Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 22-23 Agustus 2022 memutuskan untuk menaikkan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 25 bps menjadi 3,75%, suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 3,00%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 25 bps menjadi 4,50%. Keputusan kenaikan suku bunga tersebut sebagai langkah pre-emptive dan forward looking untuk memitigasi risiko peningkatan inflasi inti dan ekspektasi inflasi akibat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi dan inflasi volatile food, serta memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah agar sejalan dengan nilai fundamentalnya dengan masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global, di tengah pertumbuhan ekonomi domestik yang semakin kuat. Bank Indonesia terus memperkuat respons bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan memperkuat pemulihan sebagai berikut:

1. Memperkuat operasi moneter melalui kenaikan struktur suku bunga di pasar uang sesuai dengan kenaikan suku bunga BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) tersebut untuk memitigasi risiko kenaikan inflasi inti dan ekspektasi inflasi;
2. Memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah sebagai bagian untuk pengendalian inflasi dengan intervensi di pasar valas baik melalui transaksi spot, Domestic Non Deliverable Forward (DNDF), serta pembelian/penjualan SBN di pasar sekunder;
3. Melakukan pembelian/penjualan SBN di pasar sekunder untuk memperkuat stabilitas nilai tukar Rupiah dengan meningkatkan daya tarik imbal hasil investasi portofolio SBN jangka pendek dan mendorong struktur yield SBN jangka panjang lebih landai, dengan pertimbangan tekanan inflasi lebih bersifat jangka pendek dan akan menurun kembali ke sasarannya dalam jangka menengah panjang;
4. Memperkuat sinergi antara pusat dan daerah untuk menjaga stabilitas harga dan meningkatkan ketahanan pangan melalui Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi (TPIP dan TPID), serta akselerasi pelaksanaan gerakan nasional pengendalian inflasi pangan (GNPIP);
5. Mengimplementasikan kebijakan insentif bagi bank-bank yang menyalurkan kredit/pembiayaan kepada sektor prioritas dan UMKM dan/atau memenuhi target Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) berlaku 1 September 2022 sebagai berikut (Lampiran 1):
a. Peningkatan besaran insentif kepada sektor prioritas menjadi maksimum 1,5% dari sebelumnya paling besar 0,5%, dan insentif pencapaian RPIM tetap paling besar 0,5%;
b. Perluasan cakupan subsektor prioritas dari 38 subsektor prioritas menjadi 46 subsektor prioritas.

6. Melanjutkan kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit (SBDK) dengan pendalaman pada suku bunga berdasarkan segmen kredit (Lampiran 2);
7. Memperkuat kebijakan sistem pembayaran untuk mendukung pemulihan ekonomi dan akselerasi digitalisasi terutama melalui perluasan layanan dan akses QRIS serta BI-FAST kepada berbagai lapisan masyarakat terutama dalam pemberdayaan UMKM dan pembelian produk dalam negeri;

Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan internasional dengan memperluas kerja sama dengan bank sentral dan otoritas negara mitra lainnya, fasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan di sektor prioritas bekerja sama dengan instansi terkait, serta bersama Kementerian Keuangan menyukseskan 6 (enam) agenda prioritas jalur keuangan Presidensi Indonesia pada G20 tahun 2022. Sinergi kebijakan antara Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal Pemerintah dan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) terus diperkuat dalam rangka menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta mendorong kredit/pembiayaan kepada dunia usaha pada sektor-sektor prioritas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, ekspor, serta inklusi ekonomi dan keuangan. (nck)

Jakarta, 22 Agustus 2022. Pekerja migran telah menjadi menjadi salah satu penopang tumbuhnya perekonomian nasional dan berkontribusi secara konkret bagi pendapatan negara dan produktivitas ekonomi, melalui tingginya remitansi atau pendapatan yang dikirimkan ke dalam negeri. Remitansi tersebut tak hanya mampu memberi manfaat finansial bagi kesejahteraan keluarga pekerja, namun juga berperan sebagai katalisator dalam meningkatkan devisa negara.

Tercatat sebelum pandemi Covid-19, rata-rata remitansi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari tahun 2015 hingga 2019 mencapai USD 9.8 miliar per tahun. Remitansi PMI dari Korea Selatan sendiri pada kuartal II tahun 2022 mampu mencatatkan nilai yang mencapai USD 22 juta. Dengan sumbangsih tersebut, Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan, perlindungan, dan keberpihakan kepada para pekerja migran yang direalisasikan melalui berbagai kebijakan.

“Kontribusi remitansi dari pekerja migran menghasilkan devisa untuk Indonesia sebesar Rp159,6 triliun dan ini salah satu penerimaan devisa yang besar, sehingga Pemerintah terus dorong terlebih didukung dengan kompetensi yang Saudara miliki,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyampaikan motivational speech dalam acara Pelepasan Pekerja Migran Indonesia Program G to G Korea Selatan, Senin (22/08).

Salah satu kebijakan Pemerintah tersebut yakni terkait dengan optimalisasi perlindungan bagi PMI dengan memangkas berbagai masalah sejak tahap awal perekrutan melalui skema Government to Government (G to G), serta menjamin keamanan PMI dengan melakukan pemberantasan sindikat penempatan ilegal PMI di negara tujuan migran.

Selanjutnya, Pemerintah juga memberikan pembebasan beberapa biaya yang harus dibayarkan oleh PMI seperti biaya preliminary untuk jenis pekerjaan tertentu, biaya penempatan bagi PMI pada 10 jenis jabatan yang cukup rentan, biaya tiket keberangkatan dan pulang, visa kerja, legalitas perjanjian kerja, pelatihan kerja, sertifikat kompetensi kerja, jasa perusahaan, pengganti paspor, jaminan sosial pekerja migran, pemeriksaan kesehatan, transportasi, hingga akomodasi.

Selain itu, Pemerintah juga memberikan dukungan pembiayaan dengan pemberian modal kerja melalui KUR PMI. Pada tahun 2022, Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp390 miliar dan meningkatkan plafon pinjaman dari yang sebelumnya sebesar Rp25 juta menjadi Rp100 juta. Selain meningkatkan plafon kredit dengan cukup tinggi, Pemerintah juga melakukan perubahan metode pencairan KUR PMI yang sesuai tahapan proses penempatan PMI agar diharapkan dapat meningkatkan pengiriman dan kesejahteraan PMI.

“Khusus pekerja migran yang membutuhkan biaya sebelum berangkat, Pemerintah memberikan KUR PMI dengan plafon hingga Rp100 juta sehingga PMI tidak perlu menjual barang atau berhutang pada rentenir lagi dan tentunya jumlah ini masih dapat dijangkau pembayarannya oleh PMI,” ujar Menko Airlangga.

Dalam menutup sambutan, Menko Airlangga turut berpesan kepada PMI agar terus meningkatkan pengalaman dan skill, berkoordinasi dengan kedutaan dalam mengatasi berbagai kendala yang dihadapi, serta tidak melupakan nilai-nilai dan jati diri bangsa Indonesia.

“Sesudah 3 tahun bekerja, Saudara diharapkan mampu bekerja di Indonesia pada sektor yang sama dengan bekal pengalaman dan kompetensi yang dimiliki. Berbagai lesson learn juga dapat Saudara ambil guna mengakselerasi perubahan di dalam negeri dan jangan lupakan jati diri bangsa Indonesia sebagai masyarakat yang ramah,” tutup Menko Airlangga.

Sebagai informasi, Pemerintah mengirimkan 551 PMI melalui skema G to G ke Korea Selatan yang sebagian besar berkecimpung pada sektor manufaktur dan perikanan. Selain dibekali skill yang mumpuni, PMI juga dibekali dengan surat credential yang akan diberikan kepada tempat kerja masing-masing guna memberikan keyakinan yang memadai bagi pemberi kerja terkait kualitas PMI.

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Anggota Komisi I DPR RI, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Direktur HRDK EPS Center Indonesia, serta Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) seluruh Indonesia yang bergabung secara virtual. (nck)

Gresik, 22 Agustus 2022. Sektor Agrikultur memasuki periode percepatan transformasi yang semakin memperkuat produktivitas serta stabilitas pangan nasional. Peran pelaku perbankan menjalankan fungsi intermediator semakin krusial, khususnya dalam penyaluran kredit investasi serta pemberian solusi keuangan yang tepat untuk para petani.

Kementerian Pertanian (Kementan) bersama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI (kode saham: BBNI) meluncurkan program Taksi Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) yang merupakan model pengelolaan tata kelola usaha jasa alsintan dengan sistem jasa sewa atau kepemilikan alsintan melalui skema kredit perbankan.

Kementan dan BNI sepakat dalam hal pemberdayaan kelembagaan petani melalui penguatan permodalan, relaksasi pembiayaan, dan pendampingan. Kedua institusi berkolaborasi melalui integrasi data mitra dan/atau binaan guna mempermudah aplikasi permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Taksi Alsintan.

Kerja sama ini dikukuhkan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Ali Jamil dan Direktur Hubungan Kelembagaan BNI Sis Apik Wijayanto. Kerja sama strategis ini disaksikan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, dan Direktur Utama BNI Royke Tumilaar di Gresik, Jawa Timur, Senin (22 Agustus 2022).

Skema kerjasama dalam pola pembiayaan Taksi Alsintan dapat diproses menggunakan KUR dengan maksimum kredit sampai dengan Rp500 juta, bunga 6% per tahun dengan tambahan subsidi bunga 3% yang berlaku hingga 31 Desember 2022. Pola pembayaran angsuran kredit pun disesuaikan dengan musim panen.

Jokowi optimistis Program Taksi Alsintan yang dijalankan ini lebih feasible dengan bantuan sistem perbankan khususnya BNI. Dia meyakini akan banyak daerah dan desa mampu membeli alat pertanian guna meningkatkan produksi sektor agrikultur.

"Ini [Program Taksi Alsintan] kita coba. Kalau didukung dengan bunga bank yang kita subsidi, saya kira akan banyak daerah,dan desa, dan kabupaten, yang para petaninya yang mau membeli alat dan mesin pertanian," katanya.

Mentan Syahrul Yasin Limpo menyampaikan pertanian telah memasuki era tranformasi teknologi yang mana penggunaan Alsintan semakin dikedepankan untuk peningkatan produktivitas.

"Kami mengapresiasi BNI yang proaktif dalam meningkatkan kinerja sektor agrikultur dan pangan nasional. Tidak hanya mampu menyalurkan KUR, tetapi BNI juga telah memberikan kredit produktif kepada penyedia Alsintan sehingga BNI mampu menciptakan berbagai solusi perbankan yang lebih cocok untuk sektor primer nasional ini," sebutnya.

Royke mengatakan, posisi sektor agrikultur menjadi semakin strategis di tahun ini. Tak hanya karena kebutuhan konsumsi nasional yang semakin meningkat, tetapi juga karena kondisi global yang membuat rantai pasok pangan menjadi terganggu.

Kerja sama ini, menurutnya menjadi salah satu komitmen BNI sebagai agen pembangunan untuk mendukung ketahanan sekaligus penguatan sektor agrikultur pangan.

"Kami berterima kasih kepada pemerintah atas kesempatannya kepada BNI untuk berperan lebih aktif dalam mempercepat transformasi sektor agrikultur. Kami yakin program ini dapat membantu meningkatkan produksi pangan nasional," pungkasnya. (nck)

Pinang - Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kepulauan Riau menggelar operasi pasar untuk bahan pangan di Foodcourt Bintan Center pada tanggal 20 dan 21 Agustus 2022. Dalam Operasi Pasar, Pemerintah Provinsi Kepri dan Bank Indonesia memfasilitasi produsen bahan pangan lokal, Bulog dan BUMD Pembangunan Kepri untuk menjual bahan pangan dengan harga yang lebih murah. Selain untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok, kegiatan ini dilakukan sebagai upaya pengendalian harga pangan yang dalam beberapa waktu terakhir ini meningkat.

Batam - Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) telah menginjak tahun ketiga sejak diluncurkan pada 17 Agustus 2019. Kehadiran standar QR Code Pembayaran di Indonesia mampu memfasilitasi pembayaran antar berbagai Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) dengan biaya yang paling murah dan praktis dibanding kanal pembayaran lainnya. Kehadiran QRIS memperoleh sambutan baik dari masyarakat Kepulauan Riau. Per 1 Juli 2022, jumlah merchant QRIS di Kepulauan Riau mencapai 394.632. Jumlah tersebut tumbuh 464 persen dibanding bulan Juli 2021, atau meningkat sebesar 4 (empat) kali lipat. Sembilan puluh persen merchant QRIS merupakan pelaku usaha yang berlokasi di Kota Batam dengan jumlah sebesar 355.053 merchant. Selain itu, keunggulan QRIS yang merupakan kanal pembayaran paling murah membuat QRIS lebih mudah diterima oleh seluruh lapisan masyarakat termasuk pelaku usaha mikro yang sebelumnya belum banyak memanfaatkan kanal pembayaran non tunai. Hal ini ditunjukkan dengan dominasi kategori usaha mikro yang sebesar 63 persen dari seluruh merchant QRIS di Kepulauan Riau.

Jakarta - Dewan Komisioner OJK melakukan pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto di Kantor Menko Perekonomian di Jakarta.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan kunjungan dilakukan untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi guna semakin memperkuat sinergi dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi.

“Kami membahas beberapa hal dan tentunya kami siap untuk meningkatkan koordinasi dengan pemerintah dalam hal ini dengan Kemenko Perekonomian,” kata Mahendra.

Dalam pertemuan tersebut juga dibahas kondisi industri jasa keuangan serta sejumlah fokus dan prioritas kebijakan OJK dalam memberikan kontribusi kepada pembangunan ekonomi dan menjaga stabilitas di sektor jasa keuangan.

Selain itu juga dibahas fokus dalam peningkatan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), perkembangan restrukturisasi kredit Covid-19, peningkatan literasi dan inklusi keuangan serta langkah antisipatif dalam memitigasi risiko dampak pelemahan perekonomian global terhadap pemulihan perekonomian nasional.

Berkaitan dengan kebijakan restrukturisasi Covid-19, Mahendra menyampaikan bahwa saat ini jumlah debitur dan nilai kredit yang direstrukturisasi telah turun secara signifikan, namun demikian masih terdapat sektor dan daerah tertentu yang masih membutuhkan stimulus dan menjadi fokus perhatian dalam arah kebijakan selanjutnya.

Lebih lanjut, mengenai peningkatan literasi dan inklusi keuangan, saat ini OJK telah memiliki beberapa program antara lain Program Satu Rekening Satu Rekening (KEJAR) yang sampai dengan triwulan II tahun 2022 tercatat sebanyak 49,59 juta rekening tabungan total nominal Rp27,66 triliun serta berbagai program melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di seluruh Indonesia yang saat ini telah dibentuk sebanyak 398 TPAKD dengan rincian 34 TPAKD tingkat provinsi dan 364 TPAKD tingkat kabupaten/kota.

OJK juga menyampaikan berbagai kolaborasi dengan Kemenko Perekonomian seperti keterlibatan OJK dalam Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif (SDNKI) dan Kelompok Kerja (Pokja) DNKI.

Dalam kesempatan itu, Menko Perekonomian mengharapkan OJK untuk terus mendukung program pengembangan UMKM, meningkatkan pendalaman produk khususnya untuk industri keuangan nonbank serta pemahaman literasi dan inklusi keuangan secara keseluruhan hingga ke daerah. (nck)

Jakarta - Mencermati pemulihan ekonomi nasional yang sedang berlangsung, Bank Indonesia menyampaikan perkembangan indikator stabilitas nilai Rupiah secara periodik. Indikator dimaksud adalah nilai tukar dan inflasi, sebagai berikut:

A. Perkembangan Nilai Tukar 15 – 19 Agustus 2022

Pada akhir hari Kamis, 18 Agustus 2022

1. Rupiah ditutup di level (bid) Rp14.830 per dolar AS.
2. Yield SBN (Surat Berharga Negara) 10 tahun naik ke 7,03%.
3. DXY[1] menguat ke level 107,48.
4. Yield UST (US Treasury) Note[2] 10 tahun naik ke level 2,882%.

Pada pagi hari Jumat, 19 Agustus 2022

1. Rupiah dibuka pada level (bid) Rp14.840 per dolar AS.
2. Yield SBN 10 tahun stabil di level 7,03%.

Aliran Modal Asing (Minggu III Agustus 2022)

1. Premi CDS Indonesia 5 tahun naik ke 105,41 bps per 18 Agustus 2022 dari 95,36 bps per 12 Agustus 2022.
2. Berdasarkan data transaksi 15 – 18 Agustus 2022, nonresiden di pasar keuangan domestik beli neto Rp3,01 triliun terdiri dari beli neto Rp0,78 triliun di pasar SBN dan beli neto Rp2,23 triliun di pasar saham.
3. Berdasarkan data setelmen s.d. 18 Agustus 2022, nonresiden jual neto Rp123,03 triliun di pasar SBN dan beli neto Rp60,14 triliun di pasar saham.

B. Perkembangan Inflasi

1. Berdasarkan Survei Pemantauan Harga pada minggu III Agustus 2022, perkembangan inflasi sampai dengan minggu ketiga ​Agustus 2022 diperkirakan mengalami deflasi sebesar 0,14% (mtm).
2. Komoditas utama penyumbang deflasi Agustus 2022 sampai dengan minggu ketiga yaitu bawang merah sebesar -0,16% (mtm), cabai merah sebesar -0,11% (mtm), minyak goreng sebesar -0,07% (mtm), cabai rawit sebesar -0,06% (mtm), daging ayam ras sebesar -0,05% (mtm), tarif angkutan udara sebesar -0,03% (mtm), tomat sebesar -0,02% (mtm), serta bayam dan jeruk masing-masing sebesar -0,01% (mtm). Sementara itu, komoditas yang mengalami inflasi pada periode minggu ketiga Agustus 2022 yaitu Bahan Bakar Rumah Tangga (BBRT) sebesar 0,08% (mtm), rokok kretek filter sebesar 0,03% (mtm), telur ayam ras, air kemasan dan beras masing-masing sebesar 0,01% (mtm).

Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dan otoritas terkait dan terus mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan guna mendukung pemulihan ekonomi lebih lanjut. (nck)

BATAM (BP) - Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Muhammad Rudi, menerima kunjungan kehormatan Menteri Luar Negeri Kedua Singapura, Mohamad Maliki Osman, di Marriot Hotel, Kamis, (18/8/2022).

Pertemuan keduanya berlangsung khidmat dan santai. Maliki mengatakan, dirinya mengaku senang bisa kembali berkunjung ke Indonesia khususnya Kota Batam. Setelah kasus Covid-19 mulai turun, dirinya sangat antusias untuk mengunjungi Indonesia, khususnya Kota Batam.

"(Kunjungan) ini merupakan kali pertama ke Indonesia setelah Covid. (Setelah) pelonggaran Covid, pasti saya ingin ke Batam dulu. Menyelenggarakan rapat saya dengan pak Rudi. Melihat bagaimana selepas pelonggaran Covid," katanya.

Setelah mengetahui dan melihat situasi Kota Batam, dirinya sangat antusias. Semua aktivitas di Kota Batam, katanya, sudah kembali normal sebelum adanya Covid-19.

Sehingga, dirinya berharap adanya kerja sama antara Batam dan Singapura lebih dieratkan kembali. Baik itu kerja sama yang sudah berjalan selama ini, maupun kerjasama baru yang bisa dikakukan untuk memajukan Kota Batam dan Singapura.

Adapun kerja sama yang sudah terjalin dan akan ditingkatkan adalah peluang investasi di Nongsa Digital Park. Kemudian, juga investasi baru dengan potensi di Nongsa Digital Town.

Diketahui, kawasan tersebut didesain sebagai kawasan ekonomi digital yang akan menjadi jembatan penghubung berbagai perusahaan digital dan teknologi antara Indonesia dan Singapura.

"Kita bincangkan bagaimana kita menarik lebih banyak kaki tangan (delegasi) dan singapura membantu menyokong dari segi training, kemahiran," ujarnya dengan logat Melayu.

Ia menambahkan, Singapura sangat ingin untuk mengembangkan potensi investasi di Nongsa Digital Town. Pihaknya akan berupaya untuk mendorong pengusaha di Singapura yang berpotensi untuk menanamkan investasinya di bidang tersebut.

"Jadi apa yang kita lakukan boleh dari kerja sama dari segi training," imbuhnya.

Sementara itu, Kepala BP Batam Muhammad Rudi juga turut bahagia atas kunjungan Menteri Luar Negeri Kedua Singapura ke Batam. Pertemuannya di Batam, selain berbincang perihal pergantian Konjen Singapura yang baru, Maliki ingin hubungan Batam dan Singapura berjalan dengan baik.

Sebab, diketahui, investasi terbesar di Batam berasal dari Singapura. Pada Semester I 2022 periode Januari – Juni, data Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal mencatat nilai investasi Singapura di Batam mencapai 3,845 triliun.

Sehingga tidak ada salahnya ketika adanya kunjungan Menteri Luar Negeri Kedua Singapura, pihaknya berbincang mengenai permasalahan di Singapura maupun perencanaan dari Kota Batam kedepannya.

"Tadi sudah duduk mudah mudahan ada solusi. Sehingga ada peningkatan investasi di Kota Batam," kata Muhammad Rudi.

Ia menambahkan, selama ini hubungan antara Batam dan Singapura sudah berjalan dengan baik. Seperti saat pandemi Covid lalu, Singapura cukup banyak memberikan bantuan ke Kota Batam dan bantuan lainnya.

"Mudah-mudahan hubungan berjalan baik, maka investasi Kota Batam akan lebih lancar," imbuhnya.

Dalam pertemuan tersebut juga turut hadir Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam Ariastuty Sirait dan sejumlah pejabat Kemenlu Singapura.

Selama dua hari pada 18-19 Agustus 2022, Menteri Luar Negeri Kedua Singapura melakukan sejumlah agenda yaitu menghadiri malam resepsi Kemerdekaan Singapura di Marriot Hotel yang digelar Konjen Singapura dan meninjau KEK Batam Aero Teknik serta mengunjungi Masjid Tanjak.

Menjelang turnamen futsal bertajuk “Istana Sport Cup Futsal Tournament Piala Kepala BP Batam”, Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) bersama Istana Sport menggelar Technical Meeting (TM) dengan Tim yang akan berlaga.
 
Turnamen ini rencananya akan diselenggarakan pada hari Rabu (24/8/2022) mendatang.
 
Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Biro Umum BP Batam, Budi Susilo, pada Kamis (18/8/2022) di Gedung IT Centre, BP Batam.  
 
Dalam sambutannya, Budi mengatakan kegiatan ini terselenggara sebagai upaya pengembangan olahraga futsal di Batam, termasuk untuk melahirkan bibit-bibit pemain yang berbakat. 
 
Turnamen ini merupakan event olahraga futsal terbesar di Provinsi Kepulauan Riau, setelah dua tahun vakum akibat pandemi Covid-19.
 
Budi menitip pesan kepada tim yang akan berlaga agar menciptakan suasana yang kondusif saat pertandingan berlangsung. 
 
“Ini ajang olahraga, saya minta tim yang akan berlaga tetap menjunjung tinggi sportivitas, kembangkan potensi yang dimiliki, jadikan turnamen ini untuk meraih prestasi,” ujar Budi. 
 
Pada kesempatan yang sama, Owner Istana Sport, Harpreet Singh yang akrab disapa Aldo, memberikan apresiasinya kepada BP Batam yang turut membantu dan mendukung penuh kegiatan turnamen futsal ini. 
 
“Turnamen ini merupakan kerja sama antara BP Batam dan Istana Sport, kami mengapresiasi sekali semua dukungan, mulai dari hadiah, akses lapangan, dan penanganan medis,” ungkap Aldo. 
 
Senada dengan Budi, Ia berharap turnamen ini akan berjalan lancar dan meriah serta berlangsung dengan sportif.  
 
Sementara itu, Project Officer Istana Sport, Mahmudi Bep, menyampaikan aturan dan sistem pertandingan serta pembagian grup kepada tim yang akan berlaga. 
 
Pertandingan ini diselenggarakan dengan menggunakan sistem setengah kompetisi terdiri dari babak penyisihan grup dan dilanjutkan pada babak Knock Out sampai dengan final.
 
“Untuk babak 16 besar, 8 besar sampai semifinal dan final tidak diundi mengikuti Bagan Pertandingan,” jelas Mahmudi. 
 
Mahmudi juga menjelaskan bahwa sebanyak 67 tim yang akan mengikuti turnamen.
 
Tim tersebut terdiri dari kategori umum sebanyak 33 tim dan kategori pelajar sebanyak 34 tim. 
 
Kategori Umum akan dimulai pada 24 s.d 28 Agustus 2022 yang akan diselenggarakan di Lapangan Futsal Sporthill Sport Centre.
 
Kategori Pelajar akan dilangsungkan pada tanggal 2 s.d 4 September 2022 di Sport Hall Temenggung Abdul Jamal.

Dan puncak turnamen, yaitu babak final, akan dihelat pada Minggu (4/9/2022) di Sport Hall Temenggung Abdul Jamal.

BATAM – Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) merupakan aspek penting yang harus dilakukan oleh para investor baik domestic maupun asing. LKPM ini menjadi salah satu penunjang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Pentingnya LKPM dalam pengukuran data realisasi investasi, membuat BP Batam terus mengupayakan diseminasi untuk memfasilitasi dan membantu pelaku usaha agar dapat melaksakan kewajiban pelaporan LKPM sesuai dengan ketentuan yang ada.

Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) melalui Direktorat Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal menggelar sosialisasi/workshop Diseminasi Peningkatan Target Realisasi Investasi di Batam melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dan Pendampingan Pelayanan Investasi di OSS RBA.

Menggandeng Kementerian Investasi/BKPM RI, kegiatan ini diikuti oleh 200 pelaku usaha di Batam, terutama para pelaku industri Penanaman Modal Asing dan dalam negeri, yang berlangsung pada Kamis (18/8/2022) di Hotel Planet Holiday.

Kegiatan diselenggarakan guna meningkatkan pemahaman para pelaku usaha dalam kewajiban menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), dalam rangka Peningkatan Target Realisasi Investasi di Batam melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dan Pendampingan Pelayanan Investasi di Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA).

Sosialisasi dibuka oleh Direktur Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal BP Batam, Denny Tondano.

Pada kesempatan itu, Denny mengatakan bahwa sosialisasi ini diselenggarakan untuk memberikan pemahaman dan kemudahan kepada para pelaku usaha, terkait dengan sistem pelaporan LKPM berbasis online.

LKPM merupakan laporan kegiatan penanaman modal, dimana wajib untuk disampaikan oleh setiap perusahaan mengenai pratek investasi yang tengah berjalan maupun yang sudah komersil secara bertahap. Laporan ini pun juga ditujukan untuk melihat bagaimanakah realisasi investasi dan produksi.

LKPM mencakup realisasi Penanaman Modal, realisasi tenaga kerja, realisasi produksi termasuk nilai ekspor, kewajiban kemitraan, dan kewajiban lainnya terkait pelaksanaan Penanaman Modal.

“ini yang menjadi salah satu kendala dan berpengaruh pada nilai realisasi investasi, karena beberapa pelaku usaha belum cukup memahami dan merasa kesulitan membuat LKPM berbasis online, sehingga jumlah realisasi investasi tidak bertambah,” tutur Denny.

Penyampaian LKPM Berdasarkan Peraturan BKPM Nomor 5/2021 Pasal 32 ayat (4):
1. Pelaku Usaha kecil Rp 1 – 5 miliar (per semester);
2. Pelaku Usaha menengah Rp 5 – 10 miliar dan Pelaku Usaha besar > Rp 10 miliar (per triwulan).

Sementara itu, pelaku usaha menengah dan besar wajib menyampaikan LKPM setiap 3 bulan (triwulan), sedangkan pelaku usaha kecil wajib menyampaikan LKPM setiap 6 bulan (semester).

“Untuk merespon keluhan dan kendala pelaku usaha dalam pelaporan LKPM, maka kita perlu memberikan pendampingan mengenai LKPM dan Pelayanan Investasi di OSS RBA kepada para pelaku usaha. Di mana keberadaan data tersebut serta peran pelaku usaha dalam melaporkan LKPM sangat penting dan memberikan dampak yang begitu besar bagi Kota Batam,” imbuh Denny.

Ia juga menambahkan, hal ini tidak terlepas dari arahan Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, untuk mendukung percepatan peningkatan target investasi di Batam, dengan berkomitmen untuk merespon dengan cepat dan tepat setiap keluhan dan kendala dari pelaku usaha.

“Sosialisasi atau workshop yang dilakukan saat ini, nantinya dapat menjadi cerminan kenaikan investasi di Batam,” harapnya.

Sosialisasi ini menghadirkan narasumber dari Kementerian Investasi/BKPM RI, yaitu Kepala Seksi Pengembangan Infrastruktur Keamanan dan Jaringan, Helmi Satriawan, Kepala Seksi Sektor Primer dan Tersier, Dwiagris Tiffania dan PT Telkom Indonesia, Pengembang Subsistem Pengawasan pada Sistem OSS, Khairul Anwar.

Ketiga narasumber tersebut menyampaikan pemaparan tentang sistem OSS RBA, Tata Cara Laporan Kegiatan Penanaman Modal di OSS RBA, dan Simulasi LKPM. (mh/na)