Live Streaming

Hallo Batam

Info Aktual dari Kota Batam dan sekitarnya
13 Jul 2020

Dewan Nasional KEK Setujui Pembentukan Dua KEK di Batam

Jakarta - Sidang Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) menyetujui pembentukan dua KEK baru, yaitu KEK Nongsa Digital Park (NDP) dan KEK MRO Batam Aero Technic (BAT). Kedua KEK tersebut berlokasi di Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

Selanjutnya, Dewan Nasional KEK akan merekomendasikan kepada Presiden untuk menetapkan kedua KEK itu melalui Peraturan Pemerintah karena telah memenuhi persyaratan keberhasilan pengembangan KEK, dan diperkirakan dapat menyerap tenaga kerja dan mendorong perekonomian daerah.

Keputusan tersebut diambil oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga selaku Ketua Dewan Nasional KEK dalam Sidang Dewan Nasional KEK secara online pada Jumat, 10 Juli 2020.

Rapat tersebut diikuti Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, Menteri ESDM Arifin Tasrif, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kemenko Ekonomi Wahyu Utomo selaku Ketua Tim Pelaksana Dewan Nasional KEK, para pejabat Eselon I dari kementerian terkait, Kepala BP Batam sekaligus Walikota Batam Muhammad Rudi, dan Sekretaris Dewan Nasional KEK Enoh Suharto Pranoto.

”KEK Nongsa Digital Park dan KEK MRO Batam Aero Technic hari ini kita setujui untuk ditetapkan sebagai KEK, karena telah memenuhi syarat,” kata Menko Ekonomi Airlangga Hartarto. Setelah KEK ditetapkan, lanjutnya, KEK tersebut diberikan waktu paling lama 3 tahun sampai KEK siap beroperasi dan dilakukan evaluasi pembangunan setiap tahunnya.

Sekretaris Dewan Nasional KEK Enoh Suharto Pranoto menjelaskan, KEK Nongsa Digital Park memiliki luas lahan 166,45 hektar dengan total investasi Rp 16 triliun. Rinciannya, investasi pembangunan Kawasan Rp 1,092 triliun, dan investasi tenant Rp 14,908 triliun. Total tenaga kerja yang akan terserap sebanyak 16.500 orang.

Pengusulnya adalah PT. Taman Resor Internet (PT. Tamarin), salah satu anak perusahaan dari group perusahaan PT. Citra Agramasinti Nusantara atau dikenal sebagai Citramas Group yang telah memiliiki pengalaman dibidang pariwisata, industry kreatif & IT, serta Kawasan industri.

KEK Nongsa Digital Park dinilai siap karena lahan telah dikuasai dan peruntukannnya telah sesuai dengan Perpres No. 87 Tahun 2011. Sudah ada juga investor yang masuk yaitu PT Kinema untuk IT Apple Academy dan calon investor data center PT. Nexus, D-Town Commercial Center. Infrastruktur kawasan telah terbangun di lahan tahap 1 seluas 91,11 hektare, yaitu marina, resort, studio film, IT office, dan golf course.

KEK Nongsa Digital Park diharapkan menjadi entry point untuk perusahaan IT International dari Singapura dan Manca Negara, ditetapkan menjadi IT Hub Digital Bridge Indonesia ke Singapura & Manca Negara. Menghemat devisa negara dalam bisnis digital hingga Rp 20-30 triliun per tahun dengan kontribusi terbesar dari sektor data center dan pendidikan Internasional.

”Adanya transfer teknologi di bidang IT sehingga KEK Nongsa Digital Park dapat menjadi pusat pengembangan SDM tenaga IT muda Indonesia menjadi technopreneur,” kata Enoh. Serta dapat memaksimalkan koneksi internet international, karena terdapat 7 kabel FO bawah laut berjarak 2-3 km dari KEK Nongsa Digital Park, yang dapat dimaksimalkan untuk pengembangan data center, industri animasi.

Selanjutnya, KEK MRO Batam Aero Technic (BAT) memiliki luas lahan 30 hektare dengan kegiatan utama industri MRO (Maintenance, Repair, and Overhaul). Nilai investasi Rp 6,2 triliun sampai dengan tahun 2030. KEK ini dapat menyerap tenaga kerja 9.976 orang pada tahun 2030.

Pengusulnya adalah PT Batam Teknik. Perusahaan ini mulai beroperasi tahun 2014 di Bandar Udara Internasional Hang Nadim, Batam, Kepulauan Riau sebagai perusahaan penyedia jasa perawatan dan perbaikan pesawat (MRO). PT Batam Teknik telah berpengalaman dalam melayani MRO untuk pesawat-pesawat Lion Air Group.

Kehadiran KEK ini diharapkan dapat menghemat devisa 65-70% dari kebutuhan MRO maskapai penerbangan nasional senilai Rp 26 triliun per tahun yang selama ini mengalir ke luar negeri. Dalam jangka menengah diharapkan mampu menangkap peluang dari pasar Asia Pasifik yang memiliki sekitar 12.000 unit pesawat dan nilai bisnis sebesar US$ 100 miliar pada tahun 2025. (nck)

13 Jul 2020

Flash Mob Perdana dari BBDC

Tampil Memukau Bikin Pengunjung Mall Ceria

Batam- Bahana Barelang Drum Corps (BBDC) binaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Batam menggelar flash mob bertempat di Grand Batam Mall, Lubuk Baja, Minggu (12/7). Kegiatan ini perdana ini langsung membuat pengunjung mall terpukau.

Pukulan perkusi memulai flash mob. Selain itu alat trumpet, mellaphone, beritone, snare, tom, dan color guard mewarnai flash mob persembahan dari BBDC. Persembahan ini membuat pengunjung terpukau, penonton ikut bertepuk tangan setiap kejutan yang diberikan oleh BBDC. Lagu berjudul Happy dari Pharrel Williams jadi lagu persembahan.

Tak hanya beraksi di lantai dasar, Anggota BBDC menyebar di sejumlah lantai mall dan memberikan kejutan kepada pengunjung. Setiap kejutan yang diberikan, disambut terikan heboh penoton dan tepuk tangan. Penonton juga ikut menari bersama anggota. Pengunjung memadati setiap lantai mall, para ramaja, dewasa semuanya menikmati suasana flash mob. Tak lupa lewat pengunjung mengabadikan momen ini lewat smart phone.

Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, Wuryanta mengatakan kegiatan ini rencananya bakal digelar setiap akhir pekan berlangsung di pusat perbelanjaan Kota Batam. Anggota yang turun memeriahkan kegiatan ini berjumlah 41 orang pemain inti dan 29 orang pemain figuran. Penampilan ini berlangsung 15 menit dimulai pukul 16.00. Adapun konsepnya tematik.

“Kegiatan ini akan terus berlangsung di Mall di Kota Batam,” katanya.

Kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Batam, Ardiwinata mengatakan kegiatan ini perdana dilakukan dengan tujuan memberikan apresiasi kepada Anggota BBDC yang telah bekerja keras selama latihan.

“Memberikan semangat dan apresiasi kepada mereka (Anggota BBDC),” katanya.

Kegiatan flash mob ini sengaja dilakukan di pusat perbelanjaan karena di kondisi Covid-19 dianggap lokasi yang aman untuk melaksanakan flash mob. Di pusat perbelanjaan protokol kesehatan sangat baik setiap memasuki area mall pengunjung wajib memakai masker, menggunakan hand sanitizer, dan jaga jarak.

“Penampilan yang luar biasa ini tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada,” tuturnya.

Ardi menyampaikan kegiatan ini akan terus berlanjut di pusat perbelanjaan di Kota Batamdan tempat tempat lainya. Ini dilakukan sebagai bentuk uji coba setelah hampir 3 (tiga bulan ) latihan secara online. Dan kegiatan selanjutnyaj akan makin meriah dan menarik perhatian pengunjung. “Penampilan selanjutnya makin heboh dan luar biasa,” pungkasnya.

13 Jul 2020

BUSKER (Pertunjukan Jalanan ) Kembali Digelar di Dataran Engku Hamida

Batam- Pertunjukan jalanan atau busker kembali digelar, akhir pekan ini berlokasi di Dataran Engku Hamidah. Banyak warga yang sengaja datang untuk menikmati musik yang dimainkan dan pastinya mematuhi protokol kesehatan yang berlaku.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Batam, Ardiwinata mengatakan busker menjadi agenda rutin di akhir pekan. Terdapat dua lokasi acara yakni di Dataran Engku Putri tepatnya di Depan Museum Batam Raja Ali Haji, Batam Centre dan Dataran Engku Hamidah.

“Sudah kali kedua kegiatan ini (busker) dilaksanakan dan setiap akhir pekan hadir menghibur masyarakat Batam,” katanya, Sabtu (11/7).

Kegiatan ini dilakukan untuk memperkenalkan dan memperdengarkan lagu Melayu kepada para muda mudi di Kota Batam yang tengah nongkrong bersantai menikmati akhir pekan tak lupa lagu band Indonesia lainnya juga dimainkan sehingga makin berwarna. Tak hanya itu warga juga ikut bernyanyi bersama band.

“Musik jalanan ini banyak dilakukan di negara-negara Eropa,” ujarnya.

Bagi masyarakat yang sedang menonton Ardi mengingatkan tetap menerapkan protokol kesehatan yakni memakai masker, membawa hand sanitizer, dan menjaga jarak. “Mari kita sama-sama melawan Covid-19 dengan cara menerapkan protokol kesehatan yang diberlakukan pemerintah,” ajaknya.

Salah satu warga yang menonton Irwan warga Lubuk Baja sengaja datang untuk menonton pertunjukan jalanan tersebut. Ia mengatakan mendapat informasi adanya kegiatan tersebut dari media sosial Instagram.

“Saya melihat Instgram Story teman saya ada kegiatan musik di Dataran Engku Hamidah, jadi saya sengaja datang kesini,” katanya.

Menurutnya musik yang dimainkan sangat menarik dan menghibur, ragam genre musik di mainkan. “Asik kita bisa ikut nyanyi, seru-seruan bareng pokoknya,” ucapnya.

pengunjung tak hanya menikmati musik banyak kegiatan yang bisa dilakukan, seperti berfoto di spot foto yang disediakan, menikmati kuliner. “Tempatnya sangat lengkap kita bisa makan, bisa foto, semoga pertunjukan selalu hadir di setiap Malam Minggu,” pintanya.

9 Jul 2020

Jaga Keamanan Aset, BP Batam Teken MoU Bersama Polri dan Polda Kepri

Badan Pengusahaan (BP) Batam bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjalin kerja sama di bidang pengamanan dan penegakan hukum.

Kerja sama tersebut dituangkan dalam Nota Kesepahaman antara BP Batam dan Polri tentang Bantuan Pengamanan dan Penegakan Hukum di Wilayah Kerja Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, yang telah ditandatangani oleh Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, dan Asisten Kapolri Bidang Operasi, Irjen. Pol. Herry Rudolf Nahak, pada Kamis pagi (9/7/2020), bertempat di Balairungsari BP Batam, Batam Centre, Batam.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, dalam sambutannya mengatakan, sebagai pemilik lahan di Batam secara utuh, sudah semestinya BP Batam melakukan upaya pengamanan terhadap aset-aset yang dikelola oleh BP Batam.

“Saat ini yang melaksanakan pengawasan dan pengamanan aset BP Batam adalah Direktorat Pengamanan Aset. Namun tentu kami menemukan kendala dan keterbatasan pada setiap kegiatannya, karena wilayah kerja BP Batam ini cukup besar. Maka dari itu, kami membutuhkan dukungan penuh dari TNI dan Polri untuk menjaga aset-aset tersebut,” kata Muhammad Rudi.

Ia melanjutkan, dukungan tersebut dibutuhkan BP Batam karena proses pembangunan ke depan akan terus dilakukan, sebagai sarana penunjang kegiatan penanaman modal dan investasi di Batam.

“Sesuai amanat dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, BP Batam diberikan tugas untuk meningkatkan nilai investasi di Kota Batam. Kami menargetkan pada tahun 2020 ini, investasi yang masuk ke Batam mencapai USD 1 Milyar. Tentunya, jika Batam ingin menjadi Kota Investasi, maka seluruh fasilitas yang dibutuhkan oleh oleh investor wajib kami selesaikan,” ujar Muhammad Rudi.

Menanggapi hal tersebut, Asisten Kapolri Bidang Operasi Irjen. Pol. Herry Rudolf Nahak, menyatakan kesiapannya untuk memberikan bantuan pengamanan dan penegakan hukum di wilayah kerja BP Batam.

“Kegiatan ini adalah upaya strategis dari BP Batam untuk menghadapi tantangan ke depannya, karena Batam menargetkan nilai investasi yang cukup besar. Tentunya diperlukan kondisi keamanan yang baik, guna memperlancar kegiatan berusaha di Batam,” kata Irjen Herry Rudolf Nahak.

Lebih lanjut, Irjen. Pol. Herry Rudolf merinci ruang lingkup yang tertuang pada Nota Kesepahaman, antara lain pertukaran data dan/atau informasi, bantuan pengamanan, penegakan hukum, peningkatakan kapasitas dan pemanfaatan SDM, pemanfaatan sarana dan prasarana, serta bidang-bidang lainnya yang disepakati kedua belah pihak.

Usai penandatanganan Nota Kesepahaman, dilanjutkan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara BP Batam dengan Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Polda Kepri) tentang Pelaksanaan Bantuan Pengamanan dan Penegakan Hukum di Wilayah Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, yang ditandatangani oleh Kepala BP Batam, Muhammad Rudi dan Kapolda Kepri, Irjen. Pol. Aris Budiman.

Kedua perjanjian tersebut nantinya akan digunakan sebagai payung hukum bagi satuan kepolisian untuk menindak tegas oknum-oknum yang melanggar peraturan, dengan cara merusak aset-aset BP Batam.

Turut hadir dalam acara penandatanganan, Plt. Gubernur Provinsi Kepri yang diwakili oleh Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan Setda Provinsi Kepri, Syamsul Bahrum; Wakil Kepala BP Batam Purwiyanto, Danlantamal IV Tanjung Pinang Laksamana Pertama TNI Indarto Budiarto; Kakamla Zona Maritim Barat Bakamla, Laksma Bakamla Eko Murwanto; Danrem 033/Wira Pratama Kolonel Inf Harnoto; Karo Kerma KL Sops Polri Brigjen Polisi Drs Komarul Zaman, Karo Ops Polda Kepri Kombes Pol Yerry Oskag; Kapolresta Barelang, Danlanud Batam, dan jajaran TNI Polri lainnya, Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi BP Batam Sudirman Saad, dan Direktur Pengamanan Aset BP Batam Brigjen Pol Moch. Badrus.

8 Jul 2020

Biaya Rapid Test Antibodi Rp. 150.000

BATAM, Seruan Ombudsman RI kepada pemerintah untuk menentukan tarif Rapid Test akhirnya ditindaklanjuti oleh Kementerian Kesehatan melalui Surat Edaran Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/I/2875/2020 yang ditandatangani Dirjenya Bambang Wibowo (6/7) kemarin. Didalam surat edaran disebutkan besaran batasan tarif tertinggi rapid test antibodi adalah Rp. 150.000. Surat tersebut ditujukan kepada seluruh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kota/Kabupaten, Direktur RS, PERSI, Asosiasi Klinik, PKFI, Asosiasi Dinas Kesehatan dan Ikatan Labiratorium Klinik Indonesia (ILKI).

Didalam beberapa kesempatan Ombudsman telah merespon kebingungan publik atas harga rapid test yang dilaksanakan fasilitas kesehatan dianggap sangat mahal dengan harga bervariasi antara 350.00 – 1.000.000. Hasil rapid test ini menjadi syarat wajib bagi masyarakat yang bepergian menggunakan maskapai penerbangan dan jalan darat antar provinsi. Tarif dianggap sangat memberatkan ditengah beban ekonomi dimasa pandemik yang mempengaruhi pendapat masyarakat. Ombudsman sendiri pernah melakukan kajian bahwa biaya material dan jasa pelaksanaan test ini tidak sampai seratus ribuan, sehingga Ombudsman menduga untuk mendapatkan layanan pemeriksaan rapid test antibodi ini memamfaatkan masyarakat untuk mencari keuntungan.

Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Riau berharap dengan telah ditentukannya batasan tarif tertinggi ini maka seluruh penyelenggara layanan pemeriksaan rapid test antibodi di Batam dan daerah lain di Kepri harus menyesuaikan tarifnya sesuai SE ini. “ Kami harap semua fasilitas kesehatan harus menerapkan tarif tertinggi 150.000 bagi yang menginginkan test mandiri untuk keperluan perjalanan udara”, ujar Lagat. Tentunya Ombudsman berharap kepatuhan paling utama ditunjukkan fasilitas kesehatan yang dimiliki oleh pemerintah atau yang dibantu pemerintah dan diikuti oleh fasilitas lain yang dimiliki swasta.

Ombudsman Perwakilan Kepri akan melakukan pengawasan terhadap pengenaan tarif tertinggi ini untuk memastikan semuanya mematuhinya.

Batam Links

     

 

Ragam Berita

Jakarta - Pemerintah melakukan penyempurnaan tata kelola Program Kartu Prakerja dengan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2020. Perpres yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 7 Juli 2020 ini mengatur beberapa perubahan ketentuan yang sebelumnya ada dalam Perpres 36/2020.

Revisi Perpres dilakukan setelah mendengarkan masukan para pemangku kepentingan dan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Komite Cipta Kerja. Perpres hasil revisi ingin memastikan bahwa Kartu Prakerja tepat sasaran dan tepat guna.

Perpres yang baru ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk selalu melakukan penguatan serta peningkatan kualitas Program. Perpres ini juga telah mengikuti rekomendasi, masukan, dan catatan perbaikan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Pemerintah memastikan bahwa Program ini dirancang untuk menjangkau mereka yang paling membutuhkan bantuan.

“Dengan adanya Perpres ini, maka kami harapkan pelaksanaan program dapat berjalan dengan lancar, karena gelombang-gelombang selanjutnya sudah amat dinantikan oleh para calon peserta program Kartu Prakerja,” ujar Sekretaris
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono, Senin (13/7) di Jakarta.

Sesmenko Perekonomian menjelaskan, selain kepada Pencari Kerja, Kartu Prakerja juga diberikan kepada pekerja/buruh yang terkena PHK dan pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja, termasuk pekerja/buruh yang dirumahkan serta pekerja bukan penerima upah, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil.

Perpres 76/2020 ini juga mengatur pihak-pihak yang tidak bisa menerima Kartu Prakerja, diantaranya: Pejabat Negara, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Aparatur Sipil Negara, TNI/POLRI, Kepala Desa dan perangkat desa, serta Direksi, Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD).

Susunan organisasi Komite Cipta Kerja pun diperkuat dengan penambahan anggota Komite yang meliputi Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

“Penambahan anggota Komite ini bertujuan untuk menjaga akuntabilitas dan tata kelola yang baik,” ungkap Sesmenko Perekonomian.

Aspek pengenaan sanksi juga menjadi fokus perhatian. Tertuang dalam Perpres tersebut bahwa Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja dapat melakukan tuntutan ganti kerugian dan tuntutan pidana apabila penerima Kartu Prakerja melakukan kecurangan

“Jika penerima Kartu Prakerja dengan sengaja melakukan pemalsuan identitas dan/atau data pribadi, Manajemen Pelaksana bisa mengajukan tuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegasnya.

Perpres ini juga menegaskan hasil evaluasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan pendapat hukum dari Jaksa Agung Muda Tata Usaha Negara (Jamdatun) bahwa pemberian dan pelaksanaan manfaat serta pemilihan Platform Digital dan Lembaga Pelatihan tidak termasuk dalam lingkup pengaturan pengadaan barang/jasa pemerintah. Namun dalam pelaksanaannya kedepan, Manajemen Pelaksana akan tetap memperhatikan tujuan, prinsip, dan etika pengadaan barang jasa pemerintah, yang akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaan (Perubahan Permenko 3 Tahun 2020).

Dalam hal lembaga dan jenis pelatihan, ditetapkan bahwa lembaga pelatihan harus memiliki pelatihan yang berbasis kompetensi kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dengan mempertimbangkan standar kompetensi kerja nasional, internasional, atau khusus.

Perbaikan tata kelola ini bersifat progresif kedepan, sehingga beberapa hal yang sudah menjadi kebijakan dan dilaksanakan pada program sebelumnya (batch 1-3) yang dilakukan dengan itikad baik perlu ditegaskan, dan program ke depan (batch 4 dan seterusnya) dapat dilakukan dengan tata kelola program yang sudah lebih baik lagi.

“Komite mengharapkan agar batch 4 dapat segera dibuka pada akhir Juli 2020 dengan rencana kuota dapat mencapai 500.000 orang peserta yang memberi prioritas pada pekerja terdampak berdasarkan data whitelist dari Kementerian Ketenagakerjaan. Selanjutnya komite juga mengharapkan agar pelatihan offline dapat segera dibuka pada pertengahan Agustus 2020 pada daerah yang sudah memungkinkan dengan memperhatikan sejumlah protokol kesehatan dan physical distancing,” pungkas Sesmenko Perekonomian.

Sebagai informasi, hal-hal terkait teknis pelaksanaan program Kartu Prakerja akan dirumuskan selanjutnya dalam Peraturan Menteri yang saat ini sedang dalam tahap penyusunan. (nck)

Jakarta - Digitalisasi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan sebuah keniscayan. Untuk itu, pemerintah telah menetapkan target digitalisasi sebanyak 10 juta UMKM di tahun 2020.

Berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), hingga saat ini baru 8 juta UMKM yang telah terdigitalisasi.

Hal tersebut dikemukakan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM, Ahmad Zabadi dalam  Webinar bertajuk "Koperasi dan UMKM Go Digital Di Era New Normal", di Jakarta, Jumat 10 Juli 2020.

Menurut Zabadi, digitalisasi UMKM tidak hanya bisa memasarkan produk dan layanan melalui marketplace.

"Mereka yang sudah ada di marketplace harus bertahan dan memiliki transaksi berkelanjutan. Dari data yang kami terima, kegagalan UMKM di marketplace adalah karena produk dan pelaku belum siap,"

Disebutkan, selama ini pelaku UKM tidak dapat dihubungi oleh konsumen dengan produk yang belum siap online.

Perubahan perilaku konsumen dengan membatasi interaksi fisik dan mengurangi aktivitas di luar rumah terbukti dapat memberi peluang lebih besar kepada UMKM yang sudah terhubung dengan ekosistem digital untuk bertahan atau bahkan melaju di tengah pandemi.

"Sayangnya, peluang tersebut belum dimanfaatkan secara optimal oleh UMKM, karena dari sekitar 64 juta populasi UMKM di Indonesia, baru 13% saja yang terhubung ke ekosistem digital. Oleh karena itu, perlu keterlibatan pemerintah dan berbagai pihak untuk meningkatkan literasi manfaat UMKM masuk ke ekosistem digital dan inkubasi untuk mengakselerasi kesiapan mereka," kata Zabadi.

Sementara, pakar Digital Marketing Adreas Agung Bawono menambahkan, prilaku konsumen yang serba online melalui berbagai fasilitas media sosial dalam memenuhi kebutuhan hariannya perlu cepat diadaptasi oleh pelaku UMKM dengan melakukan digitalisasi bisnis.

"Ketika butuh sesuatu barang, kini setiap orang cukup membuka smart phone, lalu browsing di google, instagram, facebook atau youtube. Nah, ketika produk dan layanan UMKM tak tersedia pada fasilitas media sosial tersebut, maka sudah pasti akan tertinggal," kata Adreas .

Kepala Ekonom PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI, Ryan Kiryanto mengungkapkan, digitalisasi dalam pengembangan UMKM telah dilakukan oleh perseroan melalui aplikasi digital dengan basis big data. Bertepatan dengan HUT ke-73, BNI semakin memantapkan langkah transformasi menjadi perbankan digital, termasuk diantaranya adalah dalam layanan bagi para pelaku UMKM yang disajikan dalam Program Klaster.

Kisah sukses Program Klaster BNI ini dicatat dalam buku bertajuk "Inovasi Pengembangan UMKM melalui Klaster Binaan Unggulan. Langkah nyata yang BNI lakukan dalam digitalisasi layanan bagi UMKM dilakukan dalam bentuk pengembangan teknologi informasi pendukung diantaranya digital loan processing.

Layanan tersebut adalah berupa pengembangan aplikasi digital loan untuk memproses kredit secara masif. BNI sangat siap dan optimis menyambut era kemajuan teknologi dengan melakukan tranformasi transaksi perbankan dan penyaluran kredit dari yang berbasis konvensional menjadi berbasis teknologi digital.

Sementara, pakar Digital Marketing Adreas Agung Bawono menambahkan, prilaku konsumen yang serba online melalui berbagai fasilitas media sosial dalam memenuhi kebutuhan hariannya perlu cepat diadaptasi oleh pelaku UMKM dengan melakukan digitalisasi bisnis.

"Ketika butuh sesuatu barang, kini setiap orang cukup membuka smart phone, lalu browsing di google, instagram, facebook atau youtube. Nah, ketika produk dan layanan UMKM tak tersedia pada fasilitas media sosial tersebut, maka sudah pasti akan tertinggal," kata Adreas .

Kepala Ekonom PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI, Ryan Kiryanto mengungkapkan, digitalisasi dalam pengembangan UMKM telah dilakukan oleh perseroan melalui aplikasi digital dengan basis big data. Bertepatan dengan HUT ke-73, BNI semakin memantapkan langkah transformasi menjadi perbankan digital, termasuk diantaranya adalah dalam layanan bagi para pelaku UMKM yang disajikan dalam Program Klaster.

Kisah sukses Program Klaster BNI ini dicatat dalam buku bertajuk "Inovasi Pengembangan UMKM melalui Klaster Binaan Unggulan. Langkah nyata yang BNI lakukan dalam digitalisasi layanan bagi UMKM dilakukan dalam bentuk pengembangan teknologi informasi pendukung diantaranya digital loan processing.

Layanan tersebut adalah berupa pengembangan aplikasi digital loan untuk memproses kredit secara masif. BNI sangat siap dan optimis menyambut era kemajuan teknologi dengan melakukan tranformasi transaksi perbankan dan penyaluran kredit dari yang berbasis konvensional menjadi berbasis teknologi digital.

Dalam rangka menyukseskan digitalisasi pengembangan UMKM, BNI bekerjasama dengan start up untuk penyaluran kredit dan pembentukan ekosistem finansial berbasis digital, terutama untuk klaster UMKM pada sektor produksi. Kerja sama yang dilakukan BNI dalam mengembangkan UMKM antara lain dengan PT ARUNA. Kerja sama ini berjalan dalam bidang perikanan yaitu digunakan untuk membangun ekosistem finasial konsep Rumah Nelayan Indonesia.

Adapun pada sektor pertanian, BNI berkolaborasi dengan PT Agri Tekno Karya pemilik Aplikasi HARA. Kerja sama ini memungkinkan dilakukannya digitalisasi ekosistem bisnis petani dan pengembangan konsep Rumah Tani Indonesia. Digitalisasi di sektor perikanan dan pertanian tersebut dilakukan karena BNI melihat kebutuhan akan wadah atau ekosistem berbasis digital yang dapat membantu nelayan atau masyarakat pesisir maupun petani sangat tinggi.

Kelompok masyarakat tersebut merupakan segmen yang minim akses perbankan, sehingga memerlukan pendampingan agar mampu meningkatkan produktifitas dan taraf hidupnya. Konsep Rumah Nelayan dan Rumah Tani Indonesia adalah untuk mengembangkan value chain ecosystem base yang berfungsi sebagai penyedia data digital nelayan/petani dan pusat transaksi untuk memenuhi semua kebutuhan Nelayan/Petani.

Database ini sangat diperlukan dalam mengakses permodalan dari bank yang mudah dan murah, penyediaan alat tangkap, pengembangan fungsi offtaker, maupun pemasaran. Database yang sama juga dibutuhkan untuk menajamkan pembinaan pada klaster nelayan atau petani. Berbagai kemudahan ini akan turut membantu pemerintah dalam pengelolaan data nelayan dan petani dimasa mendatang. (nck)


Jakarta - Pemerintah meluncurkan penjaminan kredit modal kerja untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi nasional. PT Jamkrindo dan PT Askrindo telah ditugaskan melalui Keputusan Menteri Keuangan untuk menjamin pelaku usaha UMKM atas kredit modal kerja yang diberikan oleh perbankan.

“UMKM menjadi prioritas utama dalam pemulihan ekonomi nasional. Usai UMKM terdampak Covid-19 diberi keleluasaan untuk melakukan restrukturisasi kredit, maka pemerintah melihat bahwa suntikan modal kerja untuk UMKM menjadi sangat penting,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, saat memberikan sambutan secara daring dalam peluncuran ini, Selasa (7/7).

Pemerintah, lanjut Airlangga, melalui Kementerian Keuangan telah mengalokasikan dukungan berupa pembayaran imbal jasa penjaminan (sesuai porsi dukungan yang diberikan), counter guarantee (penjaminan balik), loss limit, atau dukungan risk sharing lainnya yang dibutuhkan.

“Pemerintah juga telah mengalokasikan dana cadangan penjaminan dan anggaran imbal jasa penjaminan yang berasal dari APBN,” kata Menko Perekonomian.

Di sisi lain, bank sebagai salah satu penyalur kredit kepada UMKM tetap menerapkan prinsip kehati-hatian di tengah resiko tingginya gagal bayar. Di sinilah peran penjaminan kredit sangat diperlukan. Itulah sebabnya kredit modal kerja tersebut akan dijamin pemerintah.

“Oleh karena itu, baik Jamkrindo maupun Askrindo diharapkan secara aktif sudah bisa melaksanakan programnya sehingga modal kerja ini bisa dilakukan perbankan,” tutur Airlangga.

Sebagai informasi, Pemerintah telah menganggarkan dukungan fiskal untuk penanganan pandemi Covid-19. Total dukungan fiskal yang dianggarkan adalah sebesar Rp695,20 T yang dialokasikan untuk: (a) Penanganan Kesehatan sebesar Rp87,55T dan (b) Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp607,65 T.

“Program PEN diharapkan menjadi faktor pengungkit perekonomian di kuartal ketiga dan kuartal keempat tahun 2020,” terang Menko Airlangga.

Implementasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional tersebut dilakukan pemerintah melalui modalitas sebagai berikut:

1. Penempatan Dana ke Perbankan dengan tujuan memberikan dukungan likuiditas kepada perbankan yang melakukan restrukturisasi kredit/pembiayaan dan/atau memberikan tambahan kredit/pembiayaan modal kerja.

2. Penjaminan Kredit Modal Kerja kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau melalui PT Jamkrindo/PT Askrindo.

3. Penyertaan Modal Negara untuk memperbaiki struktur permodalan BUMN dan/atau anak perusahaan BUMN yang terdampak Covid-19 dan meningkatkan kapasitas usaha BUMN dan/atau anak perusahaan BUMN termasuk untuk melaksanakan penugasan khusus oleh Pemerintah dalam pelaksanaan Program PEN.

4. Investasi Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5. Selain itu, Pemerintah juga dapat melakukan kebijakan untuk memberikan dukungan bagi Pelaku Usaha melalui belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain melalui lima modalitas tersebut, dalam rangka membantu UMKM, pemerintah telah terlebih dahulu melakukan pembebasan pembayaran bunga dan penundaan pokok angsuran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk usaha yang terkena dampak Covid-19, paling lama 6 (enam) bulan.

Pembebasan pembayaran bunga dan penundaan pembayaran pokok KUR tersebut juga diikuti relaksasi ketentuan KUR dengan memberikan perpanjangan jangka waktu dan tambahan plafon.

Menko Perekonomian menerangkan, sampai dengan 31 Mei 2020, terdapat 13 Penyalur KUR yang telah melaporkan pelaksanaan kebijakan KUR terkait Covid-19. Rincian kebijakan KUR pada masa Covid-19 yang diberikan kepada Penerima KUR adalah sebagai berikut:

a. Tambahan subsidi bunga KUR diberikan kepada 1.449.570 debitur dengan baki debet Rp46,1 Triliun.

b. Penundaan angsuran pokok paling lama 6 bulan diberikan kepada 1.395.009 debitur dengan baki debet Rp40,7 Triliun.

c. Relaksasi KUR, berupa:
o Perpanjangan jangka waktu diberikan kepada 1.393.024 debitur dengan baki debet Rp39,9 Triliun. o oBelum ada laporan mengenai penambahan limit plafon.

Hadir dalam kesempatan ini antara lain Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso, Kepala Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, dan perwakilan kementerian/lembaga terkait. (nck)

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menerima kunjungan Duta Besar Uni Eropa (UE) untuk Indonesia dan Brunei Darussalam Vincent Piket. Pertemuan membahas antara lain mengenai ekspor dan impor antara kedua pihak, perkembangan Indonesia – UE Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), serta rencana keikutsertaan Indonesia sebagai Partner Country pada acara Hannover Messe 2020.

Menko Airlangga mengatakan, kejadian pandemi Covid-19 telah menimbulkan efek yang sangat mempengaruhi hubungan bilateral di antara kedua negara. Dengan memasuki fase “normal baru” maka diperlukan juga kerja sama di antara negara-negara yang terkena imbas Covid-19. UE merupakan salah satu partner dagang dan investasi yang utama bagi Indonesia.

“Meskipun saat ini sedang ada tantangan dalam hubungan ekonomi antara Indonesia dan UE, tapi kami percaya masih ada potensi yang hebat, serta kesempatan dagang dan investasi yang masih bisa dieksplorasi lagi,” jelas Menko Airlangga, di Jakarta – Selasa (30/6).

Menko Perekonomian juga mendukung kolaborasi antara Indonesia dan UE untuk memproduksi vaksin Covid-19 melalui skema co-production dan sharing biaya. “Saat ini, Pemerintah Indonesia sedang menyiapkan insentif pajak super deduksi (sampai 300%) untuk perusahaan-perusahaan farmasi yang mengembangkan vaksin Covid-19 di Indonesia.

Sedangkan, ujar Menko Airlangga, untuk mendorong perdagangan bilateral, masing-masing pihak harus mengeliminasi dan mengurangi perhitungan tarif dan non-tarif antara keduanya, khususnya untuk produk makanan dan peralatan medis. UE dan beberapa negara anggota juga telah memberikan bantuan kepada Indonesia untuk penanganan pandemi Covid-19, antara lain alat pelindung diri (APD), serta dana hibah untuk penguatan sektor kesehatan di Indonesia.

“Kita juga harus menguatkan kerja sama ekonomi digital dalam “normal baru”, melalui e-commerce, e-health dan e-learning,” ucapnya.

Tantangan dari UE untuk Minyak Sawit dan Nikel

Data menunjukkan komoditas ekspor UE ke Indonesia mayoritas terdiri dari produk alkohol dan turunan susu, sementara ekspor Indonesia ke UE sebagian besarnya adalah minyak sawit, stainless steel, dan nikel.

Sebagai komoditas ekspor utama Indonesia ke UE, minyak sawit memang sedang menghadapi banyak tantangan di pasar Eropa. Industrinya tengah menghadapi diskriminasi dan menjadi target kampanye negatif di UE, mulai dari segi lingkungan, sosial-ekonomi, hak asasi manusia dan kesehatan.

Diskriminasi terhadap minyak kelapa sawit asal Indonesia, antara lain melalui penerapan kebijakan Renewable Energy Directive (RED) II/Delegated Regulation (DR) UE dan aturan turunannya; serta pengenaan bea masuk anti dumping bagi produk minyak kelapa sawit oleh UE.

Indonesia pun sebenarnya telah merilis Keputusan Presiden (Keppres) untuk meningkatkan standar pengelolaan industri kelapa sawit, melalui sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) serta National Action Plan of Sustainable Palm Oil. “Rencana aksi tersebut sudah dibicarakan oleh beberapa stakeholder terkait dalam sesi diskusi yang transparan dan berimbang,” tegas Menko Airlangga.

Buktinya, ISPO sudah diakui dan bahkan dipromosikan oleh Komite Olimpiade Tokyo 2020, bersama dengan RSPO dan MSPO. Hal ini menunjukkan bahwa ISPO sudah diakui secara internasional, khususnya negara konsumen.

“Jadi, kami meminta dukungan Anda untuk menghadapi kampanye negatif tersebut, dan memperbaiki komunikasi antara Indonesia dan EU,” tutur Menko Airlangga.

Sementara untuk komoditas nikel, ada gugatan UE terhadap kebijakan pelarangan ekspor nikel Indonesia melalui forum Dispute Settlement World Trade Organization (WTO) (DS 592). Proses konsultasi dengan UE telah dilakukan di WTO, Jenewa Swiss pada 30 Januari 2020 yang dipimpin Wakil Menteri Perdagangan RI.

Pengembangan Kerja Sama Melalui I-UE CEPA dan Hannover Messe

Indonesia dan UE juga tengah memfinalisasi rangkaian perundingan Indonesia-UE CEPA, yang terakhir diselenggarakan putaran ke-10 intersessional secara virtual pada 15-26 Juni 2020. Sebagai bentuk kerjasama ekonomi yang komprehensif, CEPA nantinya akan memberi dampak positif bagi hubungan ekonomi, perdagangan dan investasi kedua pihak.

“Kami percaya penyelesaian perundingan Indonesia-UE CEPA yang tepat waktu sesuai jadwal akan mengirim pesan kuat bagi dunia, bahwa kerja sama ekonomi yang baik antar negara tentu akan membawa hasil positif bagi kepentingan ekonomi masing-masing negara, terutama dalam masa penuh tantangan seperti saat ini,” ungkap Menko Airlangga.

Selain itu, Menko Perekonomian juga menyampaikan komitmen Indonesia melanjutkan persiapan untuk menjadi Partner Country di acara Hannover Messe 2020. Sebagai mana diketahui, waktu penyelengaraan Hannover Messe 2020 memang masih belum ditentukan sejak diundur pada April 2020 akibat kejadian pandemi Covid-19. (nck)

Jakarta (29/6) - Sehubungan dengan pemberitaan di beberapa media online yang menyebutkan bahwa Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sedang menyiapkan regulasi terkait pajak sepeda maka dengan ini disampaikan bahwa hal tersebut TIDAK BENAR.

“Tidak benar Kemenhub sedang menyiapkan regulasi terkait pajak sepeda. Yang benar adalah kami sedang menyiapkan regulasi untuk mendukung keselamatan para pesepeda. Hal ini juga untuk menyikapi maraknya penggunaan sepeda sebagai sarana transportasi oleh masyarakat,” demikian dijelaskan Adita Irawati, Juru Bicara Kementerian Perhubungan.

Lebih lanjut Adita juga menyampaikan bahwa regulasi ini akan mengatur dari sisi keselamatan para pesepeda.

“Dalam masa transisi adaptasi kebiasaan baru memang ada peningkatan jumlah pesepeda terutama di kota-kota besar seperti Jakarta. Oleh karenanya regulasi ini nanti akan mengatur hal-hal seperti alat pemantul cahaya bagi para pesepeda, jalur sepeda serta penggunaan alat keselamatan lainnya oleh pesepeda,” demikian disampaikan Adita.

Adita juga menyampaikan bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sepeda di kategorikan sebagai kendaran tidak bermotor oleh karenanya pengaturannya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

“Pada prinsipnya kami sangat setuju adanya aturan penggunaan sepeda mengingat animo masyarakat yang sangat tinggi harus dibarengi dengan perlindungan terhadap keselamatan pesepeda. Kami akan mendorong pemerintah daerah untuk mengatur penggunaan sepeda ini minimal dengan menyiapkan infrastruktur jalan maupun ketentuan lain yang mengatur khusus para peseda ini di wilayahnya masing-masing,” pungkasnya. (nck)

BatamFM Crew

Tentang Kami