dan Kepulauan Ria, yang
kemudian akan langsung dilanjutkan di Surabaya, Jakarta, dan Bandung.

Kartu Prakerja dapat dimanfaatkan oleh pencari kerja, pekerja, atau pekerja yang terkena PHK. “Saat ini, pemerintah lebih memfokuskan pemanfaatan kartu Prakerja oleh pekerja yang terkena PHK terutama di sektor Pariwisata dan penunjangnya, serta Industri pengolahan,” tutur Airlangga.

Sebelumnya, berbagai langkah kebijakan pun telah ditempuh Pemerintah, Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Pemerintah telah mengeluarkan Stimulus I dan II. Peraturan pelaksanaannya seperti Peraturan menteri dan lain-lain sedang
diselesaikan.

Sementara OJK telah menerbitkan Peraturan OJK untuk relaksasi Non Performing Loan (NPL) dan restrukturisasi kredit termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMK-M) dan KUR sebagai akibat COVID-19.

Pasar modal memperbolehkan pembelian kembali saham tanpa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Untuk efektivitas kebijakan ini, maka emiten tetap mendapatkan fasilitas pengurang pajak 5% walaupun public float sahamnya kurang dari 40%.

Kemudian BI juga telah menurunkan suku bunga, Giro Wajib Minimum (GWM) valas, GWM rupiah, dan intervensi di pasar valas maupun pasar uang.

“Lalu untuk ketersediaan pangan dan bahan pokok, Pemerintah menjamin stok, kelancaran pasokan, distribusi dan stabilitas harga atas pangan dan bahan pokok. Terutama ketersediaan 11 bahan pangan pokok,” pungkas Menko Airlangga. (nck)

????? – Dinas Perhubungan Kota Batam menggunakan Voice Announcer di Area Traffic Control System (ATCS). Ada 10 titik ATCS di berbagai jalan protokol Kota Batam yang telah dilengkapi dengan pengeras suara ini.

“Melalui voice announcer ATCS ini operator bisa menegur pelanggar lalu lintas di titik tersebut. Misal pengendara sepeda motor yang tidak mengenakan helm atau kendaraan yang melewati stop line,” kata Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam, Rustam Efendi di Kantor Dishub Batam, Rabu (18/3).

Adapun lokasi ATCS yang telah dilengkapi dengan voice announcer yaitu Simpang Martabak Har Nagoya, lampu merah Sekolah Tinggi Ibnu Sina di Lubukbaja, dan Simpang Seraya Atas. Kemudian lampu merah Masjid Agung, simpang Poltek, Kara, KDA di Batam Centre. Serta Simpang Kabil, Simpang Panbil Mukakuning, dan Simpang Basecamp.

“Pemasangan ini selain di jalan protokol juga di lokasi-lokasi yang rawan kecelakaan dan rawan pelanggaran. Sejauh ini operator paling banyak menegur pengendara di Simpang Panbil dan Simpang Basecamp,” tuturnya.

Rustam menjelaskan, operator bertugas untuk memberikan peringatan terkait pelanggaran lalu lintas. Ia berharap upaya ini bisa meningkatkan kesadaran masyarakat Batam untuk tertib berlalu lintas. Dan pada akhirnya dapat menekan angka kecelakaan lalu lintas di Kota Batam.

“Kami harap setelah ditegur pengendara akan lebih patuh berlalu lintas. Ada efek jeranya. Karena kalau tidak patuh, lampunya akan tetap merah. Kami sangat berharap langkah ini bisa membuat pengendara patuh ke depannya,” kata dia.

Tahun ini, kata Rustam, akan ada penambahan tiga titik ATCS. Lokasi pemasangan rencananya di Simpang Polsek Lubukbaja, Masjid Sultan Mahmud Riayat Syah di Tanjunguncang, dan Simpang Sei Harapan.

Pihaknya juga bekerjasama dengan Satlantas Polresta Barelang terkait pemasangan ATCS ini. Diharapkan dengan terekamnya aktivitas pengendara ini bisa membantu pihak kepolisian juga.

Sumber : Media Center Pemko Batam

Batam – Pemerintah Kota Batam bersama Gugus Tugas Percepatan Penanganan corona virus disease (Covid-19) menyiapkan sarana informasi khusus terkait perkembangan virus corona di Batam. Masyarakat bisa mengakses lawancorona.batam.go.id untuk mengetahui informasi seputar virus yang sudah ditetapkan sebagai pandemi global tersebut.

“Di alamat web ini masyarakat bisa melihat perkembangan kasusnya di Batam. Termasuk jumlah orang dalam pemantauan, pasien dalam pengawasan, jumlah spesimen diperiksa, hasil pemeriksaan berapa positif berapa negatif, dan sebagainya,” kata Ketua Kelompok Kerja Komunikasi dan Informasi sekaligus Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Batam, Azril Apriansyah di Sekupang, Rabu (18/3).

Melalui situs ini masyarakat juga bisa membaca berita-berita seputar Covid-19 Batam. Selain itu juga menyajikan informasi tentang berita hoaks yang beredar di tengah masyarakat.

“Jika masyarakat menerima informasi tentang Covid-19, bisa juga cek kebenaran informasinya di sini. Di sini juga bisa dilihat protokol kesehatan untuk menghadapi Covid-19,” kata dia.

Halaman website ini juga menyediakan informasi daftar fasilitas kesehatan. Mulai dari Puskesmas, rumah sakit, dan rumah sakit rujukan.

Masyarakat juga bisa mendapatkan surat edaran dan surat imbauan dari kepala daerah terkait pencegahan penularan Covid-19. Serta menyajikan kegiatan-kegiatan gugus tugas dan nomor kontak yang bisa dihubungi terkait penanganan penyakit ini.

Sebagai informasi, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Batam telah dibentuk pada Senin (17/3). Gugus tugas dibagi menjadi tiga kelompok kerja (polja) yaitu pencegahan, penindakan, serta sosialisasi dan publikasi. Dipimpin Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad gugus tugas ini gerak cepat melakukan upaya minimalisir potensi penularan virus corona.

Sumber : Media Center Batam

Jakarta - BNI Syariah lakukan beberapa antisipasi terkait Pandemi virus corona atau COVID-19. Tindakan tersebut merupakan langkah yang diambil BNI Syariah dalam rangka memberikan perlindungan maksimal kepada pegawai, keluarga, bahkan nasabah. 

Direktur Kepatuhan dan Risiko BNI Syariah, Tribuana Tunggadewi mengatakan ada beberapa antisipasi yang dilakukan BNI Syariah, diantaranya sosialisasi pencegahan penyebaran virus corona kepada segenap pegawai, pengecekan suhu tubuh bagi pegawai dan tamu yang berkunjung, penyediaan layanan kesehatan di Kantor Pusat BNI Syariah bagi segenap karyawan dan tamu yang berkunjung, penyediaan hand sanitizer dan masker untuk pegawai, dan penyemprotan disinfektan di lingkungan kerja. 

Lebih jauh, BNI Syariah juga menerapkan pembatasan jam layanan di kantor cabang yaitu pukul 09.00-15.00 WIB dan pengukuran suhu tubuh nasabah di outlet BNI Syariah. Untuk memberikan perlindungan kepada nasabah dan karyawan, BNI Syariah juga menerapkan sistem kerja Work from Home, yaitu bekerja di rumah dengan tetap menjalankan fungsi masing-masing pegawai sebagaimana dijalankan di kantor pada kondisi normal. 

Ada beberapa poin kebijakan Work from Home yang dilakukan BNI Syariah. Untuk unit yang termasuk ke dalam unit critical tetap bekerja di kantor dengan dimungkinkan bekerja terpisah (split work) atau bergiliran (shift work) sesuai dengan ketetapan divisi/unit.  Kebijakan Work From Home ini diberlakukan untuk Kantor Pusat, Kantor WJP, Kantor Cabang di Wilayah Jabodetabek, dan Kantor Cabang di Solo dan Bali. 

“Kebijakan Work Form Home berlaku pada posisi pegawai yang memenuhi kriteria yang ditetapkan, jumlah pegawai yang diperkenankan melakukan Work From Home (WFH) maksimal 50% per unit, menyesuaikan kondisi masing-masing unit bersangkutan,” kata Tribuana. 

Langkah ini diharapkan dapat mengoptimalkan upaya pegawai untuk menjaga kesehatan orang-orang terdekatnya di rumah sekaligus memberikan perlindungan maksimal dari potensi tertular COVID-19 selama berinteraksi dengan masyarakat selama bekerja atau dalam perjalanan dari dan ke kantor.

BNI Syariah juga menyediakan fasilitas e-form pembukaan rekening dengan mengakses bro.bnisyariah.co.id. Di website ini calon nasabah dapat menentukan sendiri jenis tabungan yang akan dipilih dimanapun dan kapanpun melalui mobile phone sehingga waktu efisien. 

Selama masa antisipasi terkait Pandemi virus corona atau COVID-19, BNI Syariah menyarankan segenap nasabah menggunakan layanan E-Banking. Adapun layanan mobile banking yang diberikan diantaranya adalah Top up Uang Elektronik (TapCash, LinkAja, GoPay, OVO, DANA); pembelian pulsa dan paket data, token listrik; pembayaran tagihan telepon dan TV  berlangganan; transfer antar BNI Syariah dan antar bank; pembayaran pelunasan biaya ibadah haji dan zakat, infaq dan shadaqah. 

BNI Syariah juga menawarkan promo menarik e-commerce. Hal ini untuk mendorong masyarakat tetap berada di rumah dan melakukan transaksi belanja. Beberapa promo ini diantaranya adalah potongan harga Rp 300 ribu untuk minimal transaksi Rp 5 juta untuk 25 orang per hari menggunakan iB Hasanah Card dan potongan harga Rp 1,1 juta dan hadiah Air Purifier Samsung untuk pembelian di JD.ID. 

Terkait pandemi virus corona atau COVID-19, BNI Syariah juga menyarankan agar masyarakat membaca petunjuk keselamatan dan kehati-hatian dalam menerima paket e-commerce. 

Dalam rangka tetap memberikan kemudahan bagi nasabah dalam bertransaksi, BNI Syariah memiliki produk dana & pembiayaan serta layanan digital yang tergabung dalam Hasanah Digiverse (semesta kebaikan berbasis digital). Layanan digital tersebut diantaranya Cash Management, E-Banking (SMS Banking, Internet Banking dan Mobile Banking), Tapcash, VCN (Virtual Card Number), Hasanah Online, dan Wakaf Hasanah. Selain itu, disediakan juga layanan untuk mengetahui informasi BNI Syariah melalui kanal website, social media (facebook, instagram, twitter, youtube dan call centre 1500046).

BNI Syariah akan terus berinovasi untuk memberikan layanan yang memudahkan transaksi bagi seluruh masyarakat melalui channel ATM dan teller di lebih dari 380 outlet BNI Syariah didukung oleh lebih dari 1.746 Outlet BNI yang melayani pembukaan rekening syariah di seluruh Indonesia.

BNI Syariah sebagai Hasanah Banking Partner senantiasa berpegang teguh pada nilai-nilai Hasanah (kebaikan), sehingga keberadaan BNI Syariah dapat menjadi partner yang Hasanah untuk nasabah, tidak hanya berorientasi pada keuntungan dunia, melainkan juga memberikan kebaikan (Hasanah) untuk kehidupan akhirat (Hasanah Way). (nck)

Page 6 of 85

Tentang Kami