Jakarta, 22 November 2022. Dalam rangka mengukur indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali menyelenggarakan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2022. SNLIK 2022 dilaksanakan mulai Juli hingga September 2022 di 34 provinsi yang mencakup 76 kota/kabupaten dengan jumlah responden sebanyak 14.634 orang yang berusia antara 15 s.d. 79 tahun. Sebagaimana tahun 2016 dan 2019, SNLIK 2022 juga menggunakan metode, parameter dan indikator yang sama, yaitu indeks literasi keuangan yang terdiri dari parameter pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap dan perilaku, sementara indeks inklusi keuangan menggunakan parameter penggunaan (usage).

Hasil SNLIK 2022 menunjukkan indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia sebesar 49,68 persen, naik dibanding tahun 2019 yang hanya 38,03 persen. Sementara indeks inklusi keuangan tahun ini mencapai 85,10 persen meningkat dibanding periode SNLIK sebelumnya di tahun 2019 yaitu 76,19 persen. Hal tersebut menunjukkan gap antara tingkat literasi dan tingkat inklusi semakin menurun, dari 38,16 persen di tahun 2019 menjadi 35,42 persen di tahun 2022.

Dari sisi gender, untuk pertama kalinya, indeks literasi keuangan perempuan lebih tinggi yakni sebesar 50,33 persen dibanding laki-laki 49,05 persen. Pada tahun 2020 s.d. 2022, OJK menjadikan perempuan sebagai sasaran prioritas dalam arah strategis literasi keuangan. Di sisi lain, indeks inklusi keuangan laki–laki lebih tinggi yakni sebesar 86,28 persen, dibanding indeks inklusi keuangan perempuan di angka 83,88 persen.

Indeks literasi dan inklusi keuangan wilayah perkotaan masing-masing sebesar 50,52 persen dan 86,73 persen, lebih tinggi dibandingkan di wilayah perdesaan yakni sebesar 48,43 persen dan 82,69 persen. Namun demikian gap indeks literasi keuangan semakin mengecil dari 6,88 persen di tahun 2019 menjadi 2,10 persen di tahun 2022 dan gap indeks inklusi keuangan juga semakin mengecil dari 15,11 persen di tahun 2019 menjadi 4,04 persen di tahun 2022. Hal ini sejalan dengan strategi pelaksanaan edukasi keuangan yaitu meningkatkan kuantitas pelaksanaan edukasi keuangan di wilayah perdesaan.

Peningkatan indeks literasi dan inklusi keuangan merupakan hasil kerja sama yang terjalin baik antara OJK, Kementerian/lembaga terkait, Industri Jasa Keuangan dan berbagai pihak lainnya, baik dalam wadah Dewan Nasional Keuangan Inklusif maupun Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang jumlahnya mengalami kenaikan dari 171 di tahun 2019 menjadi 462 TPAKD di tahun 2022.

Pandemi di awal tahun 2020 menjadi salah satu pendorong untuk mengakselerasi transformasi digital dalam edukasi keuangan yang memungkinkan edukasi keuangan dilakukan secara lebih masif dan borderless. Bauran strategi edukasi keuangan secara tatap muka (luring) dan daring maupun penguatan aliansi strategis akan menjadi strategi kunci dalam mengakselerasi peningkatan literasi dan inklusi keuangan.

Hasil SNLIK 2022 menjadi salah satu faktor utama bagi OJK dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyusun kebijakan, strategi, dan merancang produk/layanan keuangan yang sesuai kebutuhan konsumen serta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Di tahun 2023, fokus OJK untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat Indonesia tertuang dalam Arah Strategis Literasi Keuangan Tahun 2023 adalah Membangun Literasi Keuangan Masyarakat Desa Melalui Aliansi Strategis dengan Kementerian/Lembaga Terkait, Perangkat Desa dan penggerak PKK Desa, dan Mahasiswa KKN.

Sasaran prioritas literasi keuangan tahun 2023 adalah pelajar/santri, UMKM, penyandang disabilitas dan masyarakat daerah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal). Sedangkan sasaran prioritas inklusi keuangan tahun 2023 adalah segmen perempuan, pelajar, mahasiswa dan UMKM, masyarakat di wilayah perdesaan, dan sektor jasa keuangan syariah. (nck)

Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepakat mendorong penguatan integritas Industri Jasa Keuangan melalui penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di seluruh sektor jasa keuangan. Integritas Industri Jasa Keuangan menjadi pilar untuk mewujudkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan.

Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Audit OJK Sophia Wattimena dalam rapat koordinasi dengan KPK di Kantor OJK, Jumat (18/11).

Pada pertemuan tersebut, Ketua Dewan Audit Sophia Wattimena menyampaikan bahwa penerapan SMAP selama ini dilakukan secara sukarela oleh beberapa Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dan telah berjalan kurang lebih selama dua tahun.

“Harapannya dengan penerapan program-program tersebut dapat menciptakan budaya integritas yang konsisten dan penerapan tata kelola yang sehat, sehingga akan meningkatkan kepercayaan dan efisiensi di industri jasa keuangan,” kata Sophia.

Hadir dalam pertemuan tersebut Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan yang menyampaikan bahwa penerapan SMAP di sektor jasa keuangan diharapkan dapat menciptakan praktik bisnis yang terbebas dari penyuapan (zero tolerance).

“Kami ingin menumbuhkan budaya berani menolak gratifikasi atau suap, tidak cukup hanya melaporkan. Hal ini dianggap sangat penting karena jika PUJK berani menolak gratifikasi atau suap akan menciptakan lingkungan persaingan bisnis yang sehat dan efisien, serta ini berlaku tidak hanya di pusat namun hingga ke daerah-daerah,” kata Pahala.

Lebih lanjut dalam pertemuan tersebut juga dibahas mengenai kemungkinan penerapan SMAP secara mandatory kepada seluruh PUJK. KPK memberikan masukan kepada OJK bahwa dengan kewenangan yang dimilikinya dapat memberikan dorongan melalui penyusunan kebijakan, panduan dan memberikan fasilitas dan pendampingan kepada PUJK dalam penerapan SMAP.

Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh pejabat OJK dari sektor Perbankan, Pasar Modal, dan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) untuk mendapatkan paparan mengenai penerapan peraturan antisuap dan anti-fraud yang sudah ada di masing-masing sektor.

OJK akan terus meningkatkan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung penguatan integritas di sektor jasa keuangan dalam menjaga kepercayaan masyarakat. (nck)

Bangkok -  Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendampingi Presiden Joko Widodo dalam acara APEC Leaders’ Dialogue with APEC Business Advisory Council (ABAC) yang merupakan agenda keempat dalam rangkaian KTT APEC pada hari Jumat (18/11).

Pertemuan ini membahas tiga isu utama, yaitu mengenai sustainability, regional economic integration, dan digitalization and inclusion. Pada kesempatan dialog kali ini, Presiden Joko Widodo berada dalam satu kelompok dengan para pemimpin dari Jepang, Peru, Chinese-Taipei, Brunei Darussalam, dan Amerika Serikat.

Presiden Joko Widodo menyampaikan pentingnya digitalisasi sebagai kunci pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Namun demikian, masih terjadi kesenjangan akses digital baik antar Ekonomi ataupun di dalam tiap Ekonomi, sehingga APEC sebagai incubator of ideas perlu mengambil langkah-langkah strategis guna memperkuat fundamental transformasi digital di kawasan.

Pertama, Presiden Joko Widodo mengajak Ekonomi APEC untuk mendorong kesetaraan akses digital melalui peningkatan ketersediaan infrastruktur digital. Kawasan APEC harus menjadi penjuru dalam mewujudkan kesetaraan akses digital di dunia, tanpa meninggalkan seorang pun (leaving no one behind).

Kedua, penguatan sumber daya manusia di sektor digital perlu ditingkatkan untuk mendukung pengembangan infrastruktur maupun teknologi digital. Langkah kolaboratif antar Ekonomi APEC perlu diperkuat untuk memenuhi kebutuhan dan adaptasi tenaga kerja guna menghadapi era Industri 4.0. Peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan perlu ditingkatkan, terutama untuk menjangkau kelompok perempuan, remaja, dan kalangan rentan.

Lebih lanjut, literasi digital dan inklusi finansial bagi UMKM perlu didorong, mengingat kontribusinya yang besar terhadap perekonomian kawasan.

Pada kesempatan ini, Presiden Joko Widodo juga mempromosikan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) kepada kalangan bisnis APEC. IKN akan menjadi pusat peradaban digital di Indonesia, dengan mewujudkan smart government, smart transport, smart building, dan smart energy. Lebih lanjut, Presiden mengundang kerja sama pembiayaan, investasi, dan kemitraan swasta-pemerintah (KPBU) untuk pembangunan IKN. (nck)

Direktur Utama Bank tabungan Negara (BTN) Tbk Haru Koesmahargyo mengatakan target transaksi dalam pameran Indonesia Properti Expo (IPEX) yang akan berlangsung mulai 19- 27 November 2022 capai Rp1,5 triliun.

“IPTEX yang dilaksanakan 9 hari di targetkan transaksi sebesar Rp1,5 triliun dengan rincian KPR nonsubsidi Rp900 miliar, untuk KPR subsidi Rp300 miliar dan pembiayaan syariah sebesar Rp300 miliar,” ungkap Haru dalam pembukaan IPEX di JCC, Sabtu (19/11).

Haru juga mengatakan bertepatan dengan hari KPR yang ke 46 tahun, untuk masyarakat yang akan akad KPR akan mendapat cashback sebesar Rp450.000, tidak hanya Casback BTN juga memberikan suku bunga sepesial mulai 2,47 persen fix untuk 1 tahun pertama. “Dan ada beberapa tambahan bebas biaya administrasi, bebas biaya provisi, bebas biaya Apprasial dan diskon asuransi jiwa 5 persen," tutur Haru.

Haru menerangkan dalam pameran tersebut akan ada sekitar 42 pengembang 32 pengembang proyek non subsidi 10 pengembang proyek subsidi dan 5 produk pendukung, proyek yang di pasarkan 325 proyek perumahan yang tersebar di seluruh Jabodetabek dan beberapa kota besar di Indonesia.

Haru menegaskan BTN siap menjadi pemeran utama dalam pembiayan perumahan. Program pemerintah pada 100 tahun Indonesia adalah 0 backlog, menunjang hal tersebut BTN bersama kementrian terkait sedang menyusun sebuah buku yang berjudul kajian perumahan untuk sektor informal dan juga kajian untuk perumahan subsidi dalam hal ini kami bertekad bahwa kedepan dalam jangka panjangprogram perumahan ini makin lama makin mandiri.

Dikesempatan yang sama Dirjen Perumahan PUPR Iwan Suprijanto mengatakan dari sisi kepemilikan Backlog saat ini masih ada 12,7 juta dengan potensi pertambahannya yaitu keluarga baru sekitar 700-800 ribu per tahun. Sementara itu kemampuan pemerintah baru bisa menyediakan rumah sekitar 400-500 rumah.

Lanjutnya Iwan mengatakan untuk mewujudkan Backlog pemerintah terus mengejar program dengan beberapa strategi termasuk strategi pelaskanaan program sejumlah rumah pada tahun 2022. “Melalui target sejuta rumah per Oktober sudah mencapai 979 000 rumah,” kata Iwan.

Iwan berharap pameran ini memberikan dampak positif bagi sektor perumahan. (nck)

Yogyakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Universitas Gadjah Mada (UGM) terus mendorong peningkatan edukasi dan literasi keuangan bagi generasi muda melalui penyelenggaraan studium generale dengan tajuk Generasi Muda Melek Investasi di Gedung Grha Sabha Pramana, Yogyakarta.
Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Friderica Widyasari Dewi dan Rektor UGM Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed., Sp.OG(K)., Ph.D., menjadi pembicara dalam kuliah umum tersebut.

Friderica Widyasari Dewi dalam paparannya menyampaikan pentingnya membekali diri dengan pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan keuangan termasuk di dalamnya kegiatan investasi baik untuk individu maupun keluarga.

“Mahasiswa-mahasiswi harus cerdas, alert, paham dan jangan sampai masuk di skema-skema penipuan. Bekali diri dengan pengetahuan, percaya diri dan pengendalian diri. Gunakan dan manfaatkan masa muda dengan sebaik mungkin.” kata Friderica.

Lebih lanjut, literasi dan inklusi keuangan yang berimbang juga memberikan manfaat yang besar bagi diri kita sendiri tidak hanya dalam meraih hidup yang lebih sejahtera tetapi juga turut berkontribusi terhadap pertumbuhan sektor jasa keuangan. Diharapkan dengan semakin tinggi tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat, maka semakin banyak masyarakat yang akan memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan secara tepat sesuai kebutuhan dan kemampuan dengan tetap memperhatikan aspek pengelolaan risikonya.

Ova Emilia menyambut baik kegiatan stadium generale tersebut karena pengetahuan dan pemahaman terkait dengan investasi adalah momen penting bagi para mahasiswa dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan sebagai generasi muda menuju usia produktif. Hal ini menjadi langkah awal bagi Gadjah Mada Muda (GAMADA) dalam menyongsong kehidupan yang lebih baik di masa depan dan sejahtera.

“Harapannya GAMADA benar-benar memahami materi yang disampaikan oleh para narasumber dan memiliki motivasi yang kuat untuk lebih baik di masa depan, khususnya dalam membangun perencanaan keuangan dan pengelolaan investasi. Para pemuda adalah harapan bangsa yang harus dibekali dengan literasi keuangan secara memadai sehingga para generasi muda lebih cakap keuangan serta mampu mewujudkan Indonesia emas 2045 mendatang,” kata Ova Emilia.

Selanjunya Ova Emilia juga memberikan pemahaman kepada seluruh mahasiswa agar dapat mengubah mindset atau pola pikir bahwa melek investasi tidak harus menunggu tua atau mapan, namun dapat dilakukan sedini mungkin dengan nominal uang yang terjangkau.

Dalam kegiatan kuliah umum juga dilakukan seremonial simbolis penyerahan beasiswa dari Keluarga Alumni Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM (KAFEGAMA) dan Tabungan SiMUDA InvestasiKU kepada masing-masing lima mahasiswa yang diserahkan oleh Prof. Eduardus Tandelilim, MBA Ketua Umum II Pengurus Pusat Kafegama dan Friderica Widyasari Dewi Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK.

Selain itu, dalam rangka mengakselerasi peningkatan literasi dan inklusi di lingkungan kampus, kegiatan tersebut juga dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Program Magang, Pusat Literasi Keuangan dan Small Business Development Center antara Ketua Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan – Daerah Istimewa Yogyakarta (FKIJK-DIY) dengan Dekan Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada.

Mahasiswa terlihat sangat antusias mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dan juga karena berkesempatan melakukan pembukaan Tabungan SiMUDA InvestasiKU yang difasilitasi oleh OJK kepada sebanyak 300 mahasiswa. (nck)

Batam - Badan Pengusahaan (BP) Batam yang diwakilkan oleh Wakil Kepala BP Batam, Purwiyanto menerima kunjungan Duta Besar (Dubes) Panama untuk Indonesia, H.E. Manuel Antonio Saturno Escala pada Selasa (22/11/2022) di Ruang Rapat Wakil Kepala BP Batam.

Kunjungan yang dilakukan oleh Kedutaan Besar Panama untuk Indonesia ini bertujuan untuk melihat potensi kawasan Batam dan berbagai kemungkinan kerja sama ekonomi yang dapat dilakukan.

“Kami datang ke Batam untuk melihat berbagai potensi kerja sama ekonomi terutama di bidang maritim untuk memperkuat hubungan antara Panama dengan Indonesia,” ungkap Manuel.

“Saat ini sangat banyak kapal dengan bendera Panama yang melintas di perairan Indonesia (Selat Malaka) dan berdasarkan hal tersebut kami ingin kerja sama antara kedua negara dapat ditingkatkan sehingga berbagai potensi peningkatan ekonomi dapat terwujud, ” sambung Manuel.

Manuel berharap kapal-kapal dengan bendara Panama tersebut dapat didaftarkan melalui perwakilan perusahaan perkapalan Panama di Jakarta tanpa perlu melalui negara lainnya.

Disamping itu, Manuel turut berharap agar Indonesia khususnya Batam melalui BP Batam dapat mewujudkan kerja sama bilateral tersebut dengan penandatanganan MoU di kemudian hari .

“Kami berharap setelah pertemuan ini, berbagai potensi kerja sama yang sekiranya bisa diwujudkan agar dapat dituangkan dalam MoU” tutup Manuel.

Merespons hal tersebut, Wakil Kepala BP Batam, Purwiyanto menyampaikan bahwa Batam saat ini harus belajar banyak dari pengalaman maritim yang dimiliki Panama.

“Dengan pengalaman maritim yang dimiliki oleh Panama, kita akan terus belajar dan saling bertukar informasi untuk mewujudkan kerja sama agar peningkatan investasi di Batam dapat tercapai,” ujar Purwiyanto.

Pria yang pernah menjabat sebagai Direktur Penyusunan APBN di Kementerian Keuangan ini turut mengatakan bahwa pertemuan ini akan ia laporkan kepada Kepala BP Batam, Muhammad Rudi agar berbagai potensi kerja sama hingga rencana penandatanganan MoU antara BP Batam dengan Pemerintah Panama dapat diwujudkan.

Disela-sela kunjungannya ke Batam, rombongan Dubes Panama untuk Indonesia menyempatkan untuk berkunjung dan menikmati asrinya Taman Rusa Sekupang yang baru saja diresmikan pada bulan Maret lalu.

Turut hadir mendampingi Wakil Kepala BP Batam, Kepala Biro Humas, Promosi, dan Protokol, Ariastuty Sirait; Direktur Peningkatan Kinerja dan Manajemen Risiko, Asep Lili Holilulloh; General Manager Pelabuhan Barang, Ferry Wise Manullang; dan Kepala Bagian Dukungan Strategis Pimpinan dan Protokol, Sthefani Barlian.

Batam - Menanggapi beberapa informasi yang keliru pada sejumlah pemberitaan terkait kelebihan pembayaran dari pekerjaan proyek Pengembangan Pavement Runway Service Performance yang dilaksanakan oleh BP Batam, maka Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol Ariastuty Sirait menyampaikan bahwa informasi tersebut adalah informasi hoax atau tidak benar.

“Kami perlu luruskan bahwa informasi yang beredar itu salah. Potret table yang digambarkan dalam sebuah berita yang seolah menggambarkan bahwa temuan BPK sejumlah 1 Milliar itu tidak valid. Yang benar itu seratus Sembilan Belas Juta, bukan 1 M.” Kata Tuty.

Bersama Tuty, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK 5127) Boy Zasmita menyampaikan bahwa Pengembangan Pavement Runway di Bandara Hang Nadim, telah selesai dilaksanakan sesuai kontrak BP Batam dengan kontraktor Waskita Karya.

“Probity audit dari BPK yang benar adalah 119 juta (seratus sembilan belas juta rupiah). Dan dari hasil audit tersebut, pihak kontraktor telah bertanggung jawab menyelesaikannya dengan melakukan pembayaran secara langsung kepada negara dalam hal ini Kementerian Keuangan (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Sehingga angka 1 M itu sungguh tidak benar. Semua bukti transfer kontraktor kepada rekening negara (Kemenkeu) dan hasil audit BPK, kami siap publikasikan jika diperlukan.” Kata Boy.

Lebih lanjut ,Boy menerangkan dengan rinci dalam pelaksanaannya, proyek harus dilaksanakan addendum dengan pertimbangan sebagai berikut :
a. Pekerjaan di bandara harus dioperasikan di malam hari, agar tidak menganggu kegiatan kebandarudaraan pada siang hari. Tim bekerja full di runway panjangnya 4.025 m. Sehingga tidak boleh mengganguu waktu take off dan landing.

b. Kemudian, dalam pelaksanannya setelah selesai, dilaksanakan pemeriksaan oleh BPK RI terhadap pelaksanaan kegiatan ini.

“Hasil audit BPK sendiri sebesar Rp. 119.060.317. Pihak kontraktor telah mengembalikan uangnya kepada negara melalui rekening Kementerian Keuangan atau sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak.” Lanjut Boy merinci dengan bukti transfer.

Pria berkacamata ini juga menambahkan, bahwa pada setiap proses keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan perbandingan hasil pada final quantity yang dilakukan oleh kontraktor, sesuai dengan aturan yang berlaku juga dikenakan sanksi denda, yang harus dibayarkan pihak kontraktor kepada Negara dalam hal ini Kementerian Keuangan.

“Mereka ini semua sudah bayar secara langsung kepada kemenkeu, dibayarkan kepada PNBP kementerian Keuangan sehingga tidak ada kerugian negara. Sebaliknya negara mendapatkan penambahan PNBP.” Ungkap Boy Zasmita.

Selanjutnya Boy juga menegaskan bahwa Pekerjaan sudah selesai sesuai kontrak dan semua pelaksanaan pekerjaan bandara dikontrol dan diasistensi oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Bandar Udara, Panel Ahli Kementerian Perhubungan, Tim Pengamanan Proyek Strategis Nasional dari Kajati Kepri dan Ahli Kontrak dari LKPP.

“Kami dikontrol dan diasistensi dengan baik oleh seluruh Instansi/Lembaga terkait. Sehingga semua prosedur peraturan yang berlaku, diterapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.” Pungkas Boy Zasmita.

Bangkok, 18 November 2022. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendampingi Presiden Joko Widodo ketika bertemu dengan Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern di sela-sela rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi Asia Pacific Economic Cooperation (KTT APEC), Jumat (18/11). Pada kesempatan tersebut dibahas isu-isu bilateral kedua negara terkait hubungan ekonomi, transisi energi, serta kerja sama kawasan.

Mengawali pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo membahas kerja sama ekonomi kedua negara yang masih memiliki potensi besar untuk ditingkatkan dengan target mencapai Rp40 triliun (NZD 4 miliar) di tahun 2024. Presiden Joko Widodo mengajak Perdana Menteri Ardern mendorong implementasi Rencana Aksi Kemitraan Komprehensif Indonesia-Selandia Baru, khususnya untuk meningkatkan perdagangan. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo juga mengapresiasi pembukaan penerbangan langsung dari Selandia Baru ke Bali oleh Maskapai Air New Zealand.

"Kita perlu dorong akses pasar bagi perdagangan kedua negara khususnya pada komoditas pertanian, mineral, besi dan baja, dan plastik serta kerja sama bidang pertanian dan sertifikasi halal," ucap Presiden Joko Widodo.

Terkait isu transisi energi, Presiden Joko Widodo mengundang pebisnis Selandia Baru untuk bekerja sama memanfaatkan potensi cadangan panas bumi di Indonesia. Upaya ini merupakan bagian dari langkah Pemerintah dalam mendorong transisi energi nasional. Selanjutnya, kolaborasi dapat dilakukan melalui investasi pengembangan energi panas bumi serta kerja sama antara institusi Selandia Baru dengan BUMN Indonesia.

Dalam isu kerja sama kawasan, kedua pemimpin membahas perkembangan dinamika kawasan di Indo-Pasifik. Pada kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo menyampaikan rencana Keketuaan Indonesia di ASEAN pada tahun 2023 yang akan mengambil tema “ASEAN Matters: Epicentrum of Growth”. Presiden Joko Widodo menegaskan komitmen Indonesia untuk memanfaatkan momentum Keketuaan ASEAN di tahun 2023 guna meningkatkan engagement ASEAN dengan negara-negara Pasifik.

“Saya ingin Selandia Baru dapat menjadi jembatan penghubung kemitraan antara ASEAN dan Pasifik di kawasan Indo-Pasifik,” kata Presiden Joko Widodo.

Perdana Menteri Ardern dalam kesempatan tersebut menyampaikan selamat kepada Indonesia untuk memegang Keketuaan ASEAN tahun 2023 dan menyatakan siap mendukung Indonesia di ASEAN tahun depan. Perdana Menteri Ardern juga mengharapkan agar kerja sama antara ASEAN dan Pasifik dapat difokuskan untuk mendukung upaya negara-negara Pasifik menghadapi perubahan iklim.

Pada pertemuan bilateral tersebut, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan undangan kepada Selandia Baru untuk berpartisipasi pada acara Indo-Pacific Forum for Development yang akan diadakan pada bulan Desember 2022 serta Indo-Pacific Infrastructure Forum yang merupakan salah satu flagship event pada Keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023.

Di akhir pertemuan tersebut, Perdana Menteri Arden juga menyampaikan apresiasinya atas keberhasilan penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia. Selanjutnya kedua pemimpin negara juga membahas isu lain seperti Ukraina, stabilitas di Laut China Selatan, penanganan penyakit kuku dan mulut, serta proyeksi perekonomian di masing-masing negara. (nck)

Jakarta - Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 16-17 November 2022 memutuskan untuk menaikkan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 50 bps menjadi 5,25%, suku bunga Deposit Facility sebesar 50 bps menjadi 4,50%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 50 bps menjadi 6,00%. Keputusan kenaikan suku bunga tersebut sebagai langkah front loaded, pre-emptive, dan forward looking untuk menurunkan ekspektasi inflasi yang saat ini masih tinggi dan memastikan inflasi inti ke depan kembali ke dalam sasaran 3,0±1% lebih awal yaitu ke paruh pertama 2023, serta memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah agar sejalan dengan nilai fundamentalnya akibat kuatnya mata uang dolar AS dan tingginya ketidakpastian pasar keuangan global, di tengah peningkatan permintaan ekonomi domestik yang tetap kuat.

Bank Indonesia juga terus memperkuat respons bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan momentum pemulihan ekonomi sebagai berikut:

1. Memperkuat operasi moneter melalui kenaikan struktur suku bunga di pasar uang sesuai dengan kenaikan suku bunga BI7DRR tersebut untuk menurunkan ekspektasi inflasi dan memastikan inflasi inti kembali ke sasarannya lebih awal;
2. Memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah dengan tetap berada di pasar sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi, terutama imported inflation, melalui intervensi di pasar valas baik melalui transaksi spot, Domestic Non Deliverable Forward (DNDF), serta pembelian/penjualan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder;
3. Melanjutkan penjualan/pembelian SBN di pasar sekunder untuk memperkuat transmisi kenaikan BI7DRR dalam meningkatkan daya tarik imbal hasil SBN bagi masuknya investor portofolio asing guna memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah;
4. Menerbitkan instrumen sukuk Bank Indonesia (SukBI) yang menggunakan underlying berupa surat berharga pembiayaan inklusif (SukBI inklusif) dan diakui sebagai Surat Berharga Pembiayaan Inklusif (SBPI), sejalan dengan komitmen Bank Indonesia untuk terus mendukung pembiayaan inklusif serta pengembangan ekonomi dan keuangan syariah;
5. Melanjutkan kebijakan transparansi Suku Bunga Dasar Kredit dengan melakukan pendalaman asesmen terkait respons suku bunga perbankan terhadap suku bunga kebijakan (Lampiran);
6. Terus mendorong penggunaan QRIS dan melanjutkan pengembangan fitur serta layanan QRIS termasuk perluasan QRIS antarnegara seiring dengan telah tercapainya target 15 juta pengguna baru QRIS pada Oktober 2022;
7. Mendorong inovasi sistem pembayaran termasuk melanjutkan akseptasi BI-FAST kepada masyarakat melalui perluasan kepesertaan dan kanal layanan serta terus melanjutkan komunikasi publik secara berkala;

Koordinasi kebijakan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan mitra strategis dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) terus diperkuat melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah. Sinergi kebijakan antara Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal Pemerintah dan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) terus diperkuat dalam rangka menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta mendorong kredit/pembiayaan kepada dunia usaha pada sektor-sektor prioritas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, ekspor, serta inklusi ekonomi dan keuangan. Bank Indonesia juga terus memperkuat kerja sama internasional dengan bank sentral dan otoritas negara mitra lainnya di bidang keuangan serta fasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan di sektor prioritas bekerja sama dengan instansi terkait. (nck)