Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Pastikan Ketersediaan Pasokan Energi Selama Ramadan dan Menjelang Idulfitri
Medan, 5 Maret 2026 – Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) memastikan pasokan energi berupa Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di wilayah Sumatera Bagian Utara dalam kondisi aman dan siap memenuhi kebutuhan masyarakat selama Ramadan hingga menjelang Idulfitri.
Sebagai langkah antisipasi terhadap potensi peningkatan konsumsi energi pada periode tersebut, Pertamina telah melakukan berbagai upaya penguatan layanan, antara lain melalui build up stock serta memastikan kesiapan sarana dan fasilitas distribusi. Langkah ini dilakukan agar penyaluran energi kepada masyarakat dapat berjalan lancar, aman, dan terukur.
Selain itu, Pertamina juga terus menjalankan langkah-langkah mitigasi untuk menjaga ketahanan pasokan energi, termasuk optimalisasi distribusi agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi di seluruh wilayah operasional, termasuk Sumatera Bagian Utara.
Sebagai perusahaan energi terintegrasi (integrated energy company), Pertamina didukung oleh rantai bisnis yang saling terhubung dan saling menguatkan, mulai dari sektor hulu, pengolahan di kilang, hingga distribusi ke masyarakat. Pertamina memastikan pasokan energi dapat terus disalurkan secara optimal ke berbagai wilayah, termasuk Sumatera Bagian Utara.
Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Fahrougi Andriani Sumampouw, menyampaikan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan energi selama Ramadan dan Idulfitri.
“Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut terus memastikan ketersediaan pasokan BBM dan LPG bagi masyarakat. Berbagai langkah antisipasi telah kami lakukan, mulai dari build up stock, penguatan sarana distribusi, hingga koordinasi aktif dengan berbagai pihak terkait. Kami mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak melakukan panic buying, karena pasokan energi terus kami jaga agar tetap tersedia dan tersalurkan dengan baik,” ujar Fahrougi.
Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut turut mengimbau masyarakat agar menggunakan energi secara bijak, efisien, dan sesuai kebutuhan. Masyarakat tidak perlu melakukan pembelian secara berlebihan, karena stok energi dijaga tetap aman dengan pola distribusi yang terukur. Selain itu, masyarakat juga diingatkan untuk tidak melakukan penimbunan BBM maupun LPG, karena tindakan tersebut melanggar ketentuan yang berlaku dan memiliki konsekuensi hukum.
Pertamina menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah, aparat, para pemangku kepentingan, serta seluruh masyarakat yang turut menjaga kelancaran distribusi energi. Dengan sinergi dan dukungan bersama, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut akan terus memberikan Layanan Sepenuh Hati demi memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi dengan baik.
OJK TEGASKAN KETAHANAN SEKTOR KEUANGAN DAN KOMITMEN REFORMASI PASCAREVISI OUTLOOK FITCH RATINGS
Jakarta, 5 Maret 2026. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencermati keputusan Fitch Ratings yang mempertahankan peringkat kredit sovereign Indonesia pada level BBB, dengan merevisi Outlook dari Stabil menjadi Negatif. Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyampaikan bahwa saat ini OJK mencermati revisi outlook oleh Fitch Ratings beserta berbagai pertimbangan yang mendasari penilaian tersebut. OJK bersama Pemerintah dan otoritas terkait, terus memperkuat koordinasi kebijakan guna menjaga kondisi sektor keuangan tetap kondusif sehingga pertumbuhan ekonomi dapat terus berlangsung secara stabil dan resilien.
“Sistem keuangan Indonesia juga tetap didukung oleh kerangka pengawasan yang kuat, dan kami akan terus melanjutkan reformasi struktural untuk meningkatkan transparansi, memperdalam pasar modal, serta memperkuat kepercayaan investor dalam jangka panjang," kata Friderica. Menurut Fitch Ratings, revisi outlook tersebut mencerminkan perkembangan risiko eksternal dan kebijakan yang bersifat dinamis, serta tidak merepresentasikan penilaian ulang secara langsung terhadap fundamental kredit Indonesia maupun ketahanan sistem keuangan nasional.
Penegasan peringkat tersebut juga menunjukkan pengakuan Fitch terhadap rekam jejak Indonesia dalam menjaga stabilitas makroekonomi, prospek pertumbuhan yang tetap resilien, tingkat utang pemerintah yang moderat, serta fundamental ekonomi yang secara umum tetap kuat. Friderica menjelaskan bahwa fundamental sektor keuangan tetap kuat. Permodalan lembaga jasa keuangan berada jauh di atas ketentuan minimum, likuiditas tetap memadai, dan profil risiko terkelola secara prudent. Intermediasi keuangan juga terus tumbuh sejalan dengan fundamental ekonomi, sehingga mendukung pembiayaan sektor produktif dan pembangunan jangka panjang. Reformasi struktural dalam Roadmap Pasar Modal 2023–2027 juga terus berjalan dengan kemajuan yang terukur.
Reformasi tersebut mencakup peningkatan transparansi kepemilikan, penguatan ketentuan free float, penyempurnaan klasifikasi data investor, serta penegakan hukum yang tegas guna memperkuat tata kelola dan integritas pasar. OJK juga memandang penilaian Fitch yang menempatkan Indonesia relatif lebih baik dibandingkan sejumlah negara peers sebagai cerminan kepercayaan terhadap kapasitas kebijakan dan ketahanan institusional Indonesia. Sebagai anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), OJK akan terus bekerja sama dengan Pemerintah dan otoritas terkait untuk memperkuat koordinasi kebijakan guna memastikan keselarasan, konsistensi, dan kredibilitas implementasi kebijakan, sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Permintaan domestik yang stabil, pengelolaan kebijakan yang prudent, serta keberlanjutan agenda reformasi memberikan fondasi yang kuat bagi stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. OJK menegaskan bahwa reformasi yang kredibel, pengawasan yang kuat, dan koordinasi kebijakan yang erat akan semakin memperkuat ketahanan sektor jasa keuangan serta meningkatkan kepercayaan investor
PELNI Kerahkan 55 Kapal dan 751 Ribu Tiket untuk Angkutan Lebaran 2026,Siap Layani Masyarakat,
Jakarta, 4 Maret 2026 - PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT PELNI (Persero) memastikan kesiapan penuh dalam menghadapi periode Angkutan Lebaran 2026. Periode Angkutan Lebaran PELNI resmi dimulai pada 6 Maret hingga 6 April 2026, dengan proyeksi puncak arus mudik terjadi pada tanggal 18 Maret 2026.
Direktur Utama PELNI Tri Andayani atau akrab disapa Anda menyampaikan bahwa proyeksi total penumpang Angkutan Lebaran tahun ini mencapai 641 ribu orang. Untuk mendukung lonjakan tersebut, PELNI telah memastikan kesiapan 55 kapal yang terdiri dari 25 kapal penumpang dan 30 kapal perintis.
“Total ketersediaan tiket selama masa angkutan Lebaran 2026 mencapai 751.555 tiket, dengan total kapasitas seluruh kapal sebesar 56.069 seat yang sudah termasuk dispensasi kapasitas dari otoritas terkait. Kami memastikan kapal PELNI dapat mengangkut masyarakat untuk mudik aman berbagi harapan,” ujar Anda.
Anda juga menegaskan bahwa persiapan dilakukan dengan mengedepankan tiga pilar utama, yaitu safety first, zero accident dan service excellent. Selain itu, seluruh awak kapal PELNI telah memenuhi sejumlah persyaratan sertifikasi wajib sesuai regulasi internasional, sehingga kualifikasi awak kapal terjamin untuk menjaga keselamatan pelayaran.
“Kami telah melaksanakan ramp check menyeluruh bersama Kementerian Perhubungan RI pada seluruh kapal penumpang untuk memastikan kelaiklautan, memantau ketersediaan BBM, air tawar, perbekalan, serta fasilitas penumpang dan awak kapal,” tambah Anda.
Anda turut mengingatkan agar penumpang selalu mematuhi protokol keselamatan di atas kapal, menjaga kebersihan dan mengikuti arahan awak kapal selama perjalanan.
“Kami mengimbau seluruh calon penumpang untuk memesan tiket jauh-jauh hari melalui channel resmi supaya terhindar dari antrean panjang di pelabuhan. Kami juga memastikan setiap kapal dan ABK PELNI siap melayani masyarakat dengan sepenuh hati,” pungkas Anda.
Demi kelancaran Angkutan Lebaran, PELNI juga menggelar workshop keselamatan kapal untuk seluruh ABK, menyiapkan posko bersama dan monitoring BMKG, menyesuaikan rute serta jadwal pelayaran, serta menempatkan tambahan personil pengamanan internal dan eksternal baik di atas kapal maupun di pelabuhan.
Tiket kapal PELNI dapat diperoleh di seluruh channel pembelian, seperti aplikasi PELNI Mobile, website PELNI, contact center 162, loket cabang, fitur Lifestyle BCA Mobile, my BCA, Sukha by Livin Mandiri, BNI agen46, agen BRI link BRImo, OVO, Dana, Telkomsel, jaringan Indomaret dan OMI mitra Indogrosir, jaringan Alfamart dan Alfamidi, ATA Tour, Fastpay, easybook.com, via.com, MMBC, Darmawisata Indonesia hingga Versa dan Topindo.
Untuk pembayaran, PELNI sudah bekerja sama dengan BRIVA, BNI Virtual Account, Permata Bank, Mandiri Virtual Account, Indomaret dan OMI mitra Indomaret, jaringan Alfamart dan Alfamidi, iSaku, Finpay dan Fastpay.
"Di Batam sendiri prediksi puncak arus mudik akan terjadi pada keberangkatan kapal tanggal 16 dan 19 Maret 2026 tujuan Belawan ,"tutup kacab Pelni Batam Edwin Kurniansyah
Berikut Proyeksi 5 Pelabuhan Keberangkatan Terpadat :
1. Makassar
2. Balikpapan
3. Batam
4. Ambon
5. Bau-Bau
Proyeksi 5 Pelabuhan Kedatangan Terpadat :
1. Kumai
2. Makassar
3. Surabaya
4. Balikpapan
5. Ambon
Proyeksi 5 Ruas Terpadat :
1. Batam - Belawan
2. Belawan - Batam
3. Balikpapan - Surabaya
4. Kumai - Semarang
5. Makassar - Surabaya
Bazaar Murah Ramadhan 1447 H, BP Batam Hadirkan Pangan Terjangkau untuk Pegawai dan Masyarakat
Dalam suasana sukacita bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah, Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) menggelar Bazaar Murah Ramadhan yang berlangsung di pelataran Lobi Gedung Bida Utama, mulai 3 hingga 7 Maret 2026.
Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Kepala BP Batam pada Selasa siang (3/3/2026).
Turut hadir mendampingi dalam pembukaan tersebut para Anggota/Deputi BP Batam, yakni Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan Alexander Zulkarnain, Anggota Bidang Kebijakan Strategis dan Perizinan Sudirman Saad, Anggota Bidang Pengelolaan Lahan, Pesisir, dan Reklamasi Syarlin Joyo, serta Anggota Bidang Investasi dan Pengusahaan Fary Djemy Francis.
Dalam sambutannya, Kepala BP Batam menyampaikan bahwa Bazaar Murah Ramadhan ini merupakan bentuk kepedulian sekaligus upaya menyemarakkan bulan suci dengan menghadirkan kebutuhan pokok berkualitas dengan harga yang lebih terjangkau.
“Melalui bazaar ini, kami ingin menghadirkan semangat Ramadhan dengan harga yang lebih murah sehingga dapat meringankan pegawai maupun masyarakat yang hadir. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya memacu pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Bazaar menghadirkan 12 tenant yang menyediakan beragam kebutuhan pangan, mulai dari sembako, daging, sayur-mayur, buah-buahan, hingga aneka kue takjil untuk berbuka puasa.
Pengunjung juga dapat menikmati potongan harga hingga 10 persen untuk berbagai produk pilihan.
Kepala BP Batam juga menekankan bahwa kegiatan ini sejalan dengan semangat menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pada triwulan IV, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 7,49 persen tahun 2025, dengan capaian kumulatif 6,89 persen year-on-year. Momentum positif ini diharapkan dapat terus dijaga melalui sinergi dan kekompakan seluruh elemen masyarakat.
“Silakan berkreasi dan manfaatkan peluang yang ada. Semangat bersama membangun kekompakan untuk Batam harus terus kita jaga,” tambahnya.
Usai pembukaan, Kepala BP Batam bersama jajaran Anggota/Deputi menyempatkan diri meninjau satu per satu tenant yang berpartisipasi, sekaligus berdialog dengan pelaku usaha dan pengunjung.
Bazaar Murah Ramadhan BP Batam terbuka untuk masyarakat umum dan diharapkan menjadi sarana mempererat kebersamaan, sekaligus memberikan manfaat nyata di bulan penuh berkah ini.
Wakil Kepala BP Batam/Wakil Walikota Batam, Li Claudia Chandra menghadiri puncak perayaan Festival Cap Go Meh 2026 yang digelar di Maha Vihara Duta Maitreya, Selasa (3/3/2026).
Perayaan Cap Go Meh tahun ini disemarakan dengan tarian serta pentas budaya yang bertemakan alam semesta.
Dalam kesempatan tersebut, Li Claudia Chandra mengapresiasi kemeriahan dan semangat yang ditunjukkan masyarakat. Untuk itu, semangat yang ditunjukkan dalam perayaan Cap Go Meh ini, diharapkan dapat ditularkan dalam menjaga kelestarian alam di Kota Batam.
“Mari kita semua bergandengan tangan menjaga Kota Batam yang kita cintai ini. Apa yang kita lakukan dan perjuangkan hari ini, untuk anak dan cucu kita kedepannya” ujar Li Claudia.
Li Claudia melanjutkan, jika kedepannya alam di Kota Batam dapat terjaga, tentunya akan memberikan multiplier effect kedepannya. Mulai dari peningkatan jumlah wisatawan yang masuk, peningkatan investasi hingga pertumbuhan ekonomi.
“Kalau kota ini nyaman, aman dan damai, maka investor akan senang untuk investasi di Batam. Jika banyak investasi, pertumbuhan ekonomi meningkat dan angka pengangguran juga berkurang,” tuturnya.
Li Claudia menambahkan, menjaga kelestarian lingkungan di Batam ini merupakan tantangan yang hingga saat ini terus diselesaikan oleh BP Batam maupun Pemko Batam. Mulai dari pengelolaan sampah, penanganan banjir hingga pelayanan air bersih.
Berbagai langkah penanganan sudah dilakukan hingga saat ini. Mulai dari gotong royong bersama jajaran Forkopimda, normalisasi drainase hingga penganggaran untuk pembangunan jaringan pipa air bersih.
“Kami bersama bapak Amsakar (Kepala BP Batam) terus berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh tantangan ini. Sehingga kedepannya, generasi penerus di Kota Batam sudah tidak lagi memikirkan tantangan yang sedang dihadapi sekarang ini,” tutup Li Claudia.
Jakarta, 4 Maret 2026. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan penggeledahan di kantor PT MASI yang berlokasi di kawasan Sudirman Central Business District, Jakarta, Rabu, sebagai bagian dari proses penegakan hukum atas dugaan tindak pidana di bidang pasar modal. Tindakan ini merupakan langkah tegas OJK dalam menjaga integritas, transparansi, dan kepercayaan publik terhadap industri pasar modal Indonesia.
Penggeledahan yang dilakukan Tim Penyidik OJK dilakukan dalam rangka pengembangan penyidikan atas dugaan manipulasi informasi fakta material yang melanggar Pasal 104 juncto Pasal 90 subsidair Pasal 107 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, terkait tidak dilaporkannya pihak afiliasi penerima fixed allotment dalam penawaran umum perdana saham (Initial Public Offering/IPO) serta penyampaian laporan penggunaan dana IPO yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Dugaan manipulasi laporan dan informasi tersebut diduga melibatkan pihak sekuritas. Selain itu, penyidik OJK juga menemukan dugaan transaksi semu sebagaimana diatur dalam Pasal 104 juncto Pasal 91 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, berupa transaksi antarpihak terafiliasi yang melibatkan 7 entitas perusahaan dan 58 entitas perorangan nominee, yang dieksekusi oleh enam orang operator di bawah kendali tersangka.
Rangkaian transaksi tersebut diduga menyebabkan harga saham BEBS di pasar reguler meningkat secara signifikan hingga sekitar 7.150 persen. Dugaan tindak pidana pasar modal ini terjadi dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2022 dan diduga melibatkan Sdr. ASS selaku beneficial owner PT BEBS, Sdr. MWK selaku mantan Direktur Investment Banking PT MASI, serta korporasi PT MASI, dengan modus insider trading, manipulasi IPO, dan transaksi semu.
Dalam proses penanganan perkara tersebut, Penyidik OJK telah melakukan pemeriksaan terhadap 25 orang saksi, yang berasal dari pihak PT MASI, PT BEBS, pihak perbankan, pihak nominee, serta pihak-pihak lain yang terkait. OJK menegaskan bahwa dalam penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan, OJK senantiasa berkoordinasi dan bekerja sama dengan Pengadilan Negeri serta Korwas PPNS Bareskrim Polri.
Penegakan hukum dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan sebagai bentuk komitmen OJK dalam menjaga integritas sektor jasa keuangan, melindungi kepentingan investor dan masyarakat, serta memastikan kepercayaan terhadap sistem keuangan nasional tetap terjaga.
Batam - Kepulauan Riau Ramadan Fair (KURMA) 2026 kembali digelar Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau bersama Pemerintah Provinsi Kepri dan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS).
KURMA tahun ini memasuki tahun ketiga diselenggarakan , ajang tahunan ini tak sekadar menyemarakkan bulan suci Ramadan, tetapi juga menjadi motor penggerak akselerasi ekonomi syariah dan penguatan UMKM di daerah.
Kepala Perwakilan BI Kepri, Rony Widijarto disela-sela pembukaan Kepulauan Riau Ramadan Fair (KURMA) 2026 di One Mall Batam pada Rabu(4/3/2026) sore menegaskan, KURMA merupakan bentuk nyata dukungan terhadap pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang terintegrasi dengan sektor riil, khususnya UMKM.
“Ini adalah dukungan langsung terhadap pengembangan ekonomi syariah maupun UMKM. Kami melihat ini sangat strategis bagi Batam dan Kepri,” ujarnya.
Di tengah dinamika ekonomi global yang tidak mudah, Kepri justru mampu mencatatkan kinerja impresif. Pada 2025, pertumbuhan ekonomi Kepri mencapai 6,9 persen (tertinggi di Sumatera, red) dengan inflasi yang tetap terjaga.
Bahkan secara year on year, pertumbuhan Kepri berada di angka 7,8 persen, menempatkannya di peringkat ketiga nasional.
Ia menjelaskan, tingginya pertumbuhan tersebut tidak lepas dari kuatnya struktur industri di Batam, yang didominasi sektor elektronik, galangan kapal, logistik, dan perdagangan. Keberadaan BP Batam juga dinilai berperan penting dalam mendorong investasi dan efisiensi industri.
Rony menekankan pentingnya konektivitas antara industri besar dengan UMKM lokal. Menurutnya, industri yang tumbuh pesat akan memberikan efek berganda (multiplier effect) jika terhubung dengan pelaku UMKM.
Momentum pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabilitas harga pada 2025, lanjut Rony, menjadi ruang akselerasi bagi ekonomi syariah dengan UMKM sebagai pelaku utama. Hal ini diharapkan mampu menjawab tantangan kesenjangan ekonomi sekaligus memperkuat pemerataan kesejahteraan.
Dalam KURMA 2026, BI Kepri bersama mitra menghadirkan tiga fokus utama. Pertama, penguatan produk halal dari hulu ke hilir. Prosesnya dimulai dari onboarding, kurasi, pelatihan, hingga pemasaran dan transaksi. Salah satu sorotan adalah pengembangan modest fashion dan wastra Melayu Kepri.
BI Kepri menghadirkan desainer nasional untuk meningkatkan kualitas produk, sekaligus mendorong wastra Melayu menjadi trademark daerah. Motif-motif khas Melayu diharapkan mampu menembus pasar yang lebih luas dan meningkatkan nilai tambah ekonomi, khususnya bagi pelaku UMKM perempuan.
Kedua, penguatan sektor olahan makanan halal, termasuk sertifikasi halal dan pelibatan juru sembelih halal (Juleha) guna memastikan rantai pasok sesuai prinsip syariah.
Ketiga, penguatan aspek keuangan dan digitalisasi. BI mendorong UMKM terhubung dengan pembiayaan perbankan serta memanfaatkan sistem pembayaran digital, termasuk QRIS.
“Kita dorong UMKM menggunakan QRIS agar transaksi lebih mudah, transparan, dan terhubung dengan layanan keuangan formal. Digitalisasi ini penting agar UMKM naik kelas,” tegas Rony.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kepri, Nyangnyang Haris Pratamura menyebut KURMA sebagai agenda strategis tahunan dalam memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan syariah (EKOS) di Kepri.
“KURMA bukan sekadar festival Ramadan, tetapi wadah promosi produk UMKM, penguatan pariwisata halal, edukasi keuangan syariah, hingga pelayanan publik dan pasar murah,” ujarnya.
Ia menilai kolaborasi antara Pemprov Kepri, BI, OJK, KDEKS, serta pemangku kepentingan lainnya telah menunjukkan hasil positif. Hal itu tercermin dari pertumbuhan ekonomi Kepri 2025 yang mencapai 7,8 persen (yoy), meningkat signifikan dibandingkan 5,14 persen pada 2024.
Pemprov Kepri juga terus mendorong program strategis seperti penguatan UMKM kabupaten/kota, koperasi, serta pengembangan Kampung Merah Putih di sejumlah wilayah pesisir guna meningkatkan produktivitas sektor perikanan dan budidaya.
Dengan sinergi yang semakin solid, KURMA 2026 diharapkan menjadi katalis penguatan ekonomi syariah yang melengkapi mesin industri Kepri.
Pertumbuhan yang tinggi dan stabil diharapkan tidak hanya terpusat di sektor besar, tetapi juga mengalir hingga ke pelaku UMKM, menciptakan ekonomi Kepri yang lebih adil, merata, dan berkelanjutan.
Kepala BP Batam Safari Ramadan di Pulau Karas, Tekankan Semangat Kolaborasi Wujudkan Batam Madani
Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, kembali melanjutkan rangkaian kegiatan Safari Ramadan di Masjid Al – Hidayah Kampung Darat Pulau Karas, Kecamatan Galang, Senin (2/3/2026).
Selain berbuka puasa serta melaksanakan ibadah isya dan tarawih berjemaah, Amsakar juga menyerahkan bantuan sosial untuk Masjid Al – Hidayah.
Ia berharap, bantuan ini dapat mendukung kemakmuran masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan dan sosial masyarakat Pulau Karas.
“Mari kita bertekad agar ibadah ramadan tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Mudah-mudahan bantuan ini bisa bermanfaat bagi kemakmuran masjid,” ujar Amsakar.
Pada kesempatan yang sama, Amsakar mengatakan bahwa rangkaian Safari Ramadan tahun ini menjadi momentum untuk terus membangun energi kolektif ke seluruh elemen masyarakat Batam.
Menurut orang nomor satu di Batam ini, kolaborasi yang baik antara pemerintah dan lapisan masyarakat adalah kunci keberhasilan daerah. Khususnya dalam menuntaskan berbagai persoalan menuju pembangunan Batam sebagai kota bandar dunia madani.
“Kami memohon doa kepada seluruh masyarakat Batam agar tetap sehat, istiqomah dalam menjalankan amanah, dan diberi kekuatan untuk terus menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Dengan membangun energi kolektif, insyaallah Batam akan semakin maju dan sejahtera,” pesan Amsakar.
Kegiatan buka bersama Otoritas jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kepulauan Riau bareng media berlangsung Selasa 3 Februari 2026 di kantor OJK Kepri Batam Center. Kepala Otoritas jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kepulauan Riau Sinar Danandjaya memaparkan pertumbuhan ekonomi terutama pasar modal.
“Pertumbuhan jumlah investor di Kepulauan Riau menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk berinvestasi secara legal dan terdaftar semakin baik. Ini merupakan hasil dari berbagai upaya edukasi dan penguatan literasi keuangan yang terus kami lakukan bersama seluruh pemangku kepentingan,” ujar Sinar.
Penetrasi pasar modal di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) terus menunjukkan tren peningkatan signifikan. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah Single Investor Identification (SID) di Kepri per Desember 2025 tercatat sebanyak 483.909 investor atau tumbuh 38,39 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Dalam tiga tahun terakhir, jumlah investor saham di Kepri terus bertambah. Pada 2023 tercatat 308.557 investor, meningkat menjadi 349.666 investor pada 2024, dan melonjak menjadi 483.909 investor di 2025.
Ia menambahkan, OJK akan terus mendorong perluasan akses dan pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan pasar modal yang aman serta terdaftar secara resmi.
Secara wilayah, Kota Batam menjadi daerah dengan jumlah investor terbesar di Kepri, yakni sebanyak 334.801 SID. Disusul Tanjungpinang 60.995 investor, Karimun 39.248 investor, Bintan 25.151 investor, Natuna 9.802 investor, Lingga 8.968 investor, dan Kepulauan Anambas 4.944 investor.
“Dominasi Batam sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Kepri turut berkontribusi terhadap tingginya partisipasi masyarakat dalam pasar modal. Namun demikian, kami juga terus mendorong pemerataan literasi dan inklusi keuangan di seluruh kabupaten dan kota,” jelasnya.
Menariknya, berdasarkan perbandingan jumlah investor dengan total penduduk, tercatat sekitar 1 dari 5 penduduk Kepri pada 2025 telah melakukan transaksi di pasar modal. Hal ini menunjukkan penetrasi pasar modal di daerah tersebut semakin luas.
Sinar Danandjaya menegaskan, OJK Kepri akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, pelaku industri jasa keuangan, dan komunitas investor untuk menjaga pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan.
“Kami juga mengingatkan masyarakat agar selalu berhati-hati terhadap tawaran investasi ilegal. Pastikan berinvestasi melalui lembaga yang berizin dan diawasi OJK,” tutupnya.
Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS): Sinergi Baru dalam Menjaga Stabilitas Inflasi Kepri
Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Harga Konsumen (IHK) Kepri pada Februari 2026 tercatat mengalami inflasi sebesar 0,44% (mtm), berbalik arah dibanding bulan sebelumnya yang tercatat deflasi 0,09% (mtm). Secara tahunan inflasi Kepri tercatat sebesar 3,54% (yoy), lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 2,94% (yoy). Meskipun demikian, inflasi Kepri tercatat masih lebih rendah dibandingkan inflasi Nasional yang sebesar 4,76% (yoy) dan menjadi provinsi dengan inflasi tahunan terendah kelima secara Nasional atau terendah ketiga se-wilayah Sumatera. Inflasi juga terjadi pada 3 Kabupaten/Kota IHK di Kepri, yaitu Batam, Tanjungpinang dan Karimun yang masing-masingnya tercatat inflasi sebesar 0,40% (mtm), 0,99% (mtm), dan 0,01% (mtm) atau secara tahunan sebesar 3,13% (yoy), 5,83% (yoy), dan 4,13% (yoy).
Berdasarkan kelompok pengeluaran, Inflasi di bulan Februari 2026 terutama didorong oleh kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 2,10% (mtm) dengan andil sebesar 0,16%. Inflasi kelompok ini utamanya disebabkan oleh kenaikan harga emas seiring dengan berlanjutnya ketidakpastian geopolitik global. Lebih lanjut, inflasi turut disumbang oleh kelompok penyediaan makanan dan minuman sebesar 0,87% (mtm) dengan andil sebesar 0,08%. Inflasi kelompok ini utamanya disebabkan oleh kenaikan harga nasi dengan lauk sejalan dengan meningkatnya harga bahan baku pangan. Adapun kelompok makanan, minuman dan tembakau turut mengalami inflasi sebesar 0,40% (mtm) dengan andil sebesar 0,11%. Inflasi kelompok ini disebabkan oleh kenaikan harga beras dan cabai merah seiring dengan meningkatnya konsumsi masyarakat pada periode HBKN.
Sinergi dan kolaborasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) baik di level provinsi maupun kabupaten/kota tetap terjaga ditengah kuatnya pertumbuhan ekonomi Kepri. Bank Indonesia secara konsisten bersinergi dengan TPID se-Kepri melalui Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) menjadi sinergi baru dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional. GPIPS merupakan respons atas semakin kompleksnya tantangan dalam mewujudkan ketahanan pangan, dengan 3 pembaruan program, yaitu (1) program penguatan sisi hulu untuk menjamin ketersediaan pasokan pangan terutama menghadapi cuaca ekstrem, (2) program pengendalian inflasi yang lebih komprehensif untuk memperkuat stabilisasi harga pangan dalam jangka pendek, serta (3) program penguatan sinergi pusat dan daerah untuk mendukung program prioritas pemerintah. Berbagai upaya stabilisasi harga yang dilaksanakan pada bulan Februari 2026 antara lain (i) High Level Meeting (HLM) TPID Kabupaten Lingga dan Kabupaten Bintan; (ii) Publikasi Iklan Layanan Masyarakat (ILM) untuk menjaga ekspektasi inflasi tetap terkendali; (iii) Edukasi mengenai inflasi melalui sosialisasi; dan (iv) Pelaksanaan Operasi Pasar/ Pasar Murah serentak di Kepri.
Memasuki bulan Maret 2026, terdapat beberapa pendorong inflasi yang perlu diwaspadai, antara lain (i) trend kenaikan harga emas dunia yang masih berlanjut dan (ii) kenaikan permintaan pangan dan angkutan udara dalam rangka HBKN ramadhan dan menyambut idul fitri. Di sisi lain, faktor penahan inflasi ke depan diantaranya :(i) Musim panen beberapa komoditas hortikultura seperti cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah, serta (ii) potensi peningkatan pasokan hasil laut seiring mulai meredanya puncak musim angin utara.
"Ke depan, Bank Indonesia bersama TPID akan terus memperkuat sinergi untuk stabilitas inflasi di Kepri. Peningkatan produksi pangan, pelaksanaan pasar murah, penguatan KAD serta penguatan koordinasi pengendalian inflasi diharapkan dapat menjaga tekanan inflasi pada tahun 2026 tetap terkendali dalam rentang sasaran 2,5±1%,"tutup Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Rony Widijarto.
Batam - Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-21 Polda Kepri, Kapolda Kepri Irjen Pol. Asep Safrudin, S.I.K., M.H., memimpin langsung kegiatan Bakti Sosial (Baksos) dan Safari Ramadan di Masjid Al-Fajri, Sembulang, Kecamatan Galang, Kota Batam, Selasa (3/3/2026).
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakapolda Kepri Brigjen Pol. Dr. Anom Wibowo, S.I.K., M.Si., Wali Kota Batam Amsakar Achmad, Pejabat Utama Polda Kepri, Kapolresta Barelang, Kapolsek Galang, Ketua Bhayangkari Daerah Kepri Ny. Detta Asep Safrudin beserta rombongan, serta jajaran BP Batam dan unsur pimpinan kecamatan setempat.
Dalam sambutannya, Walikota Batam Amsakar Achmad menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas inisiatif Polda Kepri yang memilih Sembulang sebagai lokasi peringatan HUT ke-21 Polda Kepri.
"Momentum Ramadhan ini adalah fasilitas dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengantarkan kita pada derajat taqwa. Saya mengajak masyarakat Sembulang untuk terus membangun sinergitas dan kebersamaan, karena Batam membutuhkan persatuan antara masyarakat dan pemerintah untuk maju bersama," ujar Walikota Batam Amsakar Achmad.
Dikesempatan yang sama, Kapolda Kepri Irjen Pol. Asep Safrudin, S.I.K., M.H., juga menegaskan bahwa kehadiran Polri di tengah masyarakat Sembulang bukan sekadar seremoni, melainkan upaya mempererat tali silaturahmi dan memastikan komunikasi dua arah tetap berjalan baik guna menghindari miskomunikasi.
"Di usia yang ke-21 ini, kami berharap Polda Kepri selalu bisa membantu dan bersama masyarakat untuk mewujudkan Kamtibmas. Kami menyadari Polri tidak bisa bekerja sendiri, dukungan dari seluruh stakeholder dan masyarakat sangatlah penting," tegas Kapolda Kepri Irjen Pol. Asep Safrudin, S.I.K., M.H.
Kapolda Kepri Irjen Pol. Asep Safrudin, S.I.K., M.H., juga mensosialisasikan layanan Call Center Polisi 110 sebagai sarana cepat bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan kepolisian.
Dalam doorstopnya bersama awak media, Kapolda Kepri Irjen Pol. Asep Safrudin, S.I.K., M.H., menyampaikan bahwa hari ini Polda Kepulauan Riau melaksanakan kegiatan Safari Ramadan, yang bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Provinsi Kepri ke-21. Dalam kegiatan ini, kami bersama Wali Kota Batam hadir di tengah-tengah masyarakat di wilayah Kabupaten Bulang, Rempang, dan Galang, untuk berbuka puasa bersama serta memberikan santunan kepada kaum dhuafa dan anak yatim.
"Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mempererat silaturahmi serta membuka ruang komunikasi yang baik antara jajaran kepolisian dan masyarakat. Kami ingin mendengarkan langsung berbagai permasalahan dan gangguan kamtibmas yang terjadi di tengah masyarakat, agar dapat segera ditindaklanjuti bersama," tutup Kapolda Kepri Irjen Pol. Asep Safrudin, S.I.K., M.H.
Jakarta, 3 Maret 2026, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim Polri) sepakat untuk memperkuat sinergi penegakan hukum dan koordinasi dalam penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS).
PKS tentang Sinergisitas di Bidang Penegakan Hukum dan Koordinasi dalam Penanganan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan tersebut ditandatangani Pejabat Sementara Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Friderica Widyasari Dewi dan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Komisaris Jenderal Polisi Syahardiantono, di Jakarta, Selasa.
Penandatanganan PKS ini merupakan pembaruan dan penyempurnaan Perjanjian Kerja Sama sebelumnya antara OJK dan Bareskrim tentang Pencegahan, Penegakan Hukum, dan Koordinasi dalam Penanganan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan yang ditandatangani pada 14 Oktober 2020.
Ruang lingkup kerja sama meliputi :
- Pertukaran dan Pemanfaatan Data dan/atau Informasi,
- Penegakan Hukum di Sektor Jasa Keuangan,
- Koordinasi dalam Penanganan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan,
- Peningkatan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia, serta
- Pemanfaatan Sarana dan Prasarana.
PKS ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi antarlembaga dalam rangka menjaga integritas, stabilitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan.
Melalui PKS ini, OJK dan Bareskrim Polri berkomitmen untuk memperkuat langkah preventif dan represif dalam menangani berbagai bentuk tindak pidana di sektor jasa keuangan, termasuk yang memiliki kompleksitas tinggi dan berdampak luas terhadap masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kerja sama ini juga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penanganan perkara, mempercepat proses koordinasi antaraparat penegak hukum, serta memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana di sektor jasa keuangan.
OJK dan Bareskrim Polri menegaskan bahwa sinergi antarlembaga merupakan kunci dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
