Live Streaming

Hallo Batam

Info Aktual dari Kota Batam dan sekitarnya
18 Jan 2021

Kemensos Dirikan 6 Dapur Umum di Sulbar

Mamuju (17/1)- Kementerian Sosial (Kemensos)  membangun enam posko dapur umum (dumlap) bagi korban gempa. Enam dapur umum tersebut dua berasal dari Provinsi Sulawesi Barat, sedangkan satu dari Provinsi Sulawesi Selatan dan tiga dari Provinsi Sulawesi Tengah.

Fasilitas itu untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi para penyintas gempa di Kabupaten Majene dan Mamuju. 

“Seluruh masakan kita sebarkan ke lokasi pengungsi atau bagi yang lokasi pengungsianya dekat bisa langsung mengambil", jelas Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Kemensos, M Safii Nasution, di Sulbar, pagi ini.

"Satu mobil dapur umum lapangan dapat memasak 2000 masak makanan. Sehari kita salurkan 2 kali. Jadi total nya mencapai 24.000", ungkap Safii.

Menurut dia, rencananya posko dapur umum difokuskan di satu titik, yakni Kantor Gubernur. Hal ini demi distribusi dan komunikasi berada dalam satu komando. Selanjutnya makanan akan didistribusikan ke 97 posko pengungsian yang terdaftar di Dinas Sosial, Sulbar.

"Untuk memudahkan pengontrolan Gubernur minta semua dapur umum dalam satu titik yaitu di kantornya," tambah Safii.

Safii menyebut situasi di Sulawesi Barat  belum sepenuhnya kondusif. Namun, pemerintah berupaya semaksimal mungkin memenuhi kebutuhan dasar seluruh korban.

Kumpulkan Pengungsi Di Stadion

Tersebarnya titik pengungsian di Kabupaten Mamuju dan Majene menyulitkan distribusi makanan dan bantuan lainnya. Untuk itu, bagi pengungsi yang berada di Kabupaten Mamuju, Kemensos bersama Pemprov Sulbar mengambil kebijakan mengumpulkan mereka dalam satu lokasi yaitu di stadion Manakarra, Mamuju.

Untuk menghindari penyebaran covid 19, Safii mengaku telah mengirimkan tenda pengungsi covid 19 yaitu tenda yang menggunakan pembatas dan adanya ventilasi disetiap ruangnya.

"Kita siapkan 10 tenda untuk sementara dan bisa nambah tergantung jumlah pengungsi," tegasnya.

Selain itu, Kemensos juga menyediakan genset untuk memenuhi kebutuhan listrik bagi pengungsi. "Kita juga pastikan semua kebutuhan listrik terpenuhi. Masyarakat bisa ngecarge HPnya agar mereka bisa berkomunikasi dengan keluarganya," lanjut Safii.

Sementara itu Kepala Dinas Sosial Sulawesi Tengah Mumu Suherlan mengaku membawa tiga mobil dapur umum lapangan (Dunlap) yaitu dari mobil dunlap propinsi, Kabupaten Donggala dan Sigi untuk membantu penyediaan makanan korban gempa di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat.

"Kita berangkat hari Jumat pagi jam enam setelah mendapat arahan dari Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Pepen Nazaeuddin, dengan menempuh perjalanan 12 jam dari kota Palu," jelas Mumu.

Selain mengerahkan Dulap, dikatakan Mumu dinsos Sulteng juga mengerahkan pilar sosial seperti Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Tagana guna memasak makanan siap saji bagi pengungsi dan relawan yang membantu evakuasi korban gempa.

"Kita bawa 9 TKSK dan 40 Tagana dari Sulteng. Semua kita kerahkan untuk bantu penyediaan makanan di tiga titik Dunlap^, tambah Mumu.

Sementara Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Raditya Jati mengatakan korban jiwa akibat gempa Magnitudo 6,2 di Sulawesi Barat bertambah menjadi 56 orang.

Selain itu, terdapat 637 korban luka di Kabupaten Mejene dengan perincian 12 orang luka berat, 200 orang luka sedang, dan 425 orang luka ringan. Di Kabupaten Memuju, 189 orang mengalami luka berat dan menjalani rawat inap. (nck)

15 Jan 2021

RSBP Batam Kini Miliki Layanan Baru

Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Muhammad Rudi, meresmikan lima layanan baru di Rumah Sakit Badan Pengusahaan (RSBP) Batam, Rabu (13/1/2021). Seremoni peresemian dilakukan di ruang pertemuan lantai 4 RSBP Batam, Sekupang, Batam.
Adapun kelima layanan yang diresmikan Kepala BP Batam, berupa CT Scan 128 Slice, ICU PIE, Poliklinik, Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS), dan Laboratorium PCR.
 
Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, dalam sambutannya mengharapkan, SIMRS nantinya mampu menjangkau masyarakat dan pihak eksternal lainnya yang terakomodir di dalam sebuah aplikasi telepon seluler.
“Agar sewaktu-waktu masyarakat ingin mengetahui rekam jejak kesehatannya, bisa langsung termonitor secara mandiri. Sehingga jika ingin berobat kembali, semuanya sudah tertera di sana. Lebih cepat dan lebih efisien,” ujar Muhammad Rudi.
Di samping menambah devisa daerah, hadirnya layanan RSBP yang terbaru, diharapkan Muhammad Rudi, menjadi awal langkah konkrit BP Batam dalam meningkatkan pelayanan dan kenyamanan calon pasien, sembari menunggu proses legalisasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bidang Kesehatan yang akan diterapkan di RSBP Batam.
 
“Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini, RSBP Batam dapat menjadi proyek percontohan di Indonesia sebagai KEK Kesehatan. Bila prosesnya selesai dan izinnya sudah keluar, maka banyak sekali kemudahan yang akan diterima oleh RSBP Batam,” jelas Muhammad Rudi.
Direktur RSBP Batam, dr. Afdhalun Hakim, dalam pemaparannya mengemukakan, di antara kelima layanan diresmikan tersebut, SIMRS menjadi salah satu prioritas dalam program pengembangan RSBP Batam.
 
Menurutnya, SIMRS yang merupakan urat nadi rumah sakit harus dikelola dengan baik, karena hal tersebut akan berdampak besar pada pengelolaan manajemen di rumah sakit secara simultan.
“Keuntungan dari sistem yang baru ini adalah keandalan sistem yang terukur, paperless, dan komprehensif dengan sistem pendukung lainnya. Jadi mulai status pasien, unit gawat darurat, poliklinik, keuangan, dan obat-obatan semuanya sudah terintegrasi lebih baik di sistem,” kata Afdhalun.
Setelah terintegrasi dengan BPJS dan Kementerian Kesehatan RI, dampak yang signifikan terjadi dari pengelolaan SIMRS adalah penghematan dan efisiensi, baik biaya maupun beban kerja petugas.
 
“Dengan slogan “New RSBP, New Spirit, New Services”, kami berharap ke depannya, sejumlah fasilitas pendukung dapat diperbanyak, baik infrastruktur fisik maupun sumber daya manusia yang kompeten, guna meningkatkan pelayanan RSBP Batam yang lebih prima dari sebelumnya,” kata Afdhalun.
 
RSBP Batam sendiri diketahui telah lulus akreditasi dengan status tertinggi lima bintang, yaitu Paripurna, yang diterbitkan oleh Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS) sebagai wujud komitmen manajemen RSBP Batam.
Turut hadir dalam acara, Anggota Bidang Pengusahaan BP Batam, Syahril Japarin, Kepala Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKLPP) Kelas 1 Kota Batam, Budi Santoso, Kepala Satuan Pemeriksa Intern BP Batam, Konstantin Siboro, Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol BP Batam, Dendi Gustinandar, dan jajaran RSBP Batam. (rud)
15 Jan 2021

Vaksin di Kepri Dimulai, Isdianto Ajak Masyakarakat Ikut Vaksinasi

Gubernur H. Isdianto meresmikan secara langsung Pencanangan Vaksinasi Covid-19 di Provinsi Kepulauan Riau di Aula Rumah Sakit Umum Daerah Raja H. Ahmad Thabib Tanjungpinang, Kamis (14/01).

Isdianto menyampaikan rasa terimaksihnya kepada Pemerintah Pusat yang telah mendengarkan keluhan masyakarat tentang kebutuhan vaksin yang mendesak agar virus Covid-19 yang saat ini masih menjadi wabah dan menjangkiti hampir seluruh warga di dunia agar segera sirna.

“Terimakasih pemerintah khususnya kepada Presiden RI Bapak Jokowi yang telah menjadi contoh bagi masyarakat dengan menjadi orang pertama divaksin di Indonesia. Begitu juga dengan telah ada vaksin di daerah, virus ini kita bisa lawan bersama dan hentikan lajunya,” jelasnya.

Kepada masyarakat Kepri, Isdianto menyampaikan bahwa seharusnya tidak ada keraguan lagi dalam benak masyarakat akan vaksin covid-19. Karena vaksin corona Sinovac yang akan disuntikan ke masyarakat saat ini telah disuntikan terlebih dahulu kepada para pimpinan dan pejabat di Kepulauan Riau.

“Hari ini teman-teman Forkompinda bersama tenaga kesehatan akan mulai vaksin bersama. Ini wujud nyata dukungan kami terhadap program vaksinasi dari pemerintah Pusat. Selanjutnya masyarakat tidak perlu khawatir lagi,” ucapnya.

Isdianto berpesan bahwa setelah vaksin bukan berarti masyarakat mengabaikan protokol kesehatan. Dirinya mengajak seluruh pihak untuk disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan 3M (memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, dan mencuci tangan).

“Inilah yang harus dipahami oleh kita semua, bangsa Indonesia, bahwa vaksin harus paralel dengan kedisiplinan, vaksin harus paralel dengan kepatuhan pada protokol kesehatan. Karena di sinilah kunci utama kita untuk memutus rantai penularan,” ajaknya.

Di kesempatan ini Isdianto yang juga Ketua Umum Satgas Covid-19 Provinsi Kepulauan Riau memberikan klarifikasi terkait beberapa berita di media yang menyebutkan bahwa dirinya enggan atau tidak mau divaksin Covid-19 adalah sebuah pemberitaan yang tidak benar karena sebenarnya dirinya juga sangat ingin divaksin namun ketentuan dari pusat yang belum membolehkan.

“Saya ini tidak masuk kriteria prioritas mendapatkan vaksin karena pertama umur saya sudah melebih 60 tahun serta saya sudah pernah menjadi alumni Covid. Artinya yang sudah pernah terpapar covid tidak perlu vaksin karena sudah memiliki imun tubuh yang cukup untuk menghadapi virus ini, “ jelasnya.

Sementara itu Sekdaprov Kepulauan Riau H.TS. Arfi Fadillah dalam laporannya menyampaikan bahwa tujuan dari pelaksanaan vaksinasi adalah untuk mengurangi transmisi/penularan Covid-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat Covid-19, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat (herd immunity) dan memberikan informasi/sosialisasi kepada masyarakat tentang telah dimulainya vaksinasi Covid-19 di Provinsi Kepulauan Riau.

“Untuk penyuntikan perdana pada hari ini jumlah peserta 27 orang yang terdiri dari pejabat daerah, TNI/Polri, organisasi profesi, MUI, DPRD dan tokoh masyarakat,” lapornya.

Selanjutnya penyuntikan vaksin Sinovac yang ditunggu-tunggu, akhirnya dimulai sekitar pukul 10.30 WIB dengan orang pertama yang mendapatkan suntikan vaksin untuk wilayah Provinsi Kepulauan Riau adalah Kepala BIN Provinsi Kepulauan Riau Brigjen Polisi Riza Celvian Gumay.

Selanjutnya berturut-turut diikuti oleh Sekda kepri H. TS, Arfi Fadillah, Kapolda Kepri Irjen Pol.Aris Budiman, Kaskogabwilhan I Mayjen TNI Syafrudin, Kajati Kepri Hari Setiono, Danlantamal Iv Laksamana Pertama Indarto Budiarto, Kasi Ops Korem 033/ WP Kolonel Infantri Ariful, Wakil Ketua III DPRD Provinsi Kepri Tengku Afrizal Dahlan, Anggota DPRD Kepri Rudi Chua, dilanjutkan perwakilan OPD, Tokoh Masyarakat, Tokoh agama serta Organisasi Profesi.

Seusai mendapatkan vaksin dalam konferensi persnya didampingi Forkompinda, Isdianto berharap masyarakat yang menyaksikan langsung para Forkompinda, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat yang telah lebih dahulu mendapatkan vaksinasi agar bisa ikut tergerak dengan sukarela menjalani vaksinasi juga.

“Kami maklum betul masyarakat masih khawatir dengan vaksin ini, namun hari ini kami semua hadir disini telah membuktikan bahwa vaksin ini aman, efektif, halal dan bermanfaat,” jelasnya.

Arif menyampaikan, setelah divaksin dapat dilihat bahwa semuanya baik-baik saja dan tidak terdampak apa-apa. Karena itu dia berharap masyarakat kepri tergerak hatinya untuk vaksin karena vaksin ini efektif untuk membunuh virus Covid-19.

sumber : humas.kepriprov 

15 Jan 2021

Marlin Tantang Chef Kepri Angkat Kuliner Tradisional ke Tingkat Internasional

Batam – Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kota Batam, Marlin Agustina Rudi, menantang para Chef Kepri mengembangkan kuliner tradisional khas Melayu. Ia ingin, kuliner Melayu bisa terkenal hingga ke penjuru dunia.

Marlin yang menjadikan memasak sebagai hobi itu, ingin kuliner khas Melayu dapat terangkat derajatnya hingga mendunia. Cita-cita besar itu, kata Marlin, butuh kerja sama semua pihak termasuk para Chef yang ada di Kepri.

“Banyak kuliner tradisional kita yang belum terangkat. Ini butuh sentuhan para Chef dan ini sekaligus menjadi tantangan yang besar agar kuliner tradisional Kepri bisa go internasional,” ujar Marlin saat menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Perkumpulan Chef Profesional Indonesia (PCPI) Kepri di Hotel Zia, Seipanas, Batam, Kamis (14/1/2021).

Untuk itu, Wakil Gubernur Kepri Terpilih tersebut mengajak semua pihak termasuk PCPI Kepri bekerja sama dalam mengembangkan kuliner khas daerah ini. Bagi dia, sudah menjadi keharusan bagi para Chef tempatan dapat berbangga dan mau mengenalkan kuliner asli daerahnya.

“Karena kita berada di Tanah Melayu, mari sama-sama kita angkat derajat kuliner tradisinonal kita,” ujarnya.

Marlin mengaku, di sektor kuliner ini bisa menjadi potensi besar. Bahkan, di masa pandemi ini, sektor ini tetap eksis. Sehingga, pihaknya akan terus berupaya mengembangkan kuliner sabagai kekuatan ekonomi ke depannya. Marlin pun mengaku selama mengemban amanat sebagai TP PKK, pihaknya sudah melatih para ibu-ibu untuk memanfaatkan potensi di bidang kuliner.

“Alhamdulillah, dengan pelatihan yang kita lakukan, sudah banyak ibu-ibu yang punya keterampilan memasak sudah mulai membuka usaha sendiri,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Marlin berpesan agar para Chef juga memiliki tekad sama membina dan memberikan pelatihan bagi masyarakat agar terus mengembangkan kemampuan di bidang kuliner. Ia juga menyampaikan, bagi Chef yang sudah bekerja di restoran dan hotel agar dapat menonjolkan satu kuliner khas Melayu.

“Karena di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kita harus bangga dan mau menyajikan kuliner asli daerah kita,” ujarnya.

Di lokasi sama, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Batam, Ardiwianata, mengaku sangat mendukung tekad yang disampaikan TP-PKK tersebut. Ia mengaku, kuliner tradisional Melayu khsusunya dari Batam, banyak yang sudah tak dikenal lagi. Karena itu, upaya yang dilakukan Ketua TP-PKK sejalan dengan Disbudpar yang kembali menggaungkan kuliner khas Batam.

“Kita punya lendot, punya putu piring, jungkong, dan banyak lagi. Semua ini menjadi buruan bagi para wisatawan karena para pelancong kalau ke daerah lain pasti akan mencari dan mencicipi masakan khas daerah tujuan,” ujarnya.

Ardi pun mengaku jika kuliner tradisional mampu tampil menarik dan enak, akan menjadi daya tarik tersendiri bagi Batam. Pasalnya, banyak wisatawan berwisata kuliner namun masih minim lokasi maupun menu tradisional yang disajikan. “Ini lah saatnya kita sama-sama bertekad mengangkat derajat kuliner khas kita,” ujarnya.

Gayung bersambut, tekad Pemerintah tersebut sejalan dengan visi misi PCPI. Ketua Umum PCPI Pusat, Chef Bambang Nurianto, menyampaikan keberadaan PCPI untuk menjadi organisasi terdepat yang profesional dalam melestarikan dan mengembangkan sumber daya Kuliner Indonesia serta mampu berkiprah ke dunia Internasional.

“PCPI berkomitmen menjadi profesional untuk bersinergi dengan Pemerintah dalam melaksanakan program-programnya, dalam memperkaya dan mempertahankan khazanah kuliner nusantara bersama para ahli dan pelaku kuliner Indonesia untuk diperdayakan mengangkat warisan budaya kuliner dan mampu berkiprah di dunia,” ujarnya.

Sebagai pendiri PCPI, ia pun meminta semua pengurus dan anggota dapat berkoordinasi dengan pemerintah, instansi terkait di provinsi maupun di kabupaten dan kota. Ia juga memotivasi anggota PCPI percaya diri dengan kuliner lokal. Untuk itu, kuliner lokal perlu dikembangkan lebih baik lagi.

“Saya yakin, kuliner Indonesia lebih baik dibanding kuliner dari luar,” ujarnya.

Sementara itu, Dewan Pembina DPD PCPI Kepri, Diana Martina, menyampaikan keberadaan PCPI di Kepri sudah menjalankan amanatnya. Bahkan, selama dua bulan belakangan ini ada beberapa event yang dilaksanakan seperti merangkul pelaku UMKM dalam memberikan cara mengukir buah-buahan, kemudian cooking show untuk disabilitas hingga membangun usaha sendiri.

“Kita harapkan kegiatan-kegiatan ini tetap terlaksana di 2021 hingga seterusnya,” ujarnya.

Di kesempatan itu, dilakukan penyerahan hasil musda kepada Ketua Umum PCPI Pusat sekaligus melantik pengurus DPD PCPI Kepri. Dalam musda tersebut, Chef Sapuri terpilih sebagai Ketua PCPI Kepri periode 2021-2026.

sumber : Media Center Batam
11 Jan 2021

Rudi Minta Masyarakat Tak Ragu Divaksin

Batam – Pemeritah Kota (Pemko) Batam mulai melakukan sosialisasi terkait dengan vaksinasi Covid-19. Hal itu dilakukan agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar terkait vaksin Covid-19.

Wali Kota Batam, Muhammad Rudi mengatakan sengaja mengumpulkan seluruh Forkompinda Kota Batam, Rumah Sakit, Puskesmas, tokoh masyarakat dan instansi pemerintah lainnya agar satu pendapat terkait vaksinasi tersebut.

“Hari ini kita juga dengarkan penjelasan dari dokter spesialis penyakit dalam. Artinya supaya kita tahu yang sebenarnya, sehingga bisa disampaikan kepada masyarakat,” kata Rudi di Dataran Engku Putri, Senin (11/1/2021).

Saat ini banyak isu yang berkembang di tengah masyarakat terkait vaksin. Banyak informasi yang kadang tidak benar, sehingga membuat masyarakat ragu untuk divaksin.

Maka itu sosialisasi ini diharapkan bisa meluruskan informasi-informasi yang diterima masyarakat. Ia mengajak agar masyarakat percaya kepada pemerintah dan dokter yang memang sudah ahli dibidangnya.

“Kita memang tidak tahu mana yang benar, tapi kita harus percaya kepada dokter. Karena memang sudah ahli dibidangnya,” tegas Rudi.

Vaksinasi sendiri akan dilakukan secara bertahap, prioritas utama adalah untuk para tenaga medis. Di mana rencanannya akan diberikan dalam waktu dekat ini.

“Vaksinya ada di provinsi, jumlahnya untuk Batam saya belum dapat angkanya tapi yang jelas sesuai dengan tenaga medis kita,” katanya.

Rudi juga meminta agar masyarakat tidak menolak jika nantinya dilakukan vaksin. Sebab, vaksinasi diberikan bukan untuk dirinya sendiri tapi juga orang lain disekitarnya.

“Kalau virus ini tidak menular silahkan menolak, tapi yang menjadi masalah adalah virus corona ini bisa menular kepada siapa saja,” katanya.

Ketua DPRD Batam, Nuryanto mengatakan secara kelembagana pihaknya mendukung penuh vaksinasi Covid-19. Pihaknya juga meminta agar masyarakat turut mendukung rencana ini.

“Mari kita percayakan kepada pemerintah bahwa tidak mungkin pemerintah akan menyengsarakan rakyatnya,” kata Nuryanto.

Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Zulkarnain mengatakan sebagaimana yang disampaikan Majelis Ulama Indonesia (MUI) bahwa vaksin yang akan diberikan kepada masyarakat adalah halal.

“Karena itu khususnya bagi umat Islam tidak ada alasan untuk menolak divaksin,” katanya.

Batam Links

     

 

Ragam Berita

MAMUJU – Bencana gempa bumi yang mengguncang Sulawesi Barat, khususnya Majene dan Mamuju pada Jumat (15/1/2021) dini hari kemarin membawa dampak yang cukup parah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada Jumat malam pukul 20.00 WIB menyebut korban meninggal dunia mencapai 42 jiwa. Sebanyak 34 orang di antara korban meninggal merupakan warga Mamuju, sedangkan sisanya berasal dari Majene.

Merespons terus parahnya dampak gempa bumi di wilayah Provinsi Sulawesi Barat, Aksi Cepat Tanggap (ACT) pada Sabtu (16/1/2021) telah membuka posko kemanusiaan di Jalan Kurungan Bassi, Nomor 18, Mamuju, atau depan RSUD Kabupaten Mamuju. Posko ini akan menjadi pusat koordinasi serta distribusi awal bantuan kemanusiaan dari dermawan yang disalurkan melalui ACT.

“Tim relawan juga bersiaga untuk melakukan tanggap darurat di wilayah Mamuju. Selain itu, saat ini ACT juga sedang proses pembukaan posko kemanusiaan di wilayah Majene, namun terhambat kondisi yang masih serba sulit pascabencana,” jelas Kusmayadi, Komandan Tim Tanggap Darurat ACT, Sabtu (16/1/2021).

Saat ini, tim ACT yang dikirim dari Makassar, Sulawesi Selatan tengah berusaha masuk ke wilayah Majene dengan membawa logistik, serta tim tanggap darurat, juga akan membuka posko di Majene. Namun, tambah Kusmayadi, di perjalanan mengalami hambatan karena adanya longsor yang menutup jalan. “Jadi memutar ke jalan lain,” tambahnya.

Mendesaknya bantuan kemanusiaan
Gempa bumi magnitudo 6,2 yang mengguncang Majene juga terasa hingga kabupaten di sekitarnya, khususnya Mamuju yang mengakibatkan banyak bangunan mengalami kerusakan serta membuat ribuan jiwa terpaksa mengungsi. Di samping itu, fasilitas umum seperti rumah sakit juga mengalami kerusakan dan pasiennya mengalami kepanikan, sedangkan tidak sedikit rumah sakit tersebut sedang merawat pasien Covid-19.

“Bencana yang terjadi bertepatan dengan adanya pandemi membuat setiap jiwa harus ekstra waspada, termasuk relawan yang bertugas,” ungkap Kusmayadi.

Saat ini, warga terdampak sangat memerlukan bantuan kemanusiaan berupa pangan, tempat mengungsi yang layak, masker, pelayanan medis, serta barang-barang untuk kebersihan.[]

JAKARTA- Tim SAR (Search and Rescue) Gabungan kembali menemukan 1 (satu) korban meninggal dunia serta menemukan 1 (satu) orang yang dinyatakan hilang akibat longsor yang terjadi di Cimanggung, Sumedang, Jawa Barat pada Sabtu (16/1).

Merujuk data dari Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per hari Minggu 17 Januari 2020 pukul 12.53 WIB, total korban yang berhasil ditemukan tim gabungan berjumlah 29 orang dan 11 orang masih dinyatakan hilang.

Adapun korban luka antara lain luka ringan sebanyak 22 orang dan luka berat tiga orang.

Pencarian korban terkendala dengan cuaca hujan dan perlu diwaspadai longsor susulan, karena seperti yang diinformasikan Badan Geologi, masih ada retakan di beberapa titik lokasi longsor, sehinggga tim gabungan perlu menjaga keselamatan saat melakukan evakuasi.

Sampai saat ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumedang bersama instansi terkait masih melakukan pencarian terhadap 11 orang yang belum ditemukan

Tim gabungan menggunakan 4 (empat) alat berat dalam proses evakuasi korban selama beberapa hari kedepan.

Data sementara sebanyak 1.020 jiwa mengungsi terbagi di pos pengungsian Lapangan Taman Burung dan rumah kerabat yang aman dari potensi longsor.

Bupati Sumedang telah menetapkan Pernyataan Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Longsor selama 21 hari yang berlaku mulai tanggal 9 sampai 29 Januari 2021.

Pusat Pengendali Operasi BPBD Kabupaten Sumedang terus melaksanakan pengamatan dan pemantauan secara visual melalui perangkat radio komunikasi, internet serta handpohone. Disamping itu, BMKG juga telah melakukan pemasangan Early Warning System (EWS) longsor.

Perlu diketahui longsor di Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat ini telah terjadi pada Sabtu (9/1), longsor terjadi dua kali, pertama pukul 16.00 WIB dan longsor susulan terjadi pada pukul 19.00 WIB. (nck)

Jakarta, 7 Januari 2021. OJK mendukung upaya Pemerintah yang kembali meneruskan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) khususnya di wilayah Jawa dan Bali yang diterapkan 11 – 25 Januari 2021. Kebijakan ini diharapkan dapat menggerakkan roda perekonomian dalam koridor upaya pencegahan penyebaran Covid – 19 di masyarakat.

OJK menyampaikan bahwa operasional OJK dan Industri Jasa Keuangan yakni Perbankan, Pasar Modal, dan Industri Keuangan Non Bank di wilayah Jawa dan Bali tetap beroperasi dengan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid 19. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pemerintah yang memasukkan sektor jasa keuangan dalam 11 bidang usaha vital tetap berjalan dengan kapasitas yang diijinkan oleh Pemerintah.

Langkah ini berpedoman kepada Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. OJK meminta kepada seluruh lembaga jasa keuangan untuk tetap memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dengan selalu mengutamakan protokol kesehatan untuk mencegahan penyebaran Covid – 19.

Seluruh lembaga jasa keuangan tetap beroperasi secara terbatas dengan wajib menerapkan protokol kesehatan antara lain menjaga jarak fisik, menggunakan masker dan memaksimalkan layanan melalui pemanfaatan teknologi (online mobile/digital), serta melakukan pola hidup bersih dan sehat. Termasuk penyediaan uang tunai di Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang dioperasikan dengan menjaga kebersihan melalui disinfektan secara berkala.

Adapun untuk pengaturan operasional kantor dan pelaksanaan bekerja dari rumah (Work from Home) diserahkan kepada masing-masing Lembaga Jasa Keuangan, Self Regulatory Organization di Pasar Modal, dan Lembaga Penunjang Profesi di Industri Jasa Keuangan.

Sehubungan dengan penerapan PSBB di Jawa dan Bali ini, OJK senantiasa berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Kapolda di Jawa - Bali untuk memastikan layanan operasional lembaga jasa keuangan serta transaksi investasi di pasar modal berjalan dengan baik.

Dalam keterangan Pers Menko Perekonomian pada hari Rabu 6 Januari 2021 PSBB akan diberlakukan di DKI Jakarta dan 23 kabupaten/kota di enam provinsi yang masuk wilayah berisiko tinggi penyebaran Covid-19. (nck)

Jakarta, 6 Januari 2021. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN), Airlangga Hartarto menyampaikan Keterangan Pers terkait dengan Hasil Rapat Terbatas di Kantor Presiden pada 6 Januari 2021, terutama mengenai kebijakan terbaru pemerintah terkait upaya pengendalian Covid-19 melalui pengaturan kembali pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Turut hadir dalam konferensi pers tersebut, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, yang melengkapi dengan penjelasan mengenai rencana pelaksanaan vaksinasi Covid-19.

Menko Airlangga menjelaskan, “Mencermati perkembangan pandemi Covid-19 yang terjadi di dunia akhir-akhir ini, di mana beberapa negara telah melakukan pengetatan mobilitas masyarakat, dan dengan adanya varian baru virus Covid-19 yang lebih cepat menular, maka Pemerintah perlu melakukan langkah-langkah pengendalian pandemi Covid-19 di Indonesia”. Seperti diketahui, sebelumnya Pemerintah telah menerbitkan kebijakan pengaturan perjalanan orang/ WNA ke Indonesia, dengan melarang sementara masuknya WNA dari tanggal 1 s.d. 14 Januari 2021.

Pertimbangan Pemerintah melakukan langkah ini, adalah juga untuk menjaga keseimbangan antara sisi ekonomi dan aspek kesehatan. Seiring dengan semakin membaiknya beberapa indikator perekonomian (Indeks PMI, IHSG, Nilai Tukar dll), maka perlu tetap meningkatkan upaya menjaga kesehatan masyarakat, melalui pengendalian penyebaran virus Covid-19 secara terukur. “Di samping upaya menjaga momentum mendorong pemulihan ekonomi, harus tetap dibarengi dengan upaya pengendalian penyebaran Covid-19.”

Menko Airlangga juga menjelaskan bahwa saat ini Pemerintah sedang mempersiapkan pelaksanaan Vaksinasi yang dijadwalkan dimulai sebelum pertengahan Januari 2021, setelah mendapatkan EUA (Emergency Used Authorization) dari BPOM, dan memenuhi aspek kehalalan dari MUI. Seperti halnya dengan kebijakan di 39 negara yang telah melakukan kegiatan vaksinasi, perlu dilakukan pengendalian kenaikan kasus Covid-19 melalui pengaturan kembali pemberlakuan pembatasan berbagai aktivitas masyarakat.

Pemerintah akhirnya memutuskan untuk mengatur kembali pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, terutama kegiatan yang berpotensi menimbulkan penularan dan penyebaran virus Covid-19. Pengaturan kembali pemberlakuan pembatasan tersebut antara lain meliputi:

1. membatasi tempat/ kerja perkantoran dengan menerapkan Work From Home (WFH) sebesar 75% (tujuh puluh lima) persen, dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat;
2. melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring/on line;
3. untuk Sektor Esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat, tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen), dengan pengaturan jam operasional dan kapasitas, serta penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
4. mengatur pemberlakuan pembatasan:
kegiatan restoran (makan/minum di tempat) sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diijinkan sesuai dengan jam operasional restoran; dan
pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan/mall sampai dengan Pukul 19.00 WIB;
5. mengijinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
6. kegiatan di tempat ibadah tetap dapat dilaksanakan, dengan pembatasan kapasitas sebesar 50% (lima puluh persen), dan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
7. kegiatan di fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya dihentikan sementara; dan
8. dilakukan pengaturan kapasitas dan jam operasional untuk transportasi umum.

Cakupan pengaturan kembali pemberlakuan pembatasan kegiatan tersebut, diterapkan di Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang memenuhi salah satu dari parameter berikut:
1. Tingkat Kematian di atas rata-rata tingkat kematian nasional
2. Tingkat Kesembuhan di bawah rata-rata tingkat kesembuhan nasional
3. Tingkat Kasus Aktif di atas rata-rata tingkat kasus aktif nasional
4. Tingkat Keterisian Rumah Sakit (BOR) untuk ICU dan Isolasi di atas 70%.

Pengaturan kembali pemberlakuan pembatasan tersebut, pada tahap awal akan diprioritaskan penerapannya di seluruh Provinsi di Jawa dan Bali, dengan pertimbangan karena seluruh Provinsi dimaksud memenuhi salah satu unsur dari 4 parameter yang ditetapkan, dan juga mempertimbangkan bahwa sebagian besar peningkatan kasus Covid-19 terjadi di 7 Provinsi tersebut.

Penerapan pemberlakuan pembatasan tersebut akan dilakukan di Ibukota ketujuh Provinsi dimaksud, dan di Kabupaten/ Kota di sekitar/ yang berbatasan Ibukota Provinsi/ yang berisiko tinggi. (1) DKI Jakarta: Seluruh wilayah DKI Jakarta; (2) Jawa Barat: dengan prioritas pada wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cimahi, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, dan Wilayah Bandung Raya; (3) Banten: dengan prioritas pada wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan; (4) Jawa Tengah: dengan prioritas pada wilayah Semarang Raya, Banyumas Raya dan Kota Surakarta dan sekitarnya; (5) DI Yogyakarta: dengan prioritas pada wilayah Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Kulonprogo; (6) Jawa Timur: dengan prioritas pada wilayah Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo dan Kota Malang; (7) Bali: dengan prioritas pada wilayah Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Gubernur dapat menetapkan Kabupaten/ Kota lain di wilayahnya, dengan mempertimbangkan keempat parameter tersebut dan pertimbangan lain untuk memperkuat upaya pengendalian Covid-19.

Kebijakan pengaturan kembali pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat tersebut, akan diatur lebih lanjut melalui perubahan Peraturan Kepala Daerah, dan Menteri Dalam Negeri akan segera menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai pemberlakuan pembatasan kegiatan untuk pengendalian penyebaran Covid-19, dan meminta Kepala Daerah (apabila diperlukan) untuk membuat Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang mengatur secara spesifik pemberlakuan pembatasan dimaksud sampai dengan pengaturan penerapan sanksi.

Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat tersebut berlaku sejak 11 Januari 2021 sampai dengan 25 Januari 2021, dan akan dilakukan evaluasi dan monitoring secara harian. Untuk mengawal penerapan kebijakan pembatasan ini, Pemerintah akan melaksanakan pengetatan pengawasan dalam penerapan protokol kesehatan, dengan meningkatkan pelaksanaan Operasi Yustisi yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP), aparat Kepolisian, dan melibatkan unsur TNI.

“Pemerintah akan terus memantau pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ini, dengan melakukan evaluasi dan monitoring secara intensif. Dalam implementasinya, Pemerintah akan menguatkan pelaksanaan Operasi Yustisi, untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan, dan mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam pencegahan Covid-19,” tutup Menko Airlangga. (nck)

Jakarta, 04 Januari 2021. Sentimen positif atas capaian-capaian program penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi di tahun 2020 menghadirkan optimisme berbagai pihak untuk memulai langkah di tahun 2021. Selain dari aspek kesehatan, sentimen positif hadir dari aspek ekonomi, baik pada sektor riil maupun pasar modal.

“Optimisme di tahun 2021 melandasi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia, di mana capaian program pemulihan ekonomi di tahun 2020 memberikan sentimen positif dalam mengatasi dampak pandemi Covid-19,” tutur Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam sambutannya pada Peresmian Pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2021, Senin (04/01), di Jakarta.

Ekonomi global diprediksi tumbuh di kisaran 4,2% hingga 5,2% di tahun 2021. Sejalan dengan ini, Bank Dunia juga mengeluarkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia bakal tumbuh sebesar 4,4% di tahun 2021. Pemerintah sendiri memprediksi ekonomi Indonesia tumbuh di kisaran 4,5% s.d. 5,5%.

Sejalan dengan optimisme di sektor riil, optimisme juga terlihat di pasar modal. Beberapa lembaga memproyeksikan IHSG mampu menyentuh level 6800. Bahkan diantaranya memperkirakan IHSG dapat mencapai level 7000 pada akhir Desember 2021.

“Hal tersebut sangat mungkin dicapai mengingat pada 22 Desember 2020 lalu IHSG sempat menyentuh level 6.165, walaupun di akhirnya berada sedikit dibawah 6.000,” terang Airlangga.

Di tahun 2021, BEI menargetkan 30 perusahaan akan melakukan penawaran saham perdana atau Initial Public Offering (IPO) dan akan meningkat seiring pemulihan ekonomi nasional.

Dalam asumsi makro APBN 2021, inflasi ditargetkan 3 ± 1% dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ditetapkan Rp14.600. Sentimen positif pada beberapa bulan terakhir 2020 memberikan harapan dimana nilai tukar rupiah ditutup terapresiasi ke level Rp14.050/USD pada tanggal 30 Desember 2020 lalu yang berarti IHSG dan nilai tukar rupiah telah mendekati level sebelum Pandemi Covid-19.

Menurut Airlangga, optimisme pemulihan ekonomi juga didorong oleh sentimen positif setelah disuntikkannya sejumlah Vaksin Covid-19 di seluruh dunia.

Pemerintah telah mempersiapkan beberapa strategi untuk meraih peluang pemulihan ekonomi di tahun 2021. Strategi ini akan membantu menjaga momentum pemulihan ekonomi dan memanfaatkannya untuk melakukan transformasi ekonomi.

Vaksinasi Covid-19 telah dipersiapkan untuk menjadi game changer pemulihan ekonomi nasional. Terdapat 3 juta dosis vaksin telah disiapkan dan diharapkan dapat dimulai di pertengahan Januari 2021. Diperkirakan vaksinasi akan terus berlanjut sampai dengan kuartal pertama 2022.

“Masih menunggu Emergency Use Authorization dari Badan POM, juga menunggu kehalalan daripada vaksin ini. Diharapkan semuanya dapat diselesaikan dengan data saintifik yang sudah diperoleh baik dari penelitian di Bandung, Turki, dan Brazil,” imbuhnya.

Dukungan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akan dilanjutkan di tahun 2021 dengan alokasi anggaran sebesar Rp372,3 triliun. Sejalan dengan hal ini, kebijakan fiskal tahun 2021 melalui APBN juga diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, mendukung akselerasi pemulihan ekonomi, dan mendorong transformasi ekonomi Indonesia.

“Melalui UU Cipta Kerja, Pemerintah berharap dapat mengurangi dampak negatif dari pandemi terhadap tenaga kerja Indonesia. Ini dapat mengakselerasi peningkatan lapangan kerja. Melalui UU ini akan dilakukan reformasi besar yang membuat Indonesia kompetitif agar ease of doing business dapat meningkat,” kata Airlangga.

UU Cipta Kerja juga memberikan berbagai kemudahan agar Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat berkembang, salah satunya kemudahan dalam membentuk PT. Pemerintah juga telah menyiapkan Daftar Prioritas Investasi (DPI) dan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) untuk menangkap peluang investasi. DPI akan memberikan sentimen positif kepada dunia usaha, terkait keterbukaan penanaman modal dengan tetap memperhatikan perlindungan dan pemberdayaan UMKM.

“Di luar strategi yang sudah disebutkan, kami juga telah mempersiapkan program ketahanan pangan dan program mandatory B30 sehingga dapat mendorong kelapa sawit,” pungkas Airlangga. (nck)

BatamFM Crew

Tentang Kami