Gelar 9th Southeast Asia Cryptocurrencies Working Group Meeting Yogyakarta, 18 November 2026. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), dengan dukungan Pemerintah Jepang sepakat memperkuat kerja sama dalam menghadapi risiko kejahatan dan penyalahgunaan Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto (AKD-AK) yang semakin berkembang di tingkat regional dan internasional. Demikian kesimpulan yang mengemuka dalam forum 9th Southeast Asia Cryptocurrencies Working Group Meeting yang diselenggarakan di Yogyakarta, Rabu (18/11). Kegiatan tersebut dibuka oleh Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) OJK Adi Budiarso bersama Himal Ojha, Cybercrime Programme Officer, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). Pertemuan yang digelar OJK pada 18 – 20 November tersebut menjadi forum bagi regulator, aparat penegak hukum, lembaga terkait, organisasi internasional, dan pelaku industri jasa keuangan dari berbagai negara untuk bertukar informasi, meningkatkan kapasitas penanganan kejahatan keuangan digital, serta memperkuat koordinasi dalam mengantisipasi risiko yang berkembang di tingkat regional dan internasional.
Adi Budiarso, dalam sambutannya menyampaikan bahwa perkembangan teknologi keuangan, khususnya AKD-AK telah membuka berbagai peluang baru dalam pengembangan sektor keuangan. Namun, perkembangan tersebut juga menghadirkan risiko penyalahgunaan teknologi keuangan aktivitas ilegal yang semakin kompleks, beragam, dan melintasi batas yurisdiksi. “Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi domestik dan internasional yang erat, mengingat perusahaan, platform, aset, dan korban dapat berada di berbagai yurisdiksi. Pertukaran informasi dan koordinasi lintas negara menjadi sangat penting untuk memperkuat efektivitas penanganan kejahatan keuangan digital,” kata Adi. Menurut Adi, pesatnya perkembangan industri aset digital, kemudahan transaksi lintas negara, serta perbedaan aturan dan kesiapan pengawasan di masing-masing negara menjadi tantangan dalam penanganan aktivitas ilegal. Salah satunya tercermin dari penerapan Financial Action Task Force (FATF) Travel Rule yang belum merata, sehingga informasi identitas pengirim dan penerima dalam transaksi aset digital lintas negara belum tersedia secara menyeluruh.
Untuk itu, Adi menekankan pentingnya integrasi informasi keuangan, keamanan siber, pengaduan konsumen, aset virtual, dan penegakan hukum, yang didukung mekanisme pertukaran informasi lebih cepat serta pemanfaatan teknologi untuk penelusuran transaksi. Penguatan Kolaborasi Regional dan Internasional 9th Southeast Asia Cryptocurrencies Working Group Meeting diikuti oleh perwakilan berbagai negara, antara lain Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Kamboja, Laos, dan Singapura, serta melibatkan perwakilan lembaga dan institusi dari Jepang dan Amerika Serikat. Forum ini menghadirkan perwakilan otoritas pengawas sektor keuangan, antara lain Securities Commission Malaysia, Securities and Exchange Commission Philippines, Securities and Exchange Commission Thailand, Securities and Exchange Regulator of Cambodia, serta Bank of the Lao People’s Democratic Republic. Selain itu, kegiatan ini melibatkan aparat penegak hukum, organisasi internasional seperti INTERPOL, akademisi, asosiasi industri, serta perusahaan di bidang analisis dan pemantauan transaksi berbasis teknologi blockchain. Selama pelaksanaan pertemuan tersebut, para delegasi membahas berbagai isu strategis, antara lain perkembangan kejahatan siber dan penyalahgunaan aset virtual, kejahatan berbasis kecerdasan artifisial (AI-enabled fraud), pencucian uang melalui aset kripto, pengawasan stablecoin, implementasi FATF Travel Rule, serta tantangan investigasi dan penelusuran aset digital lintas negara.
Pembahasan juga mencakup perkembangan regulasi masing-masing negara (country updates), pertukaran informasi dengan sektor swasta, studi kasus penegakan hukum, serta diskusi kelompok untuk merumuskan rekomendasi praktis dalam memperkuat kerja sama regional. Melalui forum ini, OJK dan UNODC diharapkan dapat mendorong peningkatan efektivitas koordinasi antarotoritas, penguatan kapasitas pengawasan dan penegakan hukum, serta pengembangan mekanisme pertukaran informasi yang lebih responsif dalam menghadapi risiko kejahatan keuangan digital. Penyelenggaraan kegiatan ini menegaskan komitmen OJK untuk terus berpartisipasi aktif dalam kerja sama regional dan internasional guna mendukung pertumbuhan industri AKD-AK yang inovatif dan berintegritas, serta mengedepankan pelindungan konsumen dan stabilitas sistem keuangan.
-
Insentif Likuiditas (KLM): Memberikan insentif likuiditas hingga 3% dari Dana Pihak Ketiga (DPK) bagi perbankan yang menyalurkan kredit ke sektor padat karya dan UMKM (berlaku 1 Desember 2026). Per November 2026, kredit perbankan tercatat tumbuh solid sebesar 13,21% (yoy).
-
Ekspansi Pembayaran Digital: Mengimplementasikan uji coba QRIS Antarnegara koridor Hong Kong pada minggu kedua Desember 2026 serta memperluas fitur pembayaran online Kartu Kredit Indonesia (KKI) mulai Januari 2027. Tercatat, transaksi QRIS pada Oktober 2026 melonjak 70,95% (yoy) dengan total 71,91 juta pengguna.
Total BTS mencapai lebih dari 297.000 BTS, termasuk sekitar 36.000 BTS 5G.
JAKARTA, 18 November 2026. PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (XLSMART) membukukan pendapatan Rp35,77 triliun sepanjang Januari–September 2026, tumbuh 17% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (YoY). Pertumbuhan pendapatan disertai peningkatan profitabilitas seiring dengan realisasi sinergi pascamerger dan integrasi jaringan serta operasional yang mendekati penyelesaian.
Layanan data dan digital menjadi penopang utama pendapatan Perseroan dengan kontribusi sekitar 90%. Pendapatan dari layanan tersebut meningkat dari Rp27,76 triliun menjadi Rp32,12 triliun. EBITDA yang dinormalisasi mencapai Rp16,42 triliun, naik 12% YoY dengan margin 46%. Laba bersih yang dinormalisasi tumbuh 94% YoY menjadi Rp3,59 triliun.
Presiden Direktur & CEO XLSMART, Rajeev Sethi, mengatakan, “XLSMART berhasil memanfaatkan momentum untuk terus bertumbuh, dimana integrasi yang hampir rampung bisa kami optimalkan untuk memberikan manfaat yang nyata bagi bisnis dan pelanggan. Konsolidasi jaringan mulai menghasilkan efisiensi terhadap beban biaya yang ada, sementara kapasitas dan cakupan yang semakin kuat mendukung pengembangan layanan dan meningkatkan pengalaman pelanggan, sehingga ARPU meningkat dan mencapai rekor tertinggi. Kemajuan ini menunjukkan kemampuan kami mengubah skala bisnis menjadi pertumbuhan yang semakin berkualitas.”
Integrasi Jaringan Mendekati Rampung, Sinergi Capai US$294 Juta
XLSMART merealisasikan sinergi bruto kumulatif mencapai sebesar US$294 juta sepanjang sembilan bulan pertama 2026, naik sekitar 80% dari US$166 juta pada periode yang sama tahun sebelumnya. Seiring dengan hasil pencapaian sinergi yang memuaskan, Perseroan meningkatkan target sinergi bruto tahun penuh 2026 menjadi lebih dari US$300 juta.
Hingga akhir September 2026, 96% dari total lokasi jaringan yang direncanakan telah terintegrasi. Pembangunan lokasi jaringan baru untuk menambah kapasitas dan memperluas cakupan telah selesai sesuai rencana. Perseroan kini berfokus pada optimalisasi jaringan untuk meningkatkan kualitas layanan dan efisiensi operasional.
Sinergi terutama berasal dari konsolidasi lokasi jaringan yang tumpang tindih, negosiasi ulang biaya sewa, dan pembongkaran infrastruktur duplikat. Penghematan juga berasal dari penurunan konsumsi listrik, efisiensi pemeliharaan dan pengadaan, serta penataan organisasi.
ARPU Capai Rekor, Registrasi Biometrik Perkuat Kualitas Basis Pelanggan
Rata-rata pendapatan per pelanggan (ARPU) campuran (blended) XLSMART mencapai Rp47.500 pada kuartal III 2026, tertinggi sejak merger, dibandingkan Rp38.900 pada kuartal yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan ini didukung oleh optimalisasi pendapatan dari layanan data, penyesuaian bauran harga paket, serta penawaran paket perdana dan paket isi ulang bernilai lebih tinggi. Sepanjang Januari–September 2026, ARPU campuran (blended) tercatat sebesar Rp47.300. Trafik layanan data turut tumbuh 15% YoY menjadi 12.203 Petabytes, didorong tingginya kebutuhan masyarakat terhadap layanan digital berkualitas tinggi, termasuk streaming, mobile gaming, dan layanan berbasis cloud.
Jumlah pelanggan seluler XLSMART meningkat menjadi 70 juta pada kuartal III 2026. Untuk memperkuat kualitas basis pelanggan, XLSMART menerapkan registrasi biometrik saat aktivasi nomor baru sesuai ketentuan pemerintah. Pencocokan wajah dengan data kependudukan membantu memastikan nomor baru terdaftar atas nama pemilik identitas yang sah sekaligus mengurangi risiko penyalahgunaan identitas.
Pada layanan internet rumah, jumlah pelanggan XL HOME menembus satu juta, tumbuh 8% YoY.
Perluasan 5G dan Penguatan Jaringan Tingkatkan Pengalaman Pelanggan
Per 3 November 2026, layanan 5G XLSMART dengan pendekatan Blanket Coverage telah hadir di 80 kota/kabupaten, terdiri atas 57 kota/kabupaten di Jawa dan 23 kota/kabupaten di luar Jawa. Perseroan menargetkan jangkauan layanan ini melampaui 100 kota pada akhir 2026.
Hingga akhir September 2026, total BTS XLSMART meningkat 42% YoY menjadi sekitar 297.000 BTS, termasuk sekitar 36.000 BTS 5G. XLSMART juga akan memanfaatkan tambahan spektrum 700 MHz dan 2,6 GHz untuk memperluas cakupan 5G dan meningkatkan kapasitas jaringan.
Bagi pelanggan, penguatan dan perluasan jaringan mendukung koneksi yang lebih andal untuk aktivitas sehari-hari, seperti panggilan video dan menonton konten secara daring. Perbaikan pengalaman ini turut mendorong kenaikan Net Promoter Score (NPS) XLSMART sebesar 43% dibandingkan kuartal II 2025, yang mencerminkan meningkatnya kecenderungan pelanggan untuk merekomendasikan layanan XLSMART.
Untuk mendukung ekspansi dan penguatan kapasitas jaringan, belanja modal tercatat mencapai Rp18,32 triliun sepanjang Januari–September 2026. XLSMART memperbarui panduan alokasi belanja modal untuk tahun 2026 menjadi sekitar Rp24 triliun. Total utang kotor meningkat menjadi Rp 26,04 triliun pada akhir September 2026, dengan Rasio utang bersih terhadap EBITDA, termasuk pembiayaan sewa, membaik menjadi 2,76x dari 3,27x pada periode yang sama tahun sebelumnya. XLSMART tidak memiliki utang berdenominasi USD. Sebesar 69% dari pinjaman yang ada saat ini memiliki suku bunga mengambang (floating) dan 31% memiliki suku bunga tetap
Bali, 18 November 2026. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat kolaborasi dan koordinasi antarregulator sektor keuangan di ASEAN untuk membangun ekosistem industri asuransi yang tangguh, sehat, dan berkelanjutan dalam menghadapi ketidakpastian global, serta tantangan risiko transformasi digital. Kolaborasi tersebut diharapkan semakin memperkuat pengawasan industri asuransi, meningkatkan pelindungan pemegang polis, dan memperluas akses masyarakat terhadap produk dan layanan asuransi. “Untuk memperkuat ekosistem asuransi ASEAN, kita membutuhkan kerja sama yang lebih erat serta penguatan kolaborasi di antara regulator, pelaku industri, dan pemangku kepentingan lainnya di seluruh kawasan,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi pada pembukaan 29thASEAN Insurance Regulators’ Meeting (AIRM) dan 52nd ASEAN Insurance Council (AIC) Meeting di Bali, Rabu.
Forum tersebut mengusung tema “Strengthening the Resilience of the ASEAN Insurance Ecosystem: Navigating Global Uncertainty and Accelerating Digital Transformation” dan dihadiri lebih dari 200 peserta yang berasal dari regulator, perusahaan asuransi, asosiasi industri, dan lembaga mitra dari 11 negara anggota ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, dan Timor-Leste. Menurut Friderica, berbagai isu ekonomi dan asuransi dibahas dalam forum ini di antaranya berbagai inisiatif regional, termasuk asuransi kendaraan bermotor lintas batas, penelitian risiko bencana dan kerja sama antarasosiasi asuransi di ASEAN. Termasuk juga membahas program penjaminan polis di Indonesia yang sesuai undang-undang akan mulai berlaku pada 2028. “Melalui kerja sama ini, saya meyakini bahwa ASEAN dapat membangun industri asuransi yang lebih kuat, inklusif, inovatif, tangguh dan lebih siap menghadapi tantangan di masa depan,” kata Friderica.
Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK sekaligus Ketua AIRM Ogi Prastomiyono mengatakan bahwa kolaborasi yang lebih erat antarotoritas asuransi di ASEAN diharapkan dapat memperkuat ketahanan industri asuransi dalam merespons risiko-risiko yang terus berkembang, sehingga semakin menjaga kepercayaan masyarakat. “Risiko itu tidak mengenal batas negara, jadi risiko life, kesehatan, kemudian juga kerugian itu dapat terjadi di mana-mana. Kita sebagai negara ASEAN itu saling terkait karena di industri asuransi itu kolaborasi sangat penting, bukan berkompetisi, tetapi berbagi risiko,” kata Ogi.
Selain itu, kolaborasi lintas negara di kawasan ASEAN juga penting mendukung industri reasuransi, mengingat kawasan ini merupakan salah satu wilayah yang paling rentan terhadap risiko bencana. OJK mendorong penguatan kerja sama ASEAN dalam menangani pemasaran dan distribusi produk asuransi lintas negara yang tidak memiliki izin, termasuk melalui kanal digital. Kerja sama tersebut diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan mencegah praktik pemasaran produk asuransi yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum di masing-masing negara. Tantangan Global Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan Herman Saheruddin, menekankan bahwa kolaborasi regional menjadi kunci untuk memperkuat ketahanan industri asuransi, melindungi kepentingan pemegang polis, dan memastikan keberlanjutan ekosistem asuransi dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks serta pesatnya digitalisasi.
“Ketidakpastian global dan pesatnya digitalisasi terus membentuk kembali lanskap industri asuransi. Oleh karena itu, kerja sama regional menjadi sangat penting untuk memperkuat ketahanan, melindungi pemegang polis, serta memastikan keberlanjutan ekosistem asuransi dalam jangka panjang,” kata Herman. Herman mengatakan bahwa ASEAN telah membuktikan ketangguhannya di tengah ketidakpastian global dan tetap menjadi salah satu kawasan yang paling menjanjikan bagi investasi, termasuk pada sektor asuransi. Penguatan Kerja Sama Pengawasan Industri Asuransi ASEAN Sebagai tuan rumah sekaligus pemegang keketuaan 29th AIRM, Indonesia melalui OJK mendorong pembahasan sejumlah agenda strategis yang menjadi perhatian regulator dan industri asuransi ASEAN. Agenda tersebut meliputi keuangan berkelanjutan dan ASEAN Taxonomy, pemanfaatan kecerdasan artifisial dalam pengawasan asuransi, penguatan program penjaminan polis, kerja sama pengawasan lintas negara, serta pembiayaan dan asuransi risiko bencana.
Penyelenggaraan 29th AIRM dan 52nd AIC merupakan bagian dari rangkaian kegiatan pertemuan industri dan regulator asuransi ASEAN yang berlangsung pada 16–19 November 2026. Rangkaian tersebut mencakup 15th ASEAN Insurance Congress, 29th ASEAN Insurance Regulators’ Meeting (AIRM), 52nd ASEAN Insurance Council (AIC) Meeting, serta Joint Plenary Meeting AIRM dan AIC. Pertemuan AIC membahas berbagai perkembangan industri asuransi di kawasan, meliputi asuransi jiwa, asuransi umum, reasuransi, takaful, asuransi kesehatan, pendidikan asuransi, serta berbagai inisiatif kerja sama industri. Rangkaian kegiatan terkait lainnya meliputi pertemuan badan pengurus ASEAN Insurance Training and Research Institute (AITRI), pembahasan asuransi kesehatan berkelanjutan bersama Global Asia Insurance Partnership (GAIP), serta pembahasan kerja sama pembiayaan dan asuransi risiko bencana oleh kelompok kerja Disaster Risk Financing and Insurance (DRFI). Melalui penyelenggaraan 29th AIRM dan 52nd AIC, OJK menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kolaborasi regional dalam membangun ekosistem industri asuransi ASEAN yang tangguh dan berkelanjutan. Sinergi antarregulator diharapkan dapat mendorong inovasi yang bertanggung jawab, memperkuat efektivitas pengawasan, serta meningkatkan akses dan pelindungan asuransi bagi masyarakat di kawasan.
Jakarta, 17 November 2026. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menandatangani Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Pertukaran Data, Informasi, dan/atau Dokumen dalam rangka Program Penjaminan Polis (PPP). Juklak ini menjadi landasan operasional koordinasi kedua lembaga dalam mempersiapkan dan melaksanakan PPP.
Juklak ditandatangani oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono dan Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Polis LPS Ferdinan D. Purba di Bali, Selasa (17/11).
"Penandatanganan Juklak ini merupakan langkah maju dalam mempersiapkan implementasi Program Penjaminan Polis yang diamanatkan Undang-Undang P2SK. Melalui program ini, kami berharap perlindungan terhadap pemegang polis semakin kuat dan kepercayaan publik terhadap industri asuransi dapat terus meningkat," kata Ogi.
PPP merupakan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026, yang diselenggarakan oleh LPS paling lambat Januari 2028. Program ini bertujuan melindungi pemegang polis, tertanggung, atau peserta ketika perusahaan asuransi mengalami kegagalan, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi.
Menurut Ogi, keberhasilan Program Penjaminan Polis ditentukan sejak tahap persiapan, yaitu kepesertaan yang tepat, data yang akurat, dan koordinasi yang rapi. Juklak ini memberi pegangan yang jelas dan terukur bagi OJK dan LPS dalam menjalankannya.
Lebih lanjut, Ogi menambahkan bahwa PPP melengkapi agenda penguatan industri perasuransian yang sedang berjalan, mulai dari permodalan, tata kelola, hingga manajemen risiko. Pengawasan yang kuat dan penjaminan yang kredibel akan saling menguatkan.
Pertukaran data, lanjut Ogi, merupakan bagian penting dalam persiapan PPP. LPS memerlukan data pengawasan OJK untuk menilai kepesertaan dan memantau risiko, sementara OJK memerlukan informasi dari LPS mengenai hasil surveilans dan kepatuhan peserta penjaminan.
Ia mengapresiasi milestone bersejarah tersebut sebagai hasil kerja keras bersama selama empat tahun dalam mewujudkan transformasi dan reformasi fundamental yang memperkuat fondasi industri perasuransian nasional.
Pokok Pengaturan Juklak
Juklak merupakan penjabaran Nota Kesepahaman OJK dan LPS tanggal 14 September 2023 tentang Koordinasi dan Kerja Sama dalam rangka Pelaksanaan Fungsi dan Tugas OJK dan LPS.
Cakupan pertukaran data mengikuti seluruh siklus, mulai dari persiapan dan masa pendaftaran kepesertaan PPP, setiap status pengawasan perusahaan asuransi, penyehatan, resolusi, hingga pencabutan izin usaha dan likuidasi. Pertukaran berlangsung dua arah, dari OJK kepada LPS maupun dari LPS kepada OJK.
Juklak juga menetapkan Focal Point dan Liaison Officer di masing-masing lembaga, beserta jenis data, periode, batas waktu penyampaian, dan media pertukarannya. Hal yang belum diatur dapat disepakati melalui Forum Koordinasi OJK–LPS.
“Yang terpenting setelah penandatanganan adalah pelaksanaannya. Data yang dipertukarkan memuat informasi pengawasan yang sensitif, sehingga kerahasiaan, keamanan, dan kualitasnya harus dijaga bersama,” tegas Ogi.
Adapun pertukaran data diarahkan melalui sarana pertukaran data dan informasi yang efisien dan sedapat mungkin tidak menambah beban pelaporan bagi industri. Melalui penandatanganan Juklak ini, OJK terus memperkuat koordinasi dengan LPS dan Kementerian Keuangan dalam mempersiapkan PPP, termasuk melalui sosialisasi dan edukasi kepada industri dan masyarakat, agar program dapat berjalan efektif dan kredibel serta memberikan manfaat nyata bagi pemegang polis dan industri asuransi nasional.
Jakarta, 16 November 2026. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) sepakat memperkuat upaya pelindungan konsumen sektor jasa keuangan melalui perluasan cakupan layanan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) ke industri sistem pembayaran. Kesepakatan tersebut ditunjukkan melalui penandatanganan Petunjuk Pelaksanaan Bersama LAPS SJK antara OJK dan BI tentang Tata Cara Kerja Sama dan Koordinasi Dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Sektor Keuangan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dilakukan Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Dicky Kartikoyono dan Deputi Gubernur Bank Indonesia Filianingsih Hendarta yang dilakukan dalam rangkaian kegiatan Kick-Off Gerakan Bersama Pelindungan Konsumen Tahun 2027 (GEBER PK 2027) di Jakarta, Senin (16/11). Melalui Petunjuk Pelaksanaan Bersama LAPS SJK ini, OJK dan BI sepakat memperkuat kerja sama dan koordinasi dalam mendukung layanan penyelesaian sengketa konsumen yang mencakup sektor jasa keuangan dan sistem pembayaran.
Dicky menegaskan dengan kesepakatan ini diharapkan bisa mempercepat upaya penyelesaian sengketa konsumen secara lebih proaktif sehingga bisa mengurangi potensi kerugian konsumen. Selain itu, industri jasa keuangan juga perlu memanfaatkan setiap pengaduan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan produk, layanan, dan perilaku usaha. “Kecepatan inovasi di industri jasa keuangan harus diimbangi dengan kecepatan dalam melakukan pelindungan konsumen, kita tidak boleh selalu menunggu masalah menjadi besar, baru kemudian memperbaiki sistem. Setiap pengaduan harus menjadi pembelajaran untuk memperbaiki produk, proses, perilaku, dan pengawasan,” kata Dicky. Lebih lanjut, Dicky menekankan pentingnya sinergi antara OJK, BI, kementerian/lembaga, dan industri jasa keuangan dalam membangun ekosistem pelindungan konsumen yang terintegrasi. Sinergi tersebut mencakup pencegahan risiko, penanganan pengaduan, dan penyelesaian sengketa secara adil. Filianingsih Hendarta menyampaikan bahwa petunjuk pelaksanaan bersama tersebut memperkuat koordinasi kedua otoritas dalam penyelesaian sengketa melalui LAPS sesuai dengan kewenangan masing-masing. OJK dan BI akan terus memperkuat sinergi untuk mendukung pelindungan konsumen sektor keuangan secara menyeluruh.
Perluasan Layanan Penyelesaian Sengketa LAPS SJK telah memperoleh persetujuan OJK pada 29 Desember 2020 dan mulai beroperasi pada 1 Januari 2021. Lembaga ini menyediakan layanan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan mengedepankan independensi, keadilan, efektivitas, efisiensi, dan kemudahan akses. Bank Indonesia memberikan persetujuan kepada LAPS SJK pada 6 Oktober 2026 untuk menangani sengketa konsumen dengan penyelenggara di sistem pembayaran yang berada dalam kewenangan Bank Indonesia. Perluasan cakupan layanan tersebut memperkuat peran LAPS SJK dalam mendukung penyelesaian sengketa konsumen di sektor keuangan secara terintegrasi. Penguatan tersebut sejalan dengan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang memberikan pilihan kepada konsumen untuk mengajukan sengketa kepada lembaga atau badan penyelesaian sengketa yang memperoleh persetujuan otoritas sektor keuangan atau kepada pengadilan apabila penanganan pengaduan oleh pelaku usaha belum menghasilkan kesepakatan.
Penanganan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Pelaku Usaha Sektor Keuangan (PUSK) merupakan lini terdepan dalam pelindungan konsumen (first line of defense) yang bertanggung jawab untuk menangani dan menyelesaikan pengaduan konsumen terlebih dahulu melalui mekanisme internal atau Internal Dispute Resolution (IDR). Dalam hal pengaduan yang mengandung unsur sengketa belum mencapai kesepakatan penyelesaian melalui mekanisme IDR, konsumen dapat melanjutkan penyelesaian sengketa melalui LAPS SJK melalui mekanisme External Dispute Resolution (EDR) sesuai persyaratan yang berlaku atau melalui pengadilan.
LAPS SJK menangani sengketa yang bersifat keperdataan dan memenuhi persyaratan penanganan pengaduan internal PUSK, namun belum mencapai kesepakatan penyelesaian. Selain itu, sengketa tersebut tidak sedang dalam proses atau telah memperoleh putusan dari pengadilan, arbitrase, maupun lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya. OJK dan BI menekankan pentingnya kesiapan operasional LAPS SJK serta komitmen pelaku usaha dalam mendukung hasil yang optimal dari pelaksanaan petunjuk pelaksanaan ini. Pelaku usaha juga perlu memperkuat penanganan pengaduan dan mendukung penyelesaian sengketa melalui LAPS SJK sesuai ketentuan untuk mewujudkan pelindungan konsumen yang efektif, adil, dan memberikan kepastian bagi konsumen serta pelaku usaha.
BOGOR. PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) menggelar Commercial Banking Client Workshop 2026 di Learning Center Bumi CIMB Niaga, Gunung Geulis, Bogor, pada Senin-Selasa (16-17/11/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Perseroan untuk mempererat hubungan dengan nasabah sekaligus berbagi perspektif mengenai kondisi ekonomi, perkembangan regulasi, serta berbagai solusi perbankan yang dapat mendukung kebutuhan bisnis nasabah.
Workshop tersebut diikuti puluhan peserta dari perusahaan-perusahaan nasabah Commercial Banking. Selain menjadi ajang apresiasi bagi nasabah, kegiatan ini juga menjadi ruang diskusi untuk saling bertukar pandangan mengenai berbagai tantangan dan peluang yang dihadapi dunia usaha saat ini.
Head of Treasury Sales & Distribution CIMB Niaga Hernaman Tandianto mengatakan, di tengah kondisi ekonomi yang terus berubah, pelaku usaha membutuhkan akses terhadap informasi dan solusi yang relevan agar dapat mengambil keputusan bisnis dengan lebih baik.
“Kami ingin membangun hubungan dengan nasabah tidak hanya sebagai penyedia layanan perbankan, tetapi juga sebagai mitra yang dapat tumbuh bersama. Melalui workshop ini, kami berharap nasabah mendapatkan wawasan baru, dapat berdiskusi secara langsung dengan para ahli dan praktisi kami, serta memperoleh solusi yang sesuai dengan kebutuhan bisnis masing-masing,” kata Hernaman.
Turut hadir dalam acara ini, Direktur Treasury & Financial Institutions CIMB Niaga John Simon, Head of Transaction Banking CIMB Niaga Joni Hermanto, Chief Syariah Wholesale Banking, Strategy & Finance CIMB Niaga Herwin Bustaman, dan Head of Commercial Banking CIMB Niaga Christian Prajitno.
Selama acara, peserta mendapatkan beragam pemaparan terkait perkembangan ekonomi dan pasar, pengelolaan likuiditas, solusi treasury, perdagangan internasional, hingga perkembangan regulasi yang relevan bagi dunia usaha. Para peserta juga berkesempatan berdiskusi langsung dengan para pakar dan tim CIMB Niaga mengenai strategi yang dapat mendukung pertumbuhan perusahaan mereka.
CIMB Niaga akan terus menghadirkan berbagai inisiatif yang memberikan nilai tambah bagi nasabah, sejalan dengan komitmen perusahaan untuk terus menjadi mitra terpercaya dalam perjalanan bisnis nasabah.
“Kami percaya hubungan jangka panjang dibangun melalui pemahaman yang mendalam atas kebutuhan nasabah. Karena itu, kami akan terus memperkuat kolaborasi dan menghadirkan solusi yang relevan agar nasabah dapat mengembangkan usahanya secara berkelanjutan sekaligus mewujudkan aspirasinya. Hal ini sejalan dengan purpose kami Advancing Customers & Society,” tutup Hernaman.
Banten, 16 November 2026. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong generasi muda meningkatkan literasi keuangan dan semakin bijak memanfaatkan layanan keuangan digital sebagai bekal membangun kemandirian finansial dan mempersiapkan masa depan yang sejahtera. Pesan tersebut disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dalam kegiatan OJK Mengajar di Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 33 Tangerang Selatan, Banten, Senin yang diikuti lebih dari 150 peserta secara luring dan 3.429 peserta secara daring. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-15 OJK. Friderica menyampaikan bahwa setiap generasi muda memiliki kesempatan meraih masa depan yang lebih baik melalui kebiasaan positif, termasuk disiplin belajar, bekerja keras, pantang menyerah, dan bijak mengelola keuangan. “Masa depan tidak ditentukan oleh dari mana kita berasal, melainkan oleh keberanian untuk melangkah dan kebiasaan baik yang kita bangun mulai hari ini. Mimpi besar harus diiringi dengan langkah nyata, termasuk belajar mengelola keuangan secara bijak,” ujar Friderica.
Ia menjelaskan bahwa kemajuan teknologi mempermudah akses terhadap layanan keuangan seperti mobile banking, internet banking, dan QRIS. Namun, kemudahan tersebut juga disertai risiko penyalahgunaan data pribadi, serangan siber, penipuan digital, serta perilaku konsumtif akibat pengaruh media sosial dan fenomena You Only Live Once (YOLO), Fear of Missing Out (FOMO), dan Fear of Other People's Opinion (FOPO). Pentingnya literasi keuangan sejak dini juga tercermin dari penelitian OECD yang menunjukkan bahwa pelajar dengan literasi keuangan lebih baik memiliki kemungkinan 72 persen lebih tinggi untuk menabung dan 50 persen lebih tinggi untuk membandingkan harga sebelum membeli. Sementara itu, berdasarkan SNLIK 2026, tingkat literasi keuangan pelajar dan mahasiswa tercatat 62,72 persen, di bawah tingkat nasional sebesar 69,57 persen. Tingkat inklusi keuangannya mencapai 92,76 persen, dibandingkan nasional sebesar 93,61 persen.
Hal ini menunjukkan pentingnya mengimbangi akses keuangan dengan pemahaman yang memadai. Untuk itu, Friderica mengajak generasi muda membangun kebiasaan keuangan yang sehat melalui pencatatan pemasukan dan pengeluaran, membedakan kebutuhan dan keinginan, serta menyusun anggaran dengan prinsip 50/30/20 sesuai kondisi masingmasing. Generasi muda juga didorong mengenal investasi beserta risiko dan tujuannya, serta membiasakan menabung melalui produk Simpanan Pelajar (SimPel) sebagai langkah awal membangun kemandirian finansial. Waspadai Aktivitas Keuangan Ilegal dan Penipuan Digital Friderica juga mengingatkan generasi muda agar mewaspadai pinjaman online ilegal, investasi bodong, dan berbagai modus penipuan digital dengan menerapkan prinsip 2L, yaitu Legal dan Logis. Masyarakat perlu memastikan legalitas penyelenggara serta mencermati kewajaran manfaat dan imbal hasil yang ditawarkan. Generasi muda juga diimbau menjaga kerahasiaan data pribadi, PIN, dan kode OTP serta bertanggung jawab terhadap setiap kewajiban keuangan. Riwayat kredit dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK perlu dijaga karena dapat menjadi salah satu pertimbangan lembaga jasa keuangan dalam proses pemberian pembiayaan.
Dalam memberantas aktivitas keuangan ilegal dan penipuan digital, OJK bersama kementerian dan lembaga terkait terus memperkuat peran Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (PASTI) dan Indonesia Anti-Scam Centre (IASC). Sejak Januari hingga September 2026, Satgas PASTI telah menghentikan 1.489 entitas keuangan ilegal. Sementara itu, hingga 30 September 2026, IASC telah menerima lebih dari 741 ribu laporan penipuan, memblokir sekitar 748 ribu rekening dengan total dana Rp970,3 miliar, serta mengembalikan Rp210,75 miliar kepada korban. Masyarakat yang menemukan aktivitas keuangan mencurigakan atau menjadi korban penipuan transaksi keuangan dapat melapor melalui Kontak OJK 157, Satgas PASTI, maupun IASC melalui laman iasc.ojk.go.id. Korban juga diimbau segera menghubungi bank atau penyedia layanan keuangan terkait untuk mempercepat penanganan dan upaya penyelamatan dana. Menutup kegiatan, Friderica mengajak para siswa untuk menjadikan literasi keuangan sebagai bekal meraih masa depan yang sejahtera, memanfaatkan teknologi digital secara produktif dan bertanggung jawab, serta menjadi agen literasi keuangan dengan menyebarluaskan pengetahuan kepada keluarga dan lingkungan sekitar. Melalui kegiatan OJK Mengajar, OJK terus memperluas edukasi keuangan kepada generasi muda agar semakin cerdas dalam mengelola keuangan, mampu memanfaatkan layanan keuangan digital secara bijak, serta terlindungi dari berbagai risiko keuangan. Upaya ini menjadi bagian dari komitmen OJK dalam membangun generasi yang mandiri secara finansial untuk mendukung terwujudnya Indonesia Emas.
PADANG, 15 November 2026. PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (XLSMART) melalui merek layanan SMARTFREN menggelar SMARTFREN Fun Run Padang 2026 pada Minggu (15/11), mulai pukul 06.00 WIB hingga selesai di Pelataran Pantai Puruih, Padang, Sumatera Barat. Kegiatan fun run sejauh 5 kilometer (5K) ini diikuti ribuan peserta dan dimeriahkan dengan zumba, hiburan, bazar UMKM, serta doorprize. SMARTFREN Fun Run Padang 20206 menjadi bagian dari rangkaian kegiatan SMARTFREN secara nasional, acara ini juga menjadi momentum untuk memperkenalkan layanan SMARTFREN Unlimited 5G kepada masyarakat Padang.
SVP Product & GTM SMARTFREN XLSMART, Astiyanto Tri Muktiwibowo mengatakan, “SMARTFREN Fun Run Padang 2026 merupakan bagian dari upaya kami untuk semakin dekat dengan masyarakat melalui kegiatan yang menggabungkan olahraga, hiburan, dan interaksi komunitas. Kami ingin menghadirkan pengalaman positif yang dapat dinikmati bersama, sekaligus memberikan ruang bagi pelaku UMKM lokal untuk memperkenalkan produknya. Melalui kegiatan ini, kami juga memperkenalkan SMARTFREN Unlimited 5G sebagai pilihan layanan yang memberikan keleluasaan bagi pelanggan untuk menikmati pengalaman internet dengan manfaat Tanpa Batas Kecepatan dan Tanpa Batas Kuota saat terhubung ke jaringan 5G XLSMART, sesuai ketentuan layanan.”
SMARTFREN Unlimited 5G menjadi salah satu pilihan layanan yang diperkenalkan kepada masyarakat dalam rangkaian kegiatan ini. Dengan harga mulai dari Rp40 ribuan, pelanggan dapat menikmati pengalaman internetan dengan manfaat Tanpa Batas Kecepatan dan Tanpa Batas Kuota saat terhubung ke jaringan 5G XLSMART. Layanan ini dapat menjadi pilihan bagi masyarakat untuk mendukung berbagai aktivitas digital, mulai dari streaming, bermain game, mengakses media sosial, hingga produktivitas sehari-hari.
Penyelenggaraan kegiatan ini turut didukung oleh kesiapan jaringan XLSMART di Sumatera Barat. Kota Padang telah efektif menjadi kota 5G dengan cakupan blanket coverage, sehingga layanan 5G dapat dinikmati secara lebih menyeluruh di wilayah cakupannya. Secara keseluruhan, Provinsi Sumatera Barat didukung lebih dari 6.500 BTS. Khusus Kota Padang, jaringan XLSMART didukung lebih dari 1.300 BTS, termasuk hampir 200 BTS 5G.
Secara nasional, jaringan 5G XLSMART telah menjangkau 80 kota/kabupaten dengan dukungan lebih dari 265.000 BTS, termasuk lebih dari 15.000 BTS 5G. Komitmen dalam menghadirkan kualitas jaringan juga memperoleh pengakuan independen melalui Ookla® Speedtest Awards™ H1 2026. Melalui merek layanan XL, XLSMART meraih empat penghargaan di Indonesia, yaitu Best Mobile Network, Best 5G Network, Fastest 5G, dan Best 5G Video Experience. Pencapaian tersebut menjadi validasi atas upaya berkelanjutan XLSMART dalam memperkuat kualitas jaringan yang cepat, stabil, dan andal.
SVP Mobile Sales Southern Sumatra XLSMART, Desy Sari Dewi mengatakan, “Pengembangan jaringan 5G di Kota Padang merupakan bagian dari komitmen XLSMART dalam membangun infrastruktur digital Indonesia yang bertanggung jawab. Dengan cakupan 5G blanket coverage serta dukungan lebih dari 1.300 BTS, termasuk hampir 200 BTS 5G, kami terus memperkuat kapasitas dan kualitas jaringan untuk memenuhi kebutuhan konektivitas masyarakat. Pengakuan Ookla H1 2026 yang diraih melalui merek XL juga semakin memperkuat komitmen kami untuk menghadirkan kualitas jaringan terbaik bagi pelanggan. Kami berharap penguatan ini dapat mendukung aktivitas masyarakat, termasuk produktivitas, bisnis, pendidikan, dan hiburan digital di Sumatera Barat.”
Hadir pada kesempatan tersebut, SVP Mobile Sales Southern Sumatra XLSMART, Desy Sari Dewi; GM Mobile Sales Sumatera Barat, Toddy Christo Siburian; GM Revenue & GTM SMARTFREN , Rika Sumantri.
SMARTFREN Unlimited 5G menjadi salah satu pilihan layanan yang diperkenalkan kepada masyarakat dalam rangkaian kegiatan ini. Pelanggan dapat menikmati manfaat Tanpa Batas Kecepatan dan Tanpa Batas Kuota saat menggunakan layanan pada jaringan 5G XLSMART, dengan memperhatikan ketentuan paket, kompatibilitas perangkat, dan ketersediaan jaringan 5G di lokasi penggunaan.
Penyelenggaraan SMARTFREN Fun Run Padang 2026 didukung oleh ISOPLUS, POSH, PRISTINE, PASEO, INDOMOBIL, FOTOYU, KAFH, Erafone, GSPORT, GEOS Coffee dan komunitas lokal Padang Trail Run.
Melalui SMARTFREN FUN RUN Padang 2026, SMARTFREN tidak hanya menghadirkan aktivitas olahraga dan hiburan, tetapi juga memperkuat kedekatan dengan masyarakat serta memperkenalkan manfaat konektivitas dalam mendukung aktivitas sehari-hari. Inisiatif ini sejalan dengan komitmen XLSMART untuk membangun infrastruktur digital Indonesia yang bertanggung jawab dan menghadirkan konektivitas yang inklusif, cepat, stabil, dan andal.
Jakarta, 16 November 2026. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan penahanan terhadap tiga tersangka dugaan tindak pidana pasar modal terkait manipulasi perdagangan Waran Seri I dan waran terstruktur di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Penyidik Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK telah menahan ketiga tersangka yang merupakan karyawan swasta masing-masing berinisial JF alias O, FS, dan S pada Senin, (16/11) dan selanjutnya ditempatkan di Rumah Tahanan (Rutan) Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim Polri) untuk kepentingan penyidikan.
Penahanan tersebut dilakukan berdasarkan pertimbangan penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk adanya kekhawatiran bahwa para tersangka tidak kooperatif sehingga dapat menghambat kelancaran proses penyidikan.
Sementara itu, satu tersangka lainnya, yaitu TGB alias T, selaku karyawan swasta pada salah satu perusahaan sekuritas, saat ini sedang menjalani proses hukum dalam perkara lain yang ditangani oleh Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya).
Keempat tersangka diduga terlibat dalam praktik manipulasi pasar dengan menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, maupun harga efek di BEI.
Dugaan tindak pidana tersebut terjadi pada perdagangan tanggal 29 Mei 2023 atas efek Waran Seri I PT Chemstar Indonesia Tbk (CHEM-W), Waran Seri I PT Era Media Sejahtera Tbk (DOOH-W), serta waran terstruktur ADRODRCM3A, BUKADRCV3A, dan INCODRCX3A.
Dalam menjalankan aksinya, para tersangka diduga membeli identitas orang lain untuk membuka dan mengelola sejumlah rekening efek, serta melakukan pendanaan transaksi melalui rekening bank pihak lain, yang diduga mengakibatkan kerugian sekitar Rp6,97 miliar.
Penanganan perkara ini merupakan tindak lanjut dari proses pengawasan dan pemeriksaan OJK di bidang pasar modal yang dilanjutkan ke tahap penyelidikan hingga penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan sejak Mei 2026.
Atas dugaan perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 104 juncto Pasal 91 dan/atau Pasal 104 juncto Pasal 92 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana telah diubah dalam Bab V Bagian Kedua Pasal 22 angka 34, angka 35, dan angka 43 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
OJK menegaskan bahwa tindakan penahanan merupakan bagian dari proses penegakan hukum guna mendukung kelancaran penyidikan, dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dan hak-hak para tersangka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
OJK terus memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia, untuk memastikan penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan berjalan secara profesional, tegas, dan konsisten.
Langkah penegakan hukum ini merupakan bagian dari upaya reformasi OJK dalam memperkuat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di bidang pasar modal. Reformasi tersebut diarahkan untuk mendorong penegakan hukum yang semakin tegas, konsisten, dan berkelanjutan, serta memastikan terciptanya perdagangan efek yang transparan, teratur, wajar, dan efisien.
Melalui penguatan pengawasan dan penegakan hukum, OJK berkomitmen menjaga integritas industri pasar modal, meningkatkan pelindungan investor, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan nasional.
