Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) menggelar pelantikan pejabat struktural eselon II dan III, di Ruang Presentasi Gedung Marketing, pada Kamis (16/3/2023).

Sebanyak satu pejabat eselon II dan tiga pejabat eselon III dilantik dan mengambil sumpah.

Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan Wahjoe Triwidijo Koentjoro selaku pejabat yang melantik mengatakan bahwa para pejabat yang dilantik berada pada unit yang sangat strategis, sehingga sangat diharapkan dapat menjalankan amanah dengan komitmen sesuai dengan sumpah jabatan.

Kedua unit memiliki peran utama yakni Direktorat Infrastruktur Kawasan dan Direktorat Lalu Lintas Barang dan Penanaman Penanaman Modal. Sehingga Wahjoe berpesan dengan hadirnya pejabat baru dapat membawa semangat positif untuk mencapai target pembangunan dan investasi hingga tahun 2024.

Hal ini sejalan dengan semangat Kepala BP Batam Muhammad Rudi yang telah mencanangkan target-target pembangunan dan investasi yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah melalui pembangunan sektor-sektor prioritas hingga 2024.

“Mendorong semangat pembangunan Batam yang terus digencarkan Kepala BP Batam Bapak Muhammad Rudi, kami harap para pejabat dapat komit sesuai sumpah, melaksanakan pelayanan yang optimal, bekerja dengan inovasi dan integritas. Sehingga pembangunan dan target investasi yang sudah dicanangkan hingga 2024 harus selesai tanpa ada masalah.” Tutur Wahjoe dalam sambutannya.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Batam Nomor 55 tahun 2023, berikut adalah Daftar Pejabat yang dilantik :

1. Ponco Indro Subekti dilantik menjadi Direktur Infrastruktur Kawasan, Kedeputian Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi. Jabatan ini sebelumnya diisi oleh Imam Bachroni, yang telah memasuki masa purnabakti.

2. Wildan Arief Kepala Subdit Industri, Direktorat Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal.

3. Yani Alkindi Kepala Subdit Pelayanan Penanaman Modal, Direktorat Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal.

4. Rully Syahrizal Kasubdit Perdagangan, Direktorat Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal. Rully Syahrial merupakan ASN dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum (BU SPAM) tindaklanjuti angka kehilangan air di wilayah kerja SPAM Batam yang mencapai angka 20%.

Hal ini dibahas dalam pertemuan BU SPAM dengan stakeholder, terkait pembahasan Illegal Connection dan rencana penindakan terhadap kegiatan illegal connection / sambungan liar di wilayah kerja SPAM Batam.

Selanjutnya akan dibentuk Tim Identifikasi Kehilangan Sambungan Air yang terdiri dari POM TNI Angkatan Darat, POM TNI Angkatan Laut, Polresta Barelang, Kejaksaan Negeri Batam, Satuan Polisi Pamong Praja, Direktorat Pengamanan BP Batam dan PT. Air Batam Hilir sebagai konsorsium pelaksana.

Direktur Badan Usaha SPAM BP Batam Denny Tondano mengatakan bahwa terdapat total kehilangan air di Batam hampir 500lt/dt.

"Jika 500lt/dt ini bisa diamankan, kita surplus 200lt/dt. Kami telusuri dan cari, kehilangan yang cukup besar." Kata Denny.

Ia mengatakan bahwa saat ini angka kehilangan air Batam masih ada di angka 19-20%. Sebagai pembanding ia menuturkan tingkat kehilangan air di DKI Jakarta berkisar 40%, Jawa Barat 38%, Singapura masih juga di angka 9%.

"Angka kita memang lebih baik dari Jakarta Jabar, tapi kita terus mau tingkatkan dengan target ya dekat lah dengan tetangga. Ini acuan kita." kata Denny.

Lebih lagi, Denny menjabarkan kondisi spesifik kehilangan air di Batam terdeteksi, terbesar ada di wilayah Duriangkang - Jodoh - Nagoya - Sengkuang.

"Jodoh kita indentifikasi 26% air hilang. Kami kirimkan sebanyak 241,005 lt/dt, yang terbaca dimeteran hanya 178,341 Lt/dt saja. Artinya teridentifikasi kehilangan air yang besar di wilayah ini, menyebabkan kekurangan air di wilayah tersebut (Jodoh)." Terang Denny.

"Kondisi ini akan merugikan masyarakat dan negara. Siapa yang paling terdampak. Adalah masyarakat, tetangganya yang justru terdampak bisa jadi debit air lebih sedikit. Air terserap untuk kegiatan illegal melalui sambungan tanpa meteran." Imbuh Denny.

Menurutnya, dari total 2136 sambungan tanpa meter (illegal inspection & connection) dan baru 900an dilakukan pemutusan. Sehingga masih ada 1000-an lebih sambungan illegal yang terdeteksi.

Dengan kondisi tersebut ia mengajak instansi terkait bersinergi memberikan masukan saran dan dukungan untuk menindaklanjuti hal tersebut.

"Tujuan kami adalah untuk menekan kehilangan air dan mengedukasi masyarakat. Arahan Kepala BP Batam Bapak Muhammad Rudi adalah pelayanan air harus bagus, semua harus terlayani dengan baik. Inilah kenapa kami bergerak. Mudah mudah dalam 1 - 2 minggu kita bisa turunkan menjadi 18%. Untuk itu kami butuh kerja sama dan sinergi Bapak-Bapak." Pungkas Denny.

Sementara itu, Kepala Satuan Pemerika Intern BP Batam Konstantin Siboro mengatakan bahwa sangat disayangkan kondisi kehilangan air yang terjadi dan ia harapkan dapat segera ditangani sesuai aturan yang berlaku.

"Banyak keluhan masyarakat tentang kekurangan air, tapi di sisi lain kegiatan illegal pencurian air juga makin marak. Ini yang harus segera ditindaklanjuti. Ada kerugian bagi masyarakat dan juga negara." Kata Siboro.

Hadir perwakilan dari pihak Kepolisian, TNI dan Satpol PP Kota Batam yang juga siap bersinergi dengan upaya penyelamatan air Batam.

Menurutnya, bila terbukti kehilangan air diindikasikan karena perbuatan illegal artinya telah masuk ranah pencurian, maka ini sudah masuk tindakan melawan hukum.

"Kami dari kepolisian siap mengawal dan membantu mensosialisasikan kepada masyarakat. Kami siap mendukung." Kata perwakilan dari Polresta Barelang.

Semua masukan dan saran yang disampaikan stakeholder akan menjadi bahan pertimbangan bagi BU SPAM dalam menyusun langkah-langkah ke depan untuk menyelamatkan kondisi kehilangan air yang terus meningkat.

Hal ini sejalan dengan amanah dari Kepala BP Batam Muhammad Rudi untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan air di Kota Batam.

BU SPAM mengajak masyarakat yang menyaksikan potensi-potensi pemasangan illegal connection dapat melaporkan melalui nomor pengaduan 0778-5700000 atau pesan whatssapp 08117780155.

Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) menggelar Focus Group Discussion dengan tema Keterbukaan Informasi Publik untuk Mewujudkan Good Governance.

Dengan mengundang Komisi Informasi Pusat RI, Rabu (15 Maret 2023), kegiatan diperuntukkan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BP Batam yang terdiri dari 23 unit kerja.

Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan Wahjoe Triwidijo Koentjoro selaku Atasan PPID BP Batam membuka acara secara langsung dan berpesan agar FGD ini dapat menjadi media diskusi untuk memperkaya ilmu bagaimana tata kelola pelayanan dan informasi publik sesuai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Sehingga pelaksanaan pelayanan informasi di lingkungan BP Batam, ia harapkan dapat semakin baik, efektif dan transparan.

"Ini merupakan media diskusi, learning sekaligus improvement untuk para unit kerja PPID BP Batam agar semakin memperbaiki pelayanan publik dan pelayanan informasi sehingga pelayanan yang ada dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat." Kata Wahjoe Triwidijo Koentjoro.

Kegiatan yang diselenggarakan di Marketing Centre BP Batam ini, menghadirkan narasumber Komisioner Komisi Informasi Pusat Gede Narayana dan Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat Fathul Ulum.

Komisioner Komisi Informasi Pusat Gede Narayana mengatakan bahwa predikat informatif yang berhasil diraih Badan/Instansi, tujuan akhirnya dari penyelenggaraan keterbukaan informasi publik sehingga tercipta Good Governance.

“Ujung dari semuanya adalah informasi BP Batam dirasakan manfaatnya. Good Governance yang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.” kata Gede Narayana.

"Keterbukaan informasi publik adalah kesepakatan kita bersama untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik yakni good governance yang ujungnya adalah kesejahteraan masyarakat." ungkap Gede Narayana.

Turut hadir, Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol Ariastuty Sirait sebagai Ketua PPID.

Ia juga berharap dengan dilaksanakannya grup diskusi, para PPID Unit Kerja dapat semakin memahami pentingnya keterbukaan informasi publik hingga prinsip-prinsip yang harus dijalankan mewujudkan pengelolaan Badan Publik yang baik, sesuai visi yang dicanangkan Kepala BP Batam Muhammad Rudi.

“Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik, sehingga kegiatan seperti ini akan sangat penting. PPID harus memahami bagaimana kewajiban dan prinsip pelayanan publik yang baik." Kata Tuty.

"Upaya ini sejalan dengan harapan Pak Kepala BP Batam, Bpk Muhammad Rudi, beliau yakin saat semua sinergi, maka komitmen dan pelayanan akan semakin baik untuk masyarakat.” Pungkas Tuty.

BATAM - Dalam memberikan keamanan dan kenyamanan bagi investor, Badan Pengusahaan (BP) Batam telah menyelesaikan pembangunan Mapolsek Batu Ampar. Gedung baru Polsek Batu Ampar ini berada di Jalan Kuda Laut dan telah diresmikan, Selasa (14/03/2023).

Turut hadir dalam peresmian ini Anggota Bidang Pengusahaan BP Batam, Wan Darussalam, pejabat eselon II, III dan IV BP Batam, serta jajaran Forkopimda Kota Batam.

Kepala BP Batam Muhammad Rudi melalui Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan BP Batam, Wahjoe Triwidijo Koentjoro mengatakan, Beberapa waktu lalu BP Batam bersama Polri telah menyepakati untuk memindahkan Kantor Polsek Batu Ampar yang lama.

Hal tersebut dikarenakan akan dilakukannya pelebaran jalan yang telah direncanakan oleh BP Batam, sebagai infrastruktur pendukung ke Pelabuhan Batu Ampar.

"Polsek yang lama terkena program proyek nasional dalam rangka pengembangan Batu Ampar yang lebih bagus lagi. Terlebih BP Batam menjadikan pengembangan Pelabuhan Batu Ampar ini sebagai program strategis beberapa tahun kedepan," ujarnya.

Sehingga ia menyampaikan ucapan terima kasih kepada Polri yang selalu mendukung program BP Batam dalam menjadikan Batam sebagai kota modern kedepannya.

Peresmian hibah atau alih status bangunan gedung Polsek Batu Ampar ini juga merupakan bentuk dukungan BP Batam kepada Polri, terhadap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan BP Batam pada saat ini hingga kedepannya.

"Polsek Batu Ampar ini dibangun oleh BP Batam dengan biaya Rp6,2 miliar. Dengan luas bangunan 1.200 meter dan luas lahan 4.000 meter. Polsek Batu Ampar diharapkan bisa membantu program dan kegiatan yang direncanakan BP Batam demi kesejahteraan masyarakat Kota Batam," jelasnya.

Seperti diketahui, BP Batam akan menggesa pengembangan Pelabuhan Batu Ampar yang difokuskan untuk meningkatkan kualitas layanan kepelabuhanan dan kuantitas daya tampung peti kemas. Dengan target hingga tahun 2025 mendatang sebesar 1,6 juta TEUs.

Sejalan dengan pengembangan Pelabuhan Batu Ampar tersebut, BP Batam membutuhkan dukungan dari pihak kepolisian untuk menata dan membersihkan Pelabuhan Batu Ampar demi kemudahan investasi di Kota Batam.

Jika kedepannya Pelabuhan Batu Ampar dapat ditata kembali dengan sinergitas bersama, Pelabuhan Batu Ampar akan dapat menangkap pertumbuhan arus barang, serta dapat memenuhi kebutuhan domestik dan interkoneksi dengan pulau-pulau sekitar.

"Kami mohon dukungan dari semua pihak untuk dapat mewujudkan program strategis BP Batam khususnya dalam pengembangan Pelabuhan Batu Ampar. Tanpa dukungan dari seluruh pihak, Kota Batam tidak akan berkembang pesat seperti sekarang ini," tuturnya.

"Semoga dengan hibah gedung Polsek Batu Ampar ini juga dapat saling berkomitmen untuk membangun, menertibkan, mengamankan, dan menata kembali hal-hal yang dapat mengganggu kegiatan investasi Kota Batam," imbuhnya.

Kapolda Kepri, Irjen Pol Tabana Bangun dalam sambutannya menyatakan komitmennya untuk mendukung BP Batam dalam membangun kota Batam. Dengan demikian, BP Batam selaku pengelola di wilayah Batam dan ikut serta dalam melakukan pembangunan sudah tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

"Bukan kebutuhan kepolisian tetapi kebutuhan untuk mendukung semua sektor, termasuk sektor perekonomian," tegasnya.

Oleh sebab itu, sebagai pimpinan kepolisian di Kepulauan Riau, ia menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada BP Batam. Atas terbangunnya fasilitas kantor kepolisian yang memang sesuai kebutuhan dari masyarakat.

"Saya acungi jempol mewakili kepolisian dan masyarakat tentunya," ujarnya dengan disambut tepuk tangan dari hadirin yang hadir.

Ia menambahkan, kepada semua tokoh masyarakat, tokoh agama hingga seluruh lapisan masyarakat di Kecamatan Batu Ampar untuk bersama-sama menjaga kantor Polsek Batu Ampar. Dengan bersama-sama menjaga kantor Polsek Batu Ampar, artinya juga bersama-sama menjaga situasi dan kondisi masyarakat berjalan dengan baik.

Keberhasilan dalam menjaga situasi keamanan dan kenyamanan di Batu Ampar tentunya akan kembali dirasakan oleh masyarakat. Karena tentunya akan meningkatkan kesejahteraan kedepannya.

"Saya salut dengan Kepala BP Batam yang telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya. Mako polsek ini tentunya jadi sebuah sejarah bagi Polda Kepri. Salam hormat kami kepada Kepala BP Batam yang sudah memberikan tempat ini," imbuhnya. (EI)

BATAM - Badan Pengusahaan (BP) Batam menggelar diseminasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) di OSS RBA kepada pelaku usaha di Hotel Harris, Batam Center, Senin (13/03/2023). Kegiatan tersebut sebagai salah satu upaya BP Batam dalam meningkatkan realisasi investasi di Batam.

Kegiatan ini, sebagai upaya untuk memberi pemahaman dan mendorong pelaku usaha agar dapat segera menyampaikan LKPM. Selain itu, pelaporan LKPM menjadi salah satu sumber informasi bagi BP Batam terkait perkembangan dunia usaha.

Kegiatan tersebut, sejalan dengan program dari Kepala BP Batam, Muhammad Rudi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Batam.

"Ekonomi kita insyaallah menguat. Tapi kita tak boleh lengah. Program-program menarik investasi juga ditingkatkan. Selanjutnya, tugas kita semuanya bahu membahu jaga Batam tetap kondusif," ujar Muhammad Rudi.

Kepala Sub. Direktorat Pelayanan Penanaman Modal BP Batam, Wildan Arief mengatakan, LKPM merupakan suatu kewajiban bagi para pelaku usaha untuk melaporkan seluruh kegiatan maupun aktivitas perusahaan. Hal itu tertuang dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Pelaporan LKPM menjadi salah satu sumber informasi bagi pemerintah terkait perkembangan dunia usaha, serta menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam menyusun suatu kebijakan.

"Tentunya karena itu kewajiban, beberapa aturan yang seharusnya di update kepada pengusaha. Sehingga kami bersinergi antara pihak BP Batam dan BKPM untuk melakukan sosialisasi atau desiminisasi ini," katanya.

Ia menambahkan, diseminasi atau sosialiasi yang digelar pada awal tahun ini bertujuan agar pelaporan LKPM pelaku usaha pada bulan April mendatang bisa berjalan dengan lancar.

"Nanti di bulan April dari tanggal 1 sampai tanggal 10, kewajiban (laporan LKPM) itu harus sudah dilaksanakan oleh pihak perusahaan," imbuhnya.

Sementara itu, Penata Kelola Penanaman Modal Kementrian Inevstasi/BKPM, Dwiagris Tiffania mengapresiasi kegiatan diseminasi yang dilaksanakan oleh BP Batam. Dengan adanya kegiatan ini, ia mengharapkan para pelaku usaha bisa patuh dan memahami mengenai kewajibannya.

"Jadi tidak hanya patuh menyampaikan tetapi juga mengerti dan melengkapi dengan benar. Menginput realisasi investasi dengan benar," katanya.

Ia menambahkan, saat ini realisasi capaian investasi di Batam cukup meningkat dengan pesat. Menurutnya, masih rendahnya capaian investasi dalam beberapa tahun belakangan ini disebabkan oleh sejumlah faktor.

Mulai dari pelaku usaha yang tidak mengerti dalam menjalankan LKPM, tidak patuh dalam menyampaikan LKPM hingga terkendala pada sistem. Sehingga, dilakukannya sosialisasi dengan harapan agar pelaku usaha lebih mengerti dan memahami lagi kedepannya.

"Karena sudah ada kewajiban, maka nantinya pelaku usaha juga akan mengerti akan adanya sanksi. Sehingga mereka diharapkan patuh menyampaikan LKPM," imbuhnya.

Sosialisasi ini menghadirkan narasumber dari Kementerian Investasi/BKPM RI, yaitu Penata Kelola Penanaman Modal Kementrian Inevstasi/BKPM, Dwiagris Tiffania; staf Direktorat Pengendalian dan Pelaksanaan, Very Royani dan Kepala Sub. Direktorat Pelayanan Penanaman Modal BP Batam, Wildan Arief.

Ketiga narasumber tersebut menyampaikan pemaparan tentang sistem OSS RBA, Tata Cara Laporan Kegiatan Penanaman Modal di OSS RBA, dan Simulasi LKPM kepada ratusan pelaku usaha di bidang Shipyard, manufaktur dan beberapa perusahaan lainnya di Batam. (EI)

Batam - Direktorat Pengamanan Aset (Ditpam) BP Batam terus melaksanakan program "One Day One Target" yang dimulai sejak tahun 2018 lalu.

Selama bulan Februari 2023, sejumlah kegiatan penting untuk mengamankan aset BP Batam pun telah dilaksanakan. Mulai dari kegiatan penertiban hingga pengamanan daerah tangkapan air di areal DAM Duriangkang dan Tembesi.

Kepala Subdit Pengamanan Aset dan Objek Vital Ditpam BP Batam, AKBP S.A. Kurniawan, mengatakan bahwa pihaknya memberikan atensi serius terhadap kegiatan ilegal yang memberikan pengaruh buruk terhadap wilayah tangkapan air di dua DAM tersebut.

Kegiatan ilegal yang dimaksudkan, kata Kurniawan, berupa pembalakan liar (ilegal logging), gubuk-gubuk liar serta sisa pondok dan tanam tumbuh yang berada di areal tersebut.

"Kita terus melakukan pembersihan dan sosialisasi kepada pelaku atau oknum yang melakukan kegiatan ilegal tersebut. Yang jelas, kegiatan rutin dan penertiban terus berjalan," ujarnya, Senin (13/3/2023).

Ia mengungkapkan, sejumlah kegiatan ilegal pun sempat ditemukan oleh Ditpam BP Batam selama bulan Februari 2023 lalu.

"Kami juga telah menggelar sosialisasi dan melakukan kegiatan pendataan aset serta mendistribusikan surat penertiban terhadap keramba jaring apung," pungkasnya.

Untuk diketahui, DAM Duriangkang merupakan waduk terbesar yang dimiliki Kota Batam dengan luas muka air normal 2.340 hektare dan luas daerah tangkapan air 79 kilometer persegi.

Waduk Duriangkang memiliki kapasitas air 107 juta m3 dengan suplai air bersih hingga 3.000 liter per detik.

Sedangkan DAM Tembesi dirancang untuk mampu menampung air baku hingga 56 juta meter kubik dan memproduksi 600 liter per detik.

Sementara, Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, meminta agar DAM Duriangkang dan Tembesi tetap terjaga kebersihannya.

"Daerah tangkapan air khususnya Duriangkang dan Tembesi harus bebas dan bersih dari kegiatan pembangunan ilegal. Karena ini menjadi sumber utama air bagi masyarakat Batam," tegas Rudi.

Rudi pun mengajak masyarakat untuk bersama untuk bisa menjaga kelestarian dan kebersihan waduk yang ada.

Ia juga menitip pesan agar warga menegur dan melaporkan apabila melihat ada yang menebang pohon di kawasan hutan lindung

"Hutan yang ada jangan diganggu. DAM harus kita jaga dan kita bersihkan," harapnya. (DN)

Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) melaksanakan penandatanganan Komitmen Pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024 yang dilaksanakan di Aula Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Jakarta Pusat.

Komitmen bersama ini dilakukan pada Jum'at (10/3/2023), bersama dengan seluruh Tim Nasional Pencegahan Korupsi.

Penandatanganan Komitmen Pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024 disaksikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas bersama Pimpinan Lembaga Tim Nasional Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) dari BPKP RI, KPK RI dan Mahkamah Agung.

Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan Wahjoe Triwidijo Koentjoro yang hadir dalam kegiatan ini mengatakan pihaknya bersyukur atas kepercayaan yang diberikan. Komitmen ini sekaligus menjadi cambuk bagi pihaknya dan jajaran dalam tata kelola administrasi dan keuangan BP Batam.

"Di satu sisi kita bangga tentu atas kepercayaan ini, namun di sisi lain tentu ada konsekuensi. Konsekuensinya adalah cambuk bagi kita untuk terus memperbaiki tata kelola kita. Hal ini sesuai dengan arahan Kepala BP Batam Bapak Muhammad Rudi, bagaimana sistem itu mudah dan cepat." Katanya.

"Kemudian yang ditekankan adalah bukan input dan output saja, melainkan outcome. Sehingga jelas dan terukur apa hasil dari pelaksanaan anggaran yang telah kita lakukan, dan hasil itu ada dampaknya dan dirasakan masyarakat." Tutur Wahjoe.

Komitmen ini dilakukan dalam Rangka Melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) dan menindaklanjuti Peluncuran Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Periode Tahun 2023-2024 pada 20 Desember 2022 lalu.

Acara ini juga diisi dengan seminar yang menghadirkan para narasumber untuk membahas fokus Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi yakni Menteri PANRB Azwar Anas; Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) M. Yusuf Ateh; Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung Dwiarso Budi Santiarto; dan Pimpinan KPK RI Alexander Marwata.

Menteri PANRB Azwar Anas mengatakan bahwa transformasi digital menjadi instrumen kunci pencegahan korupsi. Pihaknya meyakini dengan Birokrasi yang tersistem secara digital, mudah dan transparan menjadi katalisator mengeliminasi potensi korupsi.

"Sesuai arahan Presiden yang kita create intinya Birokrasi yang lincah, mudah dan gak ruwet. Ini yang kita harapkan dapat segera diaplikasikan oleh semua K/L dan daerah." Pungkas Azwar Annas.

Komitmen ini diikuti oleh 19 Sekretaris Jenderal dan Inspektorat Jenderal dari Kementerian dan Lembaga Pelaksana Aksi, salah satunya adalah Badan Pengusahaan Batam.

Jakarta, 9 Maret 2023. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan upaya peningkatan kredibilitas industri asuransi nasional sebagai salah satu program kerja prioritas antara lain dengan memastikan kesiapan para pelaku industri untuk mengimplementasikan PSAK 74 tentang Kontrak Asuransi pada 1 Januari 2025.

“Kami berharap agar penerapan PSAK 74 yang diadopsi dari IFRS 17 dapat mengatasi isu asymmetric information yang menyulitkan para stakeholder terkait, baik konsumen, investor, dan juga regulator, untuk mendapatkan gambaran yang benar dan lengkap mengenai kondisi keuangan dan kinerja operasional perusahaan asuransi,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono.

Menurut Ogi, sektor industri perasuransian memegang peran penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, baik sebagai provider jasa pertanggungan atau pengelolaan risiko bagi masyarakat dan pelaku usaha, maupun sebagai investor institusional yang mengisi kebutuhan pendanaan jangka panjang.

Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir muncul berbagai permasalahan yang dialami oleh beberapa pelaku industri asuransi yang tentunya berpotensi menggerus kepercayaan masyarakat terhadap kualitas dan kapasitas pelaku industri asuransi nasional.

Penerapan PSAK 74 itu, lanjut Ogi sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang menyatakan bahwa Pelaku Usaha Sektor Keuangan (PUSK) wajib menyampaikan dan menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar laporan keuangan yang ditetapkan oleh Komite Standar Laporan Keuangan, dimana Komite Standar Laporan Keuangan tersebut ditetapkan oleh Keputusan Presiden.

Sebagai langkah awal dari peran aktif untuk mendorong penerapan PSAK 74 dimaksud, OJK pada tanggal 31 Oktober 2022 telah membentuk Steering Committee Implementasi PSAK 74 yang diketuai oleh Anggota Dewan Komisioner OJK dan beranggotakan perwakilan dari Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, Ikatan Akuntan Indonesia, Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Dewan Standar Akuntansi Syariah, Institut Akuntan Publik Indonesia, Persatuan Aktuaris Indonesia, Asosiasi Konsultan Aktuaria Indonesia, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, Asosiasi Asuransi Umum Indonesia, dan Deputi Komisioner Pengawas IKNB OJK yang sekaligus merangkap sebagai Ketua Working Group Implementasi PSAK 74.

Keberadaan Steering Committee dimaksud diharapkan dapat memberikan solusi dan/atau kebijakan yang dibutuhkan untuk mengatasi berbagai kendala yang dihadapi pada level teknis operasional. Pada tanggal 21 Februari 2023, Steering Committee telah melaksanakan rapat untuk membahas beberapa isu strategis, di antaranya terkait High-Level Roadmap Implementasi PSAK 74 dan output persiapan implementasi PSAK 74 pada tahun 2023.

Selain itu, dalam rapat tersebut Working Group Implementasi PSAK 74 menyampaikan laporan mengenai program kerja yang telah berjalan selama tahun 2022, khususnya penyusunan gap analysis untuk mengidentifikasi kesiapan para pelaku industri asuransi nasional dalam mengimplementasikan PSAK 74. (nck)

Batam - Badan Pengusahaan Batam memberikan apresiasi atas peluncuran PT. Free Tea Sea yang merupakan anak perusahaan dari PT WIK Far East asal Jerman yang beralamat di Panbil Industrial Estate Muka Kuning, Batam.

Hal tersebut disampaikan Wakil Kepala Badan Pengusahaan Batam Purwiyanto yang turut hadir menyaksikan Grand Launching PT. Free The Sea pada Kamis (9/3/2023).

Ia didampingi oleh Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi Sudirman Saad; Anggota Bidang Pengusahaan Wan Darussalam; Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol Ariastuty Sirait; dan Direktur Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan Binsar Tambunan.

PT Free The Sea bergerak dalam pengolahan daur ulang limbah plastik menjadi barang dengan nilai ekonomis. Bekerja sama dengan masyarakat, perusahaan Jerman ini mengumpulkan sampah botol plastik dari rumah-rumah warga dan didaur ulang menjadi Coffee Maker atau mesin pembuat kopi.

Adapun hasil sampah plastik didaur ulang menjadi PET Flakes dan Biji Plastik (Petrabs) untuk selanjutnya diolah menjadi salah satu bahan yg dipergunakan untuk pembuatan Coffee Maker atau mesin pembuat kopi yang merupakan produk utama PT WIK.

"Kami sangat apresiasi, investasi ini mendukung visi yang telah dicanangkan Kepala BP Batam Bapak Muhammad Rudi untuk mewujudkan Batam Green City kawasan tujuan investasi yang berwawasan lingkungan." Kata Purwiyanto.

Ia menyampaikan investasi ini akan berdampak sangat positif terhadap lingkungan. Gerakan daur ulang sampah plastik botol menurutnya juga membantu mengedukasi masyarakat terhadap pentingnya memilah sampah. Termasuk mendukung pemerintah dalam menciptakan green industri berteknologi.

"Kami berharap ada Free The Sea berikutnya. Kami sangat senang ya terhadap apa yang dilakukan Free The Sea akan membawa dampak baik bagi lingkungan dan industri kita. Kami menanti investasi yang sama ke depan seperti pengolahan enceng gondok di waduk misalnya." Imbuh Purwiyanto.

Grand Launching PT Free The Sea ditandai dengan pemotongan pita oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, pada Kamis (9/3/2023) bersama dengan Mr. Markus Steckhan, Chief Strategy Officer of WIK Group.

Dalam sambutanya, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan apresiasi yang mendalam bagi perusahaan Jerman yang membawa inovasi bagi dunia investasi di Indonesia, sekaligus membawa misi bagi keberlangsungan lingkungan yang sehat untuk generasi mendatang.

"Investasi ini luar biasa. Mendaur ulang sampah plastik menjadi produk bernilai ekonomi. Menjaga lingkungan kita dari microplastic yang merupakan bahan berbahaya bagi generasi penerus. Saya ajak warga Batam mendukung ini dengan kontribusi jangan buang sampah sembarangan tapi salurkan." Kata Luhut.

Pihaknya berpesan agar menjaga investasi ini. Sekaligus mengajak masyarakat Batam untuk mendukung gerakan pengelolaan sampah yang benar.

Menurutnya, pencemaran sampah plastik di perairan akan berdampak secara signifikan bagi kesehatan anak-anak sebagai generasi masa depan.

"Bayangkan saat kita membuang sampah plastik ke laut kemudian microplastics dikonsumsi oleh Ikan-ikan yang kita makan, bagi ibu hamil ini hampir pasti berdampak pada bayinya. Ayok kita dukung investasi ini. Jangan buang sampah sembarangan." Tegas Luhut.

Dengan hadirnya PT Free The Sea ini, dapat membantu pemerintah mewujudkan target pengurangan sampah plastik laut hingga 7%.

"Saya mengajak teman-teman di Batam, yok kita dukung investasi ini." Pungkas Luhut.

International Commercial Manager WIK Group, Mr. Bahri Beyhan menambahkan, tahun lalu perusahaan telah berhasil mengumpulkan sekitar 20 juta PET Bottle dari seluruh wilayah Batam. Dan pihaknya sudah berhasil memproduksi sekitar satu juta mesin kopi menggunakan bahan baku upcycling ini.

Jakarta, 8 Maret 2023. Penyelenggaraan Pemerintah bersih dan bebas dari korupsi merupakan syarat penting untuk pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Hal tersebut disampaikan secara tegas oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Penandatanganan Komitmen Pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024 di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari Rabu (8/03).

Sebelum memaparkan terkait aksi pencegahan korupsi, Menko Airlangga dalam kesempatan tersebut mengawali paparannya dengan menyampaikan terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berhasil mencapai 5,3% (yoy) pada tahun 2022 yang merupakan pertumbuhan tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Pertumbuhan ini juga menjadi yang tertinggi kedua di antara negara G20 (setelah Arab Saudi). Adapun probabilitas resesi ekonomi Indonesia tergolong rendah, yakni hanya 3%, jika dibandingkan sebagian besar negara di dunia.

“Artinya 97% insyaallah tidak ada resesi,” kata Menko Airlangga.

Lebih lanjut Menko Airlangga mengingatkan bahwa Indonesia perlu mempersiapkan diri untuk menghadapi puncak bonus demografi sampai sepuluh tahun ke depan. Momentum yang hanya sekali terjadi dalam sejarah suatu bangsa perlu diperhatikan agar Indonesia dapat melompat menjadi high income country. Untuk itu, seluruh sumber daya bangsa harus dioptimalkan, dan salah satunya dengan melakukan pencegahan korupsi, termasuk dengan menjalankan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).

Perlu diketahui, di tahun 2018, Stranas PK menjadi pilar utama untuk pencegahan korupsi di Indonesia. Untuk tahun 2023-2024, aksi pencegahan korupsi terdiri dari 3 fokus yaitu perizinan dan tata niaga, keuangan negara, dan penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Sebagai penjabaran dari fokus dan sasaran Stranas PK, dibentuklah program dan kegiatan yang merupakan wujud aksi dari pencegahan korupsi di berbagai sektor, termasuk sektor perizinan dan tata niaga.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama Stranas PK, Lembaga National Single Window, dan Kementerian/Lembaga terkait telah bersinergi untuk membangun Neraca Komoditas sebagai dasar pertimbangan kebijakan Pemerintah di bidang ekspor-impor. Neraca Komoditas sendiri merupakan pengembangan dari dashboard pangan impor strategis sejak rencana aksi Stranas PK tahun 2019-2020 dan rencana aksi Stranas PK 2021-2022. Neraca komoditas ini berbasis sistem yang terintegrasi di dalam Indonesia National Single Window (INSW).

“INSW ini juga menggabungkan dua sistem yakni Logistik, Bea Cukai, Pelabuhan, dan juga terkait dengan neraca komoditas. Dan tentu dengan satu Indonesia National Single Window, seluruh proses akan terlaksana secara transparan dan siapapun bisa mengakses. Inilah satu hal yang membedakan, bahwa sebelumnya proses itu terkotak-kotak di Kementerian/Lembaga. Dan dengan Neraca Komoditas, seluruhnya berbasis transparansi dan berbasis sistem. Jadi kalau bicara digital government, ini yang menjadi awal dari digital government, dimana seluruh proses tidak mengenal Sabtu-Minggu,” jelas Menko Airlangga.

Adapun output Aksi Penguatan Pengendalian Ekspor dan Impor Tahun 2023-2024 terdiri atas 3 milestone yaitu implementasi Neraca Komoditas Transisi, implementasi single submission perizinan ekspor impor, dan penyederhanaan persyaratan serta proses bisnis verifikasi.

“Tiga milestone tersebut diharapkan bisa menyelesaikan ekspor-impor dengan tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran,” kata Menko Airlangga.

Selanjutnya, Menko Airlangga dalam kesempatan terssebut juga menjelaskan bahwa Kemenko Perekonomian juga berhasil mengoordinasikan One Map Policy untuk menjadi solusi permasalahan tumpang tindih lahan. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, mekanisme penyelesaian dari tumpang tindih lahan juga sudah jelas dan sudah diatur.

“Kita sudah selesai 85 tematik tuntas dan kita tambahkan 153 tematik, totalnya 153. Dan di harapakan tahun ini dan tahun depan bisa diselesaikan,” ungkap Menko Airlangga.

Sebelum menutup penjelasanya, Menko Airlangga mengungkapkan terkait balance positif sebuah perdagangan. “Alhamdulillah Indonesia hampir dengan semua negara positif. Dengan India, dengan Amerika Serikat, dengan Eropa, neraca kita positif,” ungkap Menko Airlangga.

Menutup penjelasannya, Menko Airlangga berharap penandatanganan ini menjadi milestone penguatan komitmen Kementerian dan Lembaga dalam aksi pencegahan korupsi.

Dalam sesi doorstop usai acara tersebut, kepada awak media Menko Airlangga juga menjelaskan terkait upaya pengendalian inflasi yang dilakukan Pemerintah. Kepala Daerah tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota didorong untuk menjaga komoditas-komoditas yang kelihatannya bergerak, termasuk didalamnya beras kemudian dan beberapa komoditas lain.

“Tentu kerja sama antar daerah menjadi penting dan yang kedua, komunikasi kepada publik juga menjadi penting. Dan tentu pada bulan Maret ini akan ada musim panen beras. Dimana kami dengan arahan Bapak Presiden, meminta Bulog untuk menyerap beras dari masyarakat sehingga tentu satu pihak kita menjaga inflasi, tetapi di pihak lain kita juga menjaga nilai tukar petani. Jangan sampai pada saat sebelum panen harga beras meningkat tapi pada saat panen harganya anjlok,” pungkas Menko Airlangga.

Turut hadir dalam acara penandatanganan tersebut Kepala Staf Kepresidenan, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Investasi, Ketua KPK, Wakil Ketua KPK, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan para eselon 1 Kementerian terkait. (nck)