Jakarta, 22 Mei 2026. Indonesia dan Singapura melaksanakan pertemuan The 13th Senior Official Meeting of The Six Economic Bilateral Working Group (SOM 6WG) pada Kamis, (21/05). Pertemuan dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi, sebagai Senior Official Indonesia, dan Permanent Secretary Ministry of Trade and Industry Singapura Beh Swan Gin, sebagai Senior Official Singapura.
Pelaksanaan SOM 6WG bertujuan untuk mengevaluasi dan memperkuat kerja sama ekonomi bilateral di enam Working Group (WG), yakni WG Batam, Bintan, Karimun (BBK) dan KEK, WG Investasi, WG Transportasi, WG Pariwisata, WG Ketenagakerjaan, dan WG Agribisnis. Kedua Co-chairs menyampaikan pentingnya penguatan kerja sama sektor strategis kedua negara agar lebih adaptif dan responsif, terutama dalam menghadapi ancaman akibat ketidakpastian ekonomi-politik global.
”Kerja sama Indonesia dan Singapura perlu diarahkan kepada upaya menjawab tantangan perkembangan dunia di sektor strategis seperti kawasan industri yang berkelanjutan, pengembangan infrastruktur digital, ekonomi hijau, teknologi pertanian dan pengembangan talenta-talenta digital,” ungkap Deputi Edi.
Pertemuan selanjutnya mencatat perkembangan yang dicapai oleh keenam WG selama periode 2025-2026. Pada WG BBK dan KEK, terbitnya PP No. 25 Tahun 2025 tentang perluasan kewenangan perizinan BP Batam, dan PP No. 47 Tahun 2025 tentang perluasan kawasan FTZ Batam dari 8 menjadi 22 pulau adalah milestone krusial bagi upaya efisiensi birokrasi dan peluang investasi di kawasan BBK. Selain itu, paket informasi regulasi investasi terkini di kawasan BBK akan meningkatkan kepastian hukum bagi investor asing.
Keberhasilan lainnya yakni penyelenggaraan the 2nd Islands of Growth: BBK Investment Forum pada November 2025 di Singapura. Forum yang dihadiri 120 peserta tersebut berperan sebagai forum promosi investasi. Ke depan, WG BBK akan memperkuat layanan keimigrasian melalui penyempurnaan paket informasi visa, rencana pembentukan pusat layanan telepon imigrasi 24 jam, serta peningkatan kejelasan regulasi terkait implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).
Pada WG Investasi, Indonesia dan Singapura memperkuat kolaborasi di lima sektor prioritas, yakni pengembangan infrastruktur industri, ekonomi hijau, layanan kesehatan, agribisnis, serta promosi peluang investasi di Indonesia. Di bidang kawasan industri, Kendal Industrial Park (KIP) Fase 1 telah mencapai kapasitas penuh. Pengembangan KIP Fase 2 seluas 1.000 ha sedang dalam proses inisiasi dengan tujuan untuk mengakomodasi permintaan investor asing, seiring rencana perayaan ulang tahun KIP ke-10 pada November 2026.
Di bidang ekonomi hijau, Sembcorp bersama PT SESNA mengembangkan proyek tenaga surya skala utilitas terbesar di Indonesia berlokasi di IMIP, Sulawesi Tengah, dengan kapasitas 200 MW dan sistem penyimpanan energi baterai 80 MWh senilai USD 210 juta. Selain itu, kolaborasi antara NUS, CRecTech, dan Pertamina tengah mengembangkan proyek percontohan biogas-ke-bio-metanol pertama di Indonesia di Sumatera Utara, yang diharapkan dapat mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor metanol sekaligus membuka rantai nilai bahan bakar hijau baru.
Dalam kerangka WG Transportasi, Indonesia dan Singapura mencatat kemajuan di sektor penerbangan dan maritim, terutama rencana pengembangan konektivitas udara kedua negara, serta penguatan kerja sama antara Garuda Indonesia dan Singapore Airlines. Di sektor maritim, kedua pihak sepakat memperluas cakupan kerja sama melampaui pelatihan, dengan target penandatanganan MOU baru pada 2027 bertepatan dengan peringatan 60 tahun hubungan bilateral.
Sementara itu, WG Pariwisata berfokus pada tiga agenda utama, yakni kerja sama cruise melalui promosi bersama dan pengembangan rute tujuan, promosi destination twinning Indonesia dan Singapura kepada wisatawan mancanegara, serta penguatan kolaborasi MICE dengan menggandeng asosiasi MICE.
Pada WG Ketenagakerjaan, kerja sama yang dilakukan mencakup 4 area utama kolaborasi, yakni kerja sama pengembangan Sumber Daya Manusia antara Singapura dan Indonesia di Lembaga Pendidikan Tinggi (IHL), lembaga vokasi, dan kementerian, pengembangan kerja sama program Tech X, peningkatan kapasitas dan pertukaran program pelatihan antara Indonesia dan Singapura, serta pengembangan kerja sama kedua negara dengan ASEAN.
Pada WG Agribisnis, kedua negara sepakat untuk melanjutkan penguatan kerja sama AWG dalam meningkatkan hubungan perdagangan pertanian (agri-trade) antara Indonesia dan Singapura, sekaligus mendukung implementasi tujuan Memorandum of Understanding (MoU) on Food Safety and Agriculture Technology. Selain itu, di dalam pelaksanaan AWG 5-year Workplan 2021–2025, sebanyak 11 dari 12 indikator kinerja utama (Key Performance Indicators/KPIs) telah berhasil dicapai, sementara satu indikator lainnya akan dilanjutkan dalam Workplan 2026–2030.
Rencana kerja lima tahunan periode 2026–2030 juga telah disahkan oleh para Co-Chairs AWG pada pertemuan tanggal 28 April 2026 lalu. Selanjutnya program kerja sama AWG yang akan dilaksanakan yakni Young Farmers Development Programme (YFDP) Kementerian Pertanian, dimana telah terpilih 13 petani muda berpotensi tinggi serta 2 ASN untuk dapat mengikuti program pelatihan di Singapura pada tanggal 7–13 Juni 2026. Adapun seluruh biaya program, termasuk akomodasi, tiket penerbangan, dan pelatihan, didanai penuh oleh Pemerintah Singapura.
Menanggapi perkembangan di keenam WG tersebut, Permanent Secretary Beh menyampaikan bahwa Singapura berkomitmen untuk senantiasa menjaga hubungan kemitraan yang erat dalam area kerja sama 6 WG khususnya dalam upaya meningkatkan pertumbuhan industri, transisi hijau, dan agriteknologi antara kedua negara.
“Kami meyakini bahwa pertemuan ini akan semakin mempererat hubungan kemitraan kedua negara melalui implementasi kerja sama konkret untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif kedua negara,” ujar Permanent Secretary Beh.
Deputi Edi juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Singapura terhadap komitmen implementasi kerja sama yang telah disepakati oleh kedua negara. ”Penguatan kerja sama Indonesia-Singapura dalam kerangka 6 WG diharapkan dapat membuka peluang perdagangan dan investasi yang lebih luas dan saling menguntungkan,” pungkas Deputi Edi.
Secara statistik, Singapura merupakan mitra utama dalam perdagangan dan investasi Indonesia. Singapura merupakan mitra utama dagang terbesar ketiga bagi Indonesia dengan total nilai perdagangan pada tahun 2025 mencapai 32,8 miliar USD. Hal ini mencerminkan tren positif pertumbuhan sebesar 3,9% selama kurun waktu 5 tahun terakhir.
Dalam hal investasi, Singapura tetap menjadi investor asing terbesar di Indonesia dengan total nilai investasi mencapai 75,5 miliar USD selama 5 tahun terakhir dan berkontribusi terhadap penciptaan lebih dari 820.000 lapangan pekerjaan di berbagai sektor. Pada tahun 2025, investasi Singapura di Indonesia mencapai 17,4 miliar USD.
Co-Chairs SOM menegaskan kembali bahwa 6WG tetap menjadi forum utama dan strategis dalam meningkatkan nilai perdagangan dan investasi Indonesia-Singapura yang konkret, berorientasi hasil, dan memberikan manfaat langsung bagi kemaslahatan masyarakat kedua negara.
Pada akhir pertemuan, kedua pimpinan delegasi menandatangani Summary of Discussion (SoD) yang selanjutnya akan menjadi acuan pelaksanaan the 16th Indonesia-Singapore Six Economic Bilateral Working Group Ministerial Meeting Juni 2026 mendatang. (nck)
SIKAPI GEJOLAK GEOPOLITIK GLOBAL, OJK PASTIKAN FUNDAMENTAL DAN INTERMEDIASI PERBANKAN TETAP TERJAGA
Jakarta, 22 Mei 2026. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mencermati perkembangan perekonomian global yang saat ini masih dibayangi gejolak geopolitik dan harga minyak yang berdampak pada eskalasi volatilitas di pasar keuangan global serta penguatan US Dollar index yang membuat peningkatan fluktuasi nilai tukar negara emerging markets. Di tengah kondisi demikian, fundamental perekonomian Indonesia dinilai tetap resilien ditopang tingkat inflasi yang terkendali serta momentum positif pertumbuhan ekonomi domestik yang cukup tinggi. Secara berkesinambungan, OJK terus melakukan monitoring intensif terhadap perkembangan kinerja industri perbankan, termasuk mencermati tren pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) berdasarkan jenis valuta.
Pada April 2026, DPK tumbuh sebesar 11,39 persen (yoy), yang didominasi oleh DPK dalam denominasi Rupiah yang tumbuh sebesar 11,49 persen (yoy). Pertumbuhan DPK Rupiah didorong oleh Giro yang tumbuh sebesar 23,25 persen (yoy), Tabungan sebesar 7,88 persen (yoy), dan Deposito sebesar 6,91 persen (yoy). Adapun DPK Valas secara tahunan tumbuh sebesar 10,87 persen (yoy) dengan rincian Giro Valas tumbuh sebesar 3,15 persen (yoy), Tabungan Valas sebesar 23,21 persen (yoy), dan Deposito Valas sebesar 22,00 persen (yoy). Sejalan dengan hal tersebut, jumlah rekening DPK terus mencatatkan peningkatan hingga April 2026 telah mencapai sebanyak 667.169.152 rekening atau tumbuh 7,22 persen (yoy) dan sebagian besar masih didominasi oleh rekening dengan denominasi rupiah. ‘‘Sejak awal 2026, kami melihat bahwa memang terdapat peningkatan porsi DPK Valas terhadap DPK total.
Namun demikian, peningkatan DPK Valas masih tergolong wajar sehingga porsi DPK Valas terhadap DPK total sampai saat ini relatif stabil dan bergerak pada kisaran 15 persen-16 persen’’, kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae. Meningkatnya porsi DPK Valas utamanya pada deposito, mengingat suku bunga deposito valas yang ditawarkan oleh bank besar cukup kompetitif dengan tujuan antara lain sebagai insentif bagi eksportir yang menempatkan dananya di dalam negeri. Likuiditas Perbankan Memadai OJK menegaskan bahwa stabilitas keuangan domestik saat ini tetap terjaga. Ketahanan perbankan terjaga resilien tercermin dari tingkat permodalan atau Capital Adequacy Ratio (CAR) yang cukup tinggi untuk menjadi buffer dalam menyerap risiko yang dihadapi.
1 Hal ini juga didukung oleh likuiditas perbankan yang memadai dengan rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) pada April 2026 sebesar 86,88 persen dan Alat Likuid/NonCore Deposit (AL/NCD) dan Alat Likuid/DPK (AL/DPK) masing-masing tercatat sebesar 111,13 persen dan 25,39 persen yang berada jauh di atas threshold masingmasing sebesar 50 persen dan 10 persen. Dengan demikian, fungsi intermediasi serta layanan transaksi valuta asing kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik. Selain itu, OJK senantiasa melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terkait perubahan nilai tukar dan dampaknya terhadap perbankan. Rasio Posisi Devisa Neto (PDN) perbankan yang secara konsisten berada jauh di bawah threshold maksimum 20 persen dari modal bank menunjukkan bahwa eksposur langsung perbankan terhadap risiko nilai tukar relatif terjaga dan terkendali. Dengan demikian, dampak immediate dari pelemahan rupiah terhadap stabilitas perbankan relatif masih terbatas.
Namun demikian, OJK tetap mencermati potensi second round impact yang berasal dari meningkatnya tekanan yang berasal dari imported inflation maupun cost-push inflation seiring dengan kenaikan harga minyak global. OJK menilai fluktuasi permintaan valas yang terjadi sebagai bagian dari respon diversifikasi aset yang wajar dan terukur. OJK terus memperkuat koordinasi kebijakan serta strategi komunikasi publik bersama BI, LPS dan Kementerian Keuangan dalam kerangka KSSK untuk memastikan stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan tetap kuat menghadapi berbagai tantangan global dan domestik guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
Bintan, 21/5 (ANTARA) - Loka Pengelolaan Kelautan (LKP) Pekanbaru Satuan Pelaksana (Satpel) Tanjungpinang mengimbau masyarakat di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau (Kepri) tidak membuang limbah makanan sembarangan di kawasan pesisir karena bisa memicu kemunculan buaya.
"Meningkatnya kemunculan buaya di permukiman warga dapat dipicu oleh pembuangan limbah makanan, seperti nasi hingga potongan daging/ayam," kata Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir (PELP) LKP Pekanbaru Satpel Tanjungpinang Ronald Raditya Kesatria Sinaga di Bintan, Kamis.
Selain itu, faktor kerusakan hutan mangrove akibat ekspansi permukiman di pinggir sungai/laut juga bisa memicu kemunculan buaya imbas hilangnya habitat dan makanan alami buaya.
Oleh karena itu, katanya, diperlukan pemetaan tata ruang dan wilayah agar keseimbangan ekosistem perairan laut dan darat tetap terjaga.
"Kita harus sama-sama ikut memelihara lingkungan pesisir guna meminimalisir konflik buaya dan manusia," ujarnya.
Ia menjelaskan secara yuridis buaya dikategorikan sebagai ikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, meski secara biologis termasuk reptil.
Ia menyebutkan terdapat dua jenis reptil yang hidup di perairan Bintan, yakni buaya muara dan senyulong.
Kedua satwa tersebut hewan dilindungi pemerintah dan konvensi internasional karena populasinya terbatas serta memiliki peran penting dalam rantai ekosistem perairan.
Ia mengingatkan warga Bintan supaya tidak bertindak gegabah terhadap reptil tersebut. Masyarakat dilarang menangkap, melukai, membunuh, ataupun mengangkut satwa liar itu tanpa prosedur resmi.
Pelanggaran terhadap aturan ini dapat dikenakan sanksi pidana, sesuai ketentuan perundang-undangan.
Ronald menegaskan tindakan penangkapan atau pemusnahan buaya hanya dapat dilakukan berdasarkan hasil asesmen pemerintah dan satuan tugas satwa liar.
"Solusi konkretnya adalah meningkatkan kewaspadaan dan pencegahan, sehingga manusia dan buaya bisa hidup berdampingan dengan aman," ucapnya.
Kepala Bidang Darurat dan Logistik BPBD Kabupaten Bintan Wiryawan Wira mengatakan belakangan populasi buaya di wilayah ini terus meningkat, mencapai puluhan ekor bahkan lebih.
Lokasi rawan buaya tersebar hampir di semua kecamatan di Bintan, meliputi Tambelan 18 tempat, Teluk Bintan (13), Teluk Kijang di Toapaya (13), dan Bintan Timur (3).
Ia mengingatkan masyarakat lebih waspada ketika mengetahui lokasi rawan buaya, misalnya tidak berenang, memancing maupun mencuci di kawasan tersebut.
Wira juga mengimbau warga memahami kapan perilaku buaya aktif, antara lain pada waktu subuh menjelang pagi, dan sore menjelang magrib.
"Tidak menutup kemungkinan, buaya aktif di malam hari," ujar dua.
Warga diminta tidak membuang sampah sembarangan di lokasi rawan buaya, terutama sisa makanan/nasi, potongan ikan, daging, dan ayam, yang berisiko mengundang buaya ke permukiman penduduk.
Ia mencontohkan di Kecamatan Tambelan warga membuang potongan ayam hasil jualan di laut, lalu dimakan buaya yang ukurannya bisa mencapai empat meter. Perbuatan seperti ini tidak seharusnya dilakukan, sebab berpotensi membahayakan keselamatan warga.
"Warga mengklaim buayanya jinak, padahal itu dalam kondisi kenyang. Kalau tak ada makanan lagi atau lapar, justru buaya bisa memangsa manusia. Jadi tetap harus waspada," kata dia.
Batam, 21/5 - Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri), mendata sebanyak 1.020 titik pelaksanaan shalat serta jumlah hewan kurban untuk perayaan Idul Adha 1447 Hijriah/2026 di seluruh wilayah Kota Batam.
Pelaksana Harian (Plh) Kepala Kantor Kemenag Kota Batam Resdin Efendi Pasaribu mengatakan data tersebut merupakan hasil sementara hingga 19 Mei 2026.
“Total titik Shalat Idul Adha di Batam saat ini mencapai 1.020 titik yang terdiri dari 943 masjid, 42 mushala, dan 35 lapangan, tersebar di 12 kecamatan,” ujar Resdin saat dihubungi di Batam, Kamis.
Menurutnya, Kecamatan Sekupang menjadi wilayah dengan jumlah titik Shalat Idul Adha terbanyak yakni mencapai 164 titik.
Selain pendataan lokasi shalat, Kemenag Batam juga mencatat jumlah hewan kurban yang telah terdata sejauh ini mencapai 7.011 ekor. “Jumlah tersebut terdiri dari 2.408 sapi dan 4.603 kambing,” katanya.
Berdasarkan data tersebut, Kecamatan Sagulung merupakan wilayah dengan jumlah kurban terbanyak yakni 980 ekor.
Meski demikian Resdin mengatakan jumlah hewan kurban diperkirakan masih akan bertambah hingga mendekati Hari Raya Idul Adha.
Ia menjelaskan proses pendataan hewan kurban dilakukan melalui koordinasi petugas Kantor Urusan Agama (KUA) di masing-masing kecamatan dengan pengurus masjid dan mushala.
“Kita tanyakan langsung ke pengurus masjid dan mushala melalui petugas KUA di tiap kecamatan,” katanya.
Menurutnya, pendataan tersebut dilakukan untuk mempermudah koordinasi pelaksanaan Shalat Idul Adha maupun penyembelihan hewan kurban di seluruh wilayah Batam.
“Kami berharap pelaksanaan Idul Adha tahun ini dapat berjalan lancar, tertib, dan sesuai ketentuan syariat,” ujar Resdin.
Sebagai informasi, untuk pelaksanaan shalat Id tingkat Kota Batam akan dilakukan di tiga lokasi yakni Dataran Engku Putri Batam Centre, Masjid Baiturrahman Sekupang dan Masjid Sultan Mahmud Riayat Syah Batu Aji.
Selain itu pelaksanaan kurban tingkat Kota Batam dijadwalkan berlangsung pada 27 Mei 2026 mulai pukul 09.00 WIB di Masjid Agung Raja Hamidah.
Badan Pengusahaan (BP) Batam akan segera merilis versi penyempurnaan layanan digital Land Management System (LMS), pada 26 Mei 2026 mendatang. Khususnya untuk layanan pengakolasian lahan di Kota Batam.
Layanan LMS ini, merupakan portal perijinan resmi yang dikembangkan oleh BP Batam, untuk memperoleh informasi mengenai prosedur dan tata cara yang diperlukan dalam pengajuan perijinan pertanahan di Batam.
Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra mengatakan, penyempurnaan layanan LMS ini, merupakan komitmen BP Batam yang bertujuan untuk menata dan mempercepat pengelolaan pertanahan secara efisien.
Sehingga, melalui penyempurnaan LMS dapat meningkatkan percepatan investasi di Kota Batam kedepannya.
“Komitmen penataan tanah di Batam melalui LMS ini juga merupakan komitmen yang kami sampaikan kepada Bapak Presiden. Sebagai upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN),” ujar Li Claudia Chanda didampingi Anggota/Deputi Bidang Pengelolaan Kawasan, Syarlin Joyo dan Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum, Ariastuty Sirait.
Li Claudia menjelaskan, dalam pengelolaan pertanahan, BP Batam menerapkan 4 asas. Mulai dari asas keberlanjutan, keterbukaan, akuntabilitas dan kepastian hukum.
Dalam asas keberlanjutan, pedoman dalam pengalokasian tanah akan berdasarkan pada rencana tata ruang dan rencana induk yang disusun oleh Badan Pengusahaan Batam sebagai Hak Pengelolaan yang memuat rencana peruntukan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.
Kemudian, asas keterbukaan akan menampilkan informasi ketersediaan tanah yang dapat diakses publik (Alokasi Tanah Reguler dan Alokasi Tanah Langsung) serta mengumumkan tanah (Alokasi Tanah Terbuka) dengan kriteria memiliki dokumen teknis serta telah dilakukan pematangan tanah.
Selanjutnya asas akuntabilitas meliputi evaluasi permohonan alokasi tanah oleh Tim Verifikasi Teknis yang terdiri dari beberapa unit kerja, Evaluasi hasil penilaian Tim Verifikasi dan kriteria penilaian.
Terakhir untuk asas kepastian hukum, adalah menjamin kepatuhan terhadap ketentuan hukum agraria dan peraturan di lingkungan BP Batam serta melindungi hak-hak seluruh pihak yang dituangkan dalam Keputusan Pengalokasian Tanah (KPT) dan Perjanjian Pemanfaatan Tanah (PPT).
“Melalui LMS ini, pemohon dapat mengakses informasi terkait regulasi, persyaratan, dan prosedur pengurusan perizinan tanah secara cepat dan transparan,” jelasnya.
Li Claudia menambahkan, untuk mendapatkan layanan LMS ini, pemohon dapat mengakses laman lms.bpbatam.go.id. Pada halaman utama LMS, pelaku usaha dapat menemukan informasi ketersediaan tanah, layanan perizinan dan informasi penting lainnya.
Melalui LMS online, pelaku usaha dapat melihat lokasi-lokasi yang tersedia untuk pengajuan pengalokasian tanah. Namun sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha terlebih dahulu harus memiliki akun yang terdaftar pada sistem LMS online.
Selanjutnya pelaku usaha membuat permohonan dan kemudian akan melakukan unggah dokumen. Setelah seluruh tahapan diselesaikan, sistem LMS online akan secara otomatis menerbitkan dokumen Keputusan Pengalokasian Tanah dan Perjanjian Pemanfaatan Tanah.
“Untuk tutorial lebih lengkap bisa dilihat dari video yang telah kami tayangkan. BP Batam akan terus berkomitmen menghadirkan layanan yang transparan, profesional dan berbasis digital guna mendukung kemudahan investasi di Kota Batam,” tutupnya.
Plh Wali Kota Lepas Kloter Terakhir Embarkasi Batam, Li Claudia Pesan JCH Jaga Kesehatan
Diskominfo Batam – Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, melepas keberangkatan Jemaah Calon Haji (JCH) Kloter 25 Embarkasi Batam di Asrama Haji Batam, Kamis (21/5/2026). Kloter 25 menjadi kelompok terbang terakhir yang diberangkatkan melalui Embarkasi Batam pada musim haji tahun 2026. Kloter ini membawa 187 jemaah yang berasal dari Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, serta Provinsi Jambi.
Dalam rombongan tersebut, turut menunaikan ibadah haji Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, bersama Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteran Keluarga (TP PKK) Kota Batam, Erlita Amsakar.
Sebelum bertolak menuju Bandara Internasional Hang Nadim Batam, Amsakar bersama rombongan terlebih dahulu melewati proses pemeriksaan dan persiapan keberangkatan di asrama haji. Selanjutnya, para jemaah melaksanakan salat magrib berjamaah sebelum memasuki tahapan keberangkatan menuju Tanah Suci.
Suasana haru dan khidmat mewarnai prosesi pelepasan yang dihadiri keluarga jemaah, jajaran Pemerintah Kota Batam, serta BP Batam.
Dalam sambutannya, Li Claudia mengajak seluruh jemaah untuk menjaga kesehatan, kebersamaan, dan saling membantu selama menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci.
“Atas nama Pemerintah Kota Batam dan BP Batam, kami mendoakan seluruh jemaah diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menjalankan ibadah haji. Jaga kesehatan, jaga kebersamaan, dan saling membantu sesama jemaah selama di Tanah Suci,” ujar Li Claudia.
Ia juga mendoakan agar seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar dan kembali ke Tanah Air dengan predikat haji mabrur.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Kepulauan Riau, Muhammad Syafi’i, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Batam dan seluruh pihak yang telah mendukung kelancaran penyelenggaraan Embarkasi Batam selama musim haji tahun ini.
“Terima kasih atas dukungan sarana dan prasarana yang digunakan untuk penyelenggaraan PPIH Embarkasi Batam. Dari kloter pertama hingga kloter 25, dukungan pemerintah sangat luar biasa sehingga seluruh proses dapat berjalan lancar,” ujarnya.
Muhammad Syafi’i juga berpesan kepada seluruh jemaah agar menjaga niat dan fokus selama menjalankan ibadah.
Menurutnya, ibadah haji bukan sekadar perjalanan fisik, melainkan perjalanan spiritual untuk mendekatkan diri dan meraih ridha Allah Swt.
“Haji bukan perjalanan wisata ataupun untuk mencari gelar haji, melainkan untuk meraih ampunan Allah SWT. Luruskan niat, jangan memaksakan diri, jaga kesehatan fisik dan emosi, perbanyak zikir, serta fokus beribadah,” pesannya.
Aksi Hijau Berkelanjutan KEK Tanjung Sauh: PT Batamraya Sukses Perkasa Kembali Tanam 1.000 Bibit Mangrove
BATAM, 21 Mei 2026 – Sebagai bentuk konsistensi dan tanggung jawab sosial terhadap kelestarian lingkungan di sekitar wilayah operasionalnya, PT Batamraya Sukses Perkasa (PT BSP), selaku pengembang utama proyek Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Sauh, melaksanakan program Corporate Social Responsibility (CSR) berupa aksi penanaman bibit pohon mangrove tahap kedua. Sebanyak 1.000 bibit mangrove ditanam secara serentak di kawasan pesisir Pulau Ngenang, Kelurahan Ngenang, Kecamatan Nongsa, Batam, pada Kamis, 21 Mei 2026.
Aksi penanaman tahap kedua ini merupakan kelanjutan dari komitmen jangka panjang perusahaan untuk menanam total 5.000 bibit pohon mangrove jenis Mangi Kurata secara bertahap. Melalui program ini, PT BSP menegaskan bahwa kepedulian terhadap kelestarian ekosistem lingkungan hidup menempati prioritas tertinggi dan perhatian khusus dalam setiap lini perencanaan pembangunan strategis KEK Tanjung Sauh. Kegiatan ini juga menjadi benteng pertahanan alami wilayah pesisir guna mencegah ancaman abrasi pantai, meredam dampak perubahan iklim, serta memulihkan habitat bagi keanekaragaman hayati laut di sekitar Pulau Ngenang dan Tanjung Sauh.
“Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Sauh didesain untuk berjalan beriringan dengan kelestarian alam, bukan mengorbankannya. Penanaman tahap kedua sebanyak 1.000 bibit ini membuktikan bahwa komitmen hijau kami bukan sekadar formalitas, melainkan aksi nyata yang berkelanjutan. Kami meyakini bahwa investasi terbaik untuk masa depan kawasan ini adalah dengan menjaga keharmonisan ekosistem pesisir serta membangun sinergi yang kokoh bersama masyarakat dan seluruh instansi terkait,” ujar Martina selaku Corporate Legal Panbil Group yang juga turut serta di dalam giat tanam pohon bakau hari ini.
Langkah hijau yang diinisiasi oleh PT BSP ini mendapat dukungan penuh serta apresiasi dari berbagai elemen penting, mulai dari jajaran instansi pemerintahan, aparat keamanan, perwakilan masyarakat, hingga organisasi pemerhati lingkungan. Kehadiran para pemangku kepentingan dalam aksi penanaman ini memperkuat kolaborasi multi-pihak dalam menjaga ketahanan lingkungan pesisir Batam agar tetap produktif dan lestari bagi generasi mendatang.
Kegiatan yang berlangsung dihadiri Sekretaris Kelurahan (Seklur) Ngenang sebagai perwakilan instansi pemerintahan setempat. Sinergi pengamanan dan kewilayahan juga diperkuat oleh kehadiran jajaran Bhabinkamtibmas Ngenang, Babinsa Ngenang, Babin Potmar Ngenang, serta Komandan Pos (Danpos) Ngenang. Perangkat kemasyarakatan pun turut andil secara aktif, di antaranya Ketua RW 01 Kelurahan Ngenang beserta jajaran RT, Ketua RW 02 Kelurahan Ngenang beserta jajaran RT, Ketua dan Wakil Ketua Karang Taruna Kelurahan Ngenang, serta dukungan spiritual dari para tokoh masyarakat. Tak kalah penting, aksi penanaman bersama ini juga dikawal langsung oleh perwakilan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) bersama dengan jajaran tim internal dari PT Batamraya Sukses Perkasa.
Pelaksana Harian Lurah Ngenang, Suleman, mengapresiasi langkah PT BSP yang dinilai memberikan manfaat langsung bagi lingkungan dan masyarakat. “Penanaman mangrove ini sangat penting untuk menahan abrasi sekaligus menjadi habitat biota laut. Kami berharap kegiatan seperti ini terus berlanjut dan memperkuat sinergi antara perusahaan dan masyarakat,” ujarnya.
Melalui konsistensi penanaman mangrove secara berkala ini, PT BSP berharap dapat memperkuat ketahanan wilayah pesisir dari hempasan gelombang laut, meningkatkan populasi biota laut seperti ikan, udang, dan kepiting yang menjadi tumpuan ekonomi nelayan lokal, sekaligus menciptakan kualitas udara yang lebih bersih melalui penyerapan karbon. Proyek KEK Tanjung Sauh berkomitmen penuh untuk terus menerapkan praktik pembangunan berkelanjutan (sustainable development) dan siap menjadi percontohan nasional bagi pengembangan kawasan ekonomi yang maju, modern, namun tetap berwawasan lingkungan di Indonesia.
Musnahkan Uang Rupiah Tidak Asli, Wujud Komitmen Botasupal Kepulauan Riau Berantas Rupiah Palsu
Unsur Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (Botasupal) Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri, Kepolisian Republik Indonesia Daerah (Polda) Kepri, Badan Intelijen Negara (BIN) Daerah Kepri, Kejaksaan Tinggi Kepri, serta Kanwil Ditjen Bea dan Cukai Provinsi Kepri terus memperkuat sinergi dalam upaya pemberantasan uang Rupiah tidak asli. Sebanyak 5.454 lembar temuan Rupiah tidak asli dimusnahkan pada Kamis, 21 Mei 2026 di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau. Langkah ini merupakan mandat UU No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang serta menjadi wujud komitmen menjaga Rupiah sebagai simbol kedaulatan negara dan upaya menjaga keamanan masyarakat dalam bertransaksi dengan Rupiah.
Hadir dalam kesempatan ini Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri, Rony Widiarto P. bersama Pimpinan dari unsur Botasupal Kepri serta Pimpinan instansi vertikal terkait dan asosiasi perbankan.
“Uang Rupiah palsu yang dimusnahkan ini tercatat sebanyak 5.454 lembar dan berasal dari hasil proses pengolahan uang dan temuan masyarakat di wilayah Provinsi Kepulauan Riau selama periode November 2022 sampai dengan Desember 2025”, ujar Rony Widiarto dalam sambutannya.
Proses pemusnahan temuan Rupiah tidak asli tersebut telah melalui proses klarifikasi oleh Bank Indonesia selaku lembaga yang berwenang untuk menyatakan keaslian uang Rupiah berdasarkan hasil pemeriksaan oleh tenaga ahli maupun uji laboratorium. Selanjutnya, temuan uang Rupiah tidak asli tersebut diserahkan kepada pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebelum akhirnya dimusnahkan. Pemusnahan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Pengadilan Negeri Batam untuk dilakukan menggunakan fasilitas Mesin Racik Kertas milik Bank Indonesia yang menghasilkan cacahan kertas berukuran sangat kecil sehingga tidak lagi menyerupai uang. Kegiatan pemusnahan secara simbolis dilakukan oleh unsur Botasupal Provinsi Kepulauan Riau dan selanjutnya dilaksanakan oleh tim Bank Indonesia dengan disaksikan oleh unsur Botasupal sesuai prosedur yang telah ditentukan.
Berdasarkan data BI, jumlah temuan uang palsu menunjukkan tren yang semakin menurun, dari 5 ppm (piece per million atau 5 lembar dalam setiap 1 juta uang beredar) pada 2023 menjadi 4 ppm pada 2024-2025, dan terus menurun. Hal ini seiring dengan penguatan kualitas uang Rupiah baik bahan uang, teknologi cetak, dan unsur pengaman yang semakin modern, sehingga semakin mudah dikenali dan sulit dipalsukan.
Peningkatan kualitas uang Rupiah juga telah memperoleh pengakuan dunia dengan diterimanya penghargaan Uang Rupiah Tahun Emisi (TE) 2022 sebagai Seri Uang Terbaik (Best New Banknote Series) pada IACA Currency Awards 2023 dan penghargaan untuk Uang Rupiah kertas pecahan Rp50.000 TE 2022 pada November 2024 yang meraih peringkat ke-2 dunia untuk pecahan yang paling aman dan yang paling sulit dipalsukan di dunia (World's Most Secure Currencies) dengan 17 unsur pengaman canggih versi BestBrokers.
Di samping itu, Bank Indonesia bersama Botasupal juga terus mengedukasi masyarakat melalui kampanye Cinta Bangga Paham (CBP) Rupiah sebagai upaya bersama dalam menanggulangi uang Rupiah palsu. Di antaranya dengan mengenali ciri-ciri keaslian Rupiah melalui 3D (Dilihat, Diraba, Diterawang) serta menerapkan 5J (Jangan Dilipat, Jangan Dicoret, Jangan Distapler, Jangan Diremas, Jangan Dibasahi). Melalui slogan Cinta Bangga Paham Rupiah, Bank Indonesia mengajak masyarakat bersama-sama menjaga Rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah dan simbol kedaulatan negara Indonesia.
Elevate 2026: Momentum 15 Tahun Kebangkitan Pasar Modal Syariah Indonesia Menuju Kancah Global
Jakarta – PT Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) dan anak usahanya PT Citilink Indonesia (Garuda Indonesia Group), lalu PT AirAsia Indonesia Tbk (CMPP) dan PT Jaya Trishindo Tbk (HELI), serta didukung oleh PT Korea Investment Sekuritas Indonesia dan PT Phintraco Sekuritas, mencanangkan program Awak Pesawat Investor Saham di Main Hall BEI, Kamis (21/5). Program yang menjadi bagian dari pembukaan Sharia Investment Week (SIW) 2026 ini merupakan bentuk kolaborasi BEI dan perusahaan aviasi dalam meningkatkan literasi keuangan serta pemahaman investasi pasar modal bagi pekerja sektor penerbangan di Indonesia.
Pjs. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik dalam sambutannya menyatakan melalui program Awak Pesawat Investor Saham, BEI ingin mendorong para pekerja industri aviasi agar memiliki perencanaan keuangan yang lebih baik, mempersiapkan masa depan dan masa pensiun, serta terhindar dari investasi ilegal. “Kami berharap para pekerja di industri aviasi semakin memahami pentingnya pengelolaan keuangan dan investasi yang legal, terukur, dan sesuai dengan tujuan keuangan masing-masing,” tambah Jeffrey.
Sejalan dengan pertumbuhan jumlah investor pasar modal Indonesia, BEI terus memperluas edukasi dan inklusi investasi kepada berbagai profesi, termasuk industri aviasi. Hingga 30 April 2026, jumlah investor pasar modal Indonesia telah mencapai 26.486.735 Single Investor Identification (SID) atau meningkat 30,17% dibandingkan posisi akhir tahun 2025. Sementara itu, jumlah investor saham mencapai 9.562.675 SID atau tumbuh 11,14% dibandingkan posisi akhir tahun 2025. BEI berharap peningkatan jumlah investor pasar modal juga diikuti oleh semakin luasnya partisipasi dari berbagai profesi.
Seremoni pencanangan dilakukan secara simbolis melalui penyematan pin logo Aku Investor Saham kepada perwakilan pekerja di industri aviasi, mulai dari pilot, pramugara, pramugari, hingga personel operasi penerbangan lainnya. Kegiatan juga diisi dengan penyerahan cendera mata kepada pimpinan perusahaan aviasi dan dukungan simbolis pembukaan rekening investasi.
Kegiatan edukasi keuangan dan pasar modal selanjutnya juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing perusahaan serta kebijakan internal masing-masing perusahaan. Program edukasi dapat dilaksanakan secara luring melalui kunjungan ke perusahaan maupun Gedung BEI, serta secara daring melalui platform digital.
Program ini diharapkan dapat menjangkau ribuan pekerja industri aviasi secara bertahap. Melalui kolaborasi yang berkelanjutan antara BEI, perusahaan, institusi, asosiasi, dan komunitas, diharapkan upaya peningkatan literasi dan inklusi pasar modal dapat semakin menjangkau berbagai industri, serta memberikan dampak positif yang lebih luas bagi masyarakat Indonesia.
BATAM — Inspektur Kota Batam, Yusfa Hendri, menegaskan pentingnya menjaga integritas dan profesionalisme aparatur pemerintah dalam pelaksanaan tugas pengawasan. Hal tersebut disampaikannya saat membuka kegiatan Pelatihan Kelas Sendiri tentang Benturan Kepentingan di lingkungan Inspektorat Kota Batam, Kamis (21/5/2026).
Dalam sambutannya, Yusfa Hendri menyampaikan bahwa benturan kepentingan menjadi salah satu titik rawan yang dapat mempengaruhi objektivitas, independensi, serta integritas aparatur dalam menjalankan tugas pemerintahan.
“Benturan kepentingan sering kali muncul bukan karena niat besar untuk melanggar aturan, tetapi karena kurangnya pemahaman, lemahnya kehati-hatian, atau adanya hubungan pribadi yang mempengaruhi pengambilan keputusan,” ujarnya.
Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yakni Endy Christian, S.Akun selaku Pengolah Data dan Informasi serta Novi Kavita Sari sebagai Analis Kebijakan Pertama.
Pelatihan diikuti para Inspektur Pembantu (Irban), Auditor, serta PPUPD Madya, Muda, dan Pertama di lingkungan Inspektorat Kota Batam.
Yusfa Hendri menekankan bahwa sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), pegawai tidak hanya dituntut memahami aturan, tetapi juga harus mampu menjadi teladan dalam penerapan nilai-nilai integritas.
“Pengawasan yang baik tidak cukup hanya dengan kemampuan teknis, namun juga harus dibangun di atas fondasi moral, etika, dan komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih,” katanya.
Ia berharap melalui pelatihan tersebut seluruh peserta dapat memperkuat pemahaman mengenai bentuk-bentuk benturan kepentingan, langkah pencegahan, hingga mekanisme penanganan ketika menghadapi situasi yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
Dalam kesempatan itu, Yusfa Hendri juga mengingatkan pentingnya menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Menurutnya, integritas merupakan modal utama dalam membangun pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
“Integritas bukan tentang diawasi atau tidak diawasi, tetapi tentang tetap melakukan yang benar meskipun tidak ada yang melihat,” ungkapnya.
Selain itu, peserta juga dibekali pemahaman mengenai cara mengatasi benturan kepentingan, di antaranya mengenali potensi konflik sejak awal, mengutamakan integritas, menerapkan transparansi dan keterbukaan, mengundurkan diri dari proses pengambilan keputusan apabila memiliki kepentingan tertentu, mematuhi kode etik, memperkuat budaya anti gratifikasi, serta meningkatkan pengawasan internal.
Mengakhiri sambutannya, Yusfa Hendri mengapresiasi seluruh pihak yang telah mempersiapkan kegiatan tersebut dan berharap pelatihan dapat memberikan manfaat besar bagi peningkatan kualitas pengawasan di lingkungan Pemerintah Kota Batam.
BANK PEMBANGUNAN DAERAH TETAP TUMBUH SOLID DI TENGAH PERSAINGAN INDUSTRI PERBANKAN NASIONAL
Jakarta, 21 Mei 2026. Industri Bank Pembangunan Daerah (BPD) menunjukkan kinerja yang solid dan resilien di tengah persaingan industri perbankan nasional yang semakin meningkat.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyatakan bahwa kinerja BPD mengalami pertumbuhan yang baik, dengan total aset sampai dengan Maret 2026 sebesar Rp1.036,51 triliun atau tumbuh sebesar 3,20 persen year-on-year (yoy). Hal ini juga didukung dengan ketahanan permodalan yang baik yaitu CAR sebesar 26,19 persen.
Selanjutnya penyaluran kredit BPD tumbuh dari sebesar Rp562,85 triliun pada Desember 2022 menjadi Rp656,87 triliun pada Maret 2026 dan tumbuh 1,59 persen secara tahunan (yoy). Pertumbuhan kredit didukung oleh pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 4,74 persen yoy menjadi Rp782,04 triliun.
Kinerja industri BPD tersebut tetap terjaga dengan kualitas pembiayaan yang baik, tercermin dari rasio Non Performing Loan (NPL) Gross dan NPL Nett yang masing-masing berada pada level 3,26 persen dan 1,27 persen. Hal ini menunjukkan ekspansi yang tetap berjalan di tengah dinamika ekonomi dan pendekatan yang lebih prudent. BPD terus memperkuat pengelolaan risiko melalui penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit, peningkatan monitoring pascapenyaluran, serta pembentukan cadangan yang memadai sesuai ketentuan, sehingga kualitas aset tetap terjaga.
“OJK akan senantiasa melaksanakan upaya untuk memajukan industri BPD, diantaranya melalui pelaksanaan Roadmap Penguatan Bank Pembangunan Daerah (BPD) 2024-2027 yang mencakup berbagai aspek pendukung sebagai panduan bagi BPD untuk merealisasikan visi BPD yang resilien, kontributif dan kompetitif,” kata Dian.
Roadmap Penguatan BPD 2024-2027 difokuskan pada empat pilar utama yang dirancang untuk mengoptimalkan peran BPD yaitu (1) Penguatan Struktur dan Keunggulan BPD, (2) Akselerasi Transformasi Digital BPD, (3) Penguatan Peran BPD dalam Ekonomi Daerah dan Nasional serta (4) Penguatan Perizinan, Pengaturan, dan Pengawasan BPD.
Melalui penyempurnaan arah kebijakan pengembangan dan penguatan BPD dalam roadmap, diharapkan BPD dapat terus tumbuh secara prudent dan berkontribusi signifikan terhadap pembangunan serta pemerataan ekonomi daerah yang berkelanjutan, sehingga pada akhirnya dapat berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian nasional.
Setelah diterbitkan pada 2024, Roadmap BPD 2024-2027 telah memberikan dampak positif dalam pengembangan industri BPD. Salah satunya adalah penguatan daya saing BPD melalui implementasi ketentuan OJK terkait Konsolidasi dan Pemenuhan Modal Inti Minimum (MIM) yang bertujuan untuk mendorong penguatan permodalan industri perbankan.
Kebijakan ini telah mendorong pemenuhan modal inti BPD dari semula terdapat 18 BPD dengan modal inti minimum kurang dari Rp3 triliun pada tahun 2019 menjadi hanya 10 BPD pada akhir 2024, yang semuanya telah membentuk Kelompok Usaha Bank (KUB).
Hal ini sejalan dengan pilar 1 dalam Roadmap tersebut yaitu “Penguatan Struktur dan Keunggulan BPD” dengan inisiatif “Mengakselerasi konsolidasi BPD dan penguatan KUB”. Adapun pelaksanaan KUB ini diharapkan dapat memperkuat resiliensi BPD dan meningkatkan daya saing melalui sinergi yang baik antara bank induk dengan anggota KUB, sehingga peran BPD semakin meningkat dalam menjalankan fungsi intermediasi serta sebagai agen pembangunan di daerah.
Dukung UMKM
Lebih lanjut, industri BPD terus menunjukkan dukungan terhadap penyaluran kredit kepada Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM) sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 19 Tahun 2025 Tentang Kemudahan Akses Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
Dukungan BPD terhadap UMKM termasuk dalam pilar 3 Roadmap Penguatan BPD 2024-2027, yaitu Penguatan Peran BPD dalam Ekonomi Daerah dan Nasional. Salah satu inisiatif dalam pilar tersebut yaitu “Meningkatkan peran BPD terhadap sektor produktif termasuk UMKM.”
Dalam tiga tahun terakhir, pertumbuhan kredit UMKM di BPD menunjukkan tren yang sejalan dengan pertumbuhan kredit secara keseluruhan. Porsi kredit UMKM berada di kisaran 16–18 persen dari total kredit, dengan kualitas kredit yang relatif stabil dan terjaga, mencerminkan bahwa ekspansi kredit tetap diimbangi dengan pengelolaan kualitas aset yang baik.
OJK mengharapkan BPD mampu mengambil peran strategis dalam menstimulasi sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru untuk memperkuat struktur ekonomi daerah, mengingat BPD memiliki kedekatan geografis dan kultural yang kuat untuk mengidentifikasi potensi unik di setiap wilayah. Langkah ini krusial agar daerah tidak hanya bergantung pada sektor komoditas tradisional, melainkan mampu beradaptasi dengan tren ekonomi global.
OJK juga senantiasa mendorong BPD untuk menjadi motor penggerak investasi pada sektor-sektor masa depan, seperti pengembangan ekonomi hijau (green economy), hilirisasi produk unggulan daerah, pariwisata berkelanjutan, serta digitalisasi ekosistem pedesaan. Melalui penyaluran pembiayaan yang terarah pada sektor-sektor baru ini, BPD tidak hanya memperluas portofolio kreditnya secara sehat, tetapi juga membangun kemandirian ekonomi daerah.
Selanjutnya, OJK akan secara konsisten mengawal implementasi Roadmap melalui berbagai langkah strategis bersama para pemangku kepentingan guna transformasi dan penguatan BPD di seluruh Indonesia.
Kepala BP Batam, Amsakar Achmad meninjau pekerjaan pemasangan penguatan jaringan pipa distribusi air minum masyarakat Batam, Selasa (19/5/2026).
Pengecekan dilakukan di dua segmen krusial yakni, Segmen Central Sukajadi- Awal Bros dan Segmen Simpang Jam- Tangki Ozon- Bukit Senyum.
Dalam kesempatan tersebut, Amsakar Achmad menyampaikan pengecekan ini dilakukan guna memastikan kondisi serta progres pemasangan pipa air minum dan infrastruktur distribusi air berjalan dengan lancar sesuai seperti yang direncanakan.
“Saya meninjau langsung progres pekerjaan pembangunan jaringan distribusi air minum, agar seluruh proses dapat terpantau dan tidak terkendala,” ucap Amsakar
Pada kesempatan ini juga, Amsakar Achmad turut didampingi oleh Anggota/Deputi Bidang Pengusahaan BP Batam, Denny Tondano.
Selain mengecek progres pemasangan, Amsakar Achmad ingin memastikan pekerjaan ini menambah durasi megalir nya air minum menjadi lebih panjang untuk masyarakat Kota Batam tetap terjaga.
“Upaya yang telah kita lakukan saat ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat Kota Batam untuk mengalirkan air minum hingga mengalir dengan jangka waktu yang lebih panjang,” tambah Amsakar.
