Ponorogo, 3 Juli 2026. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat literasi dan inklusi Pasar Modal Syariah di kalangan generasi muda sebagai upaya memperluas basis investor domestik sekaligus mencetak investor yang cerdas, bijak, dan memahami risiko investasi melalui pelaksanaan Kuliah Umum Pasar Modal Syariah di Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo, Jawa Timur, Kamis.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi dalam kuliah umum itu menyampaikan bahwa minat masyarakat, khususnya generasi muda, untuk berinvestasi di pasar modal terus menunjukkan tren yang positif.
Hingga pertengahan Mei 2026, jumlah investor pasar modal Indonesia telah mencapai sekitar 28,1 juta investor, dengan lebih dari 54 persen di antaranya merupakan investor berusia di bawah 30 tahun. Sementara itu, jumlah investor pasar modal di Provinsi Jawa Timur telah mencapai sekitar 3,1 juta investor dan menjadi provinsi dengan jumlah investor terbesar ketiga di Indonesia setelah Jawa Barat dan DKI Jakarta.
Hasan menegaskan bahwa meningkatnya jumlah investor harus diiringi dengan pemahaman yang memadai mengenai investasi termasuk yang berbasis syariah.
"Pada kesempatan ini, saya ingin menegaskan satu hal yang sangat penting yaitu investasi saham bukanlah berupa praktik perjudian. Saham merupakan instrumen investasi yang sah, dan dalam konteks syariah juga telah memperoleh legitimasi yang kuat melalui berbagai fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Bahkan, pasar modal syariah telah didukung oleh Sharia Online Trading System (SOTS) yang memastikan transaksi dilakukan sesuai prinsip syariah," kata Hasan.
Sebagai wujud nyata komitmen dalam memperluas inklusi pasar modal di kalangan generasi muda, pada kesempatan tersebut, Hasan mengapresiasi pembukaan rekening efek yang dilakukan di Universitas Darussalam Gontor. Hal ini diharapkan menjadi langkah awal bagi mahasiswa untuk mulai berinvestasi secara legal, bertahap, dan sesuai prinsip syariah sekaligus mendukung perluasan basis investor domestik.
Hasan juga mengingatkan mahasiswa agar tidak terburu-buru berinvestasi hanya karena mengikuti tren, melainkan terlebih dahulu memahami risiko setiap instrumen investasi.
"Yang tadi sudah membuka rekening, jangan euforia. Jangan karena sudah punya rekening kemudian tanpa pemahaman langsung menginvestasikan modal ke instrumen tertentu. Teruslah belajar dan memahami risiko di balik setiap keputusan investasi yang diambil. Dan yang paling mudah, selalu ingat prinsip 2L, yaitu Legal dan Logis," kata Hasan.
Sementara itu, Rektor Universitas Darussalam Gontor Hamid Fahmy Zarkasyi menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan kuliah umum tersebut karena dinilai memberikan bekal penting bagi mahasiswa dalam menghadapi perkembangan sektor keuangan yang semakin dinamis.
"Sekarang orang harus bisa mengelola uangnya dengan sebaik-baiknya dalam situasi yang dunia ini penuh tipu daya, penipuan, dan kesalahpahaman. Yang penting saya berharap anak-anakku tidak terjebak dan tertipu karena tidak tahu ilmunya bagaimana investasi secara online. Maka dari itu hari ini adalah hari yang sangat penting bagi kalian semuanya," ujar Hamid.
Kegiatan kuliah umum tersebut merupakan bagian dari rangkaian Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal Terpadu (SEPMT) 2026 di Provinsi Jawa Timur yang menyasar berbagai kalangan masyarakat. Selain kuliah umum di Universitas Darussalam Gontor, rangkaian kegiatan juga meliputi:
- Sosialisasi Pasar Modal di Pemerintahan Kota Kediri serta pencanangan pembukaan galeri investasi bagi ASN di lingkungan pemerintahan Kota Kediri.
- Talkshow Pasar Modal di Radio Andika Kediri untuk mendorong peningkatan literasi dan inklusi di Pasar Modal serta perlindungan investor.
- Sosialisasi Perdagangan Karbon di Bursa Karbon bagi Lembaga Jasa Keuangan dan Pelaku Industri Daerah di Kota Madiun yang melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia dan Lembaga Validasi dan Verifikasi sebagai upaya dalam pendalaman materi di Bursa Karbon.
Melalui kegiatan SEPMT 2026, OJK berharap dapat mengoptimalkan literasi dan inklusi pasar modal dalam rangka mendorong jumlah investor domestik di berbagai kalangan dan meningkatkan pemahaman mengenai Bursa Karbon.
Jakarta—Pasar modal Indonesia bersiap memasuki era baru investasi berbasis emas melalui kehadiran Exchange-Traded Fund dengan aset yang mendasari berupa emas. Instrumen ini diproyeksikan menjadi salah satu inovasi penting di industri keuangan nasional karena menggabungkan keunggulan investasi emas dengan fleksibilitas transaksi di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Pengembangan ETF Emas merupakan bagian dari program reformasi ETF yang tengah didorong BEI untuk memperluas variasi produk investasi di pasar modal. Kehadiran produk ini diharapkan mampu membuka akses investasi emas yang lebih mudah, modern, likuid, serta terjangkau bagi investor ritel maupun institusi.
Di tengah kondisi ekonomi global yang masih dipenuhi ketidakpastian, emas kembali menjadi salah satu instrumen investasi yang dilirik. Pelemahan Dolar Amerika Serikat, perubahan arah kebijakan suku bunga global, hingga tensi geopolitik internasional membuat investor kembali mencari aset lindung nilai atau safe haven. Karakteristik emas sebagai aset lindung nilai membuat instrumen berbasis emas semakin relevan sebagai salah satu alternatif diversifikasi portofolio investasi.
Data dari BEI menunjukkan bahwa sepanjang 2025, emas menjadi salah satu aset dengan pertumbuhan tertinggi. Bahkan dalam rata-rata kinerja 10 tahun terakhir, emas mampu mencatat imbal hasil kompetitif dan memiliki korelasi relatif rendah terhadap saham maupun obligasi. Karakteristik tersebut membuat emas relevan sebagai instrumen diversifikasi portofolio investasi.
Indonesia memiliki posisi strategis dalam industri emas dunia. Sebagai salah satu produsen emas terbesar global dengan cadangan emas yang besar, Indonesia memiliki peluang kuat untuk menjadi mengembangkan ekosistem bullion. Kehadiran ETF Emas di pasar modal diharapkan mampu menjadi jembatan antara produksi emas nasional dengan kebutuhan investasi investor domestik maupun global.
Saat ini jumlah investor pasar modal Indonesia terus bertumbuh pesat. Hingga akhir Mei 2026, jumlah investor tercatat telah melampaui 27 juta investor. Dengan nilai kapitalisasi pasar yang besar serta transaksi harian yang terus meningkat, pasar modal dinilai siap menjadi kanal distribusi investasi emas yang lebih efisien dan transparan.
ETF Emas nantinya berbentuk reksa dana kontrak investasi kolektif yang unit penyertaannya diperdagangkan di BEI, layaknya saham. Investor dapat membeli produk ini melalui aplikasi online trading dengan mekanisme transaksi yang mudah dan real time.
Kehadiran ETF Emas akan memberikan mekanisme investasi yang lebih efektif bagi masyarakat. Berbeda dengan pembelian emas fisik yang membutuhkan tempat penyimpanan serta memiliki risiko kehilangan, ETF Emas memberikan eksposur terhadap harga emas melalui sistem perdagangan bursa dengan underlying berupa emas fisik yang tersimpan secara aman di lembaga kustodian dan penyimpan emas berizin. Melalui ETF Emas, investor dapat memperoleh eksposur terhadap harga emas melalui mekanisme investasi yang lebih praktis, transparan, dan terintegrasi dengan ekosistem pasar modal. Aset yang mendasari ETF Emas wajib memenuhi standar kemurnian minimum 99,5 persen berstandar global London Bullion Market Association (LBMA) atau 99,9 persen sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI). Mayoritas dana investasi akan ditempatkan pada aset emas, sementara sebagian kecil lainnya dapat ditempatkan pada instrumen pasar uang dan kas.
Menariknya, ETF Emas di Indonesia juga dapat diterbitkan dengan prinsip syariah. Produk ini telah memperoleh Fatwa DSN-MUI Nomor 163/DSN-MUI/VIII/2025 tentang ETF Syariah Emas. Dengan adanya fatwa tersebut, ETF Emas diharapkan dapat menjangkau investor syariah yang selama ini mencari instrumen investasi emas yang sesuai prinsip syariat Islam.
Dalam ketentuannya, ETF Syariah Emas wajib terhindar dari unsur riba, gharar, maysir, dan dharar. Selain itu, setiap unit yang diterbitkan wajib memiliki underlying emas yang tersedia secara fisik dan disimpan dalam allocated account.
Dari sisi regulasi, pengembangan ETF Emas juga mendapat dukungan penuh dari regulator. Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan POJK Nomor 2 Tahun 2026 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek dengan Aset yang Mendasari Berupa Emas.
Sementara itu, BEI juga telah melakukan penyesuaian sejumlah aturan terkait pencatatan dan perdagangan ETF guna mengakomodasi kehadiran ETF Emas di pasar modal Indonesia. Langkah ini menunjukkan keseriusan regulator dan pelaku industri dalam membangun ekosistem investasi emas berbasis pasar modal.
Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menyampaikan bahwa minat pelaku industri terhadap penerbitan ETF Emas terbilang cukup tinggi. Hingga saat ini, sebanyak tujuh Manajer Investasi (MI) telah menyampaikan permohonan perjanjian pendahuluan pencatatan ETF Emas kepada BEI. "Untuk penerbitannya, saat ini ada tujuh manajer investasi yang telah menyampaikan permohonan perjanjian pendahuluan pencatatan ETF Emas kepada BEI," ujarnya pada Konferensi Pers Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) BEI, Senin (29/6) lalu. Selain itu, survei yang dilakukan BEI kepada investor individu dan institusi menunjukkan bahwa ETF berbasis emas menjadi salah satu produk paling diminati untuk dikembangkan di pasar modal.
Meski demikian, investor tetap perlu memahami risiko investasi ETF Emas. ETF Emas tetap memiliki risiko yang perlu dipahami investor, antara lain pengaruh volatilitas harga emas global, risiko likuiditas perdagangan, serta potensi tracking error antara kinerja ETF dan harga spot emas acuannya. Namun demikian, instrumen ini menjadi langkah baru Indonesia dalam membangun ekosistem keuangan yang lebih inklusif, inovatif, dan kompetitif di tingkat internasional.Bottom of Form
Jakarta, 2/7/2026 – Program JKN menunjukkan perannya sebagai fondasi dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Memasuki lebih dari satu dekade penyelenggaraannya, Program JKN tidak hanya berhasil memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, tetapi juga menjaga keberlanjutan program melalui tata kelola yang baik, kondisi keuangan yang sehat, serta inovasi layanan yang semakin mudah dijangkau masyarakat.
Capaian tersebut dipaparkan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, dalam Public Expose Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan BPJS Kesehatan Tahun 2025. Kegiatan tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban BPJS Kesehatan kepada publik sekaligus wujud keterbukaan informasi atas pengelolaan Program JKN sepanjang tahun 2025, Kamis (2/7/2026).
"Program JKN bukan sekadar memberikan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan, tetapi juga menjadi fondasi bagi terciptanya SDM Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Ketika masyarakat memperoleh akses layanan kesehatan yang berkualitas tanpa terbebani biaya yang besar, mereka dapat terus berkarya, meningkatkan produktivitas, dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa," ujar Pujo.
Hingga 31 Desember 2025, jumlah peserta Program JKN telah mencapai 282,7 juta jiwa atau 98,62 persen dari total penduduk Indonesia. Besarnya cakupan kepesertaan tersebut diikuti dengan tingginya pemanfaatan layanan kesehatan. Sepanjang tahun 2025, Program JKN mencatat lebih dari 725,3 juta pemanfaatan layanan kesehatan, atau lebih dari 1,9 juta pemanfaatan layanan setiap hari.
"Angka tersebut mencerminkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap Program JKN, sekaligus menunjukkan bahwa layanan kesehatan yang berkualitas semakin mudah diakses oleh peserta di seluruh Indonesia. Selain itu, BPJS Kesehatan secara konsisten memperkuat transformasi digital melalui berbagai kanal layanan," kata Pujo.
Terdapat inovasi dalam pelayanan JKN, seperti melalui Aplikasi Mobile JKN, Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp (PANDAWA) di nomor 08118165165, serta Care Center 165. Kemudahan akses tersebut turut diperkuat melalui perluasan jejaring fasilitas kesehatan dengan 23.770 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), 3.194 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), dan 6.190 fasilitas kesehatan penunjang yang tersebar di seluruh Indonesia yang telah menjadi mitra BPJS Kesehatan.
Pujo menjelaskan, keberhasilan penyelenggaraan Program JKN juga ditopang oleh pengelolaan Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan yang sehat dan akuntabel. Hingga akhir tahun 2025, aset bersih DJS Kesehatan tercatat sebesar Rp30,04 triliun, yang mampu memenuhi estimasi pembayaran klaim selama 1,88 bulan, sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, hasil investasi Dana Jaminan Sosial Kesehatan mencapai Rp3,94 triliun, mencerminkan pengelolaan dana yang dilakukan secara hati-hati dan berorientasi pada keberlanjutan program.
"Komitmen tersebut juga tercermin dari berbagai capaian tata kelola organisasi. Pada tahun buku 2025, BPJS Kesehatan kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Modifikasi (WTM) dari Kantor Akuntan Publik untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut, atau 34 kali sejak PT Askes (Persero). Selain itu, BPJS Kesehatan mencatat skor 97,67 pada penilaian tata kelola organisasi, skor 4,01 pada maturitas Governance, Risk and Compliance (GRC), skor 685 pada Baldrige Excellence Framework (BEF), serta skor 80,48 dalam Survei Penilaian Integritas yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," terang Pujo.
Menurut Pujo, manfaat Program JKN tidak hanya dirasakan pada sektor kesehatan, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan social nasional. Berdasarkan kajian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), Program JKN berkontribusi terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional hingga Rp129 triliun, menciptakan sekitar 3,5 juta lapangan kerja, serta memberikan dampak berganda pada sektor jasa kesehatan, industri makanan dan minuman, serta layanan sosial.
Selain itu, Program JKN berhasil menyelamatkan sekitar 8,1 juta penduduk dari kemiskinan pada periode 2018–2019, serta melindungi kurang lebih 16 juta penduduk dari risiko jatuh miskin akibat beban biaya kesehatan. Pujo menjelaskan, kajian tersebut juga menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 persen kepesertaan Program JKN mampu meningkatkan pengeluaran per kapita sebesar 2,71 persen, sekaligus berkontribusi terhadap peningkatan angka harapan hidup mencapai tiga tahun dan produktivitas masyarakat
"Hal tersebut menunjukkan bahwa Program JKN merupakan instrumen penting dalam memperkuat perlindungan sosial sekaligus mendukung produktivitas nasional. Di sisi lain, BPJS Kesehatan menyadari bahwa keberlanjutan Program JKN perlu dijaga seiring meningkatnya kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat," tambah Pujo.
Pujo juga mengungkapkan, sepanjang tahun 2025, biaya pelayanan kesehatan mencapai Rp191,3 triliun, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Sebanyak 26,42 persen di antaranya digunakan untuk pembiayaan penyakit katastropik, yang sebagian besar sebenarnya dapat dicegah melalui penerapan pola hidup sehat dan deteksi dini. Karena itu, BPJS Kesehatan senantiasa mengoptimalkan upaya promotif dan preventif, meningkatkan kualitas layanan, mengoptimalkan kolektabilitas iuran, serta memperkuat pengendalian biaya agar Program JKN tetap berkelanjutan dan mampu memberikan manfaat bagi generasi mendatang.
"Keberhasilan Program JKN merupakan hasil gotong royong seluruh bangsa. BPJS Kesehatan berkomitmen untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, badan usaha, dan seluruh pemangku kepentingan agar Program JKN tetap berkelanjutan. Dengan Program JKN yang kuat, kita optimis dapat membangun masyarakat yang sehat sebagai fondasi SDM unggul menuju Indonesia yang semakin maju dan berdaya saing," kata Pujo.
Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Stevanus Adrianto Passat, menegaskan sebagai pengelola dana publik yang berasal dari peserta, pemerintah, dan pemberi kerja, BPJS Kesehatan memikul amanah besar untuk memastikan penyelenggaraan Program JKN dilaksanakan berdasarkan prinsip tata kelola yang baik dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, kehati-hatian, dan integritas. Menurutnya, Public Expose merupakan wujud keterbukaan informasi kepada masyarakat sekaligus bentuk pertanggungjawaban BPJS Kesehatan dalam mengelola Program JKN secara profesional.
“Di sisi lain, terdapat berbagai tantangan ke depan yang perlu dihadapi bersama, khususnya dalam menjaga keberlanjutan finansial Program JKN, meningkatkan kualitas layanan, memperluas kepesertaan aktif, dan memperkuat kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan agar manfaat Program JKN dapat terus dirasakan oleh masyarakat,” ucap Stevanus.
Pada kesempatan yang sama, Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, mengatakan bahwa penyelenggaraan Program JKN juga merupakan upaya negara dalam mengimplementasikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ia menilai BPJS Kesehatan telah menunjukkan berbagai kemajuan dalam penyelenggaraan Program JKN, mulai dari peningkatan kualitas layanan, perluasan akses, hingga penguatan tata kelola. Menurutnya, berbagai capaian tersebut perlu terus diperkuat melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan agar Program JKN semakin berkelanjutan dan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia.
Selain itu, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Telisa Aulia Falianty, menyatakan bahwa ketahanan pembiayaan Program JKN merupakan kunci dalam mewujudkan sistem kesehatan yang berkelanjutan, efisien, dan inklusif. Menurutnya, pembiayaan kesehatan tidak dapat dipandang sebagai beban semata, melainkan investasi jangka panjang untuk membangun modal manusia yang sehat, meningkatkan produktivitas, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
“Penguatan ketahanan pembiayaan Program JKN perlu didukung melalui reformasi pembiayaan berbasis prinsip gotong royong, peningkatan efisiensi sistem pelayanan kesehatan, serta kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, dunia usaha, dan masyarakat. Dengan langkah tersebut, Program JKN diharapkan mampu menjaga keberlanjutannya sekaligus menjadi fondasi dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045,” tutup Telisa.
Jakarta, 19/6 - Massa yang terdiri dari petani, nelayan, pedagang, pelaku UMKM, mahasiswa, buruh, pemuda, dan tokoh masyarakat dari berbagai daerah yang tergabung dalam Tani Merdeka Indonesia (TMI) datang ke Jakarta dan menggelar aksi damai mendukung kebijakan kerakyatan Presiden Prabowo Subianto di kawasan Patung Kuda, Jumat pagi.
Aksi damai tersebut mendapat pengawalan aparat kepolisian. Massa dari berbagai daerah itu datang untuk menyampaikan dukungan terhadap program-program Presiden Prabowo Subianto yang dinilai berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Peserta menggelar aksi damai tersebut dengan membawa spanduk, poster, dan bendera organisasi. Secara bergantian, mereka juga menyampaikan pernyataan sikap dari atas mobil komando.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Tani Merdeka Indonesia Don Muzakir mengatakan dukungan itu diberikan karena berbagai program pemerintah dinilai menyentuh kepentingan rakyat, terutama dalam sektor pertanian, ketahanan pangan, ekonomi kerakyatan, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
“Kami menyatakan dukungan terhadap program-program Presiden Prabowo Subianto yang dinilai berpihak kepada kepentingan rakyat, memperkuat ekonomi nasional, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Don.
Menurut dia, dukungan tersebut dibarengi komitmen untuk mengawal pelaksanaan program pemerintah agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Kami hadir untuk mengawal agar seluruh program pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat dan tidak diselewengkan oleh mafia maupun oknum yang menghambat kepentingan masyarakat,” ujar Don.
Lebih lanjut, Don mengatakan berbagai kebijakan pemerintah dalam sektor pertanian telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa, mulai dari kemudahan memperoleh pupuk hingga penyerapan hasil panen yang semakin baik.
Selain itu, dia juga menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memberikan dampak positif bagi petani, peternak, nelayan, dan pelaku usaha lokal karena meningkatkan permintaan terhadap produk pangan di daerah.
Dia pun bercerita sebelumnya, hasil panen, seperti kubis, sering tidak laku, namun sekarang terserap melalui program MBG. Kemudian, sektor peternakan, buah-buahan, dan perkebunan juga ikut merasakan manfaatnya.
“Karena itu, kami sangat bersyukur memiliki program yang benar-benar menyentuh masyarakat desa,” ucap Don.
Dia menegaskan aksi damai yang digelar itu bukan merupakan aksi tandingan terhadap kelompok tertentu, namun semata-mata murni ditujukan untuk menyampaikan aspirasi dan pengalaman masyarakat desa yang merasakan manfaat dari berbagai program pemerintah.
“Kami hanya ingin memberitahukan kepada masyarakat luas bahwa warga desa sangat puas dengan berbagai kebijakan Presiden Prabowo Subianto,” ungkap Don.
Tak berhenti sampai di situ, dia juga mengeluarkan pernyataan mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum agar menindak tegas mafia pangan, mafia pupuk, mafia tanah, mafia impor, serta berbagai praktik yang dinilai merugikan rakyat dan menghambat pelaksanaan program pemerintah.
Selain itu, dia juga mendorong penguatan ekonomi desa melalui peningkatan produktivitas sektor pertanian, perikanan, peternakan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pembangunan infrastruktur pendukung di pedesaan.
Isu reforma agraria pun turut menjadi perhatian. Massa meminta agar pemerintah segera membentuk Badan Nasional Penyelesaian Reforma Agraria untuk menangani berbagai konflik lahan yang masih terjadi di sejumlah daerah.
Dalam aksi damai tersebut, Don mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional.
Menurut dia, kondisi yang aman dan kondusif menjadi faktor penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kepercayaan investor, serta menciptakan kepastian bagi dunia usaha dan masyarakat.
“Kami mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan. Jangan sampai perbedaan pandangan memecah persatuan yang selama ini menjadi kekuatan bangsa,” tegas Don.
Dia memandang stabilitas politik, keamanan, dan ekonomi merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan, sehingga seluruh komponen masyarakat perlu mengedepankan dialog, persatuan, dan semangat gotong royong agar pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik dan kesejahteraan masyarakat terus meningkat.
“Kami juga meminta DPR RI menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal terhadap pelaksanaan program-program kerakyatan agar berjalan sesuai tujuan dan tidak disalahgunakan oleh pihak tertentu,” tutur Don.
Aksi damai tersebut berakhir dalam suasana,
tertib. Massa membubarkan diri secara teratur setelah menyampaikan seluruh aspirasi dan pernyataan sikap.
Sumber : Kantor Berita Antara
Ende, 18/6 - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta agar pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dilakukan dengan memilih lokasi yang tepat melalui kajian dan melibatkan masyarakat.
Hal itu disampaikan saat meninjau Sekolah Dasar Negeri Wolomoni di Desa Niawula, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, Kamis yang sebelumnya dikabarkan akan digusur untuk menjadi KDMP.
"Makanya tadi saya ingatkan Wagub, Pak Bupati, Pak Kepala Desa, tolong dalam penentuan titiknya itu benar-benar bisa dikaji," katanya menjelaskan.
Secara khusus Wapres meminta pelibatan dan diskusi dengan warga untuk memastikan tidak ada warga yang terdampak dan dirugikan dari pembangunan tersebut.
"Jangan sampai ada yang dirugikan, apalagi ini area sekolah, kegiatan belajar mengajar itu jangan sampai terganggu," kata Wapres menambahkan.
Sebelumnya pagar sekolah SD Negeri Wolomoni, fondasi ruang kelas, dan tiang penyangga ruang mengalami kerusakan dalam proses pembangunan KDMP karena lokasi rencana pembangunan koperasi tersebut berada di belakang gedung sekolah.
Terkait hal itu, Wapres menekankan bahwa sudah diputuskan akan dilakukan pemindahan lokasi ke tempat yang lebih baik, termasuk menghindari persaingan dengan Badan Usaha Milik Desa dan toko-toko kelontong milik warga.
Kehadiran KDMP, katanya, diharapkan mampu menciptakan ekosistem yang baik dan saling mengisi.
Dalam kesempatan itu Wapres juga meminta agar sekolah tersebut segera mendapatkan Makan Bergizi Gratis dan serta mencatat permintaan warga terkait mess untuk guru dan penguatan sinyal jaringan internet.
Rencananya, Wapres Gibran Rakabuming melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Selatan pada 18–21 Juni 2026.
Setelah melakukan kunjungan ke NTT, Gibran direncanakan menghadiri dan membuka Pekan Nasional Petani Nelayan (PENAS) XVII Tahun 2026 di Gorontalo, sekaligus meninjau Bendungan Bulango Ulu sebagai salah satu infrastruktur strategis yang mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.
Kunjungan kemudian dilanjutkan ke Papua Barat, dengan Wapres diagendakan meninjau Sentra Produksi Kakao Ransiki di Kabupaten Manokwari Selatan serta membuka Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) Nasional XIV di Manokwari.
Pada hari terakhir kunjungan kerja, Wapres akan melanjutkan agenda ke Papua Selatan melalui Kabupaten Asmat untuk meninjau sejumlah fasilitas publik, antara lain Asmat Museum of Culture and Progress, Sekolah Lapang Sagu, RSUD Agats, serta Gereja Katedral Salib Suci.
Sumber : Kantor Berita Antara
Jakarta, 05/6 - Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) menjadi langkah penting untuk memperkuat fondasi sektor keuangan nasional.
Menurut ia, revisi undang-undang tersebut menjadi krusial di tengah dinamika ekonomi dan perkembangan industri keuangan yang terus berubah.
"Melalui perubahan UU P2SK ini, kami ingin memastikan sektor keuangan nasional memiliki fondasi hukum yang semakin kuat sehingga lebih siap menghadapi berbagai risiko dan tantangan ke depan," kata Misbakhun dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Ia memaparkan tekanan terhadap nilai tukar rupiah, volatilitas pasar keuangan, serta pesatnya transformasi digital menunjukkan pentingnya Indonesia memiliki kerangka hukum sektor keuangan yang kuat, adaptif, dan mampu memberikan kepastian bagi seluruh pemangku kepentingan.
Salah satu substansi penting yang diakomodasi dalam perubahan UU P2SK, kata dia, adalah penyelarasan sejumlah norma sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi, termasuk terkait kewenangan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan yang melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Polri.
Selain memberikan kepastian hukum, lanjut dia, perubahan UU tersebut juga memperkuat kerangka mitigasi risiko dan penanganan krisis guna menjaga ketahanan sistem keuangan nasional.
Langkah ini penting karena gejolak di sektor keuangan dapat berdampak langsung terhadap perekonomian nasional dan ruang fiskal negara.
"Kami ingin risiko bisa diantisipasi lebih dini sehingga tidak menjadi beban yang lebih besar bagi APBN," katanya menegaskan.
Ia mengatakan perkembangan teknologi keuangan menjadi salah satu pertimbangan utama DPR dalam menyetujui perubahan UU P2SK. Berbagai instrumen dan model bisnis baru, mulai dari aset kripto hingga tokenisasi (Real World Assets/RWA), berkembang jauh lebih cepat dibandingkan kerangka regulasi yang tersedia sebelumnya.
Melalui perubahan UU ini, DPR mendorong terciptanya kepastian hukum bagi pelaku industri sekaligus perlindungan yang lebih kuat bagi masyarakat sebagai pengguna layanan keuangan.
Misbakhun juga menjelaskan bahwa penguatan tata kelola, transparansi, dan modernisasi sektor keuangan juga menjadi bagian penting dari perubahan UU P2SK, termasuk untuk mendukung pengembangan Pusat Finansial Internasional Indonesia dan meningkatkan daya saing sektor keuangan nasional.
"Kalau Indonesia ingin menjadi pusat keuangan yang kompetitif maka kepercayaan harus dibangun melalui tata kelola dan kepastian hukum yang kuat," kata Misbakhun.
Sebelumnya, pada Kamis (4/6), Rapat Paripurna DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) disahkan menjadi undang-undang.
Banda Aceh, Aceh, - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Selatan, Provinsi Aceh, menormalisasi saluran irigasi Gunung Pudung, Kecamatan Kluet Utara, yang mampu mengairi areal persawahan seluas 1.700 hektare.
Bupati Aceh Selatan Mirwan MS di Aceh Selatan, Rabu, mengatakan normalisasi saluran irigasi tersebut merupakan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung sektor pertanian dan mewujudkan ketahanan pangan daerah.
"Langkah nyata dilakukan adalah percepatan normalisasi saluran irigasi Gunung Pudung di Kecamatan Kluet Utara. Normalisasi saluran irigasi itu kini telah rampung dikerjakan dan mampu mengairi 1.700 hektare sawah masyarakat," katanya.
Normalisasi meliputi pembersihan tumpukan sedimen pada aliran irigasi dilakukan menggunakan alat berat milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Selatan.
Sebelumnya, endapan lumpur dan pasir yang cukup tebal menyebabkan aliran air menuju lahan pertanian masyarakat terganggu dan berpotensi mengancam 1.700 hektare sawah produktif di wilayah Kluet Raya.
Normalisasi saluran irigasi tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan dan keluhan masyarakat terkait ancaman kekeringan yang dapat berdampak pada produktivitas pertanian.
"Dengan pengerukan dan pembersihan sedimen yang dilakukan secara menyeluruh, aliran air kini kembali normal dan dapat mengairi persawahan warga secara optimal," katanya.
Sementara itu, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Aceh Selatan Ruspiadi mengatakan pekerjaan normalisasi telah selesai dilaksanakan.
Air kembali lancar mengairi areal persawahan masyarakat.
"Alhamdulillah, atas perintah Bapak Bupati, pembersihan sedimen pada irigasi Gunung Pudung ini sudah selesai dilakukan menggunakan alat berat," katanya.
Ruspiadi mengharapkan normalisasi saluran irigasi tidak lagi menyebabkan areal persawahan di wilayah tersebut kekurangan air, sehingga produktivitas hasil pertanian dapat meningkat dan berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat.
Ia mengajak masyarakat bersama-sama menjaga kebersihan dan kelestarian saluran irigasi yang telah dinormalisasi agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang serta terus menjadi penopang kesejahteraan petani dan perekonomian masyarakat Kluet Raya.
"Kelancaran pasokan air mampu meningkatkan produktivitas hasil panen padi sekaligus menjaga keberlangsungan aktivitas pertanian masyarakat. Langkah ini sejalan dengan komitmen Pemkab Aceh Selatan mendukung program ketahanan pangan nasional," kata Ruspiadi.
Sumber : AntaraNews
Medan, 29/5 - PT Kereta Api Indonesia (KAI) Divre I mencatat pada masa libur Idul Adha 27-28 Mei 2026, sebanyak 15.652 penumpang menggunakan layanan kereta api di Sumatera Utara atau tumbuh 5 persen dibandingkan dua hari libur Idul Adha tahun 2025 yang tercatat sebanyak 14.886 pelanggan.
"Peningkatan tersebut menunjukkan kereta api masih menjadi pilihan masyarakat untuk melakukan perjalanan antarkota selama momentum libur Idul Adha, baik untuk bersilaturahmi dengan keluarga, berwisata, maupun memenuhi kebutuhan pekerjaan dan aktivitas lainnya," kata Manager Hubungan Masyarakat Divre I Sumatera Utara, Anwar Yuli Prastyo di Medan, Jumat.
Ia mengatakan pertumbuhan penumpang terjadi pada sejumlah layanan kereta api dengan kontribusi terbesar berasal dari KA Putri Deli dan KA Sribilah yang melayani wilayah pantai timur hingga selatan Sumatera Utara.
"Peningkatan jumlah pelanggan menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan kereta api tetap terjaga. Kereta api menjadi pilihan karena menawarkan perjalanan yang aman, nyaman, tepat waktu, serta terhubung dengan berbagai kota tujuan di Sumatera Utara," katanya.
Pada periode tersebut, kereta api yang melayani relasi Medan–Rantauprapat juga mengalami peningkatan. Dalam dua hari, layanan ini mengangkut 6.435 pelanggan, meningkat 11 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang tercatat sebanyak 3.813 pelanggan.
Untuk relasi Medan–Rantauprapat selama libur Idul Adha 1447 H, layanan kereta api dilayani oleh delapan perjalanan KA yang terdiri atas KA Sribilah Utama dan KA Sribilah Fakultatif.
“Dengan layanan kelas ekonomi, operasional KA Sribilah Fakultatif memberikan alternatif jadwal perjalanan bagi masyarakat dengan tarif yang lebih terjangkau,” ungkap Anwar.
Selain KA Sribilah, tingginya mobilitas masyarakat juga terlihat pada layanan KA Putri Deli relasi Medan–Tanjungbalai yang tetap menjadi salah satu kereta favorit masyarakat untuk perjalanan antarkota di wilayah pantai timur Sumatera Utara.
“Kami di KAI Divre I Sumatera Utara sangat memahami betapa berharganya momen Idul Adha untuk berkumpul bersama keluarga. Oleh karena itu, kami tidak sekadar mengantarkan pelanggan sampai tujuan, tetapi juga memastikan seluruh aspek pelayanan berjalan aman dan nyaman agar perjalanan menjadi pengalaman yang hangat dan berkesan bagi masyarakat,” katanya.
Sumber : AntaraNews
Jakarta, 26/5 - Komisaris Independen PT PLN (Persero) Ali Masykur Musa memastikan kesiapan infrastruktur pendukung kendaraan listrik di berbagai daerah, termasuk di Lampung yang memiliki posisi strategis sebagai salah satu pintu gerbang utama mobilitas masyarakat di Pulau Sumatera.
Menurut dia kehadiran Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) bukan sekadar fasilitas teknis pengisian daya, namun merupakan bagian dari transformasi layanan PLN dalam mendukung perubahan perilaku masyarakat menuju penggunaan energi yang lebih bersih, efisien, dan berkelanjutan
“SPKLU bukan hanya tempat mengisi daya kendaraan. Ini adalah simbol bahwa transisi energi sudah semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat," ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
PLN, lanjutnya, harus hadir bukan hanya sebagai penyedia listrik, tetapi juga sebagai penggerak perubahan menuju masa depan energi yang lebih bersih.
Sebelumnya Ali Masykur meninjau fasilitas Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang berada di lingkungan Kantor PLN UID Lampung.
"Saya melihat PLN terus bergerak bukan hanya menjaga keandalan listrik, tetapi juga menyiapkan ekosistem kendaraan listrik yang semakin dibutuhkan masyarakat. Ini penting karena transisi energi harus terasa nyata, mudah diakses, dan memberi manfaat langsung bagi pelanggan," katanya.
Menurut dia, Lampung memiliki peran penting dalam pengembangan ekosistem kendaraan listrik karena menjadi jalur penghubung antara Sumatera dan Jawa.
Mobilitas masyarakat, baik untuk perjalanan antar kota, logistik, maupun aktivitas harian, lanjutnya, membutuhkan dukungan infrastruktur kelistrikan yang andal dan mudah diakses.
"Karena itu, kesiapan SPKLU di wilayah seperti Lampung menjadi sangat penting agar masyarakat semakin percaya diri menggunakan kendaraan listrik," katanya.
Dalam kunjungan tersebut, Ali juga mengapresiasi jajaran PLN UID Lampung yang dinilai terus memperkuat layanan kepada pelanggan, baik melalui pelayanan distribusi kelistrikan maupun pengembangan layanan baru berbasis kebutuhan masyarakat modern.
Transformasi PLN, lanjutnya harus selalu berangkat dari kebutuhan pelanggan, yakni bagaimana masyarakat merasakan manfaatnya seperti SPKLU mudah diakses, mudah digunakan, aman, dan pelayanannya baik sehingga masyarakat semakin yakin bahwa kendaraan listrik adalah pilihan yang rasional dan nyaman.
Ali juga menegaskan pentingnya edukasi publik dalam memperluas adopsi kendaraan listrik, sebab masih banyak masyarakat yang membutuhkan informasi lebih jelas mengenai cara penggunaan SPKLU, estimasi waktu pengisian daya, biaya, keamanan kendaraan listrik, hingga dukungan aplikasi digital seperti PLN Mobile.
"Teknologinya sudah ada, infrastrukturnya terus dibangun. Maka tugas berikutnya adalah memastikan masyarakat paham, merasa aman, dan merasakan kemudahan. Edukasi menjadi kunci. Jangan sampai masyarakat menganggap kendaraan listrik itu rumit, padahal ketika dicoba, ternyata sangat praktis,” katanya.
Pada kesempatan itu Ali menyatakan PLN memiliki peran besar bukan hanya dalam menjaga keandalan pasokan listrik, tetapi juga dalam mendorong perubahan sosial dan ekonomi melalui energi, sehingga setiap insan PLN di daerah perlu terus membangun kedekatan dengan masyarakat dan menghadirkan layanan yang humanis.
Dia berharap SPKLU di Lampung dapat terus dioptimalkan, baik dari sisi kesiapan teknis, pelayanan, maupun edukasi kepada masyarakat.
Ia juga mendorong PLN untuk terus memperluas kolaborasi dengan pemerintah daerah, komunitas pengguna kendaraan listrik, pelaku usaha, dan masyarakat umum agar ekosistem kendaraan listrik semakin tumbuh.
Sumber : AntaraNews
Surabaya, 26/5 - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan hewan kurban di Kabupaten Bojonegoro sehat dan aman di bawah pengawasan dokter hewan, serta pengiriman ke berbagai daerah berjalan lancar menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.
“Alhamdulillah dengan adanya vaksin gratis, PMK pada hewan kurban sangat berkurang, permintaan hewan kurban bahkan hingga Jabodetabek hingga Kalimantan, maka harus tetap ada pengawasan dari dokter hewan,” kata Khofifah saat meninjau sentra peternak sapi milik H. Wariyanto di Desa Semutan Pomahan, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, seperti keterangan tertulis, Selasa.
Khofifah meninjau sekitar 90 ekor sapi jenis Simental, Limosin, dan Peranakan Ongole (PO) yang dipersiapkan untuk kebutuhan hewan kurban.
Mantan Menteri Sosial itu mengatakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat pengawasan kesehatan hewan dan tata kelola distribusi ternak menjelang Idul Adha karena lalu lintas ternak meningkat signifikan.
“Kita pastikan ternak yang dilalulintaskan sehat. Ini kan lalu lintas ternak padat sekali dua hari sebelum Idul Adha, sehingga kita melakukan pengawasan pergerakan ternak dari Kabupaten ke kabupaten lainnya, dari kecamatan ke kecamatan lainnya,” ujarnya.
Ia menambahkan setiap ternak yang dilalulintaskan wajib dilengkapi Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) sebagai bentuk pengawasan dan jaminan keamanan bagi masyarakat.
“Kita kontrol, kita awasi melalui Surat Keterangan Kesehatan Hewan dari ternak yang akan dilalulintaskan melalui dokter hewan yang berwenang. Besok akan segera pengiriman ke masjid, Insya Allah berjalan dengan lancar,” katanya.
Khofifah juga mendorong peternak meningkatkan kualitas produksi agar memiliki daya saing dan nilai tambah lebih besar di sektor peternakan.
Sementara itu, Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Indyah Ariani mengatakan tingginya antusiasme masyarakat dalam berkurban berdampak positif terhadap harga dan penyerapan pasar ternak.
“H-1 jelang pengiriman hewan kurban ke masjid, animo saudara kita yang akan melaksanakan ibadah kurban luar biasa. Peternak pada posisi bahagia karena harganya lebih baik daripada tahun lalu. Permintaan cukup bagus, ketersediaan juga cukup sehingga Jatim aman. Untuk stok, kita lebih surplus,” kata Indyah.
Ia berharap Jawa Timur dapat mempertahankan posisinya sebagai lumbung ternak nasional karena memiliki populasi ternak tertinggi di Indonesia.
Pengepul hewan kurban H. Wariyanto menyebut sebagian besar sapi miliknya telah terjual ke sejumlah daerah di Jawa Timur, seperti Jombang, Kediri, dan Surabaya.
“Maturnuwun sanget. Kehadiran Ibu Gubernur membuat masyarakat dan peternak semakin semangat. Ibu Khofifah sangat perhatian kepada peternak dan pengepul, vaksin gratis, vitamin untuk sapi juga gratis, sehingga sapi-sapi sehat semua,” ujar Wariyanto.
Sumber : AntaraNews
