Live Streaming
super me

super me

Page 7 of 85

Jakarta – Harus diakui, informasi tentang bahaya dan penyebaran virus corona atau COVID-19 didapat masyarakat melalui pemberitaan di media. Saat masyarakat diminta untuk mengurangi aktivitas diluar, sebaliknya jurnalis harus mencari informasi dari banyak sumber di lapangan. “Saya melihat wartawan sebagai profesi yang rentan terpapar,” kata Kepala Staf Kepresidenan, Dr. Moeldoko di Bina Graha Komplek Istana, Rabu (18/3).

Perhatian Moeldoko pada profesi wartawan itu diwujudkan dengan memberikan bantuan masker. Sebanyak 150 boks masker yang masing-masing berisi 50 lembar masker itu diserahkan langsung pada perwakilan wartawan. Moeldoko menitipkan 35 boks masker kepada pengurus Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI). Sementara 115 boks masker akan dikirimkan langsung ke sejumlah media online melalui Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI).

Menurut Moeldoko, masker itu didapatkannya melalui teman-temannya. “Setelah banyak kantor mengambil kebijakan work from home saya hubungi teman-teman saya. Apakah mereka punya masker lebih?” cerita Moeldoko. Ternyata sumbangan yang masuk cukup besar. Sehingga masker yang semula akan diberikan di Kantor Staf Presiden (KSP), ternyata masih berlebih.

Melihat kenyataan itu, Moeldoko mengambil keputusan untuk membagikan kepada wartawan sebagai profesi yang rentan terpapar COVID-19. Ternyata antusiasme cukup besar. Menurut Moeldoko, KSP masih akan mencoba menghubungi pihak-pihak yang punya kelebihan masker. Jika nanti terkumpul, rencananya akan diberikan kepada masyarakat yang beresiko terpapar COVID-19.

Proses penyerahan masker sendiri berlangsung sederhana di KSP. Pengurus IJTI yang hadir diantaranya Ketua Umum IJTI Yadi Hendriana (Pemimpin Redaksi iNews), Titin Rosmasari (Pemimpin Redaksi CNN Indonesia), Sekjen IJTI Indria Purnamahadi (Media Emtek Group), Atika Suri (Dewan Pertimbangan IJTI), Totok Suryanto (Wakil Pemimpin Redaksi tvOne), Makroen Sanjaya (Wakil Pemimpin Redaksi RTV). Sementara hadir Ronny Kusuma dan Gaib Maruto Sigit (Pemimpin Redaksi Sindo Trijaya) sebagai perwakilan AMSI.

Pada kesempatan penyerahan bantuan itu, Yadi Hendriyana mengucapkan terima kasih atas kepedulian Kepala Staf Kepresidenan terhadap para jurnalis. “Kita mendapatkan hal-hal langka. Bukan gak mampu beli tapi susah cari barangnya,” ujar Yadi. IJTI akan membagikan masker itu ke 17 kantor redaksi televisi. Masing masing akan mendapatkan 100 lembar masker atau dua boks. Selain masker, Yadi mengaku kesulitan mendapatkan carian pembersih tangan.

Perwakilan dari AMSI Ronny Kusuma menyatakan segera mendistribusikan masker tersebut ke anggotanya. “Kami segera distribusikan ke 31 media yang menjadi anggota kami baik yang di Jakarta ataupun daerah. Karena mereka cek ke rumah sakit dan lain- lain, masker menjadi penting,” pungkas Rony. (nck)

Kepala BP Batam Apresiasi Pelaku Usaha Batam Kumpulkan Dana Miliaran Rupiah Dalam Penanganan COVID-19 di Kota Batam

Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Siang ini menggelar pertemuan dengan pelaku usaha untuk membahas mengenai penanganan COVID-19 di Kota Batam pada Rabu, 18 Maret 2020 bertempat di Golden Prawn Bengkong Sadai. Sebelum memasuki lokasi pertemuan seluruh tamu undangan diharuskan untuk mencuci tangan dan melakukan pengecekkan suhu tubuh. 

Dalam kegiatan ini hadir Wakil Walikota Batam, Amsakar Ahmad, Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan BP Batam, Wahjoe Triwidijo K, Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin, Kepala Bidang Tempat Pemeriksaan Imigrasi, Khairil Mirza, Dokter Spesialis Paru RSUD Embung Fatimah, dr. Widya Sri Hastuti, Sp.P, FCCP dan para pelaku usaha seperti Apindo, PSMTI, dll.
Dokter Spesialis Paru RSUD Embung Fatimah, dr. Widya Sri Hastuti, Sp.P, FCCP menyampaikan pengarahan mengenai COVID-19 dimulai dari ciri-ciri hingga pencegahan yang harus dilakukan dalam menghadapi COVID-19 kepada seluruh tamu undangan.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi dalam pertemuan ini meminta agar pelaku usaha dapat berkerjasama dan membantu menjaga Batam tetap aman dalam penanganan COVID-19. 
Direktur Sat Nusa Persada, Abidin Hasibuan, bersama pelaku usaha yang tergabung dalam Apindo, PSMTI dan Yayasan Buddha Tzu Chi Batam mengumpulkan dana bantuan sukarela dengan nilai mencapai Rp 6,470 Miliar dan akan terus bertambah nantinya. 

Penggalangan dana dalam menangani dan mencegah penyebaran COVID-19, terutama untuk warga kurang mampu yang terindikasi. Terlihat dari peran pelaku usaha Batam yang turut aktif bersama dengan pemerintah. Ini merupakan perbuatan nyata dalam membantu sesama dalam pencegahan terhadap penyebaran COVID-19.

Adapun beberapa hal yang dibantu oleh pelaku usaha tidak hanya dana, tetapi juga perlengkapan yang digunakan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Mulai dari masker, hand sanitizer hingga peralatan lainnya yang diperlukan.

Hasil dari pertemuan hari ini dapat menjawab hal-hal yang diresahkan oleh masyarakat, bahwa pelaku usaha di Batam siap untuk membantu pemerintah dalam mengatasi permasalahan ini. Hal ini dapat terjadi karena adanya respon dari Pemerintah Kota Batam dan BP Batam.
Rudi sangat mengapresaisi para pelaku usaha yang berinisatif unutk melakukan penggalangan dana dalam penanganan COVID-19 di Kota Batam.

Jakarta, 16 Maret 2020. Pemerintah secara aktif melakukan monitoring harga dan pasokan pangan secara rutin setiap minggu. Langkah ini dilakukan dalam rangka antisipasi ketersediaan pasokan pangan pokok untuk menghadapi Bencana Nasional COVID-19.

“Kita akan monitor terus. Pangan tidak boleh kurang, itu arahan Presiden,” ujar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rakortas Tingkat Menteri pembahasan tentang Ketersediaan Pasokan Bahan Pangan Pokok bulan Maret s.d. Agustus 2020, di Jakarta (16/3).

Secara umum telah dibahas posisi stok, pasokan dan harga 11 komoditas Bahan Pangan Pokok. Perkiraan ketersediaan dan kebutuhan beberapa bahan pangan pokok utama, terutama komoditas beras, jagung, daging sapi/kerbau, gula dan bawang putih dijamin cukup untuk memenuhi kebutuhan. “Stok beras, jagung, daging sapi/kerbau, gula dan bawang putih dijamin cukup untuk memenuhi kebutuhan,” tutur Menko Airlangga sesaat sebelum menutup jalannya rapat.

Terdapat sebesar 3,5 juta ton stok beras kini tersebar di Perum BULOG, Penggilingan dan Pedagang. Diperkirakan panen raya terjadi di bulan Maret, April dan Mei 2020 sehingga pada akhir Mei 2020 akan terdapat stok beras sebesar 7,7 juta ton. Sedangkan stok jagung pada akhir Februari 2020 sebesar 661.000 ton dan panen bulan Maret diperkirakan mencapai 6,2 juta ton.

Stabilisasi harga gula akan dilaksanakan dengan mendistribusikan gula sejumlah 20.000 ton oleh Perum BULOG dengan harga sebesar Rp10.500/kg. “Selain itu, akan segera direalisasikan penyediaan gula konsumsi sejumlah 150.000 ton oleh BUMN yang ditugaskan,” ujar Airlangga.

Terkait ketersediaan bawang putih, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto melaporkan pihaknya telah menerbitkan tambahan Persetujuan Impor (PI) sebesar 70.000 ton. Sedangkan untuk stabilisasi harga daging, ia juga akan segera merealisasikan rencana impor daging kerbau sebesar 170.000 ton dan daging sapi sejumlah 120.000 ton.

Hasil pada pembahasan Rakortas Pangan pada hari ini akan segera ditindaklanjuti oleh Kementerian/ Lembaga terkait dan akan dilakukan monitoring perkembangannya pada Rakortas berikutnya yang dijadwalkan pada akhir minggu ini.

Neraca Perdagangan Alami Surplus Tertinggi di 2019

Sementara itu BPS telah mengeluarkan Berita Resmi Statistik mengenai Neraca Perdagangan s.d. bulan Februari 2020. Tercatat dalam BRS, Neraca Perdagangan mengalami surplus tertinggi sejak Januari 2019. Neraca Perdagangan kita mengalami surplus sebesar USD 2,33 Miliar, yang disebabkan oleh surplus sektor Non-Migas USD 3,26 Miliar, walaupun sektor Migas mengalami defisit USD 0,93 Miliar.

Total ekspor pada bulan Februari 2020 sebesar USD 13,93 Miliar, naik sebesar 11,00% (YoY) dibandingkan Februari 2019, atau naik sebesar 2,24% dibandingkan Januari 2020 (MtM). Sedangkan Total Impor pada bulan Februari 2020 sebesar USD 11,60 Miliar, turun sebesar -5,11% (YoY) dibandingkan dengan Februari 2019, atau turun sebesar -18,69% (MtM) dibandingkan dengan Januari 2020.

Kenaikan ekspor yang terjadi pada Februari 2020, yang diiringi dengan penurunan impor yang cukup besar mengakibatkan Neraca Perdagangan kita surplus sebesar USD 2,33 Miliar.

Pada sisi ekspor, dapat dilihat bahwa ekspor Migas mengalami penurunan sebesar -0,02% (YoY), sedangkan ekspor Non-Migas mengalami kenaikan sebesar 2,38% (YoY). Secara kumulatif (Januari s.d. Februari) ekspor kita sebesar USD 27,56 Miliar, meningkat 4,10% (YoY) dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Komoditi yang mengalami peningkatan ekspor paling tinggi adalah Barang Tekstil Jadi (Bab 63), Besi dan Baja (Bab 72) Tembaga dan Barang dari Tembaga (Bab 74) serta Logam mulia dan Perhiasan (Bab 71).

Pada sisi impor, impor Migas mengalami kenaikan sebesar 10,33% (YoY), sedangkan impor Non-Migas mengalami penurunan sebesar -7,40% (YoY). Secara kumulatif (Januari sd Februari) impor kita sebesar USD 25,87 Miliar, menurun sebesar -4,95% (YoY) dibandingkan periode yang sama tahun lalu. komoditi yang mengalami penurunan paling tinggi adalah Binatang Hidup (Bab 01), Plastik dan Barang dari Plastik (Bab 39), Bahan Kimia Organik (Bab 29) serta Kendaraan dan Bagiannya (Bab 87).

Tidak dilakukan dengan tatap muka secara langsung, agenda rakortas kali ini dilakukan dengan video conference. Turut berpartisipasi secara daring dalam rapat ini Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS), dan Wakil Direktur Utama Perum BULOG. (nck)

JAKARTA — Para siswa dan guru dari sekolah yang pulang dari negara episentrum virus Covid-19 bisa diliburkan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membolehkan mereka untuk meliburkan diri selama 14 hari.  “Libur stay di rumah hanya diberikan kepada siswa, mahasiswa, pengajar dan karyawan lembaga kependidikan yang melakukan perjalanan ke negara yang teridentifikasi suspect corona COVID-19, selama 14 hari menyesuaikan dengan masa inkubasi Covid-19,” papar Ade Erlangga Masdiana, Pelaksana Tugas Kepala Biro Kerja sama dan Humas Kemendikbud di Kantor Staf Presiden (KSP), Gedung Bina Graha, Jakarta.

Pelaksana Tugas Deputi II KSP Bidang Pembangunan Manusia  Abetnego Tarigan menyebutkan tindakan itu perlu dilakukan untuk menghambat penyebaran wabah Covid-19. “Langkah ini sesuai dengan protokol yang disiapkan   Pemerintah. Kita minta peserta didik dan lingkungan sekolah mematuhinya,” ujar Abetnego di Gedung  Bina Graha, Jakarta pada Senin (9/3).   

Hak libur selama dua pekan diberikan setelah mendapatkan persetujuan dari sekolah. Selain itu peserta didik atau guru yang bersangkutan menunjukkan gejala klinis mengarah pada infeksi virus corona COVID-19, di antaranya demam, batuk dan pilek. “Kita harus juga mengidentifikasi dalam satu bulan terakhir. Apa siswa itu melakukan perjalanan ke daerah episentrum terutama perjalanan keluar negeri dan tidak melakukan kegiatan-kegiatan di luar sekolah,” tambah Ade Erlangga.

Mereka juga  dihimbau untuk berkonsultasi dengan pihak Dinas Kesehatan setempat untuk mengetahui lebih pasti kondisi kesehatannya, usai melakukan perjalanan ke daerah teridentifikasi suspect corona COVID-19. “Lakukan koordinasi dengan tenaga kesehatan atau dengan lembaga pelayanan kesehatan di wilayah setempat.”
 
Ade juga menegaskan, pihak pemerintah sudah mengeluarkan surat edaran khusus perihal pemberlakuan protokol ini kepada seluruh satuan dinas pendidikan yang tersebar di wilayah Indonesia.

Menurut Ade, hingga saat ini belum ada sekolah yang melaporkan peserta didik atau pengajar guru yang meminta libur 14 hari setelah pulang dari luar negeri. "Belum ada laporan, tapi nanti kami cek ya ke Dinas Pendidikan karena ada di ranah pemerintah daerah. Kami koordinasi terus dengan dinas kesehatan dan juga dinas pendidikan.”

Kebijakan membolehkan libur setelah pulang dari luar negeri episentrum corona COVID-19 untuk mengantisipasi penyebaran  penyakit ini di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi di Indonesia.  Diketahui negara-negara yang telah menjadi episentrum corona selain China adalah Korea Selatan, Iran, dan Italia.

Sebelumnya, pemerintah meluncurkan protokol penanganan virus corona COVID-19 yang menyangkut berbagai sektor. Salah satunya protokol di lingkungan pendidikan yang mengatur langkah pencegahan dan penanganan COVID-19 di area lembaga kependidikan. (nck)

Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan meminta perbankan mempercepat transmisi kebijakan-kebijakan stimulus yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah, OJK dan Bank Indonesia untuk menghadapi pelemahan perekonomian dampak penyebaran virus Corona.
“Bank itu berperan menjadi transmisi kebijakan-kebijakan stimulus Pemerintah, OJK dan Bank Indonesia yang telah dikeluarkan. Transmisi itu diharapkan bisa memberikan ruang gerak sektor riil untuk tetap menjalankan usahanya,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso usai menggelar pertemuan antara Direksi Bank Buku 3 dan Buku 4 dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkeu Sri Mulyani dan Gubernur BI Perry Warjiyo di Kantor OJK, Kamis.
Wimboh menjelaskan berbagai kebijakan stimulus yang dikeluarkan OJK dan BI telah memberikan ruang yang sangat cukup untuk perbankan menyesuaikan suku bunga kreditnya karena ketersediaan likuiditas menjadi cukup besar di pasar sehingga bisa dimanfaatkan perbankan untuk menyalurkan kredit atau pembiayaan yang murah dan bisa menggerakan sektor riil.
“Pelonggaran GWM memberikan banyak likuiditas pada sektor perbankan sehingga penurunan suku bunga diharapkan bisa ditransmisikan dalam pricing suku bunga kredit yang lebih murah,” kata Wimboh.
Menurutnya jika perbankan menjalankan fungsi transmisi kebijakan stimulus yang telah dikeluarkan Pemerintah, OJK dan BI itu, maka diharapkan dapat meminimalkan dampak buruk pelambatan perekonomian akibat penyebaran virus Corona.
“Dari pertemuan tadi para bankir menyampaikan tentu akan ada follow up action dari perbankan,” kata Wimboh.
Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana mengatakan bahwa stimulus perekonomian yang disiapkan OJK akan segera terbit  produk hukumnya dalam bentuk POJK Ketentuan Kehati-hatian dalam rangka Stimulus Perekonomian Nasional sebagai kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid-19.
POJK ini berlaku bagi bank umum konvensional, bank umum syariah, bank unit usaha syariah, BPR dan BPR Syariah, yang dalam pelaksanaan POJK ini bank wajib memperhatikan prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK.
POJK tersebut mengatur antara lain:
Relaksasi pengaturan penilaian kualitas aset kredit dengan plafon sampai dengan Rp 10 miliar, hanya didasarkan pada satu pilar yaitu ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga, terhadap kredit yang telah disalurkan kepada debitur di sektor yang terdampak penyebaran virus corona (sejalan dengan sektor yang diberikan insentif oleh Pemerintah).
Relaksasi pengaturan restrukturisasi kredit yang disalurkan kepada debitur di sektor yang terdampak penyebaran virus corona (sejalan dengan sektor yang diberikan insentif oleh Pemerintah).
Relaksasi pengaturan ini akan diberlakukan sampai dengan 1 (satu) tahun sejak ditetapkan, namun dapat diperpanjang bila diperlukan
“Perbankan sangat mendukung kebijakan stimulus ini karena bisa memudahkan mereka memberikan kredit baru kepada debiturnya. Kita akan evaluasi dalam enam bulan ke depan. OJK juga tengah menyiapkan kebijakan lanjutan yang akan dikeluarkan jika diperlukan,” kata Heru. (nck)

PT. Adhya Tirta Batam (ATB) mengabstraksi air baku Waduk Duriangkang melalui 3 Instalasi Pengolahan Air (IPA). Diantaranya IPA Duriangkang, dengan kapasitas 2.200 liter perdetik. IPA Tanjungpiayu dengan kapasitas 200 liter perdetik.

Air baku dari Waduk Duriangkang juga dialirkan ke IPA Mukakuning sebesar 300 liter perdetik. Waduk ini melayani 80% kebutuhan masyarakat kota Batam. Sehingga, total pelanggan yang mendapat suplai air dari Waduk Duriangkang adalah sekitar 228.900 sambungan.

Per tanggal 5 Maret 2020, penyusutan volume air baku di Waduk Duriangkang telah mencapai minus 3,06 meter dari permukaan bangunan pelimpah. Pemerintah (BP Batam) memutuskan untuk melakukan penggiliran (Rationing) di waduk Duriangkang.

"Langkah ini akan mulai dilakukan pada Minggu kedua Maret 2020, dengan skenario 2-5. Artinya, operasional di waduk Duriangkang akan berhenti selama 2 hari, dan akan berjalan seperti biasa selama 5 hari dalam seminggu," jelas Head of Corporate Secretary ATB, Maria Jacobus Kamis (5/3)

Program penggiliran ini akan berdampak kepada sekitar 228.900 pelanggan yang dilayani melalui waduk tersebut. Tidak hanya berdampak pada 196.000 pelanggan domestik, penggiliran suplai juga akan berimbas pada 2.900 pelanggan Industri dan 30 ribu pelanggan Komersil.

Adapun daerah yang akan terdampak penggiliran meliputi Tanjungpiayu, Mukakuning, Sagulung, Batuaji, Tanjunguncang, Marina, Batam Centre, Nagoya, Jodoh, Bengkong, Batuampar, Kabil, Punggur dan sekitarnya.

Pelanggan akan mengalami pemulihan suplai setelah Instalasi Pengolahan Air (IPA) kembali beroperasi.

Waktu yang dibutuhkan untuk memulihkan suplai air pasca penggiliran sangat tergantung kepada perilaku konsumen. ATB berharap, konsumen yang ada di area hulu (berdekatan dengan Instalasi Pengolahan Air) lebih bertoleransi, agar pengguna yang berada di ujung pipa atau tempat yang tinggi dapat segera mendapat aliran air setelah penggiliran selesai.

"Pentingnya bertoleransi saat penggiliran sangat di perlukan, agar pelanggan yang di ujung suplai tetap bisa menikmati aliran air," harap Maria.

Menurut estimasi, sebagian pelanggan akan kembali mendapatkan aliran air dalam 24 hingga 79 jam setelah terjadi penggiliran.

"Jika tidak dilakukan penggiliran, menurut perhitungan air di Waduk Duriangkang akan mencapai batas minimum pada 13 Juni 2020," lanjut Maria.

Dengan dilakukannya penggiliran ini, maka diharapkan akan memperpanjang umur Waduk Duriangkang selama 23 hari. Sampai kapan penggiliran akan dilakukan? ATB akan mengikuti petunjuk dan arahan pemerintah, dalam hal ini BP Batam.

JAKARTA - Protokol penanganan kasus penyebaran COVID-19 kini telah tersusun. Sejumlah kementrian akan menjalankan protokol tersebut sesuai bidangnya. “Protokol ini harus disebar,” kata Kepala Staf Kepresidenan RI Dr. Moeldoko di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Negara, Jakarta, Rabu (4/3).

Moeldoko menyampaikan pesan tersebut dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Protokol Penanganan COVID-19. Kantor Staf Presiden (KSP) menggelar rakor sebagai tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo untuk mengantisipasi penanganan COVID-19. “Ini merupakan instruksi presiden. Kita serius, kita siap dan kita mampu tangani COVID-19,” kata Moeldoko.

Pelaksanaan protokol ini melalui beberapa langkah. Pertama, penyusunan protokol penanganan kasus COVID-19 dari orang dalam pemantauan (ODP) hingga sehat kembali. Kemudian langkah kedua membentuk protokol penanganan orang-orang yang masuk dari luar negeri di beberapa pintu perbatasan. Terkait hal ini, presiden sudah menekankan ada sebanyak 135 pintu masuk di wilayah perbatasan. Ketiga menyusun protokol komunikasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) dan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Menkominfo). Terakhir, pembentukan protokol pendidikan, baik itu dilakukan oleh Kementerian Agama (Kemenag) atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (kemendikbud). Misalnya, melalui akses atau jaringan pesantren-pesantren dan sebagainya. Selain itu, Direktoral Jenderal (Dirjen) Bea Cukai juga perlu menjelaskan kelangkaan bahan baku impor masker.

“Ini yang harus kita atur, jangan sampai berbeda ucapan dari gubernur atau walikota,” tegas Moeldoko. Sejak awal Februari, KSP berperan sebagai Pusat Informasi Terpadu (PINTER) COVID-19. Peran penting ini sudah dilakukan sejak awal adanya kasus COVID-19. Hal ini membuktikan bahwa penanganan dan antisipasi terhadap COVID-19 sudah dilakukan.

Rakor ini dihadiri beberapa menteri dan pejabat. Diantaranya Menkominfo Jhonny G Plate, Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Saadi, Dirjen P2P Kementerian Kesehatan Dr. Anung Sugihantono, dan Koordinator Staf Khusus Presiden, Ary Dwipayana.

Pada kesempatan tersebut, Dirjen P2P Kementerian Kesehatan Dr. Anung Sugihantono, juga menyampaikan informasi mengenai dua orang Warga Negara Indonesia yang merupakan anak buah kapal (ABK) dari kapal Diamond Princess yang dinyatakan sudah sembuh dari COVID-19. “Mereka akan pulang dengan pesawat komersial, tapi akan kami lakukan karantina di Badan Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Cikarang,” ungkap Anung.

Hadir pula pada acara Rakor tersebut di antaranya Staf Khusus Kemendikbud, Staf Ahli Bidang SDM dan Teknologi, Sesmenkopolhukam, Asdep Koordinasi Intelijen Pertahanan Kemenko Polhukam, Direktur Lalu Lintas Keimigrasian, Kemenkumham, Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga, Kemenkeu; Koordinator Staf Khusus Presiden; Dr. Fuadi Darwis, Unsur Pengarah BNPB; Menkominfo, Sesmensesneg, Asdep dari Kedeputian PMK Setkab, Asdep dari Kedeputian Polhukam PMK, Deputi Bidang Peningkatan Kesehatan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Direktur MPBK (Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran) BNPB Dr.Syafrizal ZA.
Caption Foto: Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko saat memimpin Rakor Protokol Penanganan COVID-19 di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta pada Rabu (4/3). Rapat dihadiri Menkominfo Jhonny G Plate, Wakil Menag Zainut Tauhid Sa’adi dan sejumlah pejabat kementerian. (nck)

Di hadapan para seluruh pimpinan daerah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kembali menegaskan bahwa RUU Cipta Kerja sejalan dengan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah.

“Tidak ada satu pun pasal yang mengatakan resentralisasi. Hal yang kita dorong adalah perbaikan ekosistem perizinan, salah satunya dengan menerapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) sehingga kita bisa bergerak lebih cepat, termasuk dalam hal mengantisipasi dinamika ekonomi global,” ujarnya dalam lokakarya Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), Rabu (4/3).

Airlangga menjelaskan, kewenangan perizinan berusaha yang dilaksanakan oleh Menteri/Kepala Lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai dengan UU Pemerintahan Daerah dan dilakukan berdasarkan NSPK. Penetapan NSPK mengacu atau mengadopsi praktik yang baik sesuai standar atau ketentuan yang berlaku secara internasional. NSPK ini ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

“Selain itu, aspek lingkungan dan keamanan bangunan gedung pun tetap dijamin dalam RUU ini,” sambung Menko Airlangga.

Kemudian, mengenai pendapatan daerah yang berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), tidak akan mengalami penurunan. RUU Cipta Kerja tidak menghapus PDRD sehingga daerah tetap dapat mengenakan PDRD sesuai ketentuan.

“Bahkan dengan mendorong perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik, maka Pemda akan memiliki basis data terkait dengan perizinan berusaha yang wajib dimiliki oleh pelaku usaha sehingga lebih dapat mengoptimalkan potensi pendapatan yang ada,” terang Airlangga.

Menko Perekonomian pun menjelaskan, Kementerian Dalam Negeri saat ini sedang menginventarisasi berbagai Perda yang perlu direvisi dalam rangka pelaksanaan UU Cipta Kerja serta Perda yang dipandang menghambat pengembangan investasi dan pencipataan kerja di daerah.

Satu hal yang juga Ia garisbawahi, RUU Cipta Kerja mengubah konsep perizinan berusaha yang semula berbasis izin (license approach) ke konsep perizinan berbasis risiko (risk based approach). Hal ini dimaksudkan untuk menyederhanakan perizinan berusaha di Indonesia dan masuk ke konsep penerapan standar.

“Prinsip utama dalam penerapan konsep Perizinan Berbasis Risiko adalah Trust but Verify, artinya untuk kegiatan yang bersifat rendah dan menengah tidak diperlukan izin, sebagai bentuk persetujuan Pemerintah untuk melakukan usaha tersebut,” kata Menko Airlangga.

Pemerintah, lanjut Airlangga, memberikan kepercayaan kepada pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha sesuai standar yang telah ditetapkan Pemerintah, namun Pemerintah tetap mempunyai kewenangan untuk melakukan verifikasi (inspeksi) atas penyelenggaraan kegiatan usaha tersebut.

Adapun tujuan utama dari adanya RUU Cipta Kerja adalah terciptanya peluang usaha untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui kemudahan dan simplikasi perizinan, pemberdayaan UMK-M dan koperasi, serta penciptaan lapangan kerja dan kesejahteraan pekerja yang berkelanjutan.

“Sasaran jangka panjangnya adalah untuk mewujudkan visi Indonesia 2045 yaitu menjadi 5 besar kekuatan ekonomi dunia dan bisa keluar dari Jebakan Negara Berpendapatan Menengah,” tegas Menko Airlangga.

RUU Cipta Kerja ini akan dibahas dan diharmonisasikan oleh DPR. Masukan dan penyempurnaan rumusan akan dimuat dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang disusun DPR. Untuk itu, DPR dapat mengundang masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pembahasan DIM dimaksud sesuai dengan mekanisme yang ada.

“Pemerintah berdasarkan aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan tetap dapat menyampaikan tambahan penjelasan untuk penyempurnaan rumusan RUU Cipta Kerja dalam pembahasan di DPR,” pungkas Airlangga. (

Jakarta, 24 Februari 2020

Pencapaian visi “Indonesia Maju” pada 2045 dan kebebasan dari middle income trap pada 2036 dapat terwujud jika dilakukan dengan strategi terpadu antara pemerintah dan segenap stakeholders-nya. Strategi tersebut termasuk dalam bidang teknologi.

Pada 2045, Indonesia diproyeksikan akan masuk dalam kelompok lima besar negara dengan pendapatan tertinggi di dunia. Hal ini akan dicapai melalui transformasi ekonomi yang didukung oleh hilirisasi industri dengan memanfaatkan sumber daya manusia (SDM), infrastruktur, penyederhanaan regulasi, dan reformasi birokrasi. Pembangunan di periode ini (2020-2024) menjadi krusial karena berperan sebagai titik tolak menuju visi 2045 tersebut.

Sebagai target jangka pendek, setidaknya terdapat 4 (empat) langkah yang perlu dilakukan untuk memperkuat sisi permintaan, yaitu: (1) menjaga daya beli masyarakat; (2) mendorong investasi terutama di sektor manufaktur yang memiliki nilai tambah tinggi, transfer teknologi terkini, dan/atau investor besar, dengan dukungan penyederhanaan prosedur investasi; (3) fiskal sebagai stimulus ekonomi yang berfungsi sebagai counter-cyclical policy; dan (4) peningkatan net ekspor yang dilakukan bersamaan dengan pengelolaan impor, substitusi impor dan safeguards, serta pengembangan pariwisata.

Sedangkan, untuk jangka menengah, dilakukan transformasi sisi produksi melalui peningkatan produktivitas, serta mendorong inovasi dan transfer teknologi.

“Kami berharap Badan Pengembangan dan Pengkajian Teknologi (BPPT) dapat banyak berkontribusi dalam pelaksanaan transformasi sisi produksi ini. Sisi produksi termasuk dalam fokus pengembangan industri nasional,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, ketika membuka Rapat Kerja (Raker) BPPT 2020, di Auditorium BJ Habibie, Gedung BPPT-Jakarta, Senin (24/2).

Dalam Raker yang bertema “Penguatan Daya Saing Melalui Inovasi, Transformasi Digital, dan Kualitas SDM”, Menko Airlangga melanjutkan, pengembangan industri secara garis besar difokuskan kepada lima kelompok, yaitu industri berorientasi ekspor, hilirisasi industri, industri substitusi impor, industri berbasis kimia, dan industri lainnya.

Pengembangan industri berorientasi ekspor difokuskan kepada lima sektor prioritas Revolusi Industri 4.0, yaitu sektor makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, elektronik, otomotif, dan kimia. Kelompok ini perlu dikembangkan karena memiliki nilai ekspor tinggi, serta revealed competitive advantage lebih besar dari satu.

Pada kelompok hilirisasi industri, gasifikasi batu bara menjadi prioritas. Sumber batu bara Indonesia cukup melimpah, yaitu sekitar 125,28 miliar ton dalam bentuk sumber daya dan 32,36 miliar ton dalam bentuk cadangan, namun belum dilakukan pengolahan untuk memberikan nilai tambah. Di sisi lain, konsumsi LPG Indonesia besar, yaitu 7,11 juta ton (2017) yang mana 67% di antaranya dipenuhi melalui impor.

“Langkah kami mendorong gasifikasi batubara menjadi dimethyl ether (DME) diambil sebagai upaya substitusi LPG. Selain itu, hilirisasi produk turunan CPO dilakukan untuk memperkuat produk CPO dalam negeri dalam rangka mendorong kinerja ekspor,” tutur Menko Airlangga.

Menko pun menganjurkan kepada BPPT untuk membantu proses uji coba Biodiesel 40 (B40), sehingga akan bisa diimplementasikan pada Juli 2021, yang mana ini akan membantu mengurangi impor pemerintah.

“Lalu, ke depannya juga bisa diciptakan minyak berbasis algae. Chevron sudah mempromosikan, lalu ini jadi tantangan BPPT untuk menerapkan. Sebagai negara penghasil algae yang cukup besar, jangan sampai kita ketinggalan oleh negara lain untuk memanfaatkan ini,” ujarnya.

Kemudian, untuk mengurangi defisit neraca perdagangan dan memberikan kepastian ketersediaan bahan baku, pengembangan industri substitusi impor difokuskan kepada farmasi (obat dan bahan baku obat). Saat ini 90% bahan baku obat masih mengandalkan impor.

“Jadi, perlu didorong pengembangan penelitian dan pengembangan (litbang) industri farmasi guna meningkatkan kemampuan industri farmasi ke arah litbang yang memprioritaskan bahan baku dalam negeri,” ujarnya.

Kami harapkan BPPT secara konsisten menghasilkan inovasi teknologi produksi bahan baku obat yang untuk 5 (lima) tahun ke depan diprioritaskan pada produksi antibiotik amoksisilin, parasetamol, insulin, adjuvant vaksin dan herbal, sebagaimana telah ditetapkan dalam Program Prioritas Nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Kami meyakini bahwa transformasi ekonomi akan berjalan lebih cepat dan kuat jika dibarengi oleh transformasi digital. Pada prinsipnya, transformasi digital terdiri dari tiga pilar yang saling mendukung, yaitu sektor pemerintah (digital government), sektor bisnis (digital economy), dan sektor publik/masyarakat (digital society).

Penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan teknologi digital, seperti artificial intelligence (AI), internet of things, machine learning, big data, pada sektor bisnis dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas, menciptakan nilai tambah, dan menghasilkan inovasi. Transformasi digital tak hanya terjadi di sektor bisnis yang terbilang “modern”, seperti sektor perdagangan dan sektor finansial, tapi juga di sektor konvensional seperti sektor pertanian.

Sebagai contoh, dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani, transformasi digital dapat diwujudkan antara lain melalui pemanfaatan internet of things yang dapat memprediksi cuaca, kondisi tanah, dan debit air secara real time, sehingga memudahkan petani untuk mengimplementasikan budidaya yang lebih baik.

Pemerintah juga akan membangun Digital Capability Center, jadi akan diterapkan antara lain pada sektor packaging makanan-minuman, sehingga dapat menunjukkan kemanfaatan dari revolusi industri 4.0 kepada industri menengah.

“Di ASEAN, yang baru punya adalah Singapura, kedua diharapkan Indonesia, dan ini akan setara dengan yang dimiliki AS. Ini akan bekerja sama dengan perusahaan di tier 1 (technology provider), tier 2 (software), tier 3 (user),” jelas Menko.

Hal ini, kata Menko Airlangga, tak akan terwujud tanpa fasilitasi pemerintah untuk memastikan tersedianya infrastruktur digital sampai ke pedesaan dan tanpa social engineering untuk memberikan literasi digital kepada petani dan masyarakat sekitar.

Transformasi digital pada sektor pemerintah ditujukan untuk meningkatkan efisiensi birokrasi dan
pemanfaatan sumber daya, serta meningkatkan kualitas dan kecepatan penyediaan layanan publik, pengambilan keputusan, dan perencanaan pembangunan.

“Saat ini kita mengupayakan roll out broadband di seluruh wilayah Indonesia dan sedang bersiap memasuki era 5G. Inovasi BPPT sangat diharapkan untuk mendukung transformasi digital, terutama dalam pelaksanaan Peraturan Presiden (PP) No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik,” katanya.

BPPT sendiri sudah berperan besar dalam melahirkan IPTEKnet di Indonesia pada 1986, yang diawali dengan visi Ketua BPPT (saat itu) B.J. Habibie untuk membuat jaringan komunikasi yang menghubungkan seluruh Indonesia. Sampai akhirnya, pada 1994, IPTEKnet menjadi internet service provider pertama di Indonesia. Saat itu, koneksi internet dilakukan secara dial up dengan kapasitas bandwidth 64 kbps.

Salah satu tantangan terbesar dari pelaksanaan transformasi ekonomi adalah menciptakan SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Beberapa langkah diambil Pemerintah, seperti (1) pendidikan dan pelatihan vokasi di SMK, politeknik, dan Balai Latihan Kerja (BLK); (2) Kartu pra kerja yang merupakan bantuan pelatihan vokasi untuk peningkatan kompetensi; serta (3) Pemberian super deduction tax guna menstimulasi dunia usaha/dunia industri menelenggarakan kegiatan vokasi (kegiatan praktik kerja dan pemagangan) dan litbang.

Program lainnya yakni pengembangan creative and digital talent juga dilaksanakan melalui (1) pelatihan singkat (tiga bulan) untuk meningkatkan kemampuan di bidang digital, seperti cloud computing, cyber security, AI, big data, blockchain; (2) peningkatan kemampuan wirausaha (usaha start-up) di bidang digital melalui berbagai program inkubator, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun dunia usaha dan perguruan tinggi; dan (3) peningkatan kemampuan pelaku industri kreatif, khususnya di subsektor animasi, film, komik, dan games, untuk mengembangkan berbagai property intelektual lokal dan mengomersialkannya.

“Kami harap BPPT dapat berkontribusi meningkatkan kesiapan SDM Indonesia dalam memanfaatkan dan mengembangkan teknologi. Proses alih teknologi dan pengembangan teknologi lokal diharapkan dapat dilakukan secara berkelanjutan,” ucapnya.

Di sisi lain, pemerintah telah menyerahkan 2 (dua) Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yaitu RUU Cipta Kerja dan RUU Perpajakan, untuk dibahas dan disahkan kemudian. Dengan RUU Cipta Kerja, diharapkan terjadi perubahan struktur ekonomi yang akan mampu menggerakkan semua sektor, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5,7%-6,0% di 2024.

“RUU Cipta Kerja memasukkan bab khusus tentang litbang, dan adanya pemberian super deduction tax untuk pelatihan/vokasi yang akan menstimulasi kegiatan litbang,” imbuh Menko Airlangga.

Sebagai penutup, Menko mengatakan, “Mari kita lihat lagi database hasil riset dan inovasi dari BPPT. Kita percaya bahwa riset dan inovasi dapat memberi multiplier effect terhadap perekonomian nasional, menciptakan lapangan kerja, dan memperluas peluang usaha.” (nck)

Jakarta, 12 Februari 2020. Pemerintah secara resmi menyerahkan Surat Presiden (Supres), Draft dan Naskah Akademik RUU Cipta Kerja (Ciptaker) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pada Rabu (12/2), di Gedung Nusantara III, Komplek DPR Senayan, Jakarta. Pemerintah dalam kesempatan kali ini diwakili oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna Laoly, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar. Draft tersebut diterima oleh Ketua DPR Puan Maharani, Wakil Ketua DPR Rahmat Gobel dan Azis Syamsuddin.

Menko Perekonomian mengungkapkan alasan baru diserahkannya draft saat ini adalah karena menyesuaikan waktu antara pemerintah dan DPR. “Semuanya sudah dilengkapi. Tentunya pemerintah menyerahkan kepada DPR untuk diproses dengan mekanisme yang ada,” katanya.

Setelah itu, tutur Menko Airlangga, akan dilakukan sosialisasi ke seluruh daerah di Indonesia. Hal ini akan dilakukan bersama pemerintah dan anggota DPR yang akan terlibat pembahasan.

“Diharapkan seluruh masyarakat akan mengetahui apa yang akan dibahas, diputuskan dan dampaknya bagi perekonomian nasional. Isinya murni untuk menciptakan lapangan kerja, karena dengan situasi global, baik karena terjadinya wabah virus corona, salah satu solusi menciptakan lapangan kerja adalah mentransformasi struktural ekonomi, yang seluruhnya ada dalam RUU Ciptaker ini,” tuturnya.

Menurut Menko Airlangga, draft resmi adalah hanya yang diserahkan kepada DPR, sehingga jangan sampai ada spekulasi lebih jauh tentang isi-isi pasal. “Tidak ada versi lain di luar itu,” tegasnya.

Ke depannya, draft tersebut akan dibahas dalam rapat-rapat di DPR dan akan melibatkan 7 komisi.

Ketua DPR Puan Maharani menjelaskan, RUU Ciptaker ini terdiri atas 15 bab dan 174 pasal, dengan menggunakan metode Omnibus Law yang berdampak terhadap 79 Undang-Undang (UU).

Puan mengakui bahwa DPR baru menerima draft-nya saja, namun masih belum tahu isi lengkapnya. “Ini akan melibatkan kurang lebih 7 (tujuh) komisi. Ini akan saya jalankan sesuai (mekanisme) yang ada di DPR, melalui Baleg atau pansus, untuk membahas 11 klaster,” paparnya.

Ketua DPR juga mengingatkan bahwa jangan sampai belum dibahasnya draft RUU Ciptaker ini malah akan memunculkan prasangka dan kecurigaan lain.

“Sebelumnya Menkeu sudah mengirimkan draft RUU Perpajakan. Ini rencananya masih akan dibahas di DPR, yaitu Komisi XI. Tetapi, ini belum menjadi suatu keputusan final, karena masih akan dibicarakan di tingkatan rapat pimpinan (rapim) semua fraksi DPR,” ujarnya. (nck)

Page 7 of 85

Tentang Kami