Batam, 03/6 - Kepolisian Resor Kota Batam-Rempang-Galang (Polresta Barelang) Kepulauan Riau (Kepri) menegaskan komitmen untuk menindak setiap bentuk ujaran kebencian, provokasi, maupun konten bernuansa suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) yang disebarkan melalui media sosial. Kepala Polresta Barelang Kombes Pol Anggoro Wicaksono menyampaikan hal tersebut pada pengungkapan kasus dugaan ujaran kebencian terhadap suku Melayu. “Tidak bosan-bosannya kami meminta kepada masyarakat untuk bijak dalam bermedia sosial. Setiap komentar maupun postingan yang disampaikan di media sosial jangan sampai menimbulkan keresahan, perpecahan, ujaran kebencian, maupun bersifat provokatif,” kata Anggoro di Batam, Selasa. Ia menegaskan bahwa tindakan yang mengandung unsur penghinaan atau kebencian terhadap kelompok tertentu bukan sekadar persoalan etika sosial, melainkan dapat berujung pada proses pidana. “Siapapun itu, apabila melakukan ujaran kebencian, akan kami tindak sesuai proses hukum yang berlaku,” ujarnya. Anggoro juga mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan tidak menyampaikan komentar yang mengandung unsur penghinaan, kebencian maupun provokasi…

Diskominfo Batam – Pemerintah Kota (Pemko) Batam memastikan calon peserta didik yang belum memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) tetap dapat mengikuti Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027. Kebijakan ini diambil agar seluruh anak usia sekolah memperoleh kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Batam, Rudi Panjaitan, mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir apabila anaknya belum memiliki KIA saat proses pendaftaran berlangsung. “Yang sudah punya KIA diupload, dan yang belum diabaikan saja. Pemerintah memastikan tidak ada anak yang kehilangan hak untuk memperoleh pendidikan hanya karena belum memiliki KIA. Calon peserta didik tetap dapat mengikuti proses pendaftaran sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Rudi, Rabu (3/6/2026). Meski KIA tercantum dalam daftar dokumen persyaratan, Disdik memberikan kelonggaran bagi calon peserta didik yang hingga saat ini belum memilikinya. Kebijakan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjamin layanan pendidikan yang inklusif dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat. Selain itu,…

Diskominfo Batam– Pemerintah Kota Batam melalui Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Batam sukses menyelenggarakan Lomba Film Pendek Bertema “Wawasan Kebangsaan” Tahun 2026. Agenda penutup sekaligus pengumuman pemenang dilaksanakan dengan khidmat di Hotel Aston, Pelita, Lubukbaja, Jumat (22/5/2026). Kepala Badan Kesbangpol Kota Batam, Riama Manurung menyampaikan bahwa kegiatan ini digelar sebagai wadah apresiasi, edukasi, sekaligus ruang kreatif bagi mahasiswa di Kota Batam. Tujuannya adalah untuk memperdalam pemahaman nilai-nilai kebangsaan melalui media audio-visual yang segar dan bertanggung jawab. “Kami ingin mendorong mahasiswa mengekspresikan ide dan gagasan positif mereka tentang Wawasan Kebangsaan lewat karya film. Selain jadi media edukasi yang menarik bagi penonton, ini juga menjadi bahan evaluasi kami dalam memperkuat nilai-nilai ideologi di Kota Batam,” ujarnya. Pergelaran kompetisi ini diikuti oleh 9 karya film dengan total keterlibatan 41 peserta dari kalangan mahasiswa mahasiswi perguruan tinggi se-Kota Batam. Setiap tim terdiri dari minimal 3 orang hingga maksimal…

Jakarta, 2 Juni 2026. Otoritas Jasa Keuangan terus berupaya mewujudkan industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) terus tumbuh menjadi bank yang berintegritas, tangguh, dan kontributif dalam memberikan akses keuangan kepada UMKM dan masyarakat di wilayahnya. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan bahwa dinamika ekonomi di tingkat global maupun regional merupakan tantangan bagi industri perbankan, termasuk BPR dan BPRS. Perkembangan teknologi informasi di bidang keuangan yang juga semakin masif berdampak pada perubahan perilaku, ekspektasi, dan kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan dari bank. BPR dan BPRS menghadapi persaingan yang semakin ketat, termasuk pada penyaluran kredit atau pembiayaan kepada segmen mikro dan kecil yang diiringi dengan potensi peningkatan risiko kredit atau pembiayaan. Menurut Dian, untuk menjawab berbagai tantangan tersebut serta menindaklanjuti amanat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), OJK telah menerbitkan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR…