Sebanyak 379 jemaah haji yang tergabung dalam Kloter 25 Debarkasi Batam tiba di Tanah Air setelah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Kedatangan mereka disambut Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Firmansyah, mewakili Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, di Aula Arafah I Asrama Haji Batam Centre, Selasa (30/6/2026).

Kloter 25 merupakan gabungan jemaah asal Kota Batam dan Provinsi Jambi. Berdasarkan data panitia, sebanyak 379 jemaah kembali ke Batam, termasuk petugas haji. Dalam sambutannya, Firmansyah menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh jemaah yang telah menunaikan ibadah haji dan kembali ke Tanah Air dalam keadaan sehat.

“Atas nama Pemerintah Kota Batam, kami mengucapkan selamat datang kembali di Tanah Air kepada seluruh jemaah haji. Semoga seluruh rangkaian ibadah yang telah dilaksanakan diterima Allah SWT dan menjadikan Bapak dan Ibu sebagai haji yang mabrur,” ujar Firmansyah.

Ia berharap nilai-nilai yang diperoleh selama menjalankan ibadah haji, seperti kesabaran, keikhlasan, kedisiplinan, dan kebersamaan, terus dipelihara serta diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Menurutnya, para jemaah haji memiliki peran penting sebagai teladan di tengah masyarakat melalui sikap, perilaku, dan semangat persaudaraan yang mencerminkan nilai-nilai keislaman.

Firmansyah juga mengajak para jemaah untuk bergabung dengan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Kota Batam. Menurutnya, organisasi tersebut menjadi wadah untuk menjaga kemabruran haji sekaligus meningkatkan peran umat dalam pembangunan melalui berbagai kegiatan pembinaan dan penyuluhan pascahaji.

“Melalui IPHI, kami berharap silaturahmi antarsesama jemaah tetap terjalin dan nilai-nilai ibadah haji dapat terus dijaga serta diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat,” katanya.

Pada kesempatan itu, Firmansyah turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas haji dan panitia yang telah memberikan pelayanan kepada jemaah sejak keberangkatan, pelaksanaan ibadah di Tanah Suci, hingga proses pemulangan ke daerah asal.

Ia juga memahami kondisi fisik para jemaah yang telah menempuh perjalanan panjang setelah menjalankan ibadah haji selama lebih dari satu bulan.

“Kami menyadari Bapak dan Ibu tentu telah melalui perjalanan yang panjang dan melelahkan. Kini saatnya kembali berkumpul bersama keluarga tercinta. Sekali lagi, selamat datang di Tanah Air. Kami juga memohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam proses penyambutan,” tutup Firmansyah.

Suasana penyambutan berlangsung khidmat dan penuh haru. Rasa syukur terpancar dari wajah para jemaah yang akhirnya dapat kembali berkumpul dengan keluarga setelah menunaikan rukun Islam kelima di Tanah Suci.

Archipelago Hotels (yang dikenal dengan Archipelago International) menghadirkan 60 Seconds to Tokyo, seri terbaru dalam program Archipelago Global Flavours Series. Selama enam bulan ke depan, 138 unit Archipelago Hotels di Indonesia, mulai dari brand Aston hingga fave, menyajikan cita rasa street food Jepang yang dapat dinikmati oleh tamu hotel maupun masyarakat umum. 

Ren & Reina: Ikon di Balik 60 Seconds to Tokyo

Ren, pria berdarah Indonesia dan Jepang, dan Reina, wanita Jepang yang tinggal di Indonesia. Di antara banyak hal yang mereka cintai dari kehidupan di sini, satu yang tidak pernah bisa tergantikan: street food Jepang. Reina selalu antusias setiap kali menemukan kembali cita rasa street food Jepang yang telah lama ia rindukan. Sementara itu, Ren menikmati setiap hidangan dari sisi keotentikannya, memastikan setiap rasa tetap setia pada cita rasa khas Jepang. Bersama, keduanya menjadi ikon di balik 60 Seconds to Tokyo, mengajak setiap tamu Archipelago Hotels menjelajahi cita rasa street food Jepang yang autentik tanpa harus terbang ke Negeri Sakura.

Jepang di Puncak Minat Kuliner Masyarakat Indonesia

Antusiasme masyarakat Indonesia terhadap kuliner dan budaya Jepang terus mencatat tren positif. Berdasarkan survei SiteMinder Changing Traveller Report 2025, Jepang menempati posisi pertama sebagai destinasi luar negeri favorit wisatawan Indonesia, dipilih oleh 33 persen responden. Tren ini juga tercermin dalam data kunjungan: berdasarkan Japan National Tourism Organization (JNTO), wisatawan Indonesia ke Jepang sepanjang Januari hingga November 2025 mencapai 558.900 orang, naik 26,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Momentum ini memperkuat relevansi pemilihan Tokyo sebagai destinasi berikutnya dalam Archipelago Global Flavours Series. Setelah 60 Seconds to Seoul membawa cita rasa Korea ke seluruh jaringan hotel dari Januari hingga Juni 2026, kini giliran Tokyo. Konsep Archipelago Global Flavours Series berganti setiap enam bulan, menghadirkan cita rasa street food dari hidangan negara yang cocok dengan selera masyarakat Indonesia.

Jelajah Cita Rasa Tokyo di 138 Unit Archipelago Hotels

Adapun detail program sebagai berikut:

• Periode: 1 Juli – 31 Desember 2026
• Cakupan: 138 unit Archipelago Hotels di seluruh Indonesia
• Brand: Aston, Alana, Harper, Quest, Hotel Neo, dan fave
• Tersedia melalui: restoran hotel, poolside, room service, dan layanan pesan antar online

Di antara seluruh pilihan yang tersedia, tiga sajian menjadi sorotan utama. Menchi Chicken Katsu menghadirkan katsu ayam yang renyah di luar dan juicy di dalam, disajikan dengan saus khas terinspirasi dari teknik memasak Jepang modern — kuat karakternya, mudah dinikmati siapa pun. Melengkapinya, Sakura Sunset hadir sebagai minuman dengan nuansa floral yang segar: tampilan yang memanjakan mata, rasa yang tidak mengecewakan.

Untuk hidangan penutup, Kuromitsu Matcha Puff menjadi pilihan yang layak dicoba. Menggabungkan karakter earthy khas matcha dengan manisnya kuromitsu dalam tekstur puff yang ringan, dessert ini hadir di tengah semakin tingginya antusiasme masyarakat Indonesia terhadap olahan matcha, mulai dari minuman hingga aneka pastry dan dessert.

Pilihan menu lainnya meliputi Chicken Kamikaze, Chicken Katsu Sando, Takoyaki, Wagyu Burger, Hambagu, Yakimeshi Fried Rice, Grilled Chicken Breast with Koji Sauce, dan Prawn Tempura Nori Taco. Untuk hidangan penutup juga tersedia Japanese Cotton Cheese, sementara pilihan minuman lainnya mencakup Shizuku Matcha Cooler, Shiso-Basil Berry, dan Hojicha Latte.

Informasi Pemesanan & Media Sosial

Untuk informasi lebih lanjut dan pemesanan, silahkan kunjungi:
Website : www.batam.astonhotelsinternational.com

Instagram : @astonbatam

https://www.instagram.com/astonbatam

BATAM – Asisten Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemerintah Kota Batam, Yusfa Hendri, menegaskan bahwa pembangunan sarana dan prasarana kelurahan harus dilaksanakan secara bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Hal itu disampaikan Yusfa saat membuka Sosialisasi Tata Kelola Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (PSPK) Kota Batam di Kantor Wali Kota Batam, Rabu (1/7/2026).

Menurutnya, pembangunan jalan lingkungan, drainase, fasilitas umum, ruang terbuka, sarana olahraga, hingga berbagai infrastruktur kelurahan merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus memperkuat pelayanan publik di tingkat paling dekat dengan warga.

"Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari banyaknya proyek yang selesai atau besarnya anggaran yang terserap. Yang paling penting adalah manfaat yang dirasakan masyarakat serta proses pelaksanaannya yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi," ujarnya.

Yusfa mengingatkan bahwa korupsi, sekecil apa pun, akan menurunkan kualitas pembangunan. Dampaknya tidak hanya merugikan keuangan negara atau daerah, tetapi juga membuat hasil pembangunan tidak bertahan lama serta mengurangi kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Karena itu, ia menyambut baik pelaksanaan sosialisasi tersebut sebagai upaya memperkuat budaya integritas dan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Kota Batam.

Ia menegaskan bahwa pencegahan korupsi bukan hanya menjadi tugas aparat pengawasan, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan, mulai dari perangkat daerah, kecamatan, kelurahan, pelaksana kegiatan, hingga masyarakat sebagai penerima manfaat pembangunan.

Yusfa menyampaikan lima poin penting yang harus menjadi perhatian seluruh pelaksana kegiatan. Pertama, seluruh perencanaan harus dilakukan secara terbuka dan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Kedua, pelaksanaan pekerjaan wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, spesifikasi teknis, serta prinsip efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Selanjutnya, administrasi dan pertanggungjawaban keuangan harus disusun secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengawasan juga perlu diperkuat melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan aparat pengawasan internal. Selain itu, apabila ditemukan potensi penyimpangan, seluruh pihak diminta segera berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Inspektorat agar dapat dicegah sebelum berkembang menjadi persoalan hukum.

"Pemerintah Kota Batam berkomitmen memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), meningkatkan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), serta mendorong penerapan manajemen risiko dalam setiap program pembangunan daerah," katanya.

Yusfa berharap sosialisasi tersebut tidak hanya menjadi forum penyampaian materi, tetapi juga menjadi momentum membangun kesadaran bahwa integritas merupakan fondasi utama keberhasilan pembangunan. "Setiap rupiah uang rakyat harus kembali kepada rakyat dalam bentuk pembangunan yang berkualitas dan bermanfaat," tegasnya.

Sosialisasi menghadirkan narasumber dari berbagai institusi pengawas dan aparat penegak hukum, yakni Didi Permana Kurniawan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi, Oklandi Badarudin Alwi, Kepala SubSeksi I Intelijen Kejaksaan Negeri Batam, serta Iptu Hasmir, PS Kanit Tindak Pidana Korupsi Satreskrim Polresta Barelang.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kota Batam berharap seluruh pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dapat berjalan sesuai aturan, tepat sasaran, serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat demi mewujudkan Batam sebagai kota yang maju, modern, berdaya saing, dan berlandaskan tata kelola pemerintahan yang baik.

BATAM, 29 Juni 2026 – Kantor Perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) I menggelar kegiatan silaturahmi perdana bersama insan media dan jurnalis se-Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) di Kota Batam, Senin (29/6). Agenda tatap muka yang dihadiri oleh banyak jurnalis dari berbagai media massa lintas platform ini ditujukan sebagai wadah strategis untuk mempererat kemitraan serta memperluas cakupan informasi penjaminan perbankan di wilayah tersebut.

Acara dibuka secara resmi melalui sambutan Kepala Kantor Perwakilan LPS I, Jimmy Ardianto, yang kemudian disambut baik oleh Thomm Limahekin selaku perwakilan jurnalis Provinsi Kepri. Pertemuan ini sekaligus menjadi medium diseminasi data kinerja LPS serta penguatan edukasi pasca-lahirnya regulasi terbaru yang memperluas mandat lembaga penjamin tersebut.

Dalam pemaparannya, Jimmy Ardianto menekankan pentingnya peran strategis pers daerah sebagai jembatan komunikasi publik untuk menyebarkan informasi penjaminan secara konsisten.

"Silaturahmi perdana dengan rekan-rekan jurnalis di Kepulauan Riau ini diharapkan dapat menjadi wadah komunikasi yang berkelanjutan, guna mendukung akselerasi penyampaian informasi mengenai peran dan fungsi LPS secara lebih luas kepada masyarakat di seluruh wilayah kerja Kantor Perwakilan LPS I," kata Jimmy.

Sesi pemaparan materi inti yang disampaikan bersama oleh Jimmy Ardianto dan Eva Damayanti dari Divisi Edukasi, Hubungan Masyarakat, dan Hubungan Kelembagaan I Kantor Perwakilan LPS I, menggarisbawahi sejumlah poin krusial terkait penguatan fungsi kelembagaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), LPS kini bertugas untuk menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada bank serta perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah.

Terkait cakupan penjaminan perbankan dengan batasan maksimal Rp2 miliar per nasabah per bank, LPS merilis data tingkat proteksi simpanan yang sangat tinggi di wilayah Kepulauan Riau. Di segmen Bank Umum di Kepri, porsi rekening yang dijamin telah mencapai 99,89% dari total simpanan atau setara 4,58 juta rekening. Sementara untuk sektor BPR/BPRS di Kepri, cakupan penjaminan menyentuh angka 99,79% atau mencakup 196.182 rekening. Capaian regional ini selaras dengan tren nasional di mana jaminan bank umum berada pada level 99,94% (681,67 juta rekening) dan BPR/BPRS sebesar 99,97% (14,41 juta rekening).

Di sisi resolusi bank sejak LPS beroperasi pada 2005 hingga 31 Mei 2026, lembaga telah menyelamatkan 2 bank (1 bank umum, 1 BPR) dan melikuidasi 154 bank yang terdiri atas 1 bank umum, 137 BPR, dan 16 BPRS. Khusus untuk penanganan klaim bank yang Dicabut Izin Usahanya (CIU) periode 2005 hingga 31 Mei 2026, total rekapitulasi pembayaran klaim nasional mencapai Rp3,37 Triliun dari total Simpanan Layak Bayar (SLB) sebesar Rp4,93 Triliun (522.522 rekening).

Sementara itu, khusus untuk wilayah Pulau Sumatera, LPS mencatat rekam jejak penanganan klaim penjaminan terhadap 38 BPR/BPRS yang terkena CIU. Dari total 152.771 rekening senilai Rp882,98 Miliar, LPS menetapkan status Layak Bayar (SLB) bagi 148.527 rekening dengan nilai total Rp842,47 Miliar. Dari jumlah tersebut, realisasi pembayaran klaim yang telah dikucurkan LPS tercatat sebesar Rp698,71 Miliar, setelah memperhitungkan ketentuan batas jaminan, proses set-off pinjaman, serta penyelesaian keberatan nasabah. Sebaliknya, simpanan yang dinyatakan Tidak Layak Bayar (STLB) berada di angka Rp40,51 Miliar (4.244 rekening).

Guna memberikan rasa aman yang optimal, dalam proses penanganan klaim penjaminan simpanan bank, LPS terus berupaya mempercepat proses pembayaran klaim penjaminan, yang kini mulai dapat dilakukan 5 hari kerja sejak BPR/BPRS dicabut izin usahanya (CIU).

Sebagai informasi, Kantor Perwakilan LPS I diresmikan pada 3 Mei 2024 dan berkedudukan di Gedung Sinarmas Land Plaza Lantai 9 di Kota Medan dengan wilayah kerja mencakup seluruh provinsi di Pulau Sumatera. Sejak awal berdiri hingga triwulan I-2026, Kantor Perwakilan LPS I tercatat telah merealisasikan sebanyak 349 kegiatan operasional, yang berfokus pada program edukasi/literasi keuangan masyarakat, hubungan kelembagaan, kemitraan strategis, CSR, serta dukungan fungsi resolusi perbankan daerah.

Diskominfo Batam – Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, bergerak cepat menindaklanjuti laporan warga terkait kemunculan seekor buaya sepanjang sekitar empat meter di kawasan Perumahan Anugerah Renggali, Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, Selasa (30/6/2026). Kehadiran satwa liar tersebut memicu keresahan masyarakat karena berada di dekat permukiman.

Berdasarkan keterangan warga, seekor buaya telah beberapa kali terlihat keluar masuk saluran air di sekitar kawasan perumahan. Kemunculannya terjadi dalam tiga hari terakhir dan menimbulkan kekhawatiran, terutama karena banyak anak-anak beraktivitas di sekitar lokasi.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Li Claudia langsung meminta jajaran kelurahan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera melakukan penanganan agar keselamatan masyarakat tetap terjaga.

“Kami segera menindaklanjuti laporan ini dengan berkoordinasi bersama pihak terkait. Buaya tersebut akan diupayakan untuk dievakuasi dan dipindahkan ke penangkaran di Pulau Bulan agar tidak membahayakan warga,” kata Li Claudia.

Selain meninjau lokasi kemunculan buaya, Li Claudia juga melihat kondisi lingkungan di sekitar perumahan, termasuk persoalan kebersihan dan pengelolaan sampah. Ia mengajak masyarakat untuk terus menjaga kebersihan lingkungan sebagai bagian dari upaya menciptakan kawasan permukiman yang sehat, nyaman, dan aman.

“Pemerintah Kota Batam saat ini terus melakukan penataan dan pembenahan di berbagai sektor. Secara bertahap, kita menata Batam agar semakin bersih, nyaman, dan aman bagi seluruh masyarakat,” ujarnya.

Di akhir kunjungannya, Li Claudia mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan tidak mendekati lokasi kemunculan buaya hingga proses evakuasi dilakukan oleh petugas.

“Segera melaporkan kepada pemerintah atau instansi terkait apabila kembali melihat kemunculan satwa liar tersebut agar penanganan dapat dilakukan dengan cepat,” ujarnya. 

Jakarta, 29 Juni 2026. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) dan Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) memperkuat kerja sama regional untuk memberantas penipuan daring atau online scams yang semakin kompleks, terorganisasi, dan lintas negara.

Penguatan kerja sama tersebut dilakukan melalui Regional Expert Group Meeting on Online Scams bertajuk “Strengthening Financial Intelligence, AML/CFT Regulation, and Law Enforcement Cooperation in Southeast Asia” yang diselenggarakan pada 29–30 Juni 2026 di Jakarta.

Forum ini mempertemukan regulator sektor keuangan, financial intelligence units, aparat penegak hukum, bank sentral, kejaksaan, lembaga jasa keuangan, anti-scam center, organisasi internasional, serta mitra strategis dari kawasan Asia Tenggara dan sejumlah yurisdiksi mitra. Pertemuan ini melibatkan perwakilan dari Indonesia dan 12 negara/yurisdiksi mitra, yaitu Singapura, Australia, Hong Kong, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Malaysia, Filipina, Thailand, Timor-Leste, Inggris, dan Vietnam.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Dicky Kartikoyono dalam sambutannya menyampaikan bahwa percepatan digitalisasi layanan keuangan membuka peluang besar bagi inklusi keuangan, efisiensi transaksi, dan pertumbuhan ekonomi. Namun, di sisi lain, perkembangan tersebut juga menciptakan risiko berupa celah yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan keuangan.

Menurut Dicky, online scams tidak lagi dapat dipandang sebagai kejahatan yang berdiri sendiri. Modus penipuan digital saat ini semakin terhubung dengan aktivitas keuangan ilegal dan tindak pidana pencucian uang, serta memanfaatkan berbagai kanal dalam ekosistem keuangan digital.

“Online scams tidak lagi dapat dipandang sebagai kejahatan yang berdiri sendiri. Penipuan digital kini semakin terhubung dengan aktivitas keuangan ilegal dan tindak pidana pencucian uang, sehingga pencegahannya membutuhkan respons yang cepat, terintegrasi, dan berbasis intelijen keuangan,” kata Dicky pada sesi pembukaan kegiatan, Senin (29/06).

Dicky menjelaskan, karakteristik keuangan digital yang semakin cepat, mudah, dan terbuka juga membuatnya menarik bagi pelaku kejahatan. Berbagai modus seperti penawaran investasi palsu, impersonation, phishing, social engineering, account takeover, job scams, e-commerce fraud, serta penyalahgunaan rekening penampung atau money mule dapat menyebar dengan sangat cepat dan melibatkan banyak platform.

“Dalam ekosistem keuangan digital, dana hasil kejahatan dapat berpindah dalam hitungan menit melalui berbagai platform, rekening penampung, aset virtual, dan transaksi lintas negara. Karena itu, setiap keterlambatan dalam mendeteksi transaksi mencurigakan akan semakin menyulitkan penelusuran aset, pemulihan dana korban, dan pembongkaran jaringan kriminal,” kata Dicky.

Dalam forum tersebut, OJK juga menekankan bahwa scams, fraud, dan pencucian uang kini semakin saling terhubung. Penipuan digital menghasilkan dana hasil kejahatan, sementara pencucian uang memungkinkan dana tersebut disembunyikan, dipindahkan, dan diintegrasikan kembali ke dalam sistem keuangan formal.

Dana hasil kejahatan dapat dengan cepat bergerak melalui rekening bank, perusahaan cangkang, platform pembayaran, dompet digital, aset virtual, blockchain, kripto, dan transaksi lintas negara. Dalam waktu singkat, dana tersebut dapat melewati berbagai lembaga keuangan, yurisdiksi, dan teknologi sehingga proses deteksi, pembekuan, penelusuran, dan pemulihan aset menjadi semakin sulit.

Karena itu, pencegahan online scams dan penguatan kerangka Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU/PPT) tidak dapat lagi dilakukan secara terpisah. Setiap scam berpotensi menjadi tindak pidana asal pencucian uang, sehingga keterlambatan dalam mendeteksi transaksi mencurigakan dapat meningkatkan kompleksitas penanganan kasus dan pemulihan dana korban.

Perwakilan UNODC Zoelda Anderton menyampaikan bahwa penanganan online scams membutuhkan kerja sama lintas sektor dan lintas negara yang lebih kuat. Menurutnya, kejahatan ini tidak dapat ditangani oleh satu otoritas atau satu sektor saja.

“Tidak ada satu yurisdiksi atau satu sektor pun yang dapat menangani online scams sendirian. Namun, dengan berbagi pengalaman, memperkuat jejaring profesional, dan membangun kerja sama lintas batas yang praktis, kita dapat secara kolektif dan konstruktif mempersempit ruang gerak jaringan kriminal yang menargetkan Asia Tenggara,” kata Zoelda.

Zoelda juga menyampaikan bahwa forum ini menjadi ruang penting untuk berbagi pengalaman, menyoroti keberhasilan, serta mengidentifikasi strategi yang dapat disesuaikan dan direplikasi lintas yurisdiksi. Pertemuan ini diharapkan menghasilkan rekomendasi yang konkret dan dapat ditindaklanjuti untuk menangani online scams secara lebih efektif di Asia Tenggara.

Melalui forum regional ini, OJK bersama UNODC, Satgas PASTI, IASC, dan mitra regional memperkuat keselarasan pendekatan dalam membangun ketahanan kawasan terhadap jaringan online scams transnasional. Penguatan tersebut mencakup peningkatan financial intelligence, harmonisasi kerangka APU/PPT, penguatan pertukaran informasi, kerja sama penegakan hukum lintas batas, serta pemulihan aset hasil kejahatan.

OJK berpandangan bahwa respons terhadap kejahatan keuangan digital harus dilakukan melalui pendekatan whole-of-government dan whole-of-ecosystem. Kejahatan keuangan dapat bermula dari media sosial, aplikasi pesan, platform digital, atau jaringan telekomunikasi, sebelum bergerak ke bank, sistem pembayaran, dompet digital, penyedia aset virtual, dan kanal keuangan internasional. Karena itu, respons kelembagaan juga harus menghubungkan seluruh ekosistem digital.

Selain itu, kemitraan publik-swasta menjadi semakin penting. Masa depan pencegahan kejahatan keuangan digital akan semakin bergantung pada trusted intelligence sharing, bukan sekadar pertukaran data yang terpisah. Setiap pihak memiliki potongan intelijen yang berbeda, dan penghubungan informasi tersebut secara bertanggung jawab dapat mempercepat deteksi, intervensi, serta pembongkaran jaringan kriminal sebelum dana ilegal berpindah lintas negara.

Ke depan, hasil pertemuan ini diharapkan menjadi fondasi bagi penguatan kerja sama regional yang lebih efektif dalam mendeteksi, mencegah, dan menangani online scams lintas negara. Pertemuan ini juga diharapkan menghasilkan rekomendasi konkret dan dapat ditindaklanjuti untuk meningkatkan pelindungan masyarakat, mendukung pemulihan aset hasil kejahatan, serta menjaga integritas dan stabilitas sistem keuangan di kawasan Asia Tenggara.

Imbauan kepada Masyarakat

Seiring meningkatnya kompleksitas modus penipuan digital dan lintas negara, OJK mengimbau masyarakat untuk selalu waspada terhadap berbagai penawaran yang tidak wajar, tidak mudah memberikan data pribadi, serta menjaga kerahasiaan kode OTP, PIN, kata sandi, dan informasi pribadi lainnya.

Masyarakat juga diminta memastikan legalitas pelaku usaha dan produk jasa keuangan melalui kanal resmi OJK Kontak 157. Indikasi aktivitas keuangan ilegal dapat dilaporkan melalui sipasti.ojk.go.id, sementara penipuan transaksi keuangan dapat dilaporkan melalui iasc.ojk.go.id.

Diskominfo Batam – Pemerintah Kota (Pemko) Batam terus mematangkan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penataan Kampung Tua sebagai upaya memperkuat kepastian hukum sekaligus melestarikan kawasan bersejarah di Kota Batam.

Komitmen tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah Kota Batam, Firmansyah, saat membuka Konsultasi Publik Rancangan Kajian Naskah Akademik Penyusunan Ranperda tentang Penataan Kampung Tua di Harris Hotel Batam Center, Senin (29/6/2026).

Kegiatan ini dihadiri akademisi, instansi vertikal, organisasi perangkat daerah, tokoh masyarakat, tokoh adat, camat, lurah dari kawasan Kampung Tua, serta berbagai pemangku kepentingan yang memiliki perhatian terhadap pelestarian kawasan bersejarah di Kota Batam.

Dalam sambutannya, Firmansyah mengatakan penyusunan Ranperda menjadi langkah strategis untuk memberikan kepastian hukum terhadap keberadaan Kampung Tua di tengah pesatnya pembangunan Kota Batam. Regulasi tersebut juga diharapkan mampu menjaga nilai sejarah, budaya, serta identitas daerah.

Menurutnya, terdapat 37 Kampung Tua yang tersebar di Kota Batam dan menantikan hadirnya regulasi yang memberikan kepastian status kawasan. Selain itu, Ranperda juga akan menjadi pedoman dalam penataan, perlindungan, pemanfaatan, dan pengembangan kawasan secara berkelanjutan tanpa mengabaikan hak-hak masyarakat yang telah lama bermukim di wilayah tersebut.

Firmansyah menjelaskan, selama ini penetapan Kampung Tua masih mengacu pada Surat Keputusan (SK) Wali Kota. Ke depan, Pemko Batam berkomitmen meningkatkan dasar hukum tersebut menjadi Peraturan Daerah (Perda) agar memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat sekaligus menjadi acuan dalam pengelolaan kawasan.

Ia juga menyampaikan pesan Wali Kota Batam Amsakar Achmad dan Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra agar proses penyusunan Ranperda dapat diselesaikan secepatnya tanpa mengurangi kualitas substansi maupun partisipasi masyarakat.

“Bapak Wali Kota Amsakar Achmad dan Ibu Wakil Wali Kota Li Claudia Chandra menitipkan pesan agar Ranperda ini segera kita tuntaskan. Selama ini dasar penetapan Kampung Tua masih menggunakan Surat Keputusan Wali Kota, namun ke depan harus kita kuatkan melalui Peraturan Daerah. Ini penting agar 37 Kampung Tua di Kota Batam memiliki kepastian hukum yang lebih kuat, memberikan rasa aman bagi masyarakat, menjaga warisan sejarah dan budaya, serta menjadi fondasi pembangunan kawasan yang tertata, berkeadilan, dan berkelanjutan,” ujar Firmansyah.

Ia menambahkan, konsultasi publik merupakan tahapan penting dalam penyusunan regulasi karena menjadi ruang untuk menghimpun berbagai masukan dari seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, Ranperda yang disusun diharapkan implementatif, berkualitas, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta perkembangan pembangunan Kota Batam.

Melalui forum tersebut, Pemko Batam membuka ruang dialog guna menyempurnakan naskah akademik dan substansi Ranperda sebelum memasuki pembahasan bersama DPRD Kota Batam.

Pemko Batam berharap Ranperda tentang Penataan Kampung Tua dapat menjadi landasan hukum yang kuat dalam melindungi kawasan bersejarah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga keseimbangan antara pembangunan kota modern dengan pelestarian sejarah, budaya, dan kearifan lokal. Kehadiran Perda ini juga diharapkan menjadi tonggak baru bagi 37 Kampung Tua di Kota Batam untuk memperoleh kepastian hukum sekaligus mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Diskominfo Batam – Batam kembali menjadi tujuan investasi perusahaan teknologi global. Firmus Technologies Pty Ltd., perusahaan infrastruktur kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) asal Australia, memilih Batam sebagai lokasi pembangunan pusat data AI pertama di Indonesia melalui kemitraan strategis dengan Nvidia Corp. dan DayOne Singapura.

Investasi tersebut semakin memperkuat posisi Batam sebagai salah satu pusat pengembangan infrastruktur digital dan AI di Asia Tenggara. Proyek berupa kampus Nvidia DSX AI Factory berkapasitas 360 megawatt (MW) itu ditargetkan mulai beroperasi pada kuartal I 2027 dengan masa kemitraan selama delapan tahun.

Fasilitas tersebut diproyeksikan menyediakan hingga 170.000 chip akselerator AI Nvidia sepanjang 2027-2028. Selain menjadi salah satu klaster GPU terbesar di Asia Tenggara, proyek ini diperkirakan menghasilkan nilai kesepakatan pembelian (purchase agreement) sebesar US$25 miliar hingga US$30 miliar dalam enam tahun pertama operasional.

Wakil Wali Kota Batam sekaligus Wakil Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Li Claudia Chandra, mengatakan, investasi tersebut mencerminkan meningkatnya kepercayaan investor global terhadap iklim investasi dan kesiapan infrastruktur di Batam.

“Kehadiran Firmus Technologies bersama Nvidia dan DayOne di Batam menegaskan bahwa kawasan ini siap bertransformasi menjadi pusat infrastruktur kecerdasan buatan berskala global. Ini bukan sekadar investasi pusat data, tetapi langkah strategis yang akan memperkuat posisi Batam dan Indonesia dalam rantai nilai ekonomi digital serta ekosistem AI dunia,” ujar Li Claudia.

Menurutnya, Batam memiliki keunggulan dari sisi letak geografis, infrastruktur, dan dukungan regulasi yang mampu menarik investasi di sektor pusat data serta teknologi digital.

Ia menegaskan pihaknya berkomitmen memberikan dukungan melalui penyediaan infrastruktur dan layanan investasi yang optimal. Investasi tersebut diyakini akan menciptakan lapangan kerja, memperkuat ekosistem teknologi digital, serta mendorong transfer pengetahuan dan teknologi di bidang kecerdasan buatan.

“Kami akan memastikan kesiapan infrastruktur pendukung, mulai dari pasokan listrik yang andal, konektivitas digital, hingga kemudahan berinvestasi agar proyek strategis ini berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi serta peningkatan daya saing Batam,” katanya.

Masuknya investasi AI berskala besar ini semakin mengukuhkan Batam sebagai salah satu destinasi utama pengembangan pusat data dan infrastruktur digital di Asia Tenggara, sekaligus menjadi gerbang investasi teknologi masa depan di Indonesia.

Badan Pengusahaan (BP) Batam menyambut baik rencana ekspansi perusahaan infrastruktur kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) asal Australia, Firmus Technologies Pty Ltd., yang akan membangun proyek pusat data AI pertamanya di Indonesia melalui kemitraan strategis bersama Nvidia Corp. dan DayOne yang berbasis di Singapura.

Rencana tersebut diumumkan oleh Firmus Technologies pada Senin (29/6), sebagai bagian dari pengembangan infrastruktur AI di kawasan Asia Pasifik. Proyek berupa kampus Nvidia DSX AI Factory berkapasitas 360 megawatt (MW) akan dibangun di Batam dengan masa kemitraan selama delapan tahun.

Fasilitas tersebut ditargetkan mulai beroperasi pada kuartal pertama tahun 2027 dan diproyeksikan menyediakan hingga 170.000 chip akselerator AI Nvidia sepanjang 2027–2028. Kapasitas tersebut menjadikannya salah satu klaster GPU terbesar yang direncanakan di kawasan Asia Tenggara.

Proyek ini jugs diproyeksikan mampu menghasilkan kesepakatan pembelian (purchase agreements) senilai US$25 miliar hingga US$30 miliar dalam enam tahun pertama operasional proyek.

Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, mengatakan bahwa ekspansi tersebut merupakan bentuk kepercayaan investor global terhadap iklim investasi dan kesiapan infrastruktur yang dimiliki Batam.

“Kehadiran Firmus Technologies bersama Nvidia dan DayOne di Batam menegaskan bahwa kawasan ini siap bertransformasi menjadi pusat infrastruktur kecerdasan buatan berskala global. Ini bukan sekadar investasi pusat data, melainkan langkah strategis yang akan memperkuat posisi Batam dan Indonesia dalam rantai nilai ekonomi digital serta ekosistem AI dunia,” ujar Li Claudia di Batam Centre, Senin, (29/6).

Menurutnya, meningkatnya investasi di sektor pusat data dan teknologi digital menunjukkan bahwa Batam memiliki keunggulan kompetitif, baik dari sisi letak geografis yang strategis, ketersediaan infrastruktur, maupun dukungan regulasi yang kondusif bagi investor.

Lebih lanjut, Li Claudia menegaskan komitmen BP Batam untuk terus mendukung kebutuhan investor melalui penyediaan infrastruktur dan layanan investasi yang optimal.

Ia menilai investasi Firmus Technologies akan memberikan efek berganda bagi perekonomian daerah, mulai dari meningkatnya peluang kerja bagi tenaga profesional, penguatan ekosistem teknologi digital, hingga mendorong transfer pengetahuan dan teknologi di bidang kecerdasan buatan.

“BP Batam berkomitmen untuk memastikan kesiapan infrastruktur pendukung, mulai dari pasokan listrik yang andal, konektivitas digital, hingga kemudahan berinvestasi. Kami ingin memastikan proyek strategis seperti ini dapat berjalan lancar dan memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan daya saing Batam di tingkat regional maupun global,” tambahnya.

Rencana masuknya investasi AI berskala besar itu semakin memperkokoh posisi Batam sebagai salah satu destinasi utama pengembangan pusat data dan infrastruktur digital di Asia Tenggara, sekaligus menjadi gerbang investasi teknologi masa depan bagi Indonesia.

Batam, 27 Juni 2026 – Wyndham Panbil Batam secara resmi membuka dua outlet F&B terbaru mereka, yaitu Garden Bar by Wyndham Panbil Batam dan SA HANG Restaurant pada Jumat, 26 Juni 2026. Berlokasi di lantai dasar (Ground Floor)—tepatnya di area taman tengah dan lobi Panbil Residence Serviced Apartment—kedua outlet ini siap memanjakan para tamu yang menginap maupun masyarakat umum yang ingin mengeksplorasi destinasi kuliner baru.

Acara peresmian ini dihadiri oleh jajaran Manajemen Panbil Hospitality Group serta perwakilan dari Panbil Group, di antaranya Ibu Sherly Tano selaku Chief Technical Officer Panbil Group, Bapak Rizal selaku Corporate General Manager, Bapak Bestrin Malau selaku Cluster Hotel Manager, dan Bapak Zulfikar selaku Residence Manager. Turut hadir pula para undangan yang terdiri dari tamu korporasi dan tamu long-stay dari kedua properti.

> "Dengan bangga kami persembahkan Garden Bar dan SA HANG Restaurant kepada seluruh tamu dan masyarakat Kota Batam. Kedua outlet ini sudah dapat dikunjungi dan dinikmati mulai hari ini, Sabtu, 27 Juni 2026," ujar Bestrin Malau dalam sambutannya.
> "Kehadiran dua outlet baru ini semakin memperkaya variasi cita rasa di Wyndham Panbil Batam dengan keunikannya masing-masing. Kami memiliki La Bella Vita untuk hidangan khas Italia, Blaze Pool & Bar yang terkenal dengan smoked brisket-nya, Garden Bar yang khusus menyuguhkan aneka pastry, kopi, dan teh, serta SA HANG Restaurant bagi para pencinta masakan autentik Tiongkok. Selain itu, bagi pencinta kuliner Korea, tersedia juga Arirang Restaurant yang dikelola oleh pihak ketiga. Semuanya lengkap di sini!" pungkasnya.

Sebagai bentuk apresiasi, pihak hotel memberikan kartu member diskon 30% kepada seluruh tamu undangan yang hadir. Kartu diskon ini dapat digunakan di Garden Bar kapan saja hingga 31 Desember 2026. Buka setiap hari mulai pukul 07.00 - 22.00 WIB, Garden Bar menyediakan aneka pastry untuk dapat dinikmati.

SA HANG Restaurant sendiri merupakan Chinese Restaurant yang menyediakan aneka masakan Chinese otentik / dengan bumbu dan pengolahan cara masak asli dari China. SA HANG Restaurant buka setia hari Selasa hingga Minggu pukul 11.00 - 23.00 WIB. Hari Senin tutup.

Melalui pembukaan Garden Bar dan SA HANG Chinese Restaurant, Manajemen Wyndham Panbil Batam berharap dapat semakin melengkapi fasilitas dan pilihan kuliner di dalam kawasan hotel demi kenyamanan maksimal para tamu.