Ragam Berita
Jakarta, 21 November 2019. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menerima kunjungan mantan Perdana Menteri Jepang sekaligus Ketua Japan Indonesia Association (JAPINDA) Yasuo Fukuda beserta delegasinya hari Kamis (21/11) di Gedung Ali Wardhana Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat. Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat kerja sama perdagangan, investasi, dan pariwisata antar kedua negara.
Menko Airlangga mengapresiasi upaya-upaya JAPINDA dalam mempererat hubungan persahabatan serta kerja sama Indonesia-Jepang. “Jepang merupakan mitra strategis Indonesia di berbagai bidang, khususnya dalam hal kerjasama ekonomi,” imbuhnya.
Tercatat pada tahun 2018, Jepang menjadi negara penyumbang investasi terbesar kedua di Indonesia. Nilai investasinya mencapai USD4,9 miliar dengan total 3.166 proyek. Pada kuartal kedua tahun 2019, nilai investasi Jepang menyentuh angka senilai USD2,36 miliar. Angka ini meningkat 15,2% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2018.“Tentu saya mengapresiasi upaya JAPINDA dalam proyek-proyek infrastruktur di Indonesia,” ujar Airlangga.
Selanjutnya, Airlangga berharap agar Pemerintah dan pengusaha Jepang dapat terlibat dalam proyek infrastruktur lain selain Kereta Api Semi Cepat Jakarta-Surabaya, Pelabuhan Patimban, MRT Jakarta Fase 2, dan Pengembangan Lapangan Gas Masela. Selain keterlibatan dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut, Jepang juga turut terlibat dalam PSN lain seperti PLTU Batang, PLTU Indramayu, dan Pembangunan Tangguh LNG.
Airlangga juga berharap agar JAPINDA dapat mendorong dan berpartisipasi dalam prioritas pembangunan ekonomi Indonesia. Terutama dalam investasi dan pembangunan infrastruktur di luar Jawa dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia.
Pemerintah pun menyampaikan apresiasi atas kehadiran Yasuo Fukuda serta sejumlah delegasi pengusaha dalam jumlah yang banyak. “Terima kasih kepada delegasi yang telah berinvestasi dan akan melakukan ekspansi abisnisnya di Indonesia. Pemerintah siap mendengar apabila ada hal-hal yang diperlukan guna meningkatkan investasi di Indonesia.” Tutur Airlangga.
Turut hadir dalam acara ini Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Special Advisor to the Prime Minister Izumi Hiroto, Vice President JAPINDA Kuroda Naoki, Ambassador Embassy of Japan Ishii Masafumi, Former Ambassador to the Republic of Indonesia Vice President JAPINDA Shiojiri Kojiro, Director Chairman of the Board Tokyo Gas Hirose Michiaki, Chairman Member of the Board Taisei Corporation Yamauchi Takashi, Chairman of the Board Mitsubishi Motors Corporation Masuko Osamu, President Daihatsu Motor Okudaira Soichiro serta beberapa delegasi pengusaha lainnya. (Nck)
Jakarta, 11 November 2019. PT MD Pictures Tbk (IDX: FILM) menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di MD Place, Jakarta. RUPSLB yang dipimpin oleh Komisaris MD Pictures, Sanjeva Advani, antara lain menyetujui perubahan susunan direksi dan menghapus jabatan direktur independen menjadi direktur, penggunaan dana penawaran umum saham perdana, serta persetujuan perubahan pasal 3 anggaran dasar.
“Sehubungan dengan makin berkembangnya era digital, dengan ini kami memutuskan untuk penambahan anggota direksi.” ujar Manoj Punjabi, Presiden Direktur FILM.
RUPSLB menyetujui pengangkatan David Elliot Ulmer Jr sebagai direksi dengan periode 2019-2023. David Elliot Ulmer Jr memiliki banyak pengalaman di industri hiburan digital setelah bekerja di berbagai perusahaan global sepanjang karirnya. Sebelum diangkat sebagai direktur untuk FILM, beliau menjabat sebagai Chief MD Digital dan antara lain bertanggung jawab atas kemitraan OTT (over-the-top) dan broadband termasuk hubungan distribusi dan produksi.
Selain itu, RUPSLB juga menyetujui perubahan jabatan Sajan Lachmandas Mulani yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Independen menjadi Direktur.
Untuk menghemat waktu dan biaya mobilitas, RUPSLB menyetujui investasi di PT Barakuda Film Galeri Indonesia dengan menggunakan dana penawaran umum saham (IPO) perdana. PT Barakuda Film Galeri Indonesia akan menjadi penyedia kebutuhan peralatan shooting One Stop Shop di area Jakarta Film Studio yang dimiliki Perseroan saat ini sehingga proses produksi film dapat didukung dengan peralatan dan perlengkapan secara maksimal.
Sementara itu, RUPSLB juga menyetujui perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha untuk menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik serta menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Hadir juga dalam RUPSLB Komisaris Independen, Bachtiar Effendi; Direktur, Sanjay L. Mulani, Direktur; Shania Punjabi dan Direktur, Soundararajan Venkatachari. (Nck)
Jakarta, 12 November 2019. Pemerintah kembali menurunkan suku bunga Kredit Usaha Rakyat menjadi 6% per tahun, dari semula 7%. Selain itu, total plafon KUR juga ditingkatkan dari Rp140 triliun menjadi Rp190 triliun atau sesuai dengan ketersediaan anggaran pada APBN 2020, dan akan terus meningkat secara bertahap hingga Rp325 triliun pada 2024. Plafon maksimum KUR Mikro pun dilipatgandakan, dari semula Rp25 juta menjadi Rp50 juta per debitur. Kebijakan ini akan berlaku efektif mulai 1 Januari 2020.
Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), kebijakan ini diambil dalam rangka mempercepat pengembangan UMKM. Selain itu juga sejalan dengan akan diterbitkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja. Hal ini disepakati dalam Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM, yang diselenggarakan di Jakarta, Selasa (12/11).
Menko Airlangga menuturkan, kebijakan penurunan suku bunga KUR menjadi 6% akan memperbanyak jumlah UMKM yang mendapatkan akses pembiayaan di sektor formal dengan suku bunga rendah. “Selain perubahan plafon KUR Mikro, total akumulasi plafon KUR Mikro untuk sektor perdagangan pun mengalami perubahan, dari semula sebesar Rp100 juta menjadi Rp200 juta. Sedangkan, untuk KUR Mikro sektor produksi tidak dibatasi,” ujarnya.
Perubahan kebijakan KUR ini diharapkan mendorong percepatan pertumbuhan UMKM di Indonesia, mengingat begitu penting dan strategisnya peran UMKM bagi perekonomian Indonesia. Data BPS 2017 menunjukkan total unit usaha UMKM mencapai 99,9% dari total unit usaha. Selain itu, penyerapan tenaga kerjanya sebesar 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Jika ditinjau dari kontribusi terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) pun, UMKM menyumbang hingga sebesar 60,34%.
“KUR ini didorong untuk semua sektor, tapi kita akan fokus membangun KUR berbasis kelompok atau klaster, karena akan lebih efisien untuk perekonomian,” kata Menko Airlangga.
Kinerja Kredit Usaha Rakyat
Sejak 2015 Pemerintah memang merubah beberapa kebijakan KUR secara signifikan. Hasilnya pun positif. Perkembangan total realisasi akumulasi penyaluran KUR dari Agustus 2015 sampai 30 September 2019 sebesar Rp449,6 triliun dengan outstanding sejumlah Rp158,1 triliun.
Rasio kredit bermasalah (non performing loan/NPL) terjaga di kisaran 1,23%. Total debitur penerima KUR dari Agustus 2015 sampai 30 September 2019 mencapai 18 juta debitur dengan 12 Juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tidak berulang.
Per 30 September 2019, penyaluran KUR sudah mencapai Rp115,9 triliun atau 82,79% dari target tahun ini yang sebesar Rp140 triliun, dengan total debitur KUR sebanyak 4,1 juta. Penyaluran KUR sektor produksi sampai 30 September 2019 mencapai 50,4% dari target minimal 60%.
“Manfaat KUR juga sangat dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah dalam meningkatkan kesejahteraan melalui peningkatan skala ekonomi usahanya. Hal ini terlihat dari komposisi penyaluran KUR Mikro sebesar 64,6%, KUR Kecil sebesar 35% dan KUR TKI sebesar 0,4%,” pungkas Menko Airlangga.
Turut hadir dalam konferensi pers tersebut adalah Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir. (Nck)
Jakarta, 23 Oktober 2019 - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (IDX: BBNI) berhasil mencatat pertumbuhan kredit sebesar 14,7% pada Kuartal III – 2019 menjadi senilai Rp 558,7 triliun, sekaligus menandai stabilnya percepatan fungsi intermediasi ditengah kondisi perekonomian yang menantang. Penyaluran kredit tersebut didukung oleh pertumbuhan dana pihak ketiga sebesar 5,9% yang mengantarkan BNI untuk mencatatkan perbaikan pada net interest income (NII). Penyaluran kredit yang tetap dijaga ini menunjukkan BNI menjalankan peran dan fungsi utama sebagai bank yang juga menjalankan fungsinya sebagai agent of development, serta sebagai strategi optimalisasi pengelolaan portofolio aset dan liabilitas.
Pertumbuhan kredit BNI didorong oleh pembiayaan pada segmen korporasi yang tumbuh 18,1% dari periode yang sama tahun 2018 menjadi Rp 291,7 triliun yang terdistribusi ke Segmen Korporasi Swasta sebesar Rp 181,1 triliun, atau tumbuh 24,8% dibanding Kuartal III - 2018, dan pada BUMN senilai Rp 110,7 triliun, atau mengalami pertumbuhan 8,6% dibanding Kuartal III – 2018. Selain segmen Korporasi, segmen Usaha Kecil juga memberikan kontribusi pertumbuhan sebesar 19,2% dibandingkan Kuartal III - 2018, menjadi Rp 75 triliun.
Kredit pada segmen korporasi terutama disalurkan pada sektor manufaktur, perdagangan restoran dan hotel, jasa dunia usaha, konstruksi dan kelistrikan. Agar kualitas kredit tersebut tetap terjaga, BNI menerapkan berbagai kebijakan antara lain pemberian kredit kepada high quality corporates, dan pembiayaan kepada corporates cash flow generator. Hal ini menunjukkan komitmen BNI untuk terus melakukan pembiayaan secara selektif kepada sektor-sektor industri yang memiliki risiko terukur untuk menjaga kualitas aset. Pertumbuhan kredit di segmen Menengah yang dijaga di level moderat sebesar 3,8% dibanding Kuartal-III tahun lalu, juga menunjukkan komitmen perbaikan kualitas aset dimaksud.
Adapun pada Segmen Konsumer, BNI mencatatkan Kredit Payroll masih sebagai kontributor utama pertumbuhan bisnis konsumer, dengan tumbuh 13,1% YoY. Perluasan kredit payroll dilakukan BNI dengan memokuskan diri pada pemberian kredit pada karyawan institusi pemerintah dan BUMN, dimana hingga September 2019, kredit payroll kepada karyawan BUMN dan pemerintahan memberikan kontribusi sekitar 64,4% dari total kredit payroll.
Dukungan DPK
Penyaluran Kredit BNI yang solid ditopang oleh pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 5,9% secara YoY, menjadi Rp 581 triliun pada Kuartal III – 2019. BNI juga menjaga rasio dana murah yang ditunjukkan dari komposisi CASA yang mencapai 64,3% dari total DPK, terutama karena pertumbuhan Giro sebesar 13% dan tabungan 7,5% YoY.
Dalam upaya menghimpun dana murah, BNI terus mengembangkan layanan digital banking, meningkatkan sinergi dengan berbagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta mengembangkan layanan bagi lembaga-lembaga pemerintahan.
Keberhasilan dalam upaya menghimpun dana murah juga tercermin dari penambahan jumlah rekening individu menjadi sebanyak 46,5 juta. Selain itu, BNI juga terus meningkatkan jumlah branchless banking dari 111.836 pada akhir tahun 2018 menjadi 130.803 Agen46 pada Kuartal III - 2019. Perluasan Agen46 ini semakin mendekatkan layanan perbankan yang biasa diberikan di outlet BNI, kepada para nasabah, sehingga memberikan kontribusi pendapatan berbasis komisi.
Profitabilitas
Penyaluran kredit BNI tersebut mendukung pertumbuhan Pendapatan Bunga Bersih (NII) menjadi Rp 26,9 triliun pada Kuartal III – 2019. Begitu juga dengan Non Interest Income atau fee based income (FBI), yang pada Kuartal III – 2019 tumbuh sebesar 13% YoY, menjadi Rp 8,1 triliun. Dengan dukungan pertumbuhan NII dan FBI, BNI mampu mencatatkan laba bersih senilai Rp 12 triliun atau tumbuh 4,7% dibandingkan periode yang sama tahun 2018.
Pendapatan Fee BNI ditopang oleh pertumbuhan recurring fee sebesar 17,1% YoY menjadi Rp 7,9 triliun. Kenaikan FBI pada Kuartal III - 2019 ini didorong oleh kontribusi fee dari segmen business banking, antara lain fee dari trade finance yang tumbuh 9,4% dan fee sindikasi yang tumbuh 81,6%. Adapun, sumber fee dari bisnis konsumer antara lain berasal fee pengelolaan kartu debit yang tumbuh 57,5% dan fee transaksi melalui ATM yang tumbuh 16,5%.
Dari sisi kualitas aset, NPL BNI tercatat membaik menjadi 1,8% pada Kuartal III - 2019 dari periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar 2%. Credit cost juga menunjukkan perbaikan, yaitu turun dari 1,4% pada Kuartal III – 2018 menjadi 1,3% pada Kuartal III - 2019, sementara coverage ratio terus meningkat dari 152% di Kuartal III – 2018 menjadi 159% pada Kuartal III - 2019.
Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan secara resmi menteri-menteri yang akan membantunya di kabinet. Kabinet ini diberi nama Kabinet Indonesia Maju. Perkenalan ini berlangsung di tangga veranda Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2019). Jokowi dan para calon menteri duduk lesehan.
Jokowi lalu memanggil satu per satu nama calon menteri dan mereka berdiri. Dia juga menjelaskan tugas yang akan diemban para menterinya
Berikut ini nama-nama menteri Kabinet Indonesia Maju 2019-2024:
1. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan: Mahfud Md
2. Menteri Koordinator Perekonomian: Airlangga Hartarto
3. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi: Luhut B Pandjaitan
4. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Muhadjir Effendy
5. Menteri Sekretaris Negara: Pratikno
6. Menteri Dalam Negeri: Muhammad Tito Karnavian
7. Menteri Luar Negeri: Retno LP Marsudi
8. Menteri Pertahanan: Prabowo Subianto
9. Menteri Hukum dan HAM: Yasonna Laoly
10. Menteri Keuangan: Sri Mulyani
11. Menteri ESDM: Arifin Tasrif
12. Menteri Perindustrian: Agus Gumiwang Kartasasmita
13. Menteri Perdagangan: Agus Suparmanto
14. Menteri Pertanian: Syahrul Yasin Limpo
15. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Siti Nurbaya Bakar
16. Menteri Perhubungan: Budi Karya Sumadi
17. Menteri Kelautan dan Perikanan: Edhy Prabowo
18. Menteri Ketenagakerjaan: Ida Fauziyah
19. Menteri Desa dan PDTT: Abdul Halim Iskandar
20. Menteri PUPR: Basuki Hadimuljono
21. Menteri Kesehatan: dr Terawan
22. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Nadiem Makarim
23. Menristek dan Kepala Badan Riset Inovasi Nasional: Bambang Brodjonegoro
24. Menteri Sosial: Juliari Batubara
25. Menteri Agama: Fachrul Razi
26. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: Wishnutama
27. Menkominfo: Johnny G Plate
28. Menteri Koperasi dan UKM: Teten Masduki
29. Menteri PPPA: Gusti Ayu Bintang Darmavati
30. MenPAN-RB: Tjahjo Kumolo
31. Menteri PPN/Kepala Bappenas: Suharso Monoarfa
32. Menteri ATR/Kepala BPN: Sofyan Djalil
33. Menteri BUMN: Erick Thohir
34. Menpora: Zainudin Amali
Jaksa Agung: ST Burhanuddin
Sekretaris Kabinet: Pramono Anung
Kepala Staf Kepresidenan: Moeldoko
Kepala BKPM: Bahlil Lahadalia
