Ragam Berita
Jakarta, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerima secara resmi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan OJK Tahun 2019 yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)-RI. Laporan ini disampaikan oleh Anggota II BPK-RI Dr. Pius Lustrilanang, S.IP., M.Si., CSFA kepada Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, pada Kamis, 21 Mei 2020. Opini WTP tahun ini melanjutkan perolehan opini WTP dari BPK-RI sejak berdirinya OJK tahun 2013. OJK menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada BPK atas dukungan dan bimbingan dalam membangun sistem pengendalian internal dan governance di OJK sejak awal pendirian OJK hingga saat ini dan tren percepatan jangka waktu penyelesaian penyusunan laporan keuangan OJK audited dari tahun ke tahun.
“OJK menyambut baik hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh BPK terhadap Laporan Keuangan OJK Tahun 2019. Hasil pemeriksaan tersebut sangat berguna bagi OJK dalam upaya terus menerus meningkatkan kualitas tata kelola, menyempurnakan proses bisnis, dan terus menjaga pengendalian internal yang efektif di OJK.” kata Wimboh Santoso.
Berbagai hal telah dilakukan OJK dalam mewujudkan visinya menjadi lembaga yang kredibel. Perbaikan kebijakan di berbagai bidang, diantaranya: meningkatkan efektivitas organisasi, memperbaiki sistem manajemen keuangan menjadi sistem otomasi yang terintegrasi, Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, sistem manajemen aset, sistem procurement untuk memastikan proses yang akuntabel dan hasil yang berkualitas, serta beberapa sistem lainnya yang akan terus disempurnakan.
Di samping itu, OJK sedang menyempurnakan peraturan terkait standar akuntansi keuangan yang digunakan OJK melalui kerjasama dengan lembaga/profesi terkait, seperti Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Hal ini merupakan bagian dari semangat OJK untuk menjalankan continuous improvement untuk memenuhi ekspektasi stakeholders.
OJK akan terus berupaya melakukan perbaikan, diantaranya melalui percepatan proses penyelesaian tindak lanjut seluruh rekomendasi yang disampaikan oleh BPK, sebagai wujud komitmen OJK dalam menjaga aspek governance. “Kami memiliki komitmen yang tinggi untuk menindaklanjuti seluruh temuan BPK untuk mewujudkan OJK yang lebih baik,” kata Wimboh.
Jakarta, 18 Mei 2020. Sebagai upaya percepatan penanganan pandemi Covid-19, baik dari aspek kesehatan maupun sosial ekonomi, Pemerintah tengah mempersiapkan Indonesia menuju tatanan kehidupan yang baru (Normal Baru) agar berangsur-angsur berjalan normal, dengan tetap memperhatikan data dan fakta yang terjadi di lapangan.
Salah satu langkah yang tengah diupayakan adalah pengembangan sistem scoring atau penilaian tentang tingkat kesiapan terhadap situasi nasional akibat pandemi Covid-19.
“Kami akan menyiapkan mekanisme scoring, baik itu berdasarkan perhitungan epidemologi berbasis R0, maupun kesiapan daerah-daerah terkait dengan perkembangan penyakit, pengawasan virus, maupun kapasitas kesehatan,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat memberikan keterangan pers usai Rapat Terbatas Kabinet tentang Percepatan Penanganan Pandemi Covid-19, Senin (18/5) secara daring dari kediamannya.
Selain itu, lanjut Airlangga, juga dilihat dari kesiapan sektor publik masing-masing Kementerian/Lembaga, tingkat kedisiplinan masyarakat, maupun respons publik terhadap bagaimana cara untuk bekerja dan bersosial di Normal Baru ini.
Tingkat kesiapan terhadap situasi nasional akibat pandemi Covid-19 itu ada 5 (lima) level, yaitu: Level 1: Masih Kritis (Belum Siap), Level 2: Parah (Belum Siap), Level 3: Substansial (Mulai Siap Sebagian), Level 4: Moderat (Siap Lebih Banyak), dan Level 5: Rendah (Siap Semua).
Airlangga pun menyebutkan mengenai perhitungan Reproduction Rate dari penyakit atau infeksi yang dikenal dengan Skala R0. Reproduction Rate ini menghitung fungsi dari transmisi infection contact rate dan berdasarkan waktu.
Beberapa daerah termasuk DKI Jakarta sudah memonitor dan menggunakan formulasi ini. Untuk itu, formulasi ini pun akan disiapkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas). Apabila R0-nya lebih besar dari 1, maka infection rate-nya masih relatif tinggi. Sementara apabila R0-nya kurang dari 1, maka sudah bisa dibuka untuk Normal Baru.
“Sesuai arahan Presiden RI, kami sedang menyiapkan kriteria-kriteria apa saja yang bisa mendorong dan mengevaluasi kesiapan dari setiap daerah, dari unit terkecil yaitu kabupaten/kota,” tutur Airlangga.
Ia pun memaparkan bahwa beberapa sektor sedang mempersiapkan scope dan Standar Operasional Prosedur yang nanti seluruhnya akan dikoordinasikan dengan Satgas Covid-19.
“Jadi akan ada Normal Baru atau standar baru untuk berkegiatan. Sebagai contoh di kawasan industri, sudah ada surat edaran yang juga di-clearing atau sesuai dengan apa yang diarahkan oleh Satgas Covid-19. Begitu pun nanti sektor-sektor lain seperti pendidikan, restoran, akomodasi, kegiatan-kegiatan peribadahan, dan sektor-sektor transportasi,” jelas Airlangga.
Menko Perekonomian menuturkan, secara keseluruhan konsep kebijakan dalam rangka mempersiapkan Indonesia menuju Normal Baru di atas masih akan dibahas secara lebih rinci dan teknisnya akan dikaji secara komprehensif.
“Nanti kalau sudah tuntas dengan kajian dari segi daerah, kesehatan, kesiapan Kementerian/Lembaga, dan lain-lain, baru nanti kami akan menyampaikan mengenai tahapan-tahapan yang terkait dengan waktu yang tepat dan tetap sesuai dengan protokol Covid-19. Tentunya juga memerlukan kedisplinan masyarakat,” tegasnya.
Indonesia harus segera mempunyai kebijakan exit-strategy yang bisa memulihkan ekonomi nasional, dikarenakan menurut Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019, pekerja Indonesia banyak yang berada di sektor informal yaitu sebesar 55,7% atau 70,5 juta orang. “Pekerja informal di perkotaan sebanyak 30,5 juta orang dan di pedesaan sebanyak 40 juta orang,” sebut Menko Airlangga. (nck)
Jakarta, Mengantisipasi kebutuhan masyarakat terhadap uang tunai selama Ramadhan hingga Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah, BNI menyiapkan rata-rata sebesar Rp 10,24 triliun per minggu, terhitung sejak 26 April 2020 hingga 23 Mei 2020. Jumlah uang tunai tersebut menurun sebesar 17% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang tercatat mencapai rata-rata Rp 12,31 triliun per minggu.
Prediksi penurunan kebutuhan uang tunai selama bulan Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri tersebut tidak terlepas dari pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di berbagai wilayah. Dimana banyak fasilitas umum, seperti tempat rekreasi dan pusat perbelanjaan yang ditutup dan berdampak terhadap aktivitas penarikan uang tunai.
Selain itu, kebutuhan uang tunai di Outlet BNI pun diperkirakan akan turun sebesar 23%. Hal tersebut disebabkan terdapat pengalihan operasi outlet sebanyak 30% dari total 1.984 outlet (per posisi 11 Mei 2020) sebagai bentuk upaya menekan penyebaran Covid -19. Penyebab lainnya antara lain adalah tidak ada libur panjang Lebaran tahun ini, karena libur lebaran digeser ke tanggal 28-31 Desember 2020.
Direktur Teknologi Informasi dan Operasi BNI YB Hariantono di Jakarta, Rabu (13 Mei 2020) memperkirakan, kebutuhan terhadap uang tunai akan mencapai puncaknya pada periode 17 – 23 Mei 2020, atau minggu terakhir sebelum Hari Raya Idul Fitri nanti. Peningkatan kebutuhan pada periode tersebut disebabkan antara lain oleh adanya pembayaran gaji & THR, kemungkinan kebutuhan uang tunai masyarakat dalam mempersiapkan Lebaran, serta pemenuhan kebutuhan uang tunai untuk pengisian ATM selama libur Lebaran tanggal 21 – 25 Mei 2020.
“Kebutuhan tersebut diperkirakan akan mencapai puncak di Minggu ke – 4 sebesar Rp 14,34 triliun,” ujarnya.
Layanan Terbatas
Disamping ketersediaan uang tunai, Direktur Layanan dan Jaringan BNI Adi Sulistyowati yang akrab disapa Susi mengatakan bahwa BNI juga tetap menyediakan layanan penerimaan Online Payment Banking System (OPBS) Pertamina pada hari – hari libur Idul Fitri 1441 H, yaitu pada tanggal 21, 22, 23, dan 25 Mei 2020. Untuk layanan ini, BNI membuka operasionalnya mulai pukul 10.00 hingga 12.00 waktu setempat di 23 outlet. Informasi outlet dapat diperoleh pada situs resmi BNI.
”Dengan demikian, selama masa libur tanggal 21, 22, 23, dan 25, seluruh outlet BNI libur, kecuali di 23 outlet. Namun, khusus pada hari pertama Idul Fitri 1441 H, tanggal 24 Mei 2020, seluruh outlet kami tutup. Mulai tanggal 26 Mei 2020, operasional berjalan seperti biasa,” ujarnya.
Susi menuturkan, layanan perbankan tetap dapat diberikan melalui channel-channel elektronik BNI setiap harinya, baik ATM, internet banking, SMS banking, mobile banking, Agen46, maupun Call Center BNI pada nomor 1500046, 7 x 24 jam. BNI juga mengoptimalkan Layanan Digital dalam pembukaan rekening atau BNI Sonic di 126 lokasi.
Sebanyak 18.669 ATM atau CRM BNI juga siap digunakan untuk transaksi dan tersebar di lokasi strategis. Nasabah juga dapat memanfaatkan fasilitas transfer online hingga Rp 400 juta melalui BNI Mobile Banking.
Khusus untuk korporasi, fasilitas BNI Direct juga sangat ampuh melayani Cash Manajemen Perusahaan. Begitu juga bagi para pencari kerja, BNI eForm sudah siap dipakai sebagai bagian dari persyaratan dalam mendapatkan Kartu Prakerja
”Kami sarankan nasabah mengaktifkan seluruh channel-channel elektronik tersebut dengan mendatangi outlet BNI terdekat. Dengan demikian seluruh channel layanan yang BNI miliki sudah dapat dinikmati setiap saat dan lebih maksimal,” kata Susi.
Selama bulan suci Ramadan, Jam Pelayanan di outlet disesuaikan menjadi mulai pukul 09.00 hingga pukul 14.00 waktu setempat. Pada bulan-bulan selain Ramadan, jam pelayanannya adalah mulai dari pukul 09.00 hingga 15.00 waktu setempat. Ini merupakan waktu pelayanan yang diterapkan selama wabah Covid - 19 masih melanda.
"Untuk memaksimalkan Pelayanan sebelum dan setelah Lebaran, BNI menambah jumlah outlet pada tiga hari sebelum dan sesudah Lebaran," ujar Susi.
Selama masa pandemi Covid - 19 ini, BNI pun memberlakukan protokol khusus yaitu Pertama, Memberlakukan buka tutup outlet. Kedua, Pengaturan physical distancing di Banking Hall dan ATM. Ketiga, Pembersihan area kerja dan premisis sebelum dan sesudah jam kerja. Keempat, Penyiapan hand sanitizer, masker, thermal gun, dan sarung tangan. Kelima, menjalankan protokol pemantauan kesehatan pegawai. Keenam, memberlakukan work from home. Ketujuh, Melarang pegawai bepergian ke luar kota dan luar negeri. Kedelapan, pegawai tidak menggunakan alat transportasi massal untuk bekerja. Kesembilan, Mendorong pemanfaatan digital channel.
Jakarta, 05 Mei 2020. Pemerintah menjamin stok pangan masih terjaga, terutama dalam menghadapi pandemi Covid-19. Harga dari 11 komoditas pangan utama juga masih terjaga.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam Konferensi Pers secara virtual – Selasa (5/5), menjelaskan harga masing-masing komoditas tersebut. Per minggu pertama Mei 2020, harga beras medium (Rp11.750/kg), beras premium (Rp12.700/kg), gula pasir (Rp18.050/kg), daging sapi (Rp117.900/kg), cabe rawit (Rp34.700/kg), cabe merah (Rp30.600/kg), bawang merah (Rp48.850/kg), bawang putih (Rp38.700/kg), minyak curah (Rp12.200/liter), minyak goreng kemasan (Rp14.750/liter), daging ayam ras (Rp28.950/kg), serta telur ayam ras (Rp25.850/kg).
“Untuk gula pasir, diharapkan dengan stok Bulog yang akan semakin banyak masuk ke pasar dan adanya pengalihan dari sektor-sektor lain diharapkan ini (harga) akan terus turun,” ujarnya.
Menurutnya, ada penugasan dari Presiden RI Joko Widodo kepada Perum Bulog untuk menjaga stok pangan dalam beberapa bulan ke depan, kemudian juga ada arahan untuk melihat prospek pembangunan lumbung padi baru pada lahan gambut yang sudah pernah disiapkan di masa lalu.
“Ada laporan dari BMKG maupun Kementerian LHK bahwa kecukupan curah hujan di sana (Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah) masih akan bagus sampai November 2020, dan kebutuhan air relatif ada, sehingga Kementerian Pertanian, Kementerian BUMN, dan Kementerian PUPR diminta berkonsentrasi untuk menciptakan lumbung pangan di lokasi tersebut,” ucapnya.
Menko Perekonomian juga mengungkapkan, berdasarkan data BPS yang dirilis 1 Mei 2020 lalu, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama 2020 tercatat masih positif yaitu 2,97%. Untuk proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang 2020 dalam APBN-P 2020 juga sekitar 2,3%. IMF pun sudah memproyeksikan bahwa Indonesia termasuk dalam tiga negara yang akan tetap bertumbuh positif setelah pandemi ini berakhir selain Tiongkok dan India.
“Jadi kita harus terus menjaga pertumbuhan, yang mana dari segi konsumsi rumah tangga sudah turun ke 2,8%. Kemudian, dari segi pembentukan modal dan ekspor-impor mengalami penurunan, yakni impor minus 2,19%, kemudian inflasi secara keseluruhan sebesar 0,08% (mtm), dan ini lebih rendah daripada April tahun lalu, dan juga inflasi secara yoy masih berada pada angka 2,57%, yang lebih rendah dibandingkan setahun lalu,” ungkapnya.
Terkait pertumbuhan ekonomi, tambah Menko, memang sedang terjadi demand shock, apalagi disebabkan pemberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada kuartal kedua ini untuk memotong penyebaran Covid-19. Bahkan terdapat beberapa perkiraan bahwa di Mei 2020 akan terjadi tethering off, sehingga pemerintah sedang menyiapkan program exit strategy dari kondisi pandemi ini, agar masalah bencana di kesehatan tidak merambat ke sektor-sektor lainnya.
“Pemerintah akan menggunakan metode normal baru. Misalkan pabrik harus menjalankan protokol Covid-19 (jika ingin beroperasi), dan juga tetap menggunakan masker yang sedang disiapkan BNPB,” tutupnya. (nck)
Jakarta, 30 April 2020. Pandemi Covid-19 telah memunculkan pukulan berat bagi industri. Tak dipungkiri banyak perusahaan yang akhirnya terpaksa merumahkan atau melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada para pekerjanya. Bukan untuk sektor industri saja, beberapa sektor lain seperti pariwisata, kuliner, sarana umum, transportasi dan ritel juga mengalami tekanan yang membuat neraca keuangan mereka morat-marit. Jadi, dampaknya tidak hanya untuk pekerja informal saja, melainkan untuk pekerja formal juga.
Dalam pengantarnya ketika memulai Rapat Terbatas Mitigasi Dampak Covid-19 terhadap Sektor Ketenagakerjaan, Presiden RI Joko Widodo menuturkan bahwa salah satu hal yang sangat urgen untuk dilakukan bersama antara pemerintah dan dunia usaha yaitu mencegah meluasnya PHK.
“Di sini pastikan bahwa program stimulus ekonomi yang sudah diputuskan betul-betul segera diimplementasikan dan dilaksanakan, sehingga akan dapat dirasakan manfaatnya oleh para pelaku usaha. Saya ingatkan berbagai paket stimulus ekonomi ini diberikan kepada perusahaan yang berkomitmen tidak melakukan PHK,” tegasnya dalam video conference di Istana Merdeka, Kamis (30/4).
Kemudian, Presiden melanjutkan, untuk pekerja di sektor formal yang jumlahnya sekitar 56 juta orang diminta ada skema program yang akan meringankan beban mereka. Antara lain dalam bentuk insentif pajak dan relaksasi pembayaran iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, ada sekitar 116.705 perusahaan terdampak Covid-19 yang meminta relaksasi dalam pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga, pemerintah memutuskan akan diberikan pemotongan iuran sebanyak 90% untuk 3 (tiga) bulan, dan ini dapat diperpanjang 3 bulan lagi, terutama yang terkait Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Pensiun (JP).
Fasilitas yang diberikan selama 3 bulan untuk JKK sebanyak Rp2,6 triliun, JKM sebesar Rp1,3 triliun, dan ada penundaan iuran jaminan pensiun sebesar Rp8,74 triliun. “Jadi, relaksasi BPJS Ketenagakerjaan (yang akan diperkuat) melalui Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) ini jumlahnya sekitar Rp12,36 triliun,” ungkapnya.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menambahkan, dengan penundaan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan tersebut diharapkan perusahaan-perusahaan tersebut akan dapat membayar Tunjangan Hari Raya (THR) secara layak kepada para pekerjanya. RPP yang membahas penundaan pembayaran iuran tersebut akan segera dibahas kembali dalam waktu dekat, dan disahkan sebelum Idul Fitri 2020.
Menurut Menaker, substansi yang diatur dalam RPP, antara lain (1) Penyesuaian iuran untuk program JKK, JKM dan JP, yaitu adanya keringanan iuran program JKK dan JKM, serta penundaan pembayaran untuk JP. Iuran JKK bagi peserta penerima upah akan dibayarkan sekitar 10% dari iuran normal. Kemudian, iuran peserta bukan penerima upah untuk JKK juga 10% dari penghasilan peserta yang tercantum dalam PP No. 44 Tahun 2015. Sementara, pekerja di sektor konstruksi, iuran JKK sebesar 10% dari yang belum dibayarkan.
Selanjutnya, (2) Iuran JKM bagi peserta penerima upah hanya akan dibayarkan sejumlah 10% dari iuran normal. Sedangkan yang bukan untuk penerima upah, iuran JKM sbesar Rp600 ribu per bulannya. Bagi perusahaan sektor jasa konstruksi, iuran JKM sebesar 10% dari iuran yang belum dibayarkan.
Kemudian, ada pula kebijakan (3) Iuran JP berupa penundaan pembayaran, sehingga yang tetap dibayarkan sejumlah 30% dari kewajiban iuran, dana paling lambat dibayar pada tanggal 15 bulan berikutnya. Sisanya dapat dibayarkan sekaligus atau bertahap sampai Oktober 2020 mendatang.
“Dalam RPP ini juga terdapat penyesuaian pembayaran iuran pertama kali mulai April 2020 ini dan dapat diperpanjang selama 3 bulan, yang nanti akan dilakukan evaluasi terlebih dahulu dengan berkoordinasi bersama Menteri Keuangan, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), dan BPJS Ketenagakerjaan,” papar Menaker.
Kartu Prakerja Akan Diprioritaskan untuk Korban PHK
Akibat pandemic Covid-19 ini, ada sekitar satu juta lebih pekerja yang telah dirumahkan. Sebanyak 375 ribu pekerja formal yang terkena PHK. Sedangkan, pekerja informal yang terdampak berjumlah sekitar 315 ribu orang.
“Mereka yang di-PHK akan dimasukkan ke program Kartu Prakerja secara bertahap dan bergelombang dalam waktu 4-5 minggu ke depan. Termasuk bagi para Pekerja Migran Indonesia (PMI), baik yang dipulangkan maupun yang gagal diberangkatkan,” kata Menko Perekonomian.
Jumlah yang mendaftar di situs Kartu Prakerja tercatat sekitar 9 juta orang, dan yang telah berhasil lolos verifikasi pada Gelombang 1 dan 2 sebanyak 456 ribu orang. “Terbanyak berasal dari Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, dan Sulawesi Selatan. Di situ sebanyak 18% mengambil fasilitas melalui perbankan yaitu BNI, dan sisanya melalui e-wallet,” pungkas Menko Airlangga. (nck)
