Jakarta, 3 September 2026. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes) terus memperkuat ekosistem asuransi kesehatan untuk mendorong layanan kesehatan yang semakin efisien, terintegrasi, dan berkelanjutan sehingga mampu memberikan perlindungan kesehatan yang lebih optimal dan semakin murah kepada masyarakat.
Penguatan ekosistem asuransi kesehatan tersebut diwujudkan melalui Task Force Penguatan Ekosistem Asuransi Kesehatan melalui Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan (KAPJ), yang ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara perusahaan asuransi dan jaringan/fasilitas rumah sakit di Gedung Adhyatama Kemenkes, Jakarta, Kamis (3/9).
Task Force KAPJ dibentuk sebagai tindak lanjut rapat koordinasi Komite Kebijakan Sektor Kesehatan yang diketuai oleh OJK dan didukung Kemenkes, BPJS Kesehatan, asosiasi rumah sakit, serta asosiasi perusahaan asuransi. Task Force KAPJ mendorong koordinasi dan penyelarasan antarpemangku kepentingan untuk memperkuat penyelenggaraan jaminan kesehatan serta meningkatkan efisiensi layanan kepada masyarakat.
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono yang hadir dalam kesempatan itu, menyampaikan bahwa penguatan koordinasi antara perusahaan asuransi dan rumah sakit merupakan bagian penting dalam membangun ekosistem asuransi kesehatan yang lebih sehat dan kuat serta meningkatkan pelindungan kesehatan kepada masyarakat.
“Ini adalah bagian daripada perbaikan penguatan ekosistem dari industri kesehatan kita. Termasuk dari perusahaan asuransi dan menjadi awal daripada transformasi kita. Bagaimana ekosistem industri kesehatan kita akan lebih sehat, lebih kuat dan bisa melindungi daripada masyarakat,” ujar Ogi.
Ogi menegaskan bahwa OJK sebagai pengawas perusahaan asuransi akan terus mendorong penguatan ekosistem tersebut sehingga masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang semakin baik.
“Dan kami sebagai pengawas daripada perusahaan asuransi akan terus mendorong ekosistem ini akan menjadi lebih baik sehingga masyarakat akan terlayani dengan baik. Karena kesehatan adalah kebutuhan dasar dari masyarakat dan tentunya kontribusi daripada asuransi komersial akan lebih meningkat,” kata Ogi.
Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin dalam kesempatan yang sama, menyampaikan bahwa penguatan koordinasi antarpenyelenggara jaminan merupakan bagian dari transformasi sistem pembiayaan kesehatan untuk menciptakan pembiayaan yang semakin efisien dan ekosistem yang berkelanjutan.
“Tujuannya adalah pembiayaan kesehatan kalau bisa dibuat bagi masyarakat dan negara semurah mungkin, hasilnya sebagus mungkin, dan ekosistemnya itu berkesinambungan. Jadi bisa berkembang dengan normal dan sustainable,” ujar Budi.
Budi menjelaskan bahwa peningkatan peran asuransi dalam pembiayaan kesehatan diharapkan dapat mengurangi beban pembayaran langsung masyarakat ketika membutuhkan pelayanan kesehatan. Untuk itu, koordinasi antara perusahaan asuransi swasta, BPJS Kesehatan, dan rumah sakit perlu terus diperkuat, termasuk melalui pertukaran data dan penyelarasan mekanisme pembayaran.
Perjanjian Kerja Sama
Sebagai bentuk implementasi KAPJ, lima perusahaan asuransi yang terlibat dalam penandatanganan PKS terdiri atas AIA Financial, BRI Life, Manulife Indonesia, Manulife Indonesia Syariah, dan Asuransi Jiwa BCA. Sementara itu, tujuh jaringan atau fasilitas rumah sakit yang terlibat terdiri atas Primaya Hospital Group, Hermina Hospital Group, Siloam Hospital Group, Rumah Sakit Kasih Grup, Rumah Sakit Sentra Medika Group, Rumah Sakit Azra Bogor, dan Rumah Sakit Dinda Tangerang.
Melalui kerja sama tersebut, perusahaan asuransi dan rumah sakit berkomitmen mendorong standardisasi sistem, mempercepat proses administrasi, serta mengoptimalkan pelaksanaan manfaat jaminan kesehatan yang diterima peserta. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi hambatan dalam proses layanan antara peserta, perusahaan asuransi, dan rumah sakit.
Task Force KAPJ selanjutnya akan terus mendorong koordinasi dan kolaborasi antarpenyelenggara jaminan serta pemangku kepentingan terkait untuk memperkuat implementasi KAPJ. Sinergi antara kebijakan sektor kesehatan dan pengawasan sektor jasa keuangan diharapkan dapat mendukung terbentuknya ekosistem asuransi kesehatan yang sehat, transparan, efisien, dan berkelanjutan serta memberikan manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat.
Jakarta, 2 September 2026. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat organisasi dan kapasitas kelembagaan melalui pelantikan sejumlah pejabat pimpinan satuan kerja untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi OJK yang semakin dinamis, termasuk dalam menyiapkan struktur pengaturan dan pengawasan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS). Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Hernawan Bekti Sasongko melantik dan mengambil sumpah jabatan pejabat setingkat Deputi Komisioner, Kepala Departemen, dan Kepala Unit di Jakarta, Selasa (1/9).
Pelantikan tersebut merupakan bagian dari upaya OJK menjaga kesinambungan kepemimpinan, melakukan penyegaran organisasi, serta memperkuat kapasitas dan talenta insan OJK dalam mendukung pelaksanaan strategi dan kebijakan organisasi. Penguatan organisasi juga dilakukan untuk memastikan kesiapan OJK dalam menjalankan mandat baru sebagaimana diamanatkan dalam perubahan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), termasuk mandat pengaturan dan pengawasan BMKS. Dalam rangka menjalankan mandat tersebut, OJK menyiapkan struktur dan fungsi pengaturan, perizinan, serta pengawasan BMKS agar dapat mendukung penyelenggaraan kegiatan yang tertib, kredibel, dan transparan.
Adapun pejabat OJK yang dilantik adalah: 1. Bambang Mukti Riyadi sebagai Deputi Komisioner Sistem Informasi dan Daerah. 2. Rendra Zairuddin Idris sebagai Kepala Unit Khusus Transformasi. 3. Inka Yusgiantoro sebagai Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis. 4. Asep Suwondo sebagai Kepala Departemen Aktuaria. 5. Agus Firmansyah sebagai Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon. 6. Boyke Wibowo Suadi sebagai Kepala Departemen Internasional dan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. 7. Enrico Hariantoro sebagai Kepala Departemen Pengawasan Lembaga dan Transaksi Bursa Mineral dan Komoditas Strategis.
Melalui penguatan organisasi dan kepemimpinan tersebut, OJK terus memastikan kesiapan kelembagaan dalam menjalankan mandat pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan serta mandat baru di bidang BMKS. Langkah tersebut sekaligus mendukung OJK dalam membangun ekosistem sektor keuangan dan perdagangan komoditas strategis yang semakin kredibel, tertib, dan transparan.
Jakarta, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya peningkatan kompetensi petugas pemadam kebakaran (damkar) agar mampu menjalankan tugas penyelamatan secara optimal sekaligus menjaga keselamatan diri saat menghadapi berbagai kondisi darurat.
Menurutnya, tugas damkar tidak hanya berkaitan dengan pemadaman kebakaran, tetapi juga berbagai operasi penyelamatan yang membutuhkan kesiapan, keterampilan, dan keberanian petugas.
"Senang sekali bisa melihat proses kualifikasi Pemadam I secara nyata di lapangan dan memang ini dibutuhkan tidak saja untuk memastikan tugas-tugas penyelamatan bagi orang lain, warga, tetapi tentu juga bagi petugas sendiri," ujar Bima dalam keterangan diterima di Jakarta, Kamis.
Bima menyampaikannya saat meninjau pelaksanaan Diklat Damkar Kualifikasi Pemadam I di Pos Induk Pemadam Kebakaran Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah, Rabu (2/9).
Dalam kunjungan tersebut, Bima melihat secara langsung proses kualifikasi Pemadam I yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sekaligus berdialog dengan petugas dan tim pelatih mengenai pelaksanaan tugas di lapangan.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyoroti risiko yang dihadapi petugas damkar dalam menjalankan tugas penyelamatan dan penanganan keadaan darurat.
Risiko tersebut tergambar dari sejumlah pengalaman yang disampaikan peserta diklat saat berdialog dengan Bima.
Salah seorang petugas menceritakan pengalamannya ketika menyelamatkan kucing yang terjebak di dalam sumur dengan kedalaman sekitar 20 meter. Dalam proses penyelamatan, petugas harus memperhatikan kondisi oksigen serta menggunakan perlengkapan keselamatan.
Peserta lainnya membagikan pengalaman saat menangani kebakaran di pabrik yang berkaitan dengan bahan kimia. Dalam penanganan tersebut, petugas harus berada di lokasi selama kurang lebih dua jam dengan menggunakan alat pelindung diri (APD) dan self-contained breathing apparatus (SCBA).
Berbagai pengalaman tersebut menunjukkan tingginya risiko yang dihadapi petugas damkar dalam menjalankan tugas. Karena itu, Kemendagri melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) terus mendorong pemerintah daerah (pemda) agar memberikan perhatian terhadap risiko kerja petugas damkar.
"Pekerjaan damkar ini berisiko sekali. Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Adwil terus mendorong ke daerah agar petugas damkar ini mendapat insentif risiko tinggi," ucap Bima.
Bima juga menampung aspirasi petugas damkar yang masih berstatus outsourcing untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ia menegaskan Kemendagri akan terus mendorong dan memperjuangkan aspirasi tersebut secara bertahap.
"Kami sudah rapat dengan pimpinan DPR. Ini semua bertahap. Sekarang masih fokus untuk guru dulu. Tentu Kemendagri akan terus dorong dan perjuangkan untuk petugas-petugas damkar," ujarnya.
Di tengah berbagai risiko tersebut, Bima menilai damkar merupakan salah satu layanan pemerintah yang memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat. Kehadiran petugas damkar dalam berbagai situasi darurat membuat manfaat pelayanan mereka dapat dirasakan secara nyata oleh warga.
"Bagian dari Kemendagri yang paling membanggakan dan yang paling diapresiasi oleh warga adalah damkar," katanya.
Selain menjalankan tugas pemadaman dan penyelamatan, kepedulian damkar Kota Surakarta terhadap lingkungan juga mendapat apresiasi dari Bima. Kepedulian tersebut diwujudkan melalui pengelolaan sampah secara mandiri di lingkungan damkar. Sampah dipilah menjadi organik, anorganik, dan residu.
Sampah organik diolah menjadi kompos dan dimanfaatkan sebagai pakan dalam budidaya ikan lele. Sementara itu, sampah anorganik yang memiliki nilai jual disalurkan kepada pengepul, sedangkan sampah residu diangkut ke tempat pemrosesan akhir (TPA).
Sumber: Kantor Berita Antara
Pada hari Rabu, 2 September 2026, Ketua Mahkamah Agung, Republik Indonesia, Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. melantik Destry Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia, Aida S. Budiman sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, dan Solikin M. Juhro sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia.
Pelantikan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 92/P Tahun 2026 tanggal 1 September 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Gubernur Bank Indonesia. Masa jabatan ini berlaku selama 5 (lima) tahun.
Dengan demikian, susunan Dewan Gubernur Bank Indonesia menjadi sebagai berikut:
- Gubernur: Destry Damayanti
- Deputi Gubernur Senior: Aida S. Budiman
- Deputi Gubernur:
- Filianingsih Hendarta
- Ricky P. Gozali
- Thomas A.M. Djiwandono
- Solikin M. Juhro
Penetapan Anggota Dewan Gubernur ini menandai keberlanjutan kepemimpinan Dewan Gubernur Bank Indonesia dalam melaksanakan tugas dan kewenangan Bank Indonesia sesuai amanat Undang-Undang. Bank Indonesia akan terus memperkuat bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, bersinergi erat dengan Pemerintah dan otoritas terkait.
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menerbitkan izin khusus bagi 35 pesawat berregistrasi asing untuk memperkuat operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kian memprihatinkan di wilayah Kalimantan.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menjelaskan bahwa penerbitan izin operasional ini dilakukan guna merespons terbatasnya armada udara dalam negeri di tengah meluasnya titik-titik api (hotspot). Armada asing tersebut diterjunkan langsung untuk menyokong berbagai skenario penanganan darurat, mulai dari pengeboman air (water bombing), pelaksanaan teknologi modifikasi cuaca (TMC), hingga percepatan distribusi logistik bagi satgas pemadam di lapangan.
Guna memastikan seluruh proses berjalan lancar, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub menjamin ketersediaan alokasi ruang udara khusus untuk manuver armada pemadam. Pemantauan ketat terhadap navigasi dan standar keselamatan penerbangan juga terus dilakukan sepanjang operasi berlangsung.
Penempatan serta pergerakan puluhan armada udara ini terus disesuaikan dengan perkembangan titik panas paling krusial di Kalimantan melalui koordinasi intensif antara Kemenhub, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pemerintah daerah, dan instansi terkait lainnya.
Sumber: CNN Indonesia
Jakarta, 31 Agustus 2026. Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) menghentikan kegiatan YWWSDC dan RTHAE setelah menemukan sejumlah indikasi pelanggaran dalam kegiatan penawaran investasi aset kripto dan aset keuangan digital kepada masyarakat.
Kedua entitas tersebut diketahui tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Pedagang Aset Keuangan Digital (PAKD) dan mengklaim sebagai perusahaan yang memiliki izin di luar negeri serta sedang dalam proses mengurus perizinan di OJK.
Satgas PASTI mengimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap penawaran investasi yang mengatasnamakan perusahaan asing atau mengklaim sedang mengurus perizinan di OJK. Masyarakat juga diminta selalu memastikan legalitas pihak yang menawarkan investasi serta memahami karakteristik, manfaat, dan risiko produk yang ditawarkan.
YWWSDC
YWWSDC mengklaim sebagai bagian dari YWWSDC Group US Ltd, perusahaan yang disebut memiliki izin di Colorado, Amerika Serikat. YWWSDC menawarkan skema investasi trading aset kripto dan pembelian token aset keuangan digital melalui platform YWWSDC.
Berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi, Satgas PASTI menemukan bahwa YWWSDC tidak memiliki izin dari OJK sebagai PAKD, melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), serta aplikasi dan/atau situs web yang digunakan tidak tercatat sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Kementerian Komunikasi dan Digital.
Satgas PASTI juga menemukan indikasi perubahan alamat tautan (URL) dengan menggunakan nama berbeda, tetapi memiliki tampilan serupa sehingga diduga memiliki keterkaitan dengan YWWSDC.
RTHAE
RTHAE menawarkan investasi aset kripto dan aset keuangan digital melalui platform Retail Trader Hosted Automates Engine (RTHAE). Penawaran tersebut antara lain dilakukan melalui penawaran perdana token yang diklaim akan listing di bursa RTHAE, dengan janji bahwa dana yang telah disetorkan akan dikembalikan kepada anggota apabila token tersebut tidak jadi listing.
Berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi, Satgas PASTI menemukan bahwa RTHAE tidak memiliki badan hukum di Indonesia, tidak memiliki izin dari OJK sebagai PAKD, melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, serta aplikasi dan/atau situs web yang digunakan tidak tercatat sebagai PSE di Kementerian Komunikasi dan Digital.
Tindak Lanjut Satgas PASTI
Sehubungan dengan temuan tersebut, Satgas PASTI telah menghentikan kegiatan YWWSDC dan RTHAE serta melakukan pemblokiran akses terhadap aplikasi dan/atau tautan (URL) terkait. Satgas PASTI juga akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk proses penindakan lebih lanjut.
Masyarakat yang merasa dirugikan diminta segera melaporkan kepada aparat penegak hukum setempat guna mempercepat proses penanganan.
Satgas PASTI kembali mengimbau masyarakat agar senantiasa waspada terhadap tawaran investasi atau kegiatan keuangan yang menjanjikan keuntungan tinggi dan tidak logis, khususnya yang mengatasnamakan perusahaan asing dan mengklaim sedang mengurus perizinan di OJK.
Apabila menemukan indikasi penawaran serupa, penawaran investasi ilegal, atau pinjaman online ilegal, masyarakat dapat melaporkannya melalui website sipasti.ojk.go.id atau melalui Kontak OJK 157, WhatsApp 081157157157, dan email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Sementara itu, masyarakat yang menjadi korban penipuan transaksi keuangan dapat melapor melalui website Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) di iasc.ojk.go.id untuk mendukung upaya pemblokiran rekening pelaku secara cepat.
Jakarta – Terbatasnya kemampuan anggaran di daerah menuai kekhawatiran dari kalangan legislatif terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Anggota Komisi IV DPR RI asal Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah, Bambang Purwanto, mengungkapkan rasa khawatirnya terhadap kesiapan pemerintah daerah dalam menangani ancaman karhutla yang terus meluas.
Bambang menilai, pemangkasan dan efisiensi anggaran membuat daerah berada dalam posisi dilematis. Keterbatasan dana membuat pemerintah daerah tidak lagi bisa bertindak agresif dalam mengendalikan api seperti pada tahun-tahun sebelumnya, di mana anggaran operasional untuk pembayaran honorarium hingga koordinasi tim terpadu turut terdampak.
Kondisi ini kian mengkhawatirkan mengingat ancaman cuaca kering yang diprediksi masih berlangsung hingga puncak musim kemarau. Tanpa dukungan pendanaan yang memadai dari pemerintah pusat untuk menggerakkan tim terpadu di lapangan, upaya pencegahan dan pemadaman dinilai berisiko tidak optimal.
Oleh karena itu, DPR mendesak pemerintah pusat untuk segera menyalurkan dukungan anggaran penanganan bencana dan operasional pencegahan karhutla ke daerah-daerah rawan agar penanganan di lapangan tidak terkendala teknis maupun logistik.
Tonton pembahasan mengenai tanggapan DPR terkait pembiayaan penanganan kebakaran hutan dalam video Kemenhut Ajukan Rp290 Miliar, DPR Sindir Koordinasi Karhutla.
Video ini relevan karena membahas dinamika anggaran penanganan karhutla antara pemerintah pusat dan DPR dalam mengantisipasi kebakaran hutan.
Sumber: CNN Indonesia
Jakarta, 27 Agustus 2026. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat ekosistem Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) melalui penguatan regulasi, kolaborasi pemangku kepentingan, pengembangan inovasi, serta peningkatan pelindungan konsumen.
Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Digital Financial Innovation Day (OJK Digination Day) Tahun 2026 di Jakarta, Kamis, sebagai forum strategis untuk mempertemukan regulator, pemerintah, parlemen, industri, investor, akademisi, dan masyarakat dalam mendorong pengembangan keuangan digital yang inovatif, aman, berintegritas, inklusif, dan berkelanjutan.
Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Hernawan Bekti Sasongko dalam sambutannya menyampaikan bahwa masa depan sektor keuangan membutuhkan orkestrasi bersama seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, inovasi keuangan digital telah menjadi bagian integral dari sistem keuangan sehingga perlu berkembang dalam kerangka tata kelola, manajemen risiko, dan pelindungan konsumen yang setara dengan sektor keuangan lainnya.
“Inovasi keuangan digital tidak lagi berdiri di pinggir atau di luar sistem keuangan, tapi telah menjadi bagian di dalamnya. Prinsip yang kami pegang adalah same activity, same risk, same regulation. Standar tata kelola, manajemen risiko, dan pelindungan konsumen yang berlaku bagi sektor keuangan juga berlaku di sini tanpa adanya pengecualian,” kata Hernawan.
Pada kesempatan yang sama OJK juga memperkenalkan salah satu inisiatif strategis OJK yaitu program OJK Fintech Startup Accelerator yang bertujuan untuk memperkuat mata rantai pengembangan inovasi. Program ini berperan sebagai jembatan antara perusahaan rintisan, industri jasa keuangan, investor, dan regulator guna mendorong lahirnya solusi keuangan digital yang inovatif dan bertanggung jawab. Program ini ditandai dengan dilaksanakannya demo day dan business matching.
“Melalui demo day dan business matching, kita juga mempertemukan inovator dengan pendanaan mitra dan industri sekaligus menjadikan Digination sebagai etalase ke karya anak bangsa. Dan yang terpenting, pekerjaan kita tidak selesai ketika acara ini berakhir, justru setelah forum ini selesai, pekerjaan sesungguhnya dimulai,” kata Hernawan.
Lanjutnya, OJK senantiasa membangun siklus yang berkelanjutan dari dialog, pengujian, implementasi, dan kembali berdialog. Dengan cara inilah ekosistem inovasi dapat terus tumbuh dan memberikan manfaat nyata.
Selain mendorong pengembangan inovasi, OJK memprioritaskan kerangka regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, antara lain kecerdasan artifisial, tokenisasi aset, blockchain, dan aset kripto. Penguatan inovasi tersebut berjalan beriringan dengan upaya meningkatkan pelindungan konsumen dan literasi masyarakat.
Penguatan sektor IAKD semakin ditopang oleh berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 yang menyempurnakan kerangka hukum pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Penyempurnaan regulasi tersebut diarahkan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menciptakan ruang pertumbuhan industri yang sehat, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Arah pengembangan tersebut selanjutnya akan dituangkan dalam Peta Jalan IAKD 2026–2031.
Upaya OJK dimaksud disambut baik oleh Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun. Misbakhun mengapresiasi langkah OJK dalam melakukan inovasi digital dengan pelaksanaan OJK Digination Day. Kegiatan ini berhasil mempertemukan pihak-pihak yang kompeten dalam industri. Pertemuan dimaksud diharapkan dapat menghasilkan inovasi untuk merespon dan menjadi solusi dari permasalahan yang ada.
“Inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital, dan aset kripto juga menjadi salah satu sumber pembiayaan baru yang berpotensi menjawab tantangan struktural pembiayaan di Indonesia. Penggunaan inovasi keuangan digital juga diharapkan dapat mendorong inklusi keuangan yang akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Misbakhun.
Lanjutnya, potensi tersebut perlu didukung melalui regulasi yang adaptif, akses pendanaan, penguatan kapasitas, serta pengembangan talenta digital. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mendorong lahirnya inovasi yang bertanggung jawab sehingga Indonesia tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu menjadi pencipta dan pemimpin dalam ekosistem keuangan digital.
Kolaborasi antara Komdigi dan OJK menjadi tulang punggung ekosistem keuangan digital yang inovatif sekaligus aman, demikian disampaikan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital RI Nezar Patria.
“Komdigi menyiapkan prasarana digital, kebijakan AI, dan talenta digital, sementara OJK memastikan inovasi bisa bertumbuh dalam koridor kehati-hatian, perlindungan konsumen, dan stabilitas sistem keuangan. Dua peran ini saling melengkapi dan bukan saling menggantikan. Ke depan, kami mengajak OJK dan seluruh ekosistem yang hadir hari ini untuk memperkuat sinergi ini,” kata Nezar.
OJK mencatat per Juli 2026, jumlah akun konsumen perdagangan aset keuangan digital di Indonesia telah mencapai 22,93 juta akun dengan nilai transaksi aset kripto sebesar Rp20,52 triliun dan nilai transaksi derivatif Rp3,41 triliun.
Angka tersebut ditopang oleh infrastruktur pasar yang kini telah lengkap yaitu 2 bursa aset keuangan digital, 2 lembaga kliring penjaminan dan penyelesaian, 2 pengelola tempat penyimpanan, serta 26 pedagang aset keuangan digital berizin (Juli 2026). Pada daftar yang dikelola bursa CFX tercatat 1.214 aset dan 49 derivatif, sementara pada bursa ICEX tercatat 871 aset yang dapat diperdagangkan.
Pada sisi inovasi teknologi sektor keuangan, OJK mencatat pada bulan Juli 2026, terdapat 8 penyelenggara pemeringkat kredit alternatif dan 16 penyelenggara agregasi jasa keuangan, yang secara keseluruhan telah menjalin 1.357 kemitraan dengan Lembaga Jasa Keuangan.
Pada kesempatan yang sama, OJK meluncurkan Buku Saku 2.0 Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto yang disusun bersama industri sebagai panduan praktis untuk membantu masyarakat memahami karakteristik, manfaat, dan risiko aset keuangan digital dan aset kripto, demikian disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas IAKD OJK Adi Budiarso.
“Buku ini merupakan hasil karya anak-anak digital Indonesia, baik dari OJK maupun dari asosiasi pelaku usaha dan para pemerhati. Saya mengundang Bapak-Ibu selanjutnya untuk terus meningkatkan kualitas dari buku ini. Ini bertujuan untuk meningkatkan awareness serta kecerdasan finansial. Jangan lupa, kecerdasan finansial adalah tonggak utama untuk mencapai financial well-being,” kata Adi.
OJK Digination Day Tahun 2026 menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi dan mempercepat orkestrasi ekosistem keuangan digital nasional yang berdaya saing, inklusif, aman, dan berkelanjutan. Melalui sinergi antara regulasi yang adaptif, inovasi yang bertanggung jawab, dan pelindungan konsumen yang kuat, OJK mendorong agar transformasi digital sektor keuangan memberikan manfaat nyata bagi perekonomian nasional dan masyarakat.
“OJK Digination Day Tahun 2026, kami hadirkan bukan sebagai seremonial tahunan, tetapi sebagai ruang kerja bersama untuk regulator, industri, akademisi, dan pembuat kebijakan untuk bertemu, berdiskusi, untuk menyelaraskan arah dan masa depan sektor keuangan digital Indonesia. Forum ini juga menjadi ruang untuk menguji ganggasan dan memastikan diskusi menghasilkan dampak nyata,” kata Adi.
Lanjutnya, peningkatan kualitas literasi keuangan dan kecerdasan finansial, sektor keuangan akan menjadi salah satu tonggak utama untuk Indonesia yang maju dan sejahtera.
Ke depan, OJK akan memusatkan arah pengembangan IAKD pada tiga agenda utama, yaitu memperdalam ekosistem yang telah terbentuk (deepening), memperluas jangkauan dan pemanfaatan inovasi (widening), serta memperkuat pelindungan konsumen dan mitigasi risiko (safeguarding). Ketiga agenda tersebut diarahkan untuk membangun ekosistem keuangan digital Indonesia yang semakin inklusif, aman, berdaya saing, dan berkelanjutan.
Turut hadir dalam kegiatan ini Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Mohamad Hekal, Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan RI Herman Saheruddin, Chief Technology Officer Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara Sigit Puji Santosa, serta perwakilan kementerian/lembaga terkait, asosiasi industri, akademisi, praktisi, dan penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK).
Bank Indonesia kembali selenggarakan Karya Kreatif Indonesia (KKI) sebagai wujud komitmen dalam mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan mengusung semangat “BeudayaMeusareSare” dari Aceh yang bermakna berdaya bersama-sama, gelaran KKI 2026 yang merupakan penyelenggaraan ke-11 kalinya ini sekaligus menjadi momentum untuk mendorong kebangkitan UMKM di wilayah Sumatera dan Nusa Tenggara Timur (NTT) yang terdampak bencana alam. Diselenggarakan di Jakarta Internasional Convention Center (JICC) Hall A dan B pada 20–23 Agustus 2026, gelaran KKI 2026 dibuka oleh Pejabat Gubernur Sementara Bank Indonesia, Destry Damayanti, dan Ketua Dewan Kerajinan Nasional, Selvi Gibran Rakabuming.
“Penguatan UMKM ke depan diwujudkan melalui tiga kata kunci, yaitu Bangkit, Tangguh, dan Berdaya Saing. Bangkit merupakan semangat pemulihan UMKM yang menghadapi tantangan ekonomi maupun bencana alam. Tangguh diwujudkan melalui penguatan struktur usaha dan akses pembiayaan berkelanjutan. Berdaya Saing diwujudkan melalui inovasi produk dan perluasan akses pasar domestik maupun ekspor,” ujar Destry Damayanti dalam sambutannya membuka KKI 2026.
Mengangkat tema “Penguatan Sinergi untuk Mendorong UMKM Bangkit, Tangguh, dan Berdaya Saing”, penyelenggaraan KKI 2026 merupakan hasil sinergi Bank Indonesia bersama dengan 27 Kementerian dan Lembaga serta 34 mitra strategis. Pameran KKI 2026 diikuti lebih dari 550 UMKM, serta lebih dari 1.300 UMKM dilibatkan dalam pameran secara daring (online) yang dapat diakses melalui platform digital www.karyakreatifindonesia.co.id.
Pada gelaran KKI 2026 ini, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau (KPwBI Kepri) berpartisipasi dengan menghadirkan 23 UMKM unggulan Kepri yang telah melalui proses kurasi untuk membawa potensi produk unggulan daerah kepada pasar yang lebih luas. UMKM unggulan Kepri terpilih tersebut menawarkan beragam produk, mulai dari makanan dan minuman, wastra fashion, craft, hingga home decor. Memperkenalkan kuliner khas Kepulauan Riau hingga ragam tenun Melayu, UMKM Kepri membawa semangat untuk memperluas akses pasar sampai tingkat nasional, bahkan global. Turut hadir beberapa UMKM unggulan Kepri mulai Rumah Tenun Lingga, Sambal Sijago, Kenara, Narata, Isna Puring, hingga Iluh Craft yang ikut meramaikan booth KKI.
Semangat KPwBI Kepri dalam mengembangkan UMKM lokal diwujudkan melalui berbagai inisiatif program dalam rangka meningkatkan kapasitas, akses pasar, dan akses pembiayaan UMKM yang turut didukung digitalisasi. Program tersebut di antaranya meliputi onboarding UMKM digital, export coaching program dan business matching (BM) ekspor dengan beberapa buyers dari luar negeri, edukasi dan pendampingan sertifikasi halal, serta BM pembiayaan dengan perbankan. Keikutsertaan UMKM Kepri dalam KKI 2026 menjadi semakin strategis dalam konteks perekonomian daerah, khususnya dengan posisi Kepri sebagai salah satu pusat perdagangan, industri, pariwisata, dan ekonomi kreatif di kawasan perbatasan. Dari hasil BM ekspor KKI, UMKM Sambal Sijago yang bergerak di bidang makanan dan minuman berhasil membuka peluang ekspor ke pasar Australia dan Amerika, serta UMKM Putri Anjani yang bergerak di bidang wastra juga turut memiliki potensi untuk ekspor ke pasar Italia.
KKI 2026 mencatatkan capaian positif dengan nilai penjualan sementara per 23 Agustus 2026 sebesar Rp177,2 miliar dengan kontribusi penjualan oleh UMKM Kepri sebesar Rp5,3 miliar. Capaian KKI 2026 tersebut meningkat 35% dibandingkan capaian tahun 2025. Sementara itu, BM ekspor mencapai Rp169,9 miliar yang melibatkan 192 UMKM dan pembeli dari 16 negara. Dari sisi akses pembiayaan, BM pembiayaan mencapai Rp285 miliar atau meningkat 30,3% dibandingkan rata-rata tiga tahun terakhir. Dari total penjualan UMKM Kepri, produk ready to wear memiliki andil terbesar dalam menyokong penjualan. Di samping itu, produk wastra dan kuliner Kepri juga menunjukkan peningkatan omzet penjualan. Hal tersebut membuktikan bahwa kualitas produk lokal UMKM Kepri memiliki potensi besar untuk menarik minat pasar dan siap bersaing secara nasional maupun internasional.
Bank Indonesia terus mendorong dan memperkuat UMKM sebagai pilar ekonomi negara dengan implementasi kebijakan pengembangan UMKM yang diarahkan melalui 3 (tiga) strategi utama, yaitu: (i) ekonomi inklusif yang terintegrasi dan berdaya saing; (ii) pembiayaan inklusif dan keuangan berkelanjutan; serta (iii) literasi dan sinergi ekonomi-keuangan inklusif dan berkelanjutan yang meluas. Ketiga strategi tersebut diwujudkan dalam bentuk penguatan kapasitas dan skala usaha, perluasan akses pasar dan pembiayaan, serta akselerasi digitalisasi.
Dari karya lokal menuju pasar global, melalui gelaran KKI Bank Indonesia berupaya menunjukkan kualitas UMKM nasional yang layak untuk didukung dan dikembangkan. Mari bersama-sama cintai, bangga, dan gunakan produk UMKM Indonesia. Dengan sinergi dan kolaborasi yang kuat, UMKM Indonesia, diharapkan semakin tumbuh, tangguh, berdaya saing, dan menjadi kekuatan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
