Ragam Berita
Jakarta, 27 Maret 2024. Globalisasi telah membuka pintu bagi mobilitas tenaga kerja lintas batas, termasuk bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Berdasarkan data Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), di tahun 2023 jumlah penempatan PMI tercatat sebanyak 274.965, naik 37% dari tahun 2022 dan 176% dari tahun 2021. Meskipun sempat terjadi penurunan pada tahun 2020 dan 2021 akibat pandemi Covid-19, jumlah penempatan tahun 2023 sudah kembali pada level sebelum pandemi.
Pekerja migran juga menjadi salah satu penopang tumbuhnya perekonomian nasional dan berkontribusi secara konkret bagi pendapatan negara dan produktivitas ekonomi, melalui tingginya remitansi atau pendapatan yang dikirimkan ke dalam negeri. Pada tahun 2023, Bank Indonesia mencatat remitansi PMI mencapai USD14,22 miliar.
“Berdasarkan potensi penempatan dan potensi remitansi tersebut, pasar kerja luar negeri menjadi salah satu pilihan untuk menyerap tenaga kerja produktif sehingga Indonesia dapat memanfaatkan fenomena bonus demografi yang sedang dihadapi dan dapat memenuhi target penyediaan lapangan kerja sebanyak 2,7 s.d. 3 juta seperti yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024,” tutur Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Rudy Salahuddin saat memberikan keynote speech pada acara Konsultasi Publik Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Penguatan Tata Kelola Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI), di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (27/03).
Besarnya peran dan potensi penempatan PMI tidak luput dengan berbagai permasalahan seperti pendidikan PMI yang didominasi lulusan SMA ke bawah, kurangnya keterampilan dan pelatihan, maraknya penipuan dalam proses rekrutmen hingga timbul proses penempatan non-prosedural, dan kurangnya pelindungan untuk PMI dan keluarganya secara menyeluruh (sebelum penempatan, selama penempatan, dan setelah penempatan).
Menanggapi hal tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mendapat amanat dari Presiden Joko Widodo untuk mengkaji ulang tata kelola penempatan PMI. Pada perkembangannya, arahan tersebut kemudian disepakati untuk dituangkan dalam Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Penguatan Tata Kelola Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dengan Kemenko Perekonomian sebagai pemrakarsa.
“Hadirnya RPerpres ini merupakan salah satu upaya negara untuk menjamin hak setiap warganya untuk memperoleh hak atas pekerjaan terutama pada pasar kerja luar negeri sehingga warga negara dapat menikmati penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Oleh karena dampaknya yang luas, perlu adanya kegiatan konsultasi publik atau meaningful participation sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 perubahan kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk mendapatkan pandangan dan menyerap aspirasi dari masyarakat serta stakeholder terkait lainnya atas RPerpres ini,” ujar Deputi Rudy.
Rancangan Peraturan Presiden yang telah disusun berfokus pada lima isu yaitu penempatan Pekerja Migran Indonesia, pelindungan Pekerja Migran Indonesia, pengawasan pelaksanaan penempatan Pekerja Migran Indonesia, pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia dan lembaga pendukung penempatan Pekerja Migran Indonesia, serta pendataan Pekerja Migran Indonesia. RPerpres ini mengatur Rencana Aksi yang akan dilaksanakan stakeholder terkait yang terdiri atas sasaran, kegiatan, output, target waktu, serta Kementerian/Lembaga penanggung jawab dan pendukung.
Kegiatan konsultasi publik yang dilaksanakan secara hybrid ini mengundang berbagai perwakilan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Organisasi dan Asosiasi, serta Akademisi dengan dimoderatori oleh Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kemenko Perekonomian I Ktut Hadi Priatna.
Selain itu, menghadirkan juga beberapa narasumber, yakni Sekretaris Utama BP2MI Rinardi, Direktur Bina Penempatan dan Pelindungan PMI Kementerian Ketenagakerjaan Rendra Setiawan, Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha, Kasubdit Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kementerian Dalam Negeri Heri Supriyanto, Deputi Bidang Operasional dan Kanal Layanan BPJS Ketenagakerjaan Cahyaning Indrasari, dan Direktur Kesehatan Usia Produktif dan Lanjut Usia Kementerian Kesehatan Nida Rahmawati.
“Semoga kegiatan ini dapat memberikan pemahaman yang menyeluruh kepada para peserta dan kami juga mengharapkan saran dan masukan yang konstruktif sebagai bentuk penyempurnaan Rancangan Peraturan Presiden tentang Penguatan Tata Kelola Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia,” pungkas Deputi Rudy.
Jakarta - Menjadi negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam membuat suasana bulan Ramadan hingga Hari Raya Idulfitri di Indonesia selalu disemarakkan dengan berbagai tradisi dan kegiatan seperti berburu takjil, bazar Ramadan, penukaran uang rupiah layak edar kondisi baru, hingga mudik ke kampung halaman.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagaimana tahun-tahun sebelumnya juga tak ketinggalan untuk turut memeriahkan suasana bulan Ramadan pada tahun ini melalui sejumlah kegiatan yakni penukaran uang rupiah yang bekerja sama dengan Bank Indonesia, buka bersama, pemberian santunan kepada anak yatim, hingga penyelenggaraan bazar Ramadan yang juga menggandeng pihak BUMN dan UMKM.
“Rupiah itu kebanggaan Indonesia karena kita bertransaksi dengan menggunakan rupiah. Saya senang masih ada yang seribu, dua ribu, lima ribu, lengkap,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat meninjau mobil penukaran uang rupiah untuk memenuhi kebutuhan penukaran uang rupiah layak edar di lingkungan Kemenko Perekonomian, Selasa (26/03).
Secara nasional, Bank Indonesia telah menyiapkan uang layak edar sebanyak Rp197,6 triliun guna memenuhi kebutuhan penukaran rupiah masyarakat pada tahun ini. Jumlah tersebut meningkat 4,65% dari tahun sebelumnya dan telah diperhitungkan berdasarkan pertumbuhan ekonomi nasional. Pada tahun ini telah disiapkan 4.674 titik penukaran uang rupiah dan tambahan 449 titik penukaran baru yang lokasinya berhubungan dengan transportasi dan memungkinkan masyarakat menukarkan uang pada saat mudik seperti di rest area, bandara, pelabuhan, dan stasiun.
Bazar dan pasar murah Ramadan yang digelar oleh Kemenko Perekonomian dan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kemenko Perekonomian diselenggarakan selama dua hari yakni tanggal 26-27 Maret 2024 dengan turut melibatkan masyarakat sekitar.j “Semoga kegiatan ini mendatangkan manfaat untuk kita semua, tidak hanya bermanfaat bagi keluarga besar, tapi juga UMKM yang terlibat. Mudah-mudahan bisa terus dilanjutkan dan tingkatkan, serta bermanfaat besar untuk kita semuanya,” ujar Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso saat membuka acara bazar dan pasar murah tersebut.
Ketua DWP Kemenko Perekonomian Anna Susiwijono pada kesempatan tersebut juga menyampaikan bahwa di tengah bulan Ramadan tahun ini, masyarakat dihadapkan dengan kenaikan harga bahan-bahan pokok. Untuk merespons hal tersebut, Kemenko Perekonomian bekerja sama dengan DWP menyelenggarakan bazar dan pasar murah Ramadan 1445 Hijriah untuk turut mengurangi beban masyarakat, termasuk para pegawai di lingkungan Kemenko Perekonomian.
Bazar dan pasar murah Ramadan di lingkungan Kemenko Perekonomian tahun ini diikuti oleh 68 tenant yang terbuka secara umum. Hal ini merupakan wujud salah satu komitmen Pemerintah untuk terus mendukung UMKM dalam memperkuat perekonomian masyarakat. Acara bazar dan pasar murah Ramadan ini juga melibatkan beberapa mitra dari instansi lain di antaranya Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, dan PT Berdikari.
Turut hadir dalam acara tersebut diantaranya yakni Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Ferry Irawan, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Dida Gardera, Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto. Asisten Gubernur Bank Indonesia Erwin Haryono, Direktur Pengelolaan Uang Bank Indonesia Faris Budiawan, dan Kepala Divisi Relasi Lembaga Publik Bank Indonesia Puji Widodo. (nck)
Jakarta, Detik.com - Kementerian BUMN melakukan pengamanan aset dengan menggandeng Tentara Nasional Indonesia (TNI). Hal ini diwujudkan dengan Penandatanganan Nota Kesepahaman Sinergitas Tugas dan Fungsi Kementerian BUMN dan TNI yang berlangsung di Rumah Dinas Panglima TNI, Jakarta, Senin (25/3).
Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, salah satu dari 5 prioritas utama BUMN adalah optimalisasi nilai aset dan menciptakan ekosistem investasi yang sehat. BUMN diharapkan terus meningkatkan nilai asetnya agar dapat memberikan kontribusi positif ke negara.
"Untuk itu sinergitas ini menjadi sangat penting guna merealisasikan pembangunan nasional BUMN dengan dukungan yang diberikan oleh TNI melalui pengamanan Aset BUMN yang tersebar luas di wilayah Indonesia serta melindungi objek-objek vital nasional yang ada di seluruh wilayah NKRI," dalam keterangannya, Senin (25/3/2024).
Ia menambahkan, aset BUMN tumbuh sebesar 9,0% di tahun 2022 sebesar Rp 9.789 triliun dan kembali tumbuh 6,9% pada tahun 2023 sebesar Rp 10.470 Triliun. Nilai tersebut sekitar setengah dari total PDB Indonesia.
Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali meraih dua penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai peringkat I Program Pengendalian Gratifikasi Terbaik Nasional dan Program Pengendalian Gratifikasi Terbaik pada kategori Kementerian/Lembaga untuk tahun 2023.
Ketua Dewan Audit OJK Sophia Wattimena menyampaikan penghargaan itu merupakan wujud dari komitmen OJK bersama seluruh pegawainya dalam menjaga integritas sebagai otoritas di sektor jasa keuangan.
“Penghargaan ini menunjukkan bahwa strategi pencegahan dan pemberantasan fraud OJK telah berjalan dengan baik dan ini merupakan salah satu bentuk apresiasi atas upaya OJK yang secara terus menerus mengedepankan prinsip tata kelola yang baik dalam setiap pelaksanaan tugasnya,” kata Sophia.
Dengan penghargaan ini maka OJK telah menerima enam kali penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada 2023, OJK berhasil mempertahankan penghargaan yang sama dengan yang diterima pada 2022, yaitu peringkat I Program Pengendalian Gratifikasi Terbaik Nasional bersama 2 instansi lain dengan nilai maksimal 100. Sebelumnya, pada tahun 2016, 2017, 2018, dan 2020, OJK juga meraih penghargaan sebagai instansi dengan Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik.
Penilaian dilakukan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi program pengendalian gratifikasi yang diselenggarakan KPK setiap tahun atas aspek pelaksanaan diseminasi, penilaian dan mitigasi risiko gratifikasi, inovasi, dan pengelolaan laporan gratifikasi.
OJK terus berkomitmen untuk memperkuat manajemen risiko dan penegakan integritas secara berkelanjutan dalam mewujudkan transformasi governansi dan mendorong continuous improvement guna menjaga ekosistem sektor keuangan yang sehat dan dipercaya masyarakat. (nck)
Jakarta, - Keterbatasan sumber daya energi mineral untuk dijadikan bahan bakar seharusnya tidak menjadi
halangan dalam memenuhi kebutuhan energi. Setiap daerah di Indonesia pada dasarnya memiliki
sumber-sumber energi nabati yang bisa dijadikan bahan bakar.
Pakar Bioenergi Tatang Hernas Soerawidjaja mengatakan setiap daerah di Indonesia memiliki sumber
energi potensial yang siap untuk diolah menjadi bahan bakar. Di setiap daerah, banyak pohon yang
mengandung asam lemak tinggi.
"Dunia memandang transisi ke bioekonomi akan sangat mendukung tercapainya 11 dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Transisi energi tentunya menjadi pilihan demi tercapainya tujuan tersebut. Indonesia merupakan negara yang potensial untuk melakukan transisi energi, karena memiliki sumber energi nabati yang bisa dijadikan bahan bakar," kata Tatang dalam Dikusi Publik bertajuk ”Diskografi Ekonomi Vol.01: Menuju Transisi Energi Berkelanjutan" di Graha Sawala, Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (6/3/2024).
Tatang menambahkan, transisi ke arah bioekonomi dengan memanfaatkan keanekaragaman hayati tentunya sangat menguntungkan bagi Indonesia. Karena banyak tumbuhan di Indonesia yang potensial menghasilkan minyak maupun lemak.
"Di Indonesia ada banyak sekali pohon yang bijinya berminyak ataupun berlemak, dimana pohon yang ada di Indonesia ini parktis tidak ada di negara yang memiliki empat musim. Misalnya, kemiri, kelor, sawit, kelapa, karet, jarak, malapari dan yang lainnya," kata Tatang.
Hanya saja, tegas Tatang, naluri berinovasi para pelaku industri di Indonesia masih kecil. Industri selama ini hanya puas dengan pendapatan berbasis komisi saja.
"Selama ini, yang punya pikiran inovatif itu orang asing. Apa yang orang asing inovasikan kita hanya menyediakan untuk mereka. Naluri berinovasi kita kecil. Mudah-mudahanpada 2045 Indonesia sendiri yang berinovasi untuk memanfaatkan an mengolah sumber daya alamnya, sehingga bisa mewujudkan transisi energi dengan inovasi sendiri," ujar Tatang. (nck)