Live Streaming
super me

super me

Page 1 of 90

Bali -  Kerja sama Indonesia-Malaysia-Thailand (IMT-GT) berhasil mencetak ribuan Usaha Kecil Menengah (UKM) Halal berorientasi ekspor. Capaian ini melampaui target yang telah ditetapkan pada tahun 2021. Melihat potensi tersebut, Indonesia mengusulkan untuk menjadikan IMT-GT sebagai Kekuatan Ekonomi Halal di kawasan dan global.

“Indonesia mengusulkan menjadikan IMT-GT sebagai Kekuatan Ekonomi Halal di kawasan dan global. Perlu adanya pemetaan dan pengembangan strategi untuk meningkatkan industri halal di IMT-GT,” tutur Menteri Perdagangan Agus Suparmanto mewakili Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memimpin Pertemuan Tingkat Menteri IMT-GT ke-26 secara virtual, Kamis (26/11), di Bali.

Hingga akhir Oktober 2020, IMT-GT berhasil mencetak sebanyak 4.054 UKM Halal berorientasi ekspor. Jumlah ini melampaui target yang ditetapkan sebelumnya yaitu 3.000 UKM pada 2021, sehingga targetnya dinaikkan menjadi 7.000 UKM pada akhir 2021.

Tidak hanya jumlah UKM, jumlah Tenaga Ahli Halal juga telah melampaui target yang telah ditetapkan. Jumlah Tenaga Ahli Halal mencapai 59.418 tenaga ahli, angka tersebut jauh melampaui target sebesar 30.000 tenaga ahli.

“Kita paham bahwa pandemi Covid-19 telah mengakibatkan krisis dunia yang sangat besar. Semua negara menghadapi pertumbuhan yang negatif dan mengakibatkan jutaan orang beresiko kehilangan pekerjaan,” ucap Mendag di awal pertemuan.

Berbagai kebijakan Pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi khususnya di wilayah Sumatera telah menunjukkan perkembangan yang positif. Pertumbuhan ekonomi pada Q3/2020 terkontraksi sebesar -2,22% dibanding dengan Q3/2019. Namun jika dibandingkan dengan kuartal sebelumnya (Q2/2020) ekonomi di Sumatera tumbuh sebesar 3,98%.

“Untuk itu, tantangan pandemi ini harus dijadikan peluang dan lompatan sehingga ekonomi dan kesehatan dapat berjalan seimbang, lanjut Menteri Perdagangan. Pertemuan virtual hari ini menunjukkan bagaimana kita dapat mengatasi dan beradaptasi dengan pandemi saat ini melalui kemajuan teknologi demi mewujudkan cita-cita dan tujuan kerja sama,” tutur Agus.

Meskipun tengah menghadapi pandemi, Indonesia dan negara anggota IMT-GT lainnya tetap berkomitmen untuk melaksanaan berbagai program dan kegiatan dalam Cetak Biru IMT-GT 2017-2021. Hal ini dilakukan demi mendukung pencapaian Visi 2036 “Menjadikan kawasan IMT-GT sebagai kawasan yang terintegrasi, inovatif, inklusif dan berkelanjutan di 2036”.

Penyelesaian jalan tol rute Pekanbaru-Dumai yang 25 September lalu diresmikan Presiden Joko Widodo menjadi salah satu contohnya. Menurut Agus, tol Pekanbaru-Dumai akan mendukung konektivitas darat di Dumai sekaligus dapat mendorong operasionalisasi konektivitas laut Dumai-Melaka dengan kapal RoRo.

IMT-GT: Refleksi Visi 2036

Memasuki akhir periode Cetak Biru 2017-2021, IMT-GT perlu melakukan refleksi terhadap Visi 2036. Menteri Perdagangan menekankan bahwa IMT-GT harus benar-benar dapat mengidentifikasi strategi sektor dengan target terukur dan jelas. Ia juga mengingatkan agar tetap memperhatikan permasalahan yang terjadi saat ini seperti kesehatan global, revolusi industri, ketahanan pangan dan energi, kualitas sumber daya manusia serta sumber daya yang berkelanjutan.

Indonesia mencatat beberapa poin penting yaitu; Pertanian yang merupakan salah satu sektor utama perlu diperkuat dalam menghadapi dampak global seperti pandemi COVID-19 dimasa mendatang.

“Sektor pertanian perlu memiliki proyek skala ekonomi yang efisien untuk memudahkan petani mengakses keuangan, informasi, teknologi dan pemasaran. Disamping itu, IMT-GT harus fokus pada beberapa komoditas prioritas dan mengembangkan jaringan dengan membentuk korporasi petani,” usul Agus.

Langkah inovatif dan kreatif perlu dilakukan untuk memulihkan sektor pariwisata. Dengan disepakatinya Declaration on ASEAN Travel Corridor Arrangement Framework oleh Kepala Negara ASEAN, maka IMT-GT dapat menjadi percontohan implementasi inisiatif tersebut.

Telah disepakati, dan akan ditandatangani pada 2021 fasilitas perdagangan Framework of Cooperation on Customs, Immigration and Quarantine. Ini merupakan langkah besar untuk kelancaran dan penyederhanaan regulasi, aturan, dan prosedur dalam rangka peningkatan nilai perdagangan, investasi, dan pariwisata di sub kawasan.

Pengembangan SDM melalui peningkatan ketrampilan dari para pekerja dan percepatan transformasi digital. Hal ini perlu dilakukan dalam rangka memberikan pekerjaan yang lebih berkualitas untuk meningkatkan produktivitas.

Disamping itu, dalam rangka mentrasnformasikan kerja sama agar sejalan dengan visi 2036, Indonesia sebagai ketua pertemuan mencatat poin penting. Pertama, Penyusunan Cetak Biru IMT-GT 2022-2026 perlu memperhatikan kondisi global dan fokus pada 3 hal yaitu: a) Food Estate menjadi prioritas sektor pertanian dan sebagai bagian dari program ketahanan pangan; b) Pariwisata digital dengan rencana aksi yang konkret; dan c) perluasan sektor usaha UMKM halal berorientasi ekspor untuk menjadikan IMT-GT sebagai Kekuatan Ekonomi Halal di dunia.

Kedua, transformasi digital sebagai akselerator pemulihan ekonomi pasca pandemi melalui pengembangan platform e-commerce dan penggunaan teknologi. Ketiga, percepatan pembentukan Working Group on Environment mengingat lingkungan akan menjadi isu penting di masa mendatang. Keempat, penguatan kolaborasi/kerja sama kepada semua elemen yang ada dalam kerja sama.

Turut hadir Menteri di Jabatan Perdana Menteri Malaysia, Menteri Keuangan Thailand, Wakil Presiden ADB dan Wakil Sekretaris Jenderal Sekretariat ASEAN. Hadir pula mendampingi Menteri Perdagangan, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, serta Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian, Rizal Affandi Lukman. (nck)

Jakarta - Saat ini, pemerintah sedang menggodok 40 (empat puluh) Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan 4 (empat) Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) sebagai aturan pelaksanaan dari Undang-Undang (UU) No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Maka itu, pemerintah juga menyerap aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan agar RPP dan Rperpres tersebut sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pelaku usaha juga masyarakat.

Salah satunya hari ini Kamis (19/11), pemerintah mengadakan seminar yang bertema “Serap Aspirasi Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Sektor Perpajakan”. Seminar ini diawali dengan keynote speech dari Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati dan laporan dari Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso.

Seminar yang digelar di Hotel Borobudur Jakarta ini menampilkan narasumber Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Suryadi Sasmita, dan pengamat pajak Darussalam.

Beberapa hal yang dibahas terkait implementasi UU Cipta Kerja di bidang perpajakan, termasuk tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) serta rencana pendirian Lembaga Pengelolaan Investasi (LPI). Tujuan ketentuan perpajakan disinergikan ke dalam UU Cipta Kerja adalah agar meningkatkan investasi di tengah perlambatan perekonomian global.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menuturkan, selama ini Indonesia hanya unggul dari sisi market size saja, sementara dari sisi daya saing masih ketinggalan dari negara lain. Jadi, Indonesia harus melakukan transformasi, khususnya di bidang ekonomi, ke arah yang lebih positif dan punya nilai tambah.

“Kami membuat omnibus law perpajakan karena ini (soal pajak) sangat menentukan daya tarik (bagi investor) untuk menanamkan modal, tak hanya untuk orang asing saja, tapi juga orang Indonesia (yang ingin berinvestasi). Jadi kita perlu memperkuat perekonomian Indonesia agar kompetitif dan modal bisa ditanamkan,” tuturnya.

Kepastian perpajakan memang sangat penting bagi dunia usaha, agar bisa menciptakan playing field yang semakin baik. Peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja sektor Perpajakan terdiri dari 8 (delapan) pasal. Latar belakang hal itu disinergikan ke dalam UU Cipta Kerja agar memperkuat perekonomian nasional, meningkatkan investasi di tengah perlambatan perekonomian global supaya dapat menyerap tenaga kerja seluas-luasnya, dan mendorong kemudahan berusaha.

“UU Cipta Kerja adalah upaya nyata dari berbagai diagnosa yang ada yaitu Indonesia perlu langkah fundamental dan struktural agar bisa maju, sejahtera, dengan pendapatan yang makin adil,” katanya.

Perubahan ketentuan perundang-perundangan perpajakan yang sejalan dengan perkembangan dunia usaha, juga untuk meningkatkan kepatuhan sukarela, memberikan kepastian hukum dan keadilan iklim berusaha. Kemudian, juga dalam rangka meningkatkan daya saing daerah, mendukung Ease of Doing Business (EoDB), dan memperkuat penyelarasan kebijakan pajak antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka telah disusun RPP Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Di saat yang sama, juga telah disiapkan peraturan pelaksanan UU Cipta Kerja mengenai Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Sovereign Wealth Fund (SWF). Peraturan pelaksanaan ini terdiri dari permodalan, tata kelola, dan perpajakan akan membantu optimalisasi nilai investasi pemerintah dengan meningkatkan alternatif pembiayaan melalui Foreign Direct Investment (FDI) dan memberikan kepastian hukum.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, penyusunan UU Cipta Kerja merupakan salah satu lompatan besar yang merupakan ikhtiar pemerintah dalam melakukan transformasi ekonomi secara fundamental adalah dengan menyinergikan regulasi yang selama ini menjadi hambatan kemudahan berusaha, dan menerapkan sistem perizinan yang lebih standar, cepat dan menjamin kepastian berusaha.

Apresiasi atas UU Cipta Kerja juga datang dari lembaga internasional, seperti Bank Dunia. UU Cipta Kerja dianggap sebagai reformasi besar yang menjadikan Indonesia semakin kompetitif di pasar internasional dan domestik. UU ini diharapkan akan mendorong investasi dan menciptakan lapangan kerja sehingga akan mengurangi tingkat kemiskinan.

Sejumlah kemudahan yang diatur di dalam UU Cipta Kerja diharapkan akan mampu menciptakan lapangan kerja baru, dengan tetap memberikan perlindungan dan kemudahan bagi UMKM dan Koperasi, serta meningkatkan perlindungan bagi pekerja.

“Saat ini, pemerintah tengah menyelesaikan 44 peraturan pelaksanaan dari UU Cipta Kerja, yang terdiri atas 40 RPP dan 4 RPerpres. Penyusunan peraturan pelaksanaan ini tentunya memerlukan masukan dari seluruh lapisan masyarakat agar dapat terimplementasi dengan baik, karena ini sangat penting dari tataran operasionalnya,” jelas Sesmenko.

Seluruh draft RPP dan Rperpres dapat diunduh dan diberikan masukan oleh dunia usaha dan masyarakat melalui portal UU Cipta Kerja di alamat www.uu-ciptakerja.go.id. Sampai saat ini, telah diunggah sebanyak 29 RPP.

Penyusunan peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja yang baik dan implementatif tentunya memerlukan koordinasi dan sinergi yang baik antara pemerintah dengan seluruh stakeholder. Hal ini merupakan kunci suksesnya transformasi ekonomi yang menjadi ikhtiar di dalam UU Cipta Kerja untuk mencapai kesejahteraan dan mendukung pemulihan ekonomi nasional.

“Oleh karena itu, untuk membangun sinergi yang baik antara pemangku kepentingan, kegiatan serap aspirasi Implementasi UU Cipta Kerja selanjutnya akan dilaksanakan di sejumlah kota di Indonesia, dengan membawakan tema-tema khusus terkait penyusunan peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja, seperti ketenagakerjaan, Kawasan Ekonomi, UMKM, Sertifikasi Produk Halal, dan sebagainya,” tutup Sesmenko. (nck)

Jakarta, 13 November 2020 – Keberhasilan uji coba salah satu vaksin corona di penghujung tahun 2020 yang mencapai 90 % telah memunculkan optimisme akan bangkitnya sektor property yang sempat terpuruk. Optimisme makin bertambah dengan adanya UU Citpa Kerja yang diyakini mampu memperlancar perekonomian pasca covid-19. Demikian yang mengemuka dalam webniar Outlook Property & Bank 2021: “Siasat Industri Menangkis Gempuran Corona” yang diselengarakan Urban Forum, Jum’at, (13/11/2020).

Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Real Estate Indonesia (REI), Hari Gani mengungkapkan, sektor properti adalah salah satu penyumbang ekonomi terbesar di Indonesia. Ada 175 industri yang terkait dengan industri properti, dengan 30 juta pekerja di sektor ini.

“Sektor properti harus mendapat perhatian, mengingat banyak industri yang terkait. Ada 175 industri terkait dan kurang lebih 30 juta pekerja di sektor property,” jelasnya dalam webinar hari ini.

Menurutnya, pemerintah saat ini sedang menyusun Perpres dan PP yang merupakan aturan turunan dari UU Cipta Kerja. DPP REI Sendiri telah membentuk 15 tim untuk meberikan masukan pada pemerintah.

“Yang terkait industri properti terkait setidaknya dengan lima PP turunan dari UU Cipta Kerja, mulai dari PP sektor PUPR hingga PP tentang pengadaan lahan,” jelasnya.

Commercial and Business Development Director AKR Land, Alvin Andronicus mengatakan, pasar property yang mulai bergairah saat ini akan semakin baik di tahun 2021, lantaran keberhasilan uji coba vaksin corona yang mencapai 90 %. Menurutnya ini dapat dilihat dengan melonjaknya harga saham global usai kabar tentang keberhasilan vaksin corona buatan perusahaan farmasi Pfizer dan BioNTech.

“Pasar saham melonjak ke rekor tertinggi, kita tahu ini terjadi setelah Pfizer dan BioNTech mengumumkan bahwa vaksin virus corona yang mereka buat 90 persen efektif. Karena itu tahun 2021 adalah saatnya para pelaku industri properti bangkit, seperti macan turun gunung,” katanya.

Heintje Mogi, Mortgage Business and Indirect Auto Group Head, CIMB Niaga, menuturkan, semasa Covid-19 ini, CIMB Niaga melakukan berbagai inovasi untuk bisa bertahan dari badai covid-19. Meski target tertekan, namun kredit property CIMB Niaga bisa tetap tumbuh.

“Saya ajak tim saya untuk tidak hanya berfikir out of the box tetapi on box, bahkan kita di CIMB tidak ikut trend tetapi melawan trend itu. Ini pula yang menjadikan CIMB niaga bisa tumbuh 7,9 % year on year (yoy) di masa covid-19,” ujarnya.

Diakui, target penyaluran kredit properti yang mencapai 11,5 trilyun sampai dengan akhir tahun ini sulit tercapai. Namun keberhasilan pertumbuhan yang mencapai 7,9 % yoy, merupakan pencapai yang sangat baik di tahun covid-19.

Pengamat dari Epic Property, M. Gali Ade Novrans mengatakan, dampak pandemi covid-19 membuat industri properti sedikit kontraksi di awal. Namun naik terus hingga Oktober. Selain itu, lanjutnya, Covid-19 telah secara tidak langsung mempercepat transporasi industri property dari konvensional ke dunia digital.

“Pada project yang dikelola epik angka pertumbuhannya mencapai 28 hingga 30%. Transaksi property baik primer maupun sekunder trendnya terus meningkat. ” Ujarnya.

Ditambahkan, Masa covid-19 bisa menjadi pelajaran tersendiri bagi industri property bagaimana bertahan, beradaptasi dan harus bisa berinovasi. Menurutnya tahun 2021 semua industri akan bangkit sering ditemukannya vaksin corona.

“Saya selaku pelaku properti selalu berfikir positif. Dengan ditemukannya vaksin lima tahun kedepan Covid-19 bisa dianggap seperti penyakit flu biasa saja.” ujarnya.

Sementara itu pada sesi pertama webniar urban forum, Kamis (12/11/2020), Direktur Consumer dan Commercial Lending Bank Tabungan Negara (BTN) Hirwandi Gafar mengungkapkan BTN memproyeksikan penyaluran KPR bakal lebih tinggi. Optimisme ini didorong sejumlah faktor di antaranya anggaran FLPP meningkat menjadi Rp16,63 triliun untuk 157.500 rumah pada 2021. Selain itu, proyeksi pertumbuhan ekonomi 2021 diperkirakan di kisaran 4,5 persen hingga 5,5 persen. Adanya kebiasaan gaya hidup baru di mana lebih banyak orang bekerja dan berinteraksi dari rumah juga ikut menjadi faktor pendorong. Di samping itu, perkiraan vaksin mulai bisa digunakan di Indonesia pada awal tahun depan sehingga ekonomi dan bisnis akan bergerak ke arah yang lebih positif.

“Kami berkeyakinan serapan tinggi di 2021 karena rumah merupakan kebutuhan paling pokok saat ini, di mana orang lebih banyak berada di rumah,” tandasnya.

Semengara itu Tuti Mugiastuti, Direktur Utama TMA Group mengungkapkan memang 3 bulan pertama pandemi mengalami penurunan mencapai 60 persen, tetapi di bulan Agustus- oktober permintaan KPR meningkat kembali pada kalangan menengah kebawah karena strategi pemasaran yang mengadakan promo besar besaran.

“Prospeknya apapun kondisinya rumah subsidi akan tetap diminati karena adanya bantuan dari pemertintah. Perumahan subsidi adalah jawaban yang tepat untuk masyarakat indonesia karena memang pendapatan rata rata 4 juta perbulan,” ungkapnya.

Tuti mengatakan TMA Group terus on the treck dengan dengan yang di targetkan yaitu penyerahan kunci pada awal tahun, dengan membangun 3 perumahan di bandung, di tambun dan cikarang dengan lebih darai 500 hunian baru. (nck)

Jakarta, 13 November 2020. BNI Syariah berkomitmen mendukung program pemerintah dalam mengembangkan pasar keuangan syariah sebagai mitra distribusi Green Sukuk Ritel – Sukuk Tabungan seri ST007. Instrumen investasi Sukuk Tabungan ST007 merupakan pembiayaan inovatif dan berkelanjutan karena berkontribusi dalam mengatasi perubahan iklim.

Untuk membantu mensosialisasikan Sukuk Tabungan ST007, BNI Syariah bersama Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan menggelar Webinar “Kupas Tuntas ST-007” pada Rabu (11/11).

Hadir dalam acara ini, Kepala Sub Direktorat Analisis Keuangan dan Pasar SBSN Kementerian Keuangan, M. Naufal Aminuddin; Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak D.I.Y, Dionysius Lucas Hendrawan; Senior Finance Market Analyst PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Rully A. Wisnubroto; dan Deputy General Manager Retail Fund Division BNI Syariah, Irvan Satya.

Deputy General Manager Retail Fund Division BNI Syariah, Irvan Satya menjelaskan bahwa BNI Syariah secara resmi telah ditunjuk oleh Kementerian Keuangan sebagai salah satu mitra distribusi penjualan Sukuk Tabungan ST007. “Sukuk Tabungan ST007 mempunyai kelebihan dan daya tarik yaitu imbalannya yang bersifat mengambang (floating with floor),” kata Irvan Satya.

Kepala Sub Direktorat Analisis Keuangan dan Pasar SBSN Kementerian Keuangan, M. Naufal Aminuddin mengatakan penjualan Sukuk Tabungan ST007 merupakan bagian dari upaya pemerintah memberikan alternatif investasi investor domestik terutama individu.

“Sukuk Tabungan ST007 aman dan terjangkau serta memberikan alternatif investasi menguntungkan untuk masyarakat,” kata M. Naufal Aminuddin. Selain sebagai instrumen investasi, Sukuk Tabungan ST007 juga sebagai sarana partisipasi untuk mendukung pembangunan nasional dan pelestarian lingkungan.

Seluruh dana penerbitan Green Sukuk ini digunakan mendanai eligible green projects atau proyek ramah lingkungan senilai maksimum Rp3,5 triliun. Sektor yang dibiayai diantaranya adalah terkait sustainable transportation dan sektor yang resilience terhadap perubahan iklim.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak D.I.Y, Dionysius Lucas Hendrawan mengatakan melalui Sukuk Tabungan ST007 pemerintah memberikan kesempatan kepada individu untuk berpartisipasi dalam pembangunan. “Kami berharap sosialisasi ini bisa membuat produk investasi Sukuk Tabungan ST007 tersosialisasikan dengan baik dan bisa menarik investasi secara optimal,”kata Dionysius Lucas Hendrawan.


Imbalan/kupon Sukuk Tabungan ST007 bersifat mengambang, artinya besaran imbalan akan disesuaikan mengikuti perubahan tingkat imbalan acuan yaitu BI 7-Day (Reverse) Repo Rate. Apabila tingkat imbalan acuan naik, maka tingkat imbalan sukuk tabungan juga akan mengalami kenaikan, jika tingkat imbalan acuan turun, maka imbal hasil ST007 akan tetap 5,5%. Tingkat imbalan akan disesuaikan setiap 3 (tiga) bulan pada tanggal penyesuaian imbalan sampai dengan jatuh tempo.

BNI Syariah menargetkan penjualan Sukuk Tabungan ST007 Rp75 miliar. Untuk mencapai target penjualan BNI Syariah mempunyai strategi pemasaran melalui media publikasi online seperti penyediaan influencer, digital marketing, digital flyer/poster, video edukasi hingga media publikasi lainnya seperti website maupun media luar ruang lainnya.

Beberapa keunggulan Sukuk Tabungan ST007 diantaranya adalah aman karena dijamin negara, tingkat imbalan lebih tinggi dari rata-rata bunga deposito BUMN, pencairan sebelum jatuh tempo (early redemption), dan kemudahan pembelian online melalui sistem elektronik.

Proses pembelian sudah bisa dilakukan dengan sistem online melalui portal https://HaiSBSN.bnisyariah.co.id. HaiSBSN merupakan platform yang disediakan oleh BNI Syariah untuk mengakomodasi investor melakukan transaksi pemesanan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Ritel Online yang ditawarkan oleh pemerintah. Informasi lebih lanjut bisa mengakses website BNI Syariah www.bnisyariah.co.id.

Untuk pemesanan online, nasabah harus sudah mempunyai rekening BNI Syariah untuk rekening afiliasi kupon yang diterima setiap bulan. Nasabah dapat mulai mengakses layanan HaiSBSN setelah melakukan pendaftaran dan telah menerima email aktivasi yang dikirimkan ke email yang didaftarkan saat registrasi.

Nasabah dapat mulai melakukan transaksi pembelian setelah melakukan registrasi dan memperoleh Single Investor Identification (SID) dan Sub Rekening Efek (SRE) melalui email yang didaftarkan. Proses tersebut akan berlangsung selama 2 x 24 jam / 2 hari kerja.

Jika belum mempunyai SID, calon investor/nasabah harus mendatangi/menghubungi Petugas BNI Syariah terdekat untuk dibantu mengisi formulir pendaftaran Single Investor Identification (SID) dan Sub Rekening Efek (SRE) terlebih dahulu.

Nasabah/Investor akan mendapatkan Kode Billing untuk melakukan pembayaran pemesanan Sukuk melalui e-Channel BNI Syariah (Internet Banking, Mobile Banking, SMS Banking, dan ATM) atau melalui Teller di Cabang BNI Syariah terdekat.

Kementerian Keuangan menawarkan Sukuk Tabungan ST007 pada 4 November 2020 hingga 25 November 2020. Sukuk Tabungan tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder, namun memiliki fasilitas early redemption tanpa dikenakan biaya pencairan. Minimal pembelian adalah Rp 1 juta dan maksimal Rp 3 miliar.

ST007 menggunakan akad wakalah dengan penggunaan dana untuk kegiatan Investasi berupa pembelian hak manfaat barang milik negara serta pengadaan proyek untuk disewakan kepada pemerintah. Kupon pertama dibayarkan pada 10 Januari 2021 di hari kerja tanggal 10 setiap bulannya.

Melalui penerbitan Sukuk Tabungan ST007, pemerintah akan membiayai proyek-proyek ramah lingkungan, seperti transportasi berkelanjutan (sustainable transportation) dan ketahanan terhadap perubahan iklim (resilience to climate change), sebagaimana digariskan dalam Green Bond/Sukuk Framework. (nck)

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menghadiri Pertemuan ASEAN Economic Community Council (AECC) / Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) ke-19 yang digelar secara virtual pada Selasa (10/11) di Jakarta. Pertemuan yang dipimpin oleh Tran Tuan Anh dari Vietnam ini dihadiri oleh seluruh AECC Ministers dari 10 Negara Anggota ASEAN (AMS).

“Forum ini membahas tingkat integrasi ekonomi ASEAN, review atas implementasi Cetak Biru MEA 2025, upaya pemulihan ekonomi ASEAN, dan pelaksanaan Revolusi Industri 4.0. Ini merupakan tindak lanjut dari Pertemuan AECC ke-18 yang berlangsung di Bangkok, Thailand,” ujar Menko Airlangga dalam keterangan pers yang disampaikan secara daring pada Selasa (10/11). Dalam jumpa pers tersebut, Menko Airlangga didampingi oleh Menteri Perdagangan, Agus Suparmanto.

Meskipun tengah menghadapi Pandemi Global Covid-19, Indonesia dan AMS lainnya tetap berkomitmen untuk melaksanakan integrasi ekonomi ASEAN menuju ASEAN yang maju dan modern, melalui implementasi Prioritas Tahunan AEC 2025.

“Pada tahun 2020 ini, Indonesia telah mengimplementasikan 39% komitmen, sedangkan di level ASEAN mencapai
35%,” tutur Menko Perekonomian

Airlangga pun menerangkan, ASEAN telah menyepakati kerangka kerja pemulihan ekonomi yang diberi nama ASEAN Comprehensive Recovery Framework (ACRF). Ini merupakan tindak lanjut dari arahan Leaders pada KTT ASEAN ke-36 tanggal 26 Juni 2020 untuk melakukan pemulihan ekonomi akibat dampak COVID-19.

ACRF melibatkan seluruh pilar ASEAN, terutama pilar ekonomi, dengan fokus pada penanganan dampak COVID-19 yang cepat dan fleksibel, serta memiliki beberapa fase yaitu reopening, recovery, dan resilient.

Ada 5 (lima) strategi di dalam ACRF yaitu meningkatkan sistem kesehatan, memperkuat ketahanan manusia, memaksimalkan potensi pasar intra ASEAN, mempercepat digitalisasi yang inklusif, serta maju menuju masa depan yang tangguh dan berkelanjutan.

“Indonesia mengupayakan agar program ini tidak bersifat business as usual dan mendorong Badan Sektoral terkait untuk melaksanakan program/inisiatif sesuai timeline yang telah ditetapkan,” terang Airlangga.

Pada kesempatan ini, Menko Perekonomian menyampaikan respons kebijakan yang telah diambil pemerintah Indonesia melalui Program Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN).

Airlangga menggarisbawahi pemanfaatan teknologi digital dalam pelaksanaan pemulihan ekonomi, baik itu bagi Indonesia maupun ASEAN. “Hal ini penting tidak hanya untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas, tetapi juga mendorong inklusivitas dan mempromosikan inovasi,” sambungnya.

Ia juga menekankan pentingnya memfasilitasi movement natural persons, termasuk untuk perjalanan bisnis, dengan memastikan perlindungan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, Indonesia menginisiasi dibentuknya ASEAN Travel Corridor Arrangement (TCA) untuk menghidupkan kembali sektor-sektor yang terkena dampak COVID-19.

“Pemerintah Indonesia berharap bisa memperkuat kerja sama ekonomi antar AMS untuk mempercepat upaya pemulihan ekonomi melalui sinergi pemerintah dan swasta. Selain itu, dengan menyediakan lapangan pekerjaan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat Indonesia,” kata Menko Perekonomian.

Airlangga pun memaparkan, ada beberapa capaian penting ekonomi ASEAN pada tahun ini. Pertama, integrasi ASEAN Digital Index. Kedua, kesepakatan peta jalan smart manufacturing yang bertujuan untuk membantu perusahan-perusahan di Kawasan ASEAN beralih dari otomatisasi menuju smart manufacturing.

Ketiga, pemanfaatan e-signature and seals untuk Certificate of Origin (CO) serta live implementation of e-Form D dalam ASEAN Single Window. Terakhir, penyelesaian Legal Scrubbing Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) sehingga dapat ditandatangani pada Pertemuan KTT RCEP ke-4 nanti.

Pada pertemuan ini, para Menteri AECC telah memberikan endorsement pada dokumen ASEAN Digital Tourism Declaration. Deklarasi ini merupakan tindak lanjut dari ASEAN Declaration on Industrial Transformation to Industry 4.0 yang telah diadopsi oleh ASEAN Leaders pada KTT ke-35 ASEAN, bulan November 2019.

“Deklarasi tersebut diharapkan dapat mendorong pengembangan industri pariwisata melalui transformasi digital untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi,” imbuh Menko Airlangga.

Selain itu, juga dilakukan evaluasi (Mid-Term Review) atas pelaksanaan AEC Blueprint 2025. Indonesia menyambut baik penyelesaian Preliminary Report MTR yang dapat memberikan informasi komprehensif terkait perkembangan integrasi ekonomi di ASEAN selama 5 (lima) tahun, serta menjadi dasar bagi upaya peningkatan implementasi measures 5 tahun ke depan.

Isu lain yang dibahas adalah perkembangan Fourth Industrial Revolution (4IR) di ASEAN. Perkembangan 4IR semakin disorot, terlebih dengan adanya Pandemi Covid-19. Hal ini menjadi momentum bagi ASEAN, khususnya Indonesia untuk mengintensifkan upaya transformasi ekonomi, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, dan mempercepat transformasi digital.

“Indonesia mendukung inisiatif ini sebagai salah satu upaya Indonesia dalam mewujudkan Prioritas Nasional Making Indonesia 4.0,” tegas Airlangga. (nck)

Jakarta, 6 November 2020. BNI Syariah sampai triwulan III tahun 2020 berhasil mencatat kinerja positif didukung dengan pencapaian Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp45,65 triliun atau naik 21,76% secara year on year (yoy) dibandingkan periode sama tahun 2019 sebesar Rp37,49 triliun.

Kenaikan DPK tersebut berkontribusi terhadap total aset BNI Syariah yang mencapai Rp52,39 triliun sampai triwulan III tahun 2020, naik sebesar 19,30% secara tahunan atau year on year (yoy) yaitu Rp43,92 triliun.

Direktur Utama BNI Syariah, Abdullah Firman Wibowo mengatakan, pertumbuhan DPK ini didorong oleh pertumbuhan dana murah (CASA) dalam bentuk giro dan tabungan. Rasio CASA BNI Syariah pada triwulan III tahun 2020 sebesar 65,15%, naik dibandingkan periode sama tahun 2019 sebesar 61,95%.

Pertumbuhan dana murah BNI Syariah didukung oleh transaksi Mobile Banking sampai triwulan III tahun 2020 sebanyak 33,8 juta transaksi naik sebesar 119% secara year on year (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun 2019 yaitu 15,4 juta transaksi. Sejalan dengan pertumbuhan transaksi melalui Mobile Banking yang dilakukan oleh Nasabah, transaksi Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf (ZISWAF) melalui channel Mobile Banking juga tumbuh secara signifikan sebesar 182% secara year on year (yoy) sampai triwulan III tahun 2020.

Sedangkan jumlah transaksi e-banking BNI Syariah yang berasal dari BNI Mobile Banking, BNI SMS Banking, dan BNI Internet Banking meningkat 108% secara year on year (yoy) menjadi 36,1 juta hingga triwulan III tahun 2020. E-Banking merupakan salah satu bentuk layanan digital yang diberikan BNI Syariah dalam rangka memberikan kenyamanan dan kemudahan bertransaksi bagi Nasabah.

Pada tahun ini, BNI Syariah mempunyai beberapa strategi untuk meningkatkan DPK diantaranya adalah optimalisasi penghimpunan dana murah melalui layanan digital banking Hasanah Mobile; kerjasama dengan institusi untuk layanan payroll dan cash management; pemanfaatan dana program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN); memaksimalkan potensi tindak lanjut implementasi Qanun LKS Aceh; serta optimalisasi ekosistem halal melalui kegiatan Pelatihan Manajemen Masjid maupun kerjasama dengan instansi pendidikan atau pesantren.

Dari sisi pembiayaan, BNI Syariah mencatat realisasi pembiayaan sebesar Rp32,28 triliun dengan komposisi pembiayaan yang seimbang dimana pada triwulan III tahun 2020, segmen Konsumer berkontribusi sebesar Rp16,40 triliun menyumbang 50,80%, diikuti segmen Komersial sebesar Rp7,74 triliun (23,97%), segmen Kecil dan Menengah Rp6,18 triliun (19,15%).

Saat ini BNI Syariah tetap fokus untuk memberikan yang terbaik bagi segenap nasabah dan stakeholders melalui produk, layanan, dan inovasi. BNI Syariah juga memberikan layanan sesuai prinsip syariah diantaranya penghapusan denda, layanan sholat tepat waktu di seluruh outlet BNI Syariah, hasanah reward yaitu tunjangan hafiz qur’an kepada karyawan, dan menyediakan akses layanan Ziswaf melalui e-channel BNI (ATM, mobile banking, internet banking, dan sms banking) serta website dan aplikasi Wakaf Hasanah.

BNI Syariah juga memiliki fasilitas, produk, dan layanan transaksi e-channel yang didukung oleh teknologi dan jaringan BNI, sehingga lebih efisien dan nasabah akan mendapatkan pengalaman yang sama ketika menggunakan produk dan layanan BNI Syariah. Selain sinergi dari sisi teknologi, BNI Syariah juga bersinergi dengan BNI terkait jaringan, dimana 1.747 outlet milik BNI dapat melayani transaksi syariah melalui produk-produk BNI Syariah. (nck)

Surabaya, 21 Oktober 2020. Otoritas Jasa Keuangan mendukung program Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk mendirikan dan mengembangkan bersama Lembaga Keuangan Desa (LKD) yang merupakan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) unit usaha dari Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA).

Pendirian LKD hasil transformasi dari eks Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Desa ini sejalan dengan komitmen OJK untuk terus meningkatkan dan mengembangkan perekonomian desa guna mendorong kesejahteraan masyarakat khususnya di pedesaan.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar serta Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bertemu di Gedung Grahadi Surabaya, Rabu untuk meresmikan Pencanangan Program Pendirian LKD dan menyaksikan penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) OJK dan Kemendes tentang Peningkatan Literasi Dan Inklusi Keuangan, Pengembangan Bum Desa /Bum Desa Bersama Serta Pengembangan LKM Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perdesaan, Daerah Tertinggal, dan Kawasan Transmigrasi. Penandatanganan PKB dilakukan oleh Deputi Komisioner Pengawas Bank IV OJK Ahmad Soekro Tratmono dan Plt. Sekretaris Jenderal Kemendesa PDDT Taufik Madjid.

Penandatanganan PKB ini merupakan kelanjutan dari Nota Kesepahaman antara OJK dan Kemendesa PDTT yang dikeluarkan pada Juli lalu. Melalui PKB ini kedua lembaga akan mengoptimalkan peran dan sinergi BUM Desa/BUM Desa Bersama dan LKM dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan inklusi keuangan di wilayah Desa, Perdesaan, Daerah Tertinggal, dan Kawasan Transmigrasi.
Pada tahap awal di Jawa Timur ini akan didirikan sebanyak 147 LKD sebagai proyek percontohan (pilot project) yang akan mengelola dana bergulir sekitar Rp 600 miliar yang selama ini dikelola oleh unit usaha simpan pinjam Bumdesma.
Operasional LKD ini akan mengadopsi skema Bank Wakaf Mikro yang tidak menerima dana simpanan masyarakat (non deposit taking), menggunakan basis kelompok, tidak mengenakan bunga kecuali biaya administrasi dan mendapat pendampingan dari OJK.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan keberadaan LKD ini sejalan dengan program OJK, Kemendes dan pemerintah daerah dalam mewujudkan tujuan membangun Negara melalui perdesaan.
“LKD ini merupakan wujud kita membangun negara melalui desa dan ini bagian dari tujuan OJK untuk memberi kontribusi pada perekonomian nasional,” kata Wimboh.

Sementara Halim Iskandar mengharapkan pendirian LKD ini bisa mewujudkan mimpi pembangunan lembaga keuangan besar yang tumbuh dan bersumber serta bermanfaat bagi masyarakat desa .
Menurutnya keberadaan LKD akan mengembalikan program eks Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Desa sesuai tujuan awal mengurangi kemiskinan di pedesaan dan akan dikembangkan ke seluruh desa di Indonesia.

Sedangkan Gubernur Jatim Khofifah menyampaikan apresiasi kepada OJK dan Kemendes yang telah bergerak cepat mewujudkan program ini yang diharapkan bisa menggerakkan perekonomian khususnya di pedesaan dan bangkit dari dampak Covid 19. (nck)

Jakarta, 20 Oktober 2020 - Pandemi Covid-19 menimbulkan berbagai efek domino terhadap banyak aspek kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, khususnya pada sektor informal atau Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dikarenakan pandemi, UMKM mengalami penurunan penjualan, sehingga harus mengambil langka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada hampir sebagian besar karyawannya, serta ada yang kesulitan membayar pinjaman.

Agar sektor UMKM dapat bertahan dan bangkit dalam menjalankan usahanya selama pandemi Covid-19, pemerintah terus menggulirkan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), yang salah satu mata anggarannya terdapat perihal “Dukungan UMKM”.

Kondisi pandemi ini secara tidak langsung juga mengakibatkan perubahan perilaku konsumen yang menjadi lebih senang bertransaksi secara online, antara lain untuk mengurangi penggunaan uang kertas yang rentan terkena bakteri, serta menjaga jarak dengan orang lain dengan membeli barang di e-commerce.

Selama ini, platform digital telah digunakan secara luas oleh masyarakat Indonesia. Dalam Report on Indonesia E-commerce dari Redseer, diproyeksikan adanya peningkatan transaksi e-grocery hingga 400% di 2020, sedangkan penjualan online untuk produk kecantikan dan fesyen meningkat sebesar 80% dan 40% dibanding tahun lalu.

Dengan demikian, salah satu peluang yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM di masa pandemi Covid-19 adalah dengan melakukan transformasi usaha melalui pemanfaatan teknologi digital. Namun, peralihan pemanfaatan teknologi digital tidak dapat dilakukan begitu saja. Karena, ternyata masih banyak UMKM yang belum mampu melakukan transaksi daring secara optimal karena terkendala masalah kualitas produk, kapasitas produksi, serta rendahnya literasi digital.

Wakil Presiden RI K.H. Ma’ruf Amin mengungkapkan dalam sambutannya di acara “Peresmian Peluncuran Program Pelatihan Digitalisasi Pemasaran dan Manajemen Produk Halal bagi UMKM” bahwa pemerintah mendorong pemanfaatan teknologi digital untuk menyebarluaskan program pemerintah, serta menyalurkan bantuan pemerintah dengan lebih cepat dan tepat sasaran. Namun, ujarnya, teknologi digital juga membawa tantangan tersendiri dalam penerapannya, meskipun di sisi lain, ini mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif, jasa dan lainnya. UMKM pun dianjurkan memanfaatkan teknologi digital untuk mengembangkan perekonomian masyarakat kelas menengah ke bawah agar lebih produktif.

“Saat ini, baru sebanyak 8,3 juta dari 56 juta pelaku UMKM secara nasional yang memanfaatkan teknologi digital, padahal ini lebih diperlukan saat pandemi Covid-19. Beberapa usaha yang tidak mengalami penurunan pendapatan adalah mereka yang menggunakan sarana penjualan online untuk usahanya. Maka, market place untuk memfasilitasi UMKM menjadi semakin diperlukan,” tuturnya melalui videoconference, di Jakarta, Selasa (20/10).

Wapres Ma’ruf juga menekankan bahwa pemerintah selalu memberi keberpihakan yang besar untuk melindungi dan memberdayakan UMKM, termasuk yang termaktub dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang baru disahkan DPR pada 5 Oktober 2020 lalu. Dalam UU tersebut, UMK dan koperasi akan mendapatkan beberapa manfaat, di antaranya adalah: Perizinan tunggal bagi usaha mikro; Insentif dan kemudahan bagi usaha menengah dan besar yang bermitra bagi UMK; Insentif fiskal dan pembiayaan untuk pengembangan dan pemberdayaan UMKM; Prioritas produk/jasa UMK dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah; Kemitraan UMK melalui fasilitas-fasilitas publik; dan Kemudahan untuk mendirikan koperasi dan menerapkan prinsip syariah dalam koperasi.

Tak hanya UMKM konvensional, pemerintah juga ingin mendorong penciptaan UMKM berbasis syariah yang dapat berperan dalam global halal value chain. Sehingga, hal ini akan dapat memacu pertumbuhan usaha dan meningkatkan ketahanan ekonomi umat di dalam negeri juga. Caranya antara lain melalui penyederhanaan perizinan dan fasilitasi biaya sertifikasi halal.

“Kita ingin industri halal Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri sekaligus pemain global. Saat ini, kita masih menjadi konsumen produk halal. Pada 2018, Indonesia telah membelanjakan sekitar US$214 miliar untuk produk makanan dan minuman halal, sehingga kita menjadi konsumen terbesar dibandingkan negara-negara muslim lainnya. Jadi, kita harus dapat memanfaatkan potensi halal dunia, yaitu dengan meningkatkan ekspor yang masih 3,8% dari total pasar halal dunia,” kata Wapres Ma’ruf.

Gaya hidup halal (halal lifestyle) tak dipungkiri telah berkembang pesat dalam dua dasawarsa terakhir, baik secara global maupun nasional. Data dari The State of the Global Islamic Economy Report 2019/2020 melaporkan besaran pengeluaran makanan dan gaya hidup halal umat muslim di dunia mencapai US$2,2 triliun pada 2018 dan diperkirakan akan terus tumbuh mencapai US$3,2 triliun pada 2024.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menambahkan, pemerintah terus berkomitmen dalam memperkuat sektor UMKM halal dan mendorong pengembangan bisnis produk halal UMK melalui penyederhanaan dan percepatan proses perizinan, fasilitasi biaya sertifikasi halal bagi UMK yang ditanggung oleh pemerintah, dan mekanisme self-declare bagi pelaku UMK untuk produk tertentu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Selain itu, pemerintah juga berupaya menjamin kemudahan bisnis produk halal melalui penetapan kehalalan produk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) di provinsi Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) di Aceh yang dilakukan dalam Sidang Fatwa Halal. Perluasan Lembaga Pemeriksa Halal juga dilakukan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan (ormas), Perguruan Tinggi Negeri, Perguruan Tinggi Swasta di bawah lembaga keagamaan atau Yayasan Islam.

“Kolaborasi antara pemerintah, UMKM, swasta, dan akademisi maupun ormas amat dibutuhkan untuk menciptakan terobosan solusi terbaik dalam mengakselerasi pengembangan produk halal dan transformasi digital di Indonesia,” ucap Menko Airlangga. (nck)

Jakarta, 20 Oktober 2020. Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyepakati penguatan proses dalam pemberian Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek kepada perbankan, sebagaimana  tertuang dalam “Keputusan Bersama tentang Kerja Sama dan Koordinasi BI dan OJK dalam rangka Pemberian Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek (PLJP) dan Pembiayaan  Likuiditas Jangka Pendek Syariah (PLJPS)”.

Keputusan Bersama tersebut ditandatangani  oleh Gubernur BI, Perry Warjiyo, dan Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso  pada Senin (19/10) di Jakarta, sebagai tindak lanjut terbitnya penyempurnaan ketentuan PLJP/PLJPS Bank Umum pada 29 September 2020.

“Penyediaan PLJP/PLJPS bagi bank yang mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek  tetapi masih solven ini sangat krusial untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Koordinasi BI dan OJK dalam pemberian PLJP/PLJPS yang bersifat end-to-end ini dilakukan untuk   memperlancar pelaksanaan pemberian PLJP/PLJPS dengan tetap menjaga prinsip kehati￾hatian dan tata kelola yang baik”. Demikian disampaikan Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo dalam kesempatan tersebut.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso menyampaikan bahwa Keputusan Bersama ini akan memperkuat pelaksanaan fungsi Lender of the Last Resort oleh BI, memperkuat pelaksanaan fungsi pengawasan perbankan dan Lembaga Jasa Keuangan oleh OJK, serta memperjelas mekanisme dan akuntabilitas masing-masing lembaga.

“Kerjasama dan koordinasi BI dengan OJK semakin baik dalam menjaga SSK melalui terciptanya sistem perbankan yang sehat, efisien, serta berkontribusi optimal bagi perekonomian nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat luas,” kata Wimboh.

Ruang lingkup koordinasi dan kerja sama terkait PLJP/PLJPS yang dituangkan dalam  Keputusan Bersama BI – OJK tersebut mencakup sinergi kedua lembaga pada saat: 1)pra￾permohonan; 2) penilaian terhadap pemenuhan persyaratan; 3) penyampaian informasi persetujuan permohonan; 4) pengawasan terhadap bank penerima; dan 5) pelunasan serta eksekusi agunan.

Selanjutnya, pedoman pelaksanaan Keputusan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Anggota Dewan Gubernur BI dan Anggota Dewan Komisioner OJK.(nck)

Jakarta, 15 Oktober 2020

Di tengah pandemi global Covid-19, Indonesia dan Singapura berkomitmen untuk terus memperkuat dan meningkatkan kerja sama ekonomi bilateral. Langkah ini ditempuh dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian kedua negara yang berkelanjutan.

“Indonesia-Singapura sepakat untuk melakukan extraordinary efforts serta memunculkan terobosan kebijakan baru guna memastikan aspek protokol kesehatan yang ketat dan pemulihan perekonomian dapat terus berjalan beriringan,” tutur Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) Indonesia-Singapura pada Kamis (15/10) secara daring, di Jakarta.

Selain itu, pertemuan bilateral ini juga membahas capaian kerja sama ekonomi bilateral dari 6 (enam) Working Groups (WG) antara lain WG Batam, Bintan, Karimun (BBK) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), WG Investasi, WG Transportasi, WG Pariwisata, WG Ketenagakerjaan, dan WG Agribisnis. Menteri Perdagangan dan Industri Singapura H.E. Chan Chun Sing memimpin delegasi Singapura dalam pertemuan ini.

Menko Airlangga Hartarto bersama Menteri Chan Chun Sing kemudian juga menyepakati laporan kemajuan kerja sama 6 Working Groups (Joint Report to Leaders) untuk dilaporkan dalam pertemuan kedua Kepala Pemerintahan yang akan datang.

Melihat efek pandemi yang masif dan sebagai upaya percepatan pemulihan ekonomi, para Menteri menggarisbawahi beberapa kesepakatan yang telah dihasilkan oleh kedua negara, antara lain, (1) Ratifikasi Bilateral Investment Treaty (BIT); (2) Kesepakatan Travel Corridor Agreement (TCA); (3) Penandatanganan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B); dan (4) Kebijakan Reformasi Struktural Indonesia melalui UU Cipta Kerja.

Dalam sambutannya Menko Airlangga menyampaikan pentingnya kesepakatan-kesepakatan tersebut sebagai upaya penyempurnaan iklim investasi dan peningkatan daya saing ekonomi Indonesia di kawasan.

Selanjutnya, dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan BBK yang berbatasan langsung dengan Singapura, telah didirikan 2 (dua) KEK baru yakni Nongsa Digital Park dan Batam Aero Technic.

Nongsa Digital Park dibangun di atas lahan seluas 166,45 hektare dan target investasi sebesar Rp16 triliun serta akan menyerap sebanyak 16.500 tenaga kerja. Sedangkan Batam Aero Technic memiliki lahan seluas 30 hektare dengan target investasi sebesar Rp6,2 triliun dan diperkirakan akan menyerap sebanyak 9.976 tenaga kerja.

“Ditargetkan pada bulan Desember 2020, kedua KEK tersebut sudah dapat memanfaatkan fasilitas dan insentif yang diberikan,” ujar Menko Airlangga.

Sekedar informasi, pengembangan KEK Kendal juga merupakan bentuk kerjasama Indonesia-Singapura yang diakselerasi untuk mendorong percepatan pengembangan super koridor Jawa Utara. Pencapaian KEK Kendal pada bulan Agustus 2020 telah melebihi target yang ditetapkan dalam Rencana Aksi untuk tahun 2020 dengan nilai investasi mencapai Rp18,6 triliun dan penyerapan tenaga kerja sebesar 8.490 orang. Pemerintah terus mendorong pengembangan KEK Kendal melalui pembangunan infrastruktur pendukung seperti Jalan Tol Pelabuhan Semarang dan Bendungan Karet Sungai Blorong.

Kedua Menteri juga melihat potensi peningkatan investasi terutama di sektor ekonomi digital, smart city, financial technology dan start-up yang berorientasi pada teknologi digital. Indonesia dapat belajar dari negara lain yang telah membuat kemajuan lebih lanjut di bidang ini. Sehingga salah satu bidang kerja sama penting yang tengah dikembangkan oleh kedua negara adalah terkait dengan ekonomi digital dan pelatihan talenta-talenta muda di bidang teknologi.

Menurut Airlangga, pada tahun 2019 Singapura merupakan mitra dagang terbesar ketiga bagi Indonesia dan Indonesia merupakan mitra dagang terbesar keenam bagi Singapura. Dalam hal investasi, Singapura merupakan sumber utama Foreign Direct Investment (FDI) bagi Indonesia selama kurun waktu 2014-2019 dengan total investasi sebesar 6,5 miliar USD di tahun 2019. Pada sektor pariwisata, tercatat sebanyak 1,61 juta wisatawan Singapura yang berkunjung ke Indonesia di tahun 2019.

Di tengah tren penurunan ekonomi dan krisis global akibat pandemi Covid-19, justru terdapat pertumbuhan nilai investasi yang masuk dari Singapura ke Indonesia. Tercatat hingga kuartal II (Q2) 2020, terdapat kenaikan nilai investasi sebesar 36,19% (4,67 miliar USD) dibandingkan periode yang sama pada tahun 2019 (3,43 miliar USD).

Sedangkan dari sisi perdagangan memang sangat terasa perlambatan ekonomi yang terjadi baik secara global maupun regional. Tercatat nilai ekspor Indonesia ke Singapura sampai dengan bulan Agustus 2020 sebesar 7,42 miliar USD, mengalami penurunan sebesar 15,06% dibandingkan periode yang sama tahun 2019 sebesar 8,74 miliar USD. Sementara Impor sampai dengan Agustus 2020 tercatat sebesar 8,187 miliar USD, dengan penurunan 28,26% dibandingkan periode yang sama tahun 2019 sebesar 11,41 miliar USD.

Dengan dilakukannya pembatasan mobilitas pergerakan manusia, pariwisata menjadi sektor yang terdampak negatif. Sampai dengan bulan Juni 2020 tercatat sebanyak 267.676 orang masuk ke Indonesia dari Singapura. Angka ini mengalami penurunan sebesar 70,9% dibandingkan periode yang sama tahun 2019 sebanyak 919.863 orang.

“Pertemuan ini diselenggarakan di masa pandemi Covid-19, sehingga pelaksanaannya dilakukan secara virtual. Namun hal tersebut tidak menurunkan arti penting dan nilai strategis dari kerja sama bilateral kedua negara, khususnya pada bidang ekonomi utamanya terkait percepatan pemulihan ekonomi paska pandemi,” kata Airlangga. (nck)

Page 1 of 90

Tentang Kami