Live Streaming
super me

super me

Page 9 of 85

Kab. Bintan, 31 Januari 2020. Dinamika ekonomi global mulai terlihat mengalami perbaikan yang berdampak pada menurunnya ketidakpastian, setelah melewati 2019 yang penuh dengan tantangan. “Sejalan dengan momentum ini, evaluasi terhadap berbagai capaian sampai Januari 2020, sangatlah penting untuk menentukan berbagai langkah strategis ke depan,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Jumat (31/1).

Perekonomian Indonesia pun kian teruji dengan daya tahan yang cukup kuat dan prospek yang optimis. Secara umum pertumbuhan ekonomi tetap relatif stabil di atas 5 persen berkat dukungan permintaan domestik yang terus membaik, dalam hal ini konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, dan investasi, serta kinerja neraca perdagangan dengan pertumbuhan positif produk ekspor pada triwulan IV-2019. Daya beli masyarakat membaik ditandai dengan Nilai Tukar Petani tumbuh sebesar 1,03 persen (year on year/yoy) dan Upah Buruh Tani sebesar 0,3 persen (yoy) pada Desember 2019. 

Keyakinan pelaku usaha sektor manufaktur juga menunjukkan perbaikan terlihat dari Purchasing Manager Index dan Investasi sebesar 51,5 persen pada triwulan IV-2019 dan diperkirakan meningkat pada triwulan I-2020 sebesar 52,7 persen. Perbaikan kondisi perekonomian ini selanjutnya mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, di mana Rasio Gini dan Angka Kemiskinan menunjukkan tren yang membaik.

Kinerja Neraca Pembayaran terus membaik pada triwulan IV-2019 karena perbaikan neraca perdagangan dan peningkatan aliran investasi. Tekanan eksternal juga berkurang serta Cadangan Devisa BI meningkat menjadi US$129 miliar pada Desember 2019, tercatat sebagai level tertinggi selama 2019. Neraca Perdagangan juga membaik karena dukungan perbaikan kinerja ekspor dan penurunan impor nonmigas.

Defisit transaksi berjalan pun semakin terkendali di angka US$0,03 miliar pada Desember 2019, menurun tajam dari bulan sebelumnya senilai US$1,39 miliar. Aliran modal investasi, baik dalam bentuk investasi langsung maupun portofolio juga meningkat. Realisasi investasi mencapai Rp208,3 triliun pada triwulan IV-2019, naik 12 persen dari triwulan IV-2018.

Perbaikan pada sektor keuangan mendukung perbaikan perekonomian dengan terjaganya stabilitas keuangan nasional. Kemampuan perbankan tetap tinggi dengan rasio kecukupan modal (CAR) per November 2019 sebesar 23,66 persen dan rasio kredit bermasalah (NPL) tetap rendah sebesar 2,77 persen (gross).

Selain itu, nilai tukar Rupiah semakin menguat hingga 4,21 persen dalam tiga bulan terakhir dan menjadi salah satu mata uang terkuat di kawasan Asia. Tingkat risiko berinvestasi terus menurun diukur dari penurunan Credit Default Swap (CDS) dan imbal hasil SBN tenor 10 tahun menjadi 6,62 persen. Likuiditas keuangan pun tetap terjaga, di mana peredaran uang kartal tumbuh hingga 5,95 persen tahun ke tahun (yoy) dan pembayaran ritel secara nontunai juga tumbuh 2,45 persen tahun ke tahun (yoy) pada Desember 2019.

Dengan demikian pemerintah meyakini perbaikan ekonomi akan terus berlanjut dan prospek stabilitas perekonomian Indonesia tetap terjaga. Inflasi yang stabil rendah dan terkendali dalam rentang target, berhasil dicapai selama 5 (lima) tahun berturut-turut. Inflasi 2019 tercatat sebesar 2,72 persen (yoy), menurun dari 3,13 persen (yoy) pada 2018.

Capaian Program Prioritas (Quick Wins)

Kondisi perekonomian yang semakin kondusif ini terkait dengan hasil upaya membangun optimisme melalui capaian program-program prioritas (Quick Wins) di Bidang Perekonomian selama 3 (tiga) bulan terakhir.

"Salah satu program prioritas utama yang diselesaikan dalam periode 100 hari kerja adalah penyusunan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Ciptaker) dan Omnibus Law Perpajakan, sebagai strategi reformasi regulasi agar penataan regulasi dilakukan secara sekaligus terhadap berbagai peraturan perundang-undangan," ujar Menko Airlangga menjelaskan.

Omnibus Law bertujuan untuk menghilangkan tumpang tindih antar peraturan, efisiensi proses perubahan atau pencabutan peraturan, dan menghilangkan ego sektoral.

Quick Wins yang terkait dengan pembiayaan dan keuangan untuk mendorong pertumbuhan yang telah berhasil dilaksanakan meliputi: (1) Penurunan suku bunga KUR menjadi 6 persen efektif per tahun, (2) Peningkatan plafon KUR Mikro dari 25 juta rupiah menjadi 50 juta rupiah per penerima KUR, serta (3) Relaksasi ketentuan perizinan UMKM yang ingin mengakses KUR.

Terkait dengan pangan dan pertanian, Quick Wins yang telah diselesaikan yaitu: (1) Menjaga stabilitas harga pangan yang ditandai oleh tercapainya inflasi bahan makanan 2019 sebesar 4,28% dari target 5%, (2) Memenuhi Cadangan Beras Pemerintah (CBP) 2019 sebesar 1,88 juta ton dari target antara 1 hingga 1,5 juta ton, (3) Mencapai koefisien variasi (KV) harga pangan 2019 rata-rata 8,3% dari target 10%, dan (4) Merealisasikan Operasi Pasar/KPSH CBP 2019 sebanyak 617 ribu ton, yang merupakan angka tertinggi sejak kebijakan ditetapkan.

Capaian Quick Wins yang berkaitan dengan pengelolaan energi, SDA, dan Lingkungan hidup dalam tiga bulan terakhir, yaitu: (1) Mengimplementasikan mandatori B30 yang ditetapkan per 1 Januari 2020 dan telah dilakukan launching B30 oleh Presiden pada 23 Desember 2019 yang diperkirakan akan dapat menghemat devisa sebesar US$4,6 miliar dalam setahun, dan (2) Mengembangkan industri petrokimia melalui restrukturisasi finansial di PT TPI dengan kepemilikan saham oleh Pertamina sebesar 51 persen, ditambah penambahan penyertaan modal negara menjadi 98 persen, sehingga diperoleh penghematan devisa  sebesar US$1 miliar.

Sementara itu terkait percepatan infrastruktur dan pengembangan wilayah berhasil menyelesaikan Quick Wins: (1) Menyelesaikan 92 dari 223 PSN dan beroperasi per 31 Desember 2019, (2) Melakukan kompilasi Kebijakan Satu Peta hingga mencapai 99 persen (84 dari 85 peta tematik) per 31 Desember 2019, dan (3) Sebanyak 15 KEK telah beroperasi.

Capaian Quick Wins Kerjasama Ekonomi Internasional terdiri dari: (1) Menyelesaikan negosiasi teks perundingan dan akses pasar RCEP dengan 15 Negara (kecuali India) pada November 2019, (2) Menginisiasi 4 (empat) proyek baru dalam Program Kerja Sama Pembangunan Rendah Karbon dengan Pemerintah Jepang, yang akan dihasilkan sumber energi listrik ramah lingkungan untuk penurunan emisi gas rumah kaca sesuai komitmen Pemerintah Indonesia di Paris Agreement, (3) Menindaklanjuti hasil lawatan Presiden ke Korea Selatan berupa komitmen dari Hyundai Motor Company untuk membangun pabrik kendaraan bermotor senilai US$1,8 miliar dan diharapkan awal tahun 2020 ini sudah bisa berproduksi dengan target 250 ribu unit pada tahun pertama, (4) Menindaklanjuti hasil lawatan Presiden ke Abu Dhabi berupa 11 business deals dengan nilai total sebesar US$22,89 miliar, terdiri dari investasi B-to-B, kerja sama kontrak dagang, kerja sama transfer teknologi, kerja sama litbang, dan rekrutmen tenaga kerja.

“Kita berharap, hasil capaian berbagai program prioritas atau Quick Wins dalam tiga bulan terakhir ini, akan menjadi modal kuat untuk membangun optimisme terhadap prospek perekonomian Indonesia yang semakin baik dalam periode lima tahun ke depan,” tutup Menko Perekonomian. (nck)

Kabupaten Bintan, 30 Januari 2020. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengadakan kunjungan ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang yang berada di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Menko meninjau perkembangan pembangunan industri, waduk, dan dermaga di sana, serta kantor operasional KEK tersebut.

KEK Galang Batang mengembangkan industri yang sejalan dengan program pemerintah melalui pengolahan bijih bauksit menjadi alumina. Sehingga dengan munculnya industri ini diharapkan dapat memberi nilai tambah untuk perekonomian nasional, dan secara bertahap dapat memenuhi kebutuhan nasional akan alumina hingga produk turunannya.

Pasalnya, Presiden RI Joko Widodo beberapa kali menyampaikan keseriusannya untuk melarang ekspor bahan mentah mineral dan batu bara (minerba). Berdasarkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM No. 11 Tahun 2019, ekspor bijih nikel sudah dilarang sejak 1 Januari 2020, dan ini direncanakan diimplementasikan secara bertahap kepada komoditas lain juga, seperti bauksit, timah, dan batu bara.

Data Kementerian ESDM menunjukkan bahwa produksi bauksit nasional saat ini mencapai 40 juta ton per tahun. Jika bijih bauksit itu diolah di dalam negeri menjadi alumina, maka nilai tambah yang akan dihasilkan mencapai 5 kali lipat dibanding jika bauksit tersebut diekspor dalam bentuk bahan mentah.

Untuk KEK Galang Batang sendiri, telah menunjukan progres pembangunan signifikan setelah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2017, dan mulai beroperasi sejak Desember 2018. KEK yang memiliki Iuas lahan sebesar 2.333,6 hektare ini dikelola oleh PT Bintan Alumina Indonesia (BAI), dan diperkirakan dapat menyerap sekitar 23.200 tenaga kerja pada 2020. Kegiatan utama yang akan dikembangkan di sini adalah industri pengolahan bauksit dan logistik.

Saat ini sedang dilakukan konstruksi pembangunan fasilitas refinery alumina dengan kapasitas produksi 2 juta ton per tahun. Kemudian, pada akhir 2020 ditargetkan akan terealisasi secara bertahap sebesar 1 juta ton per tahun dengan progres pembangunan yang sudah mencapai kira-kira 62,5%. Total nilai investasi pembangunan refinery alumina tersebut mencapai Rp9 triliun.

Selanjutnya pada tahap II (2022-2027), secara bertahap akan dibangun smelter aluminium yang akan menghasilkan 1 juta ton per tahun dan power plant 18 x 150 MW. Pembangunan ini ditargetkan akan dimulai pada 2022, setelah refinery beroperasi dengan kapasitas penuh.

Apabila KEK Galang Batang beroperasi penuh, maka industri yang ada akan mengolah bijih bauksit menjadi bubuk alumina, untuk kemudian diproses menjadi aluminium ingot. Target akhir pembangunan KEK Galang Batang adalah kapasitas produksi alumina (2 juta ton per tahun), aluminium ingot (1 juta ton per tahun), tenaga listrik (2.850 MW), dan fasilitas pendukung lainnya. Total investasinya mencapai Rp36 triliun hingga 2027.

Produksi alumina 2 juta ton per tahun akan berkontribusi sebesar Rp7,5 triliun pada produksi nasional di 2021. Produksi alumina 2 juta ton per tahun ditambah aluminium ingot 1 juta ton per tahun akan memberikan kontribusi sekitar Rp14 triliun pada produksi nasional di 2027. Selain itu, impor alumina juga dapat ditekan.

Dalam mempersiapkan proses produksi dan penyiapan sumber daya manusia (SDM) lokal, PT BAI mengirim pekerja-pekerja muda Indonesia untuk mendapatkan pelatihan proses bisnis di Nanshan University, Shandong, Tiongkok.

Program pelatihan tersebut diselenggarakan selama 1 (satu) tahun yang diikuti oleh 60 tenaga kerja PT BAI dengan latar belakang pendidikan teknik elektro, mekatronika, kimia, dan instrumentasi. Mereka adalah lulusan beberapa universitas ternama di Indonesia, dengan 15% di antaranya merupakan masyarakat lokal Kepulauan Riau.

Pelatihan itu akan dilakukan secara kontinyu dengan tujuan menghasilkan pekerja andal di bidang industry. Para pekerja tersebut nantinya akan mengabdi di KEK Galang Batang, dan akan mampu menjadi “knowledge and skill agent” yang dapat membagi ilmunya kepada tenaga kerja lokal lainnya.

Turut hadir mendampingi Menko Perekonomian dalam kunjungan ini adalah Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kemenko Perekonomian Bambang Adi Winarso, Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo, Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi dan Politik, Hukum dan Keamanan Kemenko Perekonomian Elen Setiadi, Staf Khusus Kemenko Perekonomian I Gusti Putu Suryawirawan, Sekretaris Dewan Nasional KEK Enoh Suharto Pranoto, dan Asisten II Ekonomi Sekretariat Daerah Provinsi Kepri Syamsul Bahrum. (nck)

Menjelang berakhirnya perjanjian konsesi PT Adhya Tirta Batam (ATB) dengan Badan Pengusahaan (BP) Batam pada November 2020 mendatang, BP Batam memutuskan untuk tidak memperpanjang konsesi Pengelolaan Air di Batam tersebut. Demikian diungkapkan oleh Direktur Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan BP Batam Binsar Tambunan.

Binsar mengatakan keputusan untuk tidak memperpanjang konsesi pengelolaan air tersebut telah disampaikan melalui surat BP Batam kepada PT ATB pada 26 September 2019 lalu perihal pemberitahuan tidak memperpanjang perjanjian konsesi yang ditandatangani oleh Kepala BP Batam sebelumnya, Edy Putra Irawady.

“Melalui surat tersebut BP Batam telah mengambil sikap dan memutuskan akan mengambil alih pekerjaan pengelolaan air bersih di Batam dan tidak akan memperpanjang perjanjian konsesi,” kata Binsar di Batam Centre (30/1/2020).

Menurutnya, keputusan BP Batam itu telah sesuai dengan isi perjanjian konsesi dan peraturan perundangan yang berlaku, yakni amanah UUD 1945 dan UU Sumber Daya Air No. 17 Tahun 2019, UU No. 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum, dan Peraturan Menteri PUPR No. 25 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan sendiri oleh Badan Usaha.

“Dalam hal ini, Negara perlu berperan aktif dalam pengendalian sumber daya air yang semakin terbatas di Batam,” ujarnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, dalam perjanjian konsesi itu PT ATB masih memiliki kewajiban selama enam bulan setelah tanggal pengambilalihan untuk melakukan perbaikan atas kerusakan yang apabila ditemukan pada inspeksi dan inventarisasi bersama. Hal ini akan segera ditindaklanjuti pihaknya untuk duduk bersama dalam waktu dekat antara Tim Pengakhiran BP Batam dan ATB setelah mendapatkan keputusan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga selaku Ketua Dewan Kawasan.

Diketahui, BP Batam memiliki konsep baru dalam pengelolaan air dan limbah secara terpadu. Konsep tersebut tengah ditawarkan pihaknya. Hal itu untuk mendukung ketersediaan air di Batam, Rempang dan Galang hingga 30 tahun mendatang.

“BP Batam akan mengembangkan konsep Batam Integrated Total Water Management yang menyinergikan antara potensi ketersediaan air baku, air bersih, pengelolaan air limbah, desalinasi air laut dan daur ulang (rycycle) sehingga hal ini bisa mendukung ketersediaan air sampai tahun 2045 mendatang,” kata Binsar.

 

 

Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Muhammad Rudi secara khusus bertemu dengan jajaran manajemen PT McDermott Indonesia (PTMI) dan Qatar Gas pada Rabu (29/1) siang di PT McDermott Indonesia, Batu Ampar, Batam. Pertemuan ini dilakukan BP Batam untuk bersilaturahim sekaligus mengklarifikasi isu pailit PTMI yang menjadi perbincangan hangat di masyarakat, serta meninjau proyek yang sedang berlangsung.

Kunjungan ini juga sebagai bentuk komitmen BP Batam dalam mendukung peningkatan investasi di Batam. Kepala BP Batam Muhammad Rudi mengatakan agar PTMI langsung menghubungi BP Batam sebagai langkah pertama apabila mengalami kendala.

“Dalam melaksanakan kegiatan (investasi) apa pun di Kota Batam jika ditemui kendala, langsung menghubungi saya atau Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi BP Batam, Bapak Sudirman Saad yang menangani investasi. Kami akan tangani langsung,” kata Rudi.

Rudi mengimbau kepada seluruh karyawan PTMI untuk tidak mengkhawatirkan isu tersebut karena dalam empat bulan ke depan permasalahan restrukturisasi keuangan PTMI akan diselesaikan.

Senior Director of Batam Fabrication PTMI Stephen Thibodeaux, dalam pertemuan dengan Kepala BP Batam mengatakan, saat ini restrukturisasi keuangan PTMI sedang dalam proses penyelesaian melalui Chapter 11 Undang-Undang Amerika (Chapter 11 of Federal Bankruptcy Law).

“PT McDermott Indonesia memastikan tidak terjadi pailit pada perusahaan. Kami hanya merestrukturisasi keuangan perusahaan. Semua proyek serta operasi pelanggannya akan terus berjalan tanpa hambatan selama restrukturisasi. Perusahaan akan tetap membayar upah karyawan, tunjangan kesehatan dan kesejahteraan, serta semua pemasok akan dibayar penuh selama restrukturisasi. Tidak ada masalah,” tegas Stephen.

Stephen melanjutkan, tidak akan ada perubahan berskala masif yang terjadi selama masa restrukturisasi dan proyek akan tetap berjalan seperti biasa. Pihaknya telah menargetkan selama empat bulan ke depan permasalahan finansial ini dapat teratasi dan kinerja PTMI kembali prima secara menyeluruh.

Meski pada awal tahun 2018 PTMI sempat mengalami degradasi menjadi 300 pegawai, namun dengan masuknya 8 proyek dari Qatar Gas, PTMI mampu mendongkrak karyawan hingga 6.100 karyawan dan akan meningkat menjadi 8.000 pegawai. “Para pegawai tersebut didominasi oleh tenaga kerja yang berdomisili di Batam dan sebagian kecil lainnya merupakan tenaga kerja ahli yang berasal dari beberapa daerah lainnya di Indonesia,” kata Stephen.

NFE Offshore Senior Project Manager Qatar Gas Robert Faulds mengatakan, proses pengerjaan delapan proyek tersebut diketahui akan berlangsung sampai dengan 2022.

“Namun, kami (Qatar Gas) mengharapkan kerja sama jangka panjang dengan PTMI akan terus berlangsung hingga 2025,” ungkap Robert. (Na/rud)

Jakarta – Menteri Keuangan RI Sri Mulyani mendukung strategi PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) (Persero) Tbk untuk fokus memperkuat bisnis di sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) karena memiliki multiflier effect dan jangkauan luas guna menggencarkan inklusi keuangan.

Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam keynote speech di acara BRI Group Economic Forum 2020 yang bertema “ Indonesia’s Economic Resilience to Weather Global Economic Slowdown,” di Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta, Rabu (29/1/2020).

Sri Mulyani mengatakan pemerintah terus mencari titik keseimbangan antara mendorong dan mendukung ekonomi dan kemajuan sosial, tetapi pada saat yang sama harus menjaga kesehatan dan sustainability APBN 2020.

“Artinya seperti yang Pak Sunarso [Dirut BRI] katakan fokus kita ke UMKM. Itu the right focus, secara tradisional BRI kuat di situ [sektor UMKM], dan penetrasi di level masyarakat bawah menjadi fokus pemerintah untuk intervensi. Di sinilah kita membutuhkan tangan-tangan seperti BRI,” ujar Sri Mulyani dalam pidatonya.

Sri Mulyani menegaskan bahwa pihaknya berharap kepada BRI, yang memiliki daya jangkau luas ke masyarakat, ikut membantu pemerintah dalam meningkatkan literasi keuangan dan inklusi keuangan di Indonesia. Ini mengingat masih ada bagian dari masyarakat Indonesia yang belum tersentuh oleh layanan keuangan modern.

“Dibutuhkan mindset dan bisnis model yang berbeda untuk fokus [sektor UMKM]. Karena Pak Sunarso pernah di Pegadaian, saya tidak perlu mengajari, [sektor UMKM] sudah ada di DNA-nya, kalau DNA CEO sudah punya, tinggal SDM mengikutinya,” jelas Sri Mulyani.

Sementara itu, Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan penyaluran kredit perseroan sepanjang 2019 lalu mayoritas ke sektor UMKM dan tentunya ke depan BRI akan tetap fokus ke sektor tersebut.

“Sekarang sudah turun juga porsi korporasinya dan porsi UMKM kita [BRI] sudah 78%. Tahun depan kami ingin lebih tinggi dari angka tersebut dan target di tahun 2022 mencapai 80%,” kata Sunarso.

Hingga akhir 2019, BRI mencatatkan penyaluran kredit sebesar Rp907,4 triliun, tumbuh 8,3% secara year on year (YoY). Angka pertumbuhan kredit Bank BRI tersebut berada di atas rata-rata industri perbankan nasional yang tumbuh 6,08%.

“Untuk 2020 kami targetkan pertumbuhan kredit 10%-11%. Kita fokus ke UMKM utamanya segmen mikro. Kita pacu pertumbuhan lebih cepat,” jelas Sunarso.

Pertumbuhan kredit pada segmen mikro menjadi salah satu penyokong utama kinerja BRI sepanjang 2019. Sunarso mengungkapkan penyaluran kredit mikro yang pada 2019 lalu tumbuh double digit 12,19%, menjadi salah satu faktor utama pendukung pertumbuhan kredit perseroan.

Selain tumbuh positif di atas rata-rata industri, BRI juga mampu menjaga kualitas kredit di level ideal yakni non-performing loan (NPL) 2,8% dengan NPL coverage mencapai 153,64%.

Sepanjang tahun lalu, Bank BRI membukukan laba sebesar Rp34,41 triliun, tumbuh 6,2% secara YoY. Sementara aset BRI tercatat Rp1.416,8 triliun, tumbuh 9,2% yoy.

“Prinsipnya, kami mengadakan acara ini ingin mendapat sinyal yang akan dijadikan panduan untuk mengelola kinerja keuangan secara hati-hati, itu yang paling penting. Ini pasti terkait bagaimana kami menetapkan target pertumbuhan sepanjang tahun. Kita harus tetap optimis untuk mengelola segala mancam tantangan dan lainnya,” tutup Sunarso. (nck)

Boulogne Perancis, 29 Januari 2020 . Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menyatakan bahwa pengembangan program keuangan berkelanjutan di Indonesia telah mencapai banyak kemajuan sesuai dengan yang ditargetkan.

Demikian disampaikan Wimboh dalam dua acara rangkaian Konferensi The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) di Boulogne, Perancis Selasa waktu setempat.

Wimboh mendapatkan kepercayaan menyampaikan sambutan pembuka pada Tri Hita Karana Roadmap di the OECD Private Finance for Sustainable Development Conference serta menjadi pembicara penutup pada Roundtable on Country Platform Collaboration yang digelar oleh Sustainable Development Investment Partnership.

“The Sustainable Banking Network (SBN) Global Progress Report pada tahun lalu telah mengumumkan bahwa Indonesia pada posisi dua negara teratas dunia yang telah mencapai tahap matang dalam pengembangan dan reformasi keuangan berkelanjutan,” kata Wimboh.

Menurutnya, hal itu dicapai antara lain karena semua Bank Umum (kecuali BPR) telah mematuhi peraturan keuangan berkelanjutan dengan mengajukan rencana aksi mereka dalam menerapkan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan.

“Ketentuan ini akan diikuti oleh BPR satu tahun dari sekarang. Oleh karena itu, kami diharapkan sektor perbankan hijau akan berjalan secara keseluruhan pada tahun 2021,” kata Wimboh.

Dijelaskannya, pengembangan keuangan berkelanjutan di sektor perbankan berjalan dengan meningkatnya portofolio untuk membiayai proyek-proyek keberlanjutan seperti bangunan hijau, ekowisata, energi terbarukan, pertanian organik, dan proyek infrastruktur berkelanjutan.

Pencapaian portofolio dalam kategori kegiatan bisnis yang berkelanjutan pada tahun 2019 mencapai sekitar Rp763 triliun pada tahun 2019 atau 9% dari total pembiayaan yang didistribusikan, dan salah satu bank telah menerbitkan Obligasi Keberlanjutan Global (Global Sustainability Bonds) dengan tenor 5 tahun, tingkat kupon 3,95% dengan nilai sekitar 500 juta dolar AS.

“Angka-angka itu merupakan pencapaian di pasar kami, menandakan peningkatan kepercayaan pasar dalam pembiayaan proyek yang berkelanjutan,” kata Wimboh.

Pencapaian itu, menurut Wimboh juga bersumber dari infrastruktur keuangan berkelanjutan yang telah dibangun OJK. Roadmap Keuangan Berkelanjutan pertama diluncurkan pada tahun 2014.

Roadmap ini, yang merambah ke seluruh sektor keuangan, termasuk bank, non-bank dan pasar modal, terbukti sangat berguna dan berkontribusi positif pada komitmen nasional dalam mengatasi perubahan iklim dan mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon yang kompetitif.

Saat ini, OJK sedang menyusun arah baru untuk tahap dua dari Roadmap Keuangan Berkelanjutan.

Sebelumnya, pada Juli 2017, OJK juga telah mengeluarkan Kebijakan Holistik Keuangan Berkelanjutan, dengan tujuan untuk “menghijaukan” seluruh sistem keuangan. Hal ini mencakup definisi keuangan berkelanjutan, prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan, dan rencana kerja untuk perbankan, pasar modal, dan sektor non-bank.

Mengenai pengembangan ke depan pembiayaan keuangan berkelanjutan, Wimboh mengatakan perlu dirumuskan campuran pendekatan top-down dan bottom-up untuk mempercepat implementasi keuangan berkelanjutan. Pendekatan top-down dilaksanakan melalui penetapan pedoman dan standar implementasi, sedangkan pendekatan bottom-up berasal dari good practice yang ditemukan pada proyek kerja lapangan.

Wimboh mencontohkan Forum Tri Hita Karana tentang Keuangan Berkelanjutan (Sustainable Finance) pada tahun 2018 yang berhasil membangun 33 proyek keuangan berkelanjutan yang sebagian besar telah dilaksanakan pada tahun 2019, dan menyisakan beberapa proyek untuk diluncurkan dalam waktu dekat.

Sebagian besar proyek ini telah dimulai 2019 lalu dan bervariasi dari panas bumi ke tenaga air, transportasi dan satelit telekomunikasi.

OJK juga tengah mengembangkan skema blended finance (proses pembiayaan yang melibatkan pihak swasta dan Industri Jasa Keuangan) sebagai salah satu solusi alternatif pembiayaan berbagai proyek dalam menggerakkan ekonomi yang ramah terhadap lingkungan namun sesuai bagi private investor, termasuk di Indonesia.

Sebagai regulator di sektor jasa keuangan, OJK memandang pengembangan skema blended finance sangat penting tidak hanya untuk mendorong pembiayaan proyek-proyek pembangunan ekonomi tetapi juga dalam memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan memperhatikan aspek lingkungan hidup. Untuk itu, OJK siap untuk membangun ekosistem yang diperlukan, mereformasi regulasi dan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan agar pembiayaan skema ini dapat diterima dan menarik investor global. (nck)

Para Peserta Seleksi Sekolah Inspektur Polisi (SIP) Angkatan ke - 49 Tahun Anggaran 2020

menjalani Tes Psikologi bertempat di Ballroom Golden Prawn, Bengkong Laut, Kota Batam pada Senin

(27/1/20). Hadir dalam kegiatan tersebut Karo SDM Polda Kepri, Kombes Pol Djoko Susilo, S.IK., SH.,

Kabagdalpers Ro SDM Polda Kepri, Kabagpsi Ro SDM Polda Kepri, Kasubbid Provos Bidpropam Polda

Kepri, Pengawas Internal Polda Kepri dan Para Panitia serta Peserta Seleksi SIP T.A. 2020.

 

Seleksi yang diikuti oleh 432 peserta terdiri dari 420 Polisi Laki-laki dan 12 Polisi Wanita yang

keseluruhannya berpangkat Bintara Polri dari Polda Kepri dan Polres Jajaran. Hasil seleksi yang

dilaksanakan pada hari ini sebanyak 245 Peserta memenuhi Syarat terdiri dari 237 Laki-laki dan 8 Wanita

dapat mengikuti tahapan seleksi berikutnya dan yang tidak memenuhi syarat sebanyak 187 peserta terdiri

dari 183 Laki-laki dan 4 Wanita, Jelas Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Harry Goldenhardt S., S.IK.,

M.Si.

Selanjutnya dalam kesempatan seleksi tersebut Karo SDM Polda Kepri menyampaikan kepada

seluruh peserta yang mengikuti seleksi terutama kepada peserta Yang Belum Memenuhi Syarat jangan

berkecil hati dan tetap semangat untuk mencoba mengikuti seleksi di tahun yang akan datang. Begitu juga halnya kepada peserta yang memenuhi syarat jangan berbesar hati karena perjalanan seleksi masih

panjang, masih banyak tes lain yang akan dilalui untuk itu terus persiapkan diri dan kemampuan untuk

mengikuti tes berikutnya.

 

Jakarta, 28 Januari 2020. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menjelaskan tentang proyeksi ekonomi dan kebijakan utama ekonomi nasional di tahun 2020. Beberapa kebijakan tersebut mencakup pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), pembangunan infrastruktur, dan penyederhanaan regulasi melalui Omnibus Law, baik RUU Cipta Lapangan Kerja maupun RUU Perpajakan.

Pemerintah juga memberi fokus perhatian pada bidang usaha prioritas, peningkatan pengembangan industri orientasi ekspor, dan perdagangan internasional. Tak hanya itu, insentif fiskal, jaminan, bantuan sosial (bansos), pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta transformasi ekonomi 2020-2024 juga menjadi prioritas kebijakan nasional di bidang ekonomi.

“Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan 2020, pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat mencapai 5,3%, melalui peningkatan produktivitas, investasi yang berkelanjutan, perbaikan pasar tenaga kerja, peningkatan kualitas SDM dan implementasi kebijakan untuk penguatan perekonomian Indonesia,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat memberikan sambutan dalam acara Manager Forum MNC Group XLIII, Selasa (28/01) di Jakarta.

Dari sisi pengembangan SDM, pemerintah menyasar 6 (enam) sektor prioritas, antara lain agribisnis, manufaktur, pariwisata, pekerja migran, tenaga kesehatan, dan ekonomi digital.

“Pemerintah berkomitmen membangun kompetensi SDM yang memenuhi syarat di era industri 4.0 melalui strategi pengembangan pendidikan dan pelatihan kejuruan dengan berfokus pada 3 lembaga kejuruan, yaitu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Balai Latihan Kerja (BLK), dan Politeknik,” terang Airlangga.

Pemerintah juga memperkenalkan kartu Prakerja dalam upaya meningkatkan kualitas SDM Indonesia. Program ini adalah bantuan pelatihan vokasi yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja/buruh aktif dan/atau pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi.

“Pemerintah juga mendorong peran Dunia Usaha dan Dunia Industri dalam kegiatan Pengembangan SDM Indonesia melalui kegiatan vokasi dengan insentif pajak berupa fasilitas pemotongan pajak hingga 200% dari biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan vokasi,” tutur Airlangga.

Dalam hal pembangunan infrastruktur, pemerintah akan terus menyelesaikan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Pemerintah pun sedang menyusun Daftar Prioritas Investasi (DPI) yang merupakan bagian dari upaya merelaksasi bidang usaha yang diatur dalam Daftar Negatif Investasi (DNI).

Selain itu, untuk mendorong masuknya investasi dan terciptanya industri pioneer, pemerintah mengeluarkan berbagai insentif fiskal. “Harapannya defisit CAD bisa ditekan, tenaga kerja terserap, dan pertumbuhan ekonomi meningkat,” papar Airlangga.

Perluasan program jaminan dan bantuan sosial juga menajadi komitmen pemerintah dalam rangka meningkatkan daya saing dan penguatan kualitas SDM, serta untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan.

Kebijakan industri berorientasi ekspor diprioritaskan untuk industri 4.0 dan industri lainnya dengan menyelesaikan akar permasalahan industri prioritas tersebut, seperti modernisasi permesinan untuk industri makanan dan TPT, serta pemberian insentif industri lainnya yang membutuhkan

“Kemudian untuk meningkatkan produk ekspor dan mendorong industri substitusi impor, Pemerintah menjalankan berbagai kebijakan untuk memperkuat neraca perdagangan,” tegas Menko Airlangga.

Ia pun menjelaskan bahwa di tengah situasi global yang tidak menentu, posisi Indonesia dan ASEAN menjadi penting. “Saat ini, kawasan yang paling stabil di dunia adalah ASEAN dan menjadi satu-satunya wilayah dengan pertumbuhan di atas pertumbuhan ekonomi dunia,” ujarnya.

Untuk itu, Menko Perekonomian berharap agar seluruh elemen masyarakat optimistis untuk menuju ekonomi yang maju dan unggul. “Karena penggerak dari pertumbuhan ekonomi itu bukan hanya bergantung pada fundamental, tapi juga sentimental. Jadi mari kita optimistis,” pungkasnya. (nck)

Satu orang pelaku berinisial P R alias M, Perempuan, Warga Negara Malaysia yang berperan sebagai perekrut serta penjemput PMI diamankan oleh Subdit IV Ditreskrimum Polda Kepri dan berhasil menyelamatkan dua orang korban perempuan berasal dari Kota Batam.

Dijelaskan oleh Dirreskrimum Polda Kepri Kombes Pol Kombes Pol Arie Dharmanto, S.Sos., S.IK didampingi Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Harry Goldenhardt S., S.IK., M.Si. menjelaskan bahwa pada hari rabu tanggal 22 Januari 2020 diperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada seorang warga negara Malaysia yang sedang memasang iklan di media sosial Facebook dengan judul Lowongan Kerja Batam, dan dapat bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Malaysia.

Menindaklanjuti hal tersebut dilakukan penyelidikan oleh Subdit IV Ditreskrimum Polda Kepri dan tim memperoleh informasi bahwa pelaku yang merupakan Warga Negara Malaysia akan datang langsung ke Kota Batam untuk merekrut dan menjemput PMI yang akan dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga di Malaysia. Kemudian pada jam 15.00 wib bertempat di Pelabuhan Batam Center, Kota Batam, tim berhasil menemukan dan mengamankan 1 (satu) orang pelaku berinisial P R alias M, perempuan, Warga Negara Malaysia dan 1 (satu) orang saksi atas nama Cheryl Tai Xur Li, perempuan, Warga Negara Malaysia yang merupakan rekan pelaku serta menyelamatkan 2 (dua) orang korban perempuan asal Kota Batam atas nama Noviana dan Poibe dan tim juga berhasil mengamankan barang bukti berupa paspor, tiket dan boarding pass keberangkatan kapal dengan tujuan Batam - Situlang Laut, Malaysia.

Sampai dengan saat ini tim Subdit IV Ditrreskrimum Polda Kepri masih melakukan pemeriksaan dan penyelidikan untuk Pelaku dikenakan pasal 81 dan 83 Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 10 Tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Jakarta, 22 Januari 2020. Tren penurunan suku bunga perbankan telah mendorong Badan Pengelola Keuangan Haji ( BPKH ) untuk mengurangi porsi penempatan dana di deposito dan beralih ke instrumen investasi.

"Saat ini return atau imbal hasil dari penempatan dana lebih besar di investasi, karena suku bunga perbankan berada dalam tren menurun," kata Anggota Badan Pelaksana Bidang Keuangan BPKH Acep Riana Jayaprawira di Jakarta, Rabu (22/1).

Berdasarkan laporan keuangan (unaudited) BPKH di 2019, jumlah aset lancar tercatat sebesar Rp63,81 triliun atau menurun dibandingkan perolehan di periode yang sama 2018 sebesar Rp72,33 triliun (audited).

Acep menyebutkan, penurunan aset lancar tersebut dipicu oleh pengalihan penempatan dana dari deposito ke instrumen investasi. "Jumlah dana di bank menurun porsinya dan meningkat di investasi, karena kami mengejar target untuk memberi subsidi ke jamaah," ucapnya.

Dia menjelaskan, selama ini DPR menetapkan biaya menunaikan haji senilai Rp35 juta per jamaah, pada total yang ideal untuk membiayai jamaah mencapai Rp72 juta. "Jadi, setiap tahunnya pasti defisit untuk PIH (Penyelenggaraan Ibadah Haji). Jumlah jamaah haji juga meningkat terus setiap tahun," tutur Acep.

Lebih lanjut dia mengungkapkan, pada masa mendatang porsi penempatan dana di investasi mencapai 70 persen dari total aset investasi, sedangkan sebesar 30 persen di deposito perbankan. "Sekarang ini porsi penempatan di perbankan sebesar 44 persen," ujarnya.

Hingga akhir Desember 2019, nilai aset (dana kelolaan) BPKH mencapai Rp125 triliun dengan nilai manfaat sebesar Rp7,2 triliun. Penempatan pada investasi mencapai Rp69,99 triliun (56 persen), sedangkan di deposito sebesar Rp54,3 triliun (44 persen).

Imbal hasil sebesar Rp7,2 triliun tersebut, terdiri dari Rp4,3 triliun dari penempatan dana di instrumen investasi, sedangkan pada deposito hanya menghasilkan Rp2,9 triliun. "Jadi, sangat jelas return atau imbal hasil lebih besar di investasi dibandingkan dengan deposito," tegas Acep. (Nck)

Page 9 of 85

Tentang Kami