super me
BP Batam menggelar Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Teknis Manajemen Sumber Daya Organisasi, Senin (13/5/2024).
Bertempat di Puslatbang PKASN Lembaga Administrasi Negara RI, Jatinangor, BP Batam mengirim sebanyak 23 orang Pejabat Tingkat III dan dua orang General Manager untuk mengikuti diklat tersebut.
Kepala Biro SDM BP Batam, Lilik Lujayanti mengatakan, pelatihan tersebut merupakan bentuk komitmen Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, dalam memperhatikan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di dalam tubuh organisasi.
Dengan harapan, pelaksanaannya mampu menciptakan pejabat tingkat manajerial yang memiliki inovasi dan daya saing tinggi dalam mewujudkan cita-cita pembangunan Batam ke depan.
"Kami menggandeng Puslatbang PKASN LAN pada pelatihan ini. Semoga ilmu manajemen sumber daya organisasi yang diberikan bisa bermanfaat dan para pejabat tingkat manajerial dapat menerapkannya selama bertugas," ujar Lilik.
Ia menyampaikan, pengembangan SDM menjadi salah satu prioritas Kepala BP Batam, Muhammad Rudi.
Pasalnya, Muhammad Rudi meyakini, kualitas SDM yang maksimal akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan Batam ke depan.
Mengingat, tantangan zaman ke depan semakin meningkat. Sehingga, BP Batam membutuhkan inovasi dan kolaborasi dari seluruh pegawai guna mendukung realisasi perencanaan dan strategi pembangunan daerah.
"Melalui pelatihan ini, kami berharap daya saing para pegawai untuk kemajuan pun meningkat. Apabila SDM berkualitas, maka pelayanan pun akan maksimal," tutup Lilik.
Sementara, Kepala Puslatbang PKASN, Drs. Riyadi, M. Si mengapresiasi langkah BP Batam dalam meningkatkan kualitas pegawai melalui diklat tersebut.
Menurut Riyadi, pelaksanaan kegiatan merupakan bentuk komitmen BP Batam dalam memperhatikan pengembangan SDM dalam mencapai tujuan roda organisasi.
"Ini menjadi penting menurut kami, mengingat situasi sekarang perubahannya sangat cepat. Di dalam pelatihannya, kami membekali berbagai ilmu manajemen terkait inovasi dan kolaboratif sistem kemudian juga mencakup planning system. Pelatihan ini juga akan membantu para manajer untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah," terangnya. (*)
Progres pengerjaan Jembatan Layang (Fly Over) Sei Ladi, Kota Batam, hingga saat ini telah mencapai 30 persen.
BP Batam melalui Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol, Ariastuty Sirait mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk menyelesaikan pembangunan jembatan tersebut sesuai target yang ada yakni pada Desember 2024.
"Saat ini, pengerjaan sudah mulai memasuki tahap pelaksanaan pondasi bore pile di beberapa titik," ujar Tuty, panggilan akrabnya, Senin (13/5/2024).
Selain itu, Tuty menyampaikan jika kontraktor proyek tersebut juga telah memproduksi sebanyak delapan girder.
Dimana, girder atau gelagar jembatan merupakan balok penopang struktural utama dan memiliki kemampuan menahan beban yang jauh lebih besar. Nantinya, balok-balok tersebut yang akan mendukung semua beban yang bekerja pada jembatan.
"Sesuai laporan tim di lapangan, pelebaran jalan di beberapa ruas serta pembuatan badan jalan perlahan juga sudah dimulai. Sesuai arahan Kepala BP Batam, kami ingin pembangunan Fly Over Sei Ladi ini bisa rampung sesuai target," tambah Tuty.
Satu minggu ke depan, lanjut Tuty, kontraktor proyek pun akan memulai pengerjaan pondasi atas dengan melakukan pemasangan besi pile cap pondasi di dua titik.
"Sejauh ini tidak ada kendala yang signifikan dalam pengerjaannya. Kita mohon dukungannya agar seluruh proses bisa selesai dengan maksimal," kata Tuty lagi.
Untuk diketahui, proyek senilai Rp 132 miliar tersebut memiliki panjang 1.000 meter dan lebar 60 meter serta tiga lajur utama.
Pengerjaan Fly Over Sei Ladi dimulai dari Pura Agung – San Dona dan berakhir di Rumah Duka Jl. Gajah Mada dan akan dibagi dalam empat sesi dengan target hingga Desember 2024.
Selain mengurai kemacetan, jembatan tersebut juga akan mendukung konektivitas dan distribusi logistik di Kota Batam ke depannya.
"Pembangunan Fly Over ini selain memberikan estetika terhadap pembangunan kota juga bertujuan untuk memberikan kenyamanan bagi mobilitas masyarakat Batam. Sehingga, keindahan Batam ke depan mampu menarik investor untuk masuk dan menanamkan modalnya di sini," tutup Tuty. (*)
Sebagai salah satu infrastruktur andalan dan hub logistik internasional di Kota Batam, Pelabuhan Batu Ampar Batam terus berbenah untuk meningkatkan volume kegiatan bongkar-muat barang.
Untuk mendukung aktivitas tersebut, Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) bersama PT. Persero Batam menggelar Groundbreaking Proyek Pembangunan Container Yard (CY) dan infrastruktur Terminal Peti Kemas Batu Ampar, Rabu (8/5/2024) sore.
Prosesi seremoni ini dihelat di lapangan penumpukan Terminal Peti Kemas Batu Ampar, dan menghadirkan sejumlah pejabat daerah.
Hadir dalam kegiatan, Kepala BP Batam, Muhammad Rudi; Direktur Utama PT. Persero Batam, Arham S. Torik; Director of Operation PT Waskita Beton Precast Tbk, Sugiharto; Director of Business Development PT Waskita Beton Precast Tbk, Bambang Dwi Wijayanto; Forkopimda Kota Batam; dan para Anggota Bidang BP Batam beserta jajaran.
Mengawali kegiatan, Direktur Utama PT. Persero Batam, Arham S. Torik mengatakan pembangunan ini merupakan bagian dari pengembangan Tahap II Pelabuhan Batu Ampar, dengan kapasitas kontainer direncanakan mencapai 900.000 TEUs per tahun.
Adapun rencana pembangunan CY ini merupakan hasil dari penandatanganan kerja sama antara BP Batam dan PT Persero Batam pada 31 Agusus 2023 lalu dengan jangka waktu 37 tahun dan menjadi titik awal transformasi Pelabuhan Batu Ampar menjadi Terminal Peti Kemas yang berstandard internasional dan modern.
“Ada tiga tahap transformasi, pertama, pembangunan CY seluas 12 hektare. Kedua, pembangunan Suprastruktur dengan penambahan 4 QC dan 10 RTG. Dan terakhir, peningkatan produktivitas dan konektivitas,” jelas Arham.
Pembangunan infrastruktur ini nantinya akan ditangani oleh PT. Waskita Beton Precast Tbk sebagai kontraktor dan PT. LAPI ITB sebagai konsultan.
“Pekerjaan ini akan memakan waktu selama 15 bulan, dengan investasi sekitar Rp 360 miliar,” lanjutnya.
Menanggapi rencana pembangunan CY tersebut, dalam sambutannya, Kepala BP Batam, Muhammad Rudi berharap kegiatan ini mempu meningkatkan semangat untuk membangun Kota Batam, khususnya di sektor kepelabuhanan.
“Semua yang telah direncanakan, harus diselesaikan. Kalau bisa, selesai lebih cepat dari target selama 12 bulan. Jadi bulan Mei 2025 CY ini sudah resmi beroperasi,” ujar Muhammad Rudi.
Sebelumnya, Pelabuhan Batu Ampar telah menorehkan sejarah dengan membuka Direct Call perdana rute Batam-China pada Maret silam yang rutin berlayar satu kali dalam seminggu.
Dimana pada tahap awal, kapal MV SITC Hakata membawa 168 kontainer dari China ke Batam. Sementara dari Batam, akan ada 100 kontainer milik Eco Green yang akan dibawa ke China.
Sebelum menutup sambutan, Muhammad Rudi turut menyampaikan apresiasinya terhadap PT. Persero Batam dan Forkopimda Kota Batam yang telah bahu-membahu mendukung pembangunan Pelabuhan Batu Ampar.
“Saya titip kepada kita semua, baik pejabat dan staf, mari kita satukan hati kita agar Pelabuhan Batu Ampar menjadi infrastruktur yang berdaya saing dan Kota Batam menjadi kota yang modern,” harap Muhammad Rudi.
Rangkaian seremoni kemudian diakhiri dengan penekanan sirine dan pengecoran on-site pertama truck mixer secara simbolis.
Batam - Sebagai salah satu infrastruktur andalan dan hub logistik internasional di Kota Batam, Pelabuhan Batu Ampar Batam terus berbenah untuk meningkatkan volume kegiatan bongkar-muat barang.
Untuk mendukung aktivitas tersebut, Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) bersama PT. Persero Batam menggelar Groundbreaking Proyek Pembangunan Container Yard (CY) dan infrastruktur Terminal Peti Kemas Batu Ampar, Rabu (8/5/2024) sore.
Prosesi seremoni ini dihelat di lapangan penumpukan Terminal Peti Kemas Batu Ampar, dan menghadirkan sejumlah pejabat daerah.
Hadir dalam kegiatan, Kepala BP Batam, Muhammad Rudi; Direktur Utama PT. Persero Batam, Arham S. Torik; Director of Operation PT Waskita Beton Precast Tbk, Sugiharto; Director of Business Development PT Waskita Beton Precast Tbk, Bambang Dwi Wijayanto; Forkopimda Kota Batam; dan para Anggota Bidang BP Batam beserta jajaran.
Mengawali kegiatan, Direktur Utama PT. Persero Batam, Arham S. Torik mengatakan pembangunan ini merupakan bagian dari pengembangan Tahap II Pelabuhan Batu Ampar, dengan kapasitas kontainer direncanakan mencapai 900.000 TEUs per tahun.
Adapun rencana pembangunan CY ini merupakan hasil dari penandatanganan kerja sama antara BP Batam dan PT Persero Batam pada 31 Agusus 2023 lalu dengan jangka waktu 37 tahun dan menjadi titik awal transformasi Pelabuhan Batu Ampar menjadi Terminal Peti Kemas yang berstandard internasional dan modern.
“Ada tiga tahap transformasi, pertama, pembangunan CY seluas 12 hektare. Kedua, pembangunan Suprastruktur dengan penambahan 4 QC dan 10 RTG. Dan terakhir, peningkatan produktivitas dan konektivitas,” jelas Arham.
Pembangunan infrastruktur ini nantinya akan ditangani oleh PT. Waskita Beton Precast Tbk sebagai kontraktor dan PT. LAPI ITB sebagai konsultan.
“Pekerjaan ini akan memakan waktu selama 15 bulan, dengan investasi sekitar Rp 360 miliar,” lanjutnya.
Menanggapi rencana pembangunan CY tersebut, dalam sambutannya, Kepala BP Batam, Muhammad Rudi berharap kegiatan ini mempu meningkatkan semangat untuk membangun Kota Batam, khususnya di sektor kepelabuhanan.
“Semua yang telah direncanakan, harus diselesaikan. Kalau bisa, selesai lebih cepat dari target selama 12 bulan. Jadi bulan Mei 2025 CY ini sudah resmi beroperasi,” ujar Muhammad Rudi.
Sebelumnya, Pelabuhan Batu Ampar telah menorehkan sejarah dengan membuka Direct Call perdana rute Batam-China pada Maret silam yang rutin berlayar satu kali dalam seminggu.
Dimana pada tahap awal, kapal MV SITC Hakata membawa 168 kontainer dari China ke Batam. Sementara dari Batam, akan ada 100 kontainer milik Eco Green yang akan dibawa ke China.
Sebelum menutup sambutan, Muhammad Rudi turut menyampaikan apresiasinya terhadap PT. Persero Batam dan Forkopimda Kota Batam yang telah bahu-membahu mendukung pembangunan Pelabuhan Batu Ampar.
“Saya titip kepada kita semua, baik pejabat dan staf, mari kita satukan hati kita agar Pelabuhan Batu Ampar menjadi infrastruktur yang berdaya saing dan Kota Batam menjadi kota yang modern,” harap Muhammad Rudi.
Rangkaian seremoni kemudian diakhiri dengan penekanan sirine dan pengecoran on-site pertama truck mixer secara simbolis.
Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mencatatkan inflasi sebesar 0,06% (mtm). Secara spasial, Kota Batam, dan Kota Tanjungpinang mengalami inflasi masing-masing sebesar 0,09% (mtm) dan 0,04% (mtm), sementara Kabupaten Karimun mengalami deflasi sebesar 0,17% (mtm). Dengan demikian, secara tahunan, IHK di Provinsi Kepulauan Riau mencatatkan inflasi sebesar 3,04% (yoy) atau tetap terkendali dalam kisaran target inflasi 2,5±1%.
Berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi di Provinsi Kepri terutama disebabkan oleh kenaikan tarif angkutan udara selama periode HBKN Ramadhan dan Idulfitri. Kenaikan harga juga terjadi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau seperti kacang panjang, sawi hijau, dan ketimun serta pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, khususnya emas perhiasan seiring dengan meningkatnya harga komoditas emas secara global. Di sisi lain, komoditas utama yang menahan laju inflasi berasal dari cabai merah, daging ayam ras, kangkung, tomat, dan cabai hijau. Menurunnya harga komoditas tersebut didukung oleh ketersediaan pasokan yang memadai di tengah musim panen dan normalisasi harga pasca HBKN Ramadhan dan Idulfitri di minggu ke-3 dan ke-4 April 2024.
Inflasi yang terkendali tersebut merupakan hasil dari konsistensi, inovasi, dan sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) baik di level provinsi maupun kabupaten dan kota se-Kepri dalam melaksanakan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dengan strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi yang Efektif). Untuk mendukung Keterjangkauan Harga, TPID mengintensifkan penyelenggaraan Operasi Pasar Mudah dan Gerakan Pangan Murah yang digelar sebanyak 25 kali operasi pasar di berbagai kabupaten/kota se-Kepulauan Riau sepanjang bulan April 2024. Sementara untuk mendukung Ketersediaan Pasokan, TPID Kepri terus memperkuat peran BUMD dalam pengendalian inflasi melalui Kerjasama Antar Daerah (KAD) untuk komoditas pangan dari berbagai daerah seperti Sulawesi Utara dan melaksanakan bimbingan teknis program budidaya Gerakan Sekolah Menanam (GSM) Cabai di lingkungan SMA/SMK se-Kepri, serta pembangunan greenhouse untuk komoditas cabai merah. TPID se-Kepri juga memastikan Kelancaran Distribusi pasokan melalui prioritasi kegiatan bongkar muat barang di pelabuhan dan kesiapan moda transportasi pengangkut komoditas pangan. TPID melaksanakan berbagai kegiatan koordinasi melalui Rapat TPID secara rutin serta melaksanakan upaya pengendalian ekspektasi inflasi dengan himbauan belanja bijak melalui flyer, media cetak, radio, dan TV selama HBKN Idulfitri sebagai langkah dalam strategi Komunikasi yang Efektif.
Ke depan, TPID akan terus mengantisipasi risiko inflasi melalui sinergi dan koordinasi antar lembaga/instansi. Beberapa risiko tekanan inflasi antara lain risiko cuaca, meningkatnya aktivitas masyarakat dan permasalahan geopolitik yang masih belum selesai. Namun demikian, TPID akan terus konsisten menyelenggarakan kegiatan pasar murah dan Gerakan Pangan Murah (GPM) di berbagai daerah. TPID akan terus mendorong peningkatan produksi pangan lokal terutama beras dan cabai, mengoptimalkan KAD yang sudah ada serta penjajakan potensi KAD baru, melaksanakan pembangunan smart greenhouse, serta pendampingan peserta GSM pada fase pemeliharaan bibit. Selain itu, TPID akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan distribusi pasokan terjaga dengan aman agar stok pangan tersedia dalam jumlah yang cukup.
Batam – Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Riau (Kepri) melaksanakan Pengawasan Berkala terkait Tindaklanjut Laporan pada SP4N LAPOR terhadap Pemerintah Daerah (Pemda) se Provinsi Kepri pada Senin, 6 Mei 2024 di Aston Hotel Pelita Batam.
Dalam acara tersebut turut hadir Pimpinan Ombudsman RI, Dr. (Cand.) Ir. Jemsly Hutabarat, SH, MM, Bagian Organisasi dan Tata Laksana serta Inspektorat se Provinsi Kepulauan Riau.
“Kegiatan ini telah kita lakukan setiap tahunnya, minimal setahun sekali. Ini merupakan inisiatif dari Ombudsman RI Perwakilan Kepri sebagai bagian dari pengawas penyelenggaraan SP4N LAPOR dengan melakukan kegiatan yang sifatnya berkelanjutan tindak lanjut penyelesaian laporan pada SP4N LAPOR,” jelas Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi, Adi Permana dalam acara tersebut.
Sekaligus, lanjutnya, kegiatan ini merupakan upaya pencegahan maladministrasi yaitu penundaan berlarut atas laporan yang telah disampaikan masyarakat melalui SP4N LAPOR.
Berbeda dengan kegiatan monitoring sebelumnya yang bersifat internal dan parsial, kali ini kegiatan dilakukan dengan melakukan diskusi panel bersama 3 narasumber yaitu, Kepala Keasistenan Utama Pengaduan Masyarakat Ombudsman RI, Patnuaji Agus Indrarto, Kepala Bidang Fasilitasi Pengaduan dan Pengolahan Informasi Pusat Penerangan Kemendagri, Rega Tadeak Hakim, serta Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepri, Dr Lagat Siadari.
“Harapannya melalui diskusi panel dengan narasumber terkait, penyelenggara dapat menyelenggarakan serta mensosialisasikan SP4N LAPOR lebih maksimal melalui kanal-kanal yang ada,” tutur Adi.
Masing masing narasumber menyampaikan materi terkait SP4N LAPOR. Patnuaji memaparkan Pentingnya Pengelolaan SP4N LAPOR bagi Pemda, Rega menyampaikan Strategi Pemda dalam Meningkatkan Layanan Pengaduan melalui SP4N LAPOR di Kepri serta Lagat yang menjelaskan terkait Urgensi Mitigasi Penanganan Laporan Berulang oleh Pemda di Kepri.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepri, Dr Lagat Siadari, saat menjadi narasumber menyampaikan substansi yang sama berulang kali dilaporkan masyarakat kepada Ombudsman sehingga mengindikasikan belum adanya evaluasi yang baik dari penyelenggara.
“Jika substansi yang dilaporkan itu-itu saja meskipun tidak dalam waktu berdekatan, artinya penyelenggara menyikapi laporan hanya kasuistik, tidak ada evaluasi yang dilakukan supaya tidak terulang,” ujarnya.
Padahal, lanjutnya, sebagai penyelenggara pelayanan publik seharusnya menerapakan 5 (lima) prinsip utama yaitu berkualitas, cepat, mudah, terjangkau serta terukur.
“Kami perhatikan saat ini penyelanggara memang sudah memenuhi 14 standar pelayanan publik namun seringkali lupa untuk menerapkannya sehingga muncul keluhan berulang dari masyakarat hingga sampai ke Ombudsman,” pungkas Lagat.
Oleh karena itu, Lagat meminta penyelenggara melakukan mitigasi maladministrasi melalui pengaduan yang telah disampaikan masyarakat.
“Pengelolaan pengaduan perlu dilakukan secara berkelanjutan sehingga penyelenggara dapat memetakan potensi dan mencegah risiko terjadinya maladministrasi yang berulang,” katanya.
Ia menyarankan penggunaan SP4N LAPOR dikarenakan memang merupakan wadah yang disiapkan pemerintah untuk sarana pengaduan pelayanan publik.
“SP4N LAPOR ini merupakan manajemen pengelolaan laporan. Bapak/Ibu dapat melakukan evaluasi juga melalui sistem ini untuk melihat mana substansi yang perlu diperhatikan agar dapat dicegah dan tidak terulang kembali,” jelas Kepala Perwakilan.
Usai diskusi panel, acara dilanjutkan dengan Monitoring Tindak Lanjut Laporan pada SP4N Lapor Pemda Provinsi/ Kota/ Kabupaten se-Kepulauan Riau yang disampaikan oleh Adi Permana.
Beberapa Pemda tercatat masih memiliki laporan dengan status on progress sehingga menindaklanjuti hal tersebut Ombudsman RI Perwakilan Kepri akan bersurat untuk meminta klarifikasi. (RF)
Badan Pengusahaan (BP) Batam menggelar acara Focus Group Discussion (FGD) Monitoring dan Evaluasi (Monev) bertajuk "Evaluasi Hasil Monev KIP 2023 dan Persiapan Monev KIP 2024" di Hotel Radisson, Medan pada Selasa, (6/5/2024).
FGD kali ini menghadirkan narasumber Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat, Arya Sandhiyuda dan Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat, Fathul Ulum serta para peserta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dari 24 unit di lingkungan BP Batam.
Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan selaku Atasan PPID BP Batam, Wahjoe Triwidijo Koentjoro membuka langsung FGD tersebut. Dalam kesempatan itu, ia menyatakan komitmen pihaknya untuk terus berinovasi dalam mengelola layanan informasi bagi publik.
Dikatakan Wahjoe, meskipun BP Batam sebagai badan publik dalam kurun waktu empat tahun terakhir menorehkan predikat informatif dari Komisi Informasi Pusat. Namun, menurutnya masih perlu ditingkatkan pemahaman tata cara dan proses pelaksanaan KIP guna memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku.
"Untuk mempertahankan dan menyempurnakan hal itu (KIP), maka hari ini PPID BP Batam mendapatkan pencerahan dari para narasumber yang kompeten," kata Wahjoe.
Dengan begitu, ia yakin keterbukaan
informasi publik di lingkungan BP Batam akan semakin baik, sehingga menjadi salah satu pondasi untuk menjaga kepercayaan masyarakat dalam upaya mewujudkan Batam berdaya saing sebagai tujuan investasi.
"FGD ini diharapkan dapat memberikan added value bagi organisasi, sehingga bisa menjaga dan semakin membangun kepercayaan dari masyarakat melalui informasi yang transparan, tentu dengan kaidah dan ketentuan yang berlaku," imbuhnya.
Sementara, Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat, Arya Sandhiyuda, mengapresiasi langkah BP Batam dalam upaya mewujudkan UU KIP 2008. Menurutnya, apabila badan publik ingin melebihi dari sekedar predikat informatif, mesti memiliki formula sendiri dalam menjalankan amanat UU tersebut.
"Kita melihat yang paling penting, BP Batam mampu menemukan formulanya sendiri dalam mewujudkan UU KIP dengan perki terkait, jadi lebih soul full dalam prosesnya dan demi kebaikan bersama," ujarnya.
"Oleh karenanya, penting untuk menyusun formula seperti uji konsekuensi atau daftar informasi yang dikecualikan," ujarnya lagi.
Ia pun berharap langkah PPID BP Batam nantinya dapat menjadi contoh bagi K/L terkait dalam mengelola keterbukaan informasi publik yang lebih baik.
"Mudah-mudahan BP Batam tidak hanya semakin terdepan dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik tapi juga menjadikannya sebagai salah satu instrumen yang menyukseskan agenda yang telah disusun," pungkasnya.
Turut hadir Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol selaku Ketua PPID BP Batam, Ariastuti Sirait; Kepala Bagian Humas, Sazani, Kepala sub bagian Pengelolaan Informasi Publik, Muhardi dan staf.
Jakarta, 6 Mei 2024 - Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat atau IOH), melalui brand Tri, kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung perkembangan Esports di Indonesia dengan menghadirkan H3RO Esports 5.0 di tahun kelima ini yang menjadikan Mobile Legends: Bang Bang sebagai arena pertandingan. Melalui ekosistem H3RO yang lengkap sebagai one-stop solution platform, Tri memberikan kesempatan bagi para talenta Esports untuk mewujudkan impian menjadi pemain profesional, serta mempersiapkan mereka untuk berkompetisi di turnamen Esports internasional.
Melalui kelanjutan kerja sama dengan Pengurus Besar Esports Indonesia (PB ESI), rangkaian H3RO Esports menjadi turnamen skala besar yang termasuk dalam agenda Esports nasional. Turnamen H3RO Esports 4.0 lalu pun telah berhasil menjadi trending topic #1 di platform YouTube sebanyak 4 kali. Turnamen H3RO Esports juga sukses mengantar talenta-talenta terbaik Tanah Air untuk menjadi juara di IESF World Esports Championship, seperti Evos, Kuda Terbang dan Bigetron Alpha.
H3RO Esports bertujuan untuk selalu memberdayakan ekosistem gaming dan mempercepat pertumbuhan dan perkembangannya di Indonesia. Bersamaan dengan komitmen tersebut, H3RO Esports 5.0 mengukuhkan posisinya sebagai top of mind gaming provider.
Ritesh Kumar Singh, Director & Chief Commercial Officer Indosat Ooredoo Hutchison, mengatakan, “Dengan bangga tahun 2024 ini kami bisa menghadirkan kembali turnamen yang sudah memasuki tahun kelimanya. Turnamen H3RO Esports 5.0 menjadi bentuk nyata komitmen kami dalam memberikan dukungan kepada talenta gamer muda di Indonesia. Didukung oleh jaringan Tri dan rangkaian produk H3RO, kami percaya dapat mewujudkan tujuan besar Indosat dalam memberdayakan seluruh masyarakat Indonesia melalui ekosistem Esports Indonesia.”
Sekretaris Jenderal PB ESI, Frengky Ong, mengungkapkan, “H3RO menjadi salah satu bentuk penegasan bahwa esports merupakan bidang inklusif dengan ekosistem yang luas, yang dampak positif serta pemberdayaannya mampu menjangkau dan dirasakan oleh berbagai pelaku industri, pelaku esports, hingga para pelaku ekonomi kreatif di tanah air. H3RO secara berkelanjutan juga terus menyumbangkan kontribusinya terhadap penguatan kompetensi esports Indonesia, salah satunya melalui kiprah para juaranya yang terpilih ke dalam Tim Nasional Esports Indonesia dan sukses meraih prestasi terbaik di laga esports antar negara. Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada H3RO dan berharap turnamen ini akan terus meningkatkan perannya sebagai candradimuka lahirnya patriot-patriot bangsa dari bidang esports, sekaligus sebagai benchmark penyelenggaraan kegiatan esports yang berkualitas.”
Turnamen H3RO Esports 5.0 menjadi bagian dari Seleksi Nasional yang menentukan juara untuk mewakili Tim Nasional Esports Indonesia di ajang IESF World Esports Championship 2024. Kompetisi ini memberikan kesempatan kepada semua gamers Indonesia untuk berkontribusi dalam mengembangkan Esports di Tanah Air. H3RO juga mengundang 9 tim profesional dengan atlet Esports terbaik dari Indonesia untuk membuktikan kemampuan mereka, sehingga H3RO Esports 5.0 menjadi ajang pembuktian kualifikasi ke Seleksi Nasional yang akan diselenggarakan pada tanggal 10-14 Juni 2024. Dua perwakilan terbaik dari H3RO Esports 5.0 akan bertanding dengan 4 tim terbaik dari Liga Esports Nasional 2023.
Tri menyambut seluruh atlet Esports Indonesia untuk berpartisipasi dalam H3RO Esports 5.0 dengan mengikuti rangkaian yang dimulai dengan kualifikasi fase pertama dari 3 hingga 5 Mei 2024. Sementara fase keduanya akan berlangsung dari 10 hingga 12 Mei 2024. Diikuti dengan babak penyisihan grup pada 13 hingga 16 Mei 2024. Lalu, babak Grand Final akan disiarkan secara langsung dari 22 hingga 26 Mei 2024. Seluruh partisipan yang tercatat dalam turnamen H3RO Esports 5.0 akan memperebutkan total hadiah hingga Rp300.000.000.
Nikmati pengalaman gaming terbaik didukung dengan jaringan hemat dan cepat Tri hingga ke pelosok nusantara. Para tim Esports dapat mendaftarkan diri dan mendapatkan berbagai informasi tentang H3RO Esports 5.0 di laman https://linktr.ee/tri.h3ro. Tunjukkan dirimu dan jadilah H3RO berikutnya!
Hotel Santika Batam dari grup Santika Indonesia Hotels & Resorts memenangkan penghargaan dari salah satu situs perjalanan terbesar dunia, Tripadvisor. Setelah lebih dari satu bulan bertahan sebagai hotel no. 1 di Batam dan Kepri berdasarkan penilaian wisatawan, hotel yang dikenal lewat produk dan layanan khas Indonesia ini akhirnya mendapatkan Tripadivsor's® Travellers' Choice® Awards untuk tahun 2024, Penghargaan ini mengapresiasi bisnis yang secara konsisten mendapatkan ulasan bagus dan masuk dalam 10% listingan teratas di seluruh dunia pada Tripadvisor.
Sebagai platform panduan perjalanan terbesar di dunia, Tripadvisor memiliki otoritas yang tak tertandingi dalam hal wisatawan dan pengunjung. Penghargaan yang diterima didasarkan pada masukan tulus dari tamu yang telah berkunjung di Hotel Santika Batam dan memberikan ulasan autentik selama periode 12 bulan. Selain bentuk apresiasi atas produk dan layanan yang berkualitas, penghargaan ini menandakan Hotel Santika Batam sebagai tempat menarik untuk dikunjungi yang bernilai dan dapat dipercaya.
Yossie selaku Public Relatios mengungkapkan bahwa sebagai hotel yang baru dua tahun hadir di Kota Batam, menjadi sebuah kebangaan tersendiri untuk mendapatkan penghargaan ini. Apalagi Hotel Santika Batam bertahan dalam kurun waktu yang cukup lama di peringkat pertama untuk hotel di kota Batam dan Kepulauan Riau berdasarkan penilaian wisatawan. ”Hal ini sangat memotivasi tim untuk memberikan produk dan pelayanan yang lebih baik lagi. Karena selain meraih, hal yang terberat adalah mempertahankan. Jadi, menjaga konsistensi adalah hal utama” tambah Yossie.
Anda dapat melihat semua ulasan tentang Hotel Santika Batam di sini link berikut ini: https://bit.ly/TripadvisorSantikaBatam
Batam – Jelang Penilaian Kepatuhan Penyelenggara Pelayanan Publik tahun 2024, Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Riau (Kepri) melakukan sosialisasi pada Senin, 6 Mei 2024 di Aston Hotel Pelita Batam. Peserta kegiatan tersebut ialah unit layanan yang akan dinilai seperti DPM-PTSP, Dinas Kesehatan, Disdukcapil, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Puskesmas, Kepolisian Resor serta Kantor Pertanahan.
“Dalam waktu dekat kami akan kembali mengambil data Penilaian Kepatuhan Penyelenggara Pelayanan Publik. Kami lakukan sosialisasi agar setiap unit yang akan dinilai memiliki waktu berbenah sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik dari tahun sebelumnya,” ungkap Pimpinan Ombudsman RI, Dr. (Cand.) Ir Jemsly Hutabarat, SH, MM saat memberikan sambutan.
Ia menerangkan, sama seperti tahun sebelumnya, penilaian meliputi empat dimensi yaitu Input, Proses, Output dan Pengaduan.
”Sejak tahun 2021 penilaian masih meliputi empat dimensi yang sama. Dimensi Input yang meliputi kompetensi dari penyelenggara serta sarana dan prasarana. Dimensi Proses yaitu Standar Pelayanan Publik. Dimensi Output yang didapatkan dari masyarakat sebagai pengguna layanan. Serta dimensi Pengaduan,” tutur Jemsly.
Sejak adanya Penilaian Kepatuhan di Indonesia, jelas Jemsly, unit penyelenggara pelayanan publik yang masuk pada zona hijau atau patuh terus meningkat setiap tahunnya.
”Pada tahun 2015 hanya terdapat 9,8% unit penyelenggara pelayanan publik yang masuk zona hijau. Meningkat pada tahun 2023, menjadi 70,7%. Ini menandakan pelayanan publik di Indonesia semakin baik. Termasuk Pemerintah Provinsi Kepri yang pada tahun 2022 masuk 10 besar, namun sayangnya tergeser pada penilaian tahun 2023,” katanya.
Berkaca dari hasil Penilaian Kepatuhan setiap tahunnya, Pemerintah Daerah (Pemda) di Kepri terus mengalami peningkatan dimana saat ini seluruh Pemda baik Provinsi, Kota,/Kabupaten sudah masuk pada zona hijau.
Namun Jemsly menyampaikan perubahan ke arah yang lebih baik pun turut dilakukan oleh Pemda lainnya di Indonesia. Sehingga meskipun skor meningkat, dalam perankingan Pemda di Kepri masih dapat disalip oleh Daerah lain.
”Kuncinya harus ada perubahan, bukan perubahan yang biasa-biasa saja, namun harus yang signifikan,” tuturnya.
Ia meminta penyelenggara pelayanan publik di Kepulauan Riau dapat memberikan pelayanan yang prima, tanpa kerugian serta memberikan kebahagiaan.
”Tujuan negara kita ialah mensejahterakan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sejahtera karena pelayanan publiknya baik dan cerdas karena mengetahui hak-hak yang dimiliknya. Mari kita bahu membahu mencapai tujuan tersebut,” tutup Jemsly.
Acara dilanjutkan dengan Induksi dari Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepri, Dr Lagat Siadari, SE, MH. Dalam induksi, selain menjelaskan terkait Penilaian Kepatuhan secara singkat, menyampaikan hasil penilaian terhadap Pemerintah Daerah, ia pun menyampaikan hasil penilaian terhadap Kepolisian Resor serta Kantor Pertanahan (Kantah).
”Untuk Kepolisian Resor dan Kantah, jika dilihat dari tahun ke tahun, ada beberapa yang mengalami peningkatan dan masuk pada zona hijau, namun masih ada yang mengalami penurunan bahkan masuk pada zona kuning,” terangnya.
Ia berharap dengan dilakukannya workhsop lebih awal akan memberikan kesempatan bagi unit layanan yang akan dinilai untuk bersiap sehingga mendapati nilai yang baik.
Selanjutnya ia meminta penyelenggara memberikan pelayanan yang baik seterusnya untuk masyarakat bukan hanya untuk mendapatkan nilai Kepatuhan yang baik.
”Masih ada waktu untuk melakukan perbaikan. Ombudsman RI Perwakilan Kepri membuka diri jika ada unit layanan yang ingin melakukan konsultasi maupun workshop. Namun ini dilakukan bukan hanya semata-mata untuk mendapatkan nilai yang baik saja pada penilaian Ombudsman namun untuk perbaikan pelayanan kepada masyarakat. Hasil Penilaian Kepatuhan diharapkan dapat menjadi barometer Kepatuhan instansi dalam menerapkan standar pelayanan sehingga hasilnya menjadi gambaran kualitas pelayanan publik instansi yang dinilai.,” ungkap Lagat.
Acara dilanjutkan dengan penyampaian materi Sosialisasi Penilaian Kepatuhan Penyelenggara Pelayanan Publik oleh Adi Permana, SH selaku Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi lalu ditutup dengan sesi diskusi serta tanya jawab. (RF)
