Live Streaming

Hallo Batam

Info Aktual dari Kota Batam dan sekitarnya
25 Sep 2020

Pandemi Jadi Momentum Pemulihan dan Transformasi Ekonomi

Bintan, 25 September 2020

Pandemi Covid-19 menjadi momentum bagi pemerintah untuk merumuskan kembali kebijakan transformasi ekonomi nasional. Meskipun dunia usaha terdampak secara luas, upaya pemulihan ekonomi di semua sektor dengan mengedepankan aspek kesehatan sebagai prioritas tetap menjadi fokus utama pemerintah.

Sektor pariwisata pun menjadi salah satu yang harus segera didorong untuk pemulihan. Selain banyak ekonomi daerah yang bergantung, sektor pariwisata juga paling mudah dan terbuka untuk menyerap Tenaga Kerja. Bahkan jumlah tenaga kerja di bidang pariwisata terus naik sejak tahun 2010. Untuk mendorong pemulihannya, sejumlah strategi dan program pun dirumuskan.

“Salah satunya, optimalisasi belanja pemerintah di sektor pariwisata dengan membuat event seperti Rakorpim hari ini, yang kita lakukan untuk mendorong dimulainya kegiatan wisata dan MICE (meeting, incentive, convention, and exhibition) di lokasi destinasi wisata,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat memberikan keterangan pers terkait Rapat Koordinasi Pimpinan (Rakorpim) Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) dan Kementerian/Lembaga (K/L), Jumat (25/9) di Kawasan Wisata Lagoi, Bintan, Kepulauan Riau.

Dalam Rakorpim ini, Pemerintah kembali melakukan monitoring dan evaluasi atas capaian dan realisasi Program PC-PEN, sebagaimana dilaksanakan setiap pekan oleh Komite.

Selaku Ketua Komite PC-PEN, Menko Airlangga menjelaskan bahwa pelaksanaan protokol kesehatan dengan kampanye 3M (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan) dalam rangka mengurangi tingkat infeksi perlu disertai dengan penegakan disiplin.

“Bahkan perlu melibatkan aparat keamanan, Polri dan TNI secara aktif, disertai dengan pengenaan tindakan mulai dari teguran hingga tindakan pidana,” tegas Menko Airlangga.

Uji coba penegakan disiplin dalam pelaksanaan protokol kesehatan yang dilakukan di 8 + 1 Provinsi dengan tingkat infeksi dan penularan tinggi (zona merah) telah menunjukkan hasil yang baik. Penegakan disiplin ini pun akan terus dipertahankan beberapa bulan ke depan, supaya menjadi zona kuning dan kemudian ke zona hijau.

Pendekatan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara klaster juga mulai menghasilkan kemajuan, sehingga isolasi akan dilaksanakan berdasarkan sumber penularan tanpa mengorbankan tempat lain.

“Kita belajar bahwa pendekatan one size fit all tidak tepat, karena memang setiap lokasi, klaster memang beda, sehingga program penanganan covid 19 pun akan berbeda pula sesuai dengan karakter lokasi/klaster tersebut,” jelas Menko Airlangga.

Langkah ini akan diperluas dan dilanjutkan supaya tingkat imunitas masyarakat meningkat secara signifikan hingga vaksin ditemukan dan terdistribusi dengan baik.

Kemajuan Penyerapan Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional

Selain kemajuan dalam penanganan Covid-19, upaya pemulihan ekonomi pun menunjukkan kabar menggembirakan. Hingga pekan ini, tingkat penyerapan anggaran PEN sudah mendekati 40%. Dalam beberapa pekan terakhir memang terjadi percepatan penyerapan anggaran PEN.

Dengan melakukan realokasi secara dinamis, anggaran yang dirasa berlebih dan tidak mungkin terserap di satu program segera direalokasi ke program lain yang tingkat penyerapannya sudah lancar.

“Kita melakukan ini dengan prinsip agar peningkatan serapan semaksimal mungkin, sehingga diharapkan dapat membantu Saudara-saudara kita yang membutuhkan, utamanya kelas menengah ke bawah sekaligus juga menjadi penyangga ekonomi nasional’, ungkap Menko Airlangga.

Perlu dicatat bahwa program PEN baru dimulai di awal Juni 2020. Artinya, tingkat penyerapan 40% dicapai hanya dalam kurun 3 bulan 3 pekan. “Dengan tingkat penyerapan yang makin cepat ke depan, kami perkirakan bahwa anggaran PEN sebesar Rp695 triliun akan dapat terserap hingga 100%,” tuturnya.

Tren perbaikan ekonomi pun diprediksi terjadi di kuartal ketiga, dibanding capaian kuartal kedua di angka -5.3%. Indikator lain seperti data penjualan, kegiatan manufaktur, perkantoran, hingga kegiatan di pasar, semuanya juga menunjukkan perbaikan sejak bulan Juli 2020 lalu.

“Ini jelas lebih baik dibanding dengan kondisi bulan April 2020 hingga Juni 2020. Bahwa memang belum pulih sepenuhnya ke posisi sebelum Covid-19. Namun setidaknya kita sudah melihat tren positif ke depannya,” yakin Menko Airlangga.

Tren dan capaian positif tersebut tak lepas dari kebijakan stimulus pemerintah melalui program kesehatan, bantuan sosial, bantuan kepada dunia usaha, UMKM, dan sektor padat karya. Ditambah fakta bahwa angka penyerapan PEN meningkat secara pesat dalam bulan-bulan terakhir. Program PEN terbukti memiliki peranan penting dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi, sehingga kontraksi ekonomi tidak menjadi lebih dalam.

Rapat ini juga membahas dan memutuskan isu-isu strategis yang disampaikan dari masing-masing Kementerian/Lembaga yang berkaitan dengan percepatan penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi.

“Kami pun mengundang Instansi Pengawas dan Aparat Penegak Hukum untuk meningkatkan koordinasi sejak dini terkait pemenuhan terhadap tata kelola yang baik dalam program PC-PEN dan kerja sama terkait penegakan protokol kesehatan di masyarakat,” terang Menko Perekonomian yang didampingi Menteri Kabinet Indonesia Maju dan Pimpinan Lembaga Negara.

Keseluruhan rangkaian rakorpim ini diselenggarakan mematuhi protokol kesehatan. Para peserta, pendamping, dan pendukung acara yang hadir diwajibkan melakukan swab test dan/atau rapid test dengan hasil negatif atau non-reaktif.

Selain itu, selama pelaksanaan Rakorpim, seluruh peserta wajib selalu menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer. Tim dokter dan paramedis berjaga mengawasi kepatuhan penerapan protokol kesehatan ini. Medical kit hingga kendaraan ambulans yang berisi berbagai peralatan untuk memenuhi protokol kesehatan pun disiapkan lengkap.

Beberapa kegiatan lain untuk menggerakkan perekonomian sekaligus kampanye protokol kesehatan di Kepulauan Riau pun akan dilaksanakan esok hari (26/9).

Kegiatan tersebut antara lain: (i) Kampanye “Indonesia Care” dan Protokol Kesehatan Pariwisata oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama Kementerian Kesehatan; (ii) Peninjauan Ekspor Produk Pertanian (Kelapa) ke Jerman oleh Kementerian Pertanian; (iii) Peresmian Program Batam Bintan Karimun (BBK) Murah oleh Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia; dan (iv) Peninjauan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang dan video conference dengan para investor. (nck)

28 Aug 2020

Batam Siap Menyambut Investasi dan Industrialisasi

Jakarta - Pemerintah terus berupaya mempercepat pemulihan ekonomi nasional, salah satunya dengan meningkatkan iklim investasi dan bisnis di Batam. Skenario ini dituangkan dalam penyusunan Masterplan Percepatan Pengembangan Kawasan Batam, Bintan, Karimun, dan Tanjungpinang (BBKT).

“Hal tersebut sesuai dengan arahan Presiden untuk melakukan integrasi pengembangan dan pengelolaan Kawasan BBKT dengan tujuan peningkatan investasi, arus barang dan penumpang, kunjungan wisatawan, dan penguatan kelembagaan,” ujar Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam Webinar Kesiapan Batam Menghadapi Industrialisasi dan Investasi Asing, Kamis (27/8).

Susiwijono menjelaskan, tema Pengembangan Kawasan BBKT adalah menjadikan Kawasan BBKT sebagai Hub Logistik Internasional untuk mendukung pengembangan industri, perdagangan, maritim dan pariwisata yang terpadu dan berdaya saing.

“Desainnya, masing-masing pulau memiliki core business yang terintegrasi dan saling mendukung untuk meningkatkan daya saing Kawasan BBKT,” lanjutnya.

Batam difokuskan sebagai hub logistik internasional, industri kedirgantaraan, industri light and valuable (high tech), industri digital dan kreatif, international trade dan finance center serta pariwisata. Berdasarkan analisis alokasi ruang, terdapat 38.182 Ha yang dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut.

Sesmenko Perekonomian menerangkan, dengan mempertimbangkan kontraksi ekonomi akibat pandemi Covid-19, melakukan integrasi antar kawasan, serta perbaikan kelembagaan dan regulasi, ditargetkan pertumbuhan ekonomi Kawasan BBKT tumbuh optimistis sebesar 5,8% pada tahun 2021-2025.

Untuk mencapai target tersebut, maka dibutuhkan rata-rata investasi tahunan sebesar Rp75 triliun dengan proporsi Batam (73%), Bintan (13%), Tanjungpinang (11%) dan Karimun (3%). Dengan komposisi investasi bersumber dari Penanaman Modal Dalam Negeri/PMDN (52%), Penanaman Modal Asing/PMA (43%), dan Belanja Pemerintah (5%).

Salah satu strategi untuk mencapai target investasi tersebut, adalah dengan pembentukan dua Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Batam yang memiliki berbagai insentif seperti tax holiday, pembebasan bea masuk, dan kemudahan berusaha lainnya.

“Kedua KEK tersebut adalah KEK Nongsa dengan nilai investasi Rp16 triliun dan KEK Batam Aero technic dengan nilai investasi Rp6,2 triliun,” kata Susiwijono yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Teknis Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (KPBPB).

Ia pun menegaskan, Pemerintah terus berupaya memperbaiki iklim investasi dan bisnis di Indonesia melalui sejumlah kebijakan, diantaranya dengan merelaksasi Daftar Negatif Investasi dan menyusun Daftar Prioritas Investasi, menerapkan Online Single Submission (OSS) dan membentuk Satgas, memperbaiki Ease of Doing Business, serta menyusun RUU Cipta Kerja.

Sesmenko Susiiwono juga menuturkan bahwa pandemi Covid-19 menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia terkontraksi -5,32% pada triwulan II tahun 2020. Namun secara global, Indonesia masih memiliki ketahanan yang lebih baik dibandingkan banyak negara lain di dunia.

“Sebagai contoh beberapa negara tetangga di ASEAN terkontraksi hingga dua digit, antara lain Thailand -12,2%, Malaysia -17,1%, Singapura -12,6%, dan Filipina -16,5%. Jadi meski kita tumbuh minus di triwulan II 2020, itu masih jauh lebih baik.

Untuk itu, kita harus tetap percaya diri dengan terus berupaya keras memperbaikinya,” tutur Sesmenko Perekonomian.

Sejumlah indikator di bulan Juni 2020 pun mulai memperlihatkan sinyal positif dari perbaikan aktivitas ekonomi, antara lain Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur Indonesia, Indeks Keyakinan Konsumen, Penjualan Ritel, Penjualan Kendaraan Bermotor, dan Survey Kegiatan Dunia Usaha.

Untuk menangani pandemi ini, Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan anggaran sejumlah Rp695,20 triliun yang mencakup 6 aspek, yaitu: 1) Kesehatan; 2) Perlindungan Sosial; 3) Insentif Usaha; 4) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM); 5) Pembiayaan Korporasi; dan 6) Sektoral Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Pemerintah juga telah melakukan sinergitas melalui dua langkah strategis dalam menghadapi pandemi Covid-19, yaitu: safeguard our lives/menjaga kehidupan (kesehatan) dan safeguard our livelihood/menjaga mata pencaharian kehidupan.

“Dengan upaya pemulihan investasi di Batam sebagai daerah yang memiliki sisi ekonomi strategis, juga diharapkan menjadi salah satu pendorong pemulihan perekonomian nasional kita di tengah pandemi ini,” pungkas Sesmenko Perekonomian. (nck)

27 Aug 2020

Kepala BP Batam Muhammad Rudi Paparkan Kinerja BP Batam di Komisi VI DPR RI

Jakarta, 27 Agustus 2020 - Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Muhammad Rudi, memaparkan kinerja anggaran BP Batam TA TA 2020 serta Laporan Keuangan BP Batam 2019.

Pemaparan disampaikan Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat RI, pada Rabu (26/8/2020) malam, di Ruang Rapat Gedung Nusantara I DPR RI, Jakarta Pusat.

Dalam RDP tersebut, Kepala BP Batam didampingi oleh Wakil Kepala BP Batam, Purwiyanto, Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan, Wahjoe Triwidijo Koentjoro, Anggota Bidang Kebijakan Strategis, Enoh Suharto Pranoto, Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan Dan Investasi, Sudirman Saad, dan Anggota Bidang Pengusahaan, Syahril Japarin.

Rapat ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua/FP Nasdem, Martin Manurung, dan dihadiri oleh para anggota Komisi VI DPR RI yang membidangi industri, investasi, dan persaingan usaha.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, dalam kesempatan pertama menjelaskan pokok bahasan dalam RDP kali ini mengenai Kinerja Anggaran BP Batam TA 2019, Laporan Keuangan BP Batam TA 2019, serta Kinerja Anggaran BP Batam TA 2020.

“Berdasarkan kinerja anggaran BP Batam TA 2019, realisasi penerimaan sebesar Rp1.330,74 miliar atau lebih tinggi 4,51% dari target awal sebesar Rp1.273,31 miliar dan lebih tinggi 6,05% dari realisasi tahun 2018,” jelas Muhammad Rudi.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, menjelaskan, realisasi penerimaan tersebut bersumber dari tiga unit usaha penghasil terbesar, yaitu Kantor Pengelolaan Lahan (43,27% dari total penerimaan), Badan Usaha Pelabuhan Batam (26,99% dari total penerimaan), dan BUBU Hang Nadim Batam (15,17% dari total penerimaan).

Muhammad Rudi mengatakan, untuk realisasi anggaran per sumber pendanaan 2018-2019, penggunaan saldo PNBP tahun 2019 sebesar Rp243,3 miliar.

Sedangkan untuk realisasi belanja per program BP Batam tahun 2018-2019, realisasi penyerapan anggaran per program mengalami peningkatan pada tahun 2019 dibandingkan tahun 2018 sebesar 14,35%, dengan rincian Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BP Batam lebih tinggi 6,26%, dan Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kawasan PBPB lebih tinggi 21,48%.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, juga memaparkan kondisi penyerapan DIPA BP Batam TA 2019, yang mana total anggaran tidak terserap tahun 2019 sebesar Rp498 miliar, utamanya berasal dari optimalisasi/efisiensi anggaran belanja pegawai BP Batam belanja lainnya sekitar Rp248 miliar, Anggaran beberapa proyek infrastruktur di Pelabuhan Laut dan Bandara tidak teralisasi sekitar Rp173 miliar, dan proyek the Development of Sewerage System in Batam Island tidak terealisasi sebesar Rp77 miliar atau 37 persen.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, mengemukakan penyebab kurang maksimalnya daya serap anggaran pada tahun anggaran 2020, yaitu pertama, adanya perubahan mata anggaran atas perintah dari pusat untuk menindaklanjuti permasalahan di masyarakat sendiri.

“Kedua, karena kontrak dengan perusahaan dimulai pada bulan Juni dan baru dilaksanakan pada bulan Juli, artinya baru satu bulan lebih dan baru uang muka,” papar Muhammad Rudi.

Namun, Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, optimis, dalam dua bulan ini penyerapan anggaran sudah akan mencapai 50%.

Rudi juga menyampaikan kepada Komisi VI DPR RI, dalam penanganan Covid-19 industri yang ada selalu dijaga. “Yang terpenting mereka selalu mematuhi protokol kesehatan Covid-19, dan sampai hari ini industri di Batam masih berjalan dan bertambahnya orderan dari negara luar,” kata Muhammad Rudi.

Terkait pembangunan infrastruktur di Batam, Muhammad Rudi juga menyampaikan kepada Komisi VI bahwa saat ini pembangunan masih tetap berjalan, antara lain pembangunan pelabuhan Batu Ampar, dan pembangunan taxiway dan apron logistic bandara Hang Nadim.

“Bahkan sekitar 1 bulan yang lalu, KEK Maintenance Repair dan Overhaul di Hang Nadim Batam telah distujui Menko Perekonomian,” papar Muhammad Rudi. (cc)

29 Jul 2020

Paket Bantuan Sembako untuk Masyarakat Batam akan Didistribusikan mulai Rabu 29 Juli 2020

Batam - Bahan pangan (sembako) pada tahap keempat yang berjumlah sebanyak 284.223 paket akan dibagikan untuk masyarakat Batam yang terdampak Covid-19, pendistribusian ini akan dilakukan oleh BP Batam dan Pemko Batam dimulai pada 29 Juli 2020.

Berdasarkan data dari Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Nomor 55/GT/COVID-19/VII/2020 tanggal 3 Juli 2020, data penerima bantuan bahan pokok terdampak Covid-19 di Kota Batam sebanyak 284.223 (dua ratus delapan puluh empat ribu dua ratus dua puluh tiga).

Paket sembako tersebut akan dibagikan ke 12 kecamatan di Batam, yakni Belakang Padang, Bulang, Galang, Batu Ampar, Nongsa, Lubuk Baja, Sekupang, Batam Kota, Bengkong, Batu Aji, Sungai Beduk, dan Sagulung.

Adapun isi dari paket sembako yang akan dibagikan berupa beras 10 kilogram, mi instan 10 bungkus, minyak goreng 2 liter, krimer kental manis 2 kaleng, ikan dalam kaleng 425 gram, teh celup, sirup, dan biskuit.

Rencana jadwal pendistribusian sembako bantuan ini akan dimulai pada Rabu, 29 Juli 2020 di Kecamatan Lubuk Baja sebanyak 19.729 paket Sembako.

Pada hari Kamis, 30 Juli 2020 akan didistribusikan di Kecamatan Belakang Padang sebanyak 2.836 paket Sembako dan Kecamatan Galang sebanyak 3.105 paket Sembako.

BP Batam dan Dinas Sosial Pemko Batam akan mendistribusikan paket sembako ke Kantor Kelurahan dan akan melakukan pengawasan pada tahapan penyaluran sembako di Kantor Kelurahan setempat, kemudian masing-masing RT melakukan penjemputan sembako di Kelurahan setempat berdasarkan data yang telah ditetapkan kemudian didistribusikan kepada masyakarat yang terdampak Covid-19.

Perlu kami ingatkan juga kepada masyarakat mengingat sampai sekarang masih dalam kondisi pandemi Covid-19, maka dalam proses pembagian sembako tersebut agar tetap memperhatikan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. (cc)

29 Jul 2020

Peringati HUT Kemerdekaan RI ke 75, bright PLN Batam hadirkan Gebyar GRANADA

Batam - Program GEBYAR GRANADA (Gratis Naik Daya) hadir kembali untuk masyarakat Batam dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Promo tersebut diberikan bagi pelanggan yang akan menambah daya listrik Rumah Tangga, Bisnis, Industri dan Pemerintah Tegangan Rendah (TR). Thema Promo “Indonesia Maju, Gebyar GRANADA Gratis 100%”, program ini bertujuan untuk memudahkan pelanggan mendapatkan tambahan daya listrik dan memenuhi kebutuhan listrik di saat pandemi virus corona-19.

Program GRANADA ini berlaku kepada pelanggan Rumah Tangga (R), pelanggan bisnis (B) Industri (I) dan Pemerintah (P) dari daya 450 VA sampai dengan daya 197 kVA. Dalam program GRANADA pelanggan dibebaskan dari Biaya Penyambungan (BP), namun dikenakan penyesuaian Uang Jaminan Langganan (UJL), karena UJL tersebut merupakan Jaminan atas pemakaian daya dan energy listrik selama menjadi pelanggan PT PLN Batam dan apabila pelanggan tersebut berhenti akan dikembalikan.

“Ini merupakan salah satu program kami untuk masyarakat pelanggan bright PLN Batam dalam menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan kita yang ke 75 tahun ini. Mengingat banyaknya permintaan masyarakat pelanggan bright PLN Batam yang ingin naik daya, tapi terkendala biaya penyambungan,” ujar Samsul Bahri, Plh. Vice President of Public Relation bright PLN Batam pada Senin, 27 Juli 2020.

Program ini dilaksanakan mulai tanggal 1 Agustus hingga 31 Agustus 2020 di 4 (empat) Area Pelayanan bright PLN Batam (Batam Centre/Imperium, Nagoya, Batuaji dan Area Tiban).

Program GRANADA bright PLN Batam memberikan beberapa kemudahan bagi pelanggan, pertama pelanggan tidak dipungut biaya penyambungan hanya membayar penyesuaian UJL, SLO dan materai, kedua pelanggan tidak harus menunggu lama untuk menikmati listrik karena akan dilayani dengan layanan one day service atau pelayanan satu hari jika semua persyaratan terpenuhi.

“Bagi calon pelanggan yang ingin mendapatkan Tambah Daya Gratis ini, dapat menghubungi Contact Centre bright PLN Batam Telepon atau Handphone 0778123 atau 123 atau datang langsung ke Kantor Pelayanan bright PLN Batam terdekat dengan kediamannya, dengan membawa identitas diri dan struk pembayaran rekening listrik terakhir dan copy kepemilikan rumah atau persil“, beber Samsul.

Persyaratan lain yang harus dipenuhi pelanggan diantaranya; sudah melunasi seluruh kewajiban, tidak ada perubahan instalasi dari 1 phasa ke 3 phasa. Tagihan rekening listrik pelanggan akan dikenakan tarif listrik reguler sesuai dengan Pergub No 21 Tahun 2017 dengan menggunakan kWh meter pascabayar.

“Inilah yang dapat kami berikan untuk masyarakat pelanggan bright PLN Batam, yang dapat dinikmati masyarakat Batam secara langsung. Selain program-program sosial kemasyarakatan melalui CSR dan program pelayanan lainnya. Pada hakekatnya bright PLN Batam berpartisipasi aktif meningkatkan Perekonomian dan Pembangunan Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau melalui Ketenagalistrikan ,”tutup Samsul.(yl)

Batam Links

     

 

Ragam Berita

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), dalam pembukaan Rapat Terbatas secara virtual, yang membahas Laporan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) – Senin (28/9), menuturkan bahwa berdasarkan data per 27 Sept 2020, rata-rata kasus aktif di Indonesia adalah 22,46%. Jumlah ini berada sedikit di bawah kasus aktif dunia sebesar 23,13%.

Jika dibandingkan bulan lalu, rata-rata kesembuhan di negara kita sebesar 73,76%, dan ini lebih rendah daripada rata-rata dunia sebesar 73,85%. Sedangkan, rata-rata kematian atau case fatality rate (CFR) juga menurun, dari 4,33% menjadi 3,77%.

“Ini penting sekali, sehingga kita harapkan nanti angka kematian akan semakin menurun, kemudian angka kesembuhan akan semakin lebih baik lagi,” kata Presiden Jokowi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai Ketua Komite PC-PEN menjelaskan, per 25 September 2020, tingkat keterisian tempat tidur (TT) atau bed occupancy ratio (BOR) ICU dan isolasi sebesar 46,29%. Angka tersebut didapat dari jumlah kapasitas keterisian TT sebesar 21.619 dari jumlah total TT sebanyak 46.705.

Ada 4 (empat) provinsi yang perlu perhatian khusus karena BOR yang masih tinggi, yaitu: Riau (73%), Banten (68%), Bali (62%), and DKI Jakarta (61%). Selain Bali dan DKI Jakarta, BOR ketujuh provinsi prioritas lainnya, yakni: Jawa Timur (42%), Jawa Barat (55%), Jawa Tengah (40%), Sumatera Utara (45%), Sulawesi Selatan (29%), Kalimantan Selatan (33%), dan Papua (38%).

Menko Airlangga juga mengungkapkan beberapa hal yang sudah dan akan dilakukan pemerintah dalam mengurangi angka kematian akibat Covid-19, antara lain adalah:

1. Peningkatan/pengembangan kapasitas rumah sakit (RS);
2. Penyiapan fasilitas isolasi mandiri di Wisma Atlet Kemayoran dan Hotel untuk orang tanpa gejala (OTG);
3. Pemisahan kelompok komorbid, jika tertular, segera intervensi medis;
4. Perlindungan terhadap kelompok rentan, dengan penyusunan kebijakan lebih ketat, misalnya work from home (wfh);
5. Pasien Covid-19 harus segera mendapatkan pertolongan medis, tidak menunggu kondisi gejala berat dan kritis;
6. Isolasi bagi OTG dapat dilaksanakan terpusat (misalkan di hotel);
7. Standarisasi perawatan pada RS rujukan Covid-19;
8. Audit protokol kesehatan pada rumah sakit;
9. Perlindungan terhadap tenaga kesehatan; dan
10. Test PCR gratis bagi tenaga kesehatan.

Dalam hal perkembangan dan persiapan pelaksanaan vaksinasi, tengah disiapkan Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) Pengadaan dan Distribusi Vaksin Covid-19, Roadmap Pelaksanaan Vaksinasi, serta pembuatan Dashboard Tracing Vaccine Program.

“Dashboard tersebut untuk melacak siapa yang mendapatkan vaksin dan bagaimana efektivitas pelaksanaan vaksinasi di lapangan. Perhitungan total kebutuhan anggaran untuk vaksin adalah sebesar Rp37 triliun untuk periode 2020-2022, dengan estimasi uang muka Rp3,8 trliun pada 2020 ini. Sementara, dalam RAPBN 2021 telah dialokasikan sebesar 18 triliun untuk program vaksinasi,” ujar Menko Airlangga.

Menko Perekonomian pun mengungkapkan bahwa ada beberapa negara (diwakili oleh perusahaan tertentu) yang sudah berkoordinasi dan mengirimkan confidentiality agreement kepada Kementerian Kesehatan untuk pengadaan vaksin, seperti Pfizer dan Johnson & Johnson.

“Ini menunjukkan pemerintah sudah bekerja sama dengan berbagai insitusi yang melakukan riset dan pengembangan dalam rangka persiapan mendapatkan aksen vaksin. Untuk roadmap vaksinasi, pemberiannya akan diprioritaskan untuk (mereka yang bekerja di) garda terdepan, misalkan memberi pelayanan kesehatan, selanjutnya juga untuk penerima bantuan BPJS Kesehatan, kemudian dipersiapkan juga vaksin mandiri,” ucapnya.

Pemerintah juga selalu menjaga stok ketersediaan obat yang terkait Covid-19 di dalam negeri, seperti Oseltamivir, Klorokuin, Azythromicin, dan Favipiravir. “Kalau untuk standar harga tes PCR, pemerintah sedang mengkaji laporan BPKP; ada harga yang direkomendasikan untuk individual dan kelompok,” imbuhnya.

“Saya juga ingin mengingatkan arahan Presiden untuk pelaksanaan Pilkada 2020. Presiden berharap Kapolri bisa secara tegas menjaga protokol kesehatan dalam pelaksanaan Pilkada, sehingga mencegah munculnya klaster Pilkada,” tuturnya.

Terakhir, terkait pertumbuhan ekonomi, pemerintah menyatakan akan selalu mendorong pertumbuhan berada pada jalur tren positif. Untuk Program PC-PEN, realisasi anggarannya telah mencapai Rp268,3 triliun atau 38,6% dari pagu (Rp695,2 triliun).

“Untuk penyerapan sudah naik 29,5% sejak akhir semester I kemarin. Namun, ada beberapa hal yang perlu didorong dari sektor korporasi karena serapan masih rendah, baik melalui Himbara maupun Perbanas. Jadi, ini masih akan direvisi karena serapan tidak seperti yang diharapkan,” pungkasnya. (nck)

Ketahanan ekonomi Indonesia diuji dengan hadirnya pandemi Covid-19 yang melanda hampir seluruh negara. Meski begitu, indikator ekonomi menggambarkan ketahanan kita lebih baik dibandingkan banyak negara lain di dunia. Karena itu, pemerintah optimistis dapat mencegah perekonomian terkontraksi lebih dalam lagi sekaligus mempercepat pemulihannya, termasuk untuk daerah-daerah yang bergantung pada sektor pariwisata.

“Pemerintah telah menyiapkan strategi, serta menetapkan berbagai kebijakan dan program untuk tetap menggerakkan ekonomi, menjaga sumber penghasilan masyarakat, namun dengan tetap mengedepankan kepatuhan terhadap protokol kesehatan,” ujar Menko Airlangga dalam Kampanye InDOnesia Care (I Do Care) dan Protokol Kesehatan Pariwisata, di Lagoi Bay, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Sabtu (24/9).

Kampanye I Do Care telah diluncurkan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) sejak 10 Juli 2020, untuk menekankan pentingnya penerapan protokol kesehatan berbasis Cleanliness, Health, Safety and Environmental Sustainability (CHSE) pada sektor MICE di Indonesia. Standar CHSE tersebut sudah sesuai dengan standar global.

“Kami sangat mengapresiasi langkah Kemenparekraf yang mengusung kampanye InDOnesia Care atau I Do Care dalam menegakkan protokol kesehatan di dunia pariwisata,” katanya.

Sosialisasi program CHSE dijalankan di sembilan destinasi MICE, antara lain Bintan, Yogyakarta, Bandung, Medan, Surabaya, Manado, Lombok, Banten dan DKI Jakarta, serta Semarang. Rangkaian kegiatan akan dimulai dari 26 September hingga 9 Oktober 2020.

Menko Airlangga menuturkan, dipilihnya Bintan sebagai salah satu lokasi Kampanye I Do Care disebabkan kota ini merupakan tujuan wisata yang sudah siap, serta berada dalam hub yang dekat dengan mancanegara.

“Tentunya kota ini menjadi pengungkit pertama sektor pariwisata, namun (kebangkitan) hanya bisa dicapai dengan protokol kesehatan yang siap. Saya melihat bahwa Kepri adalah daerah hijau, dengan tingkat kesembuhannya 60,7% yang melampaui standar global (WHO) 60% dan kasus aktif di sini hanya 375,” tuturnya.

Menko Perekonomian juga berharap program ini benar-benar dijalankan dan digaungkan secara masif untuk meningkatkan kepercayaan calon wisatawan domestik dan global. Termasuk juga kehadiran pemerintah dalam rangka Rapat Koordinasi Pimpinan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Bintan kemarin, dengan menerapkan protokol kesehatan ketat.

“Ini diharapkan memberikan contoh baik dari program I Do Care tersebut, sehingga memberikan rasa aman bagi calon wisatawan untuk mau kembali bepergian dan berwisata,” imbuhnya.

Pelaku usaha pariwisata, lanjut Menko Airlangga, juga harus mencari cara-cara inovatif untuk tetap produktif dengan memanfaatkan infrastruktur teknologi yang telah dibangun pemerintah. Sektor pariwisata juga harus membangun ketahanan kuat di masa depan melalui kemampuan beradaptasi terhadap perubahan-perubahan gaya hidup yang masih mungkin terjadi akibat pandemi ini.

Ia pun menyampaikan kembali pesan Presiden Jokowi kepada dunia pariwisata agar jangan sampai terjebak di dalam pesimisme karena masalah Covid-19 ini. Pasalnya, berbagai negara telah mulai membuka pembatasannya, bahkan masyarakat sudah mulai jenuh dengan kondisi ini. Maka itu, sektor pariwisata harus optimis akan bangkit kembali.

Menurut Menko Airlangga, Kepri sendiri sudah bisa restart dan reboot dari sisi pariwisatanya, maka peluncuran standar CHSE menjadi sangat penting. Apalagi juga sudah diberikan Sertifikat I Do Care, jadi akan mampu membangkitkan pariwisata di Kepri pada umumnya, dan Bintan pada khususnya. “Semoga bisa dilakukan juga di tujuan wisata lainnya di Indonesia,” ucapnya.

Menparekraf Wishnutama Kusbandio menambahkan, pihaknya yakin pariwisata Indonesia akan bertumbuh kembali ke depannya. “Jika implementasi CHSE dilakukan dengn baik oleh penyedia layanan MICE dan wisawatan yang berkunjung,” ungkapnya.

Pada acara ini juga dilakukan penyerahan Sertifikasi I Do Care yang pertama kalinya di Bintan, kepada pelaku parekraf yang sudah uji coba destinasi. “Bintan ini merupakan lowest hanging fruit untuk kemajuan dunia pariwisata Indonesia,” imbuhnya.

Turut hadir dalam acara tersebut antara lain: Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga, Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P. Roeslani, para Pejabat Eselon I dari Kementerian Pusat dan Pemerintah Provinsi Kepri. dan Vice President PT Bintan Resort Cakrawala Frans Gunara. (nck)

Bintan - Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) kembali membahas dan memutuskan isu-isu strategis dari masing-masing Kementerian/Lembaga (K/L) terkait percepatan penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi.

“Paparan dan masukan dari para menteri maupun pimpinan lembaga negara, dibahas secara rinci sejak pagi jam 09.00 WIB sampai sore jam 17.30 WIB. Semuanya berangkat dengan niat dan semangat yang sama, yaitu agar kesehatan segera pulih dan ekonomi cepat bangkit,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai memimpin Sesi Panel Rapat Koordinasi Pimpinan (Rakorpim) Komite PC-PEN dan K/L, Jumat (25/9) di Kawasan Wisata Lagoi, Bintan, Kepulauan Riau.

Pada sesi pertama yang dimoderatori oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, Keamanan (Polhukam) Mahfud MD, rapat membahas capaian program dan realisasi penyerapan anggaran program PC-PEN, pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi, serta penyelenggaraan Pilkada pada Desember 2020 mendatang.

Penyerapan anggaran PC-PEN menunjukkan tren positif, hingga minggu ini sudah mendekati 40%. Rapat pun menyimpulkan agar perluasan program dan usulan program baru bisa segera difinalisasi untuk menopang kehidupan masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah. Realokasi anggaran ke program lain yang tingkat penyerapannya lebih lancar, juga akan terus didorong.

“Penggunaan anggaran harus tepat sasaran, efektif, dan efisien. Kita juga membahas agar dalam melaksanakan tugas tidak terjebak dalam peraturan yang menyulitkan kinerja kementerian. Seperti yang disampaikan Wakil Ketua KPK tadi, jangan takut mengeksekusi program selama proses penganggaran telah sesuai prosedur dan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku,” terang Menko Perekonomian.

Mengenai vaksin, Pemerintah sedang menyelesaikan Roadmap Rencana Nasional, dan Rancangan Peraturan Presiden mengenai Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19. Kementerian Kesehatan menargetkan pengadaan vaksin akan sesuai target waktu pada akhir tahun 2020 sudah tersedia, dan mulai didistribusikan pada awal tahun 2021.

“Sampai vaksin benar-benar diperoleh dan didistribusikan, masyarakat dihimbau untuk tetap melaksanakan Protokol 3M, dan Kemenkes terus menjaga ketersediaan obat-obatan yang diperlukan,” kata Airlangga.

Dalam Rakorpim Komite PC-PEN ini, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang ikut hadir, juga mengingatkan agar proses pengadaan vaksin harus benar-benar diperhatikan dari hulu hingga hilir.

Sementara Menteri Dalam Negeri menitikberatkan tentang kesiapan Pilkada di akhir tahun 2020 nanti. Koordinasi dengan semua pemangku kepentingan secara nasional diperlukan agar penyelenggaraan pesta demokrasi berlangsung aman dan menjaga kepatuhan dalam penerapan protokol kesehatan.

Airlangga pun menggarisbawahi Pilkada justru merupakan momentum emas untuk mengoptimalkan peran Pemerintah Daerah dalam penanganan Covid-19 dan mengatasi dampak ekonomi dan sosial.

“Tadi Mendagri menghimbau agar kampanye yang dilakukan oleh bakal Calon Kepala Daerah tetap terkait dengan upaya penanganan Covid-19, dan bagaimana Kepala Daerah menangani pandemi di daerahnya,” ungkap Menko Airlangga.

Kemudian Sesi Panel kedua dimoderatori oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (MarVes) Luhut Binsar Panjaitan. Sesi kali ini menekankan agar upaya penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi harus berangkat sebagai kepentingan nasional, dan bukan ego sektoral dari masing-masing Kementerian/Lembaga.

Ada 7 Menteri yang melaporkan realisasi anggaran program PC-PEN dalam sesi ini. Data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat, rekening penerima Bantuan Subsidi Upah yang telah tervalidasi s.d. September 2020 mencapai 12,7 juta. Program PEN Kementerian Sosial juga berjalan dengan baik, yaitu telah terealisasi sebesar Rp91,4 triliun atau 71% dari total anggaran Rp128,2 triliun. Sementara program Dukungan UMKM sudah terealisasi sebesar 64,5% dari pagu atau sebesar Rp22,6 triliun.

“Kita juga harus mendorong belanja BUMN dan K/L untuk penyerapan produk UMKM. Selain itu, integrasi program-program K/L untuk mendorong transformasi digital dan agar program UMKM naik kelas juga terus diupayakan,” lanjut Menko Airlangga.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menutup rangkaian Rakorpim ini dengan memimpin Sesi Panel ke-tiga. Peningkatan kapasitas Rumah Sakit, standarisasi penanganan di Rumah Sakit (RS), dan Tim Audit protokol kesehatan pada RS, menjadi salah satu topik bahasan.

“Kita juga membahas tentang perlindungan terhadap kelompok rentan (komorbid) dan pelaksanaan program sosialisasi untuk membangun persepsi dan perilaku masyarakat dalam pencegahan penularan Covid-19,” jelasnya.

Ia pun menerangkan, Perekonomian Indonesia diprediksi -1,7% s.d. 0,6% pada akhir tahun 2020, namun kembali tumbuh positif 4,5% s.d. 5% di tahun 2021. “Sektor pariwisata menjadi salah satu sektor yang paling terdampak Covid-19. Untuk itu, perlu upaya yang lebih keras untuk mendorong pertumbuhan di sektor ini,” sambung Airlangga.

Keseluruhan rangkaian Rakorpim Komite PC-PEN ini diselenggarakan dengan menerapkan standar protokol Kesehatan yang tinggi. Seluruh Peserta dan Pendamping/Pendukung acara yang hadir, diwajibkan sudah melakukan swab-test dan juga dilaksanakan rapid-test di lokasi Rakorpim sebelum acara dimulai.

Selain itu, selama pelaksanaan Rakorpim, seluruh peserta wajib selalu menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun/ hand sanitizer. Tim Dokter dan Paramedis siap siaga mengawasi kepatuhan penerapan protokol kesehatan ini. Medical/hygiene-kit hingga kendaraan ambulans yang berisi berbagai peralatan untuk memenuhi protokol
kesehatan pun disiapkan secara lengkap.

Selain Menko Perekonomian, Menko Polhukam dan Menko MarVes, ikut hadir secara fisik dalam Rakorpim kali ini antara lain Menteri Kesehatan; Menteri Pertanian; Menteri Perdagangan; Menteri Perindustrian; Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; Wakil Ketua KPK; Kepala LKPP; Kepala BNPB; Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia; Wakil Menteri Perdagangan; Asisten Gubernur Kepulauan Riau, Walikota Batam, Bupati Bintan, para Pejabat Eselon 1 dari K/L terkait.

Sementara yang hadir secara daring antara lain Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Menteri Keuangan; Menteri Badan Usaha Milik Negara; Menteri Dalam Negeri; Menteri Sosial; Menteri Ketenagakerjaan; Wakil Mentei Keuangan; Kepala Staf TNI Angkatan Darat; Wakil Jaksa Agung; Wakil Kepala Kepolisian Negara RI. (nck)

Jakarta, 10 September 2020 - Pemerintah terus berupaya mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di tengah Pandemi Covid-19. Dari sisi sektoral, setidaknya ada 5 (lima) sektor yang perlu didorong, antara lain: Industri Pengolahan, Perdagangan, Pertanian, Pertambangan, dan Konstruksi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan hal tersebut saat memberikan Keynote Speech secara daring pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Perindustrian, Perdagangan, dan Hubungan Internasional, Kamis (10/9) di kantornya.

“Untuk sektor konstruksi, Pemerintah mempersiapkan pembangunan perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) karena ini melibatkan banyak kontraktor di daerah sehingga tentu bisa mendorong perekonomian di daerah,” ujar Airlangga.

Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, Outlook Ekonomi Indonesia di tahun 2020 pun diproyeksikan sebesar -1,1% s.d. 0,2%, sedangkan pada tahun 2021 diprediksi akan membaik dengan tumbuh di kisaran 4,5% s.d. 5%. ”Berbagai lembaga negara juga menilai bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun depan akan positif,” imbuhnya.

Dengan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), sejumlah indikator ekonomi mulai menunjukkan sinyal positif atas pemulihan aktivitas ekonomi, seperti Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur Indonesia yang sudah mengalami ekspansi, Indeks Kepercayaan Konsumen, Penjualan Kendaraan Bermotor, Penjualan Ritel, Survei Kegiatan Dunia Usaha, dan Inflasi Inti.

Data per 7 September 2020 menyebutkan, dibandingkan dengan posisi 1 April 2020, kinerja Indeks Saham Sektoral mengalami penguatan di semua sektor kecuali sektor Properti. Sementara dari sisi Pasar Uang, Nilai Tukar Rupiah terhadap US Dollar juga mengalami apresiasi sebesar 9,73%.

Menko Perekonomian pun menjelaskan bahwa waktu pemulihan dari guncangan ekonomi akibat Pandemi Covid-19 relatif lebih cepat dibandingkan periode Krisis yang terjadi pada tahun 1998 maupun 2008.

“Kalau kita lihat kedalaman dari segi harga saham, di krisis Asia 1997-1998 itu butuh 7-8 tahun untuk kembali ke semula. Kemudian untuk krisis global di tahun 2008, butuh waktu 2 tahun,” terangnya.

Pada periode Krisis Asia 1997-1998, nilai tukar terdepresiasi hingga 566%. Saat periode Krisis Global 2008, nilai tukar terdepresiasi hingga 39,6%. Saat ini nilai tukar relatif stabil dan telah bergerak menuju ke level sebelum Pandemi Covid-19.

“Namun kita juga harus melihat gas dan rem. Kita tetap harus menjaga kepercayaan publik karena ekonomi ini tidak semuanya faktor fundamental, tapi juga ada faktor sentimen terutama di sektor capital market,” sambung Airlangga.

Ia juga menjelaskan, penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi membutuhkan rencana jangka menengah hingga tahun 2022-2023. Beberapa program utama yang akan disasar antara lain program yang berkaitan dengan kesehatan, bantuan sosial, padat karya untuk menjaga demand, restrukturisasi, dan transformasi ekonomi.

Di tahun 2021, biaya penanganan Covid-19 akan tetap berfokus pada kesehatan, perlindungan sosial, insentif usaha, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pembiayaan korporasi, serta sektoral Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

“Pemerintah Pusat juga mendorong agar masing-masing Pemerintah Daerah menjalankan program, memacu perekonomiannya, serta melakukan belanja barang dan belanja modal. Dengan demikian, secara agregat kita bisa menjaga pertumbuhan,” pungkasnya. (nck)

Jakarta - Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Banggar DPR RI) menyetujui penambahan pagu anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk Tahun Anggaran (TA) 2021 sebesar Rp50 miliar.

Pagu anggaran Kemenko Perekonomian untuk TA 2021 sebesar Rp393,3 miliar atau menurun senilai Rp16 miliar dari pagu anggaran TA 2020 yang sebesar Rp409,4 miliar. Komposisi anggaran tersebut terdiri dari: Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan sebesar Rp186 miliar (47,3%) dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp207,3 miliar (52,7%).

Pagu Anggaran Kemenko Perekonomian sejak 2019 sampai 2021 terus mengalami penurunan, khususnya untuk Program Koordinasi. Sedangkan, Program Dukungan mengalami kenaikan dikarenakan penerimaan CPNS baru, pengisian jabatan, dan penambahan Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan.

Postur anggaran Kemenko Perekonomian TA 2021 berdasarkan jenis belanja terbagi atas: Belanja Pegawai (Rp118,5 miliar), Belanja Barang (Rp269 miliar), dan Belanja Modal (Rp5,72 miliar). Hal ini dapat dibandingkan dengan postur di TA 2020 yaitu: Belanja Pegawai (Rp116 miliar), Belanja Barang (Rp286 miliar), dan Belanja Modal (Rp7,3 miliar).

Dapat dilihat bahwa belanja barang meningkat dan belanja modal menurun karena ada perubahan pos belanja dari belanja modal menjadi belanja barang (dalam bentuk sewa kendaraan dinas, laptop, ruangan kantor, dan lain-lain) sehingga lebih efisien.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Kerja Banggar DPR RI dengan 4 Menko tentang RKAK/L Pagu Anggaran Tahun 2021, Selasa (8/9), mengungkapkan usulan penambahan anggaran sebesar Rp50 miliar yang dialokasikan untuk Komite Kebijakan dan Sekretariat Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN).

Pasalnya, ini masih belum terakomodasi dalam Pagu Anggaran Kemenko Perekonomian TA 2021. Sehingga, pagu alokasi anggaran itu meningkat menjadi Rp443,3 miliar dari semula sebesar Rp393,3 miliar.

Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) No. 82 Tahun 2020 tentang tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Saat ini, sedang dilakukan revisi terhadap Perpres tersebut dan masih dalam proses penetapan Presiden, dalam rangka: (1) Penguatan Kelembagaan dan Perampingan Organisasi; (2) Pengaturan Mekanisme Pelaporan dan Efisiensi Koordinasi; dan (3) Sumber Pendanaan (Anggaran).

Menko Airlangga menjelaskan bahwa penambahan sebesar Rp50 miliar tersebut dalam rangka pelaksanaan kegiatan komite, antara lain yakni: (1) Pelaksanaan Rapat Koordinasi Tingkat Menteri, Rakor dengan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota; (2) Publikasi Kebijakan dan Humas; (3) Monitoring dan Evaluasi; dan (4) Operasional Sekretariat Komite PC-PEN.

Turut hadir dalam Rapat Kerja tersebut adalah Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menko Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Sekretaris Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Yohanes Sananugraha, Ketua Banggar DPR RI MH. Said Abdullah, Wakil Ketua Banggar Muhidin Mohamad Said, para anggota Banggar, dan perwakilan masing-masing kementerian. (nck)

BatamFM Crew

Tentang Kami