Ragam Berita
Jakarta, 28 September 2022. Indonesia miliki kondisi ekonomi domestik yang baik di tengah keadaan perekonomian global yang sedang dihadapkan dengan berbagai tantangan. Meredanya pandemi Covid-19 di Indonesia dan mobilitas masyarakat yang kembali normal mendorong perekonomian nasional terus pulih dan mengalami penguatan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa ekonomi Indonesia termasuk kuat jika dibandingkan dengan sejumlah negara lain di dunia. Hal tersebut disampaikan secara virtual dalam acara Indonesia Re Internasional Conference 2022, Rabu (28/09). Lebih lanjut, Menko Airlangga mengatakan bahwa Pemerintah juga melakukan upaya ekstra untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat di tengah penguatan ekonomi nasional.
“Kondisi ekonomi yang kondusif ini diharapkan dapat menjadi katalis bagi perkembangan industri asuransi,” kata Menko Airlangga.
Pengembangan industri asuransi menjadi penting karena saat ini masyarakat dihadapkan dengan risiko tak terduga yang terus muncul. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan pada bulan Juli 2022, total aset industri asuransi mencapai 1.738 triliun rupiah. Dari jumlah tersebut, aset reasuransi tercatat memiliki kontribusi sebesar 2,1% atau 35,76 triliun rupiah.
Sebagai informasi, industri asuransi terdiri dari usaha asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan reasuransi. Sementara itu, perusahaan reasuransi sendiri merupakan perusahaan yang memberikan jasa dalam pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian dan atau perusahaan asuransi jiwa.
“Saat ini baru ada 8 pelaku usaha reasuransi di Indonesia. Jadi, pangsa pasarnya masih besar, mengingat jumlah pelaku asuransi di Indonesia sekitar 138 perusahaan,” ungkap Menko Airlangga.
Untuk mendukung upaya pengembangan dan peningkatan pertumbuhan industri asuransi dan reasuransi di Indonesia, Menko Airlangga menjelaskan bahwa dari segi regulasi telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 yang mengatur batasan kepemilikan asing pada bisnis yang terkait dengan perasuransian.
“Saat ini merupakan waktu yang tepat bagi para reasuradur untuk menjadikan situasi yang penuh ketidakpastian ini sebagai peluang untuk turut serta menjaga ketahanan ekonomi nasional. Reasuransi berperan penting dalam memastikan industri asuransi mengenali eksposur apa yang harus diharapkan dalam waktu dekat,” pungkas Menko Airlangga. (nck)
Jakarta, 27 September 2022. LPS dalam Rapat Dewan Komisioner (RDK) pada hari Senin, 26 September 2022, menetapkan untuk menaikkan Tingkat Bunga Penjaminan bagi simpanan dalam Rupiah di Bank Umum dan BPR masing-masing sebesar 25 bps, serta untuk simpanan dalam valuta asing (valas) di Bank Umum sebesar 50 bps, menjadi sebagai berikut:
Bank Umum :
- Rupiah = 3,75℅
- Valas = 0,75℅
Bank Perkreditan Rakyat :
- Rupiah = 6,25℅
Tingkat bunga penjaminan tersebut berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan 31 Januari 2023.
LPS menaikkan Tingkat Bunga Penjaminan simpanan, dengan memperhatikan beberapa faktor pertimbangan antara lain: memberi ruang perbankan merespon kebijakan suku bunga bank sentral dengan menjaga kecukupan cakupan penjaminan dan tetap suportif bagi fungsi intermediasi perbankan; transmisi kenaikan suku bunga acuan terhadap suku bunga simpanan di tengah likuiditas perbankan yang masih longgar; memperkuat sinergi kebijakan dengan otoritas lain dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi; dan cakupan penjaminan masih cukup stabil.
Ke depan, LPS secara berkelanjutan akan terus melakukan asesmen dan evaluasi terhadap perkembangan kondisi perekonomian dan perbankan yang signifikan serta berpotensi mempengaruhi penetapan Tingkat Bunga Penjaminan.
Sesuai dengan peraturan yang berlaku, bank wajib menginformasikan kepada nasabah penyimpan mengenai Tingkat Bunga Penjaminan simpanan yang berlaku dengan menempatkan informasi dimaksud pada tempat yang mudah diketahui oleh nasabah penyimpan. Apabila nasabah penyimpan mendapatkan hasil bunga melebihi Tingkat Bunga Penjaminan, simpanan nasabah tersebut menjadi tidak memenuhi kriteria program penjaminan LPS. (nck)
Yogyakarta, 26 September 2022. Melalui berbagai rangkaian acara Presidensi G20 Indonesia 2022, Indonesia ingin lebih mendorong dan mengenalkan berbagai warisan budaya lokal ke kancah global. Karena itu, kedatangan dari para Delegasi Pertemuan ke-3 Sherpa G20, yang berlangsung tanggal 26 – 30 September 2022 di Yogyakarta, dijamu dalam sebuah acara Welcoming Reception oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X di Keraton Yogyakarta. Gelaran acara budaya di Keraton ini dilaksanakan dengan tetap mematuhi adat budaya Keraton Yogyakarta, di mana seluruh Delegasi juga memakai pakaian baju batik, yang merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang sudah dikenal dunia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyambut hangat para Delegasi Sherpa G20, dengan memberikan welcoming speech secara virtual. “Selamat datang di Yogyakarta yang indah, di mana nilai-nilai dedikasi, ketulusan dan solidaritas tertanam dalam sejarahnya,” ujar Menko Airlangga.
Menko Airlangga juga meminta para Delegasi untuk dapat meluangkan waktu setelah pertemuan Sherpa, untuk menikmati kekayaan budaya di Yogyakarta, kehangatan dan keramahan masyarakat, serta merasakan kelezatan berbagai masakan khas Yogyakarta. “Semoga kehangatan sambutan kami dan masyarakat Yogya tersampaikan sepenuhnya kepada Anda, dan mendukung kesuksesan pertemuan Sherpa yang lebih produktif,” kata Menko Airlangga.
Menko Airlangga menyampaikan bahwa pada masa perjuangan, Yogyakarta mendukung sepenuhnya perjuangan kemerdekaan Indonesia, dan pernah menjadi Ibukota Indonesia. Hal tersebut menjadikan provinsi ini menerima hak istimewa sebagai daerah khusus, bahkan terus mempertahankan tradisi Kesultanan dalam administrasi pemerintahannya.
Menko Airlangga menuturkan “Yogyakarta adalah kota yang melambangkan keberanian dalam menghadapi kesulitan. Untuk itulah kami memilih kota ini sebagai tempat Pertemuan ke-3 Sherpa G20. Kami berharap para Sherpa yang terhormat dapat berkumpul dalam semangat yang sama, untuk merumuskan solusi dalam mengatasi krisis yang sangat kompleks yang dihadapi dunia saat ini.” Menko Airlangga kemudian juga menyampaikan sebuah pepatah Jawa “Urip iku Urup” atau “Hidup adalah Menghidupkan”, yang artinya bahwa hidup harus dijalani secara harmonis dengan semua makhluk hidup, baik melalui perlindungan lingkungan sekitar maupun pelestarian hubungan dengan sesama.
Saat ini, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sedang mengalami transformasi sosial yang cepat dari sektor agraris menuju semi-industrial, terutama industri kreatif. Sri Sultan Hamengku Buwono X, yang juga menjabat sebagai Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, berharap Pertemuan Sherpa ke-3 ini dapat membawa pada orkestrasi peradaban dunia sehingga “no one left behind”.
“Selamat Datang di Yogyakarta. Momentum ini kian bermakna, karena menjadi agenda penting bagi Sherpa G20 untuk memandu sekaligus membuka jalan menuju Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20. Semoga Sherpa mendapatkan berbagai inspirasi menyongsong pelaksanaan KTT G20, dengan memasukkan dunia dalam bingkai persahabatan, inklusivitas, dan perdamaian global,” tutur Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X.
Sajian makan malam diawali dengan bir jawa yang terbuat dari berbagai rempah dan menjadi salah satu minuman khas Yogyakarta. Makanan utama yang disajikan adalah bistik keraton dan ikan dengan bumbu mangut yang merupakan cita rasa khas Yogyakarta. Dengan ini, semua Delegasi diharapkan dapat menikmati masakan nusantara yang disajikan dalam suasana Keraton Yogyakarta.
Sembari menikmati hidangan nusantara, para Sherpa G20 juga dihibur oleh persembahan tarian Beksan Punggawa. Tarian tersebut adalah tari klasik yang berfokus pada perkembanan ragam gerak, pola lantai, tata urutan, dan struktur dramatisasi. Tarian ini berisikan tiga bagian, yaitu bagian awal, maju gendhing; bagian isi, enjeran (adu kesaktian) sebelum dan saat berperang; serta bagian akhir, mundur gendhing.
Pada akhir acara, setiap Delegasi diberikan kesempatan untuk berfoto dengan Sri Sultan Hamengkubuwono X. Selesai acara, semua delegasi kembali ke hotel untuk mempersiapkan dua hari pertemuan yang diharapkan dapat menghasilkan harmonisasi tujuan dan menyepakati substansi draft Leaders’ Declaration yang akan dibawa ke KTT G20 pada November 2022 di Bali. (nck)
Jakarta-26 September 2022. Berdasarkan survei terkini jumlah masyarakat yang menabung di bank masih relatif kecil, atau tepatnya sekitar 49 persen penduduk dewasa Indonesia memiliki rekening bank, dan sisanya belum. Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan hal ini dikarenakan, sebagian masyarakat mungkin masih memilih untuk menaruh uangnya di rumah, atau kemungkinan lainnya sebagian dari masyarakat juga belum atau tidak tahu, bahwa simpanan atau tabungan masyarakat sampai dengan Rp 2 miliar per rekening per bank dijamin oleh LPS.
“Jika kita melihat tingkat akses masyarakat ke perbankan atau jasa keuangan itu 76,19 persen, tapi tingkat literasinya masih di level 38,03 persen. Jadi kita harus mengedukasi habis-habisan, supaya masyarakat yakin dan percaya untuk menyimpan dananya di bank", ujarnya di Jakarta, Senin (26/9/2022).
Ia mengatakan ada beberapa alasan mengapa masih ada masyarakat yang tidak menyimpan uang mereka di bank. Antara lain, katanya, masih ada sebagian masyarakat yang khawatir uangnya hilang karena bank tersebut ditutup. Lalu masyarakat yang tinggal di pelosok, masih perlu bantuan pihak lain untuk mengakomodir mereka, atau dari pihak perbankannya sendiri, terutama yang kecil, yang belum cukup mendekati masyarakat tersebut.
Terkait kekhawatiran masyarakat tentang nasib dana simpanannya, jika bank tempat masyarakat menyimpan uangnya itu ditutup, Purbaya kembali memastikan, bahwa LPS akan menjamin dana nasabah tersebut.
“Jika misalnya ada bank jatuh karena berbagai sebab, pelayanan kami akan lebih cepat, sekarang misalnya rata-rata pengembalian atau pembayaran dana nasabah itu memakan waktu sekitar 50 hari, namun sekarang dengan sistem yang baru kami akan memperpendek hingga 7 hari sesuai dengan standar internasional, upaya itu tidak mudah namun kami akan terus berupaya sebaik mungkin,” jelasnya.
Dukungan LPS Kepada BPR
Kemudian, lanjut Purbaya, salah satu institusi perbankan yang dijamin oleh LPS adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR), ini adalah komitmen LPS untuk mendukung bank-bank yang berada di kota kecil atau daerah pelosok. Di seluruh wilayah Indonesia sekarang ada sekitar 1600 BPR yang dijamin dan dimonitor oleh LPS. Menurutnya, BPR-BPR itulah yang memberikan akses jasa keuangan ke masyarakat utamanya masyarakat di daerah pelosok untuk terus menggerakan roda perekonomian.
“Kami berencana untuk mendukung infrastruktur digital bagi BPR yang menghubungkan seluruh Indonesia, hal tersebut sedang kami pelajari, karena salah satu ciri khas perbankan kita adalah BPR-BPR tersebut, itu yang paling penting dan harus kami jaga ke depan, karena merekalah yang memberikan akses kepada masyarakat terutama masyarakat di daerah pelosok,” ujarnya.
Secara nasional, cakupan rekening bank umum yang dijamin penuh oleh LPS per Agustus 2022 sebesar 99,93% dari total rekening dan rekening BPR/BPRS per Juni 2022 yang dijamin penuh oleh LPS sebesar 99,97%. Lalu, terkait dengan penanganan klaim penjaminan, sejak 2005 sampai Agustus 2022, LPS telah mencairkan klaim simpanan nasabah senilai Rp 1,413 triliun dari Rp 1,460 triliun yang dinyatakan layak bayar (setara 96%). Dana tersebut merupakan dana nasabah penyimpan yang menabung pada 117 bank yang telah dicabut izin usahanya. (nck)
Bali, 25 September 2022. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong penguatan pertahanan tiga lapis (three lines model) dalam rangka mewujudkan Industri Jasa Keuangan (IJK) yang sehat, tumbuh berkelanjutan serta mengutamakan perlindungan konsumen.
Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Audit OJK Sophia Wattimena dalam paparannya pada BUMN Legal Summit 2022 yang diselenggarakan oleh Kementerian BUMN bersama Forum Hukum BUMN di Nusa Dua, Bali, Jumat (23/9).
“Sejauh ini kondisi sektor jasa keuangan dalam kondisi baik, walaupun kita melihat adanya kondisi geopolitik serta naiknya harga komoditas. Kinerja sektor jasa keuangan yang baik tersebut harus didukung dengan tata kelola yang baik,” kata Sophia.
Sophia menjelaskan penguatan pertahanan tiga lapis meliputi penguatan tata kelola IJK sebagai lini pertama kemudian peranan pengawasan Lembaga dan Profesi Penunjang (Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik, Aktuaris, Penilai Konsultan Hukum, dll.) sebagai lini kedua dan peranan OJK sebagai lini ketiga.
Pertama, penguatan tata kelola IJK dengan cara antara lain memperjelas peran dan tanggungjawab penyusun laporan keuangan, salah satunya mewajibkan penyusun laporan keuangan memiliki sertifikasi Chartered Accountant (CA) dan mewajibkan adanya profesi aktuaris di perusahaan; meningkatkan kualitas SDM SJK antara lain bidang IT, audit, dan akuntansi, khususnya terkait pemanfaatan dan analisis data; serta dengan menerapkan transparansi yang menyeluruh atas produk yang ditawarkan kepada konsumen.
Kedua, penguatan Lembaga dan Profesi Penunjang antara lain dengan melakukan enforcement lembaga dan profesi penunjang untuk memperkuat tata kelola; meningkatkan koordinasi dan reviu mutu lembaga dan profesi penunjang dalam menjalankan proses pengawasan atas Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK).
Selanjutnya yang ketiga, penguatan peran OJK antara lain melalui penerapan mekanisme enforcement yang tegas atas pelanggaran yang dilakukan menggunakan berbagai prinsip hukum; serta memperkuat koordinasi antara OJK dan Lembaga terkait (Bank Indonesia, Kemenkeu, Polri, Kejaksaan, Asosiasi).
Dengan penguatan pada tiga lapis pertahanan serta penegakan hukum tersebut diharapkan dapat meningkatkan kontribusi sektor jasa keuangan terhadap pemulihan ekonomi nasional dengan tetap mengutamakan aspek perlindungan terhadap masyarakat sebagai konsumen. (nck)
