Live Streaming
super me

super me

Page 1 of 110

Jakarta - Hingga Sabtu (22/1) tercatat 3.205 penambahan kasus baru COVID-19, 627 kasus sembuh, dan 5 kasus meninggal akibat terpapar COVID-19. Kenaikan kasus baru konfirmasi merupakan implikasi dari peningkatan kasus konfirmasi Omicron di Indonesia. Dimana sejak 15 Desember hingga saat ini secara kumulatif tercatat 1.161 kasus konfirmasi Omicron ditemukan di Indonesia

Berbagai upaya dilakukan pemerintah dalam antisipasi penyebaran Omicron di Indonesia, mulai dari menggencarkan 3T terutama di wilayah pulau Jawa dan Bali, peningkatan rasio tracing, menjamin ketersediaan ruang isolasi terpusat, menggencarkan akses telemedisin, serta meningkatkan rasio tempat tidur untuk penanganan COVID-19 di rumah sakit.

Yang terbaru, Kementerian Kesehatan juga telah mengeluarkan aturan baru untuk penanganan konfirmasi Omicron di Indonesia, yang tertuang dalam Surat Edaran Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.01/MENKES/18/2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian Kasus Covid-19 Varian Omicron yang ditetapkan pada 17 Januari 2022.

“Melalui Surat Edaran ini, penanganan pasien konfirmasi Omicron sesuai dengan penanganan COVID-19, dimana untuk kasus sedang sampai berat dilakukan perawatan di rumah sakit, sementara tanpa gejala hingga ringan, difokuskan untuk Isolasi mandiri dan Isolasi Terpusat” jelas dr. Nadia. (nck)

JAKARTA, 20 Januari 2022 -- Pandemi Covid 19 sejak awal tahun 2020 telah mengakibatkan menurunnya kunjungan wisatawan mancanegara (Wisman). Hingga akhir tahun 2021 kunjungan Wisman hanya mencapai 1.58 juta orang atau turun 60,98 % dibanding tahun 2020. Wisatawan nusantara (Wisnus) pun menjadi harapan sekaligus roda penggerak pariwisata Indonesia di masa pandemi.

“Di tengah pandemi ini, terdapat secercah harapan yaitu tingginya antusiasme wisatawan nusantara yang menjadi roda penggerak geliat sektor pariwisata dan ekonomi kreatif saat ini,” ujar Menparekraf dalam Diskusi virtual Urban Forum - Forum Wartawan Daerah (FORWADA), Tourism & Hospitality Outlook 2022 “New Normal Saatnya Bangkit dari Tidur Pulas”, Kamis,(20/1/2022).

Menparekraf mengungkapkan tahun 2021, Badan Pusat Statistik mencatat data pergerakan Winus mengalami peningkatan sebesar 12% bila dibandingkan dengan tahun 2020. Tidak hanya itu, lanjut Menparekraf, terjadi peningkatan devisa pariwisata sebesar 4% dibandingkan tahun 2020 yakni 0,32 Miliar USD menjadi 0,36 Miliar USD dan kontribusi PDB Pariwisata diperkirakan meningkat 37,4% dari persentase pada tahun 2020 sehingga mencapai angka 4.2% pada tahun 2021 lalu.

“Nilai ekspor produk ekraf diperkirakan meningkat hingga mencapai 20,58 Miliar USD dan nilai tambah ekraf pada tahun 2021 juga mengalami peningkatan sampai pada level 1.273 Trilyun Rupiah,” jelasnya.

Menurut Menparekraf, pergerakan Winus ini akan menjadi andalan dalam pemulihan sektor pariwisata nasional tahun 2022 dengan target 260 juta – 280 juta pergerakan. Diperkirakan, kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB Nasional 2022 akan mencapai 4,3%. Sedikit lebih tinggi dari perkiraan capaian tahun 2021 yaitu sebesar 4,2%.
Selain itu, lanjutnya, dari sisi nilai tambah ekonomi kreatif ditargetkan tahun 2022 dapat mencapai 1.236 Triliun. Untuk nilai ekspor produk kreatif ditargetkan mencapai USD 21,28 Miliar. Sedikit lebih baik dari perkiraan capaian tahun 2021 sebesar USD 20,48 Miliar.

“Dampak dari pertumbuhan itu tentunya akan memperluas jumlah lapangan kerja pada sektor parekraf. Tahun 2022 ini kita menargetkan akan tercipta 400 ribu lapangan kerja baru yang berkualitas di sektor pariwisata. Sementara di ekonomi kreatif akan tumbuh lebih dari 600-700 ribu lapangan kerja yang ditopang oleh sektor unggulan yakni kuliner, kriya, dan fashion,” ungkapnya.

Menurut Menparekraf, jika dilihat sisi positifnya, pandemi justru mempercepat perubahan paradigma pembangunan pariwisata dari Quantity Tourism menjadi Quality and sustainable Tourism sebagaimana arahan Presiden pada tahun 2019.

“Kita menekankan kepada prinsip sustainable tourism yang bergantung pada apa yang kita tawarkan kepada para wisatawan sesuai tren pariwisata kedepan yaitu more personalized, customized, localized dan smaller in size,” jelasnya.

Salah satu variabel penting dalam quality tourism adalah penyediaan infrastruktur pariwisata yang memadai. Wisatawan tentu akan membelanjakan dananya (spending) lebih besar untuk suatu destinasi yang berkualitas, baik dari segi 3A (atraksi, akses dan amenitas) maupun infrastruktur pendukungnya.

Soal target kunjugan Wisman tahun 2022 ini, Kemenparekraf/Baparekraf menargetkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 1,8 juta - 3,6 juta dengan nilai devisa pariwisata mencapai USD 470 juta – USD 1,7 Miliar.
Maulana Yusron, Sekjen Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menyoroti agar di tahun 2022 ini, pemerintah fokus pada industry MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition). Menurutnya, segmen pasar Winus dari presprektif hotel dan restoran MICE lebih tinggi dibanding leasure.

“Dari sisi segmen pasar Winus dari presprektif hotel dan restoran, pasar segmen MICE memberikan kontribusi 70%, sementara leasure, dan minat khusus dan lainnya hanya 30%,” ujar Yusron.

Yusron mengungkapkan, era globalisasi dan semakin eksisnya Revolusi Industri 4.0 saat ini menjadikan prospek Industri MICE semakin berkembang. Selain itu, kegiatan MICE selalu melibatkan banyak sektor dan banyak pihak sehingga menimbulkan pengaruh ekonomi ganda yang menguntungkan banyak pihak.

“Industri MICE memberikan manfaat langsung kepada ekonomi masyarakat seperti percetakan, advertising, akomodasi, usaha kuliner, cinderamata, biro perjalanan wisata, transportasi, professional conference organizer (PCO), usaha kecil dan menengah (UKM), pemandu wisata dan event organizer,”ungkapnya.

Trisnadi Yulrisman, Direktur Keuangan dan Operasional PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), menyoroti industry homestay yang bisa menjadi penggerak perekonomian di desa wisata baik desa wisata prioritas maupun non prioritas.
Menurutnya, SMF telah melakukan inisiatif sStrategis produk KPR Rumah Usaha dalam bentuk program pembiayaan homestay sejak tahun 2018 dan dalam masa inkubasi hingga sekarang, program ini masih menggunakan dana PKBL/TJSL.

“Total anggaran pembiayaan homestay mencapai 20 milyar dengan realisasi hingga 2021 mencapai 7.747 milyar dengan total debitur 96,” jelasnya.

Kehadiran SMF dalam pembiayaan homestay , lanjutnya, merupakan upaya pemerintah mendorong pertumbuhan usaha sesuai dengan rencana pengembangan bisnis, membantu kelancaran arus kas usaha sesuai dengan perkembangan arus kas bisnis, membantu terhindar dari jeratan pinjaman dengan bunga tidak wajar dan mewujudkan kemandirian usaha.

“Saat kami tengah mengembangkan penyaluran pembiayaan homestay melalui mitra, seperti pihak Pemda setempat dan juga BPR,” tambahnya.

Danny Januar Ismawan, Direktur Layanan Masyarakat dan Pemerintah Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Kominfo mengatakan, pengembangan jaringan telekomunikasi menjadi momen tersendiri bagi indsutri pariwisata yang mulai bangkit. Menurutya, kehadiran teknologi di satu tempat bisa mendorong tumbuhnya pariwisata local.

“Adanya jaringan telekomunikasi di satu lokasi, membuat aktifitas priwisata bisa hadir di lokasi itu. misalnya dengan adanya jaringan, seseorang bisa mengambil foto untuk Instagram di lokasi,” katanya.

Saat ini Bakti Kominfo telah membangun Base Transceiver Station (BTS) di destinasi wisata prioritas antara lain di Labuan Bajo. Hingga saat ini terdapat 36 BTS eksisting, sementara 24 lokasi lainnya masih dalam proses pembangunan.

“Untuk kawasan wisatas super prioritas di Kanupaten Lombok Tengah, akses internet BAKTI Kominfo terdapat di 74 lokasi, sementara rencana penambahan ada di 42 lokasi,” katanya.

Sementara, Yuwono Imanto, Direktur PT Propan Raya ICC mengungkapkan, selaku produsen cat, selama ini pihaknya telah bekerja sama dengan kemanparekraf dalam upaya turut membantu membangun industry pariwisata.

“Kita sering melakukan kegiatan CSR seperti ajang udian desain terbaik, membangun Kawasan kumuh, dan kawasan heritage bekerjasama dengan Kemenparekraf,” ungkapnya.

Menurut Yuwono, produk cat Propan tidak hanya menyasar hotel berbitang, namun juga industry homestay dengan memproduksi cat yang dengan harga terjangkau namun berkwalitas eksport.

“Produk kita mamang banyak dipakai di hotel berbintang baik di dalam maupun luar negeri, namun kami juga memproduksi cat untuk rumah subsidi, dan juga untuk homestay sebagai wujud dukungan kepada industry pariwisata,” jelasnya.

Yuwono juga mengkritik adanya pelaku usaha pariwisata yang melakukan inovasi namun justru menghilangkan karakter jati diri bangsa Indonesia. Menurutnya, sudah selayaknya sebagai orang Indonesia harus bangga dengan jatidirinya.

“Inovasi di dunia pariwisata jangan meninggalkan DNA kita, disini kita temui resort yang menggunakan desain luar negeri, menurut saya ini tidak tepat,” katanya.

Sementara, Yuhan Subrata, pengelola Hutan Organik Megamendung, Bogor mengatakan, wisata hutan organik sempat mati suri diawal pandemi, namun sejak tahun lalu, mulai bergeliat lagi. Wisata hutan organik yang dikelolanya saat ini memiliki daya tarik tersendiri bagi para wisatawan nusantara.

“Setiap harinya sakarang ada 10 sd 15 orang pengunjung yang datang, ini bagi kami ini cukup besar saat ini meski tidak sebanding saat sebelum pandemic,” jelasnya.

Yuhan berharap, wisatawan nusantara makin banyak yang mencintai dan mengunjungi lokasi wisata lokal, yang pada akhirnya akan menghidupkan perekonomian rakyat di desa wisata.
“Ayo dukung wisata lokal, jadikan masyarakat lokal jadi tuan rumah di negeri sendiri,” pungkasnya. (nck)

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi meninjau proyek pelebaran jalan dan pembangunan drainase DAM Baloi di Jalan Yos Sudarso, tepatnya depan Kantor Wilayah DJP Provinsi Kepri pada Selasa (18/1/2022) Pagi.

Proyek pekerjaan ini menggunakan PNBP BP Batam Tahun Anggaran 2021 - 2022, dengan nilai kontrak Rp 16.585.858.000 adapun waktu pelaksanaan 5 Bulan (150 Hari Kalender) dimulai dari 8 November 2021 s.d 6 April 2022 dan Waktu pemeliharaannya 180 hari kalender.

Pekerjaan ini membangun saluran drainase berupa Box Culvert ukuran 3m x 2m x 1m yang melintasi jalan raya depan Kantor Wilayah DJP Provinsi Kepri. Di proyek ini juga ada pelebaran jalan selebar 7 meter di salah satu jalur dari Fly Over.

Muhammad Rudi menyampaikan, kawasan Baloi juga menjadi salah satu titik banjir di Kota Batam, diharapkan pekerjaan proyek ini dapat mengatasi bajir dan mengurangi kemacetan, karena jalur utama fly over berada pada lokasi ini.

“Hari ini kita berada di Jalan Yos Sudarso tepatnya di depan Kantor Wilayah DJP Provinsi Kepri, saya meninjau pelebaran jalan yakni jalur ketiga, keempat dan kelima serta Pembangunan drainase DAM Baloi. Saya minta dua proyek pekerjaan ini diselesaikan agar dapat mengurangi kemacetan pada jalan utama ini,” kata Muhammad Rudi.

Turut mendampingi dalam peninjauan, Direktur Infrastruktur Kawasan, Imam Bachroni, Kepala Pusat Perencanaan Program Strategis, Fesly Abadi Paranoan, Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Promosi dan Protokol, Ariastuty Sirait, dan Pejabat eselon 3 dan 4 terkait di Lingkungan BP Batam.

BOGOR, 18 Januari 2022 - Saat ini Indonesia tengah mengalami tren kenaikan kasus Covid-19 yang disebabkan oleh varian Omicron. Oleh sebab itu, Presiden Joko Widodo mengimbau agar semua pihak tetap waspada, namun tidak perlu bereaksi berlebihan.

"Kita semua harus mewaspadai tren ini. Namun tidak perlu bereaksi berlebihan. Berhati-hati perlu, waspada perlu, tapi jangan menimbulkan ketakutan dan jangan menimbulkan kepanikan," ujar Presiden dalam keterangannya di Istana Kepresidenan Bogor, Kota Bogor, pada Selasa, 18 Januari 2022.

Berbagai studi, termasuk laporan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, menyebutkan bahwa varian Omicron memang lebih mudah menular, namun gejalanya lebih ringan. Menurut Presiden, pasien yang terinfeksi varian ini umumnya pulih tanpa harus dirawat di rumah sakit.

"Tapi sekali lagi, kita harus waspada. Jangan jemawa dan jangan gegabah," imbuhnya.

Kepala Negara pun mengimbau seluruh masyarakat untuk mengurangi kegiatan di pusat-pusat keramaian jika tidak memiliki keperluan yang mendesak. Presiden juga mengimbau penerapan bekerja dari rumah atau work from home jika memungkinkan.

"Untuk mereka yang bisa bekerja dari rumah, work from home, lakukanlah kerja dari rumah, dan saya juga meminta untuk tidak bepergian ke luar negeri, jika tidak ada urusan penting dan mendesak," ungkapnya.

Di samping itu, Presiden juga mengingatkan semua pihak untuk terus mengikuti protokol kesehatan dengan disiplin, mulai dari selalu menggunakan masker, menjaga jarak, hingga mencuci tangan. Di saat yang sama, Presiden mendorong seluruh rakyat untuk segera mendapatkan vaksinasi Covid-19.

"Yang sudah mendapatkan vaksin pertama segera divaksin untuk vaksin kedua. Yang sudah dua kali vaksin, segera cari vaksin ketiga, vaksin booster. Semuanya gratis. Karena vaksinasi penting demi keselamatan kita semua," tandasnya. (nck)

Jakarta, 18 Januari 2022. Pemerintah telah memutuskan untuk meningkatkan upaya menutup selisih harga minyak goreng demi memenuhi kebutuhan rumah tangga, industri mikro, dan industri kecil. Kebijakan ini didasarkan atas hasil evaluasi yang mempertimbangkan ketersediaan dan keterjangkauan harga minyak goreng bagi masyarakat.

Menindaklanjuti kebijakan sebelumnya, Pemerintah memastikan kembali agar masyarakat dapat memperoleh harga minyak goreng kemasan dengan harga terjangkau Rp14.000,00 per liter. Upaya menutup selisih harga ini tidak hanya diberikan untuk minyak goreng kemasan 1 liter, tetapi juga diberikan untuk minyak goreng dalam kemasan 2 liter, 5 liter, dan 25 liter.

“Dalam rapat ini diputuskan bahwa untuk selisih harga minyak goreng akan diberikan dukungan pendanaan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sebesar 7,6 triliun rupiah,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ketika memimpin Rapat Komite Pengarah BPDPKS, Selasa (18/01).

Minyak goreng kemasan dengan harga khusus tersebut akan disediakan sebanyak 250 juta liter per bulan selama jangka waktu 6 bulan. Pemerintah juga akan terus melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin, minimal 1 bulan sekali, terkait dengan implementasi kebijakan ini.

“Pemberlakuan kebijakan satu harga untuk minyak goreng yakni sebesar Rp14.000,00 per liter akan di mulai pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 pukul 00.00 WIB di seluruh Indonesia. Namun, khusus untuk pasar tradisional diberikan waktu penyesuaian selambat-lambatnya 1 minggu dari tanggal pemberlakuan,” pungkas Menko Airlangga.

Turut hadir dalam rapat tersebut Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Direktur Utama BPDPKS, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral diwakili Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Menteri Pertanian diwakili Kepala Badan Ketahanan Pangan, Menteri Keuangan diwakili Direktur Jederal Perbendaharaan, Menteri PPN/Kepala Bappenas diwakili Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Ketua Dewan Pengawas BPDPKS, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Sekretariat Komite Pengarah BPDPKS, Narasumber Utama Komite Pengarah, dan Tim Asistensi Menko Perekonomian. (nck)

Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komjen Pol (purn) Firli Bahuri, M.Si, akan mendukung dan membantu Kementerian Kesehatan dalam proses membentuk Biro Pengadaan Barang dan Jasa Tersentralisir. Biro ini merupakan portofolio terbaru di lingkungan Kemenkes yang rencananya akan mulai beroperasi di bulan Februari 2022.

Ketua KPK mengapresiasi inisiatif Kemenkes dalam pembentukan Biro ini mengingat pengawasannya akan lebih terpusat dan personil yang ditugaskan akan lebih fokus serta sistem pengadaan yang digunakan melalui e-catalog sektoral akan meningkatkan transparansi.

Ia mengingatkan apapun jabatannya setiap orang punya tanggung jawab mewujudkan Indonesia bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

"Bagi siapa saja yang mengemban tugas di Biro Pengadaan Barang dan Jasa, ada 8 rambu-rambu yang harus diketahui, yakni tidak melakukan persekongkolan dengan penyedia barang dan jasa, tidak memperoleh kickback, tidak melakukan penyuapan, tidak menerima gratifikasi, tidak ada benturan kepentingan, tidak curang, tidak berniat jahat, dan tidak membiarkan terjadinya korupsi," ungkap Ketua KPK Firli yang hadir sebagai narasumber dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Tersentralisasi di Lingkungan Kemenkes di Gedung Kemenkes, Jakarta, Senin (17/1).

Saat ini pengadaan di Kemenkes dilaksanakan secara terdistribusi di masing-masing 7 Satuan Kerja, yang terdiri dari: Unit Layanan Pengadaan (ULP) Sekretariat Jenderal-Inspektorat Jenderal dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), ULP Direktorat Jenderal (Ditjen) Kesehatan Masyarakat, ULP Ditjen Pelayanan Kesehatan, ULP Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, ULP Ditjen Pelayanan Kefarmasian, ULP Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, ULP Badan Pendidikan dan Pelatihan SDM Kesehatan. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan pengadaan menjadi tidak efektif dan efisien, kurang produktif dan sulit dimonitor pelaksanaannya.

Beberapa kelebihan dari Pengadaaan Tersentralisasi diantaranya: Mengurangi disparitas harga barang/jasa yang sejenis; penggunaan akun yang lebih terkontrol; pengawasan pelaksanaan pengadaan lebih mudah karena tersentralisasi dalam UKPBJ; pengelola Pengadaan Barang/Jasa menjadi lebih independent.

Tahun ini, Kementerian Kesehatan mendapatkan alokasi anggaran rutin sebesar Rp 96.85 triliun dimana sekitar Rp 50 trilliun digunakan untuk belanja barang dan jasa.

Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengatakan alokasi tersebut merupakan angka yang besar dan bisa dimanfaatkan untuk kesehatan dengan maksimal.

"Anggaran itu besar sekali dan dapat mengurangi antara lain angka kematian akibat sakit jantung yang membutuhkan anggaran tidak sampai Rp 2 triliun. Begitupun dengan penyakit lainnya. Jadi bagaimana saat ini kita memastikan uang yang begitu besar dimanfaatkan untuk rakyat," katanya.

Tahun 2022 semua anggaran kesehatan digunakan untuk pandemi dan penguatan program kesehatan.

"Anggaran belanja kesehatan dalam APBN 2022 harus kita dukung dengan pola baru termasuk pengadaan proses barang dan jasa dengan efektif efisien dan akuntabel," ucap Menkes Budi.

Untuk meningkatkan pelayanan dengan kualitas yang tinggi maka diperlukan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang tersentralisasi melalui Biro Pengadaan Barang dan Jasa di bawah Sekretaris Jenderal. Biro ini memiliki tugas dan fungsi dalam pengelolaan barang dan jasa, pelaksanaan pendampingan, dan pembimbingan teknis.

Menkes Budi mengatakan ada dua hal yang harus dilakukan untuk mengantisipasi korupsi, terutama di bidang pengadaan barang dan jasa, antara lain sistem formal melalui pengelolaan barang dan jasa tersentralisasi dan sistem moral melalui kesadaran dan pemahaman untuk tidak melakukan korupsi.

"Ke depan kita harus memastikan, siapa pun yang menjabat di Kemenkes harus memiliki sistem moral yang baik," tuturnya. (nck)

Jakarta, 17 Januari 2022. Perkembangan pengendalian pandemi Covid-19 terus dipantau Pemerintah. Terutama pada awal tahun ini, di mana mobilitas masyarakat cukup tinggi karena liburan Nataru, dan terdapat Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) di antara mereka. Dari PPLN inilah yang menyumbang jumlah kasus Omicron di Indonesia yang cukup signifikan.

Kasus Aktif per 15 Januari 2022 sebesar 8.463 kasus atau naik 92,38% dari kasus per 1 Januari 2022 yakni 4.399 kasus. Proporsi Kasus Aktif dari Luar Jawa-Bali sebesar 23,0% (1.944 kasus dari 8.458 kasus nasional). Sedangkan, Kasus Konfirmasi Harian per 15 Januari 2022 adalah 1.054 kasus dan rata-rata 7 hari (7DMA) sebesar 733 kasus.

“Angka reproduksi kasus efektif (Rt) beberapa Pulau mengalami kenaikan, kecuali di Pulau Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Papua. Namun, Rt nasional masih ada di level 1 atau terkendali,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam Keterangan Pers usai Ratas Evaluasi PPKM, secara virtual, Minggu (16/01).

Adapun hal yang patut diwaspadai, lanjut Menko Airlangga, adalah jumlah kematian (case fatality rate/CFR) yang dalam dua minggu terakhir meningkat sebesar 29,03% (dari total 31 kasus menjadi total 40 kasus dalam 7 hari terakhir).

Perkembangan Kasus Varian Omicron

Perkembangan penyebaran kasus varian Omicron di Indonesia, per 15 Januari 2021 terjadi tren kenaikan kasus dan mulai naiknya kasus karena transmisi lokal. Kasus varian Omicron masih didominasi oleh PPLN (78,75%) dan paling banyak adalah pelancong yang baru kembali dari Turki.

Belajar dari Afrika Selatan dan Inggris, waktu menuju puncak gelombang varian omicron adalah 37 dan 42 hari. Meskipun angka kasus tinggi, angka kematian akibat varian Omicron cukup rendah. “Puncak kasus Omicron diperkirakan mulai terjadi pada akhir Januari atau awal Februari 2022. Lebih kurang 40 hari sejak kasus mulai naik. Maka itu, arahan Bapak Presiden meminta kita sebaiknya tidak melakukan perjalanan ke luar negeri, kalau tidak ada hal yang urgent,” ujar Menko Airlangga.

Perpanjangan PPKM di Luar Jawa-Bali

Setelah dilakukan evaluasi berdasarkan Level Asesmen Situasi Pandemi (Kriteria Tingkat Penularan dan Kapasitas Respon), juga dengan mempertimbangkan capaian vaksinasi di Kabupaten/Kota (dengan catatan: Kabupaten/Kota dengan Vaksinasi Dosis-1 di bawah 50% dinaikkan 1 Level PPKM), PPKM di wilayah Luar Jawa-Bali diperpanjang selama 14 hari yaitu 18 – 31 Januari 2022, dengan komposisi:

Jumlah Kabupaten/Kota dengan PPKM Level 1 meningkat dari 227 menjadi 238 Kabupaten/Kota.
Jumlah Kabupaten/Kota dengan PPKM Level 2 menurun dari 148 menjadi 138 Kabupaten/Kota.
Jumlah Kabupaten/Kota dengan PPKM Level 3 menurun dari 11 menjadi 10 Kabupaten/Kota.
Jumlah Kabupaten/Kota dengan PPKM Level 4 tetap 0 Kabupaten/Kota.
Perubahan komposisi Level PPKM Kabupaten/Kota di luar Jawa Bali terus konsisten mengalami perbaikan, dengan terus semakin naiknya jumlah Kabupaten/Kota di Level 1 dan semakin turunnya Kabupaten/Kota di PPKM Level 2 dan 3.

Update Pelaksanaan Vaksinasi

Saat ini, terdapat 398 Kabupaten/Kota yang telah mencapai 70% cakupan Dosis-1 Umum dan 60% cakupan Dosis-1 Lansia. Secara keseluruhan, terdapat 28 Provinsi yang sudah mencapai cakupan vaksinasi umum di atas 70%, kecuali Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Laju rata-rata vaksinasi dalam seminggu terakhir yaitu 1.191.758 dosis/hari.

Sementara itu, Program Vaksinasi Booster sudah terlaksana mulai 12 Januari 2022 pada penduduk usia 18 tahun ke atas. Per 15 Januari 2022, sebanyak 1.444.934 dosis booster telah diberikan dengan rincian 1.337.800 dosis pada SDMK, 78.096 dosis pada lansia, 30.034 dosis pada masyarakat umum, dan 736 dosis pada petugas publik.

Jenis vaksin yang sudah mendapat EUA BPOM sebagai dosis lanjutan (booster) adalah Sinovac (homologus), Pfizer, AstraZeneca, Moderna, dan Zifivax (masing-masing secara heterologous).

“Arahan Bapak Presiden, harus disiapkan juga Vaksin Merah Putih ataupun vaksin lain yang diproduksi di dalam negeri, dan ditargetkan untuk (pemakaian) di pertengahan tahun ini atau Semester 2,” tutur Menko Airlangga. (ndk)

Jakarta, 17 Januari 2022 - Kantor Staf Presiden (KSP) akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)
terkait beredarnya surat kesediaan vaksin dan menanggung resiko pascavaksin anak, yang diterima orang tua/wali murid. Langkah ini menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo dalam Rapat Terbatas (Ratas) evaluasi PPKM, Minggu (16/1) sore.

"Presiden memerintahkan jangan ada lagi sekolah yang meminta tanda tangan orang tua/wali murid yang menyatakan sekolah tidak bertanggung jawab bila terjadi hal-hal tertentu akibat vaksin anak," kata Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Abraham Wirotomo, di Gedung Bina Graha Jakarta, Senin (17/1).

Abraham menjelaskan, Presiden menyampaikan arahan tersebut, setelah mendengar laporan Kepala Staf Kepresidenan RI Dr. Moeldoko soal keluhan masyarakat terkait surat pernyataan kesediaan vaksin. Di dalam surat itu disebutkan, segala resiko pascavaksin ditanggung oleh orang tua/wali murid.

"KSP menerima keluhan itu, intinya masyarakat menilai surat pernyataan yang diberikan sekolah bentuk pemaksaan. Karena itu, kemarin (Minggu, 16/1) dalam Ratas, bapak KaStaf melaporkannya ke Presiden, dan langsung mendapat respon," terangnya.

Abraham menyatakan, penanganan gejala pascavaksin anak sepenuhnya tanggung jawab negara, termasuk soal biaya. Untuk peserta JKN ditanggung BPJS, dan non JKN ditanggung APBN.

Dia juga memastikan, sampai saat ini Komnas KIPI belum menerima laporan adanya gejala pascavaksin yang berujung pada kematian."Bila ada temuan, orang tua/wali diharapkan melapor ke puskesmas atau RS terdekat," ujar Abraham. (ndk)

Page 1 of 110

Tentang Kami