Mencermati pemulihan ekonomi nasional yang sedang berlangsung, Bank Indonesia menyampaikan perkembangan indikator stabilitas nilai Rupiah secara periodik. Indikator dimaksud adalah nilai tukar dan inflasi, sebagai berikut:

A. Perkembangan Nilai Tukar 8 – 12 Agustus 2022

Pada akhir hari Kamis,11 Agustus 2022

1. Rupiah ditutup di level (bid) Rp14.765 per dolar AS.
2. Yield SBN (Surat Berharga Negara) 10 tahun turun ke 6,98%.
3. DXY[1] melemah ke level 105,09.
4. Yield UST (US Treasury) Note[2] 10 tahun naik ke level 2,888%.

Pada pagi hari Jumat, 12 Agustus 2022

1. Rupiah dibuka pada level (bid) Rp14.730 per dolar AS.
2. Yield SBN 10 tahun turun di level 6,91%.

Aliran Modal Asing (Minggu II Agustus 2022)

1. Premi CDS Indonesia 5 tahun turun ke 99,42 bps per 11 Agustus 2022 dari 113,25 bps per 5 Agustus 2022.
2. Berdasarkan data transaksi 8 – 11 Agustus 2022, nonresiden di pasar keuangan domestik beli neto Rp7,74 triliun (beli neto Rp4,29 triliun di pasar SBN dan beli neto Rp3,44 triliun di pasar saham).
3. Selama tahun 2022, berdasarkan data setelmen s.d. 11 Agustus 2022, nonresiden jual neto Rp126,10 triliun di pasar SBN dan beli neto Rp58,20 triliun di pasar saham.

B. Perkembangan Inflasi

1. Berdasarkan Survei Pemantauan Harga pada minggu II Agustus 2022, perkembangan harga sampai dengan minggu kedua Agustus 2022 diperkirakan mengalami deflasi sebesar 0,10% (mtm).
2. Komoditas utama penyumbang deflasi Agustus 2022 sampai dengan minggu kedua yaitu bawang merah (-0,14%, mtm), cabai merah (-0,09%, mtm), cabai rawit dan minyak goreng masing-masing sebesar -0,06% (mtm), daging ayam ras (-0,04%, mtm), tarif angkutan udara (-0,03%, mtm), tomat (-0,02%, mtm), serta bayam dan jeruk masing-masing sebesar -0,01% (mtm). Sementara itu, komoditas yang menyumbang inflasi pada periode minggu kedua Agustus 2022 yaitu Bahan Bakar Rumah Tangga (BBRT) (0,08%, mtm), rokok kretek filter (0,03%, mtm), air kemasan dan beras masing-masing sebesar 0,01% (mtm).

Berdasarkan Survei Pemantauan Harga pada minggu II Agustus 2022, perkembangan harga sampai dengan minggu kedua Agustus 2022 diperkirakan mengalami deflasi sebesar 0,10% (mtm).
Komoditas utama penyumbang deflasi Agustus 2022 sampai dengan minggu kedua yaitu bawang merah (-0,14%, mtm), cabai merah (-0,09%, mtm), cabai rawit dan minyak goreng masing-masing sebesar -0,06% (mtm), daging ayam ras (-0,04%, mtm), tarif angkutan udara (-0,03%, mtm), tomat (-0,02%, mtm), serta bayam dan jeruk masing-masing sebesar -0,01% (mtm). Sementara itu, komoditas yang menyumbang inflasi pada periode minggu kedua Agustus 2022 yaitu Bahan Bakar Rumah Tangga (BBRT) (0,08%, mtm), rokok kretek filter (0,03%, mtm), air kemasan dan beras masing-masing sebesar 0,01% (mtm).

Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dan otoritas terkait dan terus mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan guna mendukung pemulihan ekonomi lebih lanjut. (nck)

Yogja - Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) berpartisipasi pada Pameran Investasi, Produk Unggulan Perdagangan dan Pariwisata pada 11 s.d. 14 Agustus 2022 bertempat di Jogja City Mall, D. I. Yogyakarta.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Yogyakarta, Yuna Pancawati, menyampaikan apresiasinya kepada BP Batam dalam keikutsertaannya pada Pameran PPUN Expo 2022.

“Kami sangat mengapresiasi keikutsertaan BP Batam dalam pameran ini. Dengan hadirnya BP Batam di Jogja PPUN Expo 2022 para calon investor dan juga masyarakat bisa lebih dekat untuk menggali informasi dan potensi Kota Batam.” kata Yuna Pancawati.

Ia juga mengaku takjub dengan pesatnya pembangunan Batam yang gencar dilakukan oleh BP Batam.

“Luar biasa sekali, Batam sekarang sudah menjadi kota industri nan elok, ini merupakan suatu bentuk pengembangan yang inovatif. Infrastrukturnya semakin maju, pengembangan kawasan ditata modern, termasuk ada KEK di dalamnya seperti KEK Batam Aero Technic, dan KEK Nongsa Digital Park. Ini merupakan pengembangan dan strategi yang luar biasa, karena Batam berhadapan langsung dengan negara tetangga." imbuhnya.

Yuna turut berharap kemungkinan adanya kerjasama yang dapat terjalin antara kedua wilayah yang memiliki kekhususan ini, di masa yang akan datang.

"Kita tentu berharap ada peluang-peluang kerjasama yang bisa dilakukan Yogya dengan Batam. Keduanya adalah daerah khusus dan tentu istimewa. Sinergi kedua wilayah ini, tentu kami sangat harapkan." Katanya.

Sementara itu, Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol, Ariastuti Sirait mengungkapkan, keikutsertaan BP Batam pada pameran ini untuk memberikan informasi terkini terkait perkembangan Batam, baik infrastruktur, investasi, dan pariwisata serta kemudahan berinvestasi di Batam.

Masifnya pembangunan Batam dari sisi infrastruktur yang tengah dilakukan BP Batam di bawah kepemimpinan Kepala BP Batam Muhammad Rudi, menurut Tuty nantinya akan dibarengi dengan kegiatan promosi.

"Dengan dorongan infrastruktur handal yang telah disiapkan, nantinya tentu perlu kembali menggeliatkan investasi melalui kegiatan promosi. Usai pandemi, kita tentu optimis Batam bangkit lebih kuat karena infrastruktur mumpuni. Geliat pembangunan yang telah dilakukan, kita coba sampaikan kepada ruang-ruang publik, sebagai langkah promosi kita kembali." Kata Tuty.

Keikutsertaan BP Batam dalam pameran ini bertujuan untuk menginformasikan hasil karya dan kegiatan BP Batam dan Kota Batam kepada publik termasuk wisatawan asing yang hadir di Yogyakarta.

Pameran PPUN Expo 2022 ini diselenggarakan oleh PT Panca Wira Kreasindo atas dukungan Kementerian Koperasi dan UKM serta Pemerintah Daerah D.I. Yogyakarta yang diikuti 23 stand pameran Pemerintah Daerah dan Badan Usaha di Indonesia.

Jakarta - Pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi kondisi perekonomian global, termasuk Indonesia. Lonjakan kasus yang terjadi telah direspon secara cepat oleh Pemerintah dengan menerapkan langkah-langkah strategis untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi sekaligus penanganan pandemi.

Memasuki era new normal, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian meluncurkan buku vaksinasi Covid-19 bersamaan dengan dilaksanakannya diskusi panel terkait tantangan, capaian, dan evaluasi vaksinasi Covid-19.

“Saya berharap bahwa buku ini dapat meng-capture kebijakan-kebijakan publik yang dibuat. Karena dalam G20 pun kita memasukkan salah satu outcome dari G20 yaitu terkait arsitektur kesehatan global,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Peluncuran Buku Laporan Vaksinasi Covid-19 dan Diskusi Panel Evaluasi, Tantangan, dan Capaian Vaksinasi Covid-19 di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (11/08).

Buku vaksinasi Covid-19 tersebut merangkum seluruh perjalanan Indonesia sejak awal pandemi, kebijakan-kebijakan yang diambil dalam menangani dan mengendalikan pandemi, beserta seluruh dinamika yang terjadi di lapangan.

Dalam penanganan pandemi, Pemerintah melakukan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dengan pembatasan mobilitas, kampanye 3M (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak), dan vaksinasi.

Program vaksinasi sendiri bertujuan untuk mengurangi risiko penularan Covid-19 dengan membentuk kekebalan komunal (herd immunity) yang kemudian bertransformasi menjadi perlindungan kelompok (herd protection). Program vaksinasi juga dapat meningkatkan rasa percaya diri masyarakat untuk beraktivitas kembali dan sekaligus menggerakkan roda perekonomian.

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan herd protection ini dimulai dari perjuangan mendapatkan vaksin dengan diplomasi ke negara produsen untuk mengamankan pasokan dalam situasi kelangkaan, hingga mendorong riset dan inovasi farmasi dengan pengembangan Vaksin Merah Putih untuk kemandirian negara. Pemerintah juga mengembangkan digitalisasi sistem kesehatan melalui teknologi informasi dan mengakselerasi pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dengan melibatkan berbagai pihak.

“Salah satu yang juga terobosan Indonesia adalah digitalisasi health care. Tidak semua negara membolehkan resep dikirim tanpa bertemu dokter. Tapi Indonesia dengan platform konsultasi kesehatan digital, ketika ditemukan kasus positif Covid-19 langsung dikirim obat-obatan oleh dokter. Itu mempercepat penanganan Covid-19 bagi yang isoman dan obat-obatan seluruhnya diberikan oleh Pemerintah secara gratis,” tutur Menko Airlangga.

Buku Vaksinasi Covid-19 di Indonesia ini disusun atas kontribusi dan bantuan dari berbagai pihak diantaranya Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, PT Bio Farma, United Nations Development Programme (UNDP), dan United States Agency for International Development (USAID).

“Keberhasilan vaksinasi Indonesia adalah bukti bahwa Indonesia melakukan pendekatan vaksinasi bukan dalam bentuk program, tapi pendekatannya dalam bentuk gerakan,” tutur Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam kesempatan tersebut.

Kemudian Menko Airlangga dan Menkes Budi melakukan penyerahan buku Laporan Vaksinasi Covid-19 secara simbolis kepada sejumlah pejabat yang hadir yakni Duta Besar Amerika Serikat untuk Republik Indonesia, Deputy Chief of Mission at Embassy of Japan, Gubernur Sulawesi Selatan, Gubernur Riau, Gubernur Kalimantan Timur, dan Wakil Gubernur Sumatera Utara.

Lebih lanjut, di akhir acara dilakukan juga diskusi panel Evaluasi, Tantangan, dan Capaian Vaksinasi Covid-19 dengan narasumber Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Indonesia Technical Advisory Group for Immunization (ITAGI), WHO Covid-19 Vaccination Coordinator in Indonesia, National Project Manager SMILE UNDP Indonesia, dan Deputy Director of Health Office USAID Indonesia.

Turut hadir dalam acara tersebut Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Riset, dan Inovasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, perwakilan Kementerian/Lembaga, dan perwakilan lembaga internasional. (nck)

Jakarta - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI dan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara atau Bank Sumut berkolaborasi dengan mengusung program Orange Synergy. Kolaborasi ini mencakup pemanfaatan produk, layanan, channel dan kapabilitas antara BNI dan Bank Sumut.

Langkah awal kerja sama ini diawali dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Wakil Direktur Utama BNI Adi Sulistyowati dan Direktur Utama Bank Sumut Rahmat Fadillah Pohan di Menara BNI Pejompongan Jakarta, Rabu (10/8/2022) malam.

Kesepakatan yang telah dicapai adalah Pertama, MoU Pemanfaatan Bersama Produk, Layanan, Channel, dan Kapabilitas. Kedua, Perjanjian Kerja Sama (PKS) Co Branding, Top Up, dan Update Saldo Tapcash. Ketiga, PKS Program Peningkatan Kapabilitas Pegawai Bank Sumut. Keempat, PKS Penyediaan dan Pemanfaatan Layanan Jasa Perbankan (ATM, QRIS, EDC, Biller).

Melalui proyek kolaborasi Orange Synergy, Bank Sumut dan BNI berkomitmen untuk membangun kolaborasi strategis yang dituangkan dalam berbagai inisiatif pengembangan layanan perbankan yang menguntungkan kedua belah pihak dan memberikan manfaat bagi stakeholder.

Dengan kolaborasi ini, Bank Sumut dapat memperluas diversifikasi produk dan layanan perbankan. Demikian halnya dengan BNI yang dapat memperluas layanan terkait dengan pembayaran pajak dan retribusi daerah di Sumatera Utara melalui Channel ATM, Mobile Banking,  Keagenan, serta Outlet BNI.

Diharapkan kerja sama ini akan memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan bisnis baik bagi BNI maupun pada Bank Sumut.

Adi Sulistyowati yang akrab disapa Susi menyampaikan, perseroan akan membuka peluang kerja sama dan integrasi layanan agar dapat dimanfaatkan dalam memberi solusi perbankan lengkap kepada nasabah Bank Sumut.

“Tentunya kami menyambut baik kerja sama ini. Ini sangat sesuai dengan semangat BNI Go Produktif dimana BNI ingin berperan proaktif dalam mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional melalui berbagai jalinan sinergi. Kami pun harap Bank Sumut dapat memberi pelayanan lebih maksimal kepada nasabah,” katanya.

Adapun, potensi sinergi yang dapat tercipta kedepannya adalah kerja sama channel meliputi pemanfaatan channel ATM BNI termasuk yang berada di luar negeri, pemanfaatan bersama channel acquiring seperti pemanfaatan platform Supply Chain Financing (FSCM) BNI, sekaligus kerja sama Bisnis Keagenan.

Kerja sama juga dapat dikembangkan pada produk kartu kredit pemerintah daerah untuk Pemerintah Daerah, hingga Corporate Card untuk internal Bank Sumut, co-branding kartu kredit BNI Visa/Master untuk nasabah personal dan corporate Bank Sumut, penjualan produk investasi, asuransi, program car ownership, serta pengelolaan dana pensiun/pesangon pegawai Bank Sumut.

Ada juga peluang kerja sama layanan dalam hal billers API-based, pemanfaatan layanan remittance BNI dan Trade Finance oleh nasabah Bank Sumut, kelengkapan layanan pembayaran penerimaan daerah Sumatera Utara, kerja sama penyediaan solusi bagi pemerintah daerah, sekaligus kerja sama pemanfaatan kapabilitas dan produk BNI termasuk KUR dan BNI Xpora.

Terakhir, ada pula peluang kolaborasi di sisi peningkatan kapabilitas kerja sama pelatihan dan pengembangan kurikulum untuk peningkatan kapabilitas terkait sales, treasuri dan internasional banking, hingga teknologi informasi, serta kerja sama operasional terkait rekonsiliasi, dan Call Center .  Serta pendampingan dalam hal membangun tata kelola sistem SDM dan HRIS.

“Peluang kerja sama BNI dan Bank Sumut ini sangat banyak. Kami pun akan memperluas peluang kerja sama seperti ini dengan beberapa bank daerah lainnya,” katanya.

Susi pun menambahkan bahwa BNI memiliki kapabilitas yang optimal dalam mengembangkan Smart City, yang berbasiskan layanan digital. Kolaborasi ini dapat membantu dalam tata kelola pemerintah daerah sehingga akan memberikan layanan publik yang optimal di era digital ini.

Smart City yang dikembangkan BNI salah satunya adalah membangun Smart Goverment, yang memungkinkan dukungan pengelolaan keuangan secara terintegrasi, sehingga penerimaan pajak daerah dapat dimaksimalkan. Selain itu, Smart City BNI juga mengembangkan layanan lainnya, mulai dari Smart Health Care, Smart Farming, Smart Education, Smart Ecosystem UMKM, hingga Smart Tourism.

"Dengan cara itu kita dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. Semuanya terukur dan mudah, mulai dari penerimaan pelayanan pajak, pembayaran air, STNK, hingga BPKB," ujar Susi.

Dalam kesempatan tersebut, Rahmat menyampaikan, BNI adalah bank milik pemerintah yang menduduki peringkat asset terbesar ke-4 nasional. BNI didukung oleh jaringan ATM, channel digital (internet dan mobile banking), Kantor Cabang di dalam dan luar negeri.

Sebagai salah satu pionir digital banking, BNI memiliki kapabilitas layanan digital yang didukung ketersediaan berbagai produk berbasis API yang lengkap.

Rahmat menyampaikan, seiring dengan perkembangan digitalisasi yang cukup masif di berbagai industri termasuk jasa keuangan, sebagai Bank Daerah terbesar di Sumatera dan di luar Jawa, Bank Sumut telah mencanangkan transformasi digital yang menjadi fokus strategi Bank Sumut sejak tahun 2020, untuk mampu bersaing menyediakan berbagai fitur layanan perbankan dan memperluas jangkauan di berbagai kanal layanan.

Untuk percepatan pengembangan digitalisasi di Bank Sumut, diperlukan langkah yang tepat untuk berkolaborasi dengan pelaku industri lainnya, seperti fintech, e-commerce, dan juga sesama perbankan.

“Kami tentunya mengapresiasi BNI yang membuka peluang kerja sama dengan kami. Tentunya ini akan menjadi sebuah value prepositition baru bagi kami dan akan menguntungkan lebih banyak nasabah kami,” katanya.

Bagi Bank Sumut, Rahmat menyampaikan kerja sama ini akan memperkuat digital kapabilitas, menambahan layanan dan produk baru, serta memperkuat pengembangan bisnis Bank Sumut. Tentunya, ada pula potensi peningkatan pendapatan, serta peluang investasi dengan ongkos yang lebih terjangkau.

Bagi nasabah Bank Sumut, kerja sama ini akan memberi beragam pilihan layanan baru, layanan semakin baik, fee yang lebih kompetitif, serta channel transaksi yang semakin luas dan mudah. (nck)

Jakarta, 11 Agustus 2022. Bank Indonesia berkomitmen dalam mendukung pengembangan pelaku usaha syariah perempuan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui berbagai kebijakan untuk mendorong perbankan dalam pembiayaan UMKM dan sektor inklusif, penguatan kelembagaan (korporatisasi) dan peningkatan kapasitas pelaku usaha syariah perempuan serta linkage dengan sumber bahan baku, pasar dan pembiayaan. Demikian mengemuka dalam pembukaan acara The 1st International Conference on Women and Sharia Community Empowerment di Jakarta Convention Center (JCC) (11/8).

Kegiatan dirangkai pula dengan prosesi Pencanangan Gerakan Komunitas UMKM Perempuan Indonesia dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dan Soft Launching Pemberdayaan Perempuan UMKM Indonesia (PPUMI) Mart-Finance oleh Deputi Gubernur BI, Menteri Keuangan RI, Menteri Koperasi dan UKM, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak didampingi oleh sejumlah Ketua Komunitas Perempuan. Ini merupakan salah satu tujuan utama dalam gelaran The 1st International Conference on Women and Sharia Community Empowerment.

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Juda Agung dalam sambutannya menyampaikan terdapat 4 (empat) langkah dalam mengakselerasi pengembangan pelaku usaha syariah perempuan guna meningkatkan kemandirian dan keberlanjutan usaha. Pertama, mendorong peran dan komunitas perempuan untuk mendukung pemulihan ekonomi melalui penguatan kapabilitas pelaku usaha syariah khususnya di sektor makanan halal dan fesyen muslim serta perluasan jejaring. Kedua, mendorong pendampingan aspek usaha maupun syariah secara end to end dan terintegrasi. Ketiga, mengakselerasi digitalisasi dan keempat penguatan sinergi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan.

Sejalan dengan itu, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani turut menyampaikan peran perempuan sangat penting baik dalam skala rumah tangga maupun ekonomi nasional, dan tidak terpisahkan dari peranan pemerintah dalam memajukan bangsa dan negara serta perekonomiannya. Sri Mulyani menambahkan, berbagai program seperti pembiayaan dengan subsidi bunga menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mengembangkan UMKM terutama yang belum terjangkau oleh perbankan.

Dalam kesempatan yang sama, hadir pula Menteri Koperasi dan UKM yang diwakili oleh Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM, Siti Azizah, serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang diwakili oleh Deputi bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak RI, Leni N Rosalin. Keduanya menyampaikan dukungannya melalui berbagai program pemerintah guna peningkatan kapasitas dan pemberdayaan perempuan Indonesia. Kementerian Koperasi dan UKM dalam hal ini bertransformasi melalui pemberian kemudahan dan akses pembiayaan dengan penyaluran dana bergulir, sertifikasi halal gratis bagi 10 juta pelaku UMKM, serta berbagai pelatihan dan pemasaran produk. Sementara itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak fokus memberikan bantuannya kepada kalangan perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga, penyintas, serta yang berada di lokasi bencana terutama di tingkat desa dan belum terjangkau oleh program lainnya. Keduanya pun turut menekankan perlunya sinergi bersama berbagai pihak dalam mendidik generasi yang berkualitas untuk mencapai Indonesia Maju.

The 1st International Conference on Women and Sharia Community Empowerment akan berlangsung pada 11 - 12 Agustus 2022 dan merupakan bagian dari side event Presidensi G20 Jalur Keuangan. Kegiatan terselenggara sebagai kolaborasi Bank Indonesia dengan sejumlah organisasi masyarakat berbasis perempuan diantaranya PPUMI, SALIMAH, PERSAMI, BUNDA WAKAF, SHALIZA dan WITA serta diikuti oleh pelaku usaha syariah perempuan yang bergerak di sektor makanan halal dan fesyen muslim (termasuk kerajinan tangan) yang merupakan binaan dari organisasi/asosiasi masyarakat berbasis wanita, Kementerian dan Lembaga terkait. Rangkaian kegiatan terdiri dari ministry talk, seminar internasional dan nasional, talkshow motivasi, mini exhibition, dan fashion show. Rangkaian juga dapat akses melalui platform www.isef.co.id. (nck)

Batam - Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Muhammad Rudi, menerima kunjungan Konsulat Jenderal (Konjen) Singapura yang baru, Gavin Ang dan didampingi oleh Konjen Singapura yang sebelumnya, Mark Low, di Marketing Centre BP Batam, Rabu (10/8/2022).

Kehadiran Gavin Ang dalam rangka menjalin hubungan silaturahmi yang telah berjalan. Ia baru saja diangkat Pemerintah Singapura menjadi Konjen Singapura yang berkedudukan di Batam menggantikan Konjen sebelumnya, Mark Low.

"Tentu komunikasi yang telah dibangun agar dipertahankan supaya iklim investasi antar kedua wilayah tetap hidup," kata Muhammad Rudi.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Mark Low karena telah membangun komunikasi yang lancar antara Singapura dan Indonesia khususnya Batam. Diketahui juga Singapura menjadi negara dengan investasi terbesar di Batam.

"Terima kasih kepada Pak Mark Low atas hubungan yang baik selama ini, dengan komunikasi yang tepat dan bagus kita harap kedepan investasi semakin lancar dan meningkat," harapnya.

Konjen Singapura, Gavin Ang berharap dengan kehadirannya dapat melanjutkan kerja sama antara Singapura dan Batam yang sudah terjalin baik hingga saat ini.

“Terdapat banyak proyek yang bisa kita lakukan bersama dengan sukses. Saya juga berharap dapat melanjutkan kerja sama bersama BP Batam,” ujar Gavin Ang.

Pada kesempatan tersebut, Mark Low yang telah mengakhiri jabatannya sebagai Konjen Singapura menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan dan kerja sama yang telah terjalin sangat baik dengan BP Batam.

Ia menyebutkan Singapura menjadi salah satu negara dengan investasi asing terbesar di Batam. Hal ini juga karena didukung dengan pembangunan Batam yang pesat.

Mark juga mengapresiasi langkah BP Batam di bawah kepemimpinan Muhammad Rudi yang terus membangun fasilitas pendukung investasi, seperti pengembangan jalan, revitalisasi Bandara Hang Nadim dan revitalisasi pelabuhan.

Ia mengatakan, dalam dua tahun terakhir, terdapat banyak proyek yang telah dilakukan pihaknya bersama BP Batam.

“Dalam dua tahun ini, Singapura bersama BP Batam juga berkolaborasi untuk proyek baru pasca Covid-19, seperti clean and renewable energy, solar panel, dan pengembangan data center," ujarnya.

"Saat ini proyek terbaru Singapura adalah mencari tempat baru untuk mengimpor makanan, seperti ayam dan sayur-sayuran,” tutur Mark.

Mark berharap Batam dan Singapura dapat terus mempererat kerja sama dan menjalin hubungan baik demi pertumbuhan ekonomi yang positif.

Konsulat Jenderal Singapura di Batam berdiri sejak tahun 2009. Adapun kehadiran Konjen tersebut akan memfasilitasi interaksi dan kerja sama yang lebih intensif antara Singapura dan Batam serta memberikan layanan konsuler untuk warga Singapura yang berkunjung, tinggal atau bekerja di Provinsi Kepulauan Riau.

Jakarta, 10 Agustus 2022. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama dengan Self Regulatory Organizations (SRO), yakni PT Bursa Efek Indonesia, PT Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia, dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan pelaku industri pasar modal berkomitmen untuk bersama-sama menjaga stabilitas sektor jasa keuangan khususnya pasar modal serta mendukung pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Komitmen tersebut disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam acara puncak peringatan 45 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia yang mengusung tema “Menuju Ekonomi Tangguh, Stabil, dan Berkelanjutan” di Bursa Efek Indonesia.

Menurut Mahendra tema tersebut merupakan bentuk optimisme seluruh insan pasar modal untuk terus bertahan dan berjuang dalam meningkatkan pertumbuhan pasar modal setelah dua tahun lebih dihadapkan pada dampak pandemi dan berbagai tekanan ekonomi global lainnya.

“Pasar modal Indonesia adalah barometer dan sekaligus temperature check dan refleksi dari daya tahan dan kekuatan Indonesia secara menyeluruh. Itu makna kenapa ulang tahun ini seminggu sebelum 17 Agustus, ini bukan kebetulan,” kata Mahendra.

Mahendra menambahkan, indikator sektor jasa keuangan Indonesia masih stabil dan terjaga di tengah meningkatnya volatilitas pasar keuangan global yang berpotensi memberikan tekanan pada pasar keuangan domestik.

Lebih lanjut Mahendra menyampaikan komitmen OJK sebagai regulator untuk mendorong peningkatan tata kelola bagi seluruh pelaku pasar untuk menjaga kepercayaan dan integritas agar Pasar Modal semakin tangguh dan terpercaya.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Inarno Djajadi dalam keterangannya juga menyampaikan berbagai kegiatan dalam rangka memperingati 45 tahun Diaktifkannya Kembali Pasar Modal Indonesia antara lain kegiatan edukasi seperti Sekolah Pasar Modal untuk Negeri, Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal Terpadu di tiga wilayah, Capital Market Summit & Expo, IFA International Conference, seminar internasional dalam rangka ESG, serta CEO Networking selain Pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia pada hari ini sebagai puncak acara.

“Peringatan 45 Tahun Diaktifkannya Kembali Pasar Modal Indonesia dapat meningkatkan awareness masyarakat terhadap industri pasar modal sekaligus menjadi sarana untuk mengomunikasikan pencapaian dan peranan penting pasar modal dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional,” kata Inarno.

Kinerja Pasar Modal Indonesia masih mencatatkan pertumbuhan yang positif, tercermin dari beberapa indikator seperti IHSG yang berada di posisi 7.102,88 poin per 9 Agustus 2022 atau tumbuh sebesar 7,92 persen secara year to date (ytd), dengan nilai kapitalisasi pasar mencapai Rp9.315 triliun atau secara ytd juga meningkat 12,83 persen. Di kuartal II tahun 2022, pertumbuhan IHSG maupun nilai kapitalisasi pasar telah menembus rekor tertinggi sepanjang sejarah yakni IHSG di level 7.276,19 pada 21 April 2022 dan nilai kapitalisasi pasar menyentuh Rp9.555 triliun di 28 April 2022.

Aktivitas penghimpunan dana di sepanjang tahun 2022 juga terus meningkat. Hingga 8 Agustus 2022, OJK telah mengeluarkan surat Pernyataan Efektif atas Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum untuk 149 emisi dengan total emisi sebesar Rp151,18 triliun, 48 di antaranya adalah Emiten baru.

Sementara itu, kinerja Emiten berdasarkan laporan keuangan kuartal I dan kuartal II 2022, tercatat tumbuh positif. Dari 722 Emiten yang telah menyampaikan laporan kuartal I 2022, terdapat peningkatan total laba Emiten secara yoy sebesar 110,01 persen menjadi Rp167,52 triliun. Berdasarkan data laporan keuangan kuartal II 2022 yang baru disampaikan oleh 314 Emiten, OJK mencatat rata-rata pertumbuhan nilai laba tertinggi masih dibukukan oleh Emiten yang bergerak di bidang teknologi sebesar 7.904,59 persen, diikuti Emiten yang bergerak di bidang transportasi dan logistik sebesar 1.238,84 persen dan kemudian Emiten yang bergerak di bidang energi sebesar 397,59 persen.

Di sisi lain, pertumbuhan jumlah investor juga meningkat cukup signifikan. Saat ini, jumlah Single Investor Identification (SID) mencapai 9,38 juta atau meningkat 25,20 persen Ytd. Pertumbuhan investor tertinggi dicatatkan oleh investor Reksa Dana dan mayoritas masih didominasi oleh kaum milenial dan generasi Z yang berumur di bawah 30 tahun mencapai sekitar 59,43 persen.

Di bidang pengaturan, sampai 9 Agustus 2022, OJK telah menerbitkan delapan regulasi Pasar Modal, yakni dua POJK dan enam SE OJK yang bertujuan untuk mendukung pemerintah dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional, penyempurnaan proses bisnis, maupun terkait dengan peningkatan upaya pengawasan terhadap industri Pasar Modal.
Dalam pelaksanaan penegakan hukum di bidang Pasar Modal, sampai dengan 9 Agustus 2022, OJK telah menetapkan 671 surat sanksi yang terdiri dari 33 sanksi peringatan tertulis, dua sanksi pembekuan izin, satu sanksi pencabutan izin, dan 623 sanksi administratif berupa denda dengan jumlah denda seluruhnya sebesar Rp30,75 miliar. Selain itu, OJK juga menerbitkan 12 perintah tertulis sebagai upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran pera turban perundang-undangan di bidang Pasar Modal. (nck)

Malang, 10 Agustus 2022. Bank Indonesia bersama dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP & TPID) terus berkomitmen dalam menjaga terkendalinya inflasi nasional. Hal tersebut diwujudkan melalui gelaran Sinergi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (Gernas PIP) pada 10 Agustus 2022, di Kota Malang. Gernas PIP menjadi langkah komitmen bersama untuk mengoptimalkan langkah-langkah pengendalian inflasi dari sisi suplai dan mendorong produksi guna mendukung ketahanan pangan secara integratif, masif, dan berdampak nasional. Kegiatan ini mencakup Perluasan Kerjasama Antar Daerah, Komitmen penyelenggaraan Operasi Pasar daerah rentan gejolak inflasi di wilayah Jawa, serta Implementasi Gerakan urban farming dan digital farming. Acara dihadiri oleh Gubernur Bank Indonesia, Gubernur Jawa Timur, Anggota Komisi XI DPR RI, Pemerintah daerah di Jawa Timur serta stakeholders utama lainnya.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, dalam kesempatan tersebut mengajak seluruh pihak yang hadir untuk menggelorakan semangat dan berjuang bersama dalam mengendalikan inflasi khususnya inflasi pangan. Hal tersebut mengingat saat ini Indonesia tengah dihadapkan pada berbagai tantangan seperti ketidakpastian ekonomi global dan risiko stagflasi. Lebih lanjut Perry menegaskan “Sinergi dan langkah bersama yang dapat ditempuh ditujukan untuk mengendalikan inflasi pangan pada 2022. Hal ini karena inflasi pangan memiliki bobot yang cukup besar dari komposisi pengeluaran masyarakat, sehingga pengendalian inflasi akan memberikan dampak sosial yang besar untuk kesejahteraan masyarakat. Upaya sinergi antar daerah diperlukan untuk mencukupi kelangkaan pangan serta meningkatkan kapasitas produksi sebagai langkah antisipasi gejolak ketahanan pangan".

Senada dengan Gubernur BI, anggota komisi XI DPR RI, Andreas Eddy Susetyo, menyampaikan apresiasi dan dukungannya atas upaya Bank Indonesia bersama dengan Pemerintah Pusat dan Daerah serta otoritas terkait dalam mengendalikan inflasi pangan khususnya pada Gernas PIP. Andreas turut menekankan perlunya melibatkan masyarakat dalam menggelorakan semangat kegotongroyongan untuk mengendalikan inflasi pangan dimulai dari tingkat rumah tangga, Pemerintah Daerah dan Pusat serta sinergi dan kolaborasi berbagai pihak akan menjadi modal utama dalam mengatasi permasalahan inflasi.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Provinsi Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, menyampaikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama TPID Provinsi Jawa Timur dan seluruh stakeholders turut mendukung upaya stabilisasi harga dan senantiasa bersinergi untuk menjaga terkendalinya inflasi pangan. Hal tersebut menurut Khofifah membutuhkan strong partnership dan komitmen seluruh elemen terkait di dalam negeri. Lebih lanjut Khofifah menambahkan dalam upaya pengendalian inflasi pangan diperlukan implementasi kebijakan riil yang bisa dirasakan langsung oleh para petani dan peternak.

Untuk mengawali implementasi Gernas PIP dalam pengendalian inflasi, Bank Indonesia dan Pemerintah Provinsi dan TPID Provinsi di seluruh Jawa menyepakati perluasan Kerjasama Antar Daerah (KAD) di Jawa Timur, komitmen bersama pelaksanaan operasi pasar serentak, pencanangan gerakan Urban Farming 77.000 bibit cabai, dan penyampaian program Dedikasi untuk Negeri berupa sarana prasarana teknologi digital farming dan greenhouse sebagai pendukung pengembangan klaster di Jawa Timur. Selanjutnya implementasi GNPIP akan dilakukan juga di provinsi-provinsi lain hingga akhir tahun 2022. (nck)

Jakarta - Anggota Dewan Komisioner (ADK) OJK bersilaturahmi dengan jajaran pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung KPK, Jakarta, untuk memperkuat sinergi kedua lembaga dalam meningkatkan integritas OJK dan industri jasa keuangan.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, dalam pertemuan tersebut menyampaikan sejumlah hal yaitu pentingnya aspek penegakan hukum dalam pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan termasuk dalam menghadapi tantangan ekonomi global, serta pentingnya sinergi OJK dengan KPK dalam pencegahan dan penindakan korupsi untuk perbaikan sektor jasa keuangan.

“Aspek good governance harus dikedepankan yang meliputi seluruh aktivitas dan kepatuhan seluruh sektor jasa keuangan, sistem anti penyuapan dan pengendalian gratifikasi,” katanya.

Khusus untuk pencegahan korupsi di OJK, Mahendra mengatakan OJK selama ini telah memiliki sistem pencegahan korupsi di internal seperti dengan penandatanganan Pakta Integritas, pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan whistle blowing system yang senantiasa diperkuat dan ditingkatkan.

Menurutnya, penguatan koordinasi dengan KPK tersebut diharapkan semakin meningkatkan integritas, tata kelola dan kepercayaan terhadap pelaksanaan seluruh jasa keuangan di Indonesia.

“OJK mendukung penuh aspek-aspek pencegahan dan penegakan hukum dalam konteks anti korupsi yang dilakukan KPK,” katanya.

Sementara itu, Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan peran OJK sangat signifikan dalam membantu tugas pemberantasan korupsi melalui tiga program yang dijalankan KPK yaitu pendidikan masyarakat, pendekatan pencegahan dan pendekatan penindakan.

“Dengan unit-unit yang ada di KPK diharapkan sinergi penguatan kerja sama OJK dan KPK semakin bisa ditingkatkan,” kata Firli.

Menurutnya dengan penguatan sinergi ini OJK bisa membangun ekosistem jasa keuangan yang sehat dan aman melalui pencegahan dan penegakan hukum yang kuat.

Sebelumnya OJK dan KPK sudah menyepakati kerja sama antara kedua belah pihak dalam nota kesepahaman meliputi:

a. Pertukaran Data dan/atau Informasi;

b. Pencegahan Tindak Pidana Korupsi;

c. Koordinasi Penanganan Perkara;

d. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia;

e. Kajian dan/atau Penelitian;

f. Penyediaan Narasumber dan Ahli. (nck)

Jakarta - Para Gubernur Bank Sentral yang tergabung dalam Executives' Meeting of East Asia Pacific Central Banks (EMEAP) 1 mendiskusikan risiko inflasi dan prospek ekonomi serta langkah yang dapat ditempuh oleh EMEAP untuk memastikan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan serta mencermati dampak normalisasi kebijakan di negara maju terhadap nilai tukar dan aliran modal di kawasan serta opsi kebijakan yang dapat ditempuh. Hal ini mengemuka dalam forum pertemuan tahunan EMEAP yang turut dihadiri oleh perwakilan dari International Monetary Fund (IMF) dan Bank for International Settlements (BIS), diselenggarakan secara hybrid pada tanggal 8 Agustus 2022 di Seoul, Korea Selatan.

Anggota Dewan Gubernur Dody Budi Waluyo, yang hadir secara virtual mewakili Gubernur Bank Indonesia, mengapresiasi kemajuan dan diskusi yang secara intensif telah dilakukan oleh EMEAP selama ini. Dody menyampaikan bahwa peningkatan tekanan inflasi global sebagai imbas kenaikan harga komoditas internasional yang berdampak pada inflasi domestik perlu dimitigasi dengan stabilitas nilai tukar serta respons kebijakan untuk mengendalikan ekspektasi inflasi dan koordinasi dalam menjaga kesinambungan pasokan. Dalam kesempatan ini, Dody juga menekankan pentingnya implementasi Integrated Policy Framework (IPF) guna memitigasi risiko yang bersifat multidimensi. Bauran kebijakan Bank Indonesia diarahkan untuk menjaga stabilitas makroekonomi & sistem keuangan (pro stability) melalui kebijakan moneter, sementara kebijakan lainnya diarahkan untuk menjaga keberlanjutan pemulihan ekonomi (pro growth), sebagai bagian dari bauran kebijakan ekonomi nasional.

Di sisi lain, momentum pemulihan ekonomi domestik tetap terjaga di tengah moderasi pertumbuhan ekonomi global. Ekonomi Indonesia pada triwulan II 2022 tumbuh 5,44%, lebih tinggi dibandingkan perkiraan, ditopang oleh peningkatan konsumsi serta kinerja ekspor. Ke depan, risiko moderasi ekonomi global dan kenaikan inflasi perlu terus dicermati dan akan direspons dengan kalibrasi bauran kebijakan. (nck)