Live Streaming

Hallo Batam

Info Aktual dari Kota Batam dan sekitarnya
29 Oct 2025

BP Batam Apresiasi Penyelenggaraan INTI dan IIXS 2025, Momentum Dorong Kebangkitan Industri Digital

BP Batam terus memperkuat langkah dalam mendorong pengembangan sektor inovasi dan teknologi yang berdaya saing global. 

Melalui partisipasi aktif dalam ajang IIXS The 7th dan Indonesia Technology and Innovation (INTI) di Jakarta International Expo, Selasa (28/10/2025), BP Batam menegaskan komitmennya dalam mendukung penguatan ekosistem investasi berbasis inovasi digital. 

Kegiatan ini menjadi ruang kolaborasi strategis antara pemerintah, pelaku industri, dan lembaga riset untuk menciptakan lompatan besar dalam pemanfaatan teknologi masa depan. Seperti pengembangan kecerdasan buatan (AI), riset digital, hingga industri berkelanjutan. 

Kasubdit Promosi Investasi BP Batam, Anastasia Maria Krisnawati, mengatakan bahwa partisipasi ini juga menunjukkan keseimbangan BP Batam dalam membangun Batam. Bukan hanya sebagai kawasan industri dengan sektor unggulan seperti manufaktur dan elektronik, tetapi juga sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi dan teknologi masa depan. 

“Ini merupakan bentuk komitmen kami dalam mendukung sekaligus mendorong percepatan transformasi digital. Harapannya, kemajuan inovasi teknologi dapat memberikan peningkatan nilai dan daya saing investasi di Batam,” ujarnya.  

Ia juga mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan ini sebagai momentum kebangkitan industri digital. Harapannya, sektor digital mampu tumbuh sebagai salah satu penopang pertumbuhan ekonomi Batam. 

“Transformasi digital tentu membutuhkan dukungan dari banyak pihak. Semoga keikutsertaan BP Batam kali ini mampu membawa dampak signifikan terhadap pertumbuhan industri tersebut,” pungkasnya. (DN)

29 Oct 2025

OJK FASILITASI PERTEMUAN LENDER DENGAN PENGURUS PT DANA SYARIAH INDONESIA.

Jakarta, 29 Oktober 2025. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memfasilitasi pertemuan antara pengurus penyelenggara pinjaman daring (pindar) PT Dana Syariah Indonesia (DSI) dengan para pemberi dana (lender) di Kantor OJK di Jakarta, Selasa (28/10).

Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut atas sejumlah pengaduan masyarakat yang masuk dalam saluran pengaduan konsumen OJK mengenai tertundanya pengembalian dana  maupun pembayaran imbal hasil dari DSI.

Dalam pertemuan ini, OJK menghadirkan Direktur Utama DSI Taufiq Aljufri beserta jajaran dan sejumlah perwakilan lender untuk membahas langsung permasalahan di DSI yang terjadi serta langkah konkret penyelesaiannya.

Pertemuan ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi OJK dalam pelindungan konsumen dan pengawasan terhadap industri pindar.

OJK dalam pertemuan tersebut meminta pihak DSI menjelaskan permasalahan di perusahaan tersebut dan meminta DSI bertanggung jawab atas dana lender yang masih tertahan di DSI.

Dalam kesempatan tersebut, DSI menyampaikan komitmen untuk bertanggung jawab menuntaskan kewajiban pengembalian dana kepada lender secara bertahap sesuai kemampuan dan rencana penyelesaian yang dalam penyusunannya akan melibatkan perwakilan lender.

Sebelumnya, sebagai bagian dari langkah pengawasan, OJK telah mengenakan sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) kepada DSI sejak 15 Oktober 2025. Pengenaan sanksi ini merupakan bentuk pelaksanaan pengawasan tegas OJK terhadap DSI agar perusahaan fokus menyelesaikan kewajiban kepada lender.

Berdasarkan sanksi tersebut, DSI dilarang melakukan penggalangan dana baru dari pemberi dana (lender) maupun penyaluran pendanaan baru kepada peminjam (borrower) dalam bentuk apa pun, termasuk melalui website, aplikasi, atau media lainnya.

DSI juga dilarang melakukan pengalihan, pengaburan, pengurangan nilai, atau pemindahan kepemilikan aset, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari OJK, kecuali untuk memenuhi kewajiban sesuai ketentuan perundang-undangan.

Selain itu, DSI tidak diperkenankan melakukan perubahan susunan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Pemegang Saham yang telah tercatat dalam data pengawasan OJK, kecuali dalam rangka memperbaiki kinerja, memperkuat permodalan, serta menyelesaikan permasalahan dan kewajiban perusahaan.

OJK juga memerintahkan DSI untuk tetap melayani dan menyelesaikan setiap pengaduan lender dan pihak terkait, serta tidak menutup kantor/layanan. DSI wajib menyediakan saluran pengaduan yang aktif, seperti telepon, WhatsApp, e-mail, dan media sosial, serta memberikan tanggapan dan penyelesaian atas setiap pengaduan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam rangka pengawasan lebih lanjut, OJK terus mengumpulkan informasi dan melakukan penelusuran terhadap pihak-pihak yang terindikasi terlibat dan bertanggung jawab atas permasalahan di DSI. Apabila ditemukan pelanggaran ketentuan atau indikasi tindak pidana, OJK melakukan langkah-langkah kepatuhan dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk melaksanakan proses Penilaian Kembali Pihak Utama (PKPU).

OJK meminta DSI untuk memprioritaskan pengembalian dana lender, menjaga komunikasi yang transparan, dan menindaklanjuti seluruh pengaduan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku.

29 Oct 2025

Tingkatkan Tata Kelola Kelembagaan, BP Batam Susun Strategi Pencapaian Maturity Rating dan Operasionalisasi BIOS

Badan Pengusahaan (BP) Batam melalui Biro Organisasi, Kepatuhan dan Manajemen Risiko menggelar Bimtek “Peningkatan Tata Kelola BP Batam melalui Implementasi BIOS dan Strategi Pencapaian Indeks Maturity Rating”, Selasa (28/10/2025) di IT Centre, Batam Centre. 

Anggota/Deputi Bidang Administrasi dan Keuangan, Alexander Zulkarnain dalam sambutannya mengatakan sistem aplikasi BLU Integrated Online System (BIOS) dan Indeks Maturity Rating BLU merupakan instrumen dalam pengukuran tata kelola dan kinerja BLU yang berada di bawah pembinaan Kementerian Keuangan RI.

 “Melalui dua instrumen tersebut, BP Batam tidak hanya ingin mengukur kepatuhan administratif, tetapi juga mengarahkan organisasi untuk bertransformasi menuju tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil (result-based management),” kata Alexander. 

Disebutkan, capaian indeks maturity rating BP Batam menunjukkan tren peningkatan yang positif dari tahun ke tahun. Tahun 2023 dengan nilai 2,91, angka itu naik signifikan pada tahun 2024 menjadi 3,29. 

Sementara, tahun 2025, hasil self-assessment menunjukkan skor 3,89. Angka itu meningkat 115.09 % dan melebihi target indeks maturity rating yang telah ditetapkan dalam kontrak kinerja Kepala BP Batam tahun 2025 adalah sebesar 3,38 (kategori defined). 

Peningkatan itu menjadi bukti nyata komitmen lembaganya dalam memperkuat tata kelola dan mengoptimalkan implementasi sistem BLU Integrated Online System secara berkelanjutan. 

Namun, meski mencapai target, ia menyatakan tidak berpuas diri dan menurutnya masih ada indikator yang bisa ditingkatkan oleh jajaran pimpinan dan pegawai. 

“Ada beberapa hal misalnya dalam kecepatan dalam tindaklanjuti hasil monitoring atau hasil review, audit dari ekternal maupun internal itu masih perlu ditingkatkan, walaupun tindaklanjut untuk eksternal nilainya telah 88 dan memang sudah bagus tapi masih punya ruang untuk ditingkatkan kedepan,” imbuhnya. 

Kepala Biro Organisasi, Kepatuhan, dan Manajemen Risiko, Endry Abzan, menambahkan ada sejumlah aspek penilaian maturity rating meliputi aspek keuangan (20%), layanan (25%), kapabilitas internal (20%), tata kelola & kepemimpinan (20%), inovasi (10%) dan lingkungan (5%). 

Endry berharap melalui bimtek ini seluruh peserta dapat memperdalam pemahaman mengenai implementasi BIOS, sekaligus merumuskan langkah-langkah strategis untuk menjaga konsistensi capaian indeks maturity rating, memperkuat koordinasi dan sinergi antarunit kerja mewujudkan tata kelola BP Batam yang semakin baik. 

Adapun bimtek menghadirkan narasumber dari Direktorat PPK BLU Kementerian Keuangan yaitu Radityo Dwinar A, Pelaksana Seksi Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU III B dan Sila Pandhega H, Pelaksana Seksi Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU III C. 

29 Oct 2025

POLDA KEPRI TERIMA KUNJUNGAN IRJEN. POL. IBNU SUHAENDRA: BAHAS PENANGANAN KASUS KEBAKARAN PT ASL BATAM

Batam - Dalam rangka memperkuat sinergi dan koordinasi antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan instansi terkait di sektor energi dan migas, Irjen. Pol. Ibnu Suhaendra, S.I.K., melaksanakan kunjungan kerja sekaligus kegiatan Silaturahmi ke Polda Kepri. Kunjungan ini bertujuan untuk menindaklanjuti arahan pimpinan nasional terkait penanganan kasus kebakaran di PT ASL Batam, yang saat ini menjadi perhatian publik dan pemerintah pusat, khususnya SKK Migas dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Rabu (29/10/2025).

Pertemuan yang berlangsung di Ruja Kapolda Kepri tersebut disambut langsung oleh Kapolda Kepri Irjen. Pol. Asep Safrudin, S.I.K., M.H., beserta Pejabat Utama, dan dihadiri pula oleh perwakilan dari SKK Migas, yaitu Bapak C.W. Wicaksono selaku Kepala Perwakilan SKK Migas Sumatera Bagian Utara (Kaper Sumbagut), Bapak Haryo Sentanu selaku Spesialis Madya Pengawas Internal, Bapak Putu Indra Mahatrisna selaku Koordinator Perkapalan dan Kemaritiman, serta Bapak Chairizal Eka Putra selaku Analis Operasi Perwakilan Sumbagut.

Dalam arahannya, Irjen. Pol. Ibnu Suhaendra, S.I.K., menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat dari Kapolda Kepri beserta jajaran. Beliau menjelaskan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari tindak lanjut atas permintaan Kepala SKK Migas dan Menteri ESDM agar penanganan kasus kebakaran di PT ASL dilaksanakan secara serius, profesional, dan menyeluruh.

Irjen. Pol. Ibnu Suhaendra, S.I.K., juga menegaskan pentingnya penanganan perkara ini dilakukan secara cepat dan tuntas agar tidak berkembang menjadi isu nasional yang berpotensi mendapat perhatian langsung dari Presiden. Beliau juga mengungkapkan bahwa kasus ini telah menjadi perhatian khusus DPR RI, mengingat adanya insiden serupa di Petronas Madura.

Lebih lanjut, beliau mengingatkan agar kejadian di Batam tidak berulang seperti kasus di Madura, serta menegaskan bahwa setiap perkembangan penyidikan akan dilaporkan kepada Kepala SKK Migas untuk diteruskan ke Menteri ESDM.

Dalam kesempatan yang sama, Kapolda Kepri Irjen. Pol. Asep Safrudin, S.I.K., M.H., menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kunjungan serta koordinasi yang dilakukan oleh Irjen. Pol. Ibnu Suhaendra, S.I.K. bersama jajaran SKK Migas. Kapolda menjelaskan bahwa penyidikan masih berjalan dan belum ada penetapan tersangka, karena masih menunggu hasil pemeriksaan Lab Forensik Riau.

Kapolda Kepri Irjen. Pol. Asep Safrudin, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa kasus ini menjadi perhatian luas, baik dari media nasional maupun masyarakat, terutama terkait isu keselamatan kerja dan ketenagakerjaan di PT ASL. Beliau menekankan pentingnya penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) secara ketat dalam setiap kegiatan operasional untuk menjamin keselamatan pekerja dan mencegah terulangnya insiden serupa.

Selain aspek hukum, Kapolda Kepri juga menyoroti faktor sumber daya manusia, di mana sebagian besar pekerja lokal masih tergolong fresh graduate, sedangkan tenaga kerja berpengalaman banyak bekerja di luar negeri. Menurut beliau, hal ini harus menjadi perhatian dalam rangka meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal.

29 Oct 2025

Peringatan Hari Sumpah Pemuda Ke-97: Semangat Generasi Muda Menjadi Penggerak Indonesia Bersatu

Jakarta- Peringatan Hari Sumpah pemuda (HSP) ke – 97 menjadi momentum bagi gererasi muda Indonesia untuk menjadi penggerak Indonesia agar tetap kokoh bersatu.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto mengatakan Pemuda Indonesia harus berani dan pantang meyerah dalam menghadapi tantangan zaman dengan ilmu, kerja keras, dan kejujuran dengan semangat yang sama: Indonesia harus berdiri tegak. Indonesia tidak boleh kalah.

Hal tersebut disampaikan Mendiktisaintek Brian Yuliarto dalam pidatonya saat memperingati Hari Sumpah pemuda ke-97 di Jakarta, Selasa, 28/10.

Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, agar para pemuda tidak takut bermimpi besar, tidak takut gagal, karena kita bukan pelengkap sejarah, namun penentu sejarah berikutnya.

Peringatan Hari Sumpah Pemuda (HSP) Ke-97 mengusung tema: Pemuda Pemudi Bergerak, Indonesia Bersatu. Tema ini mengandung pesan bahwa kejayaan Indonesia di masa depan harus diwujudkan melalui kolaborasi lintas elemen bangsa.

Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Purwadi Arianto menyampaikan, dunia sudah bergerak cepat, pemuda dituntut untuk tetap optimis dalam membangun bangsa. Hal ini sejalan dengan kebijakan pembangunan sumber daya manusia dalam RPJMN yang menekankan penguatan karakter, produktivitas dan daya saing generasi muda.

Batam Links

     

 

Ragam Berita

OJK DORONG INDUSTRI PERGADAIAN INDONESIA YANG SEHAT, TANGGUH, DAN ADAPTIF

Jakarta, 13 Oktober 2025. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong industri pergadaian Indonesia yang sehat, tangguh, adaptif, bermartabat, inklusif, dan adil, yang berkontribusi nyata dalam pembangunan ekonomi nasional.

Demikian disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dan Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman, dalam acara peluncuran Roadmap Pengembangan dan Penguatan Pergadaian (Roadmap Pergadaian) 2025-2030, yang digelar di Jakarta, Senin.

Mahendra Siregar dalam sambutannya, mengatakan pentingnya peran industri pergadaian yang semakin vital dalam mendorong inklusi keuangan bagi masyarakat luas, serta sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Pendek Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan Asta Cita Pemerintah.

“Peluncuran Roadmap Pengembangan dan Penguatan Pergadaian 2025–2030 ini menegaskan kembali komitmen kita bersama untuk menjadikan pergadaian bukan sekedar penyedia pinjaman, tapi juga mitra pemberdayaan ekonomi rakyat,” kata Mahendra.

Peningkatan inklusi keuangan, salah satunya dikontribusikan melalui kehadiran layanan pergadaian yang memberikan akses yang lebih luas bagi banyak individu dan pelaku usaha mikro untuk dapat memenuhi kebutuhan finansial jangka pendek.
Ia berharap roadmap ini dapat menjadi tonggak sejarah penting bagi industri pergadaian Indonesia, industri yang tidak hanya tumbuh secara finansial, tapi juga berkontribusi dalam memperkuat kesejahteraan masyarakat, memperluas inklusi keuangan, dan memperkokoh ketahanan ekonomi nasional.

Sementara itu, Agusman mengatakan bahwa pergadaian telah hadir di tengah masyarakat jauh sebelum Indonesia merdeka, yaitu sejak didirikannya Bank van Leening oleh VOC pada tahun 1746, yang merupakan cikal bakal industri pergadaian di Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam UU P2SK.

“Jadi setelah 279 tahun, hampir 3 abad, baru sekarang ini kita bisa memikirkan dengan baik tentang masa depan industri pergadaian. Kita sangat bersyukur ada Undang-Undang P2SK, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, inilah undang-undang yang pertama kali menyebutkan secara jelas adanya industri pergadaian,” ujar Agusman.

Kehadiran layanan gadai sangat membantu dalam membuka akses pembiayaan, terutama bagi para pedagang, petani, nelayan, dan usaha mikro lainnya, serta mendukung upaya pengentasan kemiskinan.
Ia mengajak industri pergadaian untuk bersama-sama mengatasi mengenai gadai-gadai ilegal, dan OJK tahun ini akan menyiapkan deregulasi yang memudahkan bagi industri pergadaian di tingkat kabupaten dan kota.

Ketua Perkumpulan Perusahaan Gadai Indonesia (PPGI), Damar Latri Setiawan, dalam sambutannya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada OJK yang telah bekerja keras hingga dapat mewujudkan Roadmap Pergadaian 2025–2030.

“Dengan hadirnya Roadmap Pergadaian 2025–2030, kita memiliki visi dan arah bersama untuk membangun industri pergadaian nasional yang kuat, sehat, dan inklusif,” kata Damar.
Ia mengatakan bahwa PPGI berkomitmen terus mendukung penegakan regulasi terhadap usaha gadai ilegal, serta berharap industri pergadaian di Indonesia semakin maju, sehat, dan memberikan manfaat nyata bagi perkembangan nasional.

Dalam rangka mendorong tumbuhnya pelaku usaha gadai di Indonesia, tahun 2025 OJK akan melakukan deregulasi terhadap ketentuan POJK Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian, antara lain dengan penyederhanaan persyaratan izin usaha gadai yang belum berizin OJK dan penyesuaian rangkap jabatan bagi tenaga penaksir. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada pelaku usaha gadai, dan menumbuhkan industri pergadaian semakin besar ke depannya.

Dalam rangkaian peluncuran Roadmap Pergadaian 2025-2030, dilakukan seremonial pemberian izin perusahaan pergadaian kepada PT Gadai Mas Nusantara, dengan lingkup wilayah nasional, yang menandai dimulainya suatu rezim pengaturan yang baru, di mana wilayah usaha pergadaian dapat mencakup lingkup nasional sebagaimana diatur dalam POJK 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian.

Dalam kesempatan ini, OJK juga menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada stakeholders, baik internal maupun eksternal, yang telah memberikan masukan secara komprehensif dan terlibat dalam proses penyusunan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Pergadaian 2025-2030, serta berharap secara bersama-sama dapat mengawal implementasinya.

Acara turut dihadiri oleh jajaran pimpinan di bidang PVML OJK, Prof. Rofikoh Rokhim selaku akademisi, perwakilan Kementerian/Lembaga, asosiasi terkait, serta perwakilan perusahaan pergadaian.

Jakarta, 9 Oktober 2025. Otoritas Jasa Keuangan terus mendorong komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan untuk menciptakan industri pasar modal yang adil, transparan, dan inklusif serta menjaga kepercayaan investor.

Demikian disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, dalam sambutannya pada OJK Internationals Webinar dengan tema “Empowering Investors: Invest Wisely and Stay Safe from Fraud and Scams” yang digelar secara hybrid, Kamis.

Ia menambahkan, kegiatan ini juga menjadi pengingat bahwa edukasi merupakan bagian penting dari pelindungan konsumen yang dapat meningkatkan keyakinan masyarakat dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.

“Membangun kepercayaan konsumen di sektor jasa keuangan sangat esensial. Konsumen tidak hanya berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai bagian vital dalam menjaga kestabilan sistem keuangan. Menjaga kepercayaan sifatnya wajib dan harus, bahkan pasar yang kuat tanpa adanya kepercayaan akan runtuh,” kata Friderica.

Lanjutnya, konsumen yang terliterasi dan terlindungi akan menjadi konsumen yang yakin dalam menggunakan produk dan layanan jasa keuangan. Dengan pelindungan konsumen yang baik, konsumen akan mampu mengatur keuangan yang dimiliki dengan bijak dan penuh tanggung jawab.

Dalam meningkatkan literasi keuangan serta memperkuat fungsi pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan, kolaborasi antara seluruh pihak akan menciptakan transformasi. Kerja sama dan kolaborasi yang baik maka akan tercipta ekosistem keuangan yang dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Webinar ini merupakan bagian dalam rangkaian World Investor Week (WIW) Tahun 2025 yang digagas oleh International Organization of Securities Commissions (IOSCO) serta bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya investor ritel, mengenai prinsip dasar investasi yang bijak sekaligus strategi pencegahan terhadap penipuan dan kejahatan di sektor jasa keuangan.

Ketua Komite IOSCO untuk Investor Ritel Kanada Camille Beaudoin menyampaikan apresiasinya kepada OJK yang telah melaksanakan webinar dimaksud dengan melibatkan narasumber ekspertis di bidang peningkatan literasi keuangan dan pelindungan konsumen serta masyarakat dari berbagai negara.

“Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peserta tentang investasi dan langkah yang dapat dilakukan agar terhindar dari kejahatan di sektor jasa keuangan. Saya juga mengapresiasi langkah OJK yang senantiasa berkomitmen untuk terus mendorong peningkatan kesadaran masyarakat tentang risiko kejahatan di sektor jasa keuangan dalam rangka meningkatkan keyakinan masyarakat sebagai investor dan pasar keuangan Indonesia,” kata Camille Beaudoin.
Webinar internasional ini menghadirkan berbagai narasumber dari lembaga otoritas jasa keuangan internasional, dengan dua sesi diskusi utama.

Sesi Pertama dengan tema Pentingnya Cerdas Berinvestasi: Dari Investor Pemula Menuju Investor Sejahtera. Narasumber yang hadir pada sesi ini antara lain Kepala Direktorat Literasi dan Edukasi Keuangan OJK Cecep Setiawan, Manajer Umum Utama Securities and Exchange Board of India (SEBI) Krishnanand Raghavan, Deputi Komisioner Bidang Hubungan Internasional Financial Services Agency (FSA) Jepang Jutaro Kaneko dan dimoderatori oleh Kepala Divisi Pasar Modal Syariah Bursa Efek Indonesia (BEI) Irwan Abdalloh.

Sedangkan diskusi pada Sesi Kedua bertema Waspada Penipuan: Lindungi Aset Investasi dengan narasumber Analis Kelompok Spesialis Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Hudiyanto, Kepala Kampanye dan Pemasaran Digital Investor and Financial Education Council (IFEC) Hongkong Francis Li, serta Direktur dan Kepala Isu Konsumen Monetary Authority of Singapore (MAS) Rebecca Chua. Kepala Departemen Keamanan Siber AFTECH Indonesia Genesha Nara Saputra menjadi moderator dalam sesi dimaksud.

Jakarta, 9 Oktober 2025. Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 1 Oktober 2025 menilai stabilitas Sektor Jasa Keuangan (SJK) tetap terjaga.

Perkembangan di negara utama menunjukkan kondisi yang beragam. OECD merevisi pertumbuhan ekonomi global lebih kuat dari perkiraan di awal 2025, didukung oleh front loading (percepatan produksi dan perdagangan) sebelum kenaikan tarif. Sementara itu, tensi perang dagang dalam tren menurun, meskipun kemungkinan flare up tensi perang dagang dan geopolitik masih cukup tinggi.

Di Amerika Serikat, kinerja perekonomian relatif stabil dengan pertumbuhan PDB relatif tinggi meskipun pasar tenaga kerja melemah dan inflasi masih terus persisten. Siklus penurunan Fed Fund Rate (FFR) juga telah dimulai dimana The Fed pada September 2025 telah menurunkan FFR sebesar 25 bps dan diekspektasikan masih akan melakukan pemangkasan sebanyak dua kali tahun ini.

Di Tiongkok, moderasi masih berlanjut dengan rilis beberapa indikator utama baik di sisi permintaan maupun penawaran dibawah ekspektasi pasar. Sementara di Eropa, indikator perekonomian terpantau masih stagnan dengan beberapa negara utama Eropa seperti Perancis mengalami tekanan di pasar keuangannya seiring peningkatan kekhawatiran atas keberlanjutan fiskal. Di Jepang, tekanan inflasi masih persisten sehingga Bank of Japan cenderung hawkish.
Perkembangan tersebut turut mendukung risk on investor global sehingga pasar saham global cenderung menguat.

Di dalam negeri, kinerja perekonomian domestik masih terjaga dengan PMI Manufaktur masih di zona ekspansi dan surplus neraca perdagangan yang meningkat. Meskipun demikian, perlu dicermati perkembangan permintaan domestik yang masih perlu didorong seiring dengan moderasi inflasi, tingkat kepercayaan konsumen, serta tingkat penjualan ritel, semen, dan kendaraan.

Pasar modal domestik pada September 2025 mencatatkan kinerja positif, dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), nilai kapitalisasi pasar saham, dan Rerata Nilai Transaksi Harian membukukan rekor tertinggi (All-Time High). Perkembangan ini ditopang oleh arah penguatan pasar saham global dan kinerja perekonomian domestik yang tetap terjaga.

Ditengah menguatnya kinerja IHSG dan meningkatnya likuiditas transaksi pada September 2025, investor asing terpantau membukukan net sell di pasar saham domestik. Net sell investor asing tercatat sebesar Rp3,80 triliun selama periode tersebut, sehingga secara ytd net sell investor asing tercatat Rp54,75 triliun.

Pada bulan September 2025, tercatat sebanyak 643 ribu investor baru di pasar modal domestik. Dengan demikian, secara ytd di tahun 2025 ini, investor di pasar modal meningkat sebanyak 3,79 juta menjadi 18,66 juta, atau naik 25,50 persen ytd.

Perkembangan Sektor Perbankan (PBKN)   

Kinerja intermediasi perbankan stabil dengan profil risiko yang terjaga dan aktivitas operasional perbankan tetap optimal untuk memberikan layanan keuangan bagi masyarakat. Pada Agustus 2025, kredit tumbuh 7,56 persen yoy (Juli 2025: 7,03 persen) menjadi Rp8.075,0 triliun.

Berdasarkan jenis penggunaan, Kredit Investasi tumbuh tertinggi sebesar 13,86 persen, diikuti oleh Kredit Konsumsi 7,89 persen, sedangkan Kredit Modal Kerja tumbuh 3,53 persen yoy. Dari kategori debitur, kredit korporasi tumbuh sebesar 10,79 persen, sementara kredit UMKM tumbuh sebesar 1,35 persen.

Jika ditinjau berdasarkan sektor ekonomi, penyaluran kredit ke beberapa sektor tercatat tumbuh tinggi secara tahunan mencapai double digit. Sektor pertambangan dan penggalian tercatat tumbuh 20,13 persen, sektor pengangkutan dan pergudangan tumbuh 22,53 persen dan aktivitas jasa lainnya tumbuh 28,35 persen.

Di sisi lain, Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat tumbuh sebesar 8,51 persen yoy (Juli 2025: 7,00 persen yoy) menjadi Rp9.385,8 triliun, dengan giro, tabungan, dan deposito masing-masing tumbuh sebesar 15,01 persen, 5,52 persen, dan 5,73 persen yoy.

Penurunan BI Rate juga diikuti oleh penurunan suku bunga perbankan. Dibandingkan tahun sebelumnya, rerata suku bunga kredit rupiah tercatat turun 44 bps untuk kredit investasi (Aug-24: 8,86 persen; Aug-25: 8,42 persen) dan turun 31 bps untuk kredit modal kerja (Aug-24: 8,87 persen; Aug-25: 8,56 persen). Dari sisi penghimpunan dana, suku bunga deposito rupiah juga terpantau mulai menurun dibandingkan bulan lalu (Aug-25: 5,24 persen, Jul-25: 5,36 persen).

Terkait dengan pemberantasan judi online yang berdampak luas pada perekonomian dan sektor keuangan, OJK telah meminta Bank untuk melakukan pemblokiran terhadap ±27.395 rekening (sebelumnya: 25.912 rekening) dari data yang disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital, serta melakukan pengembangan atas laporan tersebut dengan meminta perbankan melakukan penutupan rekening yang memiliki kesesuaian dengan Nomor Identitas Kependudukan serta melakukan Enhance Due Diligence (EDD).

Yogyakarta, 7 Oktober 2025. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya untuk menjaga stabilitas sektor keuangan di tengah disrupsi teknologi digital dan perubahan tatanan geopolitik global yang mempengaruhi perkembangan sektor jasa keuangan.

“Yang paling penting adalah kita bisa benar-benar melihat dua perubahan tadi, bukan hanya dari segi ancamannya, tantangannya, potensi disrupsinya, tapi justru peluang yang luar biasa besarnya yang akan kita bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya dengan kemampuan yang ada di bangsa dan negara kita,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam pembukaan kegiatan The 3rd OJK International Research Forum 2025 yang diselenggarakan di Yogyakarta, Senin (6/10).

Mahendra mengatakan, OJK terus berupaya memaksimalkan berbagai peluang besar yang muncul dari kemajuan teknologi, sekaligus memastikan kemampuan untuk mengantisipasi risikonya melalui pengaturan dan penerapan kode etik yang tepat dalam mengatur dan mengawasi industri jasa keuangan.

“Kata kunci digital resilience menjadi sangat penting, menyeimbangkan antara peluang yang begitu luar biasa dengan kemungkinan-kemungkinan kita untuk tetap mampu memitigasi, mengendalikan, dan mengaturnya,” tambah Mahendra.

The 3rd OJK International Research Forum berlangsung selama dua hari dengan menghadirkan berbagai pembicara yang merupakan peneliti dan ahli keuangan baik dari dalam maupun luar negeri.

Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara dalam sambutan pembukaan forum hari kedua menyampaikan bahwa perkembangan pesat kecerdasan buatan telah mengubah struktur pasar tenaga kerja global. Menurut World Economic Forum, permintaan terhadap profesi Big Data Specialist, FinTech Engineer, serta AI dan Machine Learning Specialist diproyeksikan meningkat lebih dari 80 persen dalam lima tahun ke depan.

“Perubahan ini membuka peluang besar bagi tenaga kerja untuk beralih ke sektor digital, asalkan didukung strategi reskilling dan upskilling yang tepat. Dengan membangun ekosistem talenta yang adaptif, transisi menuju ekonomi digital dapat berlangsung adil dan melahirkan tenaga kerja yang relevan serta kompetitif,” kata Mirza.

Lebih lanjut, Mirza menyampaikan bahwa OJK tengah merumuskan kebijakan mengenai tata kelola kecerdasan buatan di sektor perbankan sebagai langkah antisipasi terhadap percepatan transformasi digital.

“Penerapan kecerdasan buatan juga telah dilakukan di internal OJK melalui pengembangan OSIDA (OJK SupTech Integrated Data Analytics), yakni platform analitik terpadu yang dikembangkan untuk memperkuat fungsi pengawasan berbasis data,” kata Mirza.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman hadir dalam penutupan dan menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang berpartisipasi dalam The 3rd OJK International Research Forum 2025 dengan baik.

“Kami memandang bahwa semua ini kita lakukan demi kebaikan negeri ini, bahwa riset adalah basis untuk membuat kebijakan, termasuk juga demikian di OJK. Dengan demikian kita yakin bahwa Indonesia Emas 2045 InsyaAllah kita dapat capai dengan baik,” ucap Agusman.

Acara dihadiri lebih dari 350 peserta luring dan lebih dari 2.000 peserta daring, serta menghadirkan narasumber akademisi, praktisi, dan regulator dari berbagai institusi dalam dan luar negeri.

Selain diskusi tematik tentang kecerdasan buatan dan stabilitas ekosistem keuangan, forum ini juga menampilkan presentasi 3 finalis Karya Tulis Ilmiah Karisma 2025, yang diikuti oleh hampir 300 karya ilmiah dari berbagai universitas dan lembaga riset di Indonesia. Karya delapan peserta terbaik akan dipublikasikan melalui jurnal yang dikelola oleh OJK, the International Journal of Financial Systems (IJFS).

Johor Bahru, 12 September 2024. Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Edi Prio Pambudi mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Pertemuan Tingkat Menteri Kerja Sama Segitiga Pertumbuhan Indonesia – Malaysia – Thailand atau Indonesia – Malaysia – Thailand Growth Triangle (IMT-GT) ke-30 di Johor Bahru, Malaysia pada Kamis (12/09). Pada awal Pertemuan, Deputi Edi menegaskan pentingnya untuk terus meningkatkan upaya kolaboratif di sektor ekonomi digital, ekonomi hijau, ekonomi biru, pariwisata, pertanian, dan industri halal.

“Kita punya visi, komitmen, dan sinergi bersama untuk hasilkan rencana aksi yang berdampak nyata bagi perekonomian sub-regional,” ungkap Deputi Edi.

Beberapa hal penting yang menjadi perhatian Indonesia antara lain penguatan konektivitas infrastruktur fisik dan digital dengan meningkatkan jaringan konektivitas untuk memperlancar pergerakan orang dan barang, menggali potensi sektor-sektor industri bernilai tambah tinggi pada komoditas strategis dan prioritaskan pembangunan industri penghasil energi bersih, seperti bio-fuel dan bio-ethanol, promosi industri halal, mendorong ekonomi kreatif, serta percepatan penyelesaian proyek unggulan (Flagship Project) IMT-GT, dan yang terakhir yakni mendorong implementasi pembangunan kota hijau berkelanjutan melalui kerangka Sustainable Urban Development Framewok (SUDF).

“Seluruh tujuan ini hanya dapat terwujud apabila seluruh elemen kerja sama berkolaborasi dalam menyusun proyek-proyek yang terukur, serta menjalin kerja sama dengan kerja sama sub-regional lainnya, seperti BIMP-EAGA dan GMS,” tegas Deputi Edi.

Lebih lanjut, Deputi Edi juga menyampaikan masukan kepada para Kepala Daerah yang tergabung dalam Chief Ministers and Governors Forum (CMGF) untuk menyusun rencana aksi yang terukur untuk realisasi Visi IMT-GT 2036. Adapun CMGF juga perlu dimanfaatkan sebagai forum diskusi dan praktik terbaik dalam menyusun kebijakan pengendalian inflasi, pengelolaan sampah, digitalisasi daerah, dan konservasi lingkungan.

“Mari kita wujudkan sub-kawasan IMT-GT yang berprinsip 3V, yaitu Vibrant (energik), Verdant (hijau), dan Value (bernilai tambah),” pungkas Deputi Edi.

Dalam kesempatan tersebut, konsolidasi dalam promosi program IMT-GT Visit Year, percepatan dalam penyelesaian proyek konektivitas Ro-Ro Dumai – Malaka, serta peluang konektivitas baru Batam – Johor turut menjadi perhatian para Menteri IMT-GT dari CMGF.

Selanjutnya dalam sesi Pertemuan Retreat, para Menteri juga membahas proposal Asian Development Bank (ADB) dalam menyusun Strategi Kolaboratif Ekonomi Biru 2030. Inisiatif ini merupakan langkah kolaboratif dan strategis untuk mencapai visi bersama mewujudkan pemanfaatan ekonomi kelautan sekaligus kelestarian lingkungan dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Secara prinsip para Menteri mendukung inisiatif tersebut, meski demikian perlu untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut terkait mekanisme dan implementasi

Sebagai informasi, Pertemuan Tingkat Menteri IMT-GT ke-30 tersebut merupakan pertemuan puncak dari rangkaian pertemuan yang telah diselenggarakan sejak tanggal 9 September 2024 lalu. Pertemuan dipimpin oleh Ministry of Economy Malaysia Rafizi Ramli.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut diantaranya yakni Senior Advisor National Economic and Social Development Council Thailand Sasithorn Palattadej, Vice President for East Asia-Southeast Asia and the Pacific Scott Morris dan Satvinder Singh, Deputy Secretary General for the ASEAN Economic Community ASEAN Secretariat Satvinder Singh, serta Perwakilan ADB. (nck)

BatamFM Crew

Tentang Kami