Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) ikut serta dalam rangkaian peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, pada 29-30 November 2022.

Hakordia tahun 2022 kali ini mengusung tema "Indonesia Pulih, Bersatu Berantas Korupsi" dan digelar di Medan, Sumatera Utara, tepatnya di Lapangan Astaka dan Gor Indoor Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Pimpinan KPK RI, Alexander Marwata dalam sambutannya mengatakan bahwa Hakordia merupakan peringatan atas sebuah insiden luar biasa yang disebut korupsi, sebagai penghambat terbesar majunya suatu wilayah.

"Korupsi itu penghambat utama pengentasan kemiskinan dan pembangunan. Wilayah yang mampu mengentaskan kemiskinan dan memajukan pembangunan, telah mendukung gerakan Anti Korupsi." Ungkap Alexander.

Sumatera Utara yang saat ini masih menduduki daerah dengan tingkat korupsi tertinggi kedua di Indonesia, menjadi salah satu tuan rumah yang ditunjuk untuk menggelar Hakordia 2022.

Dalam momentum ini Alex juga mengingatkan komitmen para pemimpin daerah dan instansi sehingga pemberantasan korupsi harus memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

"Kehadiran pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi akan menjadi modal yang kuat untuk pembangunan di daerah." Tuturnya.

Hadirnya BP Batam, merupakan dukungan bagi upaya KPK RI dalam penyadaran publik dan publikasi kepada masyarakat agar turut terlibat pemberantasan korupsi di Indonesia.

Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan Wahjoe Triwidijo Koentjoro mengatakan BP Batam komitmen mendorong sejumlah regulasi yang menopang perbaikan tata kelola pemerintahan yang bersih melayani.

"Dalam menarik investasi, BP Batam sudah punya PP 41 tahun 2021, semua perizinan juga sudah by digital and system. Ini mendorong gerakan ekonomi (Batam) pulih & tata kelola pemerintahan yang bersih melayani." Kata Wahjoe.

Ia juga menuturkan, keistimewaan Batam didukung dengan beragam inovasi dan kebijakan pembangunan yang digelorakan oleh Kepala BP Batam, Muhammad Rudi.

"Dukungan Pak Kepala besar sekali ya untuk kemajuan Batam. Dari sisi perizinan kita siap dengan digitalisasi untuk mendukung kegiatan usaha, infrastruktur pun demikian, dari sisi pengelolaan aset dan penganggaran dikelola dengan optimal. Sehingga semua simultan mendorong ekosistem yang bebas korupsi, ekonomi Batam pun meningkat." Kata Wahjoe.

Dalam kesempatan ini, BP Batam turut membuka stand pameran pelayanan investasi dan pelayanan publik.

"Selain sebagai bentuk dukungan bagi KPK, giat ini juga dapat menjadi sarana promosi dan informasi improvisasi layanan BP Batam kepada publik." Imbuh Wahjoe.

Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan Wahjoe Triwidijo Koentjoro, juga berkesempatan menyapa pengunjung yang hadir di Stand BP Batam.

Pria yang pernah menjabat sebagai Inspektur I, ITJEN Kementerian Keuangan ini, didampingi oleh Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol Ariastuty Sirait; Kepala Biro Umum Budi Susilo; dan Kepala Satuan Pemeriksa Intern Konstantin Siboro.

Hadir Jajaran Pimpinan KPK RI, Wakil Ketua MPR RI, Gubernur dan pimpinan daerah se-Sumatera serta perwakilan Kementerian/Instansi/Lembaga di Indonesia.

Jakarta, 29 November 2022. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong penguatan integritas dan budaya antikorupsi di Industri Jasa Keuangan salah satunya dengan mendorong peran perempuan untuk menumbuhkan karakter dan moral kejujuran dalam lingkungan keluarga.

Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam sambutannya pada webinar Woman of Integrity (WIN) Talk dengan tema “Perempuan Menginspirasi Tegakkan Anti Korupsi” yang diselenggarakan secara daring akhir pekan lalu.

Mahendra menyampaikan bahwa untuk menumbuhkan budaya integritas dan antikorupsi, diperlukan dukungan dari semua pihak termasuk keluarga sebagai lingkungan terkecil. Di sinilah peran penting perempuan dalam keluarga menumbuhkan karakter kejujuran dan bermoral.

“Perempuan memegang peranan penting atau sebagai tiang negara dalam membantu mencegah korupsi dari lingkungan terkecil yaitu keluarga hingga negara,” kata Mahendra.

Webinar tersebut diselenggarakan OJK dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia dengan menghadirkan pembicara Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Ketua Dewan Audit OJK Sophia Wattimena.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, mengatakan dalam paparannya bahwa perempuan selalu memiliki peran sentral dalam mengembangkan nilai-nilai masyarakat. Nilai kejujuran dalam menumbuhkan rasa anti korupsi dapat dikembangkan sebagai nilai budaya yang diterapkan di kehidupan sehari-hari.

“Perempuan adalah guru pertama dan guru seumur hidup bagi anak-anaknya. Peran itu penting untuk menanam nilai-nilai strategis manusia. Budayakan kejujuran dan berilah contoh yang baik kepada generasi penerus. Perempuan nantinya dapat menjadi penggerak integritas di zonanya masing-masing,” kata Retno.

Ketua Dewan Audit OJK Sophia Wattimena dalam paparannya menyampaikan bahwa tindak pidana korupsi merupakan extra ordinary crime, sehingga pemberantasannya membutuhkan cara-cara yang luar biasa tidak hanya individu pegawai namun juga perlunya dukungan dari keluarga.

Peran penting keluarga sebagai filter perbuatan korupsi sangat diperlukan. Keluarga yang memegang teguh nilai kehidupan yang sederhana maka risiko untuk melakukan tindak pidana korupsi akan semakin kecil.

“Integritas merupakan nilai utama OJK yang wajib dimiliki insan OJK. Semakin tinggi nilai integritas yang dimiliki, maka semakin rendah risiko terjadinya korupsi,” kata Sophia.

Sophia juga menyampaikan berbagai upaya untuk meningkatkan integritas di OJK dan Industri Jasa Keuangan (IJK), antara lain melalui program assessment anti-fraud, implementasi whistle blowing system (WBS), dan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Selain itu, bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, OJK sedang mengkaji penerapan Sistem Manajemen Anti Suap (SMAP) secara mandatory di seluruh Industri Jasa Keuangan. (nck)

Batam - Badan Pengusahaan (BP) Batam terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi pengguna jasa kepelabuhanan. Terbaru, melalui Badan Usaha Pelabuhan, BP Batam menerbitkan Peraturan Kepala (Perka) BP Batam nomor 16 Tahun 2022.

Perka tersebut merupakan Perubahan kedua atas Perka BP Batam nomor 10 tahun 2016 tentang Pelaksanaan Sistem Host-To-Host Pembayaran Kegiatan Jasa Kepelabuhanan di Lingkungan Pelabuhan Batam.

Direktur Badan Usaha Pelabuhan BP Batam Dendi Gustinandar mengakui pihaknya telah menerima masukan dari para pelaku usaha kepelabuhanan untuk merevisi peraturan sebelumnya.

“Yang menjadi menarik adalah konsep ini dibangun bersama dengan para pelaku usaha dan asosiasi, kira-kira lebih dari 6 bulan kita membangun komunikasi apa yang diinginkan pelaku usaha dalam dinamika perubahan dunia saat ini,” kata Dendi saat mendampingi Kepala BP Batam dalam Sosialisasi Pembaruan Sistem Informasi Kepelabuhanan di Hotel Planet Holiday, Nagoya, Senin (28/11/2022).

Ia mencontohkan dalam perka tersebut disebutkan prosedur pembayaran jasa kepelabuhanan yang semula melibatkan 9 verifikator dengan 12 alur kegiatan, kini hanya perlu melalui 5 verifikator dengan 8 alur kegiatan. Hal ini menurutnya akan lebih efisien karena layanan menjadi ringkas dan pada gilirannya berimbas pada efisiensi biaya logistik.

“Pemangkasan birokrasi layanan ini tentunya untuk bagaimana layanan menjadi lebih cepat dan ujung tombaknya adalah efisiensi untuk menurunkan biaya logistik, kita akan lakukan itu,” ujar Dendi.

“Proses verifikasi pelayanan jasa kepelabuhanan kini dilakukan hanya dalam proses 1 hari dengan catatan seluruh dokumen yang dilampirkan pengguna jasa telah lengkap,” sambung Dendi.

Sistem Host to Host merupakan sistem transaksi online yang menghubungkan sever Bank yang ditunjuk secara langsung oleh pengguna jasa menggunakan sistem BP Batam Seaport Information Management System (B-SIMS).

Kini proses pembayaran seluruh layanan jasa kepelabuhanan seperti kegiatan pemanduan, penundaan, bongkar, muat, dan jasa lainnya telah dapat dilakukan melalui sistem Host to Host.

Ia meyakini dengan revisi Perka tersebut, menandai suatu era modernisasi bagi pihaknya yang berorientasi kepada pelayanan lebih cepat, mudah, efisien dan mempunyai tingkat keakurasian yang tinggi. 

Batam - Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Muhammad Rudi menerbitkan Peraturan Kepala (Perka) BP Batam nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Kepala BP Batam Nomor 10 tahun 2016 tentang Pelaksanaan Sistem Host-To-Host Pembayaran Kegiatan Jasa Kepelabuhanan di Lingkungan Pelabuhan Batam.

Dengan terbitnya Perka tersebut, Muhammad Rudi menegaskan pihaknya senantiasa komitmen untuk memberikan kemudahan perizinan usaha, khususnya usaha bidang kemaritiman di pelabuhan Batam.

Hal itu ia sampaikan saat membuka sosialisasi Pembaruan Sistem Informasi Kepelabuhanan oleh Badan Usaha Pelabuhan di Hotel Planet Holiday, Nagoya, Senin (28/11/2022).

“Kita ingin proses perizinan yang sudah ada kalau masih bisa dipercepat, persyaratan masih bisa dikurangi, tentu akan kita laksanakan, tidak lain tujuannya untuk membangun Batam dalam semua sektor salah satu pelabuhan ini,” kata Muhammad Rudi.

Dalam Perka tersebut, BP Batam memangkas proses verifikasi pelayanan jasa kepelabuhanan. Prosedur pembayaran jasa kepelabuhanan yang semula melibatkan 9 verifikator dengan 12 alur kegiatan, kini hanya perlu melalui 5 verifikator saja dengan 8 alur kegiatan.

“Salah satu hari ini yang kita sampaikan administrasinya saja belum menyangkut fisik pelabuhan, administrasi ini yang mau kita selesaikan mudah-mudahan dalam sosialisasi ini mereka (pelaku usaha) bisa terima kalau pun tidak, saya kira ada masukan dari pada pelaksana di lapangan kepada BP Batam,” ujar Muhammad Rudi.

Ia juga menyampaikan pihaknya terus membuka diri untuk menerima masukan atau merevisi peraturan yang ada dari para pelaku usaha kepelabuhanan sehingga dapat menjadikan percepatan pelayanan dan efisiensi biaya yang dikeluarkan oleh pelaku usaha kepelabuhanan.

“Kalau masih ada masukan lagi, silahkan disampaikan nanti saya revisi lagi perka nya. Dan tentu hari ini menjadi momentum baik, kita berharap dengan dipermudahnya seluruh perizinan utamanya di pelabuhan semoga investasi berjalan baik dan maju,” harap Muhammad Rudi.

Sosialisasi tersebut mengundang 300 agen pelayaran dan turut dihadiri sejumlah asosiasi kepelabuhanan yaitu Ketua DPC Indonesian Shipping Agency Assosiasion (ISAA) Batam, Ketua Harian Batam Shipyard and Offshore Association (BSOA), Ketua Bidang Antarintansi Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Batam, Ketua Harian Asosiasi Tenaga Ahli Kepabeanan (ATAK) Batam, Ketua Korwil Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI) Kepulauan Riau, Perwakilan Indonesia National Shipowner Association (INSA) Batam, Perwakilan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), dan Perwakilan KSOP Khusus Batam.

Bandung, 24 November 2022. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Industri Jasa Keuangan (IJK) menyalurkan donasi untuk membantu masyarakat yang menjadi korban gempa bumi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.

Penyerahan donasi senilai Rp750 juta disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melalui rekening Jabar Quick Response di Bandung, Kamis.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan harapannya agar bantuan dari OJK dan IJK dapat meringankan korban gempa di Cianjur.

“Saya atas nama pegawai OJK dan IJK, pada hari ini menyampaikan bantuan melalui Gubernur Jawa Barat untuk korban gempa di Cianjur. Kita betul-betul concern dan berduka cita karena banyak korban yang jatuh. Dengan bantuan ini kita harapkan dapat meringankan korban gempa,” kata Dian.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyambut baik upaya dan bantuan dari OJK dan IJK dalam membantu penanganan bencana serta meringankan beban warga yang terdampak.

“Saya ucapkan terima kasih kepada OJK dan IJK yang hadir saat warga membutuhkan, Insya Allah bantuan uang ini akan menjadi logistik untuk disampaikan kepada warga.

Hal ini sangat baik karena OJK selain concern terhadap industri keuangan juga concern terhadap kemanusiaan, karena kemanusiaan di atas segalanya,” sambung Ridwan.

Penyerahan bantuan untuk korban gempa bumi Cianjur ini merupakan bagian dari program "OJK dan IJK Peduli Bencana" yang ditujukan untuk membantu masyarakat yang terkena bencana alam di beberapa daerah.

Program OJK dan IJK Peduli Bencana ini mengumpulkan donasi dari OJK, serta dari sejumlah Industri Jasa Keuangan (Perbankan, Pasar Modal dan IKNB) serta asosiasi di sektor jasa keuangan. Sebelumnya, melalui program ini telah disalurkan bantuan dengan total senilai Rp4,72 miliar.

Pada tahun 2021 bantuan disalurkan antara lain kepada korban bencana alam gempa di Mamuju sebesar Rp1,75 miliar, banjir di Semarang Rp100 juta, longsor di Sumedang dan perbaikan tanggul Sungai Citarum sebesar Rp200 juta, banjir dan longsor di NTT

dan NTB dengan total sebesar Rp1 miliar, gempa di Malang Selatan Rp250 juta, erupsi Gunung Semeru sebesar Rp750 juta dan gempa di Pasaman Barat sebesar Rp150 juta.

Bantuan penanganan pandemi antara lain melalui pembangunan shelter Covid di Bantul, Yogyakarta, sebesar Rp150 juta dan Covid-19 Level 4 di Riau sebesar Rp100 juta.

Sedangkan pada tahun 2022 disalurkan kepada korban kebakaran Pasar Johar, Semarang sebesar Rp50 Juta, serta banjir dan tanah longsor di Kabupaten Malang Rp75 juta.

Program OJK dan IJK Peduli Bencana akan terus dibuka dan dikoordinir oleh OJK untuk mengumpulkan donasi guna membantu penanganan dampak bencana alam serta penanganan pandemi Covid-19 di Tanah Air.

Saat ini OJK bersama pelaku industri jasa keuangan dalam proses mengumpulkan data dan informasi mengenai kantor layanan jasa keuangan yang terdampak gempa di Kabupaten Cianjur dan mengupayakan agar layanan kepada masyarakat tidak terganggu dan tetap beroperasi dengan baik.

(nck)

Kepala BP Batam sekaligus Walikota Batam, Muhammad Rudi lakukan pelepasan dan penyerahan perdana pipa terbesar di Indonesia yang berhasil diproduksi di Batam, dengan diameter 52 inch, bertempat di Kawasan Industri Terpadu Kabil, pada Kamis (24/11/2022).

Pipa 52 inch ini merupakan proyek pembuatan pipa penyalur lepas pantai (offshore line pipe) terbesar yang pernah dihasilkan oleh pabrikan dalam negeri dan digunakan untuk proyek dalam negeri yang berhasil diproduksi oleh PT. DSAW di Batam.

Pipa produksi Batam ini akan mendukung Proyek Kilang Minyak Pertamina di Lawe-Lawe, Balikpapan, Kalimantan Timur.

“baru saja kami bersama-sama Pak Kris Wiluan dan Pak Agung, melaksanakan pelepasan pembuatan pipa buatan anak negeri (Batam), dengan diameter 52 inch untuk RDMP Lawe-Lawe Balikpapan.” ujar Muhammad Rudi sumringah.

Lebih lanjut, ia mengatakan proyek ini akan menjadi yang pertama dan kebanggaan bagi Batam karena turut mendukung arahan Presiden Joko Widodo dalam Proyek Strategis Nasional Pemerintah, yang ia diharapkan dapat diikuti oleh proyek-proyek besar Batam lainnya kedepan.

“Kebanggaan besar bagi Batam, produksi kita dapat berkontribusi bagi Proyek Strategis Nasional Pemerintah. Semoga ada kedua ketiga dan seterusnya. Sehingga Batam Jaya untuk kita semua.” Katanya.

Supply 52 Inch Offshore Line Pipe ini akan digunakan untuk proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Lawe-Lawe di Kilang Balikpapan, sebagai proyek terbesar Pertamina yang merupakan merupakan bagian dari upaya besar yang dilakukan pemerintah dalam rangka mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan energi nasional.

Proyek RDMP (Refinery Development Master Plan) merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dibangun oleh Pertamina juga dalam rangka pengembangan kapasitas pengolahan minyak yang sudah ada untuk pemenuhan kebutuhan BBM dalam negeri.

PT. Kilang Pertamina Internasional melalui kontraktor EPC, China Petroleum Pipeline Engineering dan Hutama Kara telah memberikan kepercayaan kepada PT. Dwi Sumber Arca Waja (DSAW) Batam untuk memproduksi pipa 52 inch sekaligus sebagai Pipa Lepas Pantai terbesar pertama yang diproduksi di Indonesia.

Chairman Citramas Grup dan PT. Dwi Sumber Arca Waja (DSAW), Kris Wiluan menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaranya yang telah bekerja keras dengan inovasi yang dilakukan. Ia turut menyampaikan apresiasi atas dukungan dari BP Batam.

“Terima kasih kepada BP Batam atas dukungan prasarana Kawasan dan infrastruktur yang disediakan untuk Kawasan Industri Kabil. Dengan kerja keras, kami berhasil dan dengan bangga dapat mempersembahkan produk pipa terbaik untuk mendukung proyek strategis nasional ini,” Chairman Citramas Grup, Kris Wiluan.

Kris mengaku senang mampu menyelesaikan pembuatannya dengan baik, meskipun melalui proses produksi dan persyaratan quality yang sangat tinggi. Ditambah lagi, Pipa diameter 52 inch, tebal 1 inch, volume: 1200 batang (14 km) ini akan mendukung mega proyek Pertamina di Lawe-Lawe.

Turut Hadir Wahyu Widodo Kabid Penanganan Kecelakan Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kameritiman dan Investasi, Agung Eka Purnawan dari PT. Kilang Pertamina Internasional, Jajaran Pejabat BP Batam serta stakeholders terkait.

Jakarta, 23 November 2022. Tahun 2022 menandai tahun yang penting bagi Indonesia sebagai negara yang memimpin G20 dan Presiden Joko Widodo, bersama dengan lima pemimpin dunia lainnya (Jerman, Denmark, Bangladesh, Barbados, dan Senegal) dipercaya sebagai champions untuk Global Crisis Response Group (GCRG). Selain itu, Indonesia akan menjadi ketua pada the Association of South East Asian Nations (ASEAN) pada tahun 2023, yang semakin memperkuat peran Indonesia di tingkat internasional dan regional dalam mempelopori upaya solusi untuk mengatasi krisis global yang saling terkait dan sedang berlangsung.

Dalam rangka membahas aksi nyata untuk mengatasi dampak krisis global terhadap pangan, energi, dan keuangan serta implikasinya terhadap pembangunan nasional Indonesia, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso selaku Sherpa GCRG Indonesia telah melaksanakan pertemuan dengan Kepala Perwakilan UN Resident Coordinator (UNRC) untuk Republik Indonesia, Valerie Julliand secara langsung di kantor PBB Indonesia pada Selasa (22/11).

Pada pertemuan tersebut, Sesmenko Susiwijono menggarisbawahi pentingnya korelasi antara apa yang dibahas dalam forum mutilateral seperti ASEAN, GCRG, dan G20 dengan kenyataan yang dihadapi di lapangan. Terdapat isu-isu strategis yang dapat dibicarakan bersama dalam forum multilateral tersebut, seperti isu konektivitas dan transisi energi. “Pemerintah Indonesia saat ini sedang fokus untuk menindaklanjuti kesepakatan yang tertuang dalam deklarasi G20. Terdapat sekitar 226 proyek multilateral pada kesepakatan forum G20, dimana sebagian besar fokus pada upaya untuk transisi energi,” ujar Sesmenko Susiwijono.

Kepala Perwakilan Valerie Julliand menyambut baik kesempatan untuk berdiskusi dengan Sherpa GCRG untuk solusi yang dibutuhkan. Ia juga mengapresiasi kesuksesan Indonesia pada Presidensi G20. Lebih lanjut, UNRC menyampaikan perlunya menekankan isu keamanan dan upaya forum GCRG dalam penanganan konflik Rusia – Ukraina. UNRC juga membuka tawaran bantuan dan kerja sama kepada Indonesia dalam rangka brainstorming strategi penanganan krisis serta partnership dalam penyelesaian isu krisis tiga dimensi.

Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian, Edi Prio Pambudi sebagai Co-Sherpa G20 Indonesia yang turut hadir dalam pertemuan tersebut, menuturkan pengakuan pentingnya isu keamanan dalam penyelesaian permasalahan ekonomi, maka dari itu dalam deklarasi KTT G20 juga terdapat isu terkait penanganan krisis. “Dalam deklarasi G20, kami juga menyampaikan perlunya semangat perdamaian dan kolaborasi dunia di tengah krisis pangan, energi, dan keuangan global dan menjadikannya acuan dalam menangani triple crises tersebut,” ujar Deputi Edi.

Lebih lanjut, Deputi Edi juga menegaskan pentingnya PBB dalam upaya penyampaian moral suasion untuk seluruh dunia dalam forum GCRG. Indonesia melihat adanya momentum pasca penyelenggaraan G20 dalam mewujudkan langkah dan solusi penanganan krisis global. Momentum tersebut dapat terus berlanjut ke dalam Presidensi G20 India dan Keketuaan Indonesia pada ASEAN di tahun 2023.

Pada tingkat nasional, UNRC dapat mengundang sektor swasta untuk berkolaborasi dalam membantu negara-negara yang rentan. “Sebagai salah satu champion GCRG, Indonesia berkomitmen untuk bekerja sama dengan mitra untuk mencari solusi praktis untuk mengatasi dampak krisis multi dimensi tersebut,” tegas Sesmenko Susiwijono.

Menutup pertemuan tersebut, Sherpa dan Co-Sherpa GCRG Indonesia beserta Kepala Perwakilan UNRC dan jajarannya sepakat untuk melakukan kick-off meeting bersama dengan duta besar dari negara-negara yang menjadi champions GCRG untuk berkolaborasi dalam penanganan krisis. (nck)

Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) maksimalkan peluang investasi Kota Batam melalui kegiatan pameran Infrastructure Connect.

Kegiatan tersebut diagendakan berlangsung selama 3 hari, mulai tanggal 23-25 November 2022, di Hall D2 Jakarta International Expo, Kemayoran.

Infrastructure Connect merupakan acara puncak dari rangkaian Hari Bangunan Indonesia yang jatuh pada 11 November.

Kegiatan ini merupakan kolaborasi 3 pameran penting, antara lain Indonesia Infrastructure Week (IIW) oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), Konstruksi Indonesia oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI, dan Beton Indonesia oleh Asosiasi Perusahaan Pracetak dan Prategang Indonesia (AP3I).

Infrastructure Connect pada tahun 2022 ini bertema “Bangga Produk Dalam Negeri, Pulihkan Ekonomi Bangsa”.

Pameran ini dibuka langsung oleh Menteri PUPR RI, Mochamad Basoeki Hadimoeljono, pada Rabu (23/11/2022).

Dalam sambutannya, Basoeki menegaskan pentingnya penggunaan produk dalam negeri dan meminimalisir kegiatan impor, sesuai perintah Presiden RI.

Ia juga mendorong pembangunan pabrik dalam negeri untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja di Indonesia.

“Mudah-mudahan dengan kolaborasi yang baik dari semua pihak, kita bisa maju bersama di bidang jasa konstruksi,” harap Basoeki.

Energi Terbarukan Jadi Fokus Promosi BP Batam

Pada kesempatan yang sama, Kepala Pusat Pengembangan KPBPBB dan KEK BP Batam, Irfan Syakir Widyasa, memperentasikan peluang Energi Baru Terbarukan (EBT) di Kota Batam.

Irfan mengatakan, sesuai arahan Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, saat ini Kota Batam tengah disiapkan untuk menjadi Hub Pengembangan EBT.

Dimana EBT Kepri sendiri telah ditetapkan menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) berupa Pembangkit Listrik Tenaga Surya PLTS Skala Besar di Batam.

Hal ini telah tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Daftar PSN.

“Pengembangan PLTS Terapung di Kota Batam akan dilakukan pada dua waduk, yaitu Waduk Duriangkang dan Waduk Tembesi,” kata Irfan.

Irfan melanjutkan, BP Batam akan terus mendorong EBT sebagai salah satu fokus untuk menambah daya tarik investasi Kota Batam.

“EBT memiliki peluang bisnis yang besar. Sektor energi juga menjadi perhatian dunia. Ini otomatis akan meningkatkan daya saing Batam,” ujar Irfan optimis.

“Kami berharap, kegiatan ini mampu memperluas jaringan dan meningkatkan kesempatan investasi di Kota Batam,” pungkasnya.

Sehubungan dengan maraknya berita hoax yang bermunculan ke ruang publik, Kepala Biro Humas, Promosi dan Humas BP Batam Ariastuty Sirait kembali angkat bicara. Kali ini ia ingin menanggapi berita seputar pengadaan mobil Pemadam Kebakaran (PBK) BP Batam yang disebutkan dalam sebuah artikel sebagai dugaan kendaraan bodong karena tidak berplat nomor.

Tuty mengatakan bahwa BP Batam dalam melaksanakan sebuah pengadaan senantiasa tunduk pada aturan yang berlaku dengan diasistensi oleh seluruh Instansi/Lembaga terkait. Sehingga, ia amat menyayangkan adanya pemberitaan yang merupakan opini berujung Hoax atau berita tidak benar.

“BP Batam dalam pelaksanaan suatu pengadaan pasti berkoordinasi dengan instansi/Lembaga terkait. Kami dikontrol dan diasistensi dengan baik oleh seluruh Instansi/Lembaga terkait. Sehingga semua prosedur peraturan yang berlaku, diterapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.” Kata Tuty.

Lebih lanjut ia mengatakan, bahwa Mobil PBK di Bandara yang diduga tidak terpasang plat nomor, bukan karena tidak adanya bukti kepemilikan, melainkan sesuai dengan aturan yang berlaku di area kebandarudaraan.

“dokumen pengadaan atas mobil tersebut ada dan telah diperiksa oleh BPK RI. Dan mobil dimaksud tidak menggunakan plat nomor itu bukan bodong, hal tersebut karena menyesuaikan dengan aturan yang ada yakni Peraturan Menteri Perhubungan, mengingat Mobil Pemadam berada pada area kebandarudaraan.” Terang Tuty.

Sementara itu, hadir bersama Tuty, Kabag Administrasi Satuan Pemerika Intern Arie Handini juga menjelaskan bahwa mobil Damkar yang diberitakan sebagai dugaan mobil bodong, memang tidak berplat nomor sebagai bentuk kepatuhan BP Batam terhadap aturan kebandarudaraan yang tertuang dalam Permenhub 167 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Menhub PM 33/2015 tentang Pengendalian Jalan Masuk ke Daerah Keamanan Terbatas di Bandar Udara.

Termasuk, Peraturan Dirjen Perhubungan Udara tentang Petunjuk dan Tata Cara Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil dan Pedoman Pengoperasian, Pemeliharaan dan Sistem Pelaporan Kendaraan/Peralatan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan Pemadam Kebakaran PKP-PK

“jadi tidak berplat itu bukan berarti bodong ya, harus dilihat kontekstualnya, karena berada pada area vital yakni Bandar Udara, yang mana tidak diperkenankan mobil pemadam PKP-PK keluar dari area Bandara.” Lanjut Arie.

Selanjutnya, Arie menguraikan perbedaan nomor sejumlah mobil pada STNK dengan simak BMN, dikarenakan pada saat proses pemeriksaan BPK RI, aplikasi simak BMN belum dapat menginput jumlah huruf dan angka lebih dari 12 digit.

“hal tersebut sudah ditindaklanjuti dengan koreksi bersama BPK RI dan saat ini sudah selesai. Bahwa nomor mesin yg tercatat sama dengan STNK.” Kata Arie.

Arie mengatakan pihaknya sudah merekonsolidasi data kendaraan antara dokumen secara fisik dengan data SIMAK BMN.

Dalam kesempatan ini, Arie juga menyampaikan bahwa BP Batam berterima kasih atas asistensi dan monitoring yang dilakukan oleh BPK RI.

Sehingga pihaknya dapat menindaklanjuti hasil temuan dari pemeriksaan BPK dengan melengkapi seluruh dokumen pendukung kepemilikan berupa dokumen pengadaan kendaraan mobil Pemadam Kebakaran.

“kami sangat berterima kasih dengan asistensi seluruh pihak terkait. Dengan pemeriksaan yang dilakukan BPK RI tentu akan menunjang pengelolaan dan tanggung jawab kami terhadap keuangan negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Tutur Arie.

Badan Pengusahaan (BP) Batam menerima penghargaan Anugerah Reksa Bandha sebagai bentuk Apresisasi Pengelolaan Kekayaan Negara Tahun 2022 dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan pada hari Rabu (23/11/2022) bertempat di Gedung Dhanapala, Kantor Kementerian Keuangan RI.

Kegiatan yang dibuka oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati ini dihadiri oleh para Pimpinan Kementerian dan Lembaga dari seluruh Indonesia.

Dalam sambutannya, wanita yang pernah menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menjelaskan bahwa penganugerahan ini merupakan upaya pemerintah untuk membangun kultur menjaga aset Barang Milik Negara (BMN) yang diperoleh dari penerimaan negara.

"Melalui anugerah ini, pemerintah berupaya membangun kultur untuk menjaga aset BMN yang didapat (dibangun) dari penerimaan negara agar dapat dikelola dengan baik oleh Kementerian atau Lembaga yang menaunginya," kata Sri Mulyani.

Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Sri Mulyani kepada Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan, Wahjoe Triwidijo Koentjoro yang mewakili Kepala BP Batam, Muhammad Rudi.

Dalam kesempatan ini, BP Batam menerima penghargaan Kelompok I Kategori Sertifikasi BMN dan BP Batam keluar sebagai Juara 1, kemudian diikuti oleh Badan Pengusahaan Kawasan Sabang pada Juara 2 dan Arsip Nasional Republik Indonesia pada Juara ke-3.

Anugerah ini merupakan yang ketiga kalinya diterima oleh BP Batam dimana pada tahun 2020 BP Batam meraih peringkat 3 dan peringkat 1 pada tahun 2021 untuk kategori yang sama.

Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan Wahjoe Triwidijo Koentjoro yang hadir menerima anugerah bergengsi ini menyampaikan bahwa sesuai arahan Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, bahwa penghargaan ini harus menjadi motivasi bagi BP Batam untuk lebih giat lagi mengelola aset BMN sesuai ketentuan yang berlaku.

"Arahan Kepala BP Batam sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Menteri Keuangan bahwa mengelola aset BMN ini harus sesuai dengan ketentuan agar aset-aset tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik dari awal pengadaan hingga penghapusan nanti," ujar Wahjoe.

Ia turut mengatakan bahwa BP Batam melalui Biro Umum akan terus berkoordinasi dengan DJKN untuk mengamankan aset-aset di lingkungan BP Batam melalui sertifikasi aset BMN.

"Kami (melalui Biro Umum) akan bekerja sama dengan DJKN untuk melakukan sertifikasi aset BMN di lingkungan BP Batam," tutur Wahjoe.

"Jika aset-aset BMN tersebut sudah tersertifikasi dengan baik, maka optimalisasi aset dapat terwujud dan tentu saja BP Batam akan mendapat nilai tambah sehingga Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kita dapat terus bertambah," tutup Wahjoe.

Turut hadir mendampingi Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan, Kepala Biro Umum Budi Susilo serta Kepala Bagian Inventarisasi dan Penghapusan Aset M. Taofan. (mi)