Ragam Berita
Jakarta, 26 Maret 2020
Menjelang diadakannya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa G20 tentang Covid-19 secara virtual pada hari ini – Kamis 26 Maret 2020, sehari sebelumnya Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Rizal Affandi Lukman, selaku Sherpa G20 Indonesia, juga turut serta dalam pertemuan virtual G20 Extraordinary Sherpa Meeting.
Pertemuan yang juga dilaksanakan secara online pada Rabu – 25 Maret 2020 menjadi pendahuluan untuk membahas konsep naskah “Leaders’ Statement on Covid-19” yang akan menjadi keluaran utama dari Pemerintah Arab Saudi selaku Presidensi G20, yang menjadi pemimpin dari pertemuan Sherpa dan KTT ini.
Sherpa G20 Indonesia menyampaikan bahwa Leaders’ Statement harus merekomendasikan langkah-langkah konkret dan dapat dieksekusi untuk penanganan Covid-19. Ditekankan pula bahwa statement para pemimpin G20 akan bermanfaat jika setiap negara anggota G20 berkomitmen untuk berkolaborasi dan bekerja sama dalam penanganan pandemi global dimaksud.
Dalam kesempatan ini, Indonesia menyampaikan beberapa poin utama yang direkomendasikan menjadi bagian dari Leaders’ Statement. Pertama, meningkatkan proteksi sosial terhadap kelompok rentan, termasuk masyarakat usia lanjut, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), serta pekerja dengan upah rendah.
Kedua, mendukung dan memastikan keselamatan tenaga medis sesuai dengan standar World Health Organization (WHO) melalui kemudahan akses terhadap obat-obatan dan alat pelindung diri (APD).
Ketiga, memperhatikan keterjangkauan dan ketersediaan vaksin dan kebutuhan medis lainnya. Dalam hal ini, Indonesia meminta agar setiap negara G20 dapat turut memfasilitasi perdagangan dan mobilitas obat serta kebutuhan medis lainnya, antara lain melalui upaya relaksasi prosedur ekspor-impor.
Keempat, segala bentuk kontribusi finansial yang bersifat global harus tetap merujuk pada kondisi dan prioritas nasional. Hal ini mengingat adanya perbedaan kebutuhan dan prioritas dalam negeri dari setiap negara yang terdampak untuk mengerahkan segala sumber daya yang tersedia.
Dan kelima, perlu adanya komitmen para pemimpin dunia dalam menciptakan kolaborasi dan kerja sama yang lebih kuat guna mencegah resesi ekonomi global yang lebih dalam akibat dari keberlanjutan pandemi ini.
Selain itu, Indonesia mendukung usulan Presidensi Arab Saudi memasukkan Jaring Perlindungan Sosial atau Social Safety Net sebagai salah satu upaya melindungi masyarakat miskin dalam menghadapi dampak Covid-19, khususnya di negara-negara berkembang.
Indonesia juga menyetujui proposal Jepang untuk memasukkan paragraf yang berisi dukungan para pemimpin G20 bagi Pemerintah Jepang yang akan menunda pelaksanaan Olimpiade 2020 sebagai akibat dari merebaknya Covid-19.
KTT Luar Biasa G20 tentang Covid-19 akan dijalankan secara virtual, pada hari ini 26 Maret 2020 – Pukul 19.00 WIB, dan akan diikuti oleh seluruh pemimpin negara G20 dan organisasi internasional terkait, termasuk Presiden RI Joko Widodo bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Sherpa G20 Indonesia. KTT akan dipimpin oleh Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz al-Saud. (nck)
Jakarta, 24 Maret 2020. Otoritas Jasa Keuangan mendorong industri perbankan menjalankan upaya konsolidasi guna menciptakan struktur perbankan yang kuat, memperbesar skala usaha serta peningkatan daya saing melalui kemampuan inovasi, serta dapat berkontribusi signifikan dalam perekonomian nasional.
Sebagai landasan tujuan tersebut, OJK menerbitkan Peraturan OJK Nomor 12/POJK.03/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Konsolidasi Bank Umum yang berlaku sejak diundangkan pada 17 Maret 2020.
POJK itu merupakan upaya OJK mengikuti dan menyesuaikan perkembangan ecosystem perbankan Indonesia yang saat ini telah bergerak sedemikian cepat dan dinamis didukung kemajuan teknologi yang terus berkembang.
Perubahan tersebut mengharuskan sektor perbankan untuk lebih adaptif, inovatif dan berdaya saing. Besarnya biaya investasi penerapan teknologi pendukung ini memerlukan tuntutan penguatan modal dan peningkatan skala usaha yang berkelanjutan. Oleh karena itu, tuntutan tambahan modal, peningkatan skala usaha dan dukungan infrastruktur teknologi semakin mengemuka.
“Untuk menghadapi perubahan ecosystem dan tuntutan inovasi yang masif tersebut, konsolidasi sektor perbankan telah menjadi keniscayaan,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana.
POJK Konsolidasi ini merupakan kebijakan strategis OJK yang telah ditetapkan sejak awal tahun 2020 dan sangat relevan dengan dinamika perekonomian yang saat ini mengalami tekanan akibat downside risk dari penyebaran Covid-19 yang dihadapi seluruh dunia termasuk Indonesia. Penerbitan POJK Konsolidasi dapat menjadi momentum dan landasan bagi industri perbankan untuk meningkatkan skala usaha serta peningkatan daya saing melalui peleburan, penggabungan dan pengambilalihan.
POJK ini secara umum terdiri dari dua pokok pengaturan utama yakni mengenai kebijakan konsolidasi bank, serta pengaturan mengenai peningkatan modal inti minimum bagi bank umum dan peningkatan Capital Equivalency Maintained Assets (CEMA) minimum bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri (KCBLN), yakni masing-masing paling sedikit menjadi sebesar Rp 3 triliun paling lambat 31 Desember 2022.
Kebijakan konsolidasi bank juga mengatur bahwa Pemegang Saham Pengendali (PSP) bank dapat memiliki satu bank atau beberapa bank dengan memenuhi skema konsolidasi. Skema konsolidasi tersebut tidak hanya diarahkan melalui skema penggabungan, peleburan, atau integrasi antarbank, namun juga diperluas melalui skema pembentukan Kelompok Usaha Bank (KUB).
Terkait dengan persepsi bahwa konsolidasi merupakan upaya untuk mengurangi jumlah bank-bank kecil, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana mengatakan, “Konsolidasi tidak dimaksudkan untuk mengeliminasi atau meminggirkan bank-bank kecil. Sebaliknya, melalui konsolidasi ini bank-bank kecil memiliki ruang untuk memperkuat diri melalui skema peleburan, penggabungan ataupun menginduk pada kelompok usaha bank (KUB) yang lebih besar. Dengan demikian akan tercipta struktur bank yang lebih besar, memiliki daya tahan, lebih kontributif, inovatif dan berdaya saing melalui peningkatan skala usaha dan permodalan.”
Kebijakan konsolidasi bank ini juga memberikan insentif pada pihak-pihak yang telah melaksanakan skema konsolidasi dan memenuhi modal inti minimum melalui pengecualian dari ketentuan single present policy (SPP) dan ketentuan batas maksimum kepemilikan saham serta ketentuan terkait lainnya.
OJK meyakini bahwa kebijakan konsolidasi serta peningkatan modal ini minimum dan CEMA minimum dapat memberikan manfaat kepada industri perbankan, mengurangi biaya persaingan, membuat bank menjadi lebih efisien dan kontributif bagi perekonomian Indonesia secara keseluruhan. (nck)
Jakarta, 20 Maret 2020 - Pemerintah menyiapkan kebijakan lanjutan untuk menghadapi dampak ekonomi dari wabah COVID-19. Pasalnya, Wabah COVID-19 telah mengakibatkan ketidakpastian dan pelemahan perekonomian global. Hal ini tercermin dari potensi penurunan pertumbuhan ekonomi, penurunan kapitalisasi pasar saham global, pelemahan aktivitas manufaktur, dan penurunan harga minyak.
Dalam konferensi pers usai ratas kabinet tentang kebijakan fiskal dan moneter untuk penanganan dampak COVID-19 yang digelar hari ini (20/3), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan beberapa kebijakan lanjutan tersebut.
Pertama, mengenai relaksasi leasing motor untuk ojek online. Kebijakan yang diambil berupa pelonggaran ketentuan penghitungan kolektibilitas atau klasifikasi keadaan pembayaran kredit motor (terutama untuk ojek online) selama satu tahun.
“Tidak diperkenankan bagi perusahaan leasing non-bank untuk menggunakan jasa penagihan atau debt collector yang menimbulkan keresahan bagi masyarakat, terutama ojek online,” terang Menko Airlangga via video conference.
Kedua, Pemerintah segera menerbitkan Peraturan Presiden yang memberikan kemudahan dan percepatan proses pengadaan barang dan jasa terkait upaya penanggulangan Covid-19, di antaranya: (i) Proses pengadaan barang dan jasa (pelelangan); (ii) Proses importasi pemasukan barang dari luar negeri; (iii) Proses distribusi dan penyaluran barang ke seluruh wilayah terdampak, dan (iv) Proses lainnya untuk mendukung kemudahan dan kelancaran barang.
Ketiga, Relaksasi pembayaran bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) sampai dengan akhir tahun 2020. “Pemerintah menyiapkan kebijakan untuk menanggung pembayaran bunga KUR sebesar 6% sampai akhir tahun 2020,” ungkap Menko Perekonomian.
Keempat, Soft Launching Program Kartu Prakerja yang tadi pagi digelar di kantor Kemenko Perekonomian. Airlangga menjelaskan bahwa telah dilakukan launching pengoperasian website resmi Program Kartu Prakerja.
Adapun implementasi Kartu Prakerja dimulai di tiga lokasi terdampak yaitu Bali, Manado, dan Kepulauan Ria, yang
kemudian akan langsung dilanjutkan di Surabaya, Jakarta, dan Bandung.
Kartu Prakerja dapat dimanfaatkan oleh pencari kerja, pekerja, atau pekerja yang terkena PHK. “Saat ini, pemerintah lebih memfokuskan pemanfaatan kartu Prakerja oleh pekerja yang terkena PHK terutama di sektor Pariwisata dan penunjangnya, serta Industri pengolahan,” tutur Airlangga.
Sebelumnya, berbagai langkah kebijakan pun telah ditempuh Pemerintah, Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Pemerintah telah mengeluarkan Stimulus I dan II. Peraturan pelaksanaannya seperti Peraturan menteri dan lain-lain sedang
diselesaikan.
Sementara OJK telah menerbitkan Peraturan OJK untuk relaksasi Non Performing Loan (NPL) dan restrukturisasi kredit termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMK-M) dan KUR sebagai akibat COVID-19.
Pasar modal memperbolehkan pembelian kembali saham tanpa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Untuk efektivitas kebijakan ini, maka emiten tetap mendapatkan fasilitas pengurang pajak 5% walaupun public float sahamnya kurang dari 40%.
Kemudian BI juga telah menurunkan suku bunga, Giro Wajib Minimum (GWM) valas, GWM rupiah, dan intervensi di pasar valas maupun pasar uang.
“Lalu untuk ketersediaan pangan dan bahan pokok, Pemerintah menjamin stok, kelancaran pasokan, distribusi dan stabilitas harga atas pangan dan bahan pokok. Terutama ketersediaan 11 bahan pangan pokok,” pungkas Menko Airlangga. (nck)
Jakarta - BNI Syariah lakukan beberapa antisipasi terkait Pandemi virus corona atau COVID-19. Tindakan tersebut merupakan langkah yang diambil BNI Syariah dalam rangka memberikan perlindungan maksimal kepada pegawai, keluarga, bahkan nasabah.
Direktur Kepatuhan dan Risiko BNI Syariah, Tribuana Tunggadewi mengatakan ada beberapa antisipasi yang dilakukan BNI Syariah, diantaranya sosialisasi pencegahan penyebaran virus corona kepada segenap pegawai, pengecekan suhu tubuh bagi pegawai dan tamu yang berkunjung, penyediaan layanan kesehatan di Kantor Pusat BNI Syariah bagi segenap karyawan dan tamu yang berkunjung, penyediaan hand sanitizer dan masker untuk pegawai, dan penyemprotan disinfektan di lingkungan kerja.
Lebih jauh, BNI Syariah juga menerapkan pembatasan jam layanan di kantor cabang yaitu pukul 09.00-15.00 WIB dan pengukuran suhu tubuh nasabah di outlet BNI Syariah. Untuk memberikan perlindungan kepada nasabah dan karyawan, BNI Syariah juga menerapkan sistem kerja Work from Home, yaitu bekerja di rumah dengan tetap menjalankan fungsi masing-masing pegawai sebagaimana dijalankan di kantor pada kondisi normal.
Ada beberapa poin kebijakan Work from Home yang dilakukan BNI Syariah. Untuk unit yang termasuk ke dalam unit critical tetap bekerja di kantor dengan dimungkinkan bekerja terpisah (split work) atau bergiliran (shift work) sesuai dengan ketetapan divisi/unit. Kebijakan Work From Home ini diberlakukan untuk Kantor Pusat, Kantor WJP, Kantor Cabang di Wilayah Jabodetabek, dan Kantor Cabang di Solo dan Bali.
“Kebijakan Work Form Home berlaku pada posisi pegawai yang memenuhi kriteria yang ditetapkan, jumlah pegawai yang diperkenankan melakukan Work From Home (WFH) maksimal 50% per unit, menyesuaikan kondisi masing-masing unit bersangkutan,” kata Tribuana.
Langkah ini diharapkan dapat mengoptimalkan upaya pegawai untuk menjaga kesehatan orang-orang terdekatnya di rumah sekaligus memberikan perlindungan maksimal dari potensi tertular COVID-19 selama berinteraksi dengan masyarakat selama bekerja atau dalam perjalanan dari dan ke kantor.
BNI Syariah juga menyediakan fasilitas e-form pembukaan rekening dengan mengakses bro.bnisyariah.co.id. Di website ini calon nasabah dapat menentukan sendiri jenis tabungan yang akan dipilih dimanapun dan kapanpun melalui mobile phone sehingga waktu efisien.
Selama masa antisipasi terkait Pandemi virus corona atau COVID-19, BNI Syariah menyarankan segenap nasabah menggunakan layanan E-Banking. Adapun layanan mobile banking yang diberikan diantaranya adalah Top up Uang Elektronik (TapCash, LinkAja, GoPay, OVO, DANA); pembelian pulsa dan paket data, token listrik; pembayaran tagihan telepon dan TV berlangganan; transfer antar BNI Syariah dan antar bank; pembayaran pelunasan biaya ibadah haji dan zakat, infaq dan shadaqah.
BNI Syariah juga menawarkan promo menarik e-commerce. Hal ini untuk mendorong masyarakat tetap berada di rumah dan melakukan transaksi belanja. Beberapa promo ini diantaranya adalah potongan harga Rp 300 ribu untuk minimal transaksi Rp 5 juta untuk 25 orang per hari menggunakan iB Hasanah Card dan potongan harga Rp 1,1 juta dan hadiah Air Purifier Samsung untuk pembelian di JD.ID.
Terkait pandemi virus corona atau COVID-19, BNI Syariah juga menyarankan agar masyarakat membaca petunjuk keselamatan dan kehati-hatian dalam menerima paket e-commerce.
Dalam rangka tetap memberikan kemudahan bagi nasabah dalam bertransaksi, BNI Syariah memiliki produk dana & pembiayaan serta layanan digital yang tergabung dalam Hasanah Digiverse (semesta kebaikan berbasis digital). Layanan digital tersebut diantaranya Cash Management, E-Banking (SMS Banking, Internet Banking dan Mobile Banking), Tapcash, VCN (Virtual Card Number), Hasanah Online, dan Wakaf Hasanah. Selain itu, disediakan juga layanan untuk mengetahui informasi BNI Syariah melalui kanal website, social media (facebook, instagram, twitter, youtube dan call centre 1500046).
BNI Syariah akan terus berinovasi untuk memberikan layanan yang memudahkan transaksi bagi seluruh masyarakat melalui channel ATM dan teller di lebih dari 380 outlet BNI Syariah didukung oleh lebih dari 1.746 Outlet BNI yang melayani pembukaan rekening syariah di seluruh Indonesia.
BNI Syariah sebagai Hasanah Banking Partner senantiasa berpegang teguh pada nilai-nilai Hasanah (kebaikan), sehingga keberadaan BNI Syariah dapat menjadi partner yang Hasanah untuk nasabah, tidak hanya berorientasi pada keuntungan dunia, melainkan juga memberikan kebaikan (Hasanah) untuk kehidupan akhirat (Hasanah Way). (nck)
Jakarta – Harus diakui, informasi tentang bahaya dan penyebaran virus corona atau COVID-19 didapat masyarakat melalui pemberitaan di media. Saat masyarakat diminta untuk mengurangi aktivitas diluar, sebaliknya jurnalis harus mencari informasi dari banyak sumber di lapangan. “Saya melihat wartawan sebagai profesi yang rentan terpapar,” kata Kepala Staf Kepresidenan, Dr. Moeldoko di Bina Graha Komplek Istana, Rabu (18/3).
Perhatian Moeldoko pada profesi wartawan itu diwujudkan dengan memberikan bantuan masker. Sebanyak 150 boks masker yang masing-masing berisi 50 lembar masker itu diserahkan langsung pada perwakilan wartawan. Moeldoko menitipkan 35 boks masker kepada pengurus Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI). Sementara 115 boks masker akan dikirimkan langsung ke sejumlah media online melalui Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI).
Menurut Moeldoko, masker itu didapatkannya melalui teman-temannya. “Setelah banyak kantor mengambil kebijakan work from home saya hubungi teman-teman saya. Apakah mereka punya masker lebih?” cerita Moeldoko. Ternyata sumbangan yang masuk cukup besar. Sehingga masker yang semula akan diberikan di Kantor Staf Presiden (KSP), ternyata masih berlebih.
Melihat kenyataan itu, Moeldoko mengambil keputusan untuk membagikan kepada wartawan sebagai profesi yang rentan terpapar COVID-19. Ternyata antusiasme cukup besar. Menurut Moeldoko, KSP masih akan mencoba menghubungi pihak-pihak yang punya kelebihan masker. Jika nanti terkumpul, rencananya akan diberikan kepada masyarakat yang beresiko terpapar COVID-19.
Proses penyerahan masker sendiri berlangsung sederhana di KSP. Pengurus IJTI yang hadir diantaranya Ketua Umum IJTI Yadi Hendriana (Pemimpin Redaksi iNews), Titin Rosmasari (Pemimpin Redaksi CNN Indonesia), Sekjen IJTI Indria Purnamahadi (Media Emtek Group), Atika Suri (Dewan Pertimbangan IJTI), Totok Suryanto (Wakil Pemimpin Redaksi tvOne), Makroen Sanjaya (Wakil Pemimpin Redaksi RTV). Sementara hadir Ronny Kusuma dan Gaib Maruto Sigit (Pemimpin Redaksi Sindo Trijaya) sebagai perwakilan AMSI.
Pada kesempatan penyerahan bantuan itu, Yadi Hendriyana mengucapkan terima kasih atas kepedulian Kepala Staf Kepresidenan terhadap para jurnalis. “Kita mendapatkan hal-hal langka. Bukan gak mampu beli tapi susah cari barangnya,” ujar Yadi. IJTI akan membagikan masker itu ke 17 kantor redaksi televisi. Masing masing akan mendapatkan 100 lembar masker atau dua boks. Selain masker, Yadi mengaku kesulitan mendapatkan carian pembersih tangan.
Perwakilan dari AMSI Ronny Kusuma menyatakan segera mendistribusikan masker tersebut ke anggotanya. “Kami segera distribusikan ke 31 media yang menjadi anggota kami baik yang di Jakarta ataupun daerah. Karena mereka cek ke rumah sakit dan lain- lain, masker menjadi penting,” pungkas Rony. (nck)
