Batam – Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) melakukan kunjungan kerja ke Kantor Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, pada Selasa (30/6/2026). Kunjungan ini bertujuan untuk memantau langsung kualitas pelayanan serta mendiskusikan berbagai tantangan dan kendala lapangan yang dihadapi oleh aparatur di tingkat kecamatan maupun kelurahan.

Dalam sesi diskusi, jajaran Kecamatan dan Kelurahan Batu Aji memaparkan sejumlah kendala operasional yang dihadapi sehari-hari. Dari sisi internal, keterbatasan jumlah personel akibat kekosongan jabatan serta kebutuhan peremajaan sarana prasarana seperti penambahan kursi tunggu, printer, mesin fotokopi, hingga ketersediaan stok kertas untuk pencetakan dokumen kependudukan (KK dan AK1) menjadi perhatian penting untuk menunjang kelancaran layanan.

Selain kendala fasilitas, aparatur di lapangan juga kerap menghadapi tantangan sosial dan hukum, seperti adanya tekanan dari pemohon surat keterangan yang tidak memiliki dasar regulasi yang kuat, variasi kebijakan antarwilayah yang memicu kebingungan, hingga potensi benturan dengan warga yang mengancam akan memviralkan petugas jika permohonannya tidak dapat diakomodasi.

Di samping isu administratif, dalam kesempatan tersebut juga mengemuka sejumlah aspirasi dan laporan masyarakat seputar permasalahan di wilayah Batu Aji, antara lain keluhan terkait aktivitas perjudian terbuka di kawasan depan Ruko Waheng, ancaman banjir, serta kebutuhan fasilitas pendidikan berupa SMP Negeri di wilayah Bukit Tempayan.

Menanggapi dinamika tersebut, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepri, Dr. Lagat Parroha Patar Siadari, menegaskan pentingnya komitmen bersama dalam membenahi kualitas pelayanan publik dari hulu ke hilir.

"Kami memahami betul kesulitan yang dihadapi petugas di tingkat kecamatan dan kelurahan, terutama saat harus berhadapan langsung dengan ekspektasi tinggi masyarakat di tengah keterbatasan sarana dan belum adanya kepastian hukum untuk beberapa jenis layanan. Oleh karena itu, Ombudsman Kepri akan mendorong Pemerintah Kota Batam agar dapat memenuhi kebutuhan SDM serta sarana prasarana ini agar pelayanan publik di Batu Aji bisa semakin prima dan tidak terhambat hal teknis," ujar Lagat.

Lebih lanjut, Lagat juga memberikan atensi serius terhadap laporan masyarakat terkait isu sosial dan keamanan, seperti dugaan aktivitas perjudian yang meresahkan di wilayah tersebut.

"Mengenai informasi dugaan perjudian terbuka, kami berkomitmen penuh untuk mengawal dan menindaklanjutinya ke pihak berwenang. Pengawasan akan diperketat, terutama jika ditemukan adanya indikasi keterlibatan oknum aparat yang abai atau justru turut melanggengkan praktik tersebut. Pelayanan publik yang baik tidak bisa dipisahkan dari lingkungan wilayah yang kondusif dan tertib hukum," tegasnya.

Hadir mewakili Pemerintah Kota Batam, Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana (Kabag Ortal), Tongam R. Hutagaol, menyambut baik masukan tersebut dan memberikan klarifikasi serta solusi. Pemko Batam saat ini tengah menyusun Peraturan Wali Kota (Perwako) khusus yang mengatur standardisasi dan penerbitan Surat Keterangan yang selama ini belum memiliki payung hukum yang spesifik.

"Aturan ini sedang kami siapkan agar ada keseragaman syarat dan prosedur di seluruh kecamatan di Kota Batam. Dengan begitu, petugas di lapangan memiliki pedoman hukum yang jelas dan masyarakat mendapatkan kepastian layanan tanpa adanya perbedaan kebijakan antarwilayah," ujar Tongam.

Sementara mengenai pemenuhan fasilitas penunjang, Pemko Batam menyarankan pihak kecamatan untuk mengoptimalkan koordinasi antar-perangkat daerah, salah satunya melalui mekanisme pemanfaatan atau hibah barang layak pakai dari instansi lain sebagai solusi taktis jangka pendek.

Kegiatan pemantauan ini diakhiri dengan penyerahan banner informasi saluran pengaduan resmi dari Ombudsman RI kepada pihak Kecamatan Batu Aji.
Langkah ini diharapkan dapat memperkuat transparansi, sekaligus menjadi sarana edukasi bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan secara resmi dan konstruif demi perbaikan pelayanan publik ke depan.

Ponorogo, 3 Juli 2026. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat literasi dan inklusi Pasar Modal Syariah di kalangan generasi muda sebagai upaya memperluas basis investor domestik sekaligus mencetak investor yang cerdas, bijak, dan memahami risiko investasi melalui pelaksanaan Kuliah Umum Pasar Modal Syariah di Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo, Jawa Timur, Kamis.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi dalam kuliah umum itu menyampaikan bahwa minat masyarakat, khususnya generasi muda, untuk berinvestasi di pasar modal terus menunjukkan tren yang positif.

Hingga pertengahan Mei 2026, jumlah investor pasar modal Indonesia telah mencapai sekitar 28,1 juta investor, dengan lebih dari 54 persen di antaranya merupakan investor berusia di bawah 30 tahun. Sementara itu, jumlah investor pasar modal di Provinsi Jawa Timur telah mencapai sekitar 3,1 juta investor dan menjadi provinsi dengan jumlah investor terbesar ketiga di Indonesia setelah Jawa Barat dan DKI Jakarta.

Hasan menegaskan bahwa meningkatnya jumlah investor harus diiringi dengan pemahaman yang memadai mengenai investasi termasuk yang berbasis syariah.

"Pada kesempatan ini, saya ingin menegaskan satu hal yang sangat penting yaitu investasi saham bukanlah berupa praktik perjudian. Saham merupakan instrumen investasi yang sah, dan dalam konteks syariah juga telah memperoleh legitimasi yang kuat melalui berbagai fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Bahkan, pasar modal syariah telah didukung oleh Sharia Online Trading System (SOTS) yang memastikan transaksi dilakukan sesuai prinsip syariah," kata Hasan.

Sebagai wujud nyata komitmen dalam memperluas inklusi pasar modal di kalangan generasi muda, pada kesempatan tersebut, Hasan mengapresiasi pembukaan rekening efek yang dilakukan di Universitas Darussalam Gontor. Hal ini diharapkan menjadi langkah awal bagi mahasiswa untuk mulai berinvestasi secara legal, bertahap, dan sesuai prinsip syariah sekaligus mendukung perluasan basis investor domestik.

Hasan juga mengingatkan mahasiswa agar tidak terburu-buru berinvestasi hanya karena mengikuti tren, melainkan terlebih dahulu memahami risiko setiap instrumen investasi.

"Yang tadi sudah membuka rekening, jangan euforia. Jangan karena sudah punya rekening kemudian tanpa pemahaman langsung menginvestasikan modal ke instrumen tertentu. Teruslah belajar dan memahami risiko di balik setiap keputusan investasi yang diambil. Dan yang paling mudah, selalu ingat prinsip 2L, yaitu Legal dan Logis," kata Hasan.

Sementara itu, Rektor Universitas Darussalam Gontor Hamid Fahmy Zarkasyi menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan kuliah umum tersebut karena dinilai memberikan bekal penting bagi mahasiswa dalam menghadapi perkembangan sektor keuangan yang semakin dinamis.

"Sekarang orang harus bisa mengelola uangnya dengan sebaik-baiknya dalam situasi yang dunia ini penuh tipu daya, penipuan, dan kesalahpahaman. Yang penting saya berharap anak-anakku tidak terjebak dan tertipu karena tidak tahu ilmunya bagaimana investasi secara online. Maka dari itu hari ini adalah hari yang sangat penting bagi kalian semuanya," ujar Hamid.

Kegiatan kuliah umum tersebut merupakan bagian dari rangkaian Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal Terpadu (SEPMT) 2026 di Provinsi Jawa Timur yang menyasar berbagai kalangan masyarakat. Selain kuliah umum di Universitas Darussalam Gontor, rangkaian kegiatan juga meliputi:

1. Sosialisasi Pasar Modal di Pemerintahan Kota Kediri serta pencanangan pembukaan galeri investasi bagi ASN di lingkungan pemerintahan Kota Kediri.
2. Talkshow Pasar Modal di Radio Andika Kediri untuk mendorong peningkatan literasi dan inklusi di Pasar Modal serta perlindungan investor.
3. Sosialisasi Perdagangan Karbon di Bursa Karbon bagi Lembaga Jasa Keuangan dan Pelaku Industri Daerah di Kota Madiun yang melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia dan Lembaga Validasi dan Verifikasi sebagai upaya dalam pendalaman materi di Bursa Karbon.

Melalui kegiatan SEPMT 2026, OJK berharap dapat mengoptimalkan literasi dan inklusi pasar modal dalam rangka mendorong jumlah investor domestik di berbagai kalangan dan meningkatkan pemahaman mengenai Bursa Karbon.

Diskominfo Batam – Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, menjanjikan bonus tambahan bagi atlet Kota Batam yang berhasil meraih prestasi pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) X Tingkat Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026. Hal tersebut diharapkan menjadi motivasi agar kontingen Batam mampu mempertahankan gelar juara umum.

Komitmen itu disampaikan Li Claudia saat melepas Kontingen Kota Batam yang akan berlaga pada POPDA X Kepri di Kabupaten Karimun. Pelepasan berlangsung di Kantor Wali Kota Batam, Selasa (30/6/2026).

Di hadapan para atlet, pelatih, dan ofisial, Li Claudia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Batam akan memberikan perhatian dan penghargaan kepada atlet yang mampu mengharumkan nama daerah.

“Juara, ibu mau tambahkan hadiahnya. Kalau bertanding lihat muka ibu, harus bawa banyak hadiah untuk Kota Batam dan menjadi kebanggaan bagi masyarakat Kota Batam,” ujarnya yang disambut antusias para atlet.

Ia berharap tambahan bonus tersebut dapat menjadi motivasi bagi seluruh atlet untuk tampil maksimal dan meraih hasil terbaik di setiap cabang olahraga yang dipertandingkan.

“Saya berharap kita bisa sapu bersih juara di berbagai cabang olahraga,” tegasnya.

Li Claudia juga menyampaikan bahwa para atlet yang diberangkatkan merupakan putra-putri terbaik Kota Batam yang dipercaya membawa nama baik daerah di tingkat Provinsi Kepulauan Riau.

“Hari ini kita melepas putra-putri terbaik Kota Batam untuk berlaga pada POPDA X Kepri Tahun 2026 di Kabupaten Karimun. Atas nama Pemerintah Kota Batam, saya mengucapkan selamat bertanding dan selamat mengemban amanah untuk membawa nama baik Kota Batam,” katanya.

Menurutnya, para atlet tidak hanya menjadi duta olahraga, tetapi juga duta karakter Kota Batam. Karena itu, ia mengingatkan seluruh atlet agar bertanding dengan penuh semangat, disiplin, serta menjunjung tinggi sportivitas.

“Kalian adalah duta olahraga dan duta karakter Kota Batam. Bertandinglah dengan semangat, disiplin, dan sportivitas. Jangan takut menghadapi lawan, karena setiap perjuangan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh akan membawa kebanggaan, apa pun hasilnya,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Kontingen Kota Batam, Zulkarnain, melaporkan bahwa Batam mengirimkan 231 orang yang terdiri atas 117 atlet, 18 pelatih, 10 manajer cabang olahraga, dan 14 ofisial.

Kontingen Kota Batam akan mengikuti POPDA X Kepri yang berlangsung di Kabupaten Karimun pada 2-8 Juli 2026. Delapan cabang olahraga yang diikuti meliputi renang, bola basket, bola voli, sepak bola, tenis meja, pencak silat, sepak takraw, dan bulu tangkis.

Dengan kekuatan tersebut, Kota Batam menargetkan mampu mempertahankan tradisi prestasi sekaligus kembali meraih gelar juara umum pada ajang olahraga pelajar terbesar di Provinsi Kepulauan Riau.

Jakarta, 2 Juli 2026. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat pengembangan ekosistem Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) melalui penguatan kerangka regulasi, tata kelola, pelindungan konsumen, serta kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan guna mendorong terciptanya industri keuangan digital yang aman, berintegritas, inovatif, dan berkelanjutan.

Demikian disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, dalam Simposium Nasional dan Forum Konsultasi Stakeholder Pengembangan dan Penguatan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD), yang diselenggarakan OJK bersama Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI) dengan tema “Memperkuat Landasan Regulasi dan Kolaborasi Ekosistem Menuju Industri IAKD yang Inovatif, Berintegritas, Aman, dan Berkelanjutan” di Jakarta, Kamis.

Friderica dalam sambutannya mengatakan, bahwa pesatnya perkembangan teknologi, mulai dari artificial intelligence hingga tokenisasi aset, membuka peluang besar bagi pengembangan sektor keuangan.

“Tentu saja di tengah pesatnya teknologi saat ini, mulai dari kecerdasan artifisial hingga tokenisasi aset, kita dihadapkan dengan berbagai tantangan untuk memastikan bahwa inovasi harus terus berkembang, tapi harus terus dan selalu menjaga integritas pasar, pelindungan konsumen dan masyarakat, serta tentu saja menjaga stabilitas sistem keuangan kita,” kata Friderica.

Perkembangan inovasi teknologi sektor keuangan ini, lanjut Friderica, juga menghadirkan tantangan baru yang memerlukan kerangka regulasi yang adaptif, tata kelola yang baik, pelindungan konsumen yang kuat, serta kolaborasi yang erat antara regulator, industri, akademisi, media, dan seluruh pemangku kepentingan.

Menurutnya, penyempurnaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 menunjukkan komitmen negara untuk memastikan kerangka regulasi sektor keuangan mampu mengikuti perkembangan teknologi dan dinamika model bisnis yang terus berkembang. Penyempurnaan tersebut sekaligus memperkuat tata kelola, pelindungan konsumen, integritas pasar, serta kolaborasi seluruh ekosistem IAKD.

Friderica juga menegaskan, bahwa pengembangan keuangan digital yang aman dan berintegritas merupakan salah satu dari delapan program strategis OJK yang diarahkan untuk mendukung pendalaman pasar keuangan, memperkuat pembiayaan pembangunan nasional, pengembangan UMKM, ekonomi hijau, serta peningkatan literasi, inklusi keuangan, pelindungan konsumen, dan penegakan integritas di sektor jasa keuangan.

OJK mencatat, dalam bidang IAKD OJK, saat ini terdapat delapan Penyelenggara Pemeringkat Kredit Alternatif (PKA) dan 17 Penyelenggara Agregasi Jasa Keuangan (PAJK) yang terdaftar. Jumlah pengguna PAJK mencapai 18,29 juta, sementara total hit konsumen pada platform PKA mencapai 130,78 juta. Kemitraan antara penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) dengan lembaga jasa keuangan juga terus meningkat menjadi 1.346 kemitraan.

Di sektor aset keuangan digital dan aset kripto, OJK telah memberikan perizinan kepada 26 Pedagang Aset Keuangan Digital, dua Bursa Aset Keuangan Digital, dua Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta dua Pengelola Tempat Penyimpanan. Jumlah konsumen aset keuangan digital dan aset kripto juga terus meningkat hingga mencapai 22,4 juta.

Kepala Eksekutif Pengawas IAKD OJK Adi Budiarso, dalam kesempatan itu mengatakan untuk mengarahkan kebijakan di bidang IAKD, OJK tengah menyusun Roadmap IAKD OJK 2026–2031 sesuai momentum untuk membangun arah pengembangan industri yang visioner, adaptif, dan mampu menjawab dinamika teknologi serta kebutuhan perekonomian nasional.

“Kita berkomitmen untuk mewujudkan ekosistem Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto Indonesia yang berdaulat, berintegritas, adaptif, dan terjangkau untuk memperkuat daya saing nasional, menstimulus pendalaman pasar keuangan, serta memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dan perekonomian nasional,” kata Adi.

Menurut Adi, roadmap tersebut disusun dengan berlandaskan empat prinsip utama, yaitu Affordability (keterjangkauan), Integrity (integritas), Agility (kelincahan), dan Sovereignty (kedaulatan), sebagai fondasi pengembangan ekosistem IAKD Indonesia ke depan.  Harapannya, kebijakan yang visioner dapat menciptakan pasar yang visioner.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Ekonomi dan Keuangan Sari Yuliati menegaskan, bahwa penyempurnaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 memperkuat fondasi pengembangan sektor keuangan digital nasional sekaligus menjaga keseimbangan antara inovasi, stabilitas sistem keuangan, dan pelindungan masyarakat.

“Legislasi ini dimaksudkan untuk membangun arsitektur ekosistem keuangan yang tangguh. Esensinya adalah mengorkestrasi equilibrium atau titik keseimbangan antara akselerasi inovasi, daya saing industri, khususnya optimalisasi aset digital kripto, sekaligus menjaga stabilitas sistemik dan proteksi perlindungan masyarakat secara paripurna,” ucap Sari.

Turut hadir dalam kegiatan ini Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun, Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian BSSN Slamet Aji Pamungkas, Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekraf/Badan Ekraf Muhammad Neil El Himam, perwakilan kementerian/lembaga terkait, asosiasi industri, akademisi, praktisi, Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK), dan Peserta regulatory sandbox.

Melalui simposium dan forum konsultasi tersebut, OJK bersama regulator, pembentuk kebijakan, pelaku industri, akademisi, praktisi, serta berbagai pemangku kepentingan menghimpun masukan dalam penyusunan Roadmap IAKD OJK 2026–2031, termasuk terkait pengembangan tokenisasi aset dan stablecoin, perpajakan aset keuangan digital, penguatan keamanan siber, transaksi Over-the-Counter (OTC), serta pengembangan Single Investor Identifier (SID).

***

Jakarta—Pasar modal Indonesia bersiap memasuki era baru investasi berbasis emas melalui kehadiran Exchange-Traded Fund dengan aset yang mendasari berupa emas. Instrumen ini diproyeksikan menjadi salah satu inovasi penting di industri keuangan nasional karena menggabungkan keunggulan investasi emas dengan fleksibilitas transaksi di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Pengembangan ETF Emas merupakan bagian dari program reformasi ETF yang tengah didorong BEI untuk memperluas variasi produk investasi di pasar modal. Kehadiran produk ini diharapkan mampu membuka akses investasi emas yang lebih mudah, modern, likuid, serta terjangkau bagi investor ritel maupun institusi.

Di tengah kondisi ekonomi global yang masih dipenuhi ketidakpastian, emas kembali menjadi salah satu instrumen investasi yang dilirik. Pelemahan Dolar Amerika Serikat, perubahan arah kebijakan suku bunga global, hingga tensi geopolitik internasional membuat investor kembali mencari aset lindung nilai atau safe haven. Karakteristik emas sebagai aset lindung nilai membuat instrumen berbasis emas semakin relevan sebagai salah satu alternatif diversifikasi portofolio investasi.

Data dari BEI menunjukkan bahwa sepanjang 2025, emas menjadi salah satu aset dengan pertumbuhan tertinggi. Bahkan dalam rata-rata kinerja 10 tahun terakhir, emas mampu mencatat imbal hasil kompetitif dan memiliki korelasi relatif rendah terhadap saham maupun obligasi. Karakteristik tersebut membuat emas relevan sebagai instrumen diversifikasi portofolio investasi.

Indonesia memiliki posisi strategis dalam industri emas dunia. Sebagai salah satu produsen emas terbesar global dengan cadangan emas yang besar, Indonesia memiliki peluang kuat untuk menjadi mengembangkan ekosistem bullion. Kehadiran ETF Emas di pasar modal diharapkan mampu menjadi jembatan antara produksi emas nasional dengan kebutuhan investasi investor domestik maupun global.

Saat ini jumlah investor pasar modal Indonesia terus bertumbuh pesat. Hingga akhir Mei 2026, jumlah investor tercatat telah melampaui 27 juta investor. Dengan nilai kapitalisasi pasar yang besar serta transaksi harian yang terus meningkat, pasar modal dinilai siap menjadi kanal distribusi investasi emas yang lebih efisien dan transparan.

ETF Emas nantinya berbentuk reksa dana kontrak investasi kolektif yang unit penyertaannya diperdagangkan di BEI, layaknya saham. Investor dapat membeli produk ini melalui aplikasi online trading dengan mekanisme transaksi yang mudah dan real time.

Kehadiran ETF Emas akan memberikan mekanisme investasi yang lebih efektif bagi masyarakat. Berbeda dengan pembelian emas fisik yang membutuhkan tempat penyimpanan serta memiliki risiko kehilangan, ETF Emas memberikan eksposur terhadap harga emas melalui sistem perdagangan bursa dengan underlying berupa emas fisik yang tersimpan secara aman di lembaga kustodian dan penyimpan emas berizin. Melalui ETF Emas, investor dapat memperoleh eksposur terhadap harga emas melalui mekanisme investasi yang lebih praktis, transparan, dan terintegrasi dengan ekosistem pasar modal. Aset yang mendasari ETF Emas wajib memenuhi standar kemurnian minimum 99,5 persen berstandar global London Bullion Market Association (LBMA) atau 99,9 persen sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI). Mayoritas dana investasi akan ditempatkan pada aset emas, sementara sebagian kecil lainnya dapat ditempatkan pada instrumen pasar uang dan kas.

Menariknya, ETF Emas di Indonesia juga dapat diterbitkan dengan prinsip syariah. Produk ini telah memperoleh Fatwa DSN-MUI Nomor 163/DSN-MUI/VIII/2025 tentang ETF Syariah Emas. Dengan adanya fatwa tersebut, ETF Emas diharapkan dapat menjangkau investor syariah yang selama ini mencari instrumen investasi emas yang sesuai prinsip syariat Islam.

Dalam ketentuannya, ETF Syariah Emas wajib terhindar dari unsur riba, gharar, maysir, dan dharar. Selain itu, setiap unit yang diterbitkan wajib memiliki underlying emas yang tersedia secara fisik dan disimpan dalam allocated account.

Dari sisi regulasi, pengembangan ETF Emas juga mendapat dukungan penuh dari regulator. Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan POJK Nomor 2 Tahun 2026 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek dengan Aset yang Mendasari Berupa Emas.

Sementara itu, BEI juga telah melakukan penyesuaian sejumlah aturan terkait pencatatan dan perdagangan ETF guna mengakomodasi kehadiran ETF Emas di pasar modal Indonesia. Langkah ini menunjukkan keseriusan regulator dan pelaku industri dalam membangun ekosistem investasi emas berbasis pasar modal.

Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menyampaikan bahwa minat pelaku industri terhadap penerbitan ETF Emas terbilang cukup tinggi. Hingga saat ini, sebanyak tujuh Manajer Investasi (MI) telah menyampaikan permohonan perjanjian pendahuluan pencatatan ETF Emas kepada BEI. "Untuk penerbitannya, saat ini ada tujuh manajer investasi yang telah menyampaikan permohonan perjanjian pendahuluan pencatatan ETF Emas kepada BEI," ujarnya pada Konferensi Pers Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) BEI, Senin (29/6) lalu. Selain itu, survei yang dilakukan BEI kepada investor individu dan institusi menunjukkan bahwa ETF berbasis emas menjadi salah satu produk paling diminati untuk dikembangkan di pasar modal.

Meski demikian, investor tetap perlu memahami risiko investasi ETF Emas. ETF Emas tetap memiliki risiko yang perlu dipahami investor, antara lain pengaruh volatilitas harga emas global, risiko likuiditas perdagangan, serta potensi tracking error antara kinerja ETF dan harga spot emas acuannya. Namun demikian, instrumen ini menjadi langkah baru Indonesia dalam membangun ekosistem keuangan yang lebih inklusif, inovatif, dan kompetitif di tingkat internasional.Bottom of Form

Euforia Piala Dunia FIFA 2026 kini tengah melanda pecinta sepak bola di seluruh dunia. Seiring semakin sengitnya persaingan antarnegara menuju babak-babak penentuan, antusiasme masyarakat untuk menikmati pertandingan bersama juga semakin tinggi. Menjawab momen tersebut, Oakwood Hotel & Apartments Grand Batam menghadirkan pengalaman nonton bareng premium di Kalaséra Cafe & Lounge, dengan tayangan resmi melalui lisensi TVRI bertema Bola Gembira. 

Berbeda dari pengalaman nonton bareng pada umumnya yang identik dengan keramaian dan keterbatasan waktu, Kalaséra menawarkan suasana lounge yang nyaman untuk menikmati setiap pertandingan tanpa harus berdesakan atau terburu-buru. Beroperasi selama 24 jam, Kalaséra memungkinkan para penggemar sepak bola mengikuti pertandingan, termasuk laga yang berlangsung hingga dini hari, sambil menikmati pilihan kuliner berkualitas dalam suasana yang lebih eksklusif dan santai. 

Tidak hanya menjadi tempat untuk menyaksikan pertandingan, Kalaséra juga menghadirkan pengalaman kuliner yang menjadi daya tarik tersendiri. Berbagai menu dan camilan yang disajikan selama program PITCH & PLATES dikurasi langsung oleh tim kuliner Oakwood Grand Batam, termasuk pastry chef berpengalaman yang telah berkarya di berbagai hotel dan restoran di Eropa dan Timur Tengah. Hasilnya adalah pilihan menu yang tidak hanya cocok untuk dinikmati saat pertandingan berlangsung, tetapi juga menawarkan kualitas rasa yang berbeda dari pengalaman nobar pada umumnya. 

Untuk melengkapi suasana pertandingan, tamu dapat memilih berbagai paket makanan dan minuman yang dirancang khusus untuk dinikmati bersama teman maupun keluarga. Mulai dari Kick-Off Combo, Hat-Trick Platter, hingga Golden Goal Combo, setiap paket menghadirkan kombinasi camilan favorit dan minuman yang cocok menemani momen-momen penting selama pertandingan. 

Keunggulan lain yang ditawarkan adalah fleksibilitas bagi para pengunjung yang ingin menikmati pertandingan hingga dini hari. Sebagai bagian dari Oakwood Hotel & Apartments Grand Batam, tamu yang merasa lelah setelah menyaksikan pertandingan dapat langsung melanjutkan istirahat dengan menginap tanpa perlu melakukan perjalanan pulang larut malam. 

“Banyak tempat menawarkan tayangan pertandingan, namun kami ingin menghadirkan pengalaman yang lebih lengkap. Mulai dari lokasi yang strategis, suasana yang nyaman, pilihan makanan berkualitas, keamanan yang terjaga, hingga kemudahan untuk beristirahat setelah pertandingan selesai. Kalaséra menjadi tempat di mana para penggemar dapat menikmati sepak bola dengan lebih nyaman bersama teman dan keluarga,” ujar Chef Hashrul selaku F&B Director Oakwood Hotel & Apartments Grand Batam. 

PITCH & PLATES promotion akan menghadirkan tayangan pertandingan sepanjang turnamen di Kalaséra Cafe & Lounge. Dengan suasana yang hangat, pilihan menu yang beragam, serta berbagai promo menarik, Kalaséra siap menjadi salah satu destinasi favorit untuk menikmati kemeriahan sepak bola di Batam. 

Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, silakan menghubungi Oakwood Hotel & Apartments Grand Batam.Reservasi dapat dilakukan melalui +62 812-3003-0609 atau Instagram @oakwoodgrandbatam.

Batam – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau bersama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut resmi melepas pelaksanaan Ekspedisi Rupiah Berdaulat (ERB) 2026 di Pelabuhan Bintang 99 Batu Ampar, Batam, Rabu (2/7/2026).

Ekspedisi tahun ini menempuh perjalanan laut sejauh 1.135 nautical mile dengan rute pelayaran dari Batam menuju sejumlah pulau terluar di Provinsi Kepulauan Riau, yakni Tarempa, Midai, Subi Besar, Tambelan dan Singkep.

Program ini merupakan kolaborasi strategis antara Bank Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut untuk memastikan masyarakat di wilayah kepulauan perbatasan tetap mendapatkan akses terhadap uang rupiah layak edar sebagai bagian dari penguatan sistem ekonomi nasional.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Ronny Widijarto, menegaskan bahwa ekspedisi ini bukan sekadar distribusi uang tunai, tetapi merupakan amanat negara untuk memastikan kehadiran rupiah di seluruh wilayah Indonesia tanpa terkecuali. 

“Ini adalah wujud nyata sinergi Bank Indonesia dengan TNI Angkatan Laut dalam menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Negara wajib memastikan ketersediaan uang rupiah di seluruh wilayah NKRI, termasuk daerah 3T, yaitu terdepan, terluar, dan terpencil,” kata Ronny. 

Pihaknya juga menuturkan bahwa tantangan geografis Indonesia sebagai negara kepulauan membuat distribusi uang tidak mudah dilakukan secara konvensional. Karena itu, Bank Indonesia membutuhkan dukungan penuh dari TNI AL agar layanan kas keliling dapat menjangkau masyarakat di wilayah yang sulit diakses. 

Selama ekspedisi berlangsung pada 2 hingga 8 Juli 2026, masyarakat di pulau-pulau tujuan akan mendapatkan layanan kas keliling 3T, termasuk penukaran uang lusuh dengan uang baru layak edar serta pemenuhan kebutuhan transaksi tunai masyarakat setempat. 

Ronny menjelaskan, sinergi antara Bank Indonesia dan TNI AL dalam program Ekspedisi Rupiah Berdaulat bahkan mendapat pengakuan dunia internasional. Pada 2024 lalu, kolaborasi tersebut memperoleh penghargaan internasional kategori Currency Initiative karena dinilai sukses menghadirkan layanan bank sentral di wilayah geografis ekstrem. 

Ia menambahkan, secara nasional layanan ekspedisi terus meningkat. Tahun ini jumlah wilayah pulau 3T yang dijangkau meningkat menjadi 97 pulau, dengan Kepulauan Riau menjadi salah satu wilayah prioritas karena memiliki ribuan pulau dan berbatasan langsung dengan negara tetangga. 

Wakil Komandan Komando Daerah Angkatan Laut IV Batam, Laksamana Pertama TNI Ketut Budiantara, menegaskan bahwa bagi TNI AL, rupiah bukan sekadar alat transaksi ekonomi, melainkan simbol identitas bangsa dan bagian dari kedaulatan negara. 

Dalam ekspedisi ini, TNI AL mengerahkan KRI Bedelau 643, kapal perang yang selama ini menjadi salah satu ujung tombak pengamanan wilayah kerja Armada I, termasuk kawasan perbatasan Kepulauan Riau. 

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga memberikan apresiasi penuh terhadap pelaksanaan program tersebut. Mewakili Gubernur Kepulauan Riau, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan Andri Rizal mengatakan karakteristik wilayah Kepri yang 96 persen terdiri dari lautan membuat distribusi layanan ekonomi menjadi tantangan besar.

“Kepri berada di garis depan kedaulatan NKRI. Kondisi geografis ini membawa tantangan tersendiri terutama memastikan roda perekonomian berputar merata hingga pulau-pulau terjauh,” ujarnya. 

Ia menegaskan bahwa rupiah bukan hanya alat pembayaran, melainkan simbol kedaulatan negara. Pemerintah tidak boleh membiarkan masyarakat di wilayah perbatasan mengalami kesulitan memperoleh uang layak edar atau bahkan beralih menggunakan mata uang asing akibat keterbatasan akses.

Selain layanan penukaran uang, tim ekspedisi juga akan membawa program edukasi Cinta, Bangga dan Paham Rupiah, serta menjalankan sejumlah kegiatan sosial bagi masyarakat di pulau-pulau perbatasan.

Program Ekspedisi Rupiah Berdaulat sendiri telah menjadi agenda tahunan nasional dan pada 2026 menjadi pelaksanaan ke-10 dari total 19 ekspedisi yang direncanakan Bank Indonesia sepanjang tahun.

Melalui ekspedisi ini, pemerintah berharap stabilitas ekonomi di wilayah kepulauan terluar Indonesia tetap terjaga, aktivitas perdagangan masyarakat berjalan lancar, serta kedaulatan rupiah sebagai simbol negara semakin kuat hingga ke perbatasan terdepan Republik Indonesia.

Jakarta, 2/7/2026 – Program JKN menunjukkan perannya sebagai fondasi dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Memasuki lebih dari satu dekade penyelenggaraannya, Program JKN tidak hanya berhasil memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, tetapi juga menjaga keberlanjutan program melalui tata kelola yang baik, kondisi keuangan yang sehat, serta inovasi layanan yang semakin mudah dijangkau masyarakat. 

Capaian tersebut dipaparkan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, dalam Public Expose Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan BPJS Kesehatan Tahun 2025. Kegiatan tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban BPJS Kesehatan kepada publik sekaligus wujud keterbukaan informasi atas pengelolaan Program JKN sepanjang tahun 2025, Kamis (2/7/2026). 

"Program JKN bukan sekadar memberikan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan, tetapi juga menjadi fondasi bagi terciptanya SDM Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Ketika masyarakat memperoleh akses layanan kesehatan yang berkualitas tanpa terbebani biaya yang besar, mereka dapat terus berkarya, meningkatkan produktivitas, dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa," ujar Pujo. 

Hingga 31 Desember 2025, jumlah peserta Program JKN telah mencapai 282,7 juta jiwa atau 98,62 persen dari total penduduk Indonesia. Besarnya cakupan kepesertaan tersebut diikuti dengan tingginya pemanfaatan layanan kesehatan. Sepanjang tahun 2025, Program JKN mencatat lebih dari 725,3 juta pemanfaatan layanan kesehatan, atau lebih dari 1,9 juta pemanfaatan layanan setiap hari. 

"Angka tersebut mencerminkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap Program JKN, sekaligus menunjukkan bahwa layanan kesehatan yang berkualitas semakin mudah diakses oleh peserta di seluruh Indonesia. Selain itu, BPJS Kesehatan secara konsisten memperkuat transformasi digital melalui berbagai kanal layanan," kata Pujo. 

Terdapat inovasi dalam pelayanan JKN, seperti melalui Aplikasi Mobile JKN, Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp (PANDAWA) di nomor 08118165165, serta Care Center 165. Kemudahan akses tersebut turut diperkuat melalui perluasan jejaring fasilitas kesehatan dengan 23.770 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), 3.194 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), dan 6.190 fasilitas kesehatan penunjang yang tersebar di seluruh Indonesia yang telah menjadi mitra BPJS Kesehatan. 

Pujo menjelaskan, keberhasilan penyelenggaraan Program JKN juga ditopang oleh pengelolaan Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan yang sehat dan akuntabel. Hingga akhir tahun 2025, aset bersih DJS Kesehatan tercatat sebesar Rp30,04 triliun, yang mampu memenuhi estimasi pembayaran klaim selama 1,88 bulan, sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, hasil investasi Dana Jaminan Sosial Kesehatan mencapai Rp3,94 triliun, mencerminkan pengelolaan dana yang dilakukan secara hati-hati dan berorientasi pada keberlanjutan program. 

"Komitmen tersebut juga tercermin dari berbagai capaian tata kelola organisasi. Pada tahun buku 2025, BPJS Kesehatan kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Modifikasi (WTM) dari Kantor Akuntan Publik untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut, atau 34 kali sejak PT Askes (Persero). Selain itu, BPJS Kesehatan mencatat skor 97,67 pada penilaian tata kelola organisasi, skor 4,01 pada maturitas Governance, Risk and Compliance (GRC), skor 685 pada Baldrige Excellence Framework (BEF), serta skor 80,48 dalam Survei Penilaian Integritas yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," terang Pujo. 

Menurut Pujo, manfaat Program JKN tidak hanya dirasakan pada sektor kesehatan, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan social nasional. Berdasarkan kajian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), Program JKN berkontribusi terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional hingga Rp129 triliun, menciptakan sekitar 3,5 juta lapangan kerja, serta memberikan dampak berganda pada sektor jasa kesehatan, industri makanan dan minuman, serta layanan sosial. 

Selain itu, Program JKN berhasil menyelamatkan sekitar 8,1 juta penduduk dari kemiskinan pada periode 2018–2019, serta melindungi kurang lebih 16 juta penduduk dari risiko jatuh miskin akibat beban biaya kesehatan. Pujo menjelaskan, kajian tersebut juga menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 persen kepesertaan Program JKN mampu meningkatkan pengeluaran per kapita sebesar 2,71 persen, sekaligus berkontribusi terhadap peningkatan angka harapan hidup mencapai tiga tahun dan produktivitas masyarakat 

"Hal tersebut menunjukkan bahwa Program JKN merupakan instrumen penting dalam memperkuat perlindungan sosial sekaligus mendukung produktivitas nasional. Di sisi lain, BPJS Kesehatan menyadari bahwa keberlanjutan Program JKN perlu dijaga seiring meningkatnya kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat," tambah Pujo. 

Pujo juga mengungkapkan, sepanjang tahun 2025, biaya pelayanan kesehatan mencapai Rp191,3 triliun, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Sebanyak 26,42 persen di antaranya digunakan untuk pembiayaan penyakit katastropik, yang sebagian besar sebenarnya dapat dicegah melalui penerapan pola hidup sehat dan deteksi dini. Karena itu, BPJS Kesehatan senantiasa mengoptimalkan upaya promotif dan preventif, meningkatkan kualitas layanan, mengoptimalkan kolektabilitas iuran, serta memperkuat pengendalian biaya agar Program JKN tetap berkelanjutan dan mampu memberikan manfaat bagi generasi mendatang. 

"Keberhasilan Program JKN merupakan hasil gotong royong seluruh bangsa. BPJS Kesehatan berkomitmen untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, badan usaha, dan seluruh pemangku kepentingan agar Program JKN tetap berkelanjutan. Dengan Program JKN yang kuat, kita optimis dapat membangun masyarakat yang sehat sebagai fondasi SDM unggul menuju Indonesia yang semakin maju dan berdaya saing," kata Pujo. 

Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Stevanus Adrianto Passat, menegaskan sebagai pengelola dana publik yang berasal dari peserta, pemerintah, dan pemberi kerja, BPJS Kesehatan memikul amanah besar untuk memastikan penyelenggaraan Program JKN dilaksanakan berdasarkan prinsip tata kelola yang baik dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, kehati-hatian, dan integritas. Menurutnya, Public Expose merupakan wujud keterbukaan informasi kepada masyarakat sekaligus bentuk pertanggungjawaban BPJS Kesehatan dalam mengelola Program JKN secara profesional. 

“Di sisi lain, terdapat berbagai tantangan ke depan yang perlu dihadapi bersama, khususnya dalam menjaga keberlanjutan finansial Program JKN, meningkatkan kualitas layanan, memperluas kepesertaan aktif, dan memperkuat kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan agar manfaat Program JKN dapat terus dirasakan oleh masyarakat,” ucap Stevanus. 

Pada kesempatan yang sama, Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, mengatakan bahwa penyelenggaraan Program JKN juga merupakan upaya negara dalam mengimplementasikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ia menilai BPJS Kesehatan telah menunjukkan berbagai kemajuan dalam penyelenggaraan Program JKN, mulai dari peningkatan kualitas layanan, perluasan akses, hingga penguatan tata kelola. Menurutnya, berbagai capaian tersebut perlu terus diperkuat melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan agar Program JKN semakin berkelanjutan dan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. 

Selain itu, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Telisa Aulia Falianty, menyatakan bahwa ketahanan pembiayaan Program JKN merupakan kunci dalam mewujudkan sistem kesehatan yang berkelanjutan, efisien, dan inklusif. Menurutnya, pembiayaan kesehatan tidak dapat dipandang sebagai beban semata, melainkan investasi jangka panjang untuk membangun modal manusia yang sehat, meningkatkan produktivitas, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. 

“Penguatan ketahanan pembiayaan Program JKN perlu didukung melalui reformasi pembiayaan berbasis prinsip gotong royong, peningkatan efisiensi sistem pelayanan kesehatan, serta kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, dunia usaha, dan masyarakat. Dengan langkah tersebut, Program JKN diharapkan mampu menjaga keberlanjutannya sekaligus menjadi fondasi dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045,” tutup Telisa.

BP Batam menyambut baik kunjungan pengurus Badan Perlindungan (BP) Lansia Indonesia Wilayah Batam dalam rangka memperkuat sinergi untuk mewujudkan lansia yang aktif, sehat, produktif, bahagia, dan sejahtera.

Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Ariastuty Sirait, menerima kunjungan ini didampingi oleh Direktur Diseminasi Informasi dan Hubungan Antar Lembaga Sthefani Barlian.

Pertemuan pada Rabu (1/7/2026) tersebut juga membahas rencana pelantikan kepengurusan BP Lansia Indonesia Wilayah Batam yang akan digelar pada 10 Juli 2026.

Rombongan yang berjumlah sembilan orang tersebut dipimpin oleh Sekretaris BP Lansia Indonesia Wilayah Batam, Marojahan Manuntun Napitupulu (Johan).

BP Lansia Indonesia merupakan organisasi yang beranggotakan para lanjut usia, mayoritas berusia 60 tahun ke atas. Organisasi ini memiliki misi sosial untuk menyediakan ruang bagi para lansia agar tetap aktif, produktif, dan berkarya, sekaligus memberikan dukungan sosial serta moral melalui berbagai kegiatan kemasyarakatan dan bakti sosial bagi lansia di Kota Batam.

Terlepas dari tugas dan fungsi utama BP Batam, Ariastuty menilai kepedulian terhadap para lansia merupakan bagian dari tanggung jawab bersama dalam mewujudkan masyarakat yang inklusif dan sejahtera.

Ariastuty menyampaikan apresiasinya atas terbentuknya organisasi tersebut dan berharap BP Lansia Indonesia Wilayah Batam dapat berkembang menjadi wadah yang memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas hidup para lansia.

“BP Batam mendukung penuh kehadiran organisasi ini. Kami berharap BP Lansia dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam menghadirkan program-program yang bermanfaat sehingga para lansia tetap sehat, aktif, produktif, dan sejahtera,” ujar Ariastuty.

Menurut Ariastuty, perhatian terhadap kesejahteraan lansia sejalan dengan komitmen Kepala BP Batam/Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, bersama Wakil Kepala BP Batam/Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra.

Salah satu bentuk nyata komitmen tersebut dari Pemerintah Kota Batam adalah pemberian bantuan sosial berupa insentif bagi lansia sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi masyarakat lanjut usia di Kota Batam.

Ia menilai kebijakan tersebut merupakan terobosan baru yang menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada para lansia agar dapat menikmati masa tua dengan lebih nyaman, bahagia, dan sejahtera.

Lebih lanjut, Ariastuty berharap BP Lansia Indonesia Wilayah Batam dapat bersinergi dengan BP Batam dalam mendukung berbagai program pemberdayaan lansia.

Selain itu, organisasi tersebut juga diharapkan dapat menjadi mitra dalam memberikan masukan serta melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program insentif lansia agar tepat sasaran, efektif, dan merata.

Ke depan, BP Batam juga membuka peluang kolaborasi dengan melibatkan BP Lansia dalam berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan, seperti senam sehat lansia, pembentukan reporter lansia, maupun program duta bagi lansia.

Sementara itu, Sekretaris BP Lansia Indonesia Wilayah Batam, Marojahan Manuntun Napitupulu (Johan), menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan yang diberikan BP Batam.

Ia berharap sinergi yang terjalin dapat terus diperkuat sehingga mampu menghadirkan berbagai program positif dan inspiratif yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan serta kualitas hidup para lansia di Kota Batam.

“Sesuai slogan kami, lansia harus sehat, cerdas, berguna dan bahagia. Terima kasih Ibu Tuty dan BP Batam. Dengan dukungan ini akan menjadi kolaborasi nyata bersama untuk lansia di Kota Batam ke depan.” Pungkas Johan.

Bank Indonesia (BI) bersama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) kembali menyelenggarakan Ekspedisi Rupiah Berdaulat (ERB) 2026, sebagai wujud nyata komitmen dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui penyediaan uang Rupiah layak edar di wilayah Terdepan, Terluar, dan Terpencil (3T). Atas dukungan bersama, Bank Indonesia berhasil meraih penghargaan currency initiative pada ajang 11th Annual Central Banking Award 2024 di London, Inggris.

Penghargaan ini diberikan khusus untuk program Ekspedisi Rupiah Berdaulat (ERB), yang menyoroti kerja sama baik antara BI dan TNI AL dalam mendistribusikan uang Rupiah ke wilayah 3T (terdepan, terluar, dan terpencil) di seluruh pelosok Indonesia. Di wilayah Kepulauan Riau (Kepri) , pelaksanaan ERB merupakan yang ke-10 di tahun 2026 dan akan berlangsung sejak tanggal 2 Juli hingga 8 Juli 2026.

Ekspedisi ini merupakan ERB ke-12 di Provinsi Kepri. Dengan menggunakan KRI Beladau-643, tim ERB Kepri akan membawa Rp14 M Uang Layak Edar untuk kegiatan kas keliling di 5 (lima) wilayah Kepri yang termasuk dalam kawasan 3T, yaitu Pulau Tarempa, Pulau Midai, Pulau Subi Besar, Pulau Tambelan, dan Pulau Singkep.  Keberangkatan tim ERB Kepri 2026 dari Pelabuhan Bintang 99 Persada, Kota Batam secara resmi ditandai dengan seremonial pelepasan oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Rony Widijarto P. bersama Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau , Andri Rizal , S.E., M.M., dan Wakil Komandan Kodaeral IV Batam, Laksamana Pertama TNI Ketut Budiantara, S.E., M.Han , serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kepulauan Riau.

Pemilihan Batam sebagai lokasi pelaksanaan ERB ke-10 dilatarbelakangi oleh kekuatan simbolik dan strategis. Kepri juga memiliki keterkaitan erat dengan Rupiah karena di tahun 1963-1964 memiliki mata uang khusus yang dikenal dengan Kepulauan Riau Rupiah (KRRp). Di samping itu, secara geografis Kepri berbatasan langsung dengan negara Singapura dan Malaysia sehingga menjadi tantangan tersendiri untuk dapat menjaga eksistensi dan kedaulatan Rupiah di daerah 3T.  ERB tahun 2026 merupakan program rutin dari Bank Indonesia sesuai amanat UU No.7 tahun 2011 tentang Mata Uang untuk melakukan pengelolaan uang Rupiah.

Dalam pengelolaan uang Rupiah yang di dalamnya termasuk pengedaran uang, Bank Indonesia memiliki misi untuk menyediakan uang Rupiah di seluruh wilayah NKRI dalam jumlah yang cukup, dengan jenis pecahan yang sesuai kebutuhan masyarakat serta dalam kondisi berkualitas dan layak edar. Pelaksanaan amanat UU dan misi tersebut bukanlah tugas yang mudah mengingat kondisi geografis NKRI sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Untuk menjangkau pulau pulau di wilayah 3T, BI bekerja sama dengan TNI AL yang memiliki armada dan kegiatan operasi memadai sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan NKRI.

Sinergi strategis antara BI dan TNI AL tersebut telah terjalin sejak tahun 2012 dan hingga tahun 202 5 kali kegiatan kas keliling 3T di 766 pulau. Pada tahun 202 6 telah dilaksanakan 150 ini, kegiatan kas keliling 3T akan diselenggarakan di 1 9 p rovinsi dengan cakupan target sebanyak 9 Di samping kegiatan kas keliling, rangkaian kegiatan ERB kegiatan edukasi Cinta, Bangga, dan Paham (CBP) Rupiah pemahaman mengenai ciri7 pulau.   Kepri 2026 juga turut mencakup kepada masyarakat untuk memberikan ciri keaslian Uang Rupiah dan bagaimana cara merawatnya.

Bersinergi dengan TNI AL, turut diberikan edukasi bela negara sebagai upaya menjaga keutuhan NKRI. Selain itu, s ebagai wujud dedikasi Bank Indonesia untuk negeri bantuan sembako oleh Ikatan Pegawai Bank Indonesia (IPEBI) Kepri tersebut. Ke depan, juga dilakukan penyaluran kepada masyarakat di pulau 3T Bank Indonesia akan terus memperluas jangkauan pelayanan kas dan memperkuat literasi masyarakat tentang Rupiah melalui sinergi yang inklusif dan berkelanjutan dengan berbagai pihak guna mewujudkan clean money policy memastikan , yakni kebijakan untuk ketersediaan Rupiah layak edar di masyarakat dengan menarik kembali layak edar , termasuk di wilayah 3T uang tidak .

"Upaya ini merupakan bagian dari ikhtiar bersama dalam membangun Indonesia Maju, dari kota hingga ke pelosok negeri,"tutup Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau Rony Widijarto P. .