Upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional terus dilakukan Pemerintah, salah satunya dengan meningkatkan iklim investasi dan bisnis di Indonesia, termasuk pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Bersama dengan Duta Besar Kanada untuk Indonesia Nadia Burger dan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Sung Y. Kim, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan kunjungan kerja ke Batam guna meninjau langsung perkembangan KEK Batam Aero Technic (BAT) dan KEK Nongsa Digital Park (NDP), Jumat (4/11).

Kunjungan tersebut sebagai showcase bahwa Indonesia siap menerima investasi untuk pengembangan industri semikonduktor, digital talent, serta berbagai usulan proyek yang telah dibahas pada kunjungan kerja di Washington DC beberapa waktu yang lalu.

“Pertama kunjungannya ke Kawasan Ekonomi Khusus Batam Aero Technic. Tadi kita tinjau fasilitas yang ada. Dan ditambahkan bahwa kedepan dibutuhkan kerja sama untuk engine maintenance, saat ini kami sedang bicara dengan General Electric dan kami mengarahkannya ke BAT. Engine maintenance ini sangat diperlukan, apalagi Batam Aero Technic memiliki 600 engine. Jadi itu sudah captive market sendiri,” ungkap Menko Airlangga.

Lebih lanjut, KEK BAT beroperasi sebagai KEK berdasarkan PP Nomor 67 Tahun 2021 dan berfokus pada kegiatan industri berbasis Maintenance, Repair, dan Overhaul (MRO) pesawat udara serta logistik. Menko Airlangga beserta rombongan juga berkesempatan melihat langsung perkembangan di KEK BAT berupa beberapa hanggar baru dan component shop.

KEK BAT sendiri telah terintegrasi dengan Bandara Hang Nadim dan membuat KEK BAT terhubung dengan berbagai fasilitas seperti runway pesawat, penyediaan bahan bakar pesawat, hingga air dan listrik yang mampu melancarkan aktivitas industri MRO yang dilakukan.

Dengan luas lahan KEK BAT sebesar 30 hektare, saat ini sudah digunakan 60% dari total luas lahannya. Dari total komitmen investasi sebesar Rp7,29 triliun s.d. 2023, sampai saat ini telah terealisasi sebesar Rp567 miliar dan telah menyerap 1.404 tenaga kerja dari target 9.976 tenaga kerja di tahun 2030.

Dalam jangka menengah, KEK BAT diharapkan mampu menangkap berbagai peluang dari pasar Asia Pasifik yang memiliki sekitar 12.000 unit pesawat dan nilai bisnis sebesar USD100 miliar pada tahun 2025. Dengan dibangunnya BAT ini diperkirakan akan menghemat devisa 65% s.d. 70% dari kebutuhan MRO dari maskapai penerbangan nasional atau senilai Rp26 triliun per tahun.

Sementara itu dalam bidang MRO, terdapat potensi kemitraan strategis dengan beberapa perusahaan dari AS dan Kanada seperti Goodrich, Rockwell Collins, Proponent, Collins Aerospace, Boeing, Teledyne Technologies, Meggitt, Honeywell, dan Hamilton Sundstrand.

Dalam rangkaian kunjungan tersebut, Menko Airlangga turut didampingi oleh Duta Besar Indonesia untuk Singapura, Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Walikota Batam, Kepala Badan Pengusahaan Batam, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Internasional, dan Staf Ahli Kemenko Perekonomian. (nck)

Batam - Suplai air minum di Kota Batam berasal dari produksi air di 6 WTP yang tersebar di Pulau Batam, dengan total kapasitas yang terdistribusi saat ini sebesar 3.430 lpd dari total kapasitas terpasangnya sebesar 3.610 lpd.

Batam merupakan wilayah dengan kontur tanah yang tidak memiliki sumber mata air. Topografi permukaan juga memunculkan potensi relief ruang-ruang stress area.

Direktur Badan Usaha SPAM BP Batam, Memet E. Rachmat mengatakan, stress area di Batam tersebar di wilayah timur sampai barat kota Batam yang artinya menyeluruh, hampir setiap kecamatan memiliki stress area.

Stress area ini dikarenakan oleh kondisi topografi atau elevasi mengakibatkan tekanan tidak cukup untuk membawa air sampai ke titik tertentu pada elevasi yang tinggi, kapasitas jaringan pipa yang kurang, kapasitas produksi air yang menurun disebabkan fluktuatif pada kondisi air di waduk dan WTP.

Lebih lanjut Memet mengatakan pelanggan yang berada di stress area  kurang lebih sebanyak 11.258 pelanggan atau sekitar 4%, dengan rata-rata durasi aliran < 8  jam.

Sementara jumlah pelanggan aktif saat ini berjumlah 297.358, dimana terjadi penambahan signifikan sebanyak 18.218 pelanggan terjadi dari akhir tahun  2020.

"Stress area ini disebabkan antara lain oleh kondisi topografi, kapasitas jaringan pipa yang  tidak memadai, kapasitas produksi yang tidak  mencukupi dan lainnya. Ini yang menjadi concern kami. " kata Memet.

Salah satu contoh kondisi yang ia uraikan adalah pemenuhan kebutuhan air bersih yang belum maksimal bagi warga di Perumahan Putra Jaya, Tanjung Uncang.

"Sebagai ilustrasi kondisi disana, suplai airnya sampai dengan saat ini masih mendapatkan durasi suplai yang terbatas. Air hanya mengalir pada malam hari." ujar Memet.

Menurut pihaknya, masalah utama dari kondisi tersebut adalah keterbatasan air dari Instalasi jaringan pipa yang ada saat ini, kontur tanah dan area yang berada diujung pelayanan juga merupakan faktor yang mempengaruhi penerimaan kuantitas suplai air bersih perpipaan.

Saat ditanya perihal upaya yang telah dilakukan pihaknya, Memet mengatakan SPAM Batam telah melakukan upaya-upaya teknis untuk dapat memberikan penambahan waktu durasi suplai bagi warga di wilayah tersebut.

"langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh tim teknis adalah melakukan pengaturan dan simulasi pengaturan suplai dari Instalasi Pengolahan Air (IPA) Duriangkang, agar dapat menambah suplai ke area Tanjung Uncang serta aktifitas pengaturan suplai lainnya." sambung Tuty.

Paralel dengan pengaturan suplai ini, SPAM Batam terus mengoptimalkan penambahan pengiriman mobil tangki sebagai upaya paling memungkinkan untuk dilakukan untuk saat ini.

Selain itu langkah dan upaya percepatan juga akan dilakukan dengan segera yaitu pemasangan pipa jaringan ke area tersebut.

Sementara itu, ditemui di kesempatan yang berbeda, Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol Ariastuty Sirait menyatakan pihak BP Batam telah menyiapkan berbagai perencanaan sebagai langkah-langkah kedepan mengantisipasi situasi kritikal pada stress area.

"Upaya terus dilakukan agar warga di stress area mendapatkan penambahan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari." kata wanita yang kerap disapa Tuty ini.

Selanjutnya, upaya lain yang segera akan terealisasi adalah penambahan kapasitas produksi di Instalasi Muka Kuning sebesar 350 L/S.

Ditambah dengan pemasangan jaringan perpipaan menjadi terobosan jangka pendek-menengah guna menambah durasi suplai pada area ujung atau stress area.

"Kami terus optimalkan melakukan pengaturan jaringan perpipaan untuk menambah durasi aliran suplai air. Langkah jangka pendek, menengah dan jangka panjang kami sedang siapkan, untuk dapat memenuhi kebutuhan air yang optimal bagi masyarakat." Kata Tuty.

Solusi jangka menengah yang sedang disiapkan pihak BP Batam untuk dapat meningkatkan ketersediaan air di Kota Batam adalah membangun WTP 350 Lpd di Mukakuning yang akan membantu untuk mengurangi stress area di Batu Aji dan Batam Kota.

Perluasan daerah layanan WTP eksisting juga akan dilakukan seiring dengan bertambahnya WTP yang akan dibangun, sehingga semakin optimal cakupan wilayah layanan dan meningkatkan jam pelayanan air menjadi 24 jam.

Selain itu peningkatan kinerja unit pengolahan juga tetap dilakukan agar produksi air maksimal, dan perkuatan pipa distribusi juga terus dilakukan, sehingga stress area dapat diselesaikan.

"dengan langkah-langkah yang tengah kami upayakan, kami sangat berharap seluruh masyarakat dapat mendapatkan kebutuhannya akan air secara optimal. Kita harapkan rencana-rencana jangka menengah-panjang, dapat terlaksana sesuai target." Pungkas Tuty.

Batam - Kepala Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) Muhammad Rudi menyambut kedatangan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto dalam rangkaian kunjungannya di Batam, pada hari Jum’at (4/11/2022).

Dirinya mengatakan kunjungan ini merupakan dukungan berharga dari pemerintah Indonesia untuk investasi Batam, khususnya di Kawasan Ekonomi Khusus Nongsa Digital Park dan Kawasan Ekonomi Khusus Batam Aero Technic.

“Kami tentu sangat berterima kasih atas perhatian Bapak Menko, yang membawa dua Duta Besar ke Batam dan KEK kita. Nongsa Digital Park memiliki Hub data center terbesar di Indonesia, disebut sebagai digital bridge dan menjadi Proyek Strategis Nasional. Kita harapkan tentu dengan kunjungan langsung kedua Dubes, dapat menarik koleganya para investor untuk datang dan menanamkan modalnya di KEK kita.” Kata Rudi tersenyum.

Dalam lawatan kali ini, Menko Perekonomian Airlangga yang juga merupakan Ketua Dewan Kawasan KPBPB Batam membawa Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Sung Y. Kim dan Duta Besar Kanada untuk Indonesia Nadia Burger.

Menko Perekonomian mengatakan kunjungannya ke Batam dengan membawa serta para Dubes guna mempromosikan potensi dan kapasitas KEK di Indonesia yang siap menerima investasi AS dan Canada, salah satu unggulan yang didorong oleh pihaknya adalah Batam.

Menurutnya, Batam merupakan kawasan khusus (KPBPB) dan lebih berpotensi menarik investor dan mengembangkan digital talent, mengingat telah tersedianya studio animasi dan studio alam di Kawasan Nongsa Digital Park seperti halnya studio film di Vancouver Kanada.

Menko Airlangga mengajak Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Sung Y. Kim untuk meninjau langsung kesiapan KEK di Batam untuk showcase bahwa Indonesia siap menerima investasi untuk berbagai usulan proyek yang telah dibahas pada kunjungan kerja di Washington DC dan mewujudkan komitmen Pemerintah AS terkait alokasi dana program CHIPS.

Hal ini merupakan tindaklanjut dari rangkaian Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) IPEF tanggal 8-9 September 2022, Menko Perekonomian dan Menteri Perindustrian telah melakukan pertemuan bilateral dengan Gina Raimondo, US Secretary of Commerce yang salah satunya membahas Program CHIPS Pemerintah AS yang menyediakan dana Federal sebesar USD 50 Miliar untuk membangun industri semikonduktor.

Dalam pertemuan tersebut dibahas usulan kerjasama dalam pengembangan sumber-sumber energi terbarukan, energi bersih, berbagai usulan proyek dalam skema rantai pasok termasuk semikonduktor, pengembangan industri kesehatan, dan pengembangan pusat data (data center).

Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Sung Y. Kim mengatakan bahwa kunjungan ini merupakan bentuk antusias besar bagi Amerika dan Canada melihat peluang kerja sama yang mungkin dilakukan di Batam ke depan. Hal ini dikuatkan dengan hubungan kuat Amerika dengan Batam ditandai sejak hadirnya perusahaan USA Mc Dermott di Batam sejak tahun 1970.

“Saya telah berbicara dengan perusahaan US dan Canada serta para investor, mereka sangat antusias dengan apa yang saya presentasikan tentang Batam dan SEZ (KEK) didalamnya. Iklim investasi yang kondusif, lokasi strategis dan pengalaman serta dukungan pemerintah Indonesia dan BP Batam, membuat saya sangat berharap koneksi yang telah terjalin dengan kuat selama ini, dapat terus berjalan untuk mencapai opportunity terbaik bersama-sama.” Kata Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Sung Y. Kim.

Menko Perekonomian juga turut mengajak Duta Besar Kanada Nadia Burger untuk meninjau langsung kesiapan KEK di Batam sebagai showcase bahwa Indonesia siap menerima investasi untuk pengembangan industri semikonduktor, digital talent, dan sektor-sektor lainnya.

Saat ini Kanada dikenal sebagai pengembang Artificial Intelligence (AI) dan pemrograman semikonduktor terbesar di dunia serta memiliki program pendidikan dan pelatihan dalam bidang tersebut.

Melihat besarnya potensi yang terdapat di Kanada, Menko Perekonomian mengharapkan Kanada dapat bekerja sama dalam meningkatkan kapasitas digital talent Indonesia.

“Pertemuan hari ini menunjukkan koneksi yang kuat antara US, Kanada dan Batam Indonesia. Kami tentu berharap terjalin kerja sama di beragam bidang dalam jalinan bisnis ketiga relasi ini.” Kata Nadia Burger.

Rombongan kemudian melanjutkan kunjungan ke PT. Satnusa Persada, pemasok papan sirkuit cetak dan perakitan suku cadang mekanik dan pembuatan komponen elektronik terbaik dengan salah satu produk ekspor smarthphone dan CHIPS.

Bali, 4 November 2022 – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai otoritas yang memiliki tugas mengawasi lembaga jasa keuangan terus memastikan sektor keuangan pulih dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan. Hal tersebut seiring dengan perkembangan pemulihan ekonomi Indonesia pasca pandemi Covid-19 yang berjalan dengan baik.

Demikian disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam sambutannya pada Konferensi Integrated Financial Supervisors (IFS) ke-23 di Bali, Kamis (3/11).

IFS beranggotakan 18 regulator dari 17 negara anggota dan dibentuk sebagai wadah pertemuan informal para pengawas sektor jasa keuangan. OJK telah bergabung sebagai anggota IFS sejak tahun 2019.

“Kerjasama antar yurisdiksi penting bagi kita untuk dapat menghadapi tantangan sektor keuangan saat ini dan masa depan. Saya dapat melihat bahwa Konferensi IFS ini bisa menjadi lebih dari sekadar pertemuan tahunan untuk bertukar pandangan, tetapi juga dapat memperkuat kolaborasi kita dengan mengeksplorasi inisiatif kerjasama di masa depan antara pengawas keuangan,” katanya.

Lebih lanjut Mahendra menyampaikan bahwa konferensi ini digelar untuk mengeksplorasi upaya negara-negara anggota menghadapi tantangan dan tren saat ini yang telah mengubah lanskap ekonomi dan keuangan. Selain itu, negara-negara juga perlu mengembangkan pendekatan yang sesuai terhadap perkembangan inovasi keuangan digital karena kemajuan teknologi telah berkembang cepat seiring adanya pandemi Covid-19 yang memaksa kita untuk bertransaksi secara digital.

“Inovasi baru banyak bersifat global, ini juga menimbulkan tantangan lain dalam hal melindungi kepentingan konsumen, untuk itu kerja sama yang erat antar yurisdiksi penting untuk mengawasi layanan multinasional (cross border),” kata Mahendra
Konferensi yang bertema Entering A New Chapter of Economic and Financial Landscape ini dihadiri oleh 6 negara anggota yang berasal dari Australia, Denmark, Islandia, Jepang, Korea, Singapura secara fisik dan 7 negara anggota lainnya yang berasal dari Austria, Jerman, Hungaria, Irlandia, Norwegia dan Inggris.

Terdapat 4 topik utama yang dibahas lebih lanjut dalam konferensi kali ini yaitu Navigating Headwinds in the Financial Sector, Consumer Protection amidst Financial Innovations, Crypto-asset risks to Financial Institutions, dan Sustainable Financing: Revisit.
Di sela konferensi IFS, Mahendra juga menerima courtesy call Chair Financial Supervisory Committee, Central Bank of Iceland dan Deputy Director General of the Policy and Markets, Japan Financial Services Agency (FSA) serta melakukan pertemuan bilateral dengan Senior Deputy Governor Korea Financial Supervisory Service (FSS).

OJK akan terus berupaya menjaga keseimbangan antara inovasi digital dan potensi risikonya dengan mempererat kerja sama antar yurisdiksi untuk menghadapi tantangan ekonomi global. OJK juga berkomitmen untuk bertransisi menuju ekonomi rendah karbon dengan tetap bersikap realistis dalam mengimplementasikan rencana dan target transisi. (nck)

Jakarta, 3 November 2022. Penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia sebagai forum kerja sama internasional telah mampu menyeimbangkan berbagai kepentingan global maupun kepentingan nasional. Tidak hanya berperan dalam mendorong penyelesaian berbagai tantangan dan isu mancanegara, Presidensi G20 Indonesia juga telah memberikan dampak signifikan bagi pemulihan ekonomi nasional secara menyeluruh dengan mendorong peningkatan kinerja berbagai sektor penting.

Dalam kegiatan Focus Group Discussion dengan tema Menyongsong KTT G20: Kesiapan dan Keuntungan bagi Indonesia, Kamis (3/11), Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menuturkan bahwa pelaksanaan 438 rangkaian kegiatan Presidensi G20 Indonesia yang diselenggarakan di 25 kota tersebut telah memberikan manfaat baik secara substansi maupun fisik.

“Jika dari sisi substansi, bedanya Presidensi G20 Indonesia dengan yang sebelumnya, Presiden sejak awal menyampaikan bahwa G20 Indonesia harus memberikan manfaat yang nyata dan konkret. Untuk itu kami menyiapkan adanya concrete deliverable,” ungkap Sesmenko Susiwijono.

Terkait manfaat dari sisi substansi, Presidensi G20 Indonesia telah menginisiasi concrete deliverables, yakni proyek, program, atau inisiatif sebagai manfaat nyata yang diharapkan dapat menjadi lead examples bagi pembangunan berkelanjutan dengan memanfaatkan kerja sama internasional dan peran multi stakeholders. Selanjutnya, concrete deliverable tersebut akan dituangkan dalam Leaders’ Declaration pada bagian Annex atau lampiran dan diharapkan mampu menjadi legacy Indonesia bagi G20.

Lebih lanjut, Sesmenko Susiwijono juga menjelaskan bahwa Presidensi G20 Indonesia juga dinilai mampu memberikan manfaat dari sisi fisik seperti mendorong peningkatan konsumsi domestik, mendorong penambahan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, mendorong peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada beberapa daerah tempat penyelenggaraan event, serta memberikan multiplier effect bagi sektor transportasi, akomodasi, dan UMKM.

Dalam akhir penyampaian materi, Sesmenko Susiwijono juga turut memberikan apresiasi kepada jajaran Polri yang telah berperan dalam mengamankan berbagai events dari penyelenggaran Presidensi G20 Indonesia serta menyambut baik upaya Polri dalam mendalami berbagai isu-isu global dan substansi yang dibahas dalam Presidensi G20 Indonesia.

“Kami sangat menyambut baik Divisi Humas Polri jika ingin mendalami betul terutama terkait isu-isu di tingkat global yang akan terkait dengan tugas dan fungsi Polri. Kami berterima kasih sebesar-sebarnya atas dukungan dan support jajaran Polri dalam penyelenggaraan KTT G20 dan juga penyelenggaraan rangkaian acara Presidensi G20 Indonesia yang sudah sekitar 438 events sejak 1 Desember 2021,” pungkas Sesmenko Susiwijono.

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Asisten Operasi Kapolri, Kepala Biro Multimedia Divisi Humas Polri, Juru Bicara Republik Indonesia untuk KTT G20, serta Ketua Program Studi Administrasi Pembangunan Negara Politeknik STIA LAN Jakarta. (nck)

Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Muhammad Rudi menerima kunjungan Himpunan Kawasan Industri Indonesia di Batam, pada hari Kamis (3/11/2022).

Bertempat di Ruang Balairungsari, dirinya didampingi oleh seluruh jajaran Eselon I yakni Wakil Kepala BP Batam Purwiyanto beserta Para Anggota Bidang dan pejabat Eselon II dan III BP Batam.

Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia dipimpin langsung oleh Ketua Umum Asosiasi yakni Sanny Iskandar, dengan membawa sekitar 30 anggota para pelaku usaha se-Indonesia yang tergabung dalam HKI Indonesia.

Himpunan Kawasan Industri (HKI) sebagai asosiasi perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan dan pengelolaan kawasan industri di Indonesia, saat ini memiliki 107 anggota perusahaan, dan tersebar di 22 provinsi.

Sanny Iskandar mengatakan pihaknya membawa pengembang dan pengelola Kawasan Industri se-Indonesia yang tergabung dalam HKI Indonesia untuk datang ke Batam, guna melihat langsung perbandingan pengembangan Batam dan kawasan industri di wilayah ini.

Kunjungan juga dilakukan, karena pihaknya merasakan perubahan yang signifikan baik dari pelayanan perizinan dan infrastruktur di wilayah Batam.

“belakangan kita lihat banyak terobosan-terobosan (di Batam), baik dari sisi pelayanan dan pembangunan Batam itu sendiri, sehingga kami harapkan temen-temen pengusaha dari daerah lain dapat take advantages ya, dari apa yang dilakukan Batam.” Kata Sanny.

Lebih lanjut dirinya juga mengharapkan kerja sama dapat tercipta antara HKI dengan BP Batam dan Pemerintah Kota Batam, dalam perencanaan, koordinasi maupun pengawasan terhadap pengembangan Kawasan.

Melihat komitmen BP Batam dalam memberikan pelayanan prima untuk investor baik dari sisi pertanahan, pelayanan perizinan, insentif serta infrastruktur, ia juga optimis para anggota HKI dapat berpeluang besar melakukan ekspansi bisnis ke Batam.

“temen-temen yang hadir langsung melihat situasi Batam hari ini, jika mereka ingin memperluas industrinya, mereka katakan ingin memilih Batam yang saat ini berkembang luar biasa, dan perizinan sudah mudah sekali di BP Batam,” Pungkas Sannny.

Peters Vincen selaku Wakil Ketua Umum HKI Wilayah Batam juga menyampaikan saat ini para pelaku usaha merasa terbantu dengan terobosan yang telah dilakukan BP Batam.

Pihaknya mengharapkan sesuai amanat PP 41 Tahun 2021, maka perizinan yang berada di wilayah KPBPB Batam dapat dilaksanakan oleh pelaku usaha cukup di Batam saja.

“Kami berinvestasi di Batam saat ini sudah sangat mudah, perizinan sudah cepat, BP Batam lakukan terobosan. Namun ada beberapa hal yang harus kami sampaikan kaitannya dengan UU Cipta kerja, bahwa belum semua perizinan bisa kita dapatkan di Batam. Contoh pertama AMDAL, saat ini kita harus urus lagi ke pusat, daftar antrian otomatis jadi makin panjang. Kalau misal bisa ditarik lagi ke Batam, ini akan sangat baik.” Kata Peter.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BP Batam Muhammad Rudi menyampaikan pihaknya berterima kasih atas niat baik kunjungan HKI ke Batam serta masukan yang telah disampaikan dalam forum tersebut. Ia mengatakan bahwa kunjungan ini merupakan promosi Batam yang sangat berarti.

“mereka datang kami sangat senang, mereka adalah promotor Batam, promosi yang bisa mengurangi biaya promosi. Intinya kita minta bantu promosikan kota Batam. Kami berbenah untuk sesuatu yang lebih sempurna, apalagi dibantu HKI, ini akan sangat berarti.” Kata Rudi seraya tersenyum.

Lebih lanjut, menanggapi masukan para pelaku usaha, pria yang juga Walikota Batam ini mengharapkan dukungan para pelaku usaha. Semangat percepatan investasi yang dituangkan dalam UU nomor 11 tahun 2020 dan PP nomor 41 tahun 2021, ia harapkan dapat secara penuh terlaksana sesuai harapan pelaku usaha.

“perubahan sudah kita wujudkan salah satunya mempermudah semua perizinan. Selanjutnya hadirnya PP 41 ini adalah untuk percepatan investasi dan kemudahan kegiatan berusaha di Batam, Namanya percepatan tentu pelaku usaha berharap semua dapat dilakukan dan selesai di Batam. Semoga keluhan rekan-rekan pelaku usaha, dapat didengar oleh pemerintah.” Pungkas Muhammad Rudi.

Pasca pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2021, tercatat daftar perizinan berusaha yang menjadi kewenangan BP Batam di KPBPB adalah 69 jenis perizinan dari 8 sektor.

Nusa Dua, 3 November 2022. Indonesia tercatat menyumbang 85% pasokan minyak sawit global dan menghasilkan 40% dari total minyak nabati dunia. Dalam penyerapan tenaga kerja, industri kelapa sawit menyumbang lebih dari 17 juta tenaga kerja. Selain itu, keberadaan perkebunan kelapa sawit juga membantu pengembangan pusat-pusat ekonomi baru, terutama di pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.

Dalam G20 Sustainable Vegetable Oils Conference (G20 SVOC) yang digelar di Nusa Dua Bali, Kamis (13/10), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto secara virtual menjelaskan tentang pentingnya peran industri kelapa sawit bagi perekonomian dan dalam merespon tantangan iklim global. Menko Airlangga menjelaskan bahwa konferensi internasional G20 SVOC juga dirancang untuk menjadi forum dialog terbuka untuk membahas dan merumuskan strategi untuk menghadapi tantangan rantai pasokan minyak nabati global.

“Kita tahu bahwa minyak sawit telah menjadi minyak nabati yang paling efisien dan dapat memberikan jawaban atas krisis saat ini,” kata Menko Airlangga.

Secara lebih rinci Menko Airlangga menjelaskan terkait beberapa keunggulan kelapa sawit antara lain, minyak sawit sangat efisien dalam hal penggunaan lahan, perkebunan kelapa sawit secara signifikan mendukung pencapaian SDGs karena perkebunan kelapa sawit mampu menyerap 64,5 ton CO2 per hektar per tahun dan dapat menghasilkan 18,7 ton oksigen per hektar per tahun.

Lebih lanjut, Menko Airlangga menyampaikan bahwa telah berbicara ke PBB beberapa waktu lalu bahwa Sekretariat CPOPC bertindak sebagai asosiasi antar Pemerintah negara produsen yang bekerja untuk memastikan bahwa minyak sawit memang mendukung pembangunan berkelanjutan.

Menko Airlangga juga mengapresiasi keberadaan Global Framework Principles for Sustainable Palm Oil (GFP-SPO). Inisiatif tersebut membuka arah masa depan bagi sektor kelapa sawit untuk menjadi ujung tombak upaya keberlanjutan global, dengan menekankan, antara lain, praktik yang efisien, kepatuhan, dan inklusivitas

“Kelapa sawit merupakan industri yang berpusat pada rakyat. Pemerintah juga memprioritaskan masyarakat dalam pengembangan industri kelapa sawit. Saya perhatikan Sekretariat CPOPC berusaha untuk terus melibatkan petani kecil. Sekitar 40% produksi yang memenuhi pasokan minyak sawit global dihasilkan oleh petani kecil. Hal tersebut akan membantu meningkatkan produksi minyak sawit untuk memenuhi permintaan global yang meningkat dan menawarkan stabilitas harga pangan,” jelas Menko Airlangga.

Pada kesempatan tersebut Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa minyak nabati merupakan komoditas pangan yang tumbuh paling cepat dan permintaannya selalu lebih tinggi dari pasokan. Dalam beberapa tahun terakhir, produksi minyak nabati rata-rata meningkat 5,7 juta metrik ton per tahun dan konsumsi meningkat sekitar 6,2 juta metrik ton.

Menko Airlangga menyambut baik tiga importir teratas dari zona Uni Eropa yakni Belanda, Spanyol, dan Italia atas kepercayaannya terhadap penggunaan CPO yang efektif. Menko Airlangga menilai hal tersebut menunjukkan kesenjangan pemahaman antara pembuat kebijakan dan kebutuhan pasar di Uni Eropa.

“Kesenjangan tersebut dapat diatasi jika platform dialog dibangun antara negara produsen dan konsumen. Kita perlu bergerak cepat dan tegas untuk bekerja sama dalam menghadapi masalah struktural pasar yang dapat memperburuk dampak buruk. Produsen dan eksportir minyak nabati harus berkontribusi dalam upaya tersebut,” jelas Menko Airlangga.

Menutup sambutannya Menko Airlangga menyampaikan bahwa sebagai Presidensi G20, Indonesia menyerukan kepada semua anggota dan negara untuk mendorong langkah-langkah fasilitatif sehingga dapat pulih bersama dan pulih lebih kuat.

“Saya percaya bahwa tindakan ini harus diikuti oleh banyak orang, terutama produsen makanan, untuk memastikan kehidupan orang lain yang menjadi tanggung jawab semua orang,” tegas Menko Airlangga. (nck)

Jakarta, 1 Nopember 2022. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Oktober 2022 mengalami deflasi 0,11% (mtm), lebih rendah dibandingkan dengan perkiraan awal maupun inflasi bulan sebelumnya yang tercatat 1,17% (mtm). Realisasi inflasi yang lebih rendah dari prakiraan awal tersebut sejalan dengan dampak penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) terhadap kenaikan inflasi kelompok pangan bergejolak (volatile food) dan inflasi kelompok harga diatur Pemerintah (administered prices) yang tidak sebesar prakiraan awal. Sementara itu, inflasi inti tetap terjaga rendah seiring dengan lebih rendahnya dampak rambatan dari penyesuaian harga BBM tersebut dan belum kuatnya tekanan inflasi dari sisi permintaan.

Dengan perkembangan tersebut, inflasi IHK secara tahunan tercatat 5,71% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan prakiraan awal maupun inflasi IHK bulan sebelumnya yang mencapai 5,95% (yoy). Penurunan inflasi IHK ini sejalan dengan semakin eratnya sinergi kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Bank Indonesia, serta berbagai mitra strategis lainnya melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP-TPID) serta Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dalam menurunkan laju inflasi, termasuk mengendalikan dampak lanjutan penyesuaian harga BBM. Untuk itu, Bank Indonesia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemangku kebijakan yang secara bersama-sama menjaga stabilitas harga sehingga mendukung daya beli msyarakat dan mendorong pemulihan ekonomi. Untuk keseluruhan tahun 2022, Bank Indonesia memandang inflasi akan lebih rendah dibandingkan dengan prakiraan awal, meski masih di atas sasaran 3,0±1%. Sinergi kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dengan Bank Indonesia akan terus diperkuat untuk memastikan agar segera kembali ke sasaran yang telah ditetapkan.

Inflasi inti pada Oktober 2022 terkendali sebesar 0,16% (mtm), menurun dibandingkan dengan inflasi September 2022 yang sebesar 0,30% (mtm). Penurunan inflasi inti secara bulanan yang lebih rendah dari prakiraan awal ini terutama dipengaruhi oleh dampak lanjutan penyesuaian harga BBM terhadap inflasi inti yang menurun pada Oktober 2022 dan belum kuatnya tekanan inflasi dari sisi permintaan. Secara tahunan, inflasi inti Oktober 2022 tercatat sebesar 3,31% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi pada bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 3,21% (yoy). Ke depan, inflasi inti diprakirakan tetap terkendali seiring dengan penurunan dampak lanjutan penyesuaian harga BBM di tengah permintaan yang berlanjut serta langkah-langkah pengendalian inflasi yang ditempuh. Bank Indonesia berkomitmen untuk menurunkan ekspektasi inflasi yang saat ini terlalu tinggi (overshooting) dan memastikan inflasi inti ke depan kembali ke dalam sasaran 3,0±1% lebih awal yaitu ke paruh pertama 2023.

Kelompok volatile food pada Oktober 2022 kembali mencatat deflasi sebesar 1,62% (mtm), lebih besar dari prakiraan awal dan deflasi bulan sebelumnya sebesar 0,79% (mtm). Perkembangan tersebut terutama dipengaruhi oleh deflasi aneka cabai serta telur dan daging ayam ras didukung oleh peningkatan stok seiring dengan panen raya hortikultura, kondisi pasokan telur dan daging ayam ras yang lebih dari cukup, serta langkah-langkah pengendalian harga yang ditempuh bersama-sama oleh Pemerintah, Pusat dan Daerah, Bank Indonesia, dan mitra strategis lainnya melalui TPIP-TPID dan GNPIP. Di sisi lain, komoditas beras mengalami inflasi seiring dengan berakhirnya panen di mayoritas daerah sentra. Dengan perkembangan tersebut, inflasi kelompok volatile food secara tahunan juga mengalami penurunan dari 9,02% (yoy) pada bulan lalu menjadi 7,19% (yoy).

Inflasi kelompok administered prices pada Oktober 2022 menurun menjadi 0,33% (mtm) dibandingkan inflasi bulan sebelumnya yang mencapai 6,18% (mtm). Penurunan inflasi tersebut terutama dampak langsung (first round effect) penyesuaian harga BBM bersubsidi yang berangsur normal dan penurunan tarif angkutan udara sejalan dengan meredanya tekanan harga avtur. Penurunan inflasi lebih lanjut tertahan oleh dampak lanjutan penyesuaian harga BBM bersubsidi terhadap angkutan dalam kota dan inflasi bahan bakar rumah tangga seiring dengan penyesuaian harga di tingkat pengecer. Secara tahunan, kelompok administered prices mengalami inflasi yang stabil dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu sebesar 13,28% (yoy). (nck)

Jakarta, 1 November 2022 – Delegasi Uni Eropa (UE) untuk Indonesia, bekerja sama dengan Yayasan Penabulu, menyelenggarakan Forum Masyarakat Sipil hari ini. Forum tersebut menampilkan organisasi masyarakat sipil (OMS) Indonesia yang beragam dan aktif, sertamenekankanperan penting mereka dalam meningkatkan pemerintahan yang demokratis, pembangunan berkelanjutan, serta pertumbuhan yang inklusif. Diselenggarakan dalam format hybrid, Forum ini mengundang lebih dari 200 OMS dari seluruh Indonesia, perwakilan pemerintah Indonesia, Negara Anggota Uni Eropa, mitra pembangunan multilateral dan bilateral, akademisi, sektor swasta, platform penggalangan dana, kaum muda, dan media.

Di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, OMSmenghadapi tantangan terkait dengan semakin mengecilnya ruang sipil dimana mereka beroperasi. Oleh karena itu, Forum tahun ini bertajuk“Mempromosikan Lingkungan yang Mendukung untuk OMSdi Indonesia”, yang sejalan dengan prioritas Civil 20 (C20) di bawah Presidensi G20 Indonesia. Dengan lebih dari 500.000 OMS terdaftar menurut data terbaru Kementerian Dalam Negeri, OMS di Indonesia merupakan bagian integral dalam pembangunan.

Forum dibuka oleh Duta Besar Uni Eropa, H.E. Vincent Piket. “Masyarakat sipil yang aktif dan berdaya diperlukan untuk menciptakan kebijakan yang lebih efektif, mendorong pembangunan yang adil dan berkelanjutan, serta meningkatkan pertumbuhan yang inklusif. Menjamin lingkungan yang kondusif bagi OMS adalah tanggung jawab bersama yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan”, ucap Dubes Piket.

Pada kesempatan yang sama, Dubes Piket juga meluncurkan Expo Virtual Kerjasama Uni Eropa-Indonesia, sebuah platform online yang merupakan bukti luasnya kerjasama Uni Eropa dengan Indonesia selama 30 tahun terakhir, yang dilaksanakan bersama OMS dan mitra utama lainnya.Expo Virtual kini telah tayang dan dapat diakses melalui tautan berikut: strongertogetherindo.eu

Pembukaan Forum dilanjutkan dengan sambutan dari H.E. Suharso Monoarfa, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan keynote speech dari Ibu Jaleswari Pramodhawardani, selaku Deputi V Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan dan Hak Asasi Manusia di Kantor Staf Presiden.

Forum juga mengundang pembicara dari berbagai latar belakang pemangku kepentingan untuk membahas apa yang dibutuhkan dalam menciptakan lingkungan yang mendukung bagi OMS di Indonesia. Panelis adalahBapak Wariki Sutikno, Direktur Politik dan Komunikasi BAPPENAS; Bapak Ah Maftuchan, PRAKARSA / C20 Sherpa; BapakTony R. Samosir, Ketua Komunitas Dialisis Indonesia; Ibu Kiswara Santi, Dewan Pengurus, Yayasan Penabulu; dan Ibu Beatriz Sanz Corella, Civic Engagement Expert, EU Civil Society Roadmap Facility. (nck)