Nusa Dua (06/03/2024) – Ekosistem digital yang dibangun dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan menjadi salah satu best practice (praktik baik) pengelolaan jaminan sosial dunia. Cukup banyak negara yang mempelajari bagaimana Indonesia mengelola program jaminan sosial khususnya jaminan kesehatan dengan cakupan kepesertaan terbesar di dunia.

Hal inilah yang menggugah International Social Security Association (ISSA), menggelar kegiatan The 17th ISSA International Conference On Information And Communication Technology In Social Security (ICT 2024) di Indonesia. Bekerja sama dengan BPJS Kesehatan yang merupakan penyelenggara Program JKN di Indonesia, kegiatan ini dihadiri lebih dari 300 partisipan dari 71 Negara di Nusa Dua, Bali, 6-8 Maret 2024.

ISSA sendiri merupakan organisasi internasional terkemuka di dunia yang beranggotakan institusi-institusi jaminan sosial, departemen/lembaga, pemerintah, dan institusi lain yang mengelola/menyelenggarakan satu atau beberapa bidang jaminan sosial. ISSA dibentuk pada tahun 1927 di bawah naungan International Labor Organization (ILO). Saat ini, ISSA memiliki kurang lebih 350 members institution dari kurang lebih 160 negara. Keanggotaan ISSA berasal dari beberapa continent/regional, diantaranya Afrika, Amerika, Asia dan Pasifik, serta Eropa.

Konferensi ICT sendiri merupakan pertemuan triennial global gathering yang diselenggarakan oleh ISSA dan diikuti oleh anggota ISSA dari berbagai negara. Pada tahun 2024, Konferensi ICT mengangkat tema “Data-driven transformation for a smart, resilient and inclusive social security”.

“BPJS Kesehatan akan berbagi pengalaman dalam penerapan teknologi informasi untuk jaminan kesehatan di Indonesia. Sejak Program JKN diimplementasikan kami berkomitmen untuk terus berinovasi, mengembangkan solusi-solusi terkini untuk memberikan pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan setara kepada para peserta JKN yang tidak lepas dari peranan teknologi informasi,” ungkap Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti, Rabu (06/02/2024).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Direksi dan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Direksi dan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sekretaris Kabinet, dan Presiden dan Sekretaris Jenderal ISSA.

Ghufron menambahkan, dalam pengelolaan Program JKN ekosistem digital sudah terbangun dan saling terhubung satu sama lain. Bukan hanya internal BPJS Kesehatan namun juga terhubung dengan ekosistem fasilitas kesehatan, perbankan, kementerian dan lembaga terkait, bahkan dengan peserta dan badan usaha.

Saat ini BPJS Kesehatan terhubung dengan lebih dari 23 ribu Fasiltas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 3 ribu Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) yang tersebar diseluruh Indonesia. Dalam ekosistem ini terdapat jutaan data layanan kesehatan yang terkoneksi satu sama lain. Lalu di ekosistem perbankan saat ini lebih dari 950 ribu kanal pembayaran dan sebanyak 15 kementerian/lembaga sudah terkoneksi dan tedapat lebih dari 100 juta arus data atau transaksi per hari.

”Dukungan ICT sebagai enabler, driver, dan akselerator Program JKN di Indonesia guna meningkatkan efektifitas program dan mutu layanan. Dengan cakupan layanan JKN yang luas, serta jumlah transaksi yang tinggi, dibutuhkan kecepatan dan ketepatan dalam menjalankan program tersebut. Oleh karena itu penggunaan ICT serta transformasi digital mutlak untuk dilakukan,” kata Ghufron.

Dalam kesempatan tersebut President ISSA Mohammed Azman mengatakan kegiatan ini diharapkan dapat menciptakan dan memperkuat jaminan sosial di dunia yang makin gemilang dan inklusif. Perkembangan penggunaan teknologi informasi kini menjadi hal yang menjadi prioritas bagi pengelola jaminan sosial di dunia.

Azman menjelaskan dalam Forum Ekonomi Dunia memproyeksikan transformasi digital memberikan nilai tambah sebesar 100 triliun dolar untuk ekonomi dunia pada tahun 2025. Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi telah menjadi bagian penting untuk mempermudah proses bisnis yang bersifat administratif dalam jaminan sosial. Teknologi memainkan peran kunci dalam berbagai aktivitas organisasi, mulai dari pemberian layanan hingga pengelolaan proses bisnis internal.

”Pemanfaatan teknologi memungkinkan organisasi jaminan sosial untuk meningkatkan kualitas layanan, dan membuat jaminan sosial lebih mudah diakses dan responsif, terutama melalui teknologi seluler, dan pendekatan yang semakin personal dan disesuaikan. Indonesia dalam hal ini BPJS Kesehatan menjadi contoh dari komitmen penggunaan teknologi dan sudah merasakan manfaat yang cukup besar. Kami berharap, hari ini anggota ISSA dapat memperoleh banyak pelajaran bagaimana mengembangkan strategi dan tata kelola digital yang baik, kemampuan keamanan siber serta ketahanan digital yang kuat,” kata Azman.

Sementara itu Ketua OJK Mahendra Siregar mengungkapkan saat ini pengelolaan Program JKN merupakan salah satu contoh industri jasa kesehatan yang dikelola dengan baik sehingga manfaatnya dapat dirasakan semata-mata untuk kepentingan peserta. Namun agar pengelolaan Program JKN makin optimal, aspek manajemen risiko, pengelolaan keuangan yang governance untukkeberlanjutan program, serta pengelolaan program dengan penuh kehati-hatian ini perlu tetap dijaga dengan baik.

”Kami sampaikan 3 konklusi yang pertama bahwa memberikan jaminan sosial adalah elemen kunci dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Kedua kita harus memastikan tidak ada yang tertinggal dalam mengakses jaminan sosial hal ini merupakan fokus utama yang perlu kita lakukan. Selanjutnya ketiga, kita perlu peningkatan tata kelola serta peningkatan profesionalisme dan preferensi kolaborasi ICT antar lembaga dan mitra pemangku kepentingan. Dengan berbagai upaya dan strategi termasuk ICT diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah dari Program JKN,” kata Mahendra.

Dalam kegiatan tersebut BPJS Kesehatan juga akan berbagi pengalaman tentang pengelolaan infrastruktur data nasional untuk Program JKN yang akan dibawakan oleh Direktur Kepatuhan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan Mundiharno.  Selain itu Direktur Teknologi dan Informasi BPJS Kesehatan Edwin Aristiawan akan membagikan pengalaman panjang dan secara utuh ICT menjadi salah satu pendorong utama dalam penyelenggaraan Program JKN.

Tidak ketinggalan BPJS Kesehatan juga akan berbagi pengalaman terkait dengan penggunaan Artificial Intelligence (AI) yang menjadi salah satu game changer dalam penyelenggaraan Program JKN. Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Lily Kresnowati akan membahas bagaimana AI dapat dimanfaatkan dalam upaya mendeteksi data kecurangan di fasilitas kesehatan.

Pemanfaatan ICT pada akhirnya juga bertujuan untuk memberikan berbagai kemudahan layanan kepada peserta. Pada kegiatan ICT 2024, Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan David Bangun juga akan berbagi pengalaman bagaimana pemanfaatan ICT untuk tercapainya cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan, pengelolaan informasi, aduan, hingga layanan administrasi.

Selain berbagi pengalaman, BPJS Kesehatan juga memamerkan sederet inovasi yang kini melekat dan menjadi favorit masyarakat. Mulai dari penggunaan aplikasi Mobile JKN, fitur I-Care JKN atau riwayat pelayanan kesehatan dalam genggaman, Pelayanan Administrasi melalui Whatsapp (PANDAWA), dan aplikasi pemantauan minum obat untuk penderita tuberkulosis yang tengah diuji coba.

”Kami berharap melalui kegiatan ini BPJS Kesehatan pun akan mendapat manfaat dari sharing ilmu, pengalaman, yang mungkin dapat diterapkan sebagai bentuk optimalisasi layanan Program JKN,” ujar Ghufron.

Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mencatatkan deflasi sebesar 0,22% (mtm). Secara spasial, Kota Batam, Kota Tanjungpinang, dan Kabupaten Karimun mengalami inflasi masing-masing sebesar -0,30% (mtm),  0,08% (mtm), dan 0,13% (mtm). Dengan demikian, secara tahunan, IHK di Provinsi Kepulauan Riau mencatatkan inflasi sebesar 2,65% (yoy) atau berada dalam kisaran target inflasi 2,5±1%.

Berdasarkan kelompok pengeluaran, deflasi di Provinsi Kepri terutama disebabkan oleh penurunan harga kelompok makanan, minuman, dan tembakau seperti  bayam, kangkung, sawi hijau dan kacang panjang karena pasokan yang mencukupi. Penurunan harga juga terjadi pada Kelompok Transportasi khususnya angkutan udara akibat normalisasi permintaan. Di sisi lain komoditas utama penyumbang inflasi berasal dari aneka cabai, udang basah, daging dan telur ayam ras. Kenaikan harga aneka cabai disebabkan oleh menurunnya hasil panen petani akibat musim hujan yang menyebabkan cabai mudah membusuk. Sementara itu, harga beras meningkat sejalan dengan keterbatasan pasokan yang terjadi di seluruh wilayah di Indonesia akibat defisit produksi.

Inflasi yang terkendali tersebut merupakan hasil dari konsistensi, inovasi, dan sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) baik di level provinsi maupun kabupaten dan kota se-Kepri dalam melaksanakan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Hingga bulan Februari 2024, TPID telah menggelar 60 kali Operasi Pasar yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota se-Kepulauan Riau serta penyaluran sembako bersubsidi sebanyak 64.000 paket di Kota Batam. Sebagai langkah antisipasi lonjakan harga menjelang Ramadan 1445 H, akan diintensifkan pelaksanaan Operasi Pasar dan Gerakan Pangan Murah (GPM) di sekitar 36 titik di seluruh Kabupaten/Kota disertai dengan koordinasi melalui High Level Meeting (HLM) dan Rapat Koordinasi TPID. Selain itu, TPID Kepri yang dipimpin oleh Gubernur Kepri melakukan monitoring sekaligus siaran pers ketersediaan pasokan beras Kepri di Gudang Bulog Batam dalam rangka pembentukan ekspektasi inflasi masyarakat.

Ke depan, TPID akan terus mengantisipasi risiko inflasi yang meningkat melalui sinergi dan koordinasi antar lembaga/instansi sesuai arahan presiden. Beberapa risiko tekanan inflasi antara lain: (i) kenaikan permintaan menjelang HKBN Ramadan dan Idulfitri; (ii) kenaikan harga beras akibat keterbatasan stok; (iii) potensi kenaikan harga sayur-mayur akibat cuaca ekstrem; (iv) kenaikan harga komoditas aneka rokok. Dalam rangka mengamankan ketersediaan pasokan, TPID akan mendorong peningkatan produksi pangan lokal terutama beras dan cabai, optimalisasi KAD yang sudah ada serta penjajakan potensi KAD baru, mendorong inovasi dalam budidaya pertanian, seperti implementasi smart greenhouse, serta inisiasi Gerakan Sekolah Menanam Cabai di seluruh SMA/SMK se-Kepri. Untuk menjaga keterjangkauan harga, TPID secara konsisten menyelenggarakan kegiatan pasar murah dan Gerakan Pangan Murah (GMP) di berbagai daerah khususnya jelang HKBN. Untuk menjamin kelancaran distribusi, TPID akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan distribusi pasokan terjaga dengan aman agar stok pangan tersedia dalam jumlah yang cukup. Dari sisi komunikasi dan koordinasi, TPID akan melaksanakan publikasi dan talkshow di media cetak, online serta televisi untuk menjaga ekspektasi masyarakat.

Deputi Bidkoor Kamtibmas: Budaya Tertib  Menuju Indonesia Emas

Polhukam, Batam - Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kemenko Polhukam, Irjen Pol. Rudolf Alberth Rodja mengatakan masih minimnya kesadaran masyarakat kita untuk berperilaku tertib dan penegakan hukum yang masih belum optimal dan penegakan hukum yang masih belum optimal sehingga diperlukan budaya tertib melalui Gerakan Indonesia Tertib yang merupakan program dari Gerakan Nasional Revolusi Mental. 

Program Gerakan Indonesia Tertib pada Tahun 2024 diarahkan untuk mendukung visi Indonesia Emas yang melibatkan seluruh elemen bangsa  dalam mewujudkan cita-cita Indonesia selama proses menuju ke Tahun  2045 sebagai Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. 

"Dibutuhkan karakter masyarakat yang tertib dan kolaboratif dalam mendukung setiap program yang telah ditetapkan pemerintah agar berdampak positif pada pembangunan Indonesia secara  berkelanjutan,” kata Rudolf saat acara Rembuk Gerakan Indonesia Tertib dengan Tema  "Budaya Tertib Menuju Indonesia Emas" di Batam, Kepulauan Riau, Rabu (6/3/2024).

 Mantan Kepala Kepolisian Daerah Papua menyampaikan bahwa program GIT difokuskan pada peningkatan perilaku tertib penggunaan ruang publik, tertib berlalu lintas,  tertib antri dikarenakan masih rendahnya kesadaran masyarakat. 

Hal ini dapat kita lihat masih banyak kita jumpai pelanggaran yang terjadi baik dari  dari sisi pelaku pelanggar ketertiban lalu lintas, di jalan raya sering kita temui pengguna kendaraan bermotor yang berkendara sampai naik ke trotoar. 

Sementara dari sisi petugas ketertiban, masih ditemukan petugas yang berjaga namun tidak serius, main handphone, mengobrol dengan sesama petugas dan perilaku antri yang masih belum bisa dirasakan di tengah  masyarakat.

"Pentingnya menanamkan budaya dan dan mindset  perilaku tertib dari terkecil, yakni lingkup keluarga , lingkungan RT dan RW serta masyarakat luas yang akan menjadi karakter seseorang,” ucap Rudolf. 

Kegiatan ini bertujuan untuk  memberikan sosialisasi dan motivasi kepada  agar meningkatkan kesadaran masyarakat dalam perilaku tertib di  berbagai aspek kehidupan dan tentunya diharapkan  munculnya pioner  pembangunan karakter masyarakat yang tertib melalui Gerakan Indonesia Tertib ini. 

“Karenanya, melalui Forum ini diharapkan kita mendapatkan bekal untuk menjadi pioneer pembangunan karakter masyarakat yang tertib melalui Gerakan Indonesia Tertib ini,” ujar  Deputi Kamtibmas 

Forum ini menghadirkan narasumber perwakilan dari Kakorlantas Polri, Kombes Pol Matrius, Kepala Subdit Penindakan Pelanggaran, Direktorat Penegakan Hukum, Korlantas Polri Sesario Fernandes, S. STP, Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Hendri Kurniadi, S. STP., M. Si, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau.

Turut hadir Forkopimda Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Perwakilan Tokoh Adat Kepulauan Riau, dan Perwakilan Eksekutif Mahasiswa di Kepri.

Kepala BP Batam Muhammad Rudi lakukan Ground Breaking Pemasangan tiang pancang pertama Pembangunan Flyover Sei Ladi.

Proyek yang digadang akan memecah kemacetan di persempitan depan Pura Agung – UIB, akhirnya menemui babak baru, pada Senin pagi (4/2/2024).

Acara dimulai dengan acara adat tepung tawar dan siram kendi. Usai do’a bersama, Pemecahan kendi menjadi penanda dimulainya Ground Breaking Pemasangan tiang pancang pertama Flyover Sei Ladi, dengan bore pile.

“Insyaallah atas izin Allah, 10 bulan ke depan kita harap sudah ada jembatan baru, sekupang – Batam Centre, Batam Centre Sekupang, Sekupang – Nagoya, Nagoya - Sekupang. Pekerjaan Flyover Sei Ladi akan selesai pada Desember 2024.” kata Muhammad Rudi.

Muhammad Rudi juga mengatakan bahwa realisasi Pembangunan flyover Sei Ladi akan mengurai salah satu titik kemacetan yang paling signifikan, yakni arah Sekupang – Batam Centre.

Ia juga optimis akan dibangun flyover - flyover berikutnya di Batam, yang akan menjadi infratsruktur vital yang selain mengurai kemacetan, juga akan mendukung konektivitas dan distribusi logistik industri dari dan ke Pelabuhan ataupun ke Bandara nantinya.

“Hal ini tentu saja, kami selesaikan semua pembangunannya, tidak lain adalah menarik investasi masuk ke Batam. Perekonomian kita akan semakin baik, konektivitas lancar, mobilitas kita juga semakin nyaman.” Kata Muhammad Rudi.

Lebih lanjut, PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Pekerjaan Flyover Boy Zasmita menerangkan proyek senilai 132 Milliar itu, akan memiliki panjang 1.000 meter dengan 3 lajur dan lebar 60 meter.

Pekerjaan jalan Flyover Sei Ladi akan dimulai dari Puri Agung – San Dona dan berakhir di Rumah Duka Jl. Gajah Mada, akan dilakukan dalam 4 section (4 sesi) dan ditargetkan akan selesai pada Desember 2024.

Boy menambahkan bahwa pelaksanaan proyek ini tidak akan berdampak pada Pembangunan Gedung yang sudah ada.

Jalan yang akan digunakan sebagai Peralihan jalan selama masa Pembangunan, juga telah disiapkan oleh BP Batam baik dari arah Sekupang ke Batam Centre, atau Nagoya ke Batam Centre.

BP Batam akan senantiasa berkoordinasi dan bekerja sama dengan Dinas Perhubungan dan Pihak Kepolisian khususnya dalam hal ini Satuan Lalu Lintas (Satlantas) agar mobilitas pengendara tetap aman dan terjaga

“tidak akan ada bangunan yang terdampak, badan jalan juga sama sekali tidak kena. Peralihan jalan sudah kita buat jalan baru di semua sisi. Kami mohon do’a dan dukungan dari semua pihak. Semoga ini berjalan lancar sesuai target, sehingga akan mengurai kemacetan sangat signifikan.” Pungkas Boy Zasmita.

Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) terus berkomitmen untuk merealisasikan hunian baru kepada masyarakat yang terdampak Pengembangan Rempang Eco-City.

Saat ini, proses pembangunan 4 rumah contoh untuk masyarakat sudah mencapai 70 persen. Selanjutnya, akan dibangun 961 unit rumah lainnya yang ditargetkan mulai dibangun pada awal bulan April tahun 2024 ini.

Sebab, rumah tersebut ditargetkan bulan September 2024 sudah bisa ditempati oleh masyarakat.

Begitu juga dengan Kementerian PUPR yang akan mulai melaksanakan pematangan lahan dan pembangunan fasilitas sosial fasilitas umum pada pertengahan Maret ini.

"BP Batam saat ini telah mengumumkan lelang pembangunan 961 rumah yang ditargetkan akan mulai ditempati oleh warga pada September 2024," Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam Ariastuty Sirait.

Namun pembangunan 961 rumah di Tanjung Banon tersebut belum bisa dimulai, karena lahan untuk pembangunan rumah itu masih dikuasai oleh masyarakat.

Tim Terpadu Kota Batam pun mengeluarkan surat peringatan (SP) pertama kepada warga pemilik lahan di Tanjung Banon, Selasa (27/2/2024) lalu.

Tim Terpadu Kota Batam ini, dibentuk dengan dasar Keputusan Walikota Batam Nomor 561 Tahun 2022, tentang Tim Terpadu Pengawasan dan Penertiban Rumah Liar, Kios Liar dan Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Batam.

Tim Terpadu Kota Batam mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah hingga melaksanakan penertiban dan penindakan terhadap pelanggaran peraturan di Kota Batam. Adapun Tim Terpadu Kota Batam ini, terdiri dari unsur Pemko Batam, BP Batam, TNI, Polri dan Kejaksaan.

"Untuk SP Pertama, sudah diterbitkan Selasa kemarin. Itu isinya pemberitahuan untuk membongkar sendiri rumahnya. Lahan tersebut, harus segera dikosongkan agar pembangunan 961 rumah warga bisa segera kita laksanakan," katanya.

Ariastuty menjelaskan, sebelum diterbitkannya SP pertama, pihaknya telah beberapa kali melakukan sosialisasi dan pendataan terhadap masyarakat yang menguasai lahan 93 hektar tersebut. Dari total keseluruhan lahan di Tanjunh Banon seluas 145 hektar.

Sosialisasi dan pendataan pertama, dilaksanakan pada 29 Desember 2023 lalu di Kantor Camat Galang. Saat itu, sosialiasasi dan pendataan dipimpin oleh Direktur Pengelolaan Pertanahan BP Batam Ilham Eka Hartawan.

Selanjutnya, dilakukan sosialisasi dan pendataan kembali pada 15 Januari 2024 di Kantor Camat Galang yang dipimpin oleh Direktur Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal BP Batam, Harlas Buana.

Kemudian, sosialisasi dan pendataan terakhir yang dilaksanakan pada 26 Februari 2024 lalu di Ruang Presentasi Marketing Center BP Batam. Dimana sosialisasi tersebut, dipimpin langsung oleh Kepala BP Batam, Muhammad Rudi dan Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi BP Batam, Sudirman Saad.

Pemberian surat peringatan pertama ini juga merupakan bentuk sosialisasi awal sebelum masuk kedalam tahapan pembongkaran bangunan. Langkah tersebut juga dilakukan sesuai dengan prosedur untuk menangani proses pelaksanaan pembangunan rumah yang sudah di programkan oleh BP Batam.

Setelah SP1 tersebut dikirim, akan ada waktu selama tujuh hari untuk pemilik lahan menyatakan sikap. Begitu juga dengan SP2 yang mempunyai waktu selama 7 hari. Sementara untuk SP3, ada waktu selama tiga hari.

Ia mengungkapkan, bahwa SP itu dilayangkan agar warga yang tinggal di kawasan Tanjung Banon mau membongkar rumahnya secara sukarela.

Namun jika sampai SP3 itu tak digubris, maka Tim Terpadu akan melayangkan Surat Perintah Bongkar (SPB) dan penertiban pun akan dilakukan.

"Sebelum menerbitkan SP Bongkar dan dilaksanakan eksekusi pembongkaran oleh Tim Terpadu Kota Batam, masih diberikan ruang atau kesempatan kepada warga untuk diskusi dan menyatakan sikap," katanya.

Dari sosialisasi dan pendataan yang dilakukan itu, sebagian dari warga yang menguasai lahan tersebut telah sepakat untuk menerima santunan sesuai dengan aturan yang berlaku. Warga akan menerima santunan atas penggantian lahan, bangunan hingga tanaman yang tumbuh diatas lahan mereka.

Seluruh bagunan hingga tanaman yang tumbuh akan dihitung oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) sesuai dengan NJOP yang telah disepakati oleh seluruh FKPD Kepri dan Batam. Sehingga setiap masyarakat, akan menerima santunan yang berbeda-beda. Sesuai dengan luasan lahan yang dimilkinya.

Bagi pemilik lahan yang sudah menerima dan menerima santunan yang diberikan, akan difasilitasi dalam pembukaan rekening tabungan. Sementara yang masih menolak, akan dilanjutkan untuk pemberian SP2 dan seterusnya.

Ia menambahkan, saat ini Tim Terpadu terus mengimbau kepada warga yang menduduki lahan tersebut, untuk menyelesaikannya melalui cara-cara yang baik.

"Komitmennya, kita ingin realisasi pembangunannya bisa selesai tepat waktu, hal ini pun membutuhkan dukungan dari seluruh pihak," imbuhnya. (*)

Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) bersama PT Centrepark Citra Corpora menandatangani perjanjian kerja sama tentang Pengelolaan Parkir Terminal Ferry Penumpang Domestik Sekupang dan Telaga Punggur, di ruang rapat Anggota Bidang Pengusahaan BP Batam, Jum’at (1/3/2024).

Penandatangan tersebut, dilaksanakan oleh Anggota Bidang Pengusahaan BP Batam, Wan Darussalam bersama Direktur PT Centrepark Citra Corpora Chris Haryadi.

Wan Darussalam dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa penandatanganan ini merupakan langkah awal untuk meningkatkan pelayanan terbaik bagi pengguna jasa kepelabuhanan.

"Sesuai dengan arahan Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, untuk mentransformasi Pelabuhan Batam menjadi berstandar Internasional, semoga niat baik ini berjalan lancar," kata Wan.

Senada, Direktur Badan Usaha Pelabuhan, Dendi Gustinandar, berharap layanan parkir di Terminal Ferry Domestik Telaga Punggur dan Sekupang akan semakin nyaman dan efisien, terutama dengan adanya digitalisasi pembayaran seperti kartu uang elektronik dan dompet digital.

"Kita akomodir pembayaran non tunai sehingga memudahkan pengunjung untuk masuk dan keluar area pelabuhan," ujar Dendi.

Ia menekankan bahwa pengelolaan parkir akan tetap mengacu pada aturan yang berlaku, termasuk Peraturan Kepala BP Batam Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Tarif Layanan dan Tata Cara Pengadministrasian Keuangan, serta Peraturan Walikota Batam Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tarif Parkir Kendaraan Bermotor di Fasilitas di Luar Ruang Milik Jalan/Tempat Khusus Parkir.

"Kemudian, pengelolaan parkir di kedua Terminal domestik tetap akan mengacu pada aturan yang berlaku," sebutnya.

Sebagai gambaran, tarif parkir untuk kendaraan roda empat adalah Rp 7.000,- untuk dua jam pertama, dengan rincian Rp 2.000,- untuk tarif masuk kendaraan dan Rp 5.000,- untuk tarif parkir. Untuk jam berikutnya, dikenakan tarif Rp 2.000,-/jam. Tarif parkir inap roda empat per 24 jam/kendaraan adalah Rp 60.000,-.

Sementara itu, tarif parkir untuk kendaraan roda dua adalah Rp 3.000,- untuk dua jam pertama, dengan rincian Rp 1.000,- untuk tarif masuk kendaraan dan Rp 2.000,- untuk tarif parkir. Untuk jam berikutnya, dikenakan tarif Rp 1.000,-/jam. Tarif parkir inap roda dua per 24 jam/kendaraan adalah Rp 30.000,-.

Sementara, Direktur PT Centrepark Citra Corpora, Chris Haryadi menyampaikan terima kasih kepada BP Batam yang telah memberikan kepercayaan dan kesempatan kepada pihaknya dalam pengelolaan parkir Terminal Ferry Penumpang Domestik Sekupang dan Telaga Punggur.

Chris menegaskan bahwa pihaknya akan segera mulai melakukan pembangunan sesuai dengan target yang telah disepakati dalam perjanjian.

“Semoga kerja sama ini bisa berjalan baik dan harapannya kita bisa merevolusi proses parkir ini di Pelabuhan Telaga Punggur dan Sekupang dengan pelayanan yang lebih baik dengan teknolongi yang canggih,” harap Cris.

Adapun pengelolaan parkir oleh pihak swasta ini akan dimulai pada awal Maret 2024 ini.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi mengaku bersyukur atas pertumbuhan ekonomi Batam meningkat tajam hingga 7,04 persen sepanjang tahun 2023. Angka itu lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau sebesar 5,20 persen dan nasional 5,05 persen.

“Kita patut bersyukur atas capaian itu, dukungan pusat, sinergi bersama Forkopimda dan masyarakat serta pembangunan yang dilakukan dapat kita rasakan bersama hasilnya,” kata Muhammad Rudi di Batam Center, Rabu, (28/2/2024).

Di bawah kepemimpinannya, Batam memang tengah gencar membangun infrastruktur bertaraf modern dalam kurun waktu empat tahun terakhir, sebut saja pembangunan jalan-jalan utama yang menghubungkan Bandara Hang Nadim dan Pelabuhan Batu Ampar.

Meski belum rampung sepenuhnya, keindahan dan peningkatan ruas jalan sepanjang 20 km tersebut sudah dirasakan.

Muhammad Rudi meyakini dengan pengembangan infrastruktur tersebut akan memudahkan akses dan proses bisnis di Batam semakin cepat dan mudah. Apalagi sebelumnya ditambah dengan terbitnya PP 41 Tahun 2021 yang mengamanatkan kemudahan perizinan berusaha di KPBPB Batam.

Data Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia, realisasi investasi tahun 2023 secara keseluruhan mengalami peningkatan sebesar Rp 2,38 triliun atau meningkat 18 persen jika dibandingkan tahun 2022 lalu.

Dalam data tersebut, total realisasi investasi di Batam tahun 2023 sebesar Rp 15,6 triliun. Dengan rincian, investasi dari PMDN sebesar Rp 6,8 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp 8,8 triliun.

“Sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat dan pelaku usaha yang telah bersama pemerintah berupaya meningkatkan ekonomi di Kota Batam,” sebutnya.

Diketahui sejumlah proyek strategis yang tengah dikembangkan seperti pengembangan Bandara Hang Nadim Batam, Pelabuhan Batu Ampar dan KEK Kesehatan Sekupang hingga Kawasan Rempang Eco City diharapkan akan menjaga memacu pertumbuhan ekonomi Batam dan Nasional kedepannya.

Batam - Kapolresta Barelang Kombes Pol Nugroho Tri N, SH, SIK. MH, meninjau pelaksanaan pelayanan pembuatan SKCK terbaru di Gedung Parama Satwika Polresta Barelang pada hari Jum’at. (01/3/24)

Kegiatan peninjauan tersebut didampingi oleh Kepala Bagian Kepesertaan BPJS Kesehatan Cabang Batam Adithia dharma, Kasihumas Polresta Barelang AKP Tigor Sidabariba, Wakasat Intelkam Polresta Barelang AKP Afrizal.

Kepala Bagian Kepesertaan BPJS Kesehatan Cabang Batam Adithia dharma menjelaskan Persyaratan JKN dalam pembuatan SKCK merupakan tindak lanjut dari inpres no 1 tahun 2022, yang mana didalamnya ada instruksi presiden kepada 30 instansi lembaga untuk kepesertaan JKN, termasuk Kepolisian. itu merupakan dasar sehingga terbitlah peraturan polisi nomor 6 tahun 2023 mengenai kepesertaan JKN sebagai salah satu syarat pengurusan pembuatan skck.

Sebelum peserta mengurus skck pastikan sudah memiliki NIK/KTP dan bisa mengecek di mobile jkn atau di wa 08118165165 untuk mengecek status nya aktif atau tidak. jika status tidak aktif skcknya tetap bisa di urus selama masa uji coba ini yang berlaku mulai tanggal 1 maret 2024 sampai dengan 31 mei 2024 tetapi tetap akan di minta untuk mengurus keaktifan JKNnya.

Sebagai contoh misalnya statusnya tidak aktif karna baru keluar dari perusahaan bisa mengurus secara mandiri nanti di tunjukan kepada petugas kepolisian bukti virtual account mendaftar mandirinya. jika statusnya menunggak bisa di tunjukkan bukti pelunasan di mobile jkn yang namanya program rehab yang berarti pembayaran nyicil secara bertahap lalu disampaikan kepada petugas pengurus SKCK nya.

Sehingga tetap beriringan, SKCK tetap di urus untuk tetap di terbitkan beriringan juga yang bersangkutan di minta untuk mengurus keaktifan JKN, yang mana ini merupakan salah satu upaya dari pemerintah dan bpjs kesehatan untuk memastikan semua masyarakat yang mengurus SKCK itu terlindungi dalam program jaminan kesehatan, sehingga target pemerintah tahun ini 98 % seluruh penduduk indonesia terlindung oleh jaminan kesehatan, sehingga pada saat sakit yang bersangkutan terlindungi dari segi financial, ucap Kepala Bagian Kepesertaan BPJS Kesehatan Cabang Batam Adithia dharma.

Kapolresta Barelang Kombes Pol Nugroho Tri N, SH, SIK. MH mengatakan hari ini saya meninjau uji coba pelaksanaan pengurusan skck dengan persyaratan harus terdaftar di JKN/BPJS, berlaku dari 1 maret 2024 hari ini launching di beberapa kota di indonesia termasuk di Polresta Barelang sebagai rol model dalam pelaksanaan pengurusan skck terbaru yang mana persyaratannya harus aktif kepesertaan BPJS, jika tidak punya berarti yang bersangkutan belum dapat diberikan SKCK setelah dinyatakan sudah mulai berlaku mulai tanggal 31 mei 2024 karena saat ini masih masa uji coba.

Ini merupakan uji coba yang pertama dalam pengurusan skck terbaru, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik dan lancar. Dan Aplikasi Mobile JKN bisa di download di Playstore atau App Store, masyarakat bisa mengetahui apakah BPJS nya aktif atau tidak, mari kita dukung program pemerintah pusat sesuai dengan instruksi presiden dan adanya peraturan kepolisian. Tutup Kapolresta Barelang Kombes Pol Nugroho Tri N, SH, SIK. MH.

Jalan Trans Barelang atau tepatnya ruas jalan yang berada di Bukit Bismillah akan ditutup sementara, selama perbaikan jalan amblas oleh Badan Pengusahaan Batam (BP Batam). Penutupan jalan itu, akan dilakukan mulai, Jumat (1/3/2024).

"Penutupan dilakukan demi kelancaran dan keselamatan pengguna jalan karena di lokasi tersebut ada pekerjaan perbaikan jalan," ujar Direktur Infrastruktur Kawasan BP Batam, Ponco Indro Subekti, Kamis (29/2/2024).

Dia menjelaskan, perbaikan jalan ini sesuai dengan amanat Kepala BP Batam, Muhammad Rudi yang menginstruksikan agar pengembangan jalan tidak terpusat di Kota Batam saja. Namun juga pembangunan jalan juga menyentuh hingga ke Pulau Rempang.

Penutupan ruas jalan dimaksud diberlakukan hingga pekerjaan jalan yang sebelumnya amblas itu terselesaikan dengan estimasi 1,5 bulan.

Selama penutupan jalan itu, pihaknya telah menyiapkan jalan alternatif disisi kiri jalan dari arah Kota Batam menuju Jembatan 5. Jalan alternatif itu merupakan jalan yang sudah ditimbun dan dilakukan pengerasan sebelumnya.

Ia menambahkan, dilokasi perbaikan pihaknya telah memasang media luar ruang seperti spanduk imbauan penutupan jalan dan pengalihan arus lalu lintas guna menjaga ketertiban serta kelancaran pengguna jalan selama pekerjaan perbaikan berlangsung.

"Saya harap untuk sementara waktu masyarakat bisa memaklumi. Terutama bagi masyarakat yang sehari-hari beraktivitas untuk menggunakan jalan alternatif yang disiapkan sementara waktu," kata dia. (*)

Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) melalui Biro Humas, Promosi, dan Protokol bersama Ombudsman Republik Indonesia menggelar Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka Pendampingan Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 di lingkungan BP Batam pada Rabu (28/2/2024) di Balairungsari BP Batam.

Dibuka oleh Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan, Wahjoe Triwidijo Koentjoro, FGD ini menghadirkan narasumber Asisten Muda Ombudsman RI, Maulana Putra beserta tim.

Dalam sambutannya, Wahjoe menjelaskan pentingnya implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik khususnya di lingkungan BP Batam.

“Dengan mengedepankan prinsip dan asas pelayanan publik, implementasi Undang-Undang tentang Pelayanan Publik wajib kita jadikan landasan sebagai dasar bagi kita untuk melayani masyarakat maupun investor,” ujar Wahjoe.

Ia turut menjelaskan bahwa Ombudsman RI adalah lembaga yang berwenang untuk menilai kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Badan Publik dan momen ini menjadi kesempatan emas bagi BP Batam untuk mengevaluasi penilaian sebelumnya.

“Terima kasih kepada Ombudsman RI sudah mengagendakan pendampingan penilaian kepada BP Batam, bagi kami kesempatan ini sangat berharga dan kami tentu berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik kami dengan harapan akan meningkatkan hasil penilaian BP Batam oleh Ombudsman RI kedepannya,” terang Wahjoe.

Setelah FGD yang diikuti oleh 12 Unit Pelayanan dan Badan Usaha di lingkungan BP Batam ini selesai digelar, Tim Ombudsman RI didampingi Tim Humas BP Batam melangsungkan kunjungan lapangan ke Pusat Perencanaan Program Strategis, Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum, Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan, serta Direktorat Pelayanan Terpadu Satu Pintu guna mengecek kesiapan pelayanan pada masing-masing Unit Kerja tersebut.

Sementara itu, di kesempatan berbeda Kepala BP Batam, Muhammad Rudi turut menjelaskan bahwa pihaknya akan terus meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga dapat memudahkan masyarakat hingga investor dalam mengurus kepentingannya di BP Batam.

“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan harapan dapat memudahkan masyarakat dan investor mengurus berbagai perizinan serta kebutuhan lainnya sehingga ekonomi dan pembangunan Batam akan terus bertumbuh positif,” pungkas orang nomor satu di Batam ini.