Ragam Berita
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), dalam pembukaan Rapat Terbatas secara virtual, yang membahas Laporan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) – Senin (28/9), menuturkan bahwa berdasarkan data per 27 Sept 2020, rata-rata kasus aktif di Indonesia adalah 22,46%. Jumlah ini berada sedikit di bawah kasus aktif dunia sebesar 23,13%.
Jika dibandingkan bulan lalu, rata-rata kesembuhan di negara kita sebesar 73,76%, dan ini lebih rendah daripada rata-rata dunia sebesar 73,85%. Sedangkan, rata-rata kematian atau case fatality rate (CFR) juga menurun, dari 4,33% menjadi 3,77%.
“Ini penting sekali, sehingga kita harapkan nanti angka kematian akan semakin menurun, kemudian angka kesembuhan akan semakin lebih baik lagi,” kata Presiden Jokowi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai Ketua Komite PC-PEN menjelaskan, per 25 September 2020, tingkat keterisian tempat tidur (TT) atau bed occupancy ratio (BOR) ICU dan isolasi sebesar 46,29%. Angka tersebut didapat dari jumlah kapasitas keterisian TT sebesar 21.619 dari jumlah total TT sebanyak 46.705.
Ada 4 (empat) provinsi yang perlu perhatian khusus karena BOR yang masih tinggi, yaitu: Riau (73%), Banten (68%), Bali (62%), and DKI Jakarta (61%). Selain Bali dan DKI Jakarta, BOR ketujuh provinsi prioritas lainnya, yakni: Jawa Timur (42%), Jawa Barat (55%), Jawa Tengah (40%), Sumatera Utara (45%), Sulawesi Selatan (29%), Kalimantan Selatan (33%), dan Papua (38%).
Menko Airlangga juga mengungkapkan beberapa hal yang sudah dan akan dilakukan pemerintah dalam mengurangi angka kematian akibat Covid-19, antara lain adalah:
1. Peningkatan/pengembangan kapasitas rumah sakit (RS);
2. Penyiapan fasilitas isolasi mandiri di Wisma Atlet Kemayoran dan Hotel untuk orang tanpa gejala (OTG);
3. Pemisahan kelompok komorbid, jika tertular, segera intervensi medis;
4. Perlindungan terhadap kelompok rentan, dengan penyusunan kebijakan lebih ketat, misalnya work from home (wfh);
5. Pasien Covid-19 harus segera mendapatkan pertolongan medis, tidak menunggu kondisi gejala berat dan kritis;
6. Isolasi bagi OTG dapat dilaksanakan terpusat (misalkan di hotel);
7. Standarisasi perawatan pada RS rujukan Covid-19;
8. Audit protokol kesehatan pada rumah sakit;
9. Perlindungan terhadap tenaga kesehatan; dan
10. Test PCR gratis bagi tenaga kesehatan.
Dalam hal perkembangan dan persiapan pelaksanaan vaksinasi, tengah disiapkan Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) Pengadaan dan Distribusi Vaksin Covid-19, Roadmap Pelaksanaan Vaksinasi, serta pembuatan Dashboard Tracing Vaccine Program.
“Dashboard tersebut untuk melacak siapa yang mendapatkan vaksin dan bagaimana efektivitas pelaksanaan vaksinasi di lapangan. Perhitungan total kebutuhan anggaran untuk vaksin adalah sebesar Rp37 triliun untuk periode 2020-2022, dengan estimasi uang muka Rp3,8 trliun pada 2020 ini. Sementara, dalam RAPBN 2021 telah dialokasikan sebesar 18 triliun untuk program vaksinasi,” ujar Menko Airlangga.
Menko Perekonomian pun mengungkapkan bahwa ada beberapa negara (diwakili oleh perusahaan tertentu) yang sudah berkoordinasi dan mengirimkan confidentiality agreement kepada Kementerian Kesehatan untuk pengadaan vaksin, seperti Pfizer dan Johnson & Johnson.
“Ini menunjukkan pemerintah sudah bekerja sama dengan berbagai insitusi yang melakukan riset dan pengembangan dalam rangka persiapan mendapatkan aksen vaksin. Untuk roadmap vaksinasi, pemberiannya akan diprioritaskan untuk (mereka yang bekerja di) garda terdepan, misalkan memberi pelayanan kesehatan, selanjutnya juga untuk penerima bantuan BPJS Kesehatan, kemudian dipersiapkan juga vaksin mandiri,” ucapnya.
Pemerintah juga selalu menjaga stok ketersediaan obat yang terkait Covid-19 di dalam negeri, seperti Oseltamivir, Klorokuin, Azythromicin, dan Favipiravir. “Kalau untuk standar harga tes PCR, pemerintah sedang mengkaji laporan BPKP; ada harga yang direkomendasikan untuk individual dan kelompok,” imbuhnya.
“Saya juga ingin mengingatkan arahan Presiden untuk pelaksanaan Pilkada 2020. Presiden berharap Kapolri bisa secara tegas menjaga protokol kesehatan dalam pelaksanaan Pilkada, sehingga mencegah munculnya klaster Pilkada,” tuturnya.
Terakhir, terkait pertumbuhan ekonomi, pemerintah menyatakan akan selalu mendorong pertumbuhan berada pada jalur tren positif. Untuk Program PC-PEN, realisasi anggarannya telah mencapai Rp268,3 triliun atau 38,6% dari pagu (Rp695,2 triliun).
“Untuk penyerapan sudah naik 29,5% sejak akhir semester I kemarin. Namun, ada beberapa hal yang perlu didorong dari sektor korporasi karena serapan masih rendah, baik melalui Himbara maupun Perbanas. Jadi, ini masih akan direvisi karena serapan tidak seperti yang diharapkan,” pungkasnya. (nck)
Ketahanan ekonomi Indonesia diuji dengan hadirnya pandemi Covid-19 yang melanda hampir seluruh negara. Meski begitu, indikator ekonomi menggambarkan ketahanan kita lebih baik dibandingkan banyak negara lain di dunia. Karena itu, pemerintah optimistis dapat mencegah perekonomian terkontraksi lebih dalam lagi sekaligus mempercepat pemulihannya, termasuk untuk daerah-daerah yang bergantung pada sektor pariwisata.
“Pemerintah telah menyiapkan strategi, serta menetapkan berbagai kebijakan dan program untuk tetap menggerakkan ekonomi, menjaga sumber penghasilan masyarakat, namun dengan tetap mengedepankan kepatuhan terhadap protokol kesehatan,” ujar Menko Airlangga dalam Kampanye InDOnesia Care (I Do Care) dan Protokol Kesehatan Pariwisata, di Lagoi Bay, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Sabtu (24/9).
Kampanye I Do Care telah diluncurkan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) sejak 10 Juli 2020, untuk menekankan pentingnya penerapan protokol kesehatan berbasis Cleanliness, Health, Safety and Environmental Sustainability (CHSE) pada sektor MICE di Indonesia. Standar CHSE tersebut sudah sesuai dengan standar global.
“Kami sangat mengapresiasi langkah Kemenparekraf yang mengusung kampanye InDOnesia Care atau I Do Care dalam menegakkan protokol kesehatan di dunia pariwisata,” katanya.
Sosialisasi program CHSE dijalankan di sembilan destinasi MICE, antara lain Bintan, Yogyakarta, Bandung, Medan, Surabaya, Manado, Lombok, Banten dan DKI Jakarta, serta Semarang. Rangkaian kegiatan akan dimulai dari 26 September hingga 9 Oktober 2020.
Menko Airlangga menuturkan, dipilihnya Bintan sebagai salah satu lokasi Kampanye I Do Care disebabkan kota ini merupakan tujuan wisata yang sudah siap, serta berada dalam hub yang dekat dengan mancanegara.
“Tentunya kota ini menjadi pengungkit pertama sektor pariwisata, namun (kebangkitan) hanya bisa dicapai dengan protokol kesehatan yang siap. Saya melihat bahwa Kepri adalah daerah hijau, dengan tingkat kesembuhannya 60,7% yang melampaui standar global (WHO) 60% dan kasus aktif di sini hanya 375,” tuturnya.
Menko Perekonomian juga berharap program ini benar-benar dijalankan dan digaungkan secara masif untuk meningkatkan kepercayaan calon wisatawan domestik dan global. Termasuk juga kehadiran pemerintah dalam rangka Rapat Koordinasi Pimpinan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Bintan kemarin, dengan menerapkan protokol kesehatan ketat.
“Ini diharapkan memberikan contoh baik dari program I Do Care tersebut, sehingga memberikan rasa aman bagi calon wisatawan untuk mau kembali bepergian dan berwisata,” imbuhnya.
Pelaku usaha pariwisata, lanjut Menko Airlangga, juga harus mencari cara-cara inovatif untuk tetap produktif dengan memanfaatkan infrastruktur teknologi yang telah dibangun pemerintah. Sektor pariwisata juga harus membangun ketahanan kuat di masa depan melalui kemampuan beradaptasi terhadap perubahan-perubahan gaya hidup yang masih mungkin terjadi akibat pandemi ini.
Ia pun menyampaikan kembali pesan Presiden Jokowi kepada dunia pariwisata agar jangan sampai terjebak di dalam pesimisme karena masalah Covid-19 ini. Pasalnya, berbagai negara telah mulai membuka pembatasannya, bahkan masyarakat sudah mulai jenuh dengan kondisi ini. Maka itu, sektor pariwisata harus optimis akan bangkit kembali.
Menurut Menko Airlangga, Kepri sendiri sudah bisa restart dan reboot dari sisi pariwisatanya, maka peluncuran standar CHSE menjadi sangat penting. Apalagi juga sudah diberikan Sertifikat I Do Care, jadi akan mampu membangkitkan pariwisata di Kepri pada umumnya, dan Bintan pada khususnya. “Semoga bisa dilakukan juga di tujuan wisata lainnya di Indonesia,” ucapnya.
Menparekraf Wishnutama Kusbandio menambahkan, pihaknya yakin pariwisata Indonesia akan bertumbuh kembali ke depannya. “Jika implementasi CHSE dilakukan dengn baik oleh penyedia layanan MICE dan wisawatan yang berkunjung,” ungkapnya.
Pada acara ini juga dilakukan penyerahan Sertifikasi I Do Care yang pertama kalinya di Bintan, kepada pelaku parekraf yang sudah uji coba destinasi. “Bintan ini merupakan lowest hanging fruit untuk kemajuan dunia pariwisata Indonesia,” imbuhnya.
Turut hadir dalam acara tersebut antara lain: Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga, Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P. Roeslani, para Pejabat Eselon I dari Kementerian Pusat dan Pemerintah Provinsi Kepri. dan Vice President PT Bintan Resort Cakrawala Frans Gunara. (nck)
Bintan - Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) kembali membahas dan memutuskan isu-isu strategis dari masing-masing Kementerian/Lembaga (K/L) terkait percepatan penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi.
“Paparan dan masukan dari para menteri maupun pimpinan lembaga negara, dibahas secara rinci sejak pagi jam 09.00 WIB sampai sore jam 17.30 WIB. Semuanya berangkat dengan niat dan semangat yang sama, yaitu agar kesehatan segera pulih dan ekonomi cepat bangkit,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai memimpin Sesi Panel Rapat Koordinasi Pimpinan (Rakorpim) Komite PC-PEN dan K/L, Jumat (25/9) di Kawasan Wisata Lagoi, Bintan, Kepulauan Riau.
Pada sesi pertama yang dimoderatori oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, Keamanan (Polhukam) Mahfud MD, rapat membahas capaian program dan realisasi penyerapan anggaran program PC-PEN, pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi, serta penyelenggaraan Pilkada pada Desember 2020 mendatang.
Penyerapan anggaran PC-PEN menunjukkan tren positif, hingga minggu ini sudah mendekati 40%. Rapat pun menyimpulkan agar perluasan program dan usulan program baru bisa segera difinalisasi untuk menopang kehidupan masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah. Realokasi anggaran ke program lain yang tingkat penyerapannya lebih lancar, juga akan terus didorong.
“Penggunaan anggaran harus tepat sasaran, efektif, dan efisien. Kita juga membahas agar dalam melaksanakan tugas tidak terjebak dalam peraturan yang menyulitkan kinerja kementerian. Seperti yang disampaikan Wakil Ketua KPK tadi, jangan takut mengeksekusi program selama proses penganggaran telah sesuai prosedur dan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku,” terang Menko Perekonomian.
Mengenai vaksin, Pemerintah sedang menyelesaikan Roadmap Rencana Nasional, dan Rancangan Peraturan Presiden mengenai Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19. Kementerian Kesehatan menargetkan pengadaan vaksin akan sesuai target waktu pada akhir tahun 2020 sudah tersedia, dan mulai didistribusikan pada awal tahun 2021.
“Sampai vaksin benar-benar diperoleh dan didistribusikan, masyarakat dihimbau untuk tetap melaksanakan Protokol 3M, dan Kemenkes terus menjaga ketersediaan obat-obatan yang diperlukan,” kata Airlangga.
Dalam Rakorpim Komite PC-PEN ini, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang ikut hadir, juga mengingatkan agar proses pengadaan vaksin harus benar-benar diperhatikan dari hulu hingga hilir.
Sementara Menteri Dalam Negeri menitikberatkan tentang kesiapan Pilkada di akhir tahun 2020 nanti. Koordinasi dengan semua pemangku kepentingan secara nasional diperlukan agar penyelenggaraan pesta demokrasi berlangsung aman dan menjaga kepatuhan dalam penerapan protokol kesehatan.
Airlangga pun menggarisbawahi Pilkada justru merupakan momentum emas untuk mengoptimalkan peran Pemerintah Daerah dalam penanganan Covid-19 dan mengatasi dampak ekonomi dan sosial.
“Tadi Mendagri menghimbau agar kampanye yang dilakukan oleh bakal Calon Kepala Daerah tetap terkait dengan upaya penanganan Covid-19, dan bagaimana Kepala Daerah menangani pandemi di daerahnya,” ungkap Menko Airlangga.
Kemudian Sesi Panel kedua dimoderatori oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (MarVes) Luhut Binsar Panjaitan. Sesi kali ini menekankan agar upaya penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi harus berangkat sebagai kepentingan nasional, dan bukan ego sektoral dari masing-masing Kementerian/Lembaga.
Ada 7 Menteri yang melaporkan realisasi anggaran program PC-PEN dalam sesi ini. Data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat, rekening penerima Bantuan Subsidi Upah yang telah tervalidasi s.d. September 2020 mencapai 12,7 juta. Program PEN Kementerian Sosial juga berjalan dengan baik, yaitu telah terealisasi sebesar Rp91,4 triliun atau 71% dari total anggaran Rp128,2 triliun. Sementara program Dukungan UMKM sudah terealisasi sebesar 64,5% dari pagu atau sebesar Rp22,6 triliun.
“Kita juga harus mendorong belanja BUMN dan K/L untuk penyerapan produk UMKM. Selain itu, integrasi program-program K/L untuk mendorong transformasi digital dan agar program UMKM naik kelas juga terus diupayakan,” lanjut Menko Airlangga.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menutup rangkaian Rakorpim ini dengan memimpin Sesi Panel ke-tiga. Peningkatan kapasitas Rumah Sakit, standarisasi penanganan di Rumah Sakit (RS), dan Tim Audit protokol kesehatan pada RS, menjadi salah satu topik bahasan.
“Kita juga membahas tentang perlindungan terhadap kelompok rentan (komorbid) dan pelaksanaan program sosialisasi untuk membangun persepsi dan perilaku masyarakat dalam pencegahan penularan Covid-19,” jelasnya.
Ia pun menerangkan, Perekonomian Indonesia diprediksi -1,7% s.d. 0,6% pada akhir tahun 2020, namun kembali tumbuh positif 4,5% s.d. 5% di tahun 2021. “Sektor pariwisata menjadi salah satu sektor yang paling terdampak Covid-19. Untuk itu, perlu upaya yang lebih keras untuk mendorong pertumbuhan di sektor ini,” sambung Airlangga.
Keseluruhan rangkaian Rakorpim Komite PC-PEN ini diselenggarakan dengan menerapkan standar protokol Kesehatan yang tinggi. Seluruh Peserta dan Pendamping/Pendukung acara yang hadir, diwajibkan sudah melakukan swab-test dan juga dilaksanakan rapid-test di lokasi Rakorpim sebelum acara dimulai.
Selain itu, selama pelaksanaan Rakorpim, seluruh peserta wajib selalu menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun/ hand sanitizer. Tim Dokter dan Paramedis siap siaga mengawasi kepatuhan penerapan protokol kesehatan ini. Medical/hygiene-kit hingga kendaraan ambulans yang berisi berbagai peralatan untuk memenuhi protokol
kesehatan pun disiapkan secara lengkap.
Selain Menko Perekonomian, Menko Polhukam dan Menko MarVes, ikut hadir secara fisik dalam Rakorpim kali ini antara lain Menteri Kesehatan; Menteri Pertanian; Menteri Perdagangan; Menteri Perindustrian; Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; Wakil Ketua KPK; Kepala LKPP; Kepala BNPB; Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia; Wakil Menteri Perdagangan; Asisten Gubernur Kepulauan Riau, Walikota Batam, Bupati Bintan, para Pejabat Eselon 1 dari K/L terkait.
Sementara yang hadir secara daring antara lain Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Menteri Keuangan; Menteri Badan Usaha Milik Negara; Menteri Dalam Negeri; Menteri Sosial; Menteri Ketenagakerjaan; Wakil Mentei Keuangan; Kepala Staf TNI Angkatan Darat; Wakil Jaksa Agung; Wakil Kepala Kepolisian Negara RI. (nck)
Jakarta, 10 September 2020 - Pemerintah terus berupaya mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di tengah Pandemi Covid-19. Dari sisi sektoral, setidaknya ada 5 (lima) sektor yang perlu didorong, antara lain: Industri Pengolahan, Perdagangan, Pertanian, Pertambangan, dan Konstruksi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan hal tersebut saat memberikan Keynote Speech secara daring pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Perindustrian, Perdagangan, dan Hubungan Internasional, Kamis (10/9) di kantornya.
“Untuk sektor konstruksi, Pemerintah mempersiapkan pembangunan perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) karena ini melibatkan banyak kontraktor di daerah sehingga tentu bisa mendorong perekonomian di daerah,” ujar Airlangga.
Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, Outlook Ekonomi Indonesia di tahun 2020 pun diproyeksikan sebesar -1,1% s.d. 0,2%, sedangkan pada tahun 2021 diprediksi akan membaik dengan tumbuh di kisaran 4,5% s.d. 5%. ”Berbagai lembaga negara juga menilai bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun depan akan positif,” imbuhnya.
Dengan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), sejumlah indikator ekonomi mulai menunjukkan sinyal positif atas pemulihan aktivitas ekonomi, seperti Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur Indonesia yang sudah mengalami ekspansi, Indeks Kepercayaan Konsumen, Penjualan Kendaraan Bermotor, Penjualan Ritel, Survei Kegiatan Dunia Usaha, dan Inflasi Inti.
Data per 7 September 2020 menyebutkan, dibandingkan dengan posisi 1 April 2020, kinerja Indeks Saham Sektoral mengalami penguatan di semua sektor kecuali sektor Properti. Sementara dari sisi Pasar Uang, Nilai Tukar Rupiah terhadap US Dollar juga mengalami apresiasi sebesar 9,73%.
Menko Perekonomian pun menjelaskan bahwa waktu pemulihan dari guncangan ekonomi akibat Pandemi Covid-19 relatif lebih cepat dibandingkan periode Krisis yang terjadi pada tahun 1998 maupun 2008.
“Kalau kita lihat kedalaman dari segi harga saham, di krisis Asia 1997-1998 itu butuh 7-8 tahun untuk kembali ke semula. Kemudian untuk krisis global di tahun 2008, butuh waktu 2 tahun,” terangnya.
Pada periode Krisis Asia 1997-1998, nilai tukar terdepresiasi hingga 566%. Saat periode Krisis Global 2008, nilai tukar terdepresiasi hingga 39,6%. Saat ini nilai tukar relatif stabil dan telah bergerak menuju ke level sebelum Pandemi Covid-19.
“Namun kita juga harus melihat gas dan rem. Kita tetap harus menjaga kepercayaan publik karena ekonomi ini tidak semuanya faktor fundamental, tapi juga ada faktor sentimen terutama di sektor capital market,” sambung Airlangga.
Ia juga menjelaskan, penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi membutuhkan rencana jangka menengah hingga tahun 2022-2023. Beberapa program utama yang akan disasar antara lain program yang berkaitan dengan kesehatan, bantuan sosial, padat karya untuk menjaga demand, restrukturisasi, dan transformasi ekonomi.
Di tahun 2021, biaya penanganan Covid-19 akan tetap berfokus pada kesehatan, perlindungan sosial, insentif usaha, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pembiayaan korporasi, serta sektoral Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
“Pemerintah Pusat juga mendorong agar masing-masing Pemerintah Daerah menjalankan program, memacu perekonomiannya, serta melakukan belanja barang dan belanja modal. Dengan demikian, secara agregat kita bisa menjaga pertumbuhan,” pungkasnya. (nck)
Jakarta - Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Banggar DPR RI) menyetujui penambahan pagu anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk Tahun Anggaran (TA) 2021 sebesar Rp50 miliar.
Pagu anggaran Kemenko Perekonomian untuk TA 2021 sebesar Rp393,3 miliar atau menurun senilai Rp16 miliar dari pagu anggaran TA 2020 yang sebesar Rp409,4 miliar. Komposisi anggaran tersebut terdiri dari: Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan sebesar Rp186 miliar (47,3%) dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp207,3 miliar (52,7%).
Pagu Anggaran Kemenko Perekonomian sejak 2019 sampai 2021 terus mengalami penurunan, khususnya untuk Program Koordinasi. Sedangkan, Program Dukungan mengalami kenaikan dikarenakan penerimaan CPNS baru, pengisian jabatan, dan penambahan Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan.
Postur anggaran Kemenko Perekonomian TA 2021 berdasarkan jenis belanja terbagi atas: Belanja Pegawai (Rp118,5 miliar), Belanja Barang (Rp269 miliar), dan Belanja Modal (Rp5,72 miliar). Hal ini dapat dibandingkan dengan postur di TA 2020 yaitu: Belanja Pegawai (Rp116 miliar), Belanja Barang (Rp286 miliar), dan Belanja Modal (Rp7,3 miliar).
Dapat dilihat bahwa belanja barang meningkat dan belanja modal menurun karena ada perubahan pos belanja dari belanja modal menjadi belanja barang (dalam bentuk sewa kendaraan dinas, laptop, ruangan kantor, dan lain-lain) sehingga lebih efisien.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Kerja Banggar DPR RI dengan 4 Menko tentang RKAK/L Pagu Anggaran Tahun 2021, Selasa (8/9), mengungkapkan usulan penambahan anggaran sebesar Rp50 miliar yang dialokasikan untuk Komite Kebijakan dan Sekretariat Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN).
Pasalnya, ini masih belum terakomodasi dalam Pagu Anggaran Kemenko Perekonomian TA 2021. Sehingga, pagu alokasi anggaran itu meningkat menjadi Rp443,3 miliar dari semula sebesar Rp393,3 miliar.
Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) No. 82 Tahun 2020 tentang tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Saat ini, sedang dilakukan revisi terhadap Perpres tersebut dan masih dalam proses penetapan Presiden, dalam rangka: (1) Penguatan Kelembagaan dan Perampingan Organisasi; (2) Pengaturan Mekanisme Pelaporan dan Efisiensi Koordinasi; dan (3) Sumber Pendanaan (Anggaran).
Menko Airlangga menjelaskan bahwa penambahan sebesar Rp50 miliar tersebut dalam rangka pelaksanaan kegiatan komite, antara lain yakni: (1) Pelaksanaan Rapat Koordinasi Tingkat Menteri, Rakor dengan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota; (2) Publikasi Kebijakan dan Humas; (3) Monitoring dan Evaluasi; dan (4) Operasional Sekretariat Komite PC-PEN.
Turut hadir dalam Rapat Kerja tersebut adalah Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menko Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Sekretaris Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Yohanes Sananugraha, Ketua Banggar DPR RI MH. Said Abdullah, Wakil Ketua Banggar Muhidin Mohamad Said, para anggota Banggar, dan perwakilan masing-masing kementerian. (nck)
