Batam - Pemerintah Pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menggelar Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Harmonisasi Kewenangan Pusat dan Daerah melalui Evaluasi Implementasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Swiss-Belhotel Harbour Bay, Batuampar, Rabu (22/10/2025).
Kegiatan tersebut dibuka oleh Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam, Mayjen TNI Dr. Heri Wiranto, M.M., M.Tr.(Han) dan Staf Ahli Gubernur Kepri Bidang Pemerintahan dan Hukum, Sardison. Heri Wiranto menjelaskan bahwa rakor ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan maraton yang digelar di tiga zona, yakni zona timur di Sulawesi, zona tengah di Bali, dan zona barat di Batam.
“Pertemuan seperti ini menjadi sarana bagi kami untuk menyerap masukan dari daerah. Setelah lebih dari sebelas tahun penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tentu banyak dinamika dan tantangan baru yang perlu direspons,” ujarnya.
Menurut Heri, forum koordinasi ini tidak hanya mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah, tetapi juga menyiapkan langkah perbaikan regulasi ke depan. Salah satunya adalah pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan yang diharapkan memberi perhatian lebih kepada wilayah dengan karakteristik maritim.
“Masukan dari daerah sangat penting. Semua tetap dalam bingkai NKRI, tetapi kita ingin aturan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan di lapangan,” tambahnya.
Menanggapi hal itu,Walikota Batam Amsakar Achmad menyambut baik forum tersebut. Ia menyebut kegiatan ini menjadi ruang bagi daerah untuk menyampaikan aspirasi, termasuk berbagai kendala yang muncul akibat pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
“Spiritnya adalah menggali informasi dari bawah dan mempertemukannya dalam forum seperti ini. Dari situ kita bisa tahu apa yang perlu disinkronkan agar pemerintahan berjalan lebih efektif,” kata Amsakar.
Ia menilai masih ada sejumlah urusan yang belum sepenuhnya harmonis. Salah satunya pengawasan terhadap kawasan industri dan pengelolaan pendidikan menengah yang masih menjadi kewenangan provinsi. Padahal, kebutuhan di lapangan sering kali muncul di tingkat kota.
“Kami di Batam memiliki 31 kawasan industri, namun pengawasannya di provinsi. Begitu juga dengan tingkat SMA yang sangat ramai, tetapi pengelolaannya bukan di kota masih, melainkan di tingkat provinsi. Ini perlu disesuaikan agar tidak menghambat kinerja dan pelayanan publik,” jelasnya.
Menurut Walikota batam Amsakar, hubungan antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota seharusnya tidak berjalan seperti rivalitas, melainkan saling memperkuat.
“Tidak boleh seolah-olah provinsi dan kabupaten/kota menjadi pesaing. Semua harus sinergis, karena tujuan akhirnya adalah kemajuan masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, walikota Batam juga menyoroti pentingnya perubahan pola dana transfer ke daerah, terutama bagi wilayah kepulauan seperti Kepulauan Riau. Ia menilai formula pembagian anggaran saat ini masih berbasis luas daratan, padahal sebagian besar wilayah Kepri merupakan perairan.
“Sudah saatnya alokasi dana mempertimbangkan potensi laut. Provinsi Kepri 96 persen laut, hanya 4 persen darat. Batam pun serupa, sekitar 66 persen laut dan 34 persen darat. Kalau formula dana perimbangan tidak menyesuaikan kondisi ini, tentu sulit bagi daerah kepulauan untuk tumbuh optimal,” ujarnya.
Amsakar berharap seluruh masukan yang muncul dari rapat koordinasi tersebut dapat menjadi bahan evaluasi nyata bagi pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan baru.
“Kalau semuanya bisa berjalan harmonis dan saling memperkuat, tata kelola pemerintahan akan lebih baik dan pelayanan kepada masyarakat semakin maksimal,” tutupnya.