Live Streaming
super me

super me

Batam - Menyikapi penerapan e-Ticketing dan penarapan biaya jasa layanan sebesar Rp1.500,- per penumpang, Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Riau (Kepri) melakukan pemantauan ke Pelabuhan Telaga Punggur pada Kamis (14/03/2024).

“Saat ini ada peralihan tiket dari konvensional ke e-Ticketing, ada juga penerapan biaya jasa layanan Rp1.500,- dimana masyarakat tidak tau peruntukkannya. Sehingga Ombudsman sebagai lembaga yang mengawasi pelayanan publik perlu memastikan kondisi di lapangan seperti apa,” ujar Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepri, Dr Lagat Siadari di Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepri, Senin (18/03/2024)

Dalam melakukan pemantauan, tim dari Ombudsman didampingi langsung oleh GM Pelabuhan Penumpang, Benny Syahroni beserta jajaran dan perwakilan dari PT. Mitra Kasih Perkasa (MKP) selaku Aplikator ticketing online kapal penumpang Pelabuhan Punggur.

Berdasarkan pemantauan yang dilakukan, berikut temuan Ombudsman RI Perwakilan Kepri:

1. Masyarakat membeli tiket online melalui website tiketkapal.com maupun melalui Self Kios e-Ticketing di Pelabuhan. Namun hanya terdapat 1 (satu) Self Kios e-Ticketing sehingga dikhawatirkan akan terjadi antrian panjang karena tidak sebanding dengan jumlah penumpang harian yang berkisar ±2000 orang/ hari
2. Pada aplikasi tiketkapal.com, pembelian tiket kapal masih belum memperlihatkan pilihan kursi penumpang dan tidak terdapat informasi mengenai jumlah kursi yang tersedia
3. Belum terdapat kebijakan penumpang di bawah umur/ tidak menggunakan kursi dalam hal ini anak-anak. Pada situs tiketkapal.com pun tidak ada kategorisasi anak-anak maupun dewasa sehingga harga tiket anak-anak sama dengan penumpang dewasa
4. Penginputan data penumpang dilakukan melalui satu pintu dari sistem e-Ticketing, sehingga agen kapal, Pos Pelabuhan Punggur, KSOP Batam, Jasa Raharja maupun BUP BP Batam akan memiliki data yang sama. Namun berdasarkan pengamatan petugas check-in ruang tunggu masih belum melakukan pengecekan dengan baik terhadap kebenaran data diri penumpang
5. Tidak adanya pemberitahuan bagi calon penumpang kapal mengenai informasi keberangkatan kapal layaknya pelayanan di Bandara
6. Tidak adanya informasi terkait penerapan biaya jasa layanan sebesar Rp1.500,- atas penggunaan sistem aplikasi e-Ticketing. Saat ini masyarakat beranggapan apabila membeli tiket di agen tiket kapal seharusnya tidak dikenakan biaya layanan sebesar Rp1.500, padahal agen tiket kapal sifatnya hanya membantu masyarakat menginput di aplikasi PT. MKP sehingga biaya layanan tersebut tetap dikenakan. Idealnya BUP BP Batam juga tidak lagi menggunakan Konter Agen Tiket Kapal tetapi mengubah pola pembelian tiket melalui Self Kios
7. Mengenai kondisi penumpang yang ketinggalan kapal maupun batal berangkat, BUP BP Batam menerapkan kebijakan bahwa penumpang dapat mengganti jadwal tiket (reschedule) kapal bahkan pengembalian biaya (refund) tanpa dikenakan biaya administrasi namun hasil pengamatan menunjukkan belum terdapat informasi terkait skema dan biaya dimaksud, baik di website maupun di Pelabuhan.

Meskipun demikian, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepri, Dr Lagat Siadari mengatakan pihaknya sangat mendukung perubahan penjualan tiket konvensional menjadi e-Ticketing (Online) di Pelabuhan Telaga Punggur.

“Dengan penerapan sistem baru ini maka menunjukkan pengelolaan pelabuhan meningkat levelnya, karena memang sudah seharusnya seperti itu mengingat penggunaan internet dalam layanan sudah umum dilakukan karena memudahkan layanan. Semua penumpang akan terdata jelas sesuai dengan manifest. Masyarakat pun akan semakin dimudahkan membeli tiket sesuai pilihan kebutuhannya. Selain itu sistem ini dapat mengendalikan kapasitas penumpang dan keberangkatan kapal dengan tepat,” ujarnya.

Lagat mengingatkan agar Pengelola gencar dan masif dalam melakukan sehingga masyarakat mengetahui penggunaan layanan e-Ticketing sembari terus melalukan perbaikan layanan.

“Pengelola Pelabuhan harus memastikan proses transisi tersebut dapat diketahui masyarakat luas dengan melakukan sosialiasi. Selain itu pengelola harus terus melakukan perbaikan serta menyusun mitigasi yang tepat mengatasi potensi persoalan yang biasanya muncul seperti resistensi masyarakat ketika ada perubahan,” ungkapnya.

Batam - Sebagai upaya mengakselerasi perkembangan ekonomi dan keuangan syariah, Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Kepri dan berbagai pihak terkait dalam wadah Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) menyelenggarakan rangkaian acara Kepulauan Riau Ramadhan Fair (KURMA) 2024 yang berlangsung dari tanggal 15 s.d. 24 Maret 2024 di area Tugu Daun Sirih, Tanjungpinang. KURMA 2024 merupakan bagian dari National Halal Fair yang diorkestrasi oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). KURMA 2024 merupakan perwujudan upaya pengembangan ekosistem rantai nilai halal serta peningkatan literasi pelaku usaha dan masyarakat terhadap produk halal.

Opening Ceremony KURMA 2024 dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2024 diawali dengan laporan penyelenggaraan kegiatan oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri, Suryono. Dalam laporannya, Suryono menyampaikan bahwa perekonomian Kepri tahun 2023 yang tumbuh sebesar 5,20% (yoy) merupakan yang tertinggi se-kawasan Sumatera. Salah satu faktor pendorong perekonomian Kepri adalah tingginya kunjungan wisatawan mancanegara, termasuk Malaysia, yang merupakan negara dengan mayoritas penduduk muslim. Potensi sumber pertumbuhan ekonomi baru tersebut perlu dioptimalkan, salah satunya melalui penyelenggaraan KURMA 2024 untuk mendorong perkembangan ekonomi dan keuangan syariah yang inklusif dan berkelanjutan. Rangkaian acara KURMA 2024 meliputi seminar internasional, bazar produk UMKM unggulan Kepri, ZISWAF Corner, dan beragam perlombaan terbuka untuk semua kalangan masyarakat. KURMA 2024 juga menyediakan layanan UMKM yang memberikan informasi dan konsultasi mengenai perizinan usaha, sertifikasi halal dan BPOM, registrasi sistem informasi industri nasional, klinik kemasan, dan pembiayaan dari lembaga keuangan syariah.

Sejalan dengan laporan yang disampaikan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri, Gubernur Kepri sekaligus Ketua KDEKS Kepri, Ansar Ahmad, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) berkomitmen untuk terus mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah. Komitmen tersebut tercermin dari dukungan pada sektor keuangan berupa pemberian subsidi marjin 0% untuk pembiayaan kepada UMKM oleh Pemerintah Provinsi Kepri dengan mengoptimalkan peran Bank Pembangunan Daerah, PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda), dan koperasi syariah. Dukungan pembiayaan ini melengkapi berbagai dukungan teknis yang telah dilakukan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kapasitas usaha pelaku UMKM.

Rangkaian acara KURMA 2024 secara resmi dibuka oleh Wakil Presiden RI, Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma’ruf Amin. Wakil Presiden RI menyampaikan apresiasi kepada Provinsi Kepri yang telah bertindak sebagai pionir di Indonesia dalam pengembangan ekosistem rantai nilai halal. Hal ini tercermin dari pengembangan Kawasan Bintan Inti Halal Hub yang telah menghasilkan output berupa ekspor produk halal secara berkelanjutan. Dalam pidato pembukanya, Wakil Presiden RI berpesan bahwa terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan ekosistem rantai nilai halal. Pertama, penguatan infrastruktur ekosistem rantai nilai halal untuk meningkatkan daya saing industri halal melalui peningkatan efektivitas proses sertifikasi halal, pemberian insentif fiskal dan non-fiskal, serta optimalisasi kurasi inkubasi dan pendampingan usaha syariah untuk ekspor produk halal ke pasar global. Kedua, peningkatan inovasi dan kolaborasi riset serta pemanfaatan teknologi digital dalam rantai nilai halal yang inklusif, beretika, dan berkelanjutan, dengan peningkatan ketertelusuran halal dan pengembangan standar halal internasional bersama lembaga halal negara lain, seperti Malaysia dan Singapura. Ketiga, Pemda dan masyarakat Kepri perlu menggali potensi unggulan daerah dalam industri produk halal, mengingat potensi besar Kepri dalam pengembangan ekonomi biru.

Wakil Presiden RI juga menyampaikan apresiasi atas kerja sama semua pihak dalam penyelenggaraan KURMA 2024 dan berharap kegiatan tersebut dapat berkontribusi nyata dalam memajukan industri halal Indonesia, khususnya Kepulauan Riau. Selain itu, KURMA 2024 diharapkan dapat mendorong pelaku UMKM untuk naik kelas dan memasuki pasar global melalui peningkatan kerja sama dengan lembaga halal luar negeri, seperti Malaysia dan Singapura.

Setelah resmi dibuka, rangkaian acara KURMA 2024 dimulai dengan seminar internasional bertema “Navigating Global Halal Value Chain: Trends and Challenges”. Seminar yang diikuti oleh pendamping halal Kepri, pelaku usaha, akademisi, dan mahasiswa ini menghadirkan narasumber dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Indonesia, Majlis Ugama Islam Singapore (MUIS), penyelenggara Malaysia International Halal Showcase (MIHAS), serta Ayam Penyet Ria yang merupakan pelaku usaha halal dari Kepri. Materi pertama seminar dibawakan oleh narasumber dari BPJPH yang menyampaikan peluang yang perlu dioptimalkan Indonesia untuk menjadi produsen halal terbesar di dunia, salah satunya melalui optimalisasi Halal Supply Chain Management (HSCM). Di sesi kedua, narasumber dari MUIS memaparkan mengenai perkembangan dan tantangan dalam membangun ekosistem halal di Singapura, termasuk memberikan pemahaman kepada peserta terkait kerangka sertifikasi halal Singapura yang fokus pada lingkup makanan dan minuman serta telah dipercaya dan diakui secara internasional. Sementara itu, narasumber ketiga yang merupakan penyelenggara MIHAS menyampaikan bahwa untuk mendorong perkembangan pelaku usaha halal, Malaysia menyelenggarakan flagship event MIHAS yang terdiri dari business matching, expo produk halal, serta peningkatan literasi. Di sesi terakhir, pemilik Ayam Penyet Ria menyampaikan keunggulan kompetitif yang dimilikinya yang berhasil menembus pasar internasional berupa trust dari konsumen seiring dengan telah tersertifikasi halalnya produk Ayam Penyet Ria.

Ke depan, Bank Indonesia Kepri berkomitmen untuk senantiasa bersinergi dengan berbagai pihak dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang semakin inklusif dan berkelanjutan. Berbagai upaya telah dan akan terus dilakukan Bank Indonesia Kepri untuk mengembangkan industri halal dan UMKM syariah, antara lain dengan melakukan pendampingan kepada UMKM syariah meliputi kurasi produk, capacity building, promosi perdagangan, serta business matching perdagangan dan pembiayaan. Bank Indonesia juga melakukan kurasi dan inkubasi Industri Kreatif Syariah (IKRA) untuk menghasilkan UMKM potensial ekspor. Selain itu, pada bulan Mei 2024 nanti, Provinsi Kepri akan menjadi host Strategic Flagship Event Festival Ekonomi Syariah (FESyar) Regional Sumatera yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia yang meliputi berbagai kegiatan, antara lain: pameran UMKM syariah, bazar halal, seminar dan edukasi, Gerakan Sadar Wakaf, sertifikasi profesi Nazhir, dan berbagai kompetisi/perlombaan.

BP Batam terus menggesa pengerjaan empat rumah contoh untuk warga terdampak pengembangan Rempang Eco-City.

Berlokasi di Tanjung Banon, realisasi pengerjaan keempat rumah tersebut sudah hampir 90 persen.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi melalui Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol, Ariastuty Sirait menyambut baik progres pembangunan rumah permanen untuk warga Rempang tersebut.

Sejauh ini, kata Ariastuty, tidak ada kendala yang cukup signifikan dalam penyelesaian bangunan.

Meski ada deviasi sekitar 3,9 persen di awal pengerjaan, namun BP Batam mampu mengoptimalkannya hingga seluruh proses pun hampir rampung sesuai target yang ada.

"Seluruh proses terus berjalan sebagaimana mestinya. Berdasarkan laporan tim di lapangan, pengerjaan hampir mencapai 90 persen. Ini menjadi kabar baik bagi pihak yang sudah menunggu gambaran dari bangunan tersebut," ujar Tuty, panggilan akrabnya, Kamis (14/3/2024).

Tuty menjelaskan, pengerjaan terhadap 961 unit rumah lainnya pun akan segera dimulai dalam waktu dekat.

Dimana, BP Batam proses lelang diperkirakan selesai pada Minggu kedua April 2024.

"Kami juga masih melihat proses pematangan lahan dari Kementerian PUPR. Pada prinsipnya, semua pihak ingin pembangunan seluruh rumah baru ini bisa rampung pada September 2024," pungkasnya. (*)

Sebagai wujud komitmen Bank Indonesia (BI) untuk memenuhi ketersediaan uang Rupiah yang berkualitas dan terpercaya bagi masyarakat, Bank Indonesia mempersiapkan uang layak edar (ULE) sebesar Rp197,6 triliun untuk memenuhi kebutuhan penukaran uang Rupiah pada momen Ramadan dan Idulfitri 2024. Jumlah ULE yang disediakan ini meningkat 4,65% dibandingkan realisasi tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp188,8 triliun. Antisipasi kenaikan jumlah ULE yang disiapkan mempertimbangkan peningkatan mobilitas masyarakat selama periode Ramadan dan Idulfitri (RAFI) dan pertumbuhan ekonomi yang meningkat. Untuk mendukung layanan penukaran uang Rupiah bagi masyarakat, BI bekerja sama dengan perbankan menyediakan titik-titik layanan penukaran uang Rupiah di seluruh wilayah Indonesia. BI juga mengajak masyarakat mengoptimalkan pembayaran transaksi non tunai guna mendukung ekonomi dan keuangan digital.

Seluruh rangkaian kegiatan penukaran uang pada momen Ramadan dan Idulfitri dikemas dalam kegiatan Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idulfitri (SERAMBI) 2024 yang bertema “Bijak Gunakan Rupiah di Bulan Penuh Berkah" yang diluncurkan hari ini (15/3) oleh Deputi Gubernur BI, Doni P. Joewono di Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Deputi Gubernur BI, Doni P. Joewono menyampaikan, BI senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas program SERAMBI setiap tahunnya. Pada tahun ini penguatan program diantaranya penambahan jumlah paket penukaran menjadi maksimal Rp 4 juta, modernisasi armada kas keliling, penambahan fitur pada digitalisasi penukaran melalui QR code pada Aplikasi PINTAR untuk semakin mempermudah masyarakat dalam melakukan penukaran. Lebih lanjut, Deputi Gubernur, Doni P. Joewono, menyampaikan ke depan tema besar Pengelolaan Uang Rupiah adalah perluasan, pengembangan, serta peningkatan kerja sama antara BI, Bank, PJPUR (Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah), maupun pihak ketiga lainnya guna memastikan ketersediaan uang Rupiah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seiring dengan teknologi PUR yang semakin modern, saat ini BI sedang membangun Sentra Pengolahan Uang (SPU) dan Depot Kas Utama (DKU) dengan teknologi otomasi terkini. Harapannya di tahun 2026, SPU dan DKU akan meningkatkan efisiensi proses bisnis dan akuntabilitas pengelolaan uang Rupiah. Sinergi antara BI, perbankan, Perum PERURI (Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia, dan APJATIN (Asosiasi Perusahaan Jasa Pengolahan Uang Tunai Indonesia) diharapkan dapat terus terjalin erat guna memberikan layanan kas prima kepada seluruh masyarakat.

Terhitung mulai 15 Maret s.d. 7 April 2024, masyarakat dapat melakukan penukaran uang Rupiah di 4.264 titik layanan kantor bank umum yang tersebar di seluruh Indonesia dengan lokasi sebagaimana terlampir. BI juga menyediakan opsi layanan penukaran uang Rupiah melalui Layanan Kas Keliling di lokasi-lokasi strategis seperti pasar tradisional dan modern, dan Kas Keliling Susur Sungai di beberapa wilayah. Khusus untuk wilayah DKI Jakarta, BI bersama perbankan akan menyediakan Layanan Penukaran Terpadu pada 28 s.d. 31 Maret 2024 di Istora Senayan. Di daerah, hal serupa akan diselenggarakan antara lain di stadion dan alun-alun kota. Sementara itu, mulai tanggal 2 s.d. 5 April 2024 Bank Indonesia menambah lokasi layanan penukaran di jalur mudik melalui Program BI Peduli Mudik, yaitu di rest area jalan tol dan hub transportasi seperti pelabuhan dan stasiun kereta. Untuk layanan penukaran uang Rupiah baik melalui kas keliling (kecuali kas keliling Susur Sungai), layanan penukaran terpadu, dan BI peduli mudik, masyarakat diharapkan memesan penukaran terlebih dulu melalui Aplikasi PINTAR (Penukaran dan Tarik Uang Rupiah) : https://pintar.bi.go.id.

SERAMBI 2024 juga menjadi momen Bank Indonesia untuk mengajak masyarakat Indonesia untuk semakin Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah. Cinta Rupiah diwujudkan dengan senantiasa menyayangi Rupiah dengan mengenali ciri keaslian uang Rupiah yaitu Dilihat, Diraba, Diterawang (3D), dan merawat Rupiah yang dimiliki dengan baik yaitu Jangan dilipat, Jangan dicoret, Jangan diremas, Jangan distapler, dan Jangan dibasahi (5J). Bangga Rupiah karena Rupiah tidak hanya sebagai alat pembayaran yang sah dalam kegiatan perekonomian nasional tetapi juga merupakan simbol kedaulatan bangsa. Penggunaan uang Rupiah di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memiliki peranan penting dalam menjaga kedaulatan negara. Sementara itu, Paham Rupiah ditunjukkan melalui perilaku bijak berbelanja sesuai kebutuhan, berbelanja produk dalam negeri untuk dukung UMKM nasional, serta menabung dan berinvestasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) menempatkan industri maritim sebagai salah satu sektor prioritas untuk dikembangkan. Sebagai sektor padat karya, padat modal, dan padat teknologi, industri maritim memiliki peran penting dalam menopang perekonomian nasional.

Dalam meningkatkan industri maritim di Kota Batam, BP Batam hadir dalam pameran terkemuka di Asia Tenggara, Asia Pacific Maritime (APM) 2024 di Marina Bay Sands, Singapura. Pameran APM 2024 dibuka secara resmi oleh President of Asia Pasific RX Global, Yeh Chien EE.

Pameran yang diselenggarakan mulai dari 13 hingga 15 Maret 2024 ini, menghadirkan 700 partisipan dengan 1.400 merek dagang yang memamerkan solusi inovatif dan teknologi di masa depan untuk industri maritim.

Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol, Ariastury Sirait mengatakan, sebagai salah satu kawasan industri yang berkembang pesat, Kota Batam memiliki potensi dan keunggulan dalam menarik investasi sektor maritim.

Partisipasi BP Batam dalam APM 2024, menjadi kesempatan yang baik bagi BP Batam dalam memamerkan potensi dan keunggulan Batam sebagai kawasan industri yang ramah investasi kepada para pemangku kepentingan dari seluruh dunia. Tidak hanya Kota Batam, namun dalam pameran itu BP Batam juga mempromosikan kawasan Rempang dan Galang sebagai daerah industri maritim dimasa yang akan datang.

"Sesuai komitmen dari Kepala BP Batam, Kota Batam selalu menjadi tujuan yang ramah investasi. Bahkan, bapak Muhammad Rudi akan menangani langsung jika ada kendala dalam berinvestasi di Kota Batam," ujarnya usai pembukaan pameran APM 2024, Rabu (13/3/2024).

Ia menambahkan, pameran APM 2024 ini juga menjadi ajang untuk menjalin kerjasama, membina persahabatan dengan berbagai perusahaan Marine dan Asosiasi industri marine. Ia berharap, dengan partisipasinya BP Batam di pameran ini, Kota Batam dapat lebih dikenal luas dengan potensi dan keunggulan yang ada di Batam.

"Batam itu merupakan lokasi yang sangat strategis dan sangat cocok menjadi lokasi maritim industri. Dengan pameran ini, kita berharap dapat menggaet investor terutama perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang maritim," ungkap Tuty.

Dalam pameran tersebut, BP Batam juga turut menggandeng pelaku industri maritim dari Batam, yakni Batam Shipyard Offshore Association (BSOA), INSA dan IPERINDO. Hal ini sebagai bentuk komitmen dari BP Batam untuk terus memperkuat posisi Batam sebagai kawasan industri yang menarik bagi investasi dan memajuan industri maritim global.

Sementara itu, President of Asia Pasific RX Global, Yeh Chien EE, memberikan apresiasi yang tinggi atas keikutsertaan perusahaan dan asosiasi maritim dalam pameran dan konvensi ini. Ia berharap, pameran ini dapat menjadikan industri maritim sebagai penopang utama perekonomian dunia khususnya di kawasan Asia Tenggara.

"Kami sangat apresiasi keikutsertaan perusahaan industri maritim, pameran ini sangat dinantikan dan menjadi tempat pertemuan terbesar rantai maritim global di Asia Tenggara. Lebih dari 1.400 merek global hadir dalam konferensi dan pameran yang mencakup 17 paviliun," katanya. (*)

Kabupaten Bintan - Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Riau (Kepri) mendapatkan banyak aduan masyarakat terkait pertanahan saat melakukan kegiatan PVL On The Spot di Kabupaten Bintan pada 4-8 Maret 2024.

PVL On The Spot merupakan program kerja Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan (PVL) untuk menjangkau seluruh masyarakat melalui sosialisasi terkait Ombudsman RI, Pelayanan Publik serta pembukaan gerai pengaduan.

Selain itu, merupakan wujud rencana kerja turunan dari perjanjian kerja sama antara Ombudsman RI Perwakilan Kepri dengan Pemerintah Kabupaten Bintan umtuk bersinergi membuat pelayanan publik lebih baik.

Dari 4 titik yang disambangi yaitu Kecamatan Teluk Sebong, Kecamatan Bintan Utara, Kecamatan Seri Kuala Lobam dan Desa Pengujan, substansi pertanahan mendominasi konsultasi maupun laporan dari masyrakat.

“Melalui kegiatan ini, kami dapati 62 konsultasi dan 4 laporan masyarakat, didominasi oleh substansi pertanahan. Selain itu juga ada soal distribusi air dan listrik, pelayanan Puskesmas dan Rumah Sakit, kependudukan serta pendidikan,” ungkap Kepala Keasistenan PVL Ombudsman RI Perwakilan Kepri, Cindy M Pardede pada Jumat (08/03/2024).

Lebih lanjut Cindy menjelaskan isu Pelayanan Publik yang menjadi tema sosialisi di Kabupaten Bintan kali ini pun terkait pertanahan dan kependudukan di karenakan berdasarkan jumlah konsultasi dan laporan pada tahun sebelumnya, substansi tersebut paling banyak dilaporkan masyarakat Kabupaten Bintan kepada Ombudsman RI Perwakilan Kepri.

Ia berharap melalui kegiatan ini masyarakat akan menjadi lebih aware terkait Ombudsman RI sebagai lembaga pengawas pelayanan publik dimana masyarakat dapat membuat aduan jika terjadi penyimpangan sehingga tercipta pelayanan publik yang lebih baik.

“Kami akan lanjutkan PVL On The Spot ke titik lainnya yang belum kami sambangi. Untuk Bintan saat ini empat titik. Kami akan lanjut ke Kabupaten lain yang ada di Kepri pasca lebaran Idul Fitri,” tutup Cindy.

Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali meraih dua penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai peringkat I Program Pengendalian Gratifikasi Terbaik Nasional dan Program Pengendalian Gratifikasi Terbaik pada kategori Kementerian/Lembaga untuk tahun 2023.

Ketua Dewan Audit OJK Sophia Wattimena menyampaikan penghargaan itu merupakan wujud dari komitmen OJK bersama seluruh pegawainya dalam menjaga integritas sebagai otoritas di sektor jasa keuangan.

“Penghargaan ini menunjukkan bahwa strategi pencegahan dan pemberantasan fraud OJK telah berjalan dengan baik dan ini merupakan salah satu bentuk apresiasi atas upaya OJK yang secara terus menerus mengedepankan prinsip tata kelola yang baik dalam setiap pelaksanaan tugasnya,” kata Sophia.

Dengan penghargaan ini maka OJK telah menerima enam kali penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada 2023, OJK berhasil mempertahankan penghargaan yang sama dengan yang diterima pada 2022, yaitu peringkat I Program Pengendalian Gratifikasi Terbaik Nasional bersama 2 instansi lain dengan nilai maksimal 100. Sebelumnya, pada tahun 2016, 2017, 2018, dan 2020, OJK juga meraih penghargaan sebagai instansi dengan Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik.
Penilaian dilakukan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi program pengendalian gratifikasi yang diselenggarakan KPK setiap tahun atas aspek pelaksanaan diseminasi, penilaian dan mitigasi risiko gratifikasi, inovasi, dan pengelolaan laporan gratifikasi.

OJK terus berkomitmen untuk memperkuat manajemen risiko dan penegakan integritas secara berkelanjutan dalam mewujudkan transformasi governansi dan mendorong continuous improvement guna menjaga ekosistem sektor keuangan yang sehat dan dipercaya masyarakat. (nck)

Jakarta, - Keterbatasan sumber daya energi mineral untuk dijadikan bahan bakar seharusnya tidak menjadi
halangan dalam memenuhi kebutuhan energi. Setiap daerah di Indonesia pada dasarnya memiliki
sumber-sumber energi nabati yang bisa dijadikan bahan bakar.

Pakar Bioenergi Tatang Hernas Soerawidjaja mengatakan setiap daerah di Indonesia memiliki sumber
energi potensial yang siap untuk diolah menjadi bahan bakar. Di setiap daerah, banyak pohon yang
mengandung asam lemak tinggi.

"Dunia memandang transisi ke bioekonomi akan sangat mendukung tercapainya 11 dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Transisi energi tentunya menjadi pilihan demi tercapainya tujuan tersebut. Indonesia merupakan negara yang potensial untuk melakukan transisi energi, karena memiliki sumber energi nabati yang bisa dijadikan bahan bakar," kata Tatang dalam Dikusi Publik bertajuk ”Diskografi Ekonomi Vol.01: Menuju Transisi Energi Berkelanjutan" di Graha Sawala, Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (6/3/2024).

Tatang menambahkan, transisi ke arah bioekonomi dengan memanfaatkan keanekaragaman hayati tentunya sangat menguntungkan bagi Indonesia. Karena banyak tumbuhan di Indonesia yang potensial menghasilkan minyak maupun lemak.

"Di Indonesia ada banyak sekali pohon yang bijinya berminyak ataupun berlemak, dimana pohon yang ada di Indonesia ini parktis tidak ada di negara yang memiliki empat musim. Misalnya, kemiri, kelor, sawit, kelapa, karet, jarak, malapari dan yang lainnya," kata Tatang.

Hanya saja, tegas Tatang, naluri berinovasi para pelaku industri di Indonesia masih kecil. Industri selama ini hanya puas dengan pendapatan berbasis komisi saja.

"Selama ini, yang punya pikiran inovatif itu orang asing. Apa yang orang asing inovasikan kita hanya menyediakan untuk mereka. Naluri berinovasi kita kecil. Mudah-mudahanpada 2045 Indonesia sendiri yang berinovasi untuk memanfaatkan an mengolah sumber daya alamnya, sehingga bisa mewujudkan transisi energi dengan inovasi sendiri," ujar Tatang. (nck)

Menceritakan fenomena ‘generation gap’ antara generasi muda dan orang tuanya melalui kampanye yang dibintangi Iqbaal Ramadhan

Jakarta, 7 Maret 2024 -Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat atau IOH) melalui brand IM3 kali ini mengangkat fenomena sosial yang lekat dengan generasi muda dalam kampanye menyambut bulan Ramadan tahun ini. Generasi muda yang memiliki gaya hidup, pola pikir, dan kebiasaan yang berbeda dengan generasi sebelumnya seringkali menimbulkan kesenjangan hubungan di antara mereka. Melihat adanya fenomena generation gap yang kini semakin terasa tersebut, IM3 menghadirkan kampanye “Nyatakan Silaturahmi dengan Freedom Internet” sebagai upaya untuk menjadikan bulan Ramadan sebuah momen yang tepat bagi masyarakat dalam merangkul jarak antar generasi dengan berbagai bentuk kegiatan silaturahmi.

Melalui kampanye ini, IM3 menghadirkan produk unggulan Freedom Internet 150GB seharga Rp150.000 (harga normal Rp300.000) selama bulan Ramadan. Kehadiran produk Freedom Internet ini diharapkan dapat menjadikan silaturahmi antar generasi seperti berkomunikasi dengan orang tua, sanak saudara, maupun kerabat melalui panggilan video, berbagi video resep makanan, atau mengunggah konten-konten yang menarik di media sosial semakin lancar.

Director and Chief Commercial Officer Indosat Ooredoo Hutchison, Ritesh Kumar Singh, menyampaikan, “Momentum Ramadan ini sekaligus menjadi ajang untuk kembali menegaskan tujuan besar Indosat Ooredoo Hutchison dalam menghubungkan dan memberdayakan masyarakat Indonesia. Kami melihat bulan Ramadan merupakan kesempatan emas untuk menyatakan silaturahmi guna menjembatani generation gap yang kerap terjadi antara generasi muda dan generasi yang lebih senior. Sebagai brand telekomunikasi yang selalu dekat dengan generasi muda, IM3 memberikan paket khusus sebagai solusi kebutuhan komunikasi dan layanan digital selama bulan Ramadan. Penawaran khusus ini juga diiringi dengan kualitas andal yang secara konsisten dihadirkan oleh IM3. Komitmen ini didukung oleh kesiapan jaringan yang optimal selama bulan Ramadan hingga lebaran agar pelanggan dapat Selalu Nyambung dengan IM3.”.

Kampanye Ramadan persembahan IM3 ini diawali dengan peluncuran video kampanye yang dibintangi oleh aktor muda ternama, Iqbaal Ramadhan. Dalam video tersebut, Iqbaal Ramadan menggambarkan kehidupan sehari-hari dari seorang anak muda yang penuh kesibukan dan memiliki perspektif berbeda sehingga terjadi kerenggangan dengan sang ibu. Melihat adanya hubungan yang berjarak ini, Iqbaal berusaha untuk mendekatkan diri kembali dengan sang Ibu. Kisah Iqbaal yang mencerminkan dinamika generasi muda saat ini juga semakin mengesankan dengan kehadiran Hindia yang ikut berperan sebagai sebagai penyanyi dan penulis lagu yang berjudul “Setiap Waktu” sebagai latar belakang lagu pada video ini. Para pelanggan setia IM3 dapat menyaksikan video kampanye ini melalui kanal YouTube IM3 mulai tanggal 5 Maret 2024.

Aktor Iqbaal Ramadhan, mengungkapkan, "Saya sangat senang bisa terlibat dalam kampanye dari IM3 di tahun ini, dimana IM3 selalu mengangkat cerita yang menyentuh hati dan sangat relevan dengan anak muda. Peran yang saya mainkan dalam kisah generation gap yang digambarkan kali ini juga sangat lekat dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Saya percaya, video kampanye ini bisa menjadi inspirasi bagi penonton untuk membuka diri dan menjembatani jarak yang ada dengan orang-orang terdekatnya."

Selain itu, di momentum Ramadan kali ini, IM3 juga menghadirkan sarana berkumpul melalui rangkaian Pasar Ramadan IM3. Kegiatan ini dimeriahkan dengan berbagai program menarik seperti festival makanan, festival musik, serta kumpul komunitas. Pasar Ramadan IM3 hadir di ratusan titik pusat keramaian dan kampus seluruh Indonesia, mulai dari Medan, Pekanbaru, Jakarta, Tangerang, Samarinda, Makassar, Solo, Bandung, Surabaya, Lombok, dan kota lainnya. Para pengunjung Pasar Ramadan IM3 juga dapat mengunjungi Booth IM3 untuk mengikuti games, menikmati promo khusus pembelian produk IM3, serta mendapatkan berbagai hadiah menarik dengan total nilai puluhan juta rupiah. Tak hanya itu, IM3 juga menggelar program AKSI Outlet & Mini Gerai IM3 yang akan mengunjungi dan bersilaturahmi ke lebih dari 2.000 Mitra Outlet dan Mini Gerai IM3 yang tersebar di seluruh Indonesia.

Promo Freedom Internet 150GB untuk menyatakan silaturahmi ini bisa didapatkan dengan mudah hingga 30 April 2024 di berbagai channel pembelian sepert outlet terdekat, IM3 Official WhatsApp, e-commerce, atau aplikasi myIM3. Lebih dari itu, IM3 juga mempersembahkan berbagai promo menarik di aplikasi myIM3 seperti kompetisi “Diary Kebaikan” berhadiah iPhone 15 hingga Logam Mulia, serta cashback dan ekstra kuota setiap pembelian paket Freedom Play.

Untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait kampanye “Nyatakan Silaturahmi dengan Freedom Internet” serta acara Pasar Ramadan IM3, pelanggan dapat mengunjungi website im3.id/ramadan.

PT PLN Batam bersama Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepuluan Riau dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam melakukan penandatanganan MoU/Nota Kesepahaman Tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Hal ini merupakan wujud prinsip kehati-hatian dan kepatuhan PLN Batam terhadap peraturan perundang-undangan serta regulasi yang berlaku untuk mendukung penerapan Good Corporate Governance (GCG) dilingkungan PLN Batam.

Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan langsung oleh Direktur Utama (Dirut) PT PLN Batam, Muhammad Irwansyah Putra bersama Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, Dr. Rudi Margono, SH., M.Hum, di kantor Korporat PLN Batam, pada Kamis (7/3). Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Dirut PLN Batam dengan Kepala Kejaksaan Negeri Batam, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasidatun) Kejaksaan Negeri Batam, Jefri Hardi, S.H., M.H.

Dalam sambutannya Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, Rudi Margono menegaskan, dengan ditandatanganinya nota kesepahaman ini, artinya pihak PLN Batam ini tidak sendiri lagi, jika ada permasalahan hukum PLN Batam tidak perlu sungkan untuk berkomunikasi dengan Kejaksaan.

“Jika ada permasalahan hukum langsung di sampaikan dan jangan ditunda-tunda. Sebab PLN Batam banyak asset objek vital nasional, begitu juga dengan mobilisasi kebutuhan di Batam yang cepat sekali. Jika tidak kita selesaikan segera, maka pelayanan PLN Batam kepada masyarakat dapat terganggu,” ucap Rudi.

Rudi berharap kedepannya hubungan baik antara PLN Batam dan Kejaksaan lebih ditingkatkan, sinergitas dipertahankan dan kolaborasi dimaksimalkan sebab PLN Batam juga mitra strategis Kejaksaan.

"Jaksa pengacara negara setiap saat selalu menjalankan tugasnya untuk memberi bantuan dan konsultasi hukum kepada PLN Batam. Kita jalin kerjasama yang sinergis demi memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat," ujar Rudi.

Sementara Direktur Utama PT PLN Batam, Muhammad Irwansyah Putra mengucapkan terimakasih dan apresiasi yang setinggi tingginya kepada Kajati dan Kejari beserta seluruh jajaran yang telah memberikan bantuan dan pengawalan hukum, serta nasehat juga bimbingan dalam hal pendampingan hukum.

“Dengan adanya adanya dukungan dari Kejaksaan sungguh melegakan PLN Batam sebagai perusahaan pelayanan publik. Melalui sinergi dan kolaborasi dalam permasalahan hukum serta hubungan kerjasama yang baik, kita membentuk sebuah harmonisasi. Dengan begitu PLN Batam dapat fokus dalam upaya meningkatkan layanan kepada masyarakat,” jelas Irwansyah.

“PLN Batam berharap kedepan dukungan dari Kejaksaan terus berlanjut, semakin kuat dan ditingkatkan jadi lebih baik lagi sebagai salah satu stakeholder terbaik, dalam mendukung kegiatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang dilaksanakan di wilayah kerja PLN Batam. Seraya berharap tidak ada lagi permasalahan berkaitan dengan sengketa di masa depan,” pungkas Irwansyah.

Instagram

Tentang Kami