Live Streaming

Hallo Batam

Info Aktual dari Kota Batam dan sekitarnya
30 May 2023

BP Batam Sampaikan Sasaran Strategis 2024 Dalam Konsinyering Komisi VI DPR RI

Batam - Kepala Badan Pengusahaan Batam (BP Batam), Muhammad Rudi menghadiri konsinyering Komisi VI DPR RI di Sasono Mulyo Ballroom, Hotel Le Meridien, Jakarta, Senin (29/5/2023).

Adapun konsinyering ini membahas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BP Batam, di tahun anggaran 2024.

Muhammad Rudi hadir didampingi oleh Wakil Kepala BP Batam Purwiyanto; Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan Wahjoe Triwidijo Koentjoro; Anggota Bidang Strategis, Enoh Suharto Pranoto; Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi, Sudirman Saad; Anggota Bidang Pengusahaan, Wan Darussalam beserta pejabat tingkat II di lingkungan BP Batam.

Kegiatan dibuka dan dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Golongan Karya, Muhammad Sarmuji.

Muhammad Rudi mengatakan, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024, mengangkat tema “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Sementara tema Prioritas Nasional Dua (PN 2) adalah, “Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Keksen jangan dan Menjamin Pemerataan”.

Sejalan dengan tema RKP dan PN 2, maka tema pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tahun 2024 adalah, "Pemulihan Investasi Melalui Pengembangan Kawasan dan Pembangunan Infrastruktur”.

"Tema ini sejalan dengan Rencana Strategis (Renstra) BP Batam Tahun 2020-2024, yang difokuskan pada pengembangan 4 sektor prioritas. Mulai dari industri manufaktur, industri jasa, pengembangan pariwisata, dan pengembangan logistik," ujar Muhammad Rudi.

Ia melanjutkan, sejalan dengan tema "Pemulihan Investasi Melalui Pengembangan Kawasan dan Pembangunan Infrastruktur", akan ada 5 sasaran strategis BP Batam yang akan dicapai di tahun 2024 mendatang.

Sasaran tersebut meliputi, meningkatnya realisasi investasi di KPBPB Batam; meningkatnya sarana prasarana infrastruktur pendukung investasi; meningkatnya kualitas pelayanan perizinan; optimalisasi pemanfaatan aset BLU; dan meningkatnya pengelolaan organisasi BP Batam.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan Anggota Komisi VI yang selalu memberi dukungan atas pengelolaan anggaran dan pembangunan yang kami lakukan. Ini akan menjadi motivasi bagi kami untuk bekerja secara lebih baik dalam membangun Batam, demi terciptanya kawasan Batam yang makin maju," imbuhnya. (EI)

29 May 2023

BP Batam Hadiri Pertemuan Fasilitasi Ketersediaan Listrik di KPBPB Batam

Badan Pengusahaan (BP) Batam menghadiri Focus Group Discussion (FGD) di Hotel Radisson, dalam rangka fasilitasi ketersediaan tenaga listrik di KPBPB Batam, Jumat (26/5/2023).

Dalam pertemuan tersebut, dihadiri Anggota Dewan Pengawas BP Batam, Elen Setiadi dan Satya Bhakti Parikesit; Direktur Jendral Ketenagalistrikan, Jisman Hutajulu; Direktur Utama PLN Batam, Irwansyah Putra; Anggota Bidang Kebijakan Strategis Enoh Suharto dan Anggota Bidang Pengusahaan BP Batam, Wan Darussalam serta seluruh asosiasi pelaku usaha di Kota Batam.

Anggota Dewan Pengawas BP Batam, Elen Setiadi mengatakan, pertemuan yang dilaksanakan tersebut sebagai respon atas adanya masukan dari para pelaku usaha di Kota Batam, terkait dengan layanan PLN Batam yang dianggap mengganggu dunia usaha.

"Tadi PLN Batam sudah menjelaskan, ada beberapa persoalan yang menjadi hambatan mereka untuk meningkatkan layanan," ujar Elen usai pertemuan.

Ia menjelaskan, berdasarkan keterangan dari pihak PLN Batam, belum maksimalnya layanan listrik di Kota Batam akibat tingginya kebutuhan dibandingkan ketersediaan. Sehingga terjadi pemadaman dan sebagainya.

Selanjutnya, pihak PLN Batam juga belum melakukan pengaturan tarif sejak tahun 2017 lalu. Terutama penyesuaian tarif atas harga gas yang naik.

"Oleh karena itu PLN Batam mengusulkan ada beberapa tarif yang saat ini dibawah nasional itu bisa disesuaikan. Atau paling tidak sama dengan nasional," katanya.

Dengan adanya usulan kenaikan tarif ini, maka PLN Batam akan mempunyai daya dalam meningkatkan layanan. Bahkan, pihak PLN Batam memberikan jaminan, dengan kenaikan tarif maka akan meningkatkan suplai listrik kedepannya.

"Maka PLN Batam bisa menjamin bahwa pemadaman dan sebagainya bisa dikurangi atau bahkan mungkin tidak terjadi nantinya. Dengan demkian, standar layanan yang kita inginkan dari PLN Batam untuk kehandalannya, tanpa adanya pemadaman itu bisa direalisasikan segera," imbuhnya.

Sebelumnya, Wakil Kepala BP Batam, Purwiyanto mengatakan, sebagai badan pengelola investasi di Kota Batam, BP Batam meminta agar PLN Batam segera mengambil langkah-langkah strategis untuk memitigasi dampak dari kondisi tersebut.

“Untuk itu kita menunggu sembari PLN Batam memulihkan kembali daya listriknya,” jelas Purwiyanto.

Purwiyanto juga mengatakan BP Batam berkomitmen untuk mendukung penuh dan mendorong percepatan perbaikan pasokan listrik di kawasan industri yang terdampak, dan meminimalisir kemungkinan terjadinya hal serupa di masa depan. (EI)

 

29 May 2023

BP Batam Kembali Hadirkan Layanan BLINK di Tengah Masyarakat

Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) kembali membuka layanan BLINK (BP Batam Layanan Keliling). Layanan BLINK ini, merupakan layanan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam pengurusan izin lahan, salah satunya adalah, pengurusan perpanjangan Uang Wajib Tahunan (UWT).

Layanan BLINK perdana di tahun 2023 ini, akan dilaksanakan di Perumahan Anggrek Permai, Baloi Indah Lubuk Baja selama tiga hari dalam seminggu. Mulai Senin hingga Rabu terhitung dari tanggal 29 Mei hingga 31 Mei 2023. Kemudian dilanjutkan kembali pada minggu depannya dihari yang sama terhitung dari tanggal 5 Juni hingga 7 Juni 2023.

Tidak hanya di Kecamatan Lubuk Baja, BP Batam juga menghadirkan layanan BLINK ini di Kompleks YKB Bengkong. Kegiatan BLINK di Kompleks YKB Bengkong ini juga dilaksanakan tiga hari dalam seminggu. Dimulai pada hari Selasa hingga Kamis atau dari tanggal 13 Juni hingga 15 Juni 2023. Kemudian dilanjutkan pada minggu depannya dihari yang sama, mulai dari tanggal 20 Juni hingga 22 Juni 2023.

"Jadi pelayanan BLINK tahun ini, akan dilaksanakan 3 hari dalam seminggu. Selama dua minggu di lokasi perumahan yang sama," ujar Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait, Jumat (26/5/2023).

Ariastuty atau yang akrab disapa Tuty ini melanjutkan, kegiatan Blink hari ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan BP Batam pada setiap tahunnya, dalam rangka memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi dan pelayanan. Hal ini sesuai arahan dari Kepala BP Batam, Muhammad Rudi.

"Sesuai arahan Kepala BP Batam, Bapak Muhammad Rudi, selain untuk mengedukasi masyarakat, kehadiran BLINK juga diharapkan mampu mempermudah perpanjangan UWT. Jadi layanan ini, kita berikan seperti layanan jemput bola," katanya.

Ia menambahkan, layanan BLINK ini sempat dihentikan pada saat pandemi Covid-19. Saat itu, diberlakukan kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat untuk mewaspadai penularan Covid-19. Sehingga, dengan kondisi Covid-19 yang saat ini sudah membaik, maka layanan secara tatap muka ini, kembali dijalankan.

Untuk melakukan perpanjangan UWT ini juga cukup mudah. Masyarakat hanya perlu mempersiapkan tiga persyaratan, yakni membawa softcopy KTP, PBB dan sertifikat rumah. Kemudian, persyaratan tersebut diserahkan kepada petugas di loket layanan BLINK.

"Kami mengimbau kepada masyarakat, untuk mempersiapkan semua dokumen yang dibutuhkan dan memanfaatkan kunjungan BLINK ke beberapa lokasi perumahan," imbuhnya.

Selain program BLINK, BP Batam juga sudah mempunyai aplikasi berbasis online melalui Land Management System (LMS) dengan alamat website https://lms.bpbatam.go.id yang dapat mempermudah kepengurusan lahan. (EI)

26 May 2023

BP Batam Siap Operasikan STS Crane Pelabuhan Batu Ampar Per 1 Juni 2023

Batam - Setelah sukses mendatangkan 1 unit Ship to Shore (STS) asal Korea pada April lalu, Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) siap mengoperasikan alat bongkar muat kontainer modern tersebut di Terminal Umum Batu Ampar mulai 1 Juni 2023.

Dalam rangka persiapan pengoperasian STS Crane ini, maka BP Batam menggelar Sosialisasi Penyesuaian Proses Bisnis Kegiatan Bongkar Muat Kontainer Terminal Umum Batu Ampar, di Marketing Centre BP Batam, pada Kamis (25/5/2023).

Direktur Badan Usaha Pelabuhan BP Batam, Dendi Gustinandar mengatakan bahwa dengan dioperasikannya STS Crane ini, maka pelayanan bongkar muat peti kemas di Terminal Umum Batu Ampar akan menjadi lebih cepat dan efisien.

“Dibawah kepemimpinan Kepala BP Batam Bapak Muhammad Rudi, saat ini, BP Batam berupaya mewujudkan Pelabuhan Batu Ampar yang lebih modern dengan menggunakan teknologi terkini untuk mempercepat layanan bongkar muat peti kemas,” ujar Dendi.

STS Crane dengan bobot 760 ton ini, memiliki kemampuan bongkar muat hingga 35 box kontainer yang dapat mempersingkat waktu tunggu atau dwelling time di Terminal Umum Batu Ampar yang pada gilirannya dapat berimplikasi pada penurunan beban biaya logistik yang dikeluarkan oleh pengusaha.

“Dengan alat bongkar muat konvensional, kecepatan bongkar muat peti kemas dalam 1 jam hanya bisa memindahkan 4-8 box kontainer, namun dengan STS Crane yang baru ini kapasitas bongkar muatnya meningkat hingga 35 box kontainer per jam,” ujarnya.

Dendi juga mengatakan, dengan dimulainya pengoperasian STS Crane ini oleh BP Batam, maka proses bisnis Terminal Umum Batu Ampar secara bertahap akan dilakukan beberapa penyesuaian.

“Jika sebelumnya, kegiatan bongkar muat peti kemas di Terminal Umum Batu Ampar dilakukan oleh Perusahaan Bongkar Muat, maka setelah STS Crane milik BP Batam beroperasi, maka kegiatan bongkar muat peti kemas dilakukan oleh pegawai BP Batam,” kata Dendi.

Sehingga, penyesuaian proses bisnis ini juga berlaku untuk pengurusan proses administrasi keuangan dan operasional bongkar muat peti kemas yang saat ini dikoordinir oleh BP Batam.

Selain percepatan layanan, Dendi menyampaikan dengan dioperasikannya STS Crane oleh BP Batam, maka seluruh proses bongkar muat peti kemas baik domestik maupun internasional di Terminal Umum Batu Ampar akan diprioritaskan menggunakan alat bongkat muat asal Korea ini.

Adapun tarif bongkar muat peti kemas menggunakan STS Crane ini tetap mengacu pada Peraturan Kepala BP Batam yang berlaku.

“Tentunya perubahan proses bisnis di Terminal Batu Ampar bertujuan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi pengguna jasa, sehingga di tahap ini kami juga sudah melakukan sosialisasi secara bertahap dengan para pengguna jasa dan berharap pengoperasian STS Crane mulai 1 Juni 2023 mendatang mendapat dukungan dari semua pihak,” pungkasnya.

25 May 2023

Dorong Inovasi dan Pengembangan Kapasitas Birokrasi, BP Batam Jalin Kerja Sama dengan Lembaga Administrasi Negara RI

Batam - Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, menaruh atensi serius terhadap pengembangan kapasitas dan kualitas birokrasi ke depan.

Selain itu, Rudi juga mendorong agar birokrat dapat terus berinovasi seiring kemajuan Kota Batam.

Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang kompetitif, lanjut Rudi, BP Batam pun menghadirkan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Adi Suryanto, sebagai narasumber dalam ceramah umum bagi pejabat di lingkungan BP Batam yang bertempat di Balairung Sari, Rabu (24/5/2023).

“Perkembangan Batam saat ini, tentu tidak lepas dari dukungan pemerintah dan peran SDM yang secara bahu-membahu bersama masyarakat serta kalangan dunia usaha dalam mewujudkan Kota Batam sebagai kota investasi,” ujar Muhammad Rudi.

Selain itu, menurutnya, BP Batam hingga saat ini terus mengakselerasi perbaikan kualitas pelayanan publik yang dapat memangkas alur birokrasi, memudahkan dan meningkatkan investasi di Kota Batam yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Sebagaimana diketahui, pertumbuhan ekonomi Kota Batam tahun 2022 lalu meroket dengan persentase yang mencapai 6,84 persen, lebih tinggi dari Nasional 5,31 persen dan 5,09 persen Provinsi Kepulauan Riau.

Selain meningkatkan kualitas pelayanan publik, BP Batam juga fokus untuk mendorong sektor infrastruktur, khususnya pengembangan akses jalan di Kota Batam.

“Saat ini, kami sedang membangun infrastruktur pendukung utama dan konektivitas transportasi yang dapat menciptakan kelancaran dan kemudahan perhubungan serta perdagangan di Kota Batam,” ujar Rudi.

Menurutnya, hal tersebut merupakan langkah penting untuk meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di Kota Batam. Terlebih lagi telah diterbitkannya PP Nomor 41 Tahun 2021 yang dapat memberikan kemudahan investasi bagi seluruh pelaku usaha baik domestik maupun internasional.

Seiring dengan pengembangan jalan di Kota Batam, BP Batam ingin memulai babak baru pada tahun 2023.

“Saat ini berbagai program strategis yang sedang kami gesa, yakni pengembangan Bandara Hang Nadim Batam, Pelabuhan Batu Ampar, dan pelebaran jalan,” ungkap Muhammad Rudi.

Sementara itu, Kepala Lembaga Administrasi Negara RI, Adi Suryanto, mengatakan jalinan kerjasama ini dalam rangka pengembangan kompetensi para pejabat BP Batam. Sebab, hal ini menjadi kunci penting untuk mengakselerasi pengembangan sebuah institusi.

"Jadi tidak ada institusi yang maju, kalau SDMnya tidak maju. Kami melihat, BP Batam bisa menjadi lembaga percontohan untuk instansi lain dalam pengembangan SDM. Terlebih lagi, kami melihat perubahan Batam saat ini yang cukup signifikan,” ujarnya.

Sehingga, kebutuhan pengembangan kompetensi harus menjadi perhatian bersama. Sebab, pengembangan kompetensi ini dapat menunjang target dan sasaran yang diinginkan institusi.

"Harapan ke depan, saya pesan untuk terus tingkatkan kemampuan dan upgrade diri agar dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," pungkasnya.

Dalam kesempatan tersebut turut dilakukan penandatanganan Kerjasama antara Biro SDM BP Batam dengan Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Pemetaan Kompetensi Aparatur Negara LAN RI tentang Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Manager Madya untuk Pejabat Tingkat III BP Batam.

Hal tersebut merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara LAN RI dengan BP Batam tentang Kerjasama Penguatan Kapasitas Lembaga.

Batam Links

     

 

Ragam Berita

Jakarta, 25 Mei 2023. Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 24-25 Mei 2023 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 5,75%, suku bunga Deposit Facility sebesar 5,00%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 6,50%. Keputusan mempertahankan BI7DRR sebesar 5,75% ini konsisten dengan stance kebijakan moneter untuk memastikan inflasi inti terkendali dalam kisaran 3,0±1% di sisa tahun 2023 dan inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) dapat segera kembali ke dalam kisaran sasaran 3,0±1% pada triwulan III 2023. Fokus kebijakan diarahkan pada penguatan stabilisasi nilai Rupiah untuk mengendalikan inflasi barang impor (imported inflation) dan memitigasi dampak rambatan ketidakpastian pasar keuangan global. Kebijakan likuiditas dan makroprudensial longgar tetap dilanjutkan untuk mendorong penyaluran kredit/pembiayaan dan tetap terjaganya stabilitas sistem keuangan. Akselerasi digitalisasi sistem pembayaran terus didorong untuk perluasan ekonomi dan keuangan digital dan penguatan stabilitas sistem dan layanan pembayaran. Bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran Bank Indonesia tersebut terus diarahkan untucked mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Sehubungan dengan itu, Bank Indonesia terus memperkuat respons bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan sebagai berikut:

1. Memperkuat operasi moneter untuk meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter;

2. Memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi, terutama imported inflation, melalui intervensi di pasar valas dengan transaksi spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), serta pembelian/penjualan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder;

3. Melanjutkan twist operation melalui penjualan SBN di pasar sekunder untuk tenor pendek guna meningkatkan daya tarik imbal hasil SBN bagi masuknya investor portofolio asing dalam rangka memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah;

4. Melanjutkan kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit (SBDK) dengan pendalaman pada respons suku bunga Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan terhadap suku bunga kebijakan (Lampiran);

5. Melanjutkan perluasan QRIS melalui: (i) peningkatan intensitas kampanye bersama indusri terkait manfaat penggunaan QRIS kepada masyarakat termasuk Merchant Discount Rate (MDR) QRIS Usaha Mikro (UMI) dan QRIS Tarik Tunai, Transfer, Setor Tunai (TUNTAS); (ii) pengembangan QRIS antarnegara dengan Singapura, Jepang, India, dan Tiongkok.
Mendorong akseptasi Kartu Kredit Indonesia antara lain melalui program Championship Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) 2023;

6. Memperkuat kerja sama internasional melalui perluasan kerja sama dengan bank sentral dan otoritas negara mitra lainnya, serta fasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan di sektor prioritas bekerja sama dengan instansi terkait. Bank Indonesia juga berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk Keketuaan ASEAN 2023 khususnya melalui jalur keuangan. (nck)

Jakarta, 23 Mei 2023. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan OJK Tahun 2022. OJK kembali mempertahankan opini WTP sejak Laporan Keuangan OJK pertama kali terbit pada 2013.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam sambutannya pada acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan OJK di Kantor BPK, Jakarta, Selasa mengatakan OJK berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan proses bisnis dan meningkatkan tata kelola keuangan internal yang lebih baik.

“Program penguatan tata kelola, telah dan akan terus dilakukan OJK sebagai bentuk komitmen kami kepada masyarakat untuk terus meningkatkan integritas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan OJK,” kata Mahendra.

Seremonial penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan OJK dilakukan oleh Anggota II BPK RI Daniel Lumban Tobing kepada Mahendra Siregar serta disaksikan oleh Ketua BPK RI Isma Yatun serta jajaran Dewan Komisioner OJK.

Ketua BPK RI Isma Yatun dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi kepada OJK atas pencapaian opini WTP yang diterima sekaligus komitmen BPK untuk terus menjalankan peran dan tanggung jawab secara profesional dan independen termasuk mendukung aparat pemerintah dan lembaga keuangan dalam mewujudkan good governance pada pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

“Saya berharap agar sinergi dan kerja sama antara BPK dan OJK dapat terus ditingkatkan guna menjaga stabilitas sektor keuangan serta meningkatkan kepercayaan publik sehingga terwujud kehidupan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat Indonesia,” kata Isma.
Mahendra menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada BPK atas dukungan dan bimbingan dalam membangun sistem pengendalian internal dan governance di OJK sejak awal pendirian OJK hingga saat ini.

Berbagai hal telah dilakukan OJK dalam mewujudkan visinya menjadi lembaga yang kredibel melalui perbaikan kebijakan di berbagai bidang antara lain dengan meningkatkan efektivitas organisasi, memperbaiki sistem manajemen keuangan yang terintegrasi, membangun sistem manajemen sumber daya manusia, sistem manajemen aset, sistem procurement yang akuntabel dan berkualitas, serta beberapa sistem lainnya yang akan terus disempurnakan.

OJK juga berkomitmen terus meningkatkan integritas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dalam melaksanakan tugas mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan serta melindungi masyarakat.

Jakarta, 17 Mei 2023. Bank Indonesia bersama Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) berkomitmen untuk terus memastikan layanan sistem pembayaran aman dan andal dalam mendukung kegiatan transaksi di masyarakat. Pasca gangguan layanan sistem pembayaran di PT Bank Syariah Indonesia, Tbk (BSI) pada minggu lalu, kegiatan sistem pembayaran di masyarakat melalui BSI kembali berlangsung normal. Di bawah pengawasan dan asistensi Bank Indonesia selaku otoritas sistem pembayaran nasional, BSI telah memulihkan koneksi dengan Bank Indonesia sehingga layanan Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS), Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKN BI), dan BI Fast beroperasi normal didukung aplikasi kritikal lainnya termasuk berbagai layanan kana like pembayaran, sehingga dapat kembali melayani kebutuhan masyarakat.

Bank Indonesia bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) senantiasa memastikan setiap PJP memenuhi aspek standar keamanan sistem informasi termasuk penggunaan sistem yang aman dan andal. Oleh karena itu, PJP dituntut untuk senantiasa meningkatkan ketahanan sistem informasi dan segera memulihkan layanan pasca terjadinya insiden gangguan layanan yang berdampak pada konsumen. Pada saat yang sama, PJP juga wajib mematuhi dan melaksanakan prinsip-prinsip pelindungan konsumen antara lain pelindungan aset konsumen terhadap penyalahgunaan, serta penanganan dan penyelesaian pengaduan yang efektif. Hal ini secara tegas tercakup masing-masing dalam Peraturan Bank Indonesia No. 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran dan Peraturan Bank Indonesia No. 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia, yang tidak lain bertujuan menjaga stabilitas sistem pembayaran nasional.

Bank Indonesia terus memantau kelancaran layanan sistem pembayaran di BSI dan layanan sistem pembayaran di seluruh PJP guna meyakinkan masyarakat dapat bertransaksi dengan cepat, mudah, murah, aman, dan andal (cemumuah) dengan tetap memperhatikan stabilitas, perluasan akses, pelindungan konsumen, praktik bisnis yang sehat, dan penerapan best practices. (nck)

Jakarta, 17 Mei 2023 - Kementerian PPN/Bappenas dan Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam bersama-sama menyelenggarakan acara Diseminasi Hasil Program ARISE+ di Jakarta hari ini (tbc). Acara yang diresmikan oleh Menteri Bappenas, Suharso Monoarfa, dan Duta Besar Uni Eropa, Vincent Piket, ini diselenggarakan untuk merayakan dan memamerkan hasil-hasil pencapaian program tersebut.

ARISE+ Indonesia - Fasilitas Dukungan Perdagangan adalah salah satu inisiatif unggulan di bawah kerangka kerja sama Uni Eropa-Indonesia 2014-2020. Diluncurkan pada tahun 2019, program bantuan teknis ini bertujuan untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kinerja dan daya saing perdagangan untuk mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. ARISE+ Indonesia diimplementasikan melalui dua proyek bantuan teknis yang saling melengkapi selama lima tahun, dengan total anggaran sebesar EUR 15 juta. Bantuan Teknis pertama program ARISE+ Indonesia (TA 1) akan berakhir pada Mei 2023.

Selama empat setengah tahun pelaksanaannya, ARISE+ Indonesia TA 1 telah mendukung lembaga-lembaga pemerintah dalam meningkatkan kemampuan mereka dalam analisis makroekonomi dan perencanaan kebijakan perdagangan dan investasi, mempertajam kapasitas mereka dalam merundingkan dan mengimplementasikan Perjanjian Perdagangan Bebas, khususnya perundingan Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA) dengan Uni Eropa, mengembangkan dan mengadopsi standar dan peraturan teknis yang selaras dengan standar internasional dengan tujuan meningkatkan daya saing ekspor Indonesia; dan memberdayakan para produsen kecil Indikasi Geografis (IG) dalam memproduksi dan mempromosikan produk mereka di pasar ekspor. Program ini juga mempromosikan pengarusutamaan gender.

Program ini dikoordinasikan oleh Bappenas, sebagai lembaga pelaksana utama, bersama dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta kementerian, lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan terkait lainnya yang memiliki kepentingan langsung dalam bidang-bidang yang tercakup dalam program ini.

Menteri Bappenas, Suharso Monoarfa, mengatakan, "Kami gembira bahwa kerja sama ekonomi dengan Uni Eropa melalui ARISE+ Indonesia telah berperan penting dalam memperkuat kinerja dan daya saing perdagangan Indonesia, yang merupakan salah satu sumber penting bagi pertumbuhan berkelanjutan dalam upaya mencapai Visi Indonesia 2045."

Duta Besar Uni Eropa, Vincent Piket, berkomentar, "Kami sangat senang menerima kerja sama yang luar biasa dari pemerintah selama pelaksanaan program ARISE+ Indonesia. Hasil luar biasa yang telah kami capai semakin memotivasi kami untuk menjalin kerja sama yang lebih dalam."

Acara ini mempertemukan para pemangku kepentingan terkait dari Indonesia dan Uni Eropa, termasuk mitra lembaga pelaksana, penerima manfaat, perwakilan negara anggota Uni Eropa, perwakilan sektor swasta dari Indonesia dan Uni Eropa, lembaga pemikir, dan lainnya untuk mendiskusikan hasil kegiatan peningkatan kapasitas ARISE Indonesia. Acara ini dihadiri oleh para pejabat tinggi, termasuk Menteri Perdagangan, yang menyampaikan pidato utama. Sebuah diskusi panel juga diselenggarakan dengan menghadirkan Koordinator Badan Penasihat Teknis (Technical Advisory Body/TAB) dan perwakilan dari Delegasi Uni Eropa. (nck)

Jakarta, 11 Mei 2023. Dengan mengusung tema “Synergy and Innovation of Digital Economy: Fostering Growth”, kegiatan Festival Ekonomi Keuangan Digital (FEKDI) 2023 menjadi salah satu langkah konkret Pemerintah dalam upaya mendorong ekosistem ekonomi dan keuangan digital yang lebih inklusif dan efisien.

Kegiatan FEKDI 2023 di hari ke-3 penyelenggarannya, Rabu (10/05), mengangkat tema “Government Initiative and Strategy on Digitalization Through Digital Talent and Financial Inclusion” yang bertujuan untuk mendorong inisiatif, strategi, maupun inovasi digital guna mendukung peningkatan daya saing Ekonomi Keuangan Digital (EKD). Hari ke-3 FEKDI 2023 secara resmi sekaligus menjadi penutup dari seluruh rangkaian kegiatan FEKDI 2023 yang berlangsung selama 4 hari sejak tanggal 7-10 Mei 2023.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Rudy Salahuddin dalam Opening Remarks-nya pada kesempatan tersebut mengatakan bahwa kegiatan FEKDI dapat meningkatkan awareness terhadap peran digitalisasi ekonomi dalam mendukung percepatan pemulihan serta pertumbuhan ekonomi nasional.

“Rangkaian acara penyelenggaraan FEKDI 2023 dapat menjadi momentum bagi kita bersama untuk melakukan showcasing serta sinergi bauran kebijakan demi terwujudnya ekonomi dan keuangan digital yang inklusif dan berkelanjutan,” tutur Deputi Rudy.

Lebih lanjut, Deputi Rudy mengatakan bahwa pengembangan talenta digital merupakan salah satu prasyarat fundamental dalam mendorong percepatan transformasi ekonomi dan keuangan digital. Pemerintah telah mencetuskan berbagai prorgam untuk skilling, reskilling, dan upskilling, salah satunya Program Kartu Prakerja yang mengusung inovasi dengan pendekatan sistem end to end digital.

Selanjutnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang turut hadir secara virtual mendorong Kementerian/Lembaga untuk bersinergi dalam menggencarkan edukasi penggunaan internet bagi masyarakat Indonesia.

“Di dalam negeri, upaya pengembangan ekonomi keuangan digital, antara lain diwujudkan dengan meingkatkan pembangunan infratstruktur digital, membentuk peraturan perundang-undangan yang menunjang pembangunan digital, termasuk Peta Jalan Indonesia Digital 2021-2024. Serta menggencarkan edukasi dan literasi digital,” ujar Wakil Presiden Ma’ruf.

Penyelenggaraan FEKDI 2023 selama 4 (empat) hari, telah berhasil menghadirkan tidak kurang dari 1.000 peserta offline dan 5.000 peserta online. FEKDI 2023 juga dilengkapi dengan pameran dari sekitar 70 booth showcase dimana 15 diantaranya merupakan inisiatif Kemenko Perekonomian dan sisanya merupakan kluster Asosiasi, BI FAST, SNAP, Elektronifikasi, inovasi digital, QR Domestik dan Cross-borders dan UMKM. Beberapa contoh showcasing dalam FEKDI 2023 antara lain QRIS dan penggunaan teknologi Virtual Reality dalam proses pendidikan dan pelatihan vokasi.

Penutupan FEKDI 2023 secara intensif mengulas berbagai upaya dari seluruh stakeholders dalam meningkatkan daya saing EKD salah satunya melalui peningkatan kapasitas talenta digital dan perluasan inklusi keuangan. Pemerintah melalui Kemenkominfo telah melakukan sejumlah upaya dan inisitaif, salah satunya Program Digital Talent Scholarship (DTS) tahun 2023 dengan mentargetkan pelatihan gratis untuk 100 ribu peserta yang mencakup 7 akademi. (nck)

BatamFM Crew

Tentang Kami