Kantor Cabang PELNI Batam mengajak masyarakat untuk memanfaatkan Program Tiket Gratis Angkutan Lebaran 2024 dengan kapal PELNI yang diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan RI. Tersedia total 1.172 tiket untuk arus mudik dan 1.180 tiket untuk arus balik dengan KM Kelud kelas ekonomi.

Kepala Cabang PELNI Batam T. Muhammad Iqbal menyampaikan untuk pendaftaran program Mudik Gratis Angkutan Lebaran 2024 hanya dilakukan di loket kantor cabang. Pendaftaran dengan tujuan dari dan ke Batam akan berlangsung mulai Kamis (21/3).

"Mengingat terbatasnya kuota tiket, dimohon kepada masyarakat yang ingin memanfaatkan program ini untuk memastikan jadwal keberangkatan dan membawa identitas diri yang akan melakukan perjalanan," terangnya.

Keberangkatan pertama arus mudik dijadwalkan pada Rabu (27/3) dari Batam menuju Jakarta dengan kuota yang tersedia sebanyak 200 pax. Adapun ruas dan jadwal pelayaran lengkap Program Tiket Gratis Angkutan Lebaran 2024 dari dan ke wilayah Batam dengan KM Kelud sebagai berikut:

1.
Batam - Jakarta (27 Maret 2024 - 200 pax)

2.
Jakarta - Batam (29 Maret 2024 - 200 pax)

3.
Batam - Belawan (7 April 2024 - 772 pax)

4.
Batam - Jakarta (13 April 2024 - 200 pax)

5.
Jakarta - Batam (15 April 2024 - 200 pax)

6.
Belawan - Batam (18 April 2024 - 780 pax)

Untuk mengikuti program tersebut, beberapa persyaratan yang harus dipatuhi adalah :
1. Penumpang wajib datang langsung ke loket kantor cabang dengan membawa KTP (asli & fotocopy).
2. Bagi penumpang keluarga, wajib menunjukkan Kartu Keluarga.
3. Penumpang yang berangkat harus sesuai dengan KTP saat melakukan pendaftaran.
4. Penumpang dilarang keras membawa benda berbahaya dan minuman keras.
5. Tiket gratis ini hanya untuk kategori ekonomi.
6. Kuota per keberangkatan terbatas.
7. Pencetakan tiket program Mudik Gratis dapat dilakukan paling lambat H-1 sebelum keberangkatan.
8. Tiket program Mudik Gratis tidak dapat diperjualbelikan maupun dipindahtangankan.
9. Tiket program Mudik Gratis tidak dapat dilakukan pembatalan.
10. Jika peserta program Mudik Gratis batal berangkat, maka tiket dianggap hangus.

Informasi lebih lanjut, pelanggan kapal PELNI dapat menghubungi Call Center PELNI 162 atau melalui layanan WhatssApp di nomor 0811-162-1-162. Call center PELNI siap melayani kebutuhan seluruh pengguna jasa kapal PELNI dan dapat dihubungi 24 jam.

Batam - Dewan Pengawas Badan Pengusahaan (BP) Batam, Elen Setiadi meninjau pembangunan rumah contoh untuk warga yang terdampak pengembangan Rempang Eco-City, Minggu (17/3/2024). Ia hadir ke Tanjung Banon bersama Wakil Kepala BP Batam, Purwiyanto dan seluruh anggota bidang di lingkungan BP Batam.

Disela-sela kunjunganya, Elen mengatakan kunjungan itu untuk melihat progres pembangunan rumah contoh warga dan lokasi hunian tetap warga di Tanjung Banon. Sehingga, pergeseran warga yang terdampak pengembangan Rempang Eco-City ini, bisa segera dilakukan.

"Saat ini, pemerintah terus menyelesaikan proses keseluruhannya. Sehingga, proses pembangunan secara keseluruhan rumah untuk masyarakat yang sudah kita siapkan itu bisa segera kita lakukan," ujarnya.

Ia berharap, pembangunan hunian tetap untuk warga ini bisa terealisasi hingga akhir tahun ini. Terutama pembangunan rumah untuk warga yang telah pindah ke hunian sementara.

"Maka rumah contoh ini penting supaya masyarakat yang masih ragu atau belum berminat ini bisa melihat bahwa pemerintah serius untuk menyiapkan rumah ini bagi penduduk," katanya.

Pembangunan rumah dengan tipe 45 dan luas tanah 500 meter, merupakan solusi yang baik untuk masyarakat. Sebab, rumah dengan luasan tanah sebesar 500 meter, akan sulit untuk ditemukan di Kota Batam.

Tidak hanya menyediakan hunian, pemerintah juga akan menyiapkan pelatihan-pelatihan yang dapat membantu perekonomian warga kedepannya. Mulai dari pelatihan hidroponik, peternakan dan sebagainya.

Sehingga kedepannya, Tanjung Banon tidak hanya menjadi tempat hunian masyarakat. Namun, dengan hunian dan lahan 500 meter tersebut, masyarakat bisa melakukan kegiatan yang produktif, sehingga dapat membantu perekonomian keluarga.

"Jadi ini, betul-betul kita siapkan dengan serius. Mudah-mudahan masyarakat ini bisa segera menempati rumah rumah yang menjadi hak mereka," tutup Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Riset, dan Inovasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian itu.

Wakil Kepala BP Batam, Purwiyanto juga berharap agar pengembangan Rempang ini bisa lancar kedepannya. Sehingga Rempang ini dapat menjadi kota yang baru. Kota yang membuka lapangan kerja yang banyak dan peluang-peluang bisnis lainnya.

"Harapannya, semoga pembangunan ini bisa terus lancar dan sukses semua," imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, pembangunan rumah contoh warga terdampak pengembangan Rempang Eco-City, sudah mencapai 90 persen.

Begitu juga dengan pembebasan lahan garapan warga di Tanjung Banon. Dari total keseluruhan sebanyak 46 persil lahan, saat ini 44 persil lahan telah diserahkan kepada pemerintah.

Tim Terpadu Kota Batam yang terdiri dari unsur Pemko Batam, BP Batam, TNI, Polri dan Kejaksaan telah melayangkan Surat Peringatan (SP) ke-3 kepada para penggarap lahan di Tanjung Banon, Jumat (15/3/2024) lalu.

Diatas 46 persil lahan itu, BP Batam akan membangun 961 hunian baru kepada masyarakat yang terdampak Pengembangan Rempang Eco-City. Hunian baru itu, ditargetkan akan mulai dibangun pada bulan April tahun 2024 ini.

Tidak hanya BP Batam, Kementerian PUPR juga akan melakukan pematangan lahan dan pembangunan fasilitas sosial serta fasilitas umum di lokasi hunian baru masyarakat pada pertengahan Maret ini. (*)

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi menerima lawatan Duta Besar Singapura untuk Indonesia, Kwok Fook Seng, Senin (18/3/2024) di Marketing Center BP Batam.
 
Kegiatan ini diketahui merupakan kunjungan pertamanya ke Kota Batam pasca ditunjuk sebagai Dubes pada tahun 2022 silam.
 
Hubungan baik yang sudah terjalin sejak lama antara dua pihak menjadi motivasi Kwok Fook Seng untuk menuntaskan niatnya untuk mengunjungi kota yang dijuluki Bandar Dunia Madani ini.
 
Pada pertemuan siang itu, Kwok Fook Seng mengaku terkesan dengan pembangunan infrastruktur yang masif.
 
Ia tak lupa memberikan apresiasi berupa ucapan selamat atas capaian Kepala BP Batam, Muhammad Rudi yang telah mengantarkan perekonomian Kota Batam hingga tumbuh mencapai angka 7,04 persen pada tahun 2023, setelah sempat terpuruk saat Covid-19 melanda.
 
“Kami ucapkan selamat kepada Bapak Rudi atas capaian yang telah diraih. Semua yang telah dibangun membuahkan hasil yang tercermin pada pertumbuhan ekonomi Kota Batam hingga saat ini melebihi pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Kwok Fook Seng.
 
Melihat lajunya perkembangan perekonomian Kota Batam, ia lantas mengusulkan beberapa peluang kerja sama, terutama pada sektor energi hijau terbarukan dan digital yang telah diklasifikasikan sebagai Masa Depan Ekonomi Dunia (The Future of the World Economy).
 
Kwok Fook Seng menyebut kedua sektor perekonomian tersebut tengah menjadi atensi pemerintah pusat dan pemerintah Singapura.
 
Tidak hanya itu, bidang kesehatan juga menjadi sektor ekonomi yang rencananya akan dikerja samakan.

Adapun skema yang diusung adalah pengembangan SDM berupa tenaga kesehatan, khususnya tenaga perawat pada fasilitas kesehatan Kota Batam.
 
”Sebuah kehormatan bagi kami bisa berkunjung ke Batam. Tentunya kerja sama yang sudah terjalin saat ini akan kita jaga dan tingkatkan,” pungkas Kwok Fook Seng.
 
Menanggapi hal tersebut, Muhammad Rudi menyambut baik rencana peningkatan kerja sama bilateral guna mendukung percepatan perekonomian kedua negara.
 
Lebih lanjut ia mengatakan, kerja sama yang sudah terjalin antara Kota Batam dengan Singapura berlangsung sangat baik.
 
Terbukti dengan Singapura yang menduduki peringkat pertama investor dengan realisasi investasi sesuai data dari Kementerian Investasi/BKPM senilai USD 366,5 juta pada tahun 2023.
 
Muhammad Rudi juga menyatakan komitmen BP Batam untuk tetap mendukung proses investasi Singapura di Kota Batam.
 
“BP Batam akan mendukung sepenuhnya apa yang menjadi kebutuhan proses investasi Singapura di Kota Batam. Mudah-mudahan pertemuan ini dapat mempererat kerja sama kedua negara,” tutupnya.

Batam - Menyikapi penerapan e-Ticketing dan penarapan biaya jasa layanan sebesar Rp1.500,- per penumpang, Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Riau (Kepri) melakukan pemantauan ke Pelabuhan Telaga Punggur pada Kamis (14/03/2024).

“Saat ini ada peralihan tiket dari konvensional ke e-Ticketing, ada juga penerapan biaya jasa layanan Rp1.500,- dimana masyarakat tidak tau peruntukkannya. Sehingga Ombudsman sebagai lembaga yang mengawasi pelayanan publik perlu memastikan kondisi di lapangan seperti apa,” ujar Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepri, Dr Lagat Siadari di Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepri, Senin (18/03/2024)

Dalam melakukan pemantauan, tim dari Ombudsman didampingi langsung oleh GM Pelabuhan Penumpang, Benny Syahroni beserta jajaran dan perwakilan dari PT. Mitra Kasih Perkasa (MKP) selaku Aplikator ticketing online kapal penumpang Pelabuhan Punggur.

Berdasarkan pemantauan yang dilakukan, berikut temuan Ombudsman RI Perwakilan Kepri:

1. Masyarakat membeli tiket online melalui website tiketkapal.com maupun melalui Self Kios e-Ticketing di Pelabuhan. Namun hanya terdapat 1 (satu) Self Kios e-Ticketing sehingga dikhawatirkan akan terjadi antrian panjang karena tidak sebanding dengan jumlah penumpang harian yang berkisar ±2000 orang/ hari
2. Pada aplikasi tiketkapal.com, pembelian tiket kapal masih belum memperlihatkan pilihan kursi penumpang dan tidak terdapat informasi mengenai jumlah kursi yang tersedia
3. Belum terdapat kebijakan penumpang di bawah umur/ tidak menggunakan kursi dalam hal ini anak-anak. Pada situs tiketkapal.com pun tidak ada kategorisasi anak-anak maupun dewasa sehingga harga tiket anak-anak sama dengan penumpang dewasa
4. Penginputan data penumpang dilakukan melalui satu pintu dari sistem e-Ticketing, sehingga agen kapal, Pos Pelabuhan Punggur, KSOP Batam, Jasa Raharja maupun BUP BP Batam akan memiliki data yang sama. Namun berdasarkan pengamatan petugas check-in ruang tunggu masih belum melakukan pengecekan dengan baik terhadap kebenaran data diri penumpang
5. Tidak adanya pemberitahuan bagi calon penumpang kapal mengenai informasi keberangkatan kapal layaknya pelayanan di Bandara
6. Tidak adanya informasi terkait penerapan biaya jasa layanan sebesar Rp1.500,- atas penggunaan sistem aplikasi e-Ticketing. Saat ini masyarakat beranggapan apabila membeli tiket di agen tiket kapal seharusnya tidak dikenakan biaya layanan sebesar Rp1.500, padahal agen tiket kapal sifatnya hanya membantu masyarakat menginput di aplikasi PT. MKP sehingga biaya layanan tersebut tetap dikenakan. Idealnya BUP BP Batam juga tidak lagi menggunakan Konter Agen Tiket Kapal tetapi mengubah pola pembelian tiket melalui Self Kios
7. Mengenai kondisi penumpang yang ketinggalan kapal maupun batal berangkat, BUP BP Batam menerapkan kebijakan bahwa penumpang dapat mengganti jadwal tiket (reschedule) kapal bahkan pengembalian biaya (refund) tanpa dikenakan biaya administrasi namun hasil pengamatan menunjukkan belum terdapat informasi terkait skema dan biaya dimaksud, baik di website maupun di Pelabuhan.

Meskipun demikian, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepri, Dr Lagat Siadari mengatakan pihaknya sangat mendukung perubahan penjualan tiket konvensional menjadi e-Ticketing (Online) di Pelabuhan Telaga Punggur.

“Dengan penerapan sistem baru ini maka menunjukkan pengelolaan pelabuhan meningkat levelnya, karena memang sudah seharusnya seperti itu mengingat penggunaan internet dalam layanan sudah umum dilakukan karena memudahkan layanan. Semua penumpang akan terdata jelas sesuai dengan manifest. Masyarakat pun akan semakin dimudahkan membeli tiket sesuai pilihan kebutuhannya. Selain itu sistem ini dapat mengendalikan kapasitas penumpang dan keberangkatan kapal dengan tepat,” ujarnya.

Lagat mengingatkan agar Pengelola gencar dan masif dalam melakukan sehingga masyarakat mengetahui penggunaan layanan e-Ticketing sembari terus melalukan perbaikan layanan.

“Pengelola Pelabuhan harus memastikan proses transisi tersebut dapat diketahui masyarakat luas dengan melakukan sosialiasi. Selain itu pengelola harus terus melakukan perbaikan serta menyusun mitigasi yang tepat mengatasi potensi persoalan yang biasanya muncul seperti resistensi masyarakat ketika ada perubahan,” ungkapnya.

Batam - Sebagai upaya mengakselerasi perkembangan ekonomi dan keuangan syariah, Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Kepri dan berbagai pihak terkait dalam wadah Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) menyelenggarakan rangkaian acara Kepulauan Riau Ramadhan Fair (KURMA) 2024 yang berlangsung dari tanggal 15 s.d. 24 Maret 2024 di area Tugu Daun Sirih, Tanjungpinang. KURMA 2024 merupakan bagian dari National Halal Fair yang diorkestrasi oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). KURMA 2024 merupakan perwujudan upaya pengembangan ekosistem rantai nilai halal serta peningkatan literasi pelaku usaha dan masyarakat terhadap produk halal.

Opening Ceremony KURMA 2024 dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2024 diawali dengan laporan penyelenggaraan kegiatan oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri, Suryono. Dalam laporannya, Suryono menyampaikan bahwa perekonomian Kepri tahun 2023 yang tumbuh sebesar 5,20% (yoy) merupakan yang tertinggi se-kawasan Sumatera. Salah satu faktor pendorong perekonomian Kepri adalah tingginya kunjungan wisatawan mancanegara, termasuk Malaysia, yang merupakan negara dengan mayoritas penduduk muslim. Potensi sumber pertumbuhan ekonomi baru tersebut perlu dioptimalkan, salah satunya melalui penyelenggaraan KURMA 2024 untuk mendorong perkembangan ekonomi dan keuangan syariah yang inklusif dan berkelanjutan. Rangkaian acara KURMA 2024 meliputi seminar internasional, bazar produk UMKM unggulan Kepri, ZISWAF Corner, dan beragam perlombaan terbuka untuk semua kalangan masyarakat. KURMA 2024 juga menyediakan layanan UMKM yang memberikan informasi dan konsultasi mengenai perizinan usaha, sertifikasi halal dan BPOM, registrasi sistem informasi industri nasional, klinik kemasan, dan pembiayaan dari lembaga keuangan syariah.

Sejalan dengan laporan yang disampaikan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri, Gubernur Kepri sekaligus Ketua KDEKS Kepri, Ansar Ahmad, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) berkomitmen untuk terus mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah. Komitmen tersebut tercermin dari dukungan pada sektor keuangan berupa pemberian subsidi marjin 0% untuk pembiayaan kepada UMKM oleh Pemerintah Provinsi Kepri dengan mengoptimalkan peran Bank Pembangunan Daerah, PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda), dan koperasi syariah. Dukungan pembiayaan ini melengkapi berbagai dukungan teknis yang telah dilakukan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kapasitas usaha pelaku UMKM.

Rangkaian acara KURMA 2024 secara resmi dibuka oleh Wakil Presiden RI, Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma’ruf Amin. Wakil Presiden RI menyampaikan apresiasi kepada Provinsi Kepri yang telah bertindak sebagai pionir di Indonesia dalam pengembangan ekosistem rantai nilai halal. Hal ini tercermin dari pengembangan Kawasan Bintan Inti Halal Hub yang telah menghasilkan output berupa ekspor produk halal secara berkelanjutan. Dalam pidato pembukanya, Wakil Presiden RI berpesan bahwa terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan ekosistem rantai nilai halal. Pertama, penguatan infrastruktur ekosistem rantai nilai halal untuk meningkatkan daya saing industri halal melalui peningkatan efektivitas proses sertifikasi halal, pemberian insentif fiskal dan non-fiskal, serta optimalisasi kurasi inkubasi dan pendampingan usaha syariah untuk ekspor produk halal ke pasar global. Kedua, peningkatan inovasi dan kolaborasi riset serta pemanfaatan teknologi digital dalam rantai nilai halal yang inklusif, beretika, dan berkelanjutan, dengan peningkatan ketertelusuran halal dan pengembangan standar halal internasional bersama lembaga halal negara lain, seperti Malaysia dan Singapura. Ketiga, Pemda dan masyarakat Kepri perlu menggali potensi unggulan daerah dalam industri produk halal, mengingat potensi besar Kepri dalam pengembangan ekonomi biru.

Wakil Presiden RI juga menyampaikan apresiasi atas kerja sama semua pihak dalam penyelenggaraan KURMA 2024 dan berharap kegiatan tersebut dapat berkontribusi nyata dalam memajukan industri halal Indonesia, khususnya Kepulauan Riau. Selain itu, KURMA 2024 diharapkan dapat mendorong pelaku UMKM untuk naik kelas dan memasuki pasar global melalui peningkatan kerja sama dengan lembaga halal luar negeri, seperti Malaysia dan Singapura.

Setelah resmi dibuka, rangkaian acara KURMA 2024 dimulai dengan seminar internasional bertema “Navigating Global Halal Value Chain: Trends and Challenges”. Seminar yang diikuti oleh pendamping halal Kepri, pelaku usaha, akademisi, dan mahasiswa ini menghadirkan narasumber dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Indonesia, Majlis Ugama Islam Singapore (MUIS), penyelenggara Malaysia International Halal Showcase (MIHAS), serta Ayam Penyet Ria yang merupakan pelaku usaha halal dari Kepri. Materi pertama seminar dibawakan oleh narasumber dari BPJPH yang menyampaikan peluang yang perlu dioptimalkan Indonesia untuk menjadi produsen halal terbesar di dunia, salah satunya melalui optimalisasi Halal Supply Chain Management (HSCM). Di sesi kedua, narasumber dari MUIS memaparkan mengenai perkembangan dan tantangan dalam membangun ekosistem halal di Singapura, termasuk memberikan pemahaman kepada peserta terkait kerangka sertifikasi halal Singapura yang fokus pada lingkup makanan dan minuman serta telah dipercaya dan diakui secara internasional. Sementara itu, narasumber ketiga yang merupakan penyelenggara MIHAS menyampaikan bahwa untuk mendorong perkembangan pelaku usaha halal, Malaysia menyelenggarakan flagship event MIHAS yang terdiri dari business matching, expo produk halal, serta peningkatan literasi. Di sesi terakhir, pemilik Ayam Penyet Ria menyampaikan keunggulan kompetitif yang dimilikinya yang berhasil menembus pasar internasional berupa trust dari konsumen seiring dengan telah tersertifikasi halalnya produk Ayam Penyet Ria.

Ke depan, Bank Indonesia Kepri berkomitmen untuk senantiasa bersinergi dengan berbagai pihak dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang semakin inklusif dan berkelanjutan. Berbagai upaya telah dan akan terus dilakukan Bank Indonesia Kepri untuk mengembangkan industri halal dan UMKM syariah, antara lain dengan melakukan pendampingan kepada UMKM syariah meliputi kurasi produk, capacity building, promosi perdagangan, serta business matching perdagangan dan pembiayaan. Bank Indonesia juga melakukan kurasi dan inkubasi Industri Kreatif Syariah (IKRA) untuk menghasilkan UMKM potensial ekspor. Selain itu, pada bulan Mei 2024 nanti, Provinsi Kepri akan menjadi host Strategic Flagship Event Festival Ekonomi Syariah (FESyar) Regional Sumatera yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia yang meliputi berbagai kegiatan, antara lain: pameran UMKM syariah, bazar halal, seminar dan edukasi, Gerakan Sadar Wakaf, sertifikasi profesi Nazhir, dan berbagai kompetisi/perlombaan.

BP Batam terus menggesa pengerjaan empat rumah contoh untuk warga terdampak pengembangan Rempang Eco-City.

Berlokasi di Tanjung Banon, realisasi pengerjaan keempat rumah tersebut sudah hampir 90 persen.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi melalui Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol, Ariastuty Sirait menyambut baik progres pembangunan rumah permanen untuk warga Rempang tersebut.

Sejauh ini, kata Ariastuty, tidak ada kendala yang cukup signifikan dalam penyelesaian bangunan.

Meski ada deviasi sekitar 3,9 persen di awal pengerjaan, namun BP Batam mampu mengoptimalkannya hingga seluruh proses pun hampir rampung sesuai target yang ada.

"Seluruh proses terus berjalan sebagaimana mestinya. Berdasarkan laporan tim di lapangan, pengerjaan hampir mencapai 90 persen. Ini menjadi kabar baik bagi pihak yang sudah menunggu gambaran dari bangunan tersebut," ujar Tuty, panggilan akrabnya, Kamis (14/3/2024).

Tuty menjelaskan, pengerjaan terhadap 961 unit rumah lainnya pun akan segera dimulai dalam waktu dekat.

Dimana, BP Batam proses lelang diperkirakan selesai pada Minggu kedua April 2024.

"Kami juga masih melihat proses pematangan lahan dari Kementerian PUPR. Pada prinsipnya, semua pihak ingin pembangunan seluruh rumah baru ini bisa rampung pada September 2024," pungkasnya. (*)

Sebagai wujud komitmen Bank Indonesia (BI) untuk memenuhi ketersediaan uang Rupiah yang berkualitas dan terpercaya bagi masyarakat, Bank Indonesia mempersiapkan uang layak edar (ULE) sebesar Rp197,6 triliun untuk memenuhi kebutuhan penukaran uang Rupiah pada momen Ramadan dan Idulfitri 2024. Jumlah ULE yang disediakan ini meningkat 4,65% dibandingkan realisasi tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp188,8 triliun. Antisipasi kenaikan jumlah ULE yang disiapkan mempertimbangkan peningkatan mobilitas masyarakat selama periode Ramadan dan Idulfitri (RAFI) dan pertumbuhan ekonomi yang meningkat. Untuk mendukung layanan penukaran uang Rupiah bagi masyarakat, BI bekerja sama dengan perbankan menyediakan titik-titik layanan penukaran uang Rupiah di seluruh wilayah Indonesia. BI juga mengajak masyarakat mengoptimalkan pembayaran transaksi non tunai guna mendukung ekonomi dan keuangan digital.

Seluruh rangkaian kegiatan penukaran uang pada momen Ramadan dan Idulfitri dikemas dalam kegiatan Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idulfitri (SERAMBI) 2024 yang bertema “Bijak Gunakan Rupiah di Bulan Penuh Berkah" yang diluncurkan hari ini (15/3) oleh Deputi Gubernur BI, Doni P. Joewono di Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Deputi Gubernur BI, Doni P. Joewono menyampaikan, BI senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas program SERAMBI setiap tahunnya. Pada tahun ini penguatan program diantaranya penambahan jumlah paket penukaran menjadi maksimal Rp 4 juta, modernisasi armada kas keliling, penambahan fitur pada digitalisasi penukaran melalui QR code pada Aplikasi PINTAR untuk semakin mempermudah masyarakat dalam melakukan penukaran. Lebih lanjut, Deputi Gubernur, Doni P. Joewono, menyampaikan ke depan tema besar Pengelolaan Uang Rupiah adalah perluasan, pengembangan, serta peningkatan kerja sama antara BI, Bank, PJPUR (Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah), maupun pihak ketiga lainnya guna memastikan ketersediaan uang Rupiah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seiring dengan teknologi PUR yang semakin modern, saat ini BI sedang membangun Sentra Pengolahan Uang (SPU) dan Depot Kas Utama (DKU) dengan teknologi otomasi terkini. Harapannya di tahun 2026, SPU dan DKU akan meningkatkan efisiensi proses bisnis dan akuntabilitas pengelolaan uang Rupiah. Sinergi antara BI, perbankan, Perum PERURI (Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia, dan APJATIN (Asosiasi Perusahaan Jasa Pengolahan Uang Tunai Indonesia) diharapkan dapat terus terjalin erat guna memberikan layanan kas prima kepada seluruh masyarakat.

Terhitung mulai 15 Maret s.d. 7 April 2024, masyarakat dapat melakukan penukaran uang Rupiah di 4.264 titik layanan kantor bank umum yang tersebar di seluruh Indonesia dengan lokasi sebagaimana terlampir. BI juga menyediakan opsi layanan penukaran uang Rupiah melalui Layanan Kas Keliling di lokasi-lokasi strategis seperti pasar tradisional dan modern, dan Kas Keliling Susur Sungai di beberapa wilayah. Khusus untuk wilayah DKI Jakarta, BI bersama perbankan akan menyediakan Layanan Penukaran Terpadu pada 28 s.d. 31 Maret 2024 di Istora Senayan. Di daerah, hal serupa akan diselenggarakan antara lain di stadion dan alun-alun kota. Sementara itu, mulai tanggal 2 s.d. 5 April 2024 Bank Indonesia menambah lokasi layanan penukaran di jalur mudik melalui Program BI Peduli Mudik, yaitu di rest area jalan tol dan hub transportasi seperti pelabuhan dan stasiun kereta. Untuk layanan penukaran uang Rupiah baik melalui kas keliling (kecuali kas keliling Susur Sungai), layanan penukaran terpadu, dan BI peduli mudik, masyarakat diharapkan memesan penukaran terlebih dulu melalui Aplikasi PINTAR (Penukaran dan Tarik Uang Rupiah) : https://pintar.bi.go.id.

SERAMBI 2024 juga menjadi momen Bank Indonesia untuk mengajak masyarakat Indonesia untuk semakin Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah. Cinta Rupiah diwujudkan dengan senantiasa menyayangi Rupiah dengan mengenali ciri keaslian uang Rupiah yaitu Dilihat, Diraba, Diterawang (3D), dan merawat Rupiah yang dimiliki dengan baik yaitu Jangan dilipat, Jangan dicoret, Jangan diremas, Jangan distapler, dan Jangan dibasahi (5J). Bangga Rupiah karena Rupiah tidak hanya sebagai alat pembayaran yang sah dalam kegiatan perekonomian nasional tetapi juga merupakan simbol kedaulatan bangsa. Penggunaan uang Rupiah di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memiliki peranan penting dalam menjaga kedaulatan negara. Sementara itu, Paham Rupiah ditunjukkan melalui perilaku bijak berbelanja sesuai kebutuhan, berbelanja produk dalam negeri untuk dukung UMKM nasional, serta menabung dan berinvestasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) menempatkan industri maritim sebagai salah satu sektor prioritas untuk dikembangkan. Sebagai sektor padat karya, padat modal, dan padat teknologi, industri maritim memiliki peran penting dalam menopang perekonomian nasional.

Dalam meningkatkan industri maritim di Kota Batam, BP Batam hadir dalam pameran terkemuka di Asia Tenggara, Asia Pacific Maritime (APM) 2024 di Marina Bay Sands, Singapura. Pameran APM 2024 dibuka secara resmi oleh President of Asia Pasific RX Global, Yeh Chien EE.

Pameran yang diselenggarakan mulai dari 13 hingga 15 Maret 2024 ini, menghadirkan 700 partisipan dengan 1.400 merek dagang yang memamerkan solusi inovatif dan teknologi di masa depan untuk industri maritim.

Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol, Ariastury Sirait mengatakan, sebagai salah satu kawasan industri yang berkembang pesat, Kota Batam memiliki potensi dan keunggulan dalam menarik investasi sektor maritim.

Partisipasi BP Batam dalam APM 2024, menjadi kesempatan yang baik bagi BP Batam dalam memamerkan potensi dan keunggulan Batam sebagai kawasan industri yang ramah investasi kepada para pemangku kepentingan dari seluruh dunia. Tidak hanya Kota Batam, namun dalam pameran itu BP Batam juga mempromosikan kawasan Rempang dan Galang sebagai daerah industri maritim dimasa yang akan datang.

"Sesuai komitmen dari Kepala BP Batam, Kota Batam selalu menjadi tujuan yang ramah investasi. Bahkan, bapak Muhammad Rudi akan menangani langsung jika ada kendala dalam berinvestasi di Kota Batam," ujarnya usai pembukaan pameran APM 2024, Rabu (13/3/2024).

Ia menambahkan, pameran APM 2024 ini juga menjadi ajang untuk menjalin kerjasama, membina persahabatan dengan berbagai perusahaan Marine dan Asosiasi industri marine. Ia berharap, dengan partisipasinya BP Batam di pameran ini, Kota Batam dapat lebih dikenal luas dengan potensi dan keunggulan yang ada di Batam.

"Batam itu merupakan lokasi yang sangat strategis dan sangat cocok menjadi lokasi maritim industri. Dengan pameran ini, kita berharap dapat menggaet investor terutama perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang maritim," ungkap Tuty.

Dalam pameran tersebut, BP Batam juga turut menggandeng pelaku industri maritim dari Batam, yakni Batam Shipyard Offshore Association (BSOA), INSA dan IPERINDO. Hal ini sebagai bentuk komitmen dari BP Batam untuk terus memperkuat posisi Batam sebagai kawasan industri yang menarik bagi investasi dan memajuan industri maritim global.

Sementara itu, President of Asia Pasific RX Global, Yeh Chien EE, memberikan apresiasi yang tinggi atas keikutsertaan perusahaan dan asosiasi maritim dalam pameran dan konvensi ini. Ia berharap, pameran ini dapat menjadikan industri maritim sebagai penopang utama perekonomian dunia khususnya di kawasan Asia Tenggara.

"Kami sangat apresiasi keikutsertaan perusahaan industri maritim, pameran ini sangat dinantikan dan menjadi tempat pertemuan terbesar rantai maritim global di Asia Tenggara. Lebih dari 1.400 merek global hadir dalam konferensi dan pameran yang mencakup 17 paviliun," katanya. (*)

Kabupaten Bintan - Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Riau (Kepri) mendapatkan banyak aduan masyarakat terkait pertanahan saat melakukan kegiatan PVL On The Spot di Kabupaten Bintan pada 4-8 Maret 2024.

PVL On The Spot merupakan program kerja Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan (PVL) untuk menjangkau seluruh masyarakat melalui sosialisasi terkait Ombudsman RI, Pelayanan Publik serta pembukaan gerai pengaduan.

Selain itu, merupakan wujud rencana kerja turunan dari perjanjian kerja sama antara Ombudsman RI Perwakilan Kepri dengan Pemerintah Kabupaten Bintan umtuk bersinergi membuat pelayanan publik lebih baik.

Dari 4 titik yang disambangi yaitu Kecamatan Teluk Sebong, Kecamatan Bintan Utara, Kecamatan Seri Kuala Lobam dan Desa Pengujan, substansi pertanahan mendominasi konsultasi maupun laporan dari masyrakat.

“Melalui kegiatan ini, kami dapati 62 konsultasi dan 4 laporan masyarakat, didominasi oleh substansi pertanahan. Selain itu juga ada soal distribusi air dan listrik, pelayanan Puskesmas dan Rumah Sakit, kependudukan serta pendidikan,” ungkap Kepala Keasistenan PVL Ombudsman RI Perwakilan Kepri, Cindy M Pardede pada Jumat (08/03/2024).

Lebih lanjut Cindy menjelaskan isu Pelayanan Publik yang menjadi tema sosialisi di Kabupaten Bintan kali ini pun terkait pertanahan dan kependudukan di karenakan berdasarkan jumlah konsultasi dan laporan pada tahun sebelumnya, substansi tersebut paling banyak dilaporkan masyarakat Kabupaten Bintan kepada Ombudsman RI Perwakilan Kepri.

Ia berharap melalui kegiatan ini masyarakat akan menjadi lebih aware terkait Ombudsman RI sebagai lembaga pengawas pelayanan publik dimana masyarakat dapat membuat aduan jika terjadi penyimpangan sehingga tercipta pelayanan publik yang lebih baik.

“Kami akan lanjutkan PVL On The Spot ke titik lainnya yang belum kami sambangi. Untuk Bintan saat ini empat titik. Kami akan lanjut ke Kabupaten lain yang ada di Kepri pasca lebaran Idul Fitri,” tutup Cindy.

Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali meraih dua penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai peringkat I Program Pengendalian Gratifikasi Terbaik Nasional dan Program Pengendalian Gratifikasi Terbaik pada kategori Kementerian/Lembaga untuk tahun 2023.

Ketua Dewan Audit OJK Sophia Wattimena menyampaikan penghargaan itu merupakan wujud dari komitmen OJK bersama seluruh pegawainya dalam menjaga integritas sebagai otoritas di sektor jasa keuangan.

“Penghargaan ini menunjukkan bahwa strategi pencegahan dan pemberantasan fraud OJK telah berjalan dengan baik dan ini merupakan salah satu bentuk apresiasi atas upaya OJK yang secara terus menerus mengedepankan prinsip tata kelola yang baik dalam setiap pelaksanaan tugasnya,” kata Sophia.

Dengan penghargaan ini maka OJK telah menerima enam kali penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada 2023, OJK berhasil mempertahankan penghargaan yang sama dengan yang diterima pada 2022, yaitu peringkat I Program Pengendalian Gratifikasi Terbaik Nasional bersama 2 instansi lain dengan nilai maksimal 100. Sebelumnya, pada tahun 2016, 2017, 2018, dan 2020, OJK juga meraih penghargaan sebagai instansi dengan Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik.
Penilaian dilakukan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi program pengendalian gratifikasi yang diselenggarakan KPK setiap tahun atas aspek pelaksanaan diseminasi, penilaian dan mitigasi risiko gratifikasi, inovasi, dan pengelolaan laporan gratifikasi.

OJK terus berkomitmen untuk memperkuat manajemen risiko dan penegakan integritas secara berkelanjutan dalam mewujudkan transformasi governansi dan mendorong continuous improvement guna menjaga ekosistem sektor keuangan yang sehat dan dipercaya masyarakat. (nck)