gal. Sambungan ini sudah pernah beberapa kali diputus, tapi disambung lagi oleh oknum yang tak bertanggungjawab," tegas Denny.

Ia menegaskan, penindakan terhadap sambungan-sambungan ilegal tersebut juga selaras dengan arahan Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, terkait ketersediaan air di Kota Batam.

Pasalnya, kata Denny, Kepala BP Batam menaruh atensi serius terhadap polemik yang mengakibatkan kurangnya suplai air ke masyarakat.

Sehingga, pihaknya pun akan terus berupaya untuk menekan angka kebocoran atau kehilangan air dengan penindakan lanjutan di seluruh titik yang telah dipetakan.

Untuk tahap awal, SPAM Batam bersama aparat penegak hukum akan melakukan langkah persuasif ke masyarakat yang menggunakan sambungan ilegal.

"Minggu depan, kita bakal mengambil langkah hukum jika masih ditemukan illegal connection. Ini sebagai efek jera, mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini, air yang dialirkan ke masyarakat bisa kembali normal dan mengalir kencang," tambahnya.

Dalam pemetaan yang dilakukan SPAM Batam terkait kebocoran atau tingkat kehilangan air, Kawasan Nagoya dan Jodoh menjadi areal paling rawan.

Hal ini pun mendatangkan kerugian yang cukup signifikan. Meski sebetulnya, tingkat kehilangan air hampir merata di tiap kecamatan.

Oleh sebab itu, Denny mengimbau agar masyarakat dapat mengerti aturan hukum yang berlaku sehingga aliran air bisa maksimal ke depannya.

"Tingkat kehilangan air di tiap kecamatan angkanya hampir merata. Biasanya tergantung elevasi atau ketinggian suatu tempat dan jalur pipa yang ada. Semoga denga adanya penindakan ini bisa menambah flow [aliran] air ke masyarakat. Jadi secara bertahap bisa diatasi kebocoran yang ada," pungkasnya.

Dari catatan yang ada, angka kehilangan air di wilayah kerja SPAM Batam sekitar 18 persen. Dengan total kehilangan hampir 500 lt/dt.

Untuk kawasan Jodoh, tingkat kehilangan air pun mencapai 26 persen dan menjadi titik paling rawan dibandingkan daerah lain.

"Di Jodoh ini persentase kehilangannya cukup signifikan," ujar Manager Komersial Unit Usaha SPAM Hilir, Misyar Yunanto, di lokasi penindakan.

Sementara, salah seorang pedagang di lokasi penindakan mengaku tak mengetahui detail terkait aturan sambungan air yang digunakan.

Pedagang tersebut mengaku, dirinya tak tahu menahu tindakan yang dilakukannya dapat merugikan banyak orang.

"Kami juga baru nyambung. Ada orang nawarkan, jadi kami ikut saja," ujarnya. (DN)

Kepala Badan Pengusahaan Batam (BP Batam), Muhammad Rudi, mengajak masyarakat untuk meningkatkan keimanan dalam menyambut Bulan Suci Ramadan 1444 Hijriah.

Rudi mengajak seluruh umat muslim di Kota Batam untuk menjadikan Bulan Ramadan sebagai sarana mengintrospeksi diri.

"Semoga kita semua bisa mendapat ridho dari Allah SWT," ujar Rudi di Masjid Sultan Mahmud Riayat Syah, Senin (20/3/2023).

Rudi yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Provinsi Kepri juga mengajak masyarakat untuk mengisi berbagai kegiatan di Bulan Ramadan dengan rasa gembira dan suka cita.

Ia berharap, masyarakat dapat meningkatkan nilai-nilai sosial di masyarakat agar Kota Batam menjadi kota modern dan madani seperti yang dicita-citakan selama ini.

Selama Bulan Ramadan, Rudi dijadwalkan bakal melaksanakan Safari Ramadan. Mulai dari berbuka puasa hingga tarawih bersama masyarakat Kota Batam Provinsi Kepri.

Seperti di tahun-tahun sebelumnya, orang nomor satu di Kota Batam tersebut akan menyapa masyarakat di sejumlah daerah selama Bulan Ramadan.

"Saya sebagai Kepala BP Batam mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Semoga ibadah puasa kita diridhoi Allah SWT dan berjalan lancar," pungkasnya. (DN)

BATAM - Taman Rusa Sekupang merayakan ulang tahun pertamanya, Sabtu (18/03/2023). Kebersihan pada taman ini sangat terjaga dengan baik keasriannya. Terlebih banyaknya pepohonan besar dan rimbun di dalamnya.

Taman yang diresmikan oleh Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Muhammad Rudi sejak Maret 2022 ini, menjadi salah satu destinasi utama bagi masyarakat Kota Batam untuk melepas lelah.

Serangkaian acara seremonial digelar untuk merayakan ulang tahun pertama Taman Rusa Sekupang, Jumat (17/03/2023). Mulai dari senam pagi bersama para pegawai BP Batam, pelepasan kura-kura, pelepasan ikan koi, hingga peresmian taman edukasi.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi melalui Direktur Peningkatan Kinerja dan Manajemen Risiko, Asep Lili Holilulloh mengatakan, Taman Rusa saat ini sudah banyak peningkatan dari setahun yang lalu. Baik dari sisi operasional, keuangan hingga dari sisi komitmen dari pengelola Taman Rusa.

"Komitmen untuk menjadi salah satu tujuan wisata di Kota Batam, sudah tercapai. Saat ini, Taman Rusa termasuk tujuan wisata yang utama di Kota Batam," ujarnya usai perayaan satu tahun Taman Rusa.

Dengan pencapaian yang telah diraih tersebut tentunya Kepala BP Batam, Muhammad Rudi akan tetap mendukung pengembangan Taman Rusa kedepannya. Namun, pengembangan itu tidak bisa dilakukan dengan mudah dan harus banyak inovasi yang dilahirkan.

Sebagaimana, dalam perayaan ulang tahun pertama Taman Rusa, dilakukan peresmian dua fasilitas baru, yakni kolam koi dan taman edukasi. Selain itu, kolam yang berada di Taman Rusa akan dijadikan kolam pemancingan.

Sehingga, dengan adanya penambahan dua fasilitas baru itu diharapkan bisa menjadi daya tarik lebih untuk dikunjungi kedepannya.

"Selamat ulang tahun untuk taman rusa. Terus berinovasi dan kembangkan kreativitasnya. Karena ini semua, untuk masyarakat Batam dan luar Batam," imbuhnya.

Direktur Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan, Binsar Tambunan mengatakan, selama satu tahun belakangan ini, Taman Rusa sudah menjadi destinasi masyarakat Kota Batam dalam satu tahun terakhir untuk berwisata. Sehingga, secara pendapatan dari Taman Rusa selama setahun terakhir sebesar Rp3 miliar.

"Jadi selama setahun ini sudah cukup banyak masyarakat berwisata ke Taman Rusa karena sudah menjadi salah satu tujuan wisata utama di Kota Batam. Ini merupakan suatu hal yang harus kita jaga dan kita tingkatkan terus," ujar Binsar.

Ia melanjutkan, bertepatan pada momen perayaan ulang tahun Taman Rusa, pihaknya juga meresmikan dua fasilitas baru yang dapat dinikmati pengunjung kedepannya, yakni kolam koi dan taman edukasi.

Taman edukasi dibangun karena banyaknya pelajar yang mengunjungi Taman Rusa pada akhir pekan. Tidak hanya diperuntukkan kepada pelajar, taman edukasi itu juga bisa dinikmati oleh masyarakat umum.

Adapun di taman edukasi tersebut ada teknik budidaya tanaman dengan sistem hidroponik, tanaman langka, cara membuat pupuk kompos, sawah, sistem daur ulang air hingga listrik dari tenaga surya.

"Ini kita harapkan akan menjadi satu loncatan kedepannya, sehingga Taman Rusa ini semakin maju," katanya.

Ia menambahkan, Taman Rusa kedepannya juga akan dilengkapi dengan coffe shop atau coffe corner. Pembangunan fasilitas coffe shop itu dilakukan setelah adanya masukan-masukan dari pengunjung Taman Rusa dalam setahun ini.

"Nah ini kita akan coba buka coffe shop atau coffe corner yang bisa memberikan kelengkapan untuk semua dalam keluarga. Baik itu untuk kalangan milenial dan orang tua," imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, Taman Rusa Sekupang terletak di kawasan Sekupang, tepat berseberangan dengan Guest House Sekupang di Jalan RE. Martadinata. Dengan akses jalan yang baik, masyarakat mampu menjangkau Taman Rusa Sekupang dengan mudah karena menggunakan rute yang sama dengan Rumah Sakit BP Batam (RSBP Batam).

Taman Rusa Sekupang yang mulanya bernama Pusat Kebugaran Persatuan Istri Karyawan Otorita Batam (PIKORI) diresmikan pada tanggal 1 April 2000 dengan fasilitas jogging track sepanjang 1 kilometer dan bangunan serbaguna untuk kegiatan gymnasium dan olahraga badminton.

Dalam perkembangannya, fasilitas pusat kebugaran tersebut menambah satwa rusa di sekitar jogging track dan pada tahun 2008 berganti nama menjadi Taman Rusa. Pengembangan Taman Rusa yang signifikan dimulai pada peresmian pertama pada tahun 2000 dan peresmian kedua pada tahun 2022.

Biaya masuk Taman Rusa Sekupang juga sangat terjangkau. Pada hari Senin hingga Jumat, baik pengunjung dewasa, anak-anak dan pelajar dikenakan tarif Rp 5.000,-

Sedangkan pada akhir pekan, yaitu Sabtu dan Minggu, untuk pengunjung dewasa dikenakan tarif Rp 10.000,- dan untuk pengunjung anak-anak dan pelajar dikenakan tarif Rp 5.000,- (EI)

Jakarta, 16 Maret 2023 - Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Bank BTN Tahun Buku 2022 menyetujui pengangkatan Nixon LP Napitupulu menjadi Direktur Utama Bank BTN menggantikan Haru Koesmahargyo. Sebelumnya Nixon menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Bank BTN.

Dalam RUPST Bank BTN tersebut ada sembilan agenda yang dibahas. Adapun sembilan agenda yang dimintakan persetujuan kepada pemegang saham yakni:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2022 sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2022.
2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2022.
3. Penetapan remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) Tahun 2023 dan Tantiem Tahun Buku 2022 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2023.
5. Persetujuan atas Rencana Resolusi (Resolution Plan) Perseroan.
6. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTN Tahap II Tahun 2022 dan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Penawaran Umum Terbatas II (PMHMETD II)
7. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
8. Perubahan Susunan dan Penetapan Remunerasi Dewan Pengawas Syariah UUS Perseroan.
8. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Direktur Utama Bank BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, mayoritas pemegang saham telah menyetujui pembahasan agenda RUPST Perseroan Tahun Buku 2022. Untuk penggunaan laba bersih perseroan tahun buku 2022 yang sebesar Rp3,04 triliun, pemegang saham menyetujui sebesar Rp609 miliar atau 20% dari laba bersih perseroan tahun buku 2022 dibagikan sebagai dividen. Dengan jumlah tersebut setiap pemegang saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp43,394 per lembar saham.

“RUPST Bank BTN memutuskan penggunaan laba bersih tahun buku 2022 akan dipergunakan sebesar 20% dibagikan sebagai dividen dan sebesar 80% ditetapkan sebagai laba ditahan,” ujar Nixon usai gelaran RUPST Bank BTN di Jakarta, Kamis (16/3).

Untuk susunan pengurus baru perseroan, pemegang saham menyetujui pengangkatan Nixon LP Napitupulu menjadi Direktur Utama Bank BTN menggantikan Haru Koesmahargyo, Oni Febriarto Rahardjo sebagai Wakil Direktur Utama menggantikan Nixon LP Napitupulu dan Hakim Putratama sebagai Direktur Institutional Banking. Sedangkan pada jajaran Komisaris perseroan tidak ada perubahan. “Kami mengucapkan terima kasih atas didikasi dan jasa dari Bapak Haru selama menjabat sebagai Direktur Utama Bank BTN,” kata Nixon.

Lebih lanjut Nixon menuturkan, pada tahun ini, perseroan juga telah menetapkan beberapa target kinerja keuangan antara lain kredit dan pembiayaan ditargetkan tumbuh 8%-10%, Dana Pihak Ketiga (DPK) ditargetkan juga tumbuh 8%-10%, laba bersih ditargetkan naik pada kisaran 8%-10% serta NPL gross diharapkan membaik pada kisaran 3,2%-3,%.

Adapun untuk mencapai target tersebut, perseroan telah menetapkan arah Kebijakan Umum yakni “Perluasan Bisnis Berbasis Ekosistem Perumahan” diantaranya dengan mengoptimalkan kontribusi pada program KPR Subsidi dan meningkatkan KPR Non Subsidi melalui kerja sama developer, agen properti, mengembangkan skema KPR yang menyasar generasi milenial. Kemudian, meningkatkan kredit high yield (KRING, KAR, KUR) beyond mortgage melalui cross selling kepada nasabah captive.

Selanjutya, fokus pada penghimpunan DPK Low Cost dengan meningkatkan CASA pada segmen Ritel dan Institusi serta membangun kapabilitas untuk peningkatan CASA pada segmen wholesale banking. Lalu, mengembangkan sumber pertumbuhan baru dengan mempercepat implementasi inisiatif digital banking dan digitalisasi proses secara masif yang mendukung pengembangan bisnis berbasis ekonomi perumahan.

Kemudian meningkatkan sumber fee berbasis layanan dan transaksional terutama pada bisnis wealth management, digital banking dan corporate. Dan terakhir, mempercepat penyelesaian kredit macet dan melanjutkan inisiatif penjualan aset (asset sales) secara bulk.

“Kami berharap kebijakan umum perseroan 2023 bisa semuanya dilaksanakan, sehingga kinerja keuangan bisa bertumbuh sesuai dengan target yang telah ditetapkan,” pungkas Nixon. (nck)

Bali, 16 Maret 2023. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong dilakukannya sinergi antara Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (LPIP) dan Innovative Credit Scoring (ICS) untuk semakin memperluas informasi kinerja debitur yang bisa meningkatkan pembiayaan kredit khususnya bagi UMKM.

Demikian disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun Ogi Prastomiyono dalam seminar internasional “Sinergi Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (LPIP) dan Innovative Credit Scoring (ICS) dalam Mendorong Peningkatan Inklusi Keuangan” yang digelar OJK di Bali, Kamis (16/3/23).

“Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan berbagai lembaga Innovative Credit Scoring (ICS) sehingga ke depan diperlukan segera adanya sinergi antara LPPI dan ICS untuk semakin memperluas informasi kredit khususnya untuk mendorong pembiayaan UMKM,” kata Ogi.

Di Indonesia, layanan Credit Scoring Indonesia disediakan oleh dua jenis entitas, yaitu Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (LPIP) sebagai Biro Kredit Konvensional, dan penyedia Innovative Credit Scoring (ICS). Biro Kredit Konvensional menyediakan laporan dan credit scoring berdasarkan data kredit tradisional, seperti riwayat pembayaran pinjaman dan utang yang belum lunas.

Saat ini ada tiga LPIP yang berizin OJK, yaitu PT Kredit Biro Indonesia Jaya, PT PEFINDO Biro Kredit, dan PT CRIF Lembaga Informasi Keuangan.

Salah satu tujuan utama Biro Kredit adalah mengurangi risiko kredit dengan memberikan informasi yang lebih banyak kepada pemberi pinjaman tentang kelayakan kredit peminjam. Selain itu, Biro Kredit juga bermanfaat bagi peminjam dengan memungkinkan mereka membangun riwayat kredit dan meningkatkan credit scoring mereka dari waktu ke waktu.

Di sisi lain, ICS adalah bentuk credit scoring yang lebih baru yang menggunakan sumber data alternatif untuk menilai kelayakan kredit, seperti aktivitas media sosial, transaksi online, dan penggunaan ponsel.
ICS disediakan oleh perusahaan fintech dan bertujuan untuk memberikan akses kredit kepada individu dan entitas bisnis yang mungkin tidak memiliki riwayat kredit tradisional atau akses kredit yang terbatas.

Keberadaan ICS telah membantu perkembangan fintech peer to peer lending yang sampai Januari 2023, terdapat 102 fintech P2P lending yang berizin dan menawarkan kemampuan untuk menyederhanakan proses pinjaman, terutama bagi mereka yang memiliki akses terbatas ke bank tradisional. Dengan penerapan inovasi IT, pencairan pinjaman dapat dilakukan dengan cepat dan mudah.

Selain fintech P2P lending, OJK juga mengelola dan mengatur keberadaan Inovasi Keuangan Digital (IKD) yang pada Januari 2023, tercatat ada 97 IKD di OJK dan diklasifikasikan ke dalam 15 kelompok model bisnis, termasuk ICS.

Selain Ogi Prastomiyono, hadir dalam seminar dua hari ini Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara serta sejumlah pembicara lain termasuk regulator keuangan dari Korea Selatan, Mesir, dan Malaysia, serta asosiasi dari sektor perbankan, asuransi, pembiayaan, fintech, dan informasi kredit, baik domestik maupun internasional.

Kegiatan seminar internasional ini juga sejalan dengan peran Indonesia sebagai tuan rumah KTT ASEAN 2023 yang menekankan pentingnya ASEAN dalam perekonomian global dengan tema "ASEAN Matters: Epicentrum of Growth". Indonesia dapat memanfaatkan pengalaman dalam mempromosikan inklusi keuangan melalui pemanfaatan skoring kredit di sektor jasa keuangan dengan tetap memastikan perlindungan dan privasi data konsumen. (nck)

Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) menggelar pelantikan pejabat struktural eselon II dan III, di Ruang Presentasi Gedung Marketing, pada Kamis (16/3/2023).

Sebanyak satu pejabat eselon II dan tiga pejabat eselon III dilantik dan mengambil sumpah.

Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan Wahjoe Triwidijo Koentjoro selaku pejabat yang melantik mengatakan bahwa para pejabat yang dilantik berada pada unit yang sangat strategis, sehingga sangat diharapkan dapat menjalankan amanah dengan komitmen sesuai dengan sumpah jabatan.

Kedua unit memiliki peran utama yakni Direktorat Infrastruktur Kawasan dan Direktorat Lalu Lintas Barang dan Penanaman Penanaman Modal. Sehingga Wahjoe berpesan dengan hadirnya pejabat baru dapat membawa semangat positif untuk mencapai target pembangunan dan investasi hingga tahun 2024.

Hal ini sejalan dengan semangat Kepala BP Batam Muhammad Rudi yang telah mencanangkan target-target pembangunan dan investasi yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah melalui pembangunan sektor-sektor prioritas hingga 2024.

“Mendorong semangat pembangunan Batam yang terus digencarkan Kepala BP Batam Bapak Muhammad Rudi, kami harap para pejabat dapat komit sesuai sumpah, melaksanakan pelayanan yang optimal, bekerja dengan inovasi dan integritas. Sehingga pembangunan dan target investasi yang sudah dicanangkan hingga 2024 harus selesai tanpa ada masalah.” Tutur Wahjoe dalam sambutannya.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Batam Nomor 55 tahun 2023, berikut adalah Daftar Pejabat yang dilantik :

1. Ponco Indro Subekti dilantik menjadi Direktur Infrastruktur Kawasan, Kedeputian Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi. Jabatan ini sebelumnya diisi oleh Imam Bachroni, yang telah memasuki masa purnabakti.

2. Wildan Arief Kepala Subdit Industri, Direktorat Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal.

3. Yani Alkindi Kepala Subdit Pelayanan Penanaman Modal, Direktorat Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal.

4. Rully Syahrizal Kasubdit Perdagangan, Direktorat Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal. Rully Syahrial merupakan ASN dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum (BU SPAM) tindaklanjuti angka kehilangan air di wilayah kerja SPAM Batam yang mencapai angka 20%.

Hal ini dibahas dalam pertemuan BU SPAM dengan stakeholder, terkait pembahasan Illegal Connection dan rencana penindakan terhadap kegiatan illegal connection / sambungan liar di wilayah kerja SPAM Batam.

Selanjutnya akan dibentuk Tim Identifikasi Kehilangan Sambungan Air yang terdiri dari POM TNI Angkatan Darat, POM TNI Angkatan Laut, Polresta Barelang, Kejaksaan Negeri Batam, Satuan Polisi Pamong Praja, Direktorat Pengamanan BP Batam dan PT. Air Batam Hilir sebagai konsorsium pelaksana.

Direktur Badan Usaha SPAM BP Batam Denny Tondano mengatakan bahwa terdapat total kehilangan air di Batam hampir 500lt/dt.

"Jika 500lt/dt ini bisa diamankan, kita surplus 200lt/dt. Kami telusuri dan cari, kehilangan yang cukup besar." Kata Denny.

Ia mengatakan bahwa saat ini angka kehilangan air Batam masih ada di angka 19-20%. Sebagai pembanding ia menuturkan tingkat kehilangan air di DKI Jakarta berkisar 40%, Jawa Barat 38%, Singapura masih juga di angka 9%.

"Angka kita memang lebih baik dari Jakarta Jabar, tapi kita terus mau tingkatkan dengan target ya dekat lah dengan tetangga. Ini acuan kita." kata Denny.

Lebih lagi, Denny menjabarkan kondisi spesifik kehilangan air di Batam terdeteksi, terbesar ada di wilayah Duriangkang - Jodoh - Nagoya - Sengkuang.

"Jodoh kita indentifikasi 26% air hilang. Kami kirimkan sebanyak 241,005 lt/dt, yang terbaca dimeteran hanya 178,341 Lt/dt saja. Artinya teridentifikasi kehilangan air yang besar di wilayah ini, menyebabkan kekurangan air di wilayah tersebut (Jodoh)." Terang Denny.

"Kondisi ini akan merugikan masyarakat dan negara. Siapa yang paling terdampak. Adalah masyarakat, tetangganya yang justru terdampak bisa jadi debit air lebih sedikit. Air terserap untuk kegiatan illegal melalui sambungan tanpa meteran." Imbuh Denny.

Menurutnya, dari total 2136 sambungan tanpa meter (illegal inspection & connection) dan baru 900an dilakukan pemutusan. Sehingga masih ada 1000-an lebih sambungan illegal yang terdeteksi.

Dengan kondisi tersebut ia mengajak instansi terkait bersinergi memberikan masukan saran dan dukungan untuk menindaklanjuti hal tersebut.

"Tujuan kami adalah untuk menekan kehilangan air dan mengedukasi masyarakat. Arahan Kepala BP Batam Bapak Muhammad Rudi adalah pelayanan air harus bagus, semua harus terlayani dengan baik. Inilah kenapa kami bergerak. Mudah mudah dalam 1 - 2 minggu kita bisa turunkan menjadi 18%. Untuk itu kami butuh kerja sama dan sinergi Bapak-Bapak." Pungkas Denny.

Sementara itu, Kepala Satuan Pemerika Intern BP Batam Konstantin Siboro mengatakan bahwa sangat disayangkan kondisi kehilangan air yang terjadi dan ia harapkan dapat segera ditangani sesuai aturan yang berlaku.

"Banyak keluhan masyarakat tentang kekurangan air, tapi di sisi lain kegiatan illegal pencurian air juga makin marak. Ini yang harus segera ditindaklanjuti. Ada kerugian bagi masyarakat dan juga negara." Kata Siboro.

Hadir perwakilan dari pihak Kepolisian, TNI dan Satpol PP Kota Batam yang juga siap bersinergi dengan upaya penyelamatan air Batam.

Menurutnya, bila terbukti kehilangan air diindikasikan karena perbuatan illegal artinya telah masuk ranah pencurian, maka ini sudah masuk tindakan melawan hukum.

"Kami dari kepolisian siap mengawal dan membantu mensosialisasikan kepada masyarakat. Kami siap mendukung." Kata perwakilan dari Polresta Barelang.

Semua masukan dan saran yang disampaikan stakeholder akan menjadi bahan pertimbangan bagi BU SPAM dalam menyusun langkah-langkah ke depan untuk menyelamatkan kondisi kehilangan air yang terus meningkat.

Hal ini sejalan dengan amanah dari Kepala BP Batam Muhammad Rudi untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan air di Kota Batam.

BU SPAM mengajak masyarakat yang menyaksikan potensi-potensi pemasangan illegal connection dapat melaporkan melalui nomor pengaduan 0778-5700000 atau pesan whatssapp 08117780155.

Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) menggelar Focus Group Discussion dengan tema Keterbukaan Informasi Publik untuk Mewujudkan Good Governance.

Dengan mengundang Komisi Informasi Pusat RI, Rabu (15 Maret 2023), kegiatan diperuntukkan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BP Batam yang terdiri dari 23 unit kerja.

Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan Wahjoe Triwidijo Koentjoro selaku Atasan PPID BP Batam membuka acara secara langsung dan berpesan agar FGD ini dapat menjadi media diskusi untuk memperkaya ilmu bagaimana tata kelola pelayanan dan informasi publik sesuai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Sehingga pelaksanaan pelayanan informasi di lingkungan BP Batam, ia harapkan dapat semakin baik, efektif dan transparan.

"Ini merupakan media diskusi, learning sekaligus improvement untuk para unit kerja PPID BP Batam agar semakin memperbaiki pelayanan publik dan pelayanan informasi sehingga pelayanan yang ada dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat." Kata Wahjoe Triwidijo Koentjoro.

Kegiatan yang diselenggarakan di Marketing Centre BP Batam ini, menghadirkan narasumber Komisioner Komisi Informasi Pusat Gede Narayana dan Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat Fathul Ulum.

Komisioner Komisi Informasi Pusat Gede Narayana mengatakan bahwa predikat informatif yang berhasil diraih Badan/Instansi, tujuan akhirnya dari penyelenggaraan keterbukaan informasi publik sehingga tercipta Good Governance.

“Ujung dari semuanya adalah informasi BP Batam dirasakan manfaatnya. Good Governance yang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.” kata Gede Narayana.

"Keterbukaan informasi publik adalah kesepakatan kita bersama untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik yakni good governance yang ujungnya adalah kesejahteraan masyarakat." ungkap Gede Narayana.

Turut hadir, Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol Ariastuty Sirait sebagai Ketua PPID.

Ia juga berharap dengan dilaksanakannya grup diskusi, para PPID Unit Kerja dapat semakin memahami pentingnya keterbukaan informasi publik hingga prinsip-prinsip yang harus dijalankan mewujudkan pengelolaan Badan Publik yang baik, sesuai visi yang dicanangkan Kepala BP Batam Muhammad Rudi.

“Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik, sehingga kegiatan seperti ini akan sangat penting. PPID harus memahami bagaimana kewajiban dan prinsip pelayanan publik yang baik." Kata Tuty.

"Upaya ini sejalan dengan harapan Pak Kepala BP Batam, Bpk Muhammad Rudi, beliau yakin saat semua sinergi, maka komitmen dan pelayanan akan semakin baik untuk masyarakat.” Pungkas Tuty.

BATAM - Dalam memberikan keamanan dan kenyamanan bagi investor, Badan Pengusahaan (BP) Batam telah menyelesaikan pembangunan Mapolsek Batu Ampar. Gedung baru Polsek Batu Ampar ini berada di Jalan Kuda Laut dan telah diresmikan, Selasa (14/03/2023).

Turut hadir dalam peresmian ini Anggota Bidang Pengusahaan BP Batam, Wan Darussalam, pejabat eselon II, III dan IV BP Batam, serta jajaran Forkopimda Kota Batam.

Kepala BP Batam Muhammad Rudi melalui Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan BP Batam, Wahjoe Triwidijo Koentjoro mengatakan, Beberapa waktu lalu BP Batam bersama Polri telah menyepakati untuk memindahkan Kantor Polsek Batu Ampar yang lama.

Hal tersebut dikarenakan akan dilakukannya pelebaran jalan yang telah direncanakan oleh BP Batam, sebagai infrastruktur pendukung ke Pelabuhan Batu Ampar.

"Polsek yang lama terkena program proyek nasional dalam rangka pengembangan Batu Ampar yang lebih bagus lagi. Terlebih BP Batam menjadikan pengembangan Pelabuhan Batu Ampar ini sebagai program strategis beberapa tahun kedepan," ujarnya.

Sehingga ia menyampaikan ucapan terima kasih kepada Polri yang selalu mendukung program BP Batam dalam menjadikan Batam sebagai kota modern kedepannya.

Peresmian hibah atau alih status bangunan gedung Polsek Batu Ampar ini juga merupakan bentuk dukungan BP Batam kepada Polri, terhadap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan BP Batam pada saat ini hingga kedepannya.

"Polsek Batu Ampar ini dibangun oleh BP Batam dengan biaya Rp6,2 miliar. Dengan luas bangunan 1.200 meter dan luas lahan 4.000 meter. Polsek Batu Ampar diharapkan bisa membantu program dan kegiatan yang direncanakan BP Batam demi kesejahteraan masyarakat Kota Batam," jelasnya.

Seperti diketahui, BP Batam akan menggesa pengembangan Pelabuhan Batu Ampar yang difokuskan untuk meningkatkan kualitas layanan kepelabuhanan dan kuantitas daya tampung peti kemas. Dengan target hingga tahun 2025 mendatang sebesar 1,6 juta TEUs.

Sejalan dengan pengembangan Pelabuhan Batu Ampar tersebut, BP Batam membutuhkan dukungan dari pihak kepolisian untuk menata dan membersihkan Pelabuhan Batu Ampar demi kemudahan investasi di Kota Batam.

Jika kedepannya Pelabuhan Batu Ampar dapat ditata kembali dengan sinergitas bersama, Pelabuhan Batu Ampar akan dapat menangkap pertumbuhan arus barang, serta dapat memenuhi kebutuhan domestik dan interkoneksi dengan pulau-pulau sekitar.

"Kami mohon dukungan dari semua pihak untuk dapat mewujudkan program strategis BP Batam khususnya dalam pengembangan Pelabuhan Batu Ampar. Tanpa dukungan dari seluruh pihak, Kota Batam tidak akan berkembang pesat seperti sekarang ini," tuturnya.

"Semoga dengan hibah gedung Polsek Batu Ampar ini juga dapat saling berkomitmen untuk membangun, menertibkan, mengamankan, dan menata kembali hal-hal yang dapat mengganggu kegiatan investasi Kota Batam," imbuhnya.

Kapolda Kepri, Irjen Pol Tabana Bangun dalam sambutannya menyatakan komitmennya untuk mendukung BP Batam dalam membangun kota Batam. Dengan demikian, BP Batam selaku pengelola di wilayah Batam dan ikut serta dalam melakukan pembangunan sudah tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

"Bukan kebutuhan kepolisian tetapi kebutuhan untuk mendukung semua sektor, termasuk sektor perekonomian," tegasnya.

Oleh sebab itu, sebagai pimpinan kepolisian di Kepulauan Riau, ia menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada BP Batam. Atas terbangunnya fasilitas kantor kepolisian yang memang sesuai kebutuhan dari masyarakat.

"Saya acungi jempol mewakili kepolisian dan masyarakat tentunya," ujarnya dengan disambut tepuk tangan dari hadirin yang hadir.

Ia menambahkan, kepada semua tokoh masyarakat, tokoh agama hingga seluruh lapisan masyarakat di Kecamatan Batu Ampar untuk bersama-sama menjaga kantor Polsek Batu Ampar. Dengan bersama-sama menjaga kantor Polsek Batu Ampar, artinya juga bersama-sama menjaga situasi dan kondisi masyarakat berjalan dengan baik.

Keberhasilan dalam menjaga situasi keamanan dan kenyamanan di Batu Ampar tentunya akan kembali dirasakan oleh masyarakat. Karena tentunya akan meningkatkan kesejahteraan kedepannya.

"Saya salut dengan Kepala BP Batam yang telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya. Mako polsek ini tentunya jadi sebuah sejarah bagi Polda Kepri. Salam hormat kami kepada Kepala BP Batam yang sudah memberikan tempat ini," imbuhnya. (EI)

BATAM - Badan Pengusahaan (BP) Batam menggelar diseminasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) di OSS RBA kepada pelaku usaha di Hotel Harris, Batam Center, Senin (13/03/2023). Kegiatan tersebut sebagai salah satu upaya BP Batam dalam meningkatkan realisasi investasi di Batam.

Kegiatan ini, sebagai upaya untuk memberi pemahaman dan mendorong pelaku usaha agar dapat segera menyampaikan LKPM. Selain itu, pelaporan LKPM menjadi salah satu sumber informasi bagi BP Batam terkait perkembangan dunia usaha.

Kegiatan tersebut, sejalan dengan program dari Kepala BP Batam, Muhammad Rudi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Batam.

"Ekonomi kita insyaallah menguat. Tapi kita tak boleh lengah. Program-program menarik investasi juga ditingkatkan. Selanjutnya, tugas kita semuanya bahu membahu jaga Batam tetap kondusif," ujar Muhammad Rudi.

Kepala Sub. Direktorat Pelayanan Penanaman Modal BP Batam, Wildan Arief mengatakan, LKPM merupakan suatu kewajiban bagi para pelaku usaha untuk melaporkan seluruh kegiatan maupun aktivitas perusahaan. Hal itu tertuang dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Pelaporan LKPM menjadi salah satu sumber informasi bagi pemerintah terkait perkembangan dunia usaha, serta menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam menyusun suatu kebijakan.

"Tentunya karena itu kewajiban, beberapa aturan yang seharusnya di update kepada pengusaha. Sehingga kami bersinergi antara pihak BP Batam dan BKPM untuk melakukan sosialisasi atau desiminisasi ini," katanya.

Ia menambahkan, diseminasi atau sosialiasi yang digelar pada awal tahun ini bertujuan agar pelaporan LKPM pelaku usaha pada bulan April mendatang bisa berjalan dengan lancar.

"Nanti di bulan April dari tanggal 1 sampai tanggal 10, kewajiban (laporan LKPM) itu harus sudah dilaksanakan oleh pihak perusahaan," imbuhnya.

Sementara itu, Penata Kelola Penanaman Modal Kementrian Inevstasi/BKPM, Dwiagris Tiffania mengapresiasi kegiatan diseminasi yang dilaksanakan oleh BP Batam. Dengan adanya kegiatan ini, ia mengharapkan para pelaku usaha bisa patuh dan memahami mengenai kewajibannya.

"Jadi tidak hanya patuh menyampaikan tetapi juga mengerti dan melengkapi dengan benar. Menginput realisasi investasi dengan benar," katanya.

Ia menambahkan, saat ini realisasi capaian investasi di Batam cukup meningkat dengan pesat. Menurutnya, masih rendahnya capaian investasi dalam beberapa tahun belakangan ini disebabkan oleh sejumlah faktor.

Mulai dari pelaku usaha yang tidak mengerti dalam menjalankan LKPM, tidak patuh dalam menyampaikan LKPM hingga terkendala pada sistem. Sehingga, dilakukannya sosialisasi dengan harapan agar pelaku usaha lebih mengerti dan memahami lagi kedepannya.

"Karena sudah ada kewajiban, maka nantinya pelaku usaha juga akan mengerti akan adanya sanksi. Sehingga mereka diharapkan patuh menyampaikan LKPM," imbuhnya.

Sosialisasi ini menghadirkan narasumber dari Kementerian Investasi/BKPM RI, yaitu Penata Kelola Penanaman Modal Kementrian Inevstasi/BKPM, Dwiagris Tiffania; staf Direktorat Pengendalian dan Pelaksanaan, Very Royani dan Kepala Sub. Direktorat Pelayanan Penanaman Modal BP Batam, Wildan Arief.

Ketiga narasumber tersebut menyampaikan pemaparan tentang sistem OSS RBA, Tata Cara Laporan Kegiatan Penanaman Modal di OSS RBA, dan Simulasi LKPM kepada ratusan pelaku usaha di bidang Shipyard, manufaktur dan beberapa perusahaan lainnya di Batam. (EI)