Jakarta, 15 Januari 2026. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyelesaikan penyidikan tindak pidana pasar modal berupa transaksi semu atau menyesatkan atas perdagangan saham PT Sriwahana Adityakarta, Tbk (SWAT) dan melimpahkan berkas perkara tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum.

Perkara tindak pidana pasar modal tersebut terjadi pada periode Juni hingga Juli 2018. Dalam perkara ini, para tersangka diduga bersekongkol melakukan transaksi saham SWAT dengan menggunakan rekening efek pihak nominee melalui sembilan perusahaan efek, sehingga menciptakan gambaran semu mengenai harga saham SWAT di Pasar Reguler.

Transaksi melalui rekening efek pihak nominee tersebut mengakibatkan pertemuan transaksi sebanyak 60.121 kali atau sekitar 10,0 persen, dengan volume transaksi mencapai 639.778.200 saham atau 14,7 persen, serta nilai transaksi sebesar Rp230.892.423.600 atau 13,3 persen. Pola transaksi tersebut diduga dilakukan melalui dominasi transaksi, pertemuan transaksi, inisiator beli untuk menaikkan harga, serta pola buying market impact pada periode 8 Juni sampai dengan 5 Juli 2018.

Atas perbuatan tersebut, Penyidik OJK menyimpulkan telah terjadi tindak pidana pasar modal sebagaimana diatur dalam Pasal 91 dan/atau Pasal 92 juncto Pasal 104 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Penyidik OJK telah melaksanakan pelimpahan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan berkas perkara tersebut telah dinyatakan lengkap (P-21). Selanjutnya, pada Selasa (13/1), Penyidik OJK telah melaksanakan Tahap II berupa penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Boyolali.

Dalam penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan, OJK senantiasa berkoordinasi dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan dan Kepolisian, guna memastikan proses penegakan hukum berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel.

OJK menegaskan komitmennya untuk terus melakukan penegakan hukum secara tegas dan berkelanjutan terhadap setiap pelanggaran di sektor jasa keuangan, sebagai bagian dari upaya menjaga integritas pasar modal serta memberikan perlindungan kepada investor dan masyarakat.

Jakarta, 14 Januari 2026 – Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat atau IOH) melalui brand IM3 secara resmi mengumumkan para pemenang Pesta Hadiah IMPoin 2025, program apresiasi tahunan yang menjadi bentuk terima kasih IM3 atas kepercayaan jutaan pelanggan, baik yang telah bersama IM3 sejak lama maupun mereka yang baru memulai perjalanan digitalnya bersama IM3 dan IM3 Platinum. Diselenggarakan sejak 1 September hingga 31 Desember 2025, Pesta Hadiah IMPoin 2025 kembali menjadi momen spesial di mana setiap transaksi pelanggan—sekecil apa pun— bermakna.

Setiap paket yang digunakan, setiap layanan yang dipilih, dan setiap IMPoin yang dikumpulkan menjadi bagian dari perjalanan bersama IM3, hingga akhirnya rangkaian program ini mencapai puncaknya melalui proses pengundian hadiah yang dilaksanakan pada 12 Januari 2026 di Kantor Pusat Indosat. Seluruh proses pengundian dilakukan secara transparan dan sesuai ketentuan yang berlaku, disaksikan oleh Lucida Gloria Utami Dewi, VP Head of Loyalty & Engagement PT Indosat Tbk, bersama dengan perwakilan dari Dinas Sosial DKI Jakarta, Kementerian Sosial Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia beserta notaris selaku pejabat berwenang.

Pada tahun ini, IM3 menghadirkan total 2.025 hadiah spektakuler, mulai dari mobil listrik, motor listrik, smartphone terbaru, smartwatch, hingga ribuan voucher belanja Blibli dan voucher menginap HotelMurah.com. Program ini terbuka bagi seluruh pelanggan IM3, baik pelanggan lama maupun pelanggan baru, dengan mekanisme partisipasi yang tetap sederhana, yakni melalui transaksi layanan IM3 serta penukaran IMPoin melalui aplikasi myIM3. Bilal Kazmi, Director & Chief Commercial Officer Indosat Ooredoo Hutchison, menyampaikan, “Kami mengucapkan selamat kepada seluruh pemenang Pesta Hadiah IMPoin 2025, serta terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pengguna IM3 atas kepercayaan yang terus diberikan kepada kami. Pesta Hadiah IMPoin bukan sekadar program undian, melainkan wujud apresiasi IM3 atas kepercayaan tersebut.

Kami berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan yang terbaik melalui berbagai produk unggulan IM3 dan peningkatan Jaringan Kuat & Aman IM3 di seluruh Indonesia untuk memenuhi kebutuhan komunikasi pelanggan” Pemenang hadiah utama Pesta Hadiah IMPoin 2025 berasal dari berbagai wilayah di Indonesia, menunjukkan bahwa apresiasi IM3 menjangkau seluruh pelanggan tanpa batas geografis:

● BYD M6 Standard - PHDRJ512 (Jawa)

● BYD M6 Standard - PHD5L2HJ (Sumatra)

● BYD M6 Standard - PHDE19K5 (Jakarta Raya)

● BYD M6 Standard - PHDMUCBC (Kalisumapa)

● EV Bike Alva N3 - PHDK4LVO (Jakarta Raya)

● EV Bike Alva N3 - PHDMVGI0 (Sumatra) 

● EV Bike Alva N3 - PHDJ16VI (Kalisumapa)

● EV Bike Alva N3 - PHDBKQ30 (Jawa)

● Samsung S25 Ultra 256GB - PHD33KSK (Jawa)

● Samsung S25 Ultra 256GB - PHDB8DCO (Jawa)

● Samsung S25 Ultra 256GB - PHDLQQ8O (Kalisumapa)

● Samsung S25 Ultra 256GB - PHDQPR8X (Sumatra)

● Apple Watch 10 - PHDLS78Q (Sumatra)

● Apple Watch 10 - PHBC4F5I (Jakarta Raya)

● Apple Watch 10 - PHDFPUU6 (Kalisumapa)

● Apple Watch 10 - PHDOS381 (Jawa)

Seluruh pemenang ditentukan melalui sistem undian resmi dengan kode tiket unik dan telah diverifikasi sesuai ketentuan yang berlaku. Sebagai bentuk transparansi, daftar lengkap pemenang Pesta Hadiah IMPoin 2025 dapat diakses melalui situs resmi IM3 di im3.id/pestahadiah. Para pemenang juga telah dan akan dihubungi secara resmi oleh pihak Indosat melalui SMS, WhatsApp, atau saluran komunikasi resmi lainnya.

IM3 mengajak seluruh pelanggan untuk terus menikmati layanan IM3 dan IM3 Platinum, karena setiap penggunaan akan terus mengumpulkan IMPoin yang dapat ditukarkan dengan berbagai manfaat menarik lewat berbagai voucher dari beragam merchant di aplikasi myIM3. Dengan IMPoin, setiap hari bersama IM3 selalu menghadirkan peluang baru—bukan hanya untuk menang, tetapi untuk merasakan nilai lebih dari setiap koneksi.

Badan Pengusahaan (BP) Batam sukses mencatat pencapaian luar biasa sepanjang tahun 2025.

Melalui berbagai langkah strategis, BP Batam menutup tahun tersebut dengan beragam capaian positif. Investasi tumbuh sebesar Rp 54,74 triliun dari target Rp 60 triliun.

Peningkatan itu turut memberikan stimulus terhadap pertumbuhan ekonomi yang tumbuh sebesar 6,89 persen atau lebih baik dari tahun sebelumnya.

Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, mengatakan bahwa capaian-capaian ini tidak terlepas dari energi kolektif seluruh pihak.

Sehingga, percepatan pembangunan untuk mendukung kemajuan Batam bisa terealisasi optimal.

“Sinergi yang baik ini mesti kita jaga. Kami juga terus melakukan pembenahan di berbagai sektor, khususnya dalam pelayanan perizinan. Tujuannya agar iklim investasi tetap terjaga dan mampu memberikan kontribusi terhadap ekonomi Batam, ujar Amsakar, Rabu (14/1/2025).

Optimisme Amsakar tersebut beralasan. Selain membenahi layanan investasi, BP Batam juga terus berupaya untuk menyederhanakan regulasi guna memperkuat ekosistem usaha.

Dengan berbagai langkah ini, kata Amsakar, BP Batam pun siap untuk memberikan lompatan pembangunan sepanjang tahun 2026.

“Momentum yang baik sepanjang 2025 ini harus kita tingkatkan pada tahun ini. Di tengah ketidakpastian global, investor masih tetap percaya untuk berinvestasi di Batam. Maka kepercayaan ini yang harus kita jaga agar arus investasi dan aktivitas industri terus berjalan,” pesannya.

Badan Pengusahaan (BP) Batam melalui Badan Usaha (BU) SPAM, Fasilitas dan Lingkungan melaksanakan pertemuan silaturahmi serta peninjauan distribusi air bersih di wilayah Bengkong Harapan II, Selasa (13/1/2026) sore.

Bertempat di Kediaman Ketua RW VII, Bengkong Harapan II, pertemuan ini turut dihadiri oleh Direktur BU SPAM, Fasilitas dan Lingkungan BP Batam, Iyus Rusmana, Direktur Operasional ABH, Jefri Maulidani, perangkat RW dan RT dan tokoh masyarakat di RW VII Bengkong Harapan II.

Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum, Ariastuty Sirait menyampaikan bahwa saat ini, BP Batam bersama ABH akan memperkuat jaringan interkoneksi di beberapa wilayah sebagai solusi jangka pendek.

Sementara untuk jangka panjang, nantinya akan dilakukan interkoneksi yang menghubungkan dari tangki ozon bukit senyum ke sejumlah daerah, termasuk Bengkong.

“Kami berharap semoga upaya jangka pendek dan jangka panjang yang dilakukan saat ini, nantinya dapat memberikan solusi atas persoalan air khususnya di wilayah Bengkong Harapan II” serunya.

Ketua RW VII Bengkong Harapan II, Sularto menyampaikan terima kasih atas atensi BP Batam dan ABH yang hadir langsung untuk meninjau keluhan warga Bengkong Harapan II.

“Kami sangat berharap mudah-mudahan air dapat kembali mengalir normal,” harapnya.

Hal senada juga disampaikan perwakilan RT dan tokoh masyarakat. Pertemuan ini diharapkan adanya tindak lanjut dalam mengatasi persoalan distribusi air di wilayah mereka.

Jakarta, 14 Januari 2026. Anak-Anak Indonesia semakin hidup di ruang digital, namun di saat yang sama menghadapi tekanan serius terhadap kesehatan mental dan perlindungan mereka. Di sisi lain, krisis iklim yang kian nyata juga berdampak langsung pada pemenuhan hak-hak dasar anak, mulai dari pangan, pendidikan hingga rasa aman. Temuan ini disampaikan dalam diskusi media awal Tahun 2026 oleh Save the Children Indonesia.

Studi Save the Children Indonesia tahun 2025 tentang Penguatan Perlindungan Digital dan Kesejahteraan Anak menunjukan bahwa hampir 40% anak usia SMP menghabiskan waktu 3 – 6 jam per hari di depan gawai, dengan puncak penggunaan terjadi pada pukul 18.00 – 21.00. anak perempuan tercatat menghabiskan waktu layar lebih lama dibandingkan anak laki-laki. Temuan ini menguatkan fakta bahwa dunia digital telah menjadi ruang hidup utama anak, bahkan ketika sekolah melarang penggunaan ponsel, anak tetap berupaya mengakses gawai saat jam pelajaran.

Hal lain yang ditemukan dalam studi yakni meningkatnya literasi digital tidak berkorelasi langsung dengan kesejahteraan mental anak. Semakin tinggi tingkat kecanduan digital, semakin buruk kondisi kesehatan mental anak. Studi juga menjelaskan bahwa anak-anak umumnya sudah memahami berbagai risiko di ruang digital, seperti penipuan, peretasan, pencurian data dan perundungan siber. Sayangnya, kesadaran ini tidak dibarengi dengan keterampilan untuk merespons secara aman dan sehat.

“Anak-Anak tahu risiko di ruang digital, tapi mereka bingung harus berbuat apa. Literasi digital saja tidak cukup. Anak membutuhkan penguasaan kompetensi digital yang utuh, pendampingan orang tua, serta dukungan kesehatan mental yang memadai.” Tegas Dessy Kurwiany Ukar, CEO Save the Children Indonesia.

Di saat yang bersamaan, anak-anak juga menghadapi krisis lain yang tak kalah mengkhawatirkan. Laporan Voluntary National Review SDG’s Tahun 2025 menunjukan bahwa krisis iklim telah merenggut hak hak anak. Dampak krisis iklim mengganggu pola makan dan kesehatan anak, menurunkan pendapatan keluarga, serta meningkatkan risiko perlindungan terutama dalam situasi bencana.

Kajian Bersama Save the Children dengan Humanitarian Forum Indonesia pada Desember 2025, juga menemukan bahwa kecukupan air bersih di lokasi pengungsian masih belum merata, berpotensi menimbulkan masalah kesehatan bagi anak dan keluarga. Banyak fasilitas kesehatan terdampak dan tidak mampu melayani secara optimal, sementara kebutuhan balita, ibu hamil dan menyusui belum terpenuhi secara memadai.

Menghadapi situasi ini, Save the Children Indonesia menekankan pentingnya pendekatan perlindungan anak yang komprehensif dan terintegrasi. Memasuki tahun 2026, terdapat sejumlah prioritas mendesak antara lain memperkuat keamanan digital anak melalui peningkatan keterampilan, sisitem perlindungan dan partisipasi anak, guru serta orang tua; meningkatkan literasi adaptasi krisis iklim dan aksi iklim yang bermakna bagi anak; serta memastikan pemenuhan hak anak dalam tahapan transisi pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.

“Menuju Indonesia Emas 2045, investasi terbesar kita adalah memastikan anak-anak tumbuh dengan aman, sehat dan tangguh menghadapi krisis dan perubahan zaman. Tanpa perlindungan dan pemenuhan hak anak hari ini, cita -cita itu akan sulit tercapai.” Jelas Dessy Kurwiany Ukar, CEO Save the Children Indonesia.

Jakarta, 14 Januari 2026. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim Polri) sepakat untuk perkuat kolaborasi penanganan penipuan (scam).

Hal tersebut tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara OJK dan Bareskrim Polri yang ditandatangani Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi dan Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Polisi Syahardiantono di Kantor Bareskrim Polri Jakarta, Rabu.

Penandatanganan PKS Nomor: PRJ-1/EP.1/2026 dan Nomor: PKS/3/I/2026 tentang Penanganan Laporan Pengaduan Pada Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) juga disaksikan oleh Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara.

Friderica menyampaikan bahwa dengan adanya PKS ini, masyarakat yang menjadi korban scam dipermudah untuk menyampaikan laporan ke Polisi melalui Laporan Pengaduan polisi pada sistem IASC (iasc.ojk.go.id). Laporan Pengaduan dimaksud diperlukan dalam proses pengembalian sisa dana milik korban oleh pelaku usaha jasa keuangan. Kerja sama ini juga diharapkan akan semakin meningkatkan proses penegakan hukum dan penangkapan terhadap penipu oleh Polri.

“Kami sangat mengapresiasi kerja sama ini sebagai salah satu wujud nyata komitmen lembaga negara dalam hal ini OJK dan Polri dalam rangka melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat Indonesia,” kata Friderica Widyasari Dewi.

Selain itu, Perjanjian Kerja Sama ini juga memuat beberapa hal, antara lain: Penanganan Laporan Pengaduan; Penanganan Laporan Polisi; Peningkatan Kapasitas dan Pemanfaatan Sumber Daya Manusia; serta Pemanfaatan Sarana dan Prasarana. 

Penandatanganan PKS OJK dan Bareskrim Polri didasari semakin meningkatnya laporan dan jumlah korban penipuan/scaming di Indonesia. Penipuan saat ini umumnya dilakukan secara daring dengan memanfaatkan berbagai layanan keuangan seperti transfer melalui rekening bank dan virtual account, pengisian saldo dompet digital (e-wallet), hingga pembelian aset digital, termasuk kripto.

Seiring dengan perkembangan teknologi, modus penipuan daring juga terus berkembang dan semakin kompleks, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian yang lebih luas bagi masyarakat. Hal yang sama juga terjadi di berbagai negara lain.

Pembentukan IASC sendiri merupakan inisiatif OJK bersama kementerian, lembaga, dan otoritas terkait yang tergabung dalam Satgas PASTI, serta didukung oleh asosiasi industri merupakan forum koordinasi penanganan penipuan (scam) terkait sektor keuangan agar dapat ditindaklanjuti secara cepat, terintegrasi, dan memberikan efek jera.

Berdasarkan data IASC, sejak 22 November 2024 hingga 28 Desember 2025, IASC telah menerima sebanyak 411.055 laporan dengan total kerugian yang dilaporkan mencapai Rp9 triliun. Dari jumlah tersebut, dana sebesar Rp402,5 miliar berhasil diblokir atau diselamatkan.

OJK dan Bareskrim Polri terus berkomitmen untuk memperkuat sinergi dalam penanganan laporan pada IASC, khususnya percepatan proses pengembalian dana kepada korban serta meningkatkan pelindungan dan kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemerintah dalam memberantas penipuan di sektor keuangan.

OJK selaku Koordinator dari Satgas PASTI turut mengimbau kepada masyarakat yang menjadi korban penipuan untuk dapat segera menyampaikan laporan melalui website IASC dengan alamat http://iasc.ojk.go.id dengan melampirkan data dan dokumen bukti terkait.

Selain itu, apabila masyarakat menemukan informasi atau penawaran investasi dan pinjaman online yang mencurigakan atau diduga ilegal atau memberikan iming-iming imbal hasil/bunga yang tinggi (tidak logis), untuk melaporkannya melalui website: sipasti.ojk.go.id atau Kontak OJK 157, Whatsapp (081157157157), atau melalui email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Jakarta, 13 Januari 2026. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong keterbukaan informasi bidang pasar modal kepada publik untuk semakin memperkuat pengawasan pasar modal Indonesia melalui perluasan fitur pelaporan kepemilikan saham, perubahan kepemilikan saham, dan aktivitas penjaminan saham melalui Aplikasi Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (AKSes KSEI), serta fitur publikasi melalui Website BEI.

Aplikasi pelaporan ini merupakan implementasi dari kewajiban POJK Nomor 4 Tahun 2024 dan SEOJK Nomor 10 Tahun 2025 yang mengatur kewajiban penyampaian laporan secara elektronik oleh Direksi, Komisaris, atau Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ≥ 5%, termasuk pelaporan aktivitas penjaminan saham Perusahaan Terbuka ≥ 5%.

Melalui AKSes KSEI, para Pemegang Saham atau investor dapat menyampaikan laporan secara mandiri atau memberikan kuasa tertulis kepada Perusahaan Efek, Bank Kustodian, Biro Administrasi Efek (BAE), Emiten, maupun pihak lain sebagai penerima kuasa. Setelah laporan disampaikan, sistem AKSes secara otomatis mengirimkan informasi laporan kepemilikan/perubahan kepemilikan/aktivitas menjaminkan saham kepada BEI untuk dipublikasikan.

Implementasi sarana pelaporan dan publikasi berbasis elektronik ini mempercepat proses pelaporan, memberikan kemudahan dan kepastian layanan dengan menghilangkan hambatan administratif manual, meningkatkan efisiensi pemenuhan tenggat waktu, serta memperluas akses informasi yang kini dapat dirasakan langsung oleh publik.

Sistem ini juga memastikan data kepemilikan dan aktivitas penjaminan saham tersaji lebih akurat, terintegrasi, dan dikelola secara terstruktur untuk mendukung kebutuhan analisis dan keterbukaan informasi. Dari sisi pengawasan, OJK dapat memantau kepatuhan pelaporan secara real-time melalui dashboard visual dan mendeteksi status pelaporan secara instan, disertai rekam jejak audit digital yang kuat untuk keperluan pengawasan, verifikasi, audit, penegakan hukum, maupun penyelesaian sengketa. Sistem ini juga menerapkan tata kelola akses yang ketat melalui pengaturan kewenangan pengguna yang akuntabel.

Implementasi penuh sistem ini telah berlaku sejak 5 Desember 2025, dan penggunaannya telah disosialisasikan secara nasional pada 19 Desember 2025, yang dihadiri oleh para Pemegang Saham, Pengendali, Direksi dan Dewan Komisaris Emiten, BAE, Perusahaan Efek, Bank Kustodian, serta partisipan utama industri pasar modal. Sosialisasi tersebut menegaskan kesiapan teknis sistem dan pemahaman ketentuan oleh seluruh pemangku kepentingan dalam rangka mendukung keterbukaan informasi dan penguatan pengawasan pasar modal Indonesia.

Pengembangan Sistem Informasi ini menegaskan kolaborasi OJK dan SRO dalam memperkuat pengembangan infrastruktur Pasar Modal melalui digitalisasi terintegrasi serta upaya peningkatan pengawasan dan memastikan Keterbukaan Informasi dalam rangka perlindungan investor serta menjaga integritas Pasar Modal Indonesia.

Ke depan, OJK, KSEI, dan BEI akan terus melakukan evaluasi dan pengembangan lanjutan untuk memastikan sarana pelaporan dan publikasi ini tetap optimal dalam mendukung pertumbuhan industri yang modern dan terpercaya, serta penguatan pengawasan di Pasar Modal Indonesia.

batampos – Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp335 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) sepanjang 2026. Program nasional ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pendanaan program MBG sepenuhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga keberlanjutannya dinilai aman dan terukur.

“Jaminannya itu APBN. Tahun ini pemerintah menyiapkan anggaran MBG sebesar Rp335 triliun, jadi aman,” ujar Airlangga dalam kegiatan Road to Jakarta Food Security Summit (JFSS) bertema Ketahanan Pangan untuk Menjaga Kedaulatan Bangsa, Selasa (6/1).

Anggaran tersebut dirancang untuk menjangkau sekitar 82 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia pada 2026.

Airlangga menilai program MBG berpotensi menjadi penggerak ekonomi daerah karena operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dibayar di awal, sehingga memperkuat arus kas pelaksana dan mendorong investasi lokal.

“Model bisnis SPPG ini luar biasa. Karena dibayar di awal, baru memproduksi, sehingga arus kasnya bagus dan mendorong replikasi unit dapur baru,” katanya.

Ia mencontohkan di Lamongan, partisipasi masyarakat dalam pengembangan SPPG dilakukan secara gotong royong, yang menunjukkan adanya efek pengganda ekonomi dari program MBG.

Menurut Airlangga, dari total anggaran Rp335 triliun, sekitar Rp80 triliun per kuartal akan mengalir langsung ke tingkat akar rumput. Nilai tersebut jauh lebih besar dibandingkan stimulus pemerintah pada kuartal pertama tahun sebelumnya yang mencapai sekitar Rp37 triliun.

“Jika Rp80 triliun per kuartal masuk ke grassroot, tentu akan berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Ia menambahkan, penyaluran dana tersebut berpotensi meningkatkan konsumsi, produksi, serta menciptakan lapangan kerja baru. Program MBG diperkirakan mampu menyerap hingga tiga juta tenaga kerja, sejalan dengan estimasi bahwa setiap satu persen pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan sekitar 400 ribu lapangan kerja.

Airlangga memperkirakan kontribusi program MBG dapat mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 7 persen. Dengan asumsi realisasi setengah dari potensi tersebut, program ini tetap berpeluang menambah sekitar tiga persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional pada 2026.

“Program ini diharapkan mampu mengungkit pertumbuhan ekonomi sesuai target pemerintah,” kata Airlangga.

(sumber : batampos.com)

Jakarta, 13 Januari 2026. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, dan Perusahaan Modal Ventura (POJK 35/2025).

Penerbitan peraturan ini bertujuan sebagai upaya untuk meningkatkan peran, kinerja, serta pentingnya peningkatan daya saing usaha perusahaan pembiayaan, perusahaan pembiayaan infrastruktur, dan perusahaan modal ventura menjadi lebih fleksibel, efisien, dan kompetitif.

Perubahan ini diarahkan untuk menciptakan stimulus dan ruang gerak yang lebih fleksibel bagi perusahaan dengan menyederhanakan regulasi yang bersifat administratif agar sejalan dengan prinsip proporsionalitas dan manajemen risiko yang efektif.

POJK 35/2025 juga diharapkan dapat mendukung kebijakan strategis pemerintah, peningkatan kemudahan berusaha dan harmonisasi pengaturan sektor keuangan yang menunjang pengembangan ekonomi kerakyatan.

POJK 35/2025 mulai berlaku pada 22 Desember 2025 dan pokok-pokok pengaturannya meliputi:

1. penyederhanaan mekanisme dan dokumen persyaratan perubahan kepemilikan yang tidak mengubah pemegang saham pengendali;
2. percepatan jangka waktu pemberian rekomendasi dalam proses pencatatan penerbitan efek;
3. penyesuaian ketentuan uang muka kendaraan bermotor;
4. penyesuaian rasio modal inti terhadap modal disetor bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan pembiayaan modal kerja dengan cara fasilitas modal usaha dan pembiayaan multiguna dengan cara fasilitas dana;
5. penyesuaian rasio modal inti terhadap modal disetor bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan pembiayaan modal kerja dengan cara fasilitas modal usaha yang tidak disertai dengan agunan;
6. relaksasi ketentuan layanan pembiayaan digital melalui pembiayaan investasi yaitu dapat dilakukan tanpa melalui tatap muka secara fisik;
7. penyesuaian persyaratan rasio non-performing financing neto dan tingkat kesehatan untuk perusahaan pembiayaan yang akan menerapkan ketentuan besaran uang muka pembiayaan kendaraan bermotor paling rendah 0 persen;
8. penyesuaian masa peralihan pemenuhan ekuitas minimum dan rasio ekuitas terhadap modal disetor;
9. penyesuaian pengalihan risiko pembiayaan; dan
10. mendorong kemudahan pemberian pembiayaan walaupun dengan data historis debitur, serta tetap mengedepankan manajemen risiko.

BP Batam secara resmi menyerahkan SK kepada 718 pegawai, terdiri dari 681 pegawai tetap dan 57 pegawai P2K, Senin (12/1/2026).

Berdasarkan Keputusan Kepala BP Batam Nomor 4 dan 5 Tahun 2026, penataan terhadap 718 pegawai ini bertujuan untuk memastikan setiap pegawai berada pada posisi yang tepat dan sesuai dengan kompetensi.

Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, mengatakan bahwa proses ini menjadi bagian penting dalam membenahi sistem kepegawaian di lingkungan BP Batam.

Ia bersama Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, menilai bahwa pembenahan tersebut sebagai langkah strategis untuk memperkuat kinerja organisasi dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan daerah.

“Sejarah hanya mencatat kerja-kerja luar biasa. Saya berharap 718 pegawai ini menjadi bagian dari sejarah kemajuan Batam,” pesan Amsakar.

Senada, Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra menyampaikan bahwa upaya ini bukan hanya sekadar proses administrasi semata. Melainkan sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik.

Penataan pegawai ini, lanjut Li Claudia, sekaligus mencerminkan keseriusan pimpinan BP Batam dalam memperkuat roda organisasi. Khususnya dalam menunjukkan unjuk kerja terbaik sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan layanan dan pembangunan daerah.

“Jadikan momentum ini sebagai titik awal untuk memberikan dedikasi terbaik untuk BP Batam yang kita cintai. Saya berpesan agar setiap tugas dijalankan dengan profesionalisme dan integritas yang baik demi kemajuan Batam,” ujar Li Claudia.