Jakarta, 6 Februari 2023. Meski sempat mencatat pertumbuhan negatif saat diterpa badai pandemi Covid-19 pada tahun 2020, perekonomian nasional terus menunjukan resiliensi dan beranjak pulih lebih cepat. Sementara itu, situasi ekonomi dunia ke depan mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Diiringi pengetatan kebijakan suku bunga yang mulai ditahan, berbagai lembaga internasional telah mengkoreksi ke atas prediksi ekonomi tahun 2023 sehingga probabilitas resesi terus menurun.

Harga komoditas utama global juga ternormalisasi pasca meredanya rantai pasok serta suhu iklim yang lebih bersahabat. Optimisme juga muncul dari Tiongkok yang kembali membuka perbatasan dan aktivitas ekonomi dari yang sebelumnya menerapkan kebijakan zero covid. Kebijakan tersebut diharapkan menjadi stimulus di tengah berbagai risiko yang terus muncul.

Didukung fundamental ekonomi nasional yang kuat, aktivitas ekonomi domestik tetap bergeliat meski kondisi global masih mengalami perkembangan yang pasang surut. Bauran berbagai kebijakan dan strategi konstruktif yang diambil Pemerintah, salah satunya melalui Program PC-PEN, berhasil menjadi kunci keberhasilan dalam mendorong laju ekonomi nasional.

Hal tersebut tercermin dari pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan IV-2022 yang tumbuh solid sebesar 5,01% (yoy). Secara full year, pertumbuhan ekonomi Indonesia di sepanjang tahun 2022 juga mencatatkan pertumbuhan impresif sebesar 5,31% (ctc). Angka tersebut melampaui target yang ditetapkan Pemerintah yakni sebesar 5,2% (ctc), dan kembali mencapai level 5% seperti sebelum pandemi.

“Artinya dibandingkan dengan Desember tahun lalu, kuartal IV tahun lalu, tumbuh 5,01% (yoy). Dan secara kumulatif di tahun 2022, ekonomi mampu tumbuh di angka 5,31%. Pertumbuhan ini jauh lebih tinggi dari angka pre-covid yang rata-rata sebesar 5%. Dan ini merupakan angka yang tertinggi sejak masa pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Konferensi Pers Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV Tahun 2022, Senin (6/02).

Dari sisi demand, mayoritas komponen pengeluaran pada Triwulan IV-2022 tumbuh kuat. Didukung windfall komoditas unggulan, ekspor mampu tumbuh double digit mencapai 14,93% (yoy). Sementara itu, impor tumbuh 6,25% (yoy) dengan didorong oleh kenaikan impor barang modal dan bahan baku. Lebih lanjut, laju pertumbuhan konsumsi sebagai kontributor utama PDB tercatat sebesar 4,48% (yoy) seiring dengan pertumbuhan PMTB sebesar 3,33% (yoy) dan Konsumsi LNPRT sebesar 5,70% (yoy). Meski demikian, Konsumsi Pemerintah masih mengalami kontraksi sebesar -4,77% (yoy).

Dari sisi supply, seluruh sektor lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif di Triwulan IV-2022. Sektor Transportasi dan Pergudangan menjadi sektor dengan pertumbuhan tertinggi yakni sebesar 16,99% (yoy) diikuti oleh Sektor Akomodasi dan Makan Minum yang tumbuh sebesar 13,81% (yoy) yang didorong oleh peningkatan mobilitas masyarakat serta peningkatan kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun wisatawan nusantara. Sektor Industri Pengolahan sebagai kontributor terbesar PDB juga mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 5,64% (yoy).

Secara spasial, seluruh wilayah di Indonesia terus mengalami penguatan. Pulau Jawa sebagai kontributor perekonomian nasional mampu tumbuh tinggi 56,48% (yoy) dan diikuti oleh Pulau Sumatera 22,04% (yoy) dan Kalimantan 9,23% (yoy). Lebih lanjut, Pulau Sulawesi 7,03% (yoy) serta Maluku dan Papua juga tumbuh 2,50% (yoy) beriringan dengan tingginya ekspor yang terjadi terutama akibat tingginya permintaan produk-produk komoditas unggulan di luar negeri.

“Beberapa leading indicators menunjukkan prospek cerah yang akan menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah perlambatan kinerja ekonomi global. Permintaan domestik tetap menjadi penopang utama ekonomi nasional pada tahun 2023, tercermin dari IKK yang masih tinggi menggambarkan optimisme ekonomi Indonesia ke depan yang masih bisa lebih kuat lagi,” ujar Menko Airlangga.

Indikator sektor eksternal Indonesia juga menunjukkan kondisi yang relatif baik dan terkendali, tercermin dari surplus transaksi berjalan, cadangan devisa yang terus meningkat, ekspor impor yang masih positif meski melambat, yield obligasi Pemerintah yang melandai, nilai tukar rupiah dan IHSG yang menguat, dan rasio Utang Luar Negeri Indonesia terhadap PDB dalam level aman.

“Pemerintah akan terus waspada dan antisipatif dengan kondisi pelambatan ekonomi global yang akan menurunkan tingkat permintaan. Dengan demikian, penguatan core ekonomi dalam negeri melalui konsumsi dan investasi akan menjadi faktor utama untuk meningkatkan resiliensi ekonomi Indonesia di tahun 2023, karena kinerja ekspor yang sebelumnya tumbuh tinggi diperkirakan akan melambat,” tegas Menko Airlangga.

Pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah strategi dan kebijakan utama seperti:

1. Menjaga daya beli masyarakat melalui pengendalian inflasi dengan program 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi yang efektif), serta optimalisasi program perlindungan sosial yang akan melindungi masyarakat rentan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Sembako (BPNT), dan sejenisnya.

2. Memperkuat pasar domestik dengan mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri dan mendukung pengembangan UMKM. Upaya yang dilakukan diantaranya dengan memperkuat rantai pasok perusahaan nasional dalam menaikkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), serta perluasan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai motor pengembangan UMKM, termasuk di sektor produksi (KUR Alsintan).

3. Meningkatkan diversifikasi pasar ekspor ke negara-negara dengan potensi pertumbuhan ekonomi yang masih kuat. Untuk itu, perjanjian kerja sama perdagangan internasional akan terus diperkuat, salah satunya melalui optimalisasi mandat Chairmanship ASEAN 2023, serta peningkatan kerja sama bilateral maupun multilateral.

4. Transformasi ekonomi terus dilanjukan untuk meningkatkan investasi, mendorong produktivitas SDM, dan menyerap tenaga kerja melalui implementasi UU Cipta Kerja. Presiden telah menetapkan Perpu Cipta Kerja sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 22 UUD 1945. Ini diharapkan akan memberikan kepastian dan keberlanjutan investasi yang umumnya bersifat jangka panjang.

5. Pemerintah juga melakukan reformasi dan pendalaman sektor keuangan melalui Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Ini akan memperkuat basis sumber pembiayaan untuk pembangunan ekonomi. Selain itu, akan dilakukan pengaturan kembali Devisa Hasil Ekspor (DHE) melalui revisi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019 dengan perluasan komoditi ekspor wajib DHE selain SDA yaitu komoditi manufaktur hasil hilirisasi.

6. Pemerintah terus membangun hilirisasi industri agar dapat menambah nilai jual komoditas. Sebagaimana arahan Bapak Presiden, ekspor bahan mentah akan terus dikurangi dan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam di dalam negeri akan terus ditingkatkan. Selain itu, untuk mendukung ekonomi hijau dan penurunan emisi karbon, Pemerintah juga terus mendorong pengembangan Electric Vehicle sebagai tren kendaraan masa depan.

7. Dalam meningkatkan produktivitas dan pemberdayaan SDM, Pemerintah memberikan dukungan diantaranya melalui program padat karya, pelatihan (reskilling & upskilling), dan program Kartu Pra Kerja. Pemerintah juga terus melakukan pembangunan infrastruktur, termasuk relokasi IKN untuk menciptakan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

8. Selain itu, Pemerintah juga mendorong penguatan sektor pariwisata sebagai mesin penggerak ekonomi, diantaranya melalui pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata. Ini diharapkan mampu meningkatkan minat turis asing untuk datang ke destinasi wisata dalam negeri.

“Dengan catatan tersebut di atas dan melalui koordinasi dan sinergi dengan seluruh stakeholder dalam menerapkan strategi dan kebijakan yang ada, maka target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3% (yoy) di tahun 2023 optimis dapat dicapai. Berbagai lembaga internasional pun memperkirakan ekonomi Indonesia bisa tumbuh di kisaran 5% pada tahun 2023,” pungkas Menko Airlangga. (nck)

Jakarta - Optimisme untuk terhindar dari resesi serta mendorong pemulihan ekonomi yang lebih cepat kembali bangkit dengan melihat perkembangan kondisi perekonomian global terkini. Sejumlah indikator perekonomian global diperkirakan tidak akan memberikan tekanan lebih dalam kepada pertumbuhan ekonomi global, bahkan IMF juga telah merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi gobal 2023 menjadi 2,9% dari yang sebelumnya berada pada level 2,7%.

Mencermati hal tersebut, Pemerintah tetap antisipatif dan menyiapkan berbagai kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Sejumlah sektor akan dikuatkan dan diharapkan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi di tahun 2023, salah satunya yakni sektor industri.

“Merujuk data BPS, sektor manufaktur berkontribusi paling besar terhadap PDB dan di triwulan III-2022 mencapai 16,1%. Indeks Kepercayaan Industri di Kementerian Perindustrian sebesar 51,54 sedangkan PMI sudah merilis di angka 51,3 pada Januari 2023,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto secara virtual dalam Webinar Economic & Business Outlook 2023 yang diselenggarakan oleh Warta Ekonomi, Jumat (3/02).

Dalam jangka pendek, untuk memperkuat konsumsi domestik yang diharapkan akan mendorong permintaan dari sektor industri dengan mendorong penggunaan produk dalam negeri. Untuk jangka menengah panjang, Pemerintah melanjutkan transformasi ekonomi untuk meningkatkan daya saing, meningkatkan investasi, mendorong produktivitas SDM, dan menyerap tenaga kerja melalui implementasi Undang-Undang Cipta Kerja.

Sebagai salah negara di dunia dengan potensi sumber daya alam yang tinggi, Pemerintah juga bertekad menjadi Global Key Player industri hilirisasi berbasis komoditas. Pemerintah memfokuskan industri hilirisasi komoditas menjadi 3 kelompok, yakni industri berbasis agro seperti industri oleokimia, industri berbasis bahan tambang mineral seperti industri smelter mineral dan logam, dan industri berbasis migas dan batubara seperti proyek coal to methanol.

“Pemerintah juga terus mendorong potensi sumber daya alam. Sebagai contoh, Indonesia mempunyai cadangan nikel terbesar di dunia dan arahan Bapak Presiden agar ekspor bahan mentah terus dikurangi dan hilirisasi terus ditingkatkan,” kata Menko Airlangga.

Pemerintah juga tengah gencar menggalakkan hilirisasi komoditas berbasis mineral dan logam unggulan seperti bauksit, timah, dan nikel. Pemurnian dan pengolahan bauksit menjadi produk akhir aluminium ditargetkan dapat meningkatkan pendapatan nasional dari Rp21 triliun menjadi Rp62 triliun.

Hilirisasi logam timah juga diharapkan dapat menghasilkan logam tanah jarang (rare earth) yang merupakan komponen kritikal berbagai teknologi modern masa kini. Untuk sektor nikel, setelah hilirisasi fase awal berhasil dengan tumbuhnya smelter pirometalurgi yang memproduksi feronikel dan stainless steel, kini fase kedua dilaksanakan dengan menjadikan Indonesia sebagai pusat produksi baterai electric vehicle.

“Upaya hilirisasi tentu terus didorong untuk menambah nilai tambah industri. Pemerintah juga menyediakan beberapa hal seperti penyediaan infrastruktur industri, penciptaan lingkungan usaha industri yang kondusif, menerbitkan insentif fiskal, tentu juga mendorong agar SDM-nya bisa mengikuti perkembangan teknologi,” tutup Menko Airlangga. (nck)

Jakarta, 2 Februari 2023. Otoritas Jasa Keuangan terus mengupayakan penyelesaian masalah di sejumlah perusahaan asuransi seraya memperkuat pengaturan dan pengawasan untuk semakin melindungi konsumen serta mendorong kemajuan industri asuransi yang lebih sehat, efisien, dan berkelanjutan.
Beberapa kasus perusahaan asuransi seperti PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Wanaartha Life/PT WAL), PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life/PT AJK) dan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera dan Asuransi Jiwasraya secara intensif terus dilakukan proses penyelesaiannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk kasus PT WAL yang sudah dicabut izin usahanya oleh OJK pada Desember lalu, OJK terus memantau pelaksanaan program kerja Tim Likuidasi (TL) yang sudah diajukan oleh Pemegang Saham dalam RUPS LB.

Sesuai UU 40/2007 tentang Perusahaan Terbatas dan anggaran dasar PT WAL pembentukan TL sepenuhnya merupakan kewenangan dari RUPS. Adapun kewenangan OJK atas pembentukan TL adalah melakukan verifikasi terhadap persyaratan administratif calon TL yang diajukan oleh Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Saat ini, TL telah melakukan pendaftaran dan pemberitahuan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM, atas akta penetapan RUPS Sirkuler untuk membubarkan Perusahaan dan membentuk tim likuidasi tanggal 30 Desember 2022.

Sebelum RUPS Sirkuler memutuskan pembentukan tim likuidasi, OJK telah melakukan proses verifikasi calon TL yang diusulkan oleh pemegang saham dan disetujui oleh RUPS. Proses verifikasi yang dilakukan OJK mengacu kepada ketentuan Pasal 4 POJK 28/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, hanya dua orang calon TL yang memenuhi syarat dari tiga orang yang diajukan. Dengan demikian, pembentukan Tim Likuidasi dan pembubaran Perusahaan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sesuai dengan pengumuman yang telah dilakukan oleh TL dalam surat kabar tanggal 11 Januari 2023, maka Para Pemegang Polis, Tertanggung, Peserta, Karyawan, dan Kreditor lainnya dapat segera menyampaikan tagihan kepada TL dan untuk selanjutnya TL akan melakukan verifikasi atas dokumen pendukung yang menjadi dasar perhitungan penyelesaian kewajiban kepada para pihak.

Para pemegang polis agar memperhatikan batas waktu pendaftaran tagihan sesuai dengan pengumuman yang disampaikan TL yang diatur sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. OJK juga telah berkoordinasi dengan TL dan meminta TL untuk menangani proses pendaftar tagihan secara cepat, aman dan memperhatikan prinsip kehati-hatian.

OJK menghargai proses hukum yang sedang dilakukan Kepolisian RI yang telah menetapkan 7 orang sebagai tersangka terkait kasus PT WAL termasuk Pemegang Saham Pengendali dan keluarganya yang diduga melakukan tindak pidana atas nama Evelina Fadil Pietruschka, Manfred Armin Pietruschka, dan Rezanantha Pietruschka, dan OJK mendorong agar Pihak Kepolisian dapat menyita harta kekayaan milik PSP untuk membayar kewajiban kepada pemegang polis.

OJK juga tetap meminta kepada Pemegang Saham Pengendali agar kembali ke Indonesia untuk bertanggung jawab atas permasalahan PT WAL. Selain itu, OJK akan melakukan tindakan tegas terhadap Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik, appointed actuary dan Konsultan Aktuaria yang memberikan jasa kepada PT WAL. (nck)

Batam - Badan Pengusahaan Batam terus berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan terbaik bagi para penumpang moda transportasi laut di Pelabuhan domestik maupun internasional.

Seiring dengan kebutuhan pelayanan penumpang yang senantiasa meningkat, dibarengi dengan peningkatan biaya operasional Pelabuhan yang semakin tinggi, maka akan dilakukan penyesuaian tarif khusus penumpang internasional.

Saat ini, besaran pass penumpang Internasional sebesar 7 dollar Singapura yang kemudian dilakukan konversi dollar ke rupiah melalui Peraturan Kepala BP Batam Nomor 17 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Layanan pada Kantor Pelabuhan Laut Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, sebesar Rp 65.000,-.

Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol Ariastuty Sirait mengatakan, besaran tarif saat ini sudah tidak relevan. Sehingga, BP Batam akan melakukan penyesuaian tarif pass penumpang Internasional seiring dengan peningkatan layanan.

“BP Batam telah melakukan diskusi dan sosialisasi dengan para pengelola Pelabuhan Penumpang Internasional dan operator. Penyesuaian tarif dilakukan dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kepada penumpang internasional." ujar Ariastuty Sirait.

Lebih lanjut, Ariastuty mengatakan BP Batam belum pernah melakukan penyesuaian besaran pass penumpang Internasional di Pelabuhan Batam sejak tahun 2012.

Dengan penyesuaian ini, maka besaran pass penumpang Internasional di Pelabuhan Batam yang sebelumnya sebesar Rp 65.000,- akan menjadi Rp 100.000,- per orang.

Ia menambahkan bahwa Singapura telah lebih dulu melakukan penyesuaian tarif.

Pengelola Terminal Ferry di Singapura sendiri telah menaikkan besaran pass penumpang Internasional dari 7 Dollar Singapura menjadi 10 Dollar Singapura per November 2022 lalu.

“Penyesuaian pass penumpang Internasional ini akan diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan yang optimal bagi seluruh pengguna jasa kepelabuhanan. Sehingga kami membutuhkan dukungan semua pihak demi penataan sarana dan prasarana Pelabuhan yang lebih baik lagi,” imbuhnya.

Layanan Jasa Kepelabuhanan BP Batam Raih Predikat A- dari Kemenpan RB

Layanan Jasa Kepelabuhanan yang merupakan salah satu unit pelayanan publik di Badan Pengusahaan Batam memperoleh predikat A- dari Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (KemenPAN-RB) dan dituangkan melalui Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1035 Tahun 2022.

Ariastuty menyampaikan bahwa predikat ini merupakan acuan bagi BP Batam untuk terus meningkatkan pelayanan jasa kepelabuhanan dengan penerapan digitalisasi sistem informasi sehingga pelayanan menjadi lebih cepat, tepat, dan efisien.  

Menurutnya, beragam inovasi pelayanan publik akan selalu ditingkatkan sebagai wujud komitmen BP Batam untuk memberikan pelayanan terbaik bagi pengguna jasa.

"Digitalisasi dan kompetensi dalam pelayanan publik sangat penting. BP Batam akan terus berupaya untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik di unit-unit pelayanan sehingga dapat meraih predikat yang lebih baik lagi di tahun-tahun berikutnya.” pungkasnya.

Jakarta, 30 Januari 2023. Kondisi perekonomian global tengah menunjukkan sejumlah perbaikan ditandai dengan terkendalinya laju inflasi, kenaikan harga energi yang tidak setinggi perkiraan semula, hingga adanya perubahan kebijakan Net-Zero Covid di Tiongkok yang memberikan optimisme bagi pemulihan ekonomi. Meskipun begitu, masih terdapat potensi penurunan permintaan luar negeri yang membayangi, terlihat dari proyeksi World Bank mengenai pertumbuhan volume perdagangan 2023 sebesar 1,6% atau turun dari angka 4% di tahun 2022.

Dalam Keterangan Pers usai Rapat Terbatas Peningkatan Aktivitas Perekonomian dan Pariwisata Pasca Pencabutan PPKM di Istana Kepresidenan, Senin (30/01), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menerangkan bahwa di tengah kondisi tersebut, Pemerintah berupaya mendorong belanja dalam negeri, konsumsi dan investasi, serta beberapa sektor yang diharapkan mampu memicu pertumbuhan ekonomi nasional seperti sektor industri dan pariwisata.

“Kita lihat sinyal positifnya ada, dari Purchasing Managers’ Index (PMI) yang diterbitkan oleh BI angka di bulan Januari 53,3, kemudian untuk production level di angka 56,2, kemudian angka order from customer di angka 55 dan tentunya juga kita melihat impor, kredit dan yang lain arahnya positif dan pertumbuhan ekonomi kita didorong oleh konsumsi dan ekspor dan kita harus menjaga domestic demand,” ungkap Menko Airlangga.

Dalam keterangan pers bersama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno tersebut, Menko Airlangga menyebutkan bahwa nilai PMI yang positif tersebut membuktikan bahwa terdapat peningkatan pada tingkat kepercayaan konsumen. Selain itu, sektor industri juga dilaporkan memiliki tingkat Indeks Kepercayaan Industri (IKK) yang positif pada angka 51,54% dengan didominasi oleh sejumlah sektor seperti pengolahan tembakau, logam, peralatan listrik, mesin, logam dasar, makanan, alat angkutan, serta industri kertas.

Lebih lanjut, Menko Airlangga juga menuturkan mengenai tabungan rumah tangga dan korporasi di perbankan selama masa pandemi yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong peluang investasi. Sejumlah dana sektor swasta yang masih berada di perbankan juga dinilai perlu untuk didorong agar net saving tersebut dapat direalisasikan dalam bentuk capital expenditure. Selain itu, beberapa sektor yang memiliki pertumbuhan investasi positif seperti energi, otomotif, perdagangan, kesehatan, manufaktur, dan konsumsi juga akan terus didorong oleh Pemerintah.

Guna mengoptimalkan kondisi pemulihan ekonomi tersebut, sejumlah kebijakan juga telah disiapkan Pemerintah seperti mendorong daya beli masyarakat, menjaga tingkat inflasi, memastikan stabilitas harga dan ketersediaan beberapa komoditas, mendorong Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata, serta mendorong revisi turunan Perpu Cipta Kerja.

”Pemerintah akan terus melakukan hal-hal debottlenecking daripada perizinan agar investasi masih bisa berjalan dengan baik. Pemerintah juga berkomitmen investasi PSN yang sejumlah 30 project di tahun 2023 ini estimasi nilainya Rp360 triliun diharapkan seluruhnya bisa direalisasi di tahun 2023,” pungkas Menko Airlangga. (ndk)

Jakarta, 26 Januari 2023. Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, menyatakan bahwa kinerja ekonomi Indonesia yang sangat baik saat ini akan terus berlanjut di tengah masih terdapatnya potensi ketidakpastian di perekonomian global. Beberapa hal yang menjadi potensi ketidakpastian tersebut antara lain: (1) perlambatan ekonomi global (slower growth); (2) masih tingginya laju inflasi (high inflation); (3) suku bunga kebijakan yang tinggi untuk waktu yang lama (higher policy rate for longer); (4) nilai tukar dolar AS yang tetap kuat (strong US dollar); serta (5) fenomena cash is the king. Dalam menghadapi hal tersebut, Gubernur Perry Warjiyo menekankan pentingnya strategi KIS, yaitu Konsistensi, Inovasi, dan Sinergi, dalam menyusun berbagai kebijakan.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Perry Warjiyo pada hari ini, 26 Januari 2023, dalam Forum Investasi Tahunan Bank Indonesia 2023 yang mengusung tema “Navigating FX Reserve Sustainability Strategy in Global Market Turmoil" dan merupakan salah satu side event dari rangkaian kegiatan Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023.

Implementasi KIS oleh Bank Indonesia bersama dengan Pemerintah dan stakeholder strategis lainnya selama tahun 2022 terbukti efektif dalam menjaga resiliensi perekonomian dan stabilitas keuangan Indonesia. Ke depan, hal tersebut diyakini akan berlanjut.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2023 diperkirakan mencapai 4.5% - 5.3%. Laju inflasi diproyeksikan terjaga di kisaran 3%±1% pada tahun 2023. Seiring konsistensi penguatan fundamental ekonomi tersebut, nilai tukar Rupiah diyakini akan terus mengalami apresiasi. Bank Indonesia akan terus melakukan berbagai inovasi yang terangkum dalam 5 kebijakan utama, yaitu kebijakan moneter yang pro-stability dan kebijakan makroprudensial, kebijakan sistem pembayaran, kebijakan pendalaman pasar keuangan, serta kebijakan UMKM dan perekonomian syariah yang pro-growth.

Berbagai kebijakan tersebut didukung oleh sinergi melalui koordinasi erat dengan Pemerintah dan stakeholder strategis lainnya.

Terkait dengan pengelolaan cadangan devisa yang merupakan salah satu elemen dalam mendukung kebijakan moneter, Gubernur Perry Warjiyo menekankan pentingnya pemahaman terhadap fundamental ekonomi, siklus bisnis dan keuangan, serta tantangan ekonomi ke depan. Untuk itu, penguatan pengelolaan cadangan devisa yang telah diimplementasikan sejak tahun lalu akan terus dilakukan, antara lain melalui strategi alokasi aset yang mempertimbangkan profil kewajiban eskternal baik yang bersifat siklikal maupun struktural, serta mitigasi downside risks sehingga kecukupan cadangan devisa dapat terus terjaga. (nck)

Batam - BP Batam memastikan kondisi ketersediaan air baku di Batam cukup untuk mencukupi kebutuhan air masyarakat saat ini.

Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol Ariastuty Sirait mengatakan ketersediaan air Kota Batam berada pada level yang aman.

Pihaknya menyadari, bahwa air menjadi kebutuhan dasar yang vital bagi makhluk hidup dan mutlak harus dipenuhi.

Meski ketersediaan air baku diproyeksikan cukup, namun Badan Pengusahaan Batam terus menggesa langkah-langkah peningkatan kapasitas produksi air di Kota Batam, sehingga masyarakat dapat menikmati air lebih maksimal dan merata.

“Tidak terjadi krisis air. Kondisi ketahanan air kita berada pada level yang cukup untuk memenuhi kebutuhan air Kota Batam. Kami bahkan sedang mengupayakan langkah-langkah preventif, agar ketahanan air kita semakin baik, seiring pertumbuhan Batam yang semakin pesat.” Kata Tuty.

Ia mengatakan, sumber air Batam berasal dari 8 waduk yang tersebar di Pulau Batam, memiliki kapasitas total air baku sebesar 5.052 Lpd dengan kemampuan Instalasi Pengolahan sebesar 3.610 Lpd.

Dengan jumlah penduduk saat ini lebih kurang 1,224,139 juta jiwa, kebutuhan air di Batam untuk tahun 2022 terus meningkat mencapai 3.259 Lpd (liter per detik).

“88% masyarakat Batam, telah menikmati air secara optimal. Selisihnya adalah daerah stress area, yang kita bantu dengan pendistribusian air melalui tanki air.” Kata Tuty.

Saat ini Batam memiliki 23 stress area yang tersebar merata di seluruh pulau Batam. Hal ini dikarenakan oleh kondisi topografi atau elevasi mengakibatkan tekanan tidak cukup untuk membawa air sampai ke titik tertentu pada elevasi yang tinggi.

Kemudian ia juga menerangkan bahwa BP Batam tengah menyiapkan program-program peningkatan ketahanan air, baik jangka pendek, menengah dan jangka panjang.

“dari sisi kapasitas jaringan tengah dilakukan peremajaan pipa untuk meningkatkan coverage distribusi air hingga ke stress area. SPAM BP Batam bersama PT. Air Batam Hulu dan PT Air Batam Hilir, melakukan penambahan instalasi dan perkuatan pipa.” Terang Tuty.

Sementara itu, menanggapi imbas dari gangguan suplai air bersih di sejumlah wilayah di Kota Batam beberapa waktu lalu, Tuty Kembali menyampaikan permohonan maaf.

“Kami menyampaikan kembali permohonan maaf kepada masyarakat luas. Atas terjadinya gangguan suplai air yang tentu menganggu aktivitas warga Batam di sejumlah wilayah. Ini tentu menjadi atensi bagi kami.” Ungkap Tuty.

Ia menyatakan pimpinan BP Batam langsung melakukan respon dengan membentuk pertemuan dengan pihak-pihak terkait. Saat ini aliran air telah kembali mengalir dan secara bertahap normalisasi air telah berjalan.

“Atas hal tersebut, Kepala BP Batam Bpk Muhammad Rudi sangat responsif. Langsung diadakan pertemuan dengan berbagai pihak terkait. Selasa lalu, Kepala BP Batam memimpin rapat mendesak dengan jajaran BU SPAM dan PT Air Batam Hulu dan Hilir, mengenai langkah pertama yang harus dilakukan untuk mengantisipasi permasalahan dan juga distribusi air.” Katanya.

Sementara untuk memastikan ketahanan air jangka Panjang, BP Batam akan memaksimalkan kemampuan waduk yang ada untuk menambah pasokan air bagi masyarakat Batam ke depan.

“Ditambahkan unit instalasi pengolahan air baru di Mukakuning dengan kapasitas 350 Lpd (saat ini sementara dalam proses pembangunan) dan di tahun ini akan dibangun instalasi baru di Duriangkang sebesar 400 Lpd.” Terang Tuty.

Tuty menyampaikan BP Batam akan terus berupaya penuh menjalankan semua program ini sesuai dengan target pelaksanaan.

“Kami harapkan dukungan masyarakat, agar program ini dapat berjalan sesuai rencana.” ujar Ariastuty.

Ia juga berharap masyarakat dapat turut membantu pemerintah dalam menjaga daerah tangkapan air dan manajemen pemakaian air yang tepat, bagi ketahanan air ke depan.

“pelaksanaanya tetap membutuhkan waktu. Dan butuh dukungan semua lapisan masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan sustainable development goals khususnya ketahananan air Batam jangka panjang.” pungkas Tuty.

Jakarta, 25 Januari 2023. Otoritas Jasa Keuangan yang memiliki kewenangan penyidikan pada 2022 berhasil menyelesaikan 20 perkara kasus di sektor jasa keuangan yang telah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum (P-21) dan telah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap 2).

Dari 20 perkara tersebut sebanyak 18 perkara sektor Perbankan dan dua perkara sektor IKNB. Sehingga sejak 2014 sampai 2022 Penyidik OJK telah menyelesaikan total 99 perkara yang terdiri dari 78 perkara Perbankan, 5 perkara Pasar Modal dan 16 perkara IKNB.

Untuk memperkuat kewenangan penyidikan dan untuk membangun sistem peradilan pidana yang kredibel, OJK secara rutin menggelar koordinasi dengan lembaga maupun Aparat Penegak Hukum yaitu Polri, Kejaksaan RI, PPATK dan Lembaga Penjamin Simpanan.

Saat ini, OJK memiliki 17 penyidik yang terdiri dari 12 penyidik Kepolisian dan lima penyidik PNS. Selama 2022, penyidik OJK juga telah melakukan penguatan koordinasi dan komunikasi dalam bentuk edukasi pencegahan tindak pidana sektor jasa keuangan dengan Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, Kepolisian Daerah Jawa Timur dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur serta Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tugas Penyidikan OJK juga mendapatkan penghargaan sebagai Penyidik Terbaik dari Bareskrim Polri pada 24 November 2022 lalu atas prestasi penegakan hukum di sektor jasa keuangan selama 2022. OJK menjadi lembaga terbaik dalam penyelesaian kasus untuk kategori Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian/Lembaga.

Dengan langkah-langkah penguatan dan penegakan hukum tersebut, OJK optimis stabilitas sistem keuangan dapat terjaga khususnya dalam mengantisipasi peningkatan risiko eksternal dan semakin mendorong pemulihan ekonomi nasional. (nck)

Batam - Badan Pengusahaan (BP) Batam memberikan respon terkait gangguan aliran air bersih di beberapa daerah dan menjamin aliran air ke wilayah yang terdampak akan kembali normal secara bertahap.

Sebelumnya, suplai air bersih mengalami hambatan akibat pekerjaan perbaikan Variable Speed Drive (VSD) pada Instalasi Pengolahan Air (IPA) Duriangkang.

Pekerjaan ini telah rampung dilaksanakan pada Minggu (22/1/2023) malam, pukul 21.30 WIB.

Adapun wilayah yang terdampak antara lain, Perumahan Rexvin, Perumahan Pinang Raya, Perumahan Citra Mas, Cendana Alam Raya, area Bandara Hang Nadim, Garden Raya, Bukit Palem, Taman Raya Tahap 3, Perumahan Botania 1 dan 2, Perumahan Marbella, Perumahan Buana Vista, Bukit Raya, Dotamana, Sugiraya, Perumahan Cikitsu, Pesona Asri, Bida Asri 2, Punggur, Kabil, dan sekitarnya.

Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol, Ariastuty Sirait dalam keterangannya mengatakan suplai air sudah mengalir pada beberapa daerah terdampak, namun masih dilakukan secara bertahap pada area dengan kontur tanah (elevasi) yang tinggi.

“Selain itu, daerah yang jauh dari waduk atau pelayanan juga akan mengalami normalisasi secara bertahap.” ujarnya.

Atas hal tersebut, Ariastuty mengatakan BP Batam dan PT Moya Indonesia telah menyiapkan mobil tangki air bersih untuk pelanggan yang mengalami gangguan suplai air bersih selama 1x24 jam.

Penyediaan tangki air tersebut dapat dikoordinasikan oleh Ketua RT/RW/Kelurahan setempat melalui:
1. Kantor Pelayanan Pelanggan (KPP) SPAM Batam di Bengkong dan Batu Aji

2. Layanan Call Center SPAM Batam di (0778) 5700 000

3. Chat Whatsapp di 08117780155

4. Aplikasi “Air Minum Batam” di Play Store

“BP Batam memohon maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan masyarakat Kota Batam selama beberapa hari terakhir. Kami akan terus mengupayakan peningkatan pelayanan suplai air bersih bersama mitra kami demi kebutuhan dan kenyamanan publik,” kata Ariastuty.

Seiring dengan pertumbuhan penduduk, peningkatan pelanggan air bersih juga terus terjadi secara bertahap hingga mencapai hampir tiga ratus ribu pelanggan di Kota Batam.

Peningkatan ini terjadi baik pada wilayah yang sebelumnya telah terdaftar dalam sistem pelayanan air bersih, wilayah baru yang mengalami stress area (daerah yg sulit untuk dilalui air) akibat topografi atau elevasi, maupun wilayah yang berada di ujung area pelayanan.

Maka dari itu, atas peningkatan ini tentunya dibutuhkan infrastruktur tambahan agar mampu mengolah dan menyuplai air secara menyeluruh.

Untuk memastikan kebutuhan air bersih tercukupi bagi seluruh masyarakat, Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) memberikan tiga program solutif atas tantangan pengelolaan suplai air bersih di Kota Batam.

Ketiga program tersebut antara lain, program quick win, program reguler dan Pembangunan Terpadu Lima Tahun yang akan dilaksanakan secara bertahap, mengingat ketersediaan anggaran dan waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Direktur Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM), Memet E. Rachmat menjelaskan solusi yang ditawarkan pada program jangka pendek sebagai berikut:

1. Pada Instalasi Pengelolaan Air (IPA) Duriangkang akan dilakukan re-rating atau optimalisasi kapasitas IPA sesuai dengan desain awal sehingga dapat menambahkan ketersediaan air sebesar 250 lpd pada area suplai Batu Besar dan Batu Aji;

2. Pembangunan IPA baru di Duriangkang dengan kapasitas 400 lpd, pada area suplai Kabil-Nongsa dan Batam Kota pada akhir tahun 2023;

3. Penguatan pipa di beberapa titik pelayanan Jaringan Distribusi Utama (JDU) dan Jaringan Distribusi Baru (JDB), seperti pipa di downstream Duriangkang sebesar 800 mm, dan pembangunan pipa di beberapa titik jalan Batu Aji, Kabil, Nongsa dan Sukajadi;

4. Pembangunan Inline Booster Pump (IBP) di jaringan distribusi dengan kapasitas 250 lpd di Simpang Basecamp untuk dapat mendukung penyelesaian aliran air di Daerah Batu Aji-Tanjung Uncang;

5. Pembangunan IPA Muka Kuning Tahap 2 berkapasitas 350 lpd (pembangunan sudah mulai dilakukan, pembangunan WTP dan perkuatan jaringan pipa Mukakuning-Sukajadi)

6. Desalinasi Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) di untuk kebutuhan Tanjung Uncang dan Dapur 12 dan Nongsa.

7. Pengadaan truk tangki air sebanyak 5 unit dengan kapasitas 5.000 liter

Memet mengatakan, program Quick Win tersebut diharapkan mampu menyelesaikan sebagian persoalan distribusi air di stress area secara efisien dan efektif.

“Programnya sudah direncanakan sejak November 2022, tapi pelaksanaannya akan dimulai pada Januari 2023 dan dijadwalkan terus berlangsung selama enam bulan ke depan hingga Juni 2023,” ujar Memet.

Agar proses suplai air pada program Quick Win terlaksana secara optimal, maka dicanangkan program Reguler berupa pemasangan pipa-pipa baru yang tersebar di beberapa wilayah.

Dampak dari pemasangan pipa ini akan meningkatkan jumlah pelayanan pada wilayah Tanjung Uncang, Batu Aji, Sei Lekop, Nongsa, Batu Besar, Batam Center, Tanjung Uma, Baloi, dan sebagian wilayah Bengkong.

Dari program ini diperkirakan mampu menambah waktu aliran air, antara 1-2 jam hingga 4-5 jam.

“Untuk program Reguler akan dilaksanakan bersamaan dengan Quick Win. Perbedaannya adalah masa pengerjaannya lebih panjang, diperkirakan rampung pada akhir tahun 2023,” jelas Memet.

Ia melanjutkan, program Reguler merupakan bagian dari program Pembangunan Terpadu Lima Tahun dalam rangka mengantisipasi perkembangan pembangunan dalam 15 tahun, program tersebut akan dilaksanakan secara bertahap selama kurang lebih 5 tahun.

Diantaranya dengan melakukan peremajaan watermeter, perkuatan jaringan pipa eksisting, sehingga perkuatan pipa-pipa baru akan terus dilakukan hingga tahun 2028, di samping program pemeliharaan lainnya terus dilakukan.

Untuk melakukan ini seluruh program ini, dibutuhkan dana kurang lebih 4,5 triliun.

Selain itu, untuk memperkuat ketahanan air di Kota Batam, BP Batam sementara mengkaji penambahan waduk baru untuk memenuhi kebutuhan air di Kota Batam.

“BP Batam akan terus berupaya penuh menjalankan semua program ini sesuai dengan target pelaksanaan dan kami juga memohon dukungan dari semua pihak agar seluruh proses berjalan lancar sehingga distribusi air bersih di Batam dapat terselenggara maksimal,” harapnya.

Perbaikan Kualitas Pipa Air

Sementara itu, menanggapi persoalan pemasangan jariangan dan kondisi pipa yang ada, sesuai dengan hasil pemeriksaan dari PT Surveyor Indonesia Cabang Batam, kualitas pipa air di Batam dinilai masih baik.

Namun seiring dengan pengembangan perumahan dan meningkatnya kebutuhan air bersih di kota Batam untuk penduduk, diperlukan penguatan pada pipa-pipa air yang ada, karena dibutuhkan pipa penyaluran berdiameter lebih besar untuk menyalurkan air ke seluruh lokasi perumahan.

Kepala Biro Humas, Promosi, dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait menjelaskan, pertumbuhan perumahan di Kota Batam saat ini telah menjamah daerah stress area.

Untuk mengantisipasi minimnya pasokan air bersih, dari 23 stress area, PT Air Batam Hilir telah mengalokasikan 10 truk tanki air dengan pengiriman air sebanyak 70 trip per hari.

“Selain itu, sebagai langkah antisipasi, BP Batam sudah menambah 5 truk dalam minggu ini untuk distribusi air,” ujar Ariastuty.

Menilik skema kerjasama yang berbeda dengan pihak terdahulu, BP Batam memastikan pemerintah mendapat porsi pendapatan yang sesuai sebagai modal untuk membangun Kota Batam.

“Prioritas pengembangan saat ini ada pada beberapa jalan utama dan pembuatan waduk agar menambah kuantitas air di kota Batam. Jadi semua arus kasnya harus jelas dan sesuai perjanjian,” jelas Ariastuty.

Ia juga memohon pengertian masyarakat agar tidak membandingkan perusahaan terdahulu dengan PT Air Batam Hulu dan PT Air Batam Hilir yang terhitung baru dalam menangani suplai air bersih di Kota Batam.

“Kami menyadari masih banyak yang harus diperbaiki khususnya dalam penyediaan air bersih kepada masyarakat. Pengawasan maksimal akan kami lakukan kepada mitra BP Batam untuk pelayanan yang lebih baik,”

“Secara keseluruhan, mekanisme jaringan, operasional, armada, dan lain lain menjadi prioritas kami agar dapat dilaksanakan sebaik baiknya,” tegas Ariastuty.