Jakarta - Stabilitas sistem keuangan (SSK) berada dalam kondisi yang masih terjaga, di tengah tekanan perekonomian global yang meningkat, sebagai akibat berlanjutnya perang di Ukraina, tekanan inflasi global, serta respons pengetatan kebijakan moneter global yang lebih agresif. Resiliensi SSK triwulan II 2022 menjadi pijakan KSSK untuk tetap optimis dengan terus mewaspadai seluruh tantangan dan risiko yang dihadapi. Demikian ditekankan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia (BI), Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam Rapat Berkala KSSK III tahun 2022 pada Jumat (29/7) di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Pertumbuhan ekonomi global diprakirakan lebih rendah dari proyeksi sebelumnya, disertai meningkatnya risiko stagflasi dan ketidakpastian pasar keuangan global. Tekanan inflasi global terus meningkat seiring dengan tingginya harga komoditas akibat berlanjutnya gangguan rantai pasokan, diperparah oleh berlanjutnya perang di Ukraina, serta meluasnya kebijakan proteksionisme, terutama pangan. Berbagai negara, terutama Amerika Serikat (AS) merespons peningkatan inflasi tersebut dengan pengetatan kebijakan moneter yang lebih agresif sehingga menahan pemulihan ekonomi dan meningkatkan risiko stagflasi. Pertumbuhan ekonomi berbagai negara, seperti AS, Eropa, Jepang, Tiongkok, dan India, diprakirakan lebih rendah dari proyeksi sebelumnya, yang disertai dengan meningkatnya kekhawatiran resesi di AS. Bank Dunia dan IMF merevisi ke bawah proyeksi pertumbuhan global tahun 2022, masing-masing dari 4,1% menjadi 2,9% dan dari 3,6% menjadi 3,2%. Meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global mengakibatkan aliran keluar modal asing, khususnya investasi portofolio, dan menekan nilai tukar di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.
Perbaikan perekonomian domestik pada triwulan II 2022 diproyeksikan terus berlanjut, ditopang oleh peningkatan konsumsi dan investasi serta kinerja ekspor. Berbagai indikator dini pada Juni 2022 tercatat tetap baik. Indeks Penjualan Riil (IPR) tumbuh 15,4% (yoy). Kinerja sektor manufaktur tetap positif sebagaimana tercermin dari Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur yang masih ekspansif di level 50,2 dan menguat kembali pada Juli 2022 ke level 51,3. Konsumsi listrik baik industri maupun bisnis juga tumbuh positif. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) meningkat ke level 128,2 dari posisi Maret 2022 di level 111,0 yang menunjukkan optimisme masyarakat terhadap prospek pemulihan ekonomi.
Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) diprakirakan tetap kuat, di tengah meningkatnya tekanan terhadap arus modal. Transaksi berjalan triwulan II 2022 diproyeksikan mencatat surplus, lebih tinggi dibandingkan dengan capaian surplus pada triwulan I, terutama didukung oleh kenaikan surplus neraca perdagangan, sejalan dengan masih tingginya harga komoditas global. Pada Juni 2022 surplus neraca perdagangan tercatat mencapai USD5,09 miliar dan selama triwulan II 2022 mencapai USD15,55 miliar. Neraca transaksi modal dan finansial diperkirakan tetap terjaga didukung oleh aliran modal masuk dalam bentuk penanaman modal asing (PMA). Sementara itu, investasi portofolio pada triwulan II 2022 mencatat net inflow sebesar USD0,2 miliar. Namun demikian, memasuki triwulan III 2022 (hingga 28 Juli 2022), investasi portofolio mencatat net outflow sebesar USD2,05 miliar sejalan dengan ketidakpastian pasar keuangan global yang tinggi. Sementara itu, posisi cadangan devisa akhir Juni 2022 masih tetap kuat, tercatat sebesar USD136,4 miliar, setara dengan pembiayaan 6,6 bulan impor.
Tekanan terhadap nilai tukar Rupiah meningkat sebagaimana juga dialami oleh mata uang negara-negara lainnya, di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang masih tinggi. Hingga 28 Juli 2022, secara year to date (ytd), nilai tukar Rupiah melemah 4,55%, relatif lebih baik dibandingkan dengan depresiasi mata uang sejumlah negara di kawasan, seperti Malaysia (6,46%), India (6,80%), dan Thailand (9,24%). Sementara itu, perkembangan inflasi domestik perlu terus dicermati. Laju Inflasi menunjukkan tren meningkat karena tingginya tekanan sisi penawaran seiring dengan kenaikan harga komoditas dunia dan gangguan pasokan domestik. Laju inflasi Juli 2022 tercatat 4,94% (yoy), meningkat dibandingkan Juni 2022 yang tercatat 4,35% (yoy) dan akhir triwulan I di level 2,64% (yoy). Sementara itu, inflasi inti tetap terjaga pada level 2,86% (yoy), didukung oleh konsistensi kebijakan BI dalam menjaga ekspektasi inflasi. Sinergi dan koordinasi terkait inflasi juga dilakukan BI dengan Pemerintah, termasuk dengan Pemerintah daerah melalui TPIP dan TPID. Sedangkan inflasi kelompok volatife food meningkat terutama oleh kenaikan harga pangan global dan terganggunya pasokan akibat cuaca. Inflasi kelompok administered prices meningkat dipengaruhi oleh inflasi angkutan udara. Tekanan inflasi akibat kenaikan harga energi global tidak sepenuhnya tertransmisikan pada administered price sejalan dengan kebijakan Pemerintah mempertahankan harga jual energi domestik melalui instrumen APBN. Dibandingkan dengan negara peers, seperti Thailand (7,7%), India (7,0%), dan Filipina (6,1%), inflasi Indonesia masih relatif moderat.
Dari sisi fiskal, APBN melanjutkan kinerja yang positif. Realisasi Pendapatan Negara hingga akhir Juni 2022 mencapai Rp1.317,2 triliun atau 58,1% dari target APBN (Perpres 98/2022), tumbuh 48,5% (yoy). Kinerja Pendapatan Negara didukung oleh pemulihan aktivitas ekonomi yang semakin menguat, kenaikan harga komoditas, serta perbaikan kebijakan dan administrasi perpajakan. Realisasi Belanja Negara mencapai Rp1.243,6 triliun atau 40% dari pagu yang terdiri dari realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp876,5 triliun (38,1% dari pagu) dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa mencapai Rp367,1 triliun (45,6% dari pagu). Belanja Negara tetap dioptimalkan untuk menopang tren pemulihan agar tetap berlanjut dan semakin menguat. Dengan perkembangan tersebut, APBN mencatatkan surplus Rp73,6 triliun atau 0,39% terhadap PDB.
Kinerja APBN yang positif tersebut menjadi modal untuk mengantisipasi ketidakpastian sekaligus menjadi pondasi untuk memperkuat konsolidasi fiskal tahun 2023. Pemerintah terus mendorong resiliensi ekonomi melalui instrumen fiskal serta terus mengoptimalkan peran APBN sebagai shock absorber, antara lain melalui pengendalian inflasi dan melindungi daya beli masyarakat serta menjaga momentum pemulihan ekonomi dengan tetap menjaga keberlanjutan fiskal jangka panjang. Pemerintah juga akan terus menjaga stabilitas pasar SBN dengan menjaga disiplin fiskal serta menerapkan strategi pembiayaan yang fleksibel dan oportunistis namun tetap pruden.
Upaya untuk mengendalikan inflasi dan melindungi daya beli melalui instrumen fiskal ditempuh dengan:
- Menjaga harga jual BBM, LPG, dan listrik (administered price) tidak naik;
- Pemberian insentif selisih harga minyak goreng agar harganya tetap terjangkau bagi masyarakat;
- Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pangan;
- Menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dalam negeri melalui cadangan stabilisasi harga pangan (CSHP), antara lain kedelai dan jagung; dan
- Penurunan pungutan ekspor untuk mendorong peningkatan ekspor dan sekaligus mendorong kenaikan harga Tandan Buah Segar (TBS) di level petani (PMK No.115/PMK.05/2022).
BI terus memperkuat bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan memperkuat pemulihan. Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, BI mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI-7DRR) pada level 3,50%. Keputusan ini konsisten dengan prakiraan inflasi inti yang masih terjaga di tengah risiko dampak perlambatan ekonomi global terhadap pertumbuhan ekonomi dalam negeri. BI terus mewaspadai risiko kenaikan ekspektasi inflasi dan inflasi inti ke depan, serta memperkuat respons bauran kebijakan moneter yang diperlukan baik melalui stabilisasi nilai tukar Rupiah, penguatan operasi moneter, dan suku bunga.
BI memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah sebagai bagian untuk pengendalian inflasi melalui intervensi di pasar valas yang didukung dengan penguatan operasi moneter. BI memperkuat operasi moneter sebagai langkah pre-emptive dan forward looking untuk memitigasi risiko kenaikan ekspektasi inflasi dan inflasi inti melalui kenaikan struktur suku bunga di pasar uang dan penjualan SBN di pasar sekunder.
BI melakukan normalisasi kebijakan likuiditas melalui kenaikan Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah secara bertahap dan pemberian insentif GWM yang berlangsung tanpa mengganggu kondisi likuiditas dan intermediasi perbankan. Penyesuaian secara bertahap GWM Rupiah dan pemberian insentif GWM sejak 1 Maret sampai 15 Juli 2022 menyerap likuiditas perbankan sekitar Rp219 triliun. Penyerapan likuiditas tersebut tidak mengurangi kemampuan perbankan dalam penyaluran kredit/pembiayaan kepada dunia usaha dan partisipasi dalam pembelian SBN untuk pembiayaan APBN. Penyaluran kredit/pembiayaan perbankan kepada dunia usaha terus menunjukkan pemulihan dengan kecukupan likuiditas yang terjaga. Sementara itu, dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama BI dan Kemenkeu, BI hingga 20 Juli 2022 melanjutkan pembelian SBN di pasar perdana sejalan dengan program pemulihan ekonomi nasional serta pembiayaan penanganan kesehatan dan kemanusiaan dalam rangka penanganan dampak pandemi Covid-19 sebesar Rp56,11 triliun.
KSSK akan terus mencermati perkembangan berbagai faktor risiko baik global maupun domestik dan melakukan langkah-langkah kebijakan yang terkoordinasi untuk menjamin optimalisasi dan efektivitas kebijakan dalam menjaga SSK serta mendukung penguatan pemulihan ekonomi. (nck)
