Jakarta - Jajaran Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diterima Presiden RI Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu. Dalam kesempatan itu, Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso mengapresiasi kepemimpinan Presiden Jokowi dalam mengeluarkan kebijakan strategis khususnya selama menghadapi pandemi Covid-19.

“Berkat instruksi Bapak Presiden, kita Indonesia bisa menangani Covid dengan baik, bisa mendapatkan vaksin dengan cukup, mendistribusikan dengan cepat, sehingga masyarakat bisa tidak terkendala dengan adanya Covid yang kemarin wabah di 2020 itu,” ujar Wimboh.

Wimboh menyebutkan dalam dua tahun terakhir, dunia termasuk Indonesia menghadapi kondisi luar biasa yang tidak diprediksi sebelumnya. Pemerintah saat itu, menurut Wimboh, mampu menangani pandemi Covid-19 dengan baik sehingga kekebalan kelompok atau herd immunity dapat tercapai.

“(Masyarakat) bisa melakukan aktivitas kembali sebagaimana ditunjukkan bahwa ekonomi kita sudah mencapai 5,1 persen di Q1 2022 secara year on year kemarin,” lanjutnya.

Selain itu, Wimboh juga menyampaikan bahwa stabilitas sistem keuangan serta pemulihan ekonomi pasca covid tersebut dapat dicapai karena adanya sinergi kebijakan antara kementerian dan lembaga sebagaimana arahan Presiden.

“Kami juga melakukan sinergi yang baik antara kebijakan fiskal dengan Menteri Keuangan, kebijakan moneter dengan Bank Indonesia yang bisa memberikan satu orkestra kebijakan yang mempunyai dampak positif kepada stabilitas sistem keuangan Indonesia,” tambahnya.

Untuk diketahui, masa jabatan anggota Dewan Komisioner OJK periode 2017-2022 akan berakhir pada tahun ini. Wimboh berharap anggota Dewan Komisioner berikutnya dapat terus menjaga stabilitas sistem keuangan yang telah berhasil dilakukan OJK selama satu dasawarsa ini.
Pengucapan Sumpah Dewan Komisioner OJK Periode 2022-2027 akan dilakukan oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung pada tanggal 20 Juli 2022.

OJK Raih Wajar Tanpa Pengecualian Sembilan Kali Berturut-turut
OJK kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan OJK Tahun 2021. Opini WTP ini merupakan yang kesembilan kalinya secara berturut-turut sejak Laporan Keuangan OJK pertama kali terbit pada tahun 2013.

Penyampaian opini WTP tersebut termuat dalam surat BPK RI yang ditandatangani Anggota II BPK RI Daniel Lumban Tobing kepada Ketua Dewan Komisioner OJK yang diterima beberapa waktu yang lalu.

OJK menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada BPK atas dukungan dan bimbingan dalam membangun sistem pengendalian internal dan governance di OJK sejak awal pendirian OJK hingga saat ini.

Berbagai hal telah dilakukan OJK dalam mewujudkan visinya menjadi lembaga yang kredibel melalui perbaikan kebijakan di berbagai bidang antara lain dengan meningkatkan efektivitas organisasi, memperbaiki sistem manajemen keuangan yang terintegrasi, membangun sistem manajemen sumber daya manusia, sistem manajemen aset, sistem procurement yang akuntabel dan berkualitas, serta beberapa sistem lainnya yang akan terus disempurnakan.

OJK berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan proses bisnis dan meningkatkan Tata Kelola Keuangan yang lebih baik. Program penguatan Tata Kelola, telah dan akan terus dilakukan OJK sebagai bentuk komitmen kami kepada masyarakat untuk terus meningkatkan integritas dan akuntabilitas yang terkait dengan pengelolaan keuangan di OJK. (nck)

Labuan Bajo, 13 Juli 2022. Dalam transisi energi, peran investasi dalam energi bersih dan beremisi rendah sangat krusial, tanpa mengurangi pentingnya inklusivitas dan Sustainable Development Goals (SDGs). Pembahasan perkembangan hasil musyawarah Working Group dari para Sherpa G20 diteruskan pada sesi ketiga yang bertemakan Transisi Energi, pada Senin (11/07).

Working Group (WG) yang mempresentasikan hasilnya terdiri dari Energy Transitions WG, Environment Deputies Meeting - Climate Sustainability WG, Development WG, dan Anti-Corruption WG.

“Presidensi G20 Indonesia mengakui pentingnya pemulihan ekonomi berkelanjutan pasca pandemi Covid-19, termasuk dalam transisi energi,” ujar Co-Sherpa G20, yang juga merupakan Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Edi Prio Pambudi.

Edi menambahkan, penekanan fokus diskusi adalah pada nasib masyarakat yang tinggal di area terpencil dan rentan, karena kelangkaan energi serta degradasi lingkungan dan iklim dapat menghambat pertumbuhan, yang kemudian akan mempengaruhi kemaslahatan bersama dan dapat berujung pada isu kemanusiaan.

“Untuk memastikan akuntabilitas pemakaian energi serta terlaksananya pelestarian lingkungan dan iklim, negara Anggota G20 harus meneruskan pengimplementasian pengaturan anti korupsi. Presidensi G20 Indonesia menekankan pentingnya nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas, baik dalam sektor publik maupun privat,” ujar Deputi Edi dalam opening remarks-nya untuk sesi ketiga.

Sebagaimana pernah ditekankan juga oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bahwa pemulihan yang dilakukan sendiri tidak akan ada artinya. Menko Airlangga menjelaskan bahwa pemulihan lebih kuat hanya dapat terjamin jika dilakukan bersama. Sebagai forum ekonomi global yang utama, G20 harus bertindak sebagai satu kesatuan untuk menghadapi tantangan global dan perpecahan bukanlah opsi.

Para Sherpa G20 dalam Energy Transitions WG turut mempertegas komitmen mereka untuk menyiapkan dan mengimplementasikan transisi energi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Mereka juga sedang merancang aksi nyata yang antara lain adalah Aksesibilitas energi yang universal, terutama untuk negara-negara kepulauan; Memaksimalkan teknologi yang smart and clean serta pembentukan ekosistem inovasi; dan Memfasilitasi investasi di bidang energi, terutama yang akan membantu memitigasi dampak perubahan iklim.

Isu yang terkait dengan dampak perubahan iklim dibahas lebih rinci oleh Delegasi G20 dalam Environment Deputies Meeting – Climate Sustainability WG, yang meliputi isu degradasi tanah, kehilangan biodiversitas, pengelolaan air, konservasi laut dan pengelolaan sampah di laut, dan pembiayaan berkelanjutan.

Sebagai forum untuk bertukar solusi, negara-negara Anggota G20 berbagi pengalaman sukses masing-masing dalam menindaklanjuti isu-isu tersebut, contohnya untuk strategi pengoptimalan air hujan atau pengintegrasian pendekatan siklus hidup dalam pengelolaan sampah plastik.

Hal tersebut juga melanjutkan Global Initiative untuk mengurangi degradasi tanah yang dicanangkan pada Presidensi Saudi Arabia, kemudian dilanjutkan pada Presidensi Italia, dan dikembangkan lebih lanjut oleh Presidensi Indonesia kali ini. Hal ini mendorong timbulnya perspektif baru bahwa degradasi tanah harus juga mencakup degradasi lahan gambut dan tanah hutan bakau.

Penguatan pemulihan negara berkembang, negara kurang berkembang (least developed countries) dan negara berkembang kepulauan kecil (small island developing states) menjadi salah satu agenda prioritas bagi Development WG. Pembahasan yang mencakup kesempatan, tantangan dan aksi, ke depannya akan dimuat dalam “G20 Roadmap for Stronger Recovery and Resilience”.

Roadmap tersebut fokus pada peningkatan produktivitas dan daya saing UMKM, jaminan sosial yang dapat beradaptasi pada krisis di masa depan dan pertumbuhan yang lebih berkelanjutan melalui konsep Green Economy dan Blue Economy melalui strategi perkembangan rendah karbon. Untuk mencapai target yang direncanakan, strategi mempromosikan skema pembiayaan yang mengombinasikan beberapa sumber pendanaan juga perlu dipertimbangkan.

Sebagai salah satu kunci kesuksesan transisi energi, tidak mengherankan bahwa dalam Anti-Corruption WG, para Negara G20 sepakat bahwa sistem audit pendanaan harus disempurnakan. Prinsip-prinsip yang disepakati akan dituangkan di dalam High-Level Principles on Enhancing the Role of Auditing in Tackling Corruption.

Selain itu, Presidensi berinisiasi menelaah potensi korupsi dalam sektor energi terbarukan lebih lanjut. Studi dilakukan dalam bentuk survei agar di kemudian hari dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi dan mencegah korupsi di sektor tersebut. Hal ini sangat penting untuk memastikan proses transisi energi berjalan baik. (nck)

JAKARTA – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI (kode saham: BBNI) terus memperkuat kinerja internasional banking dengan mengombinasikan layanan UMKM Go Global dan diaspora.

Direktur Utama BNI Royke Tumilaar mengatakan potensi peningkatan kinerja internasional banking tergolong kuat karena perseroan memiliki dua segmen bisnis strategis yakni UMKM Go Global dan komunitas diaspora.

“Kinerja internasional BNI ini ke depannya akan terus tumbuh positif. Kami mendorong kolaborasi UMKM Go Global sekaligus diaspora baik yang merupakan pekerja imigran, atau yang sudah menetap di sana. Itu menjadi target kita ke depannya,” katanya.

Royke memaparkan saat ini terdapat sekitar 8 juta diaspora di luar negeri yang berpotensi dilayani oleh BNI. Dari jumlah tersebut sebanyak 4 juta diaspora merupakan pekerja imigran, sedangkan sisanya telah menjadi warga negara asing.

Royke berasumsi, jika diaspora menabung sebesar US$1.000 per tahun, maka potensi dana pihak ketiga (DPK) yang akan dihimpun BNI sekitar US$8 miliar. Selain memberdayakan diaspora, BNI juga memanfaatkan jaringan para diaspora untuk mendorong UMKM naik kelas dengan menghadirkan produk UMKM Tanah Air ke luar negeri.

Lebih lanjut, Royke menyampaikan sebagai salah satu bank milik negara BNI mendapat amanat untuk mengembangkan layanan perbankan di luar negeri. Hal tersebut tidak lepas dari keberadaan kantor cabang BNI yang sudah hadir pertama kalinya di Singapura sejak tahun 1955.

Selain itu, dalam mengembangkan bisnisnya di global BNI juga akan memanfaatkan layanan digital baik BNI Mobile Banking untuk melayani transaksi internasional nasabah individu, BNIDirect dalam melayani solusi bisnis, dan satu lagi adalah BNI Xpora untuk pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) yang ingin meningkatkan kapasitas bisnis.

“BNI Xpora ini menawarkan beragam layanan digital yang bisa digunakan oleh pelaku UKM dari berbagai tingkatan, mulai dari yang masih merintis hingga yang siap memperluas pasar di kancah global. BNI Xpora dapat diakses dengan bebas oleh semua pelaku UMKM lewat domain xpora.id. Melalui portal ini, pelaku UKM bisa mengakses beragam fitur,” pungkasnya. (nck)

Kepala BP Batam Muhammad Rudi melantik 11 pejabat struktural tingkat II, III dan IV BP Batam di Balairungsari, Lt. 3, Gedung BP Batam, Selasa, (12/7/ 2022). Salah satu yang dilantik Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau (Asdatun Kejati Kepri) Alex Surmana.

Alex Surmana menggantikan Mochammad Nasrun sebagai Kepala Biro Hukum dan Organisasi BP Batam.

"Saya berharap dengan adanya Kepala Biro Hukum yang baru, maka hukum perjanjian dengan pihak luar dapat lebih tajam dilihat dan disusun dari sudut hukum yang berlaku," kata Muhammad Rudi saat memberikan arahan.

Ia juga memberikan apresiasi kepada Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau atas dukungan dan sinergitas dalam membangun Batam.

“Terima kasih kepada Kepala Kejati Kepri atas dukungan yang telah mengkaryakan salah satu personilnya untuk dapat mengemban tugas dalam melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan di Batam," ujarnya.

Ia pun berpesan kepada para pejabat yang telah dilantik untuk mengabdi sepenuh hati kepada BP Batam, agar memaksimalkan kegiatan organisasi secara menyeluruh.

“Mari kita bangun Batam, kota yang kita cintai, karena Batam menjadi lokomotif perekonomian Provinsi Kepri, bila Batam maju, maka maju pula Provinsi Kepri.”

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan terdiri dari 1 orang Kepala Biro (Kabiro), 2 orang Kepala Seksi (Kasi), 2 orang Manajer dan 5 orang Asisten Manajer (Asmen) sesuai Surat Keputusan Kepala BP Batam Nomor 108, 109, 110 Tahun 2022 tanggal 12 juli 2022. Para pejabat tersebut yaitu:

1. Alex Sumarna, Kepala Biro Hukum dan Organisasi
2. Agus Saragi, Kepala Seksi Penyuluhan dan Mitigasi, Direktorat Pengamanan Aset
3. Mariyono, Kepala Seksi Pengamanan Aset dan Instalasi, Direktorat Pengamanan Aset
4. Regina Dwidinna Saputri, Kasubbag Penghapusan dan Penetapan Status Aset, Biro Umum
5. Wildan Rahmansyah, Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi, Satuan Pemeriksaan Intern
6. Johan, Manajer Keperawatan, Badan Usaha Rumah Sakit
7. Sudirman, Asisten Manajer Pemasaran, Hukum dan Pengembangan Usaha, Badan Usaha Rumah Sakit
8. Susy Arissani, Asisten Manajer Rawat Inap dan Unit Khusus, Badan Usaha Rumah Sakit
9. Joniy Chendri, Asisten Manajer Umum, Badan Usaha Rumah Sakit
10. Sangkot Sihombing, Asisten Manajer SDM dan Umum, Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan
11. Riccie Prayoga Permana, Asisten Manajer SDM dan Umum, Badan Usaha Pelabuhan

Pelantikan tersebut turut dihadiri Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, Gerry Yasid; Kepala Kejaksaan Negeri Batam, Herlina Setyorini; Wakil Kepala BP Batam, Purwiyanto; para Anggota Bidang BP Batam, dan pejabat eselon II, III dan IV BP Batam.

Jakarta - Meski di tengah krisis pangan, energi, dan keuangan yang terjadi saat ini, Pemerintah tidak hanya berupaya untuk memulihkan kondisi ekonomi seperti sebelum pandemi, tetapi juga mengupayakan transformasi perekonomian menjadi lebih hijau, berkelanjutan, dan inklusif.

“Di tengah krisis ini, memastikan ketersediaan, aksesibilitas, dan keterjangkauan komoditas pertanian di pasar global, termasuk minyak nabati, menjadi salah satu fokus utama kami,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam sambutannya secara virtual pada acara Webinar United Nations Economic And Social Council (UN-ECOSOC) High Level Political Forum (HLPF), Senin (11/07).

Kegiatan yang mengambil tema “Catalysing Actions For Sustainable Vegetable Oils In Support Of The Attainment Of Sustainable Development Goals (SDGs)” tersebut, diselenggarakan di New York, Amerika Serikat.

Dalam upaya untuk memenuhi target SDGs 2030, muncul beberapa tantangan-tantangan besar seperti inflasi yang tinggi, lonjakan suku bunga, lonjakan harga pangan dan energi, serta terganggunya pasokan dan perdagangan komoditas pertanian.

Dengan mempertimbangkan pertumbuhan populasi global dan meluasnya penggunaan minyak nabati di berbagai industri, maka diperkirakan ukuran pasar global minyak nabati akan meningkat dari 199,1 juta metrik ton pada tahun 2020 menjadi 258,4 juta metrik ton pada tahun 2026.

Sementara itu, bahkan sebelum terjadinya krisis global, minyak nabati telah lama menjadi sumber mata pencaharian bagi petani skala kecil serta sumber mesin pembangunan di banyak negara berkembang. Sehingga penting untuk memastikan kesinambungan pasokan minyak nabati yang cukup ke pasar global untuk mencegah volatilitas harga lebih lanjut dan guncangan terhadap ekonomi global.

“Dalam hal ini, kami terus percaya bahwa upaya bersama untuk memastikan keberlanjutan di pasar minyak nabati global harus dilakukan secara holistik dan nondiskriminatif,” tegas Menko Airlangga.

Selain itu, diperlukan juga lingkungan yang kondusif serta penyediaan sumber daya dan keterampilan untuk mendukung petani kecil dalam mewujudkan produksi berkelanjutan atas komoditas yang digunakan untuk menghasilkan minyak nabati.

Sebagai salah satu produsen dan pengekspor minyak nabati utama dunia, termasuk minyak sawit dan minyak kelapa, Indonesia terus menekankan pentingnya memastikan keberlanjutan di seluruh sektor minyak nabati. Hal tersebut dilakukan diantaranya melalui pemanfaatan smart farming pada perkebunan kelapa maupun dukungan replanting bagi petani sawit.

Lebih lanjut, Indonesia berkomitmen untuk mempercepat transisi energi bersih melalui kebijakan biodiesel untuk mencapai net zero emissions. Diperkirakan penggunaan B30 berpotensi menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 24,6 juta ton CO2. Hal ini juga akan memperkuat tujuan Indonesia untuk mencapai target ketahanan energi dan bauran energi sebesar 23% pada tahun 2025.

Indonesia juga akan terus mempromosikan pentingnya pertanian dan sistem pangan berkelanjutan di berbagai forum, termasuk melalui Presidensi G20 dan kerja sama dengan Inggris melalui co-chairmanship dari dialog FACT (Forest, Agriculture, and Commodities Trade). Indonesia juga bertujuan untuk mempromosikan komoditas berkelanjutan sekaligus memenuhi SDGs dan mendukung pembangunan ekonomi.

Selain itu, Indonesia juga berkomitmen untuk mendorong dan menyinergikan kerja sama untuk memastikan minyak nabati berkelanjutan di berbagai organisasi internasional terkait seperti Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) dan International Coconut Community (ICC).

“Mari kita melipatgandakan upaya kita untuk mencapai SDGs, dan menetapkan jalan kita menuju komunitas global yang lebih tangguh, termasuk melalui promosi dan pengembangan minyak nabati yang berkelanjutan,” tutup Menko Airlangga. (nck)

Bandung - Kepala Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) Muhammad Rudi, memberikan ceramah pembekalan (cerbek) kepada Perwira Siswa Pendidikan Reguler (Pasis Dikreg) LXII Seskoad yang mengusung tema “Integrasi TNI, Polri, Pemkot Batam dan BP Batam dalam Pembangunan Daerah”.

Kegiatan tersebut berlangsung pada Senin (11/7/2022) bertempat di Gedung Jenderal Gatot Subroto Seskoad, Bandung.

Seskoad merupakan Sekolah Staf dan Komandan Angkatan Darat, Komando Utama (Kotama) sebagai Lembaga Pendidikan Tertinggi yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat.

Kedatangan Muhammad Rudi, yang juga sering dijuluki sebagai Bapak Tokoh Pembangunan Batam, disambut antusias oleh 274 orang Pasis Dikreg LXII Seskoad, yang terdiri dari Pasis TNI AD 241 orang, TNI AL 2 orang, dan TNI AU 2 orang, Pasis Polri 19 orang dan pasis negara sahabat sebanyak 10 orang (Arab Saudi, Australia, Bangladesh, Fiji, Filipina, India, Malaysia, Pakistan, Singapura dan Thailand).

Pembukaan kegiatan dan sambutan disampaikan oleh Komandan Sekolah dan Komando TNI AD (Seskoad), Mayor Jenderal TNI, Anton Nugroho. Ia mengatakan keberhasilan pembangunan Batam, membuat dirinya ingin mengetahui lebih jauh kiat sukses, membangun suatu daerah dengan sinergi yang positif dari semua pemangku atau stakeholders.

Dalam sambutannya, Komandan Seskoad menyampaikan apresiasi kepada Kepala BP Batam yang juga sekaligus Walikota Batam Muhammad Rudi, atas atensinya untuk dapat berbagi kiat-kiat membangun suatu daerah kepada para Perwira Siswa.

“Kami telah mengetahui bahwa Batam telah banyak kemajuannya. Progresnya (Kepala BP Batam) dalam membangun Batam sangat luar biasa, serta sinergitas yang baik dari TNI dan Polri, bersama Pemerintah untuk bisa memajukan Batam. Pastinya pembekalan ini akan sangat bermanfaat untuk Pasis yang nantinya akan mengabdi di wilayah masing-masing,” ujar Anton.

Pada kesempatan itu, Muhammad Rudi memaparkan sejumlah pembangunan yang berhasil dilakukan di Batam. Sebagaimana diketahui, banyak pekerjaan besar yang saat ini sedang digarap oleh BP Batam, guna membuat Batam sebagai kawasan tujuan investasi dapat semakin tertata dan modern, juga memiliki aksesibilitas yang mumpuni sebagai pusat logistik di Kawasan Asia Tenggara kedepannya.

Di antaranya pembangunan infrastruktur jalan, pembangunan Bandara Internasional Hang Nadim, pengembangan KEK Kesehatan dan pengembangan Pelabuhan Batu Ampar.

Muhammad Rudi, mengatakan, pembangunan infrastruktur menjadi pilihan sebagai fondasi utama yang disiapkan untuk menggeliatkan investasi di Batam. “Hal tersebut untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi investor, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi di Batam,” ujarnya.

Ia menambahkan, selain pembangunan wilayah, kemajuan suatu daerah juga ditunjang oleh keberhasilan koordinasi dan sinergitas seluruh stakeholders.

“Bahwa sinergitas pemerintah bersama seluruh stakeholders menjadi kekuatan utama bangsa. Adanya integrasi dan kolaborasi antara TNI, Polri, Pemerintah Kota dan BP Batam, merupakan kunci dalam menjaga stabilitas dan kelancaran pembangunan daerah.” Ujar pria yang juga merupakan Walikota Batam ini.

Menurutnya, semangat sinergitas inilah yang telah mampu menciptakan suasana yang kondusif. Sehingga masyarakat merasa aman dan investor semakin nyaman, serta proses pembangunan menjadi lancar.

“Pesat dan berhasilnya pembangunan daerah tidak lepas dari dukungan dan kerja sama antara Pemerintah, TNI dan juga Polri. Sehingga dukungan dan sinergitas ini sangat penting untuk memacu keberhasilan dan kemajuan suatu daerah,” ujar Muhammad Rudi.

Turut hadir mendampingi, Anggota Bidang Pengusahaan BP Batam, Wan Darussalam; Kepala Pusat Perencanaan Program Strategis BP Batam, Fesly Abadi Paranoan; dan Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait serta Kepala Dinas Kominfo Kota Batam, Azril Apriansyah. (mh)

Nusa Dua Bali, 11 Juli 2022. Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2022 yang mengangkat tema Advancing Digital Economy and Finance: Synergistic and Inclusive Ecosystem for Accelerated Recovery, resmi dibuka oleh Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (11/7). FEKDI 2022 merupakan ajang etalase inovasi produk dan layanan serta sinergi kebijakan ekonomi dan keuangan digital yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia dan Kementerian Perekonomian dengan didukung oleh Kementerian-Lembaga dan industri, guna mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Sinergi tersebut diperkuat dengan komitmen bersama melalui peluncuran Gerakan Sinergi Nasional Ekonomi dan Keuangan Digital. Perhelatan ini sekaligus merupakan side event dalam rangkaian G20 Finance Track: Finance and Central Bank Deputies (FCBD) dan 3rd Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting (FMCBG) di Nusa Dua, Bali.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, pada kesempatan tersebut menyampaikan, “digitalisasi menjadi pilar Indonesia Maju. Hari ini kita memperkuat sinergi dan kolaborasi digitalisasi Indonesia dalam FEKDI 2022 yang mengangkat tema Advancing digital economy and finance: sinergi dan Inklusi". Sinergi dan inovasi yang inklusif diperlukan untuk memajukan bangsa agar dapat bersaing secara global. Mari tunjukkan ke dunia dan G20, bahwa Indonesia sudah maju secara digital.”

“Dukungan Bank Indonesia dalam mewujudkan ekonomi keuangan digital nasional guna mengakselerasi pemulihan ekonomi semakin diperkuat, khususnya melalui kebijakan digitalisasi sistem pembayaran. Bank Indonesia berkomitmen untuk mendukung sinergi bauran kebijakan ekonomi dan keuangan digital nasional, sejalan dengan komitmen pemerintah dan visi Presiden RI untuk menuju Indonesia Maju,” pungkas Gubernur Perry.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang hadir mewakili Presiden Joko Widodo dalam kesempatan tersebut, menyampaikan bahwa pandemi Covid-19 juga telah menciptakan prospek cerah pada potensi ekonomi dan keuangan digital Indonesia. Pada tahun 2021, nilai perdagangan digital mencapai Rp401 Triliun seiring dengan meningkatnya akseptasi dan preferensi berbelanja daring serta didukung perluasan sistem pembayaran digital dan akselerasi digital banking. Pada tahun 2025 potensi ekonomi digital Indonesia diperkirakan mencapai sekitar Rp2.050 Triliun, kemudian pada tahun 2030 diproyeksikan naik menjadi Rp4.531 Triliun.

“Indonesia juga menjadi tujuan investasi digital terpopuler di Asia Tenggara atau mewakili 40% digitalisasi di Asia Tenggara dengan didukung upaya perbaikan iklim usaha yang kondusif,” kata Menko Airlangga.

Pada kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah saat ini tengah mengoptimalkan peluang digitalisasi melalui implementasi sinergi kebijakan ekonomi dan keuangan digital. Selain itu juga terwujud dalam upaya penguatan kerjasama dan konektivitas pada lingkup regional maupun global di berbagai sektor, termasuk sektor perdagangan dan pembayaran di ASEAN.

“Digitalisasi ekonomi dan keuangan digital terus diakselerasi dengan perbaikan-perbaikan dan telah mendorong capaian inklusi keuangan nasional,” kata Menko Airlangga.

FEKDI 2022 hadir setiap hari selama 5 hari hingga tanggal 15 Juli 2022 secara hybrid, dengan ragam bahasan dan diskusi perkembangan ekonomi dan keuangan digital oleh otoritas, pelaku industri, akademisi dan lembaga internasional. Topik bahasan FEKDI 2022 meliputi (i) sinergi dan kolaborasi EKD, (ii) mata uang digital, (iii) ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, (iv) pembayaran lintas negara (cross border payment) dan pembiayaan hijau (green financing), serta (v) strategi kebijakan dalam mendorong digitalisasi untuk pemulihan ekonomi

FEKDI 2022 juga menyuguhkan showcasing yang menampilkan berbagai produk dan inovasi, implementasi kebijakan serta pencapaian dalam pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan digital. Sebelumnya juga telah dilakukan berbagai kegiatan ­pre-event FEKDI di 46 wilayah di Indonesia. Masyarakat dapat memperoleh informasi lengkap serta mengikuti sesi diskusi dan hadir dalam FEKDI 2022 secara virtual dengan mengunjungi laman www.fekdi.co.id.

Sinergi dan inovasi bauran kebijakan ekonomi dan keuangan digital nasional dilaksanakan bukan hanya pada level nasional namun juga regional untuk memperkuat integrasi ekosistem ekonomi dan keuangan digital. Berbagai inisiatif telah dilakukan melalui percepatan dan perluasan digitalisasi daerah, termasuk transaksi Pemerintah Daerah, serta digitalisasi bantuan sosial, sektor transportasi dan jalan tol, digitalisasi UMKM melalui Gerakan Bangga Buatan Indonesia (GBBI) dan Gerakan Bangga Wisata Indonesia (GBWI), program Kartu Prakerja, dan implementasi Strategi Nasional Keuangan Inklusif, yang difasilitasi oleh akselerasi digitalisasi di sistem pembayaran. Dukungan kebijakan fiskal, penguatan infrastruktur digital serta pengembangan inovasi dan SDM menjadi penopang untuk percepatan digitalisasi. Akselerasi digitalisasi telah mendorong perbaikan inklusi keuangan yang tercermin pada hasil Survei Nasional Keuangan Inklusif 2021 yang mencatat kepemilikan akun sebesar 65,4%, penggunaan produk dan layanan keuangan sebesar 83,6%. Angka tersebut menunjukkan perbaikan inklusi keuangan, sehingga timbul optimisme tercapainya target inklusi keuangan sebesar 90% pada tahun 2024.

Pada acara pembukaan tersebut juga dilaksanakan Leader’s Talk bertajuk Advancing Digital Economy and Finance: Synergistic and Inclusive Ecosystem for Accelerated Recovery sejalan dengan tema FEKDI 2022, serta Casual Talk bertema Dukungan Industri dalam Inisiatif Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Digital Nasional. Diskusi turut menghadirkan Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dan Menkominfo, Johny G. Plate. Selain itu, hadir pula perwakilan industri antara lain Ketua Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), Santoso Liem, Sekretaris Jenderal AFTECH, Budi Gandasoebrata, Wakil Ketua Umum KADIN Bidang Kewirausahaan, Aldi Haryopratomo, dan Ketua Kompartemen Digitalisasi Perbankan Perbanas, Kaspar Situmorang. (nck)

Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melarang Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) di bidang pasar modal melakukan pemasaran, promosi, atau iklan terhadap produk dan layanan jasa keuangan selain dari yang telah diberikan izinnya oleh OJK termasuk efek yang diterbitkan di luar negeri (offshore products).
Penegasan ini disampaikan untuk meningkatkan perlindungan konsumen serta mencegah kesalahpahaman informasi yang diterima masyarakat terkait dengan produk jasa keuangan yang ditawarkan.
Larangan ini dikeluarkan OJK setelah mencermati perkembangan pemasaran, promosi, dan iklan terkait produk dan layanan yang menggunakan platform aplikasi terintegrasi (super apps) yang digunakan dalam satu group usaha.
OJK menemukan banyak super apps yang memuat penawaran produk investasi berupa efek (saham, obligasi) yang diterbitkan oleh entitas di luar negeri (offshore products) yang berada di luar kewenangan pengawasan OJK.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Hoesen menegaskan bahwa pemasaran atas efek luar negeri di Indonesia sampai saat ini belum diperkenankan, mengingat poduk ini bukanlah produk yang berizin dari OJK sehingga memiliki risiko yang cukup besar bagi masyarakat.
“Produk Investasi yang diawasi oleh OJK antara lain berupa efek (surat berharga) yang diterbitkan oleh entitas yang berbadan hukum di Indonesia dan telah dinyatakan efektif oleh OJK untuk ditawarkan kepada publik. Sementara produk investasi lainnya seperti efek yang diterbitkan oleh entitas di luar negeri, crypto assets, emas bukan merupakan produk yang diberi izin dan diawasi oleh OJK,” kata Hoesen.
OJK telah melakukan pembinaan dan mengambil langkah-langkah tegas khususnya bagi PUJK yang melakukan pelanggaran ketentuan dalam praktik pemasaran, promosi atau iklan produk dan layanannya dengan meminta untuk:

1. Segera menghentikan layanan dan atau penawaran produk di luar izin dan pengawasan OJK melalui aplikasi terintegrasi (satu atap/super apps) yang mencantumkan logo OJK atau pernyataan bahwa produk dan PUJK tersebut telah berizin dan diawasi oleh OJK.

2. Melakukan pemisahan penggunaan aplikasi, platform, dan situs web terhadap produk dan layanan yang bukan di bawah pengawasan OJK dengan produk dan layanan yang berizin dan di bawah pengawasan OJK.

OJK Perkuat Perlindungan Konsumen
Sebelumnya OJK telah menerbitkan Peraturan OJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (POJK Perlindungan Konsumen) yang memuat ketentuan mengenai norma dan tata cara bagi PUJK dalam melakukan pemasaran, promosi, dan iklan terkait produk dan layanan kepada masyarakat. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 16 POJK Perlindungan Konsumen yang menegaskan bahwa PUJK wajib:

(1) menyediakan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang jelas, akurat, benar, mudah diakses, dan tidak berpotensi menyesatkan Konsumen;

(2) menggunakan istilah, frasa, dan/atau kalimat yang sederhana dalam Bahasa Indonesia dan mudah dimengerti oleh Konsumen pada setiap dokumen mengenai informasi produk dan/atau layanan;

(3) menggunakan huruf, tulisan, simbol, diagram, dan tanda yang dapat dibaca secara jelas;

(4) memberikan penjelasan atas istilah, frasa, kalimat dan/atau simbol, diagram dan tanda yang belum dipahami oleh Konsumen;

(5) menggunakan Bahasa Indonesia dan harus disandingkan dengan bahasa asing dalam dokumen mengenai produk dan/atau layanan, dalam hal produk dan/atau layanan akan digunakan oleh calon Konsumen dan/atau Konsumen negara asing,

Selanjutnya, agar ketentuan dan pelaksanaan mengenai penyediaan informasi produk dan atau layanan keuangan melalui media (iklan) oleh PUJK sejalan dengan tujuan periklanan, OJK juga telah melakukan beberapa kali kegiatan sosialisasi kepada PUJK dan bekerja sama dengan Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia.

Pada tanggal 7 Juli 2022, OJK juga telah menyelenggarakan pertemuan dengan seluruh Pimpinan Industri Jasa Keuangan mengenai penguatan implementasi market conduct dalam rangka meningkatkan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. (nck)