Jakarta - Pemerintah selalu menekankan pentingnya kolaborasi dalam berbagai upaya pembangunan nasional, termasuk dengan menggandeng pihak swasta untuk turut terlibat. Tidak hanya di dalam negeri, Pemerintah juga berkolaborasi dengan pihak swasta dari negara-negara lain.

Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi melakukan pertemuan dengan United States ASEAN Business Council (US-ABC) di Jakarta, Kamis (25/08). Dalam pertemuan tersebut, delegasi US-ABC dipimpin oleh Ambassador Ted Osius beserta jajaran petinggi US-ABC. Pertemuan tersebut membahas berbagai hal yakni Presidensi G20 tahun 2022, ASEAN Chairmanship 2023, Indo-Pacific Economic Framework (IPEF), ekonomi digital, pemberdayaan UMKM, rantai pasok global, SDM untuk mendukung TIK, dan keuangan inklusif.

Deputi Edi memulai pertemuan tersebut dengan membahas perkembangan terkini pandemi Covid-19 dan keadaan perekonomian Indonesia. Deputi Edi mengatakan bahwa Indonesia termasuk salah satu dari lima negara dengan jumlah vaksinasi tertinggi di dunia dan penanganan Covid-19 di Indonesia terkendali dengan baik. Sementara itu, ekonomi Indonesia pada Q2-2022 juga berhasil tumbuh 5,44% di tengah tantangan global. Lebih lanjut, dalam kesempatan tersebut Deputi Edi juga menyampaikan tentang keseriusan Pemerintah dalam mendukung dunia usaha melalui reformasi struktural dan perundang-undangan melalui Undang-Undang Cipta Kerja dan turunannya.

“Pemerintah juga mengundang sektor swasta untuk berkolaborasi dan berkontribusi secara konkret dalam Presidensi G20 serta Keketuaan ASEAN 2023. Kami mengundang US-ABC untuk bekerja sama secara nyata dalam concrete deliverables G20,” ujar Deputi Edi.

Kemudian, Deputi Edi mengatakan bahwa Pemerintah juga menekankan kepada US-ABC bahwa Indonesia senantiasa menjaga kepercayaan internasional. Selain menjadi ketua penyelenggara G20 tahun ini, Indonesia juga mendapat mandat dari PBB untuk menangani krisis global.

“Saat ini, Indonesia dipercaya sebagai Champion dari Global Crisis Response Group (GCRG). Ketahanan pangan dan penanganan kelaparan menjadi prioritas Indonesia. Kami mengundang sektor swasta untuk bersama-sama menangani krisis pangan dan energi global,” kata Deputi Edi.

Menanggapi hal tersebut, US-ABC mengapresiasi upaya Pemerintah Indonesia dalam mengatasi pandemi Covid-19. Ambassador Ted Osius mengatakan bahwa keberhasilan Indonesia dalam mengatasi pandemi dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,44% di Q2-2022 perlu diapresiasi tinggi.

Dalam pertemuan tersebut, sejumlah US-ABC yang lain juga menyatakan kesediaannya untuk membantu Pemerintah Indonesia pada masa pemulihan ekonomi pasca pandemi dan mengatasi dampak krisis global. US-ABC siap mendukung Pemerintah dalam menyediakan jaringan global untuk mengatasi disrupsi rantai pasok, mendukung pengentasan krisis pangan dan nutrisi, serta investasi jangka panjang di Indonesia dalam membangun jaringan bisnis dari hulu ke hilir untuk menuju Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060.

Di akhir pertemuan, Delegasi Pemerintah Indonesia menutup pertemuan tersebut dengan menekankan pentingnya kerja sama antara Pemerintah dengan sektor swasta.

"Penanganan krisis energi global harus dibarengi dengan prinsip sustainability, dan kita dapat memanfaatkan momen ini untuk melakukan transisi energi, sesuai pilar dalam G20,” pungkas Deputi Edi.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut antara lain yakni sejumlah pimpinan perusahaan besar Amerika Serikat yang merupakan anggota US-ABC dan pejabat Eselon II terkait di lingkungan Kemenko Bidang Perekonomian. (nck)

Jakarta, 31 Agustus 2022. Bank Indonesia mencabut dan menarik Uang Rupiah Khusus Peringatan 50 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun Emisi 1995 (URK TE 1995) dari peredaran, melalui penerbitan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 24/15/PBI/2022, terhitung sejak 30 Agustus 2022. Dengan demikian, terhitung tanggal dimaksud URK tersebut tidak lagi berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikut URK yang dicabut dan ditarik dari peredaran:

1. Uang Rupiah Khusus Seri Demokrasi Pecahan 300.000​
2. Uang Rupiah Khusus Seri Presiden Republik Indonesia Pecahan 850.000

Bagi masyarakat yang memiliki URK tersebut dan ingin melakukan penukaran, dapat menukarkannya di Bank Umum terhitung sejak 30 Agustus 2022 sampai dengan 30 Agustus 2032, atau 10 tahun sejak tanggal pencabutan. Penggantian atas Uang Rupiah Khusus Tahun Emisi 1995 yang dicabut dan ditarik dari peredaran sebesar nilai nominal yang sama dengan yang tertera pada URK dimaksud. Layanan penukaran juga dapat dilakukan di Kantor Pusat maupun Kantor Perwakilan BI sesuai dengan jadwal operasional dan layanan publik BI.

Penggantian atas URK dalam kondisi lusuh, catat, atau rusak dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia mengenai pengelolaan Uang Rupiah, yaitu i) Dalam hal fisik uang Rupiah logam lebih besar dari 1/2 (satu perdua) ukuran aslinya dan ciri uang Rupiah dapat dikenali keasliannya, diberikan penggantian sebesar nilai nominal uang Rupiah yang ditukarkan, dan (ii) Dalam hal fisik uang Rupiah logam sama dengan atau kurang 1/2 (satu perdua) ukuran aslinya, tidak diberikan penggantian. BI mengimbau masyarakat yang akan melakukan penukaran untuk tetap menjalankan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 yang telah ditetapkan Pemerintah. (nck)

Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Forum Pemimpin Redaksi Indonesia (Forum Pemred) memperkuat sinergi dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi wartawan media massa khususnya mengenai sektor jasa keuangan melalui penyelenggaraan Journalist Class.

“Kami mendukung pembentukan jurnalis yang berkualitas karena ini merupakan kebutuhan mendasar bagi negara dengan sistem demokrasi di mana pilar keempat demokrasi adalah media, dan dalam situasi krisis, pilar keempat ini paling menentukan, sehingga jurnalis memegang peranan penting di sini,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam sambutannya pada Launching Journalist Class dan Penandatanganan Komitmen Pelaksanaan Capacity Building antara OJK dan Forum Pemred di Kantor OJK, Jakarta.

Turut hadir dalam peresmian Journalist Class ini Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara, Kepala Eksekutif Pengawas IKNB Ogi Prastomiyono, Ketua Dewan Audit OJK Sophia Wattimena, perwakilan dari Forum Pemred dan sejumlah wartawan peserta Journalist Class.
Ketua Forum Pemred Arifin Asydhad menyambut baik dan mengapresiasi komitmen OJK dalam meningkatkan kualitas jurnalis, karena sejalan dengan komitmen Forum Pemred dalam mewujudkan jurnalis yang berkualitas dengan membentuk struktur Ketua III di Forum Pemred yang khusus membidangi jurnalis berkualitas.

“Jurnalis kami haruskan untuk berkomitmen dan berpedoman pada Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik agar konten yang dihasilkan berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan, karena akan meresahkan apabila berita yang dikonsumsi masyarakat merupakan berita yang tidak benar,” tambah Arifin.

Sejalan dengan tekad Forum Pemred tersebut, Mahendra menegaskan bahwa Journalist Class yang difasilitasi oleh OJK ini akan terus disempurnakan oleh OJK sesuai masukan dan saran dari wartawan dan narasumber yang dilibatkan.
OJK berharap dengan penyelenggaraan Journalist Class ini wartawan dapat memahami tugas pokok dan fungsi OJK di bidang pengaturan, pengawasan, perlindungan konsumen, memahami perkembangan perekonomian global dan Indonesia secara umum, serta menjadi duta informasi sektor jasa keuangan. (nck)

Jakarta, 29 Agustus 2022. Bank Indonesia (BI) dan Monetary Authority of Singapore (MAS) pada hari ini (29/8) mengumumkan dimulainya inisiasi kerja sama pembayaran berbasis kode QR lintas negara (cross-border QR payment linkage) antara Indonesia dan Singapura sebagai bagian dari upaya mendorong konektivitas pembayaran di kawasan ASEAN. Kerja sama dimaksud ditargetkan untuk diluncurkan pada paruh kedua tahun 2023 dan diharapkan dapat memfasiltasi pengguna dalam melakukan pembayaran ritel secara instan, aman, dan efisien dengan memindai kode QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) atau kode QR NETS yang ditampilkan oleh merchants.

Konektivitas pembayaran antara Indonesia dan Singapura akan memberdayakan individu dan bisnis, khususnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk melakukan perdagangan lintas negara, e-commerce, dan transaksi keuangan lainnya secara efisien. Hal ini juga akan mendorong pertumbuhan sektor pariwisata, seiring dengan kembali aktifnya arus perjalanan internasional. Arus kunjungan antar kedua negara tercatat 1,9 juta pengunjung dari Singapura ke Indonesia dan 3,1 juta pengunjung dari Indonesia ke Singapura.

Inisiatif linkage kode QR ini akan dilakukan melalui kolaborasi perwakilan industri kedua negara yang berada di bawah arahan bersama BI dan MAS, termasuk Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), RAJA (Rintis, Artajasa, Jalin, dan Alto), dan NETS.

BI dan MAS juga menandatangani Nota Kesepahaman untuk mendorong penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral kedua negara, seperti transaksi perdagangan dan investasi langsung. Hal ini sejalan dengan upaya bersama di kawasan ASEAN dalam rangka mewujudkan integrasi keuangan di kawasan melalui inisiatif yang dapat memfasilitasi penggunaan mata uang lokal yang lebih luas dalam proses penyelesaian transaksi perdagangan dan investasi intra-ASEAN . Pelaku usaha juga dapat memanfaatkan inisiatif ini untuk mengurangi eksposur terhadap risiko nilai tukar dan biaya dalam melakukan transaksi bilateral antar negara.

Gubernur BI, Perry Warjiyo, pada kesempatan tersebut menyampaikan, “Inisiatif untuk mendorong digitalisasi pembayaran dan pembayaran lintas negara merupakan agenda prioritas dalam pembahasan Presidensi G20 Indonesia tahun 2022 dan Pertemuan Gubernur Bank Sentral ASEAN pada April 2022. Inisiatif tersebut bertujuan untuk menghubungkan pembayaran lintas negara melalui interkoneksi kode QR nasional antar kedua negara. Bagi Indonesia, inisiatif ini juga merupakan milestone Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia tahun 2025 yang akan diintegrasikan dengan kerangka kerja sama dalam mendorong penggunaan mata uang lokal. Inisiatif ini dipandang dapat memberikan lebih banyak pilihan bagi pengguna transaksi pembayaran lintas negara serta memegang peranan penting dalam meningkatkan efisiensi transaksi, mempromosikan ekonomi digital dan inklusi keuangan, serta memperkuat stabilitas makroekonomi melalui penggunaan mata uang lokal yang lebih luas. Bank Indonesia yakin bahwa inisiatif tersebut menandai tonggak penting dalam memperkuat kerja sama keuangan bilateral antara Singapura dan Indonesia."

Managing Director MAS, Ravi Menon, juga menyampaikan bahwa “Konektivitas pembayaran kode QR QRIS-NETS merupakan tonggak penting dalam mencapai tujuan ASEAN membangun integrasi pembayaran di kawasan pada tahun 2025 dan mendukung dinamika koridor perdagangan lintas negara. Inisiatif ini juga sejalan dengan upaya G20 untuk mengatasi potensi hambatan yang timbul dalam kegiatan pembayaran lintas negara di tingkat global dan mendukung pemulihan dan pertumbuhan ekonomi pascapandemi. MOU dalam rangka mendorong penggunaan mata uang lokal untuk transaksi bilateral dipandang dapat melengkapi upaya penguatan konektivitas pembayaran kode QR QRIS-NETS melalui kemudahan penyelesaian transaksi bilateral antara Singapura dan Indonesia dalam mata uang lokal masing-masing negara." (nck)

Batam, 29 Agustus 2022. Kebutuhan atas pengembangan teknologi digital saat ini semakin tinggi seiring dengan tuntutan kemajuan teknologi, sehingga juga semakin membuka peluang investasi bagi dunia usaha. Dengan potensi industri digital di Indonesia yang begitu besar, menjadi latar belakang terbentuknya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Nongsa Digital Park (NDP) di Batam, sebuah kawasan yang menggarap peluang investasi di bidang industri digital.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menerangkan bahwa teknologi digital memiliki peran yang sangat penting serta telah membantu Pemerintah dan swasta dalam merampingkan proses bisnis yang rumit. Selain itu, teknologi digital juga membantu mempromosikan lingkungan kerja yang lebih praktis dan fleksibel.

Melanjutkan rangkaian agenda kunjungan di kota Batam, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso bersama rombongan Kemenko Perekonomian dan sejumlah Pemimpin Redaksi media massa nasional mengunjungi KEK NDP, Minggu (28/08).

Ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2021, KEK NDP memiliki target total investasi sebesar Rp39,9 triliun dengan target penyerapan tenaga kerja sebesar 16.500 orang pada 2040. Selain dikembangkan dengan sektor bisnis utama di bidang IT-Digital, KEK NDP juga melaksanakan kegiatan pendukung di bidang pengembangan pariwisata.

Pembangunan KEK NDP ini merupakan bagian dari upaya strategis Pemerintah dalam mendukung pengembangan ekonomi digital di Indonesia dan konektivitas internasional khususnya di kawasan Asia Tenggara, serta menjadi pilot plan kawasan berbasis service dan digital yang dapat direplikasi pada beberapa wilayah di Indonesia. KEK NDP juga mampu menghemat devisa negara dalam bisnis digital hingga Rp20-30 triliun per tahun dengan kontribusi terbesar dari sektor data center dan pendidikan internasional.

Pengembangan KEK NDP di sektor IT-Digital mencakup data center, IT Office Park (co-working space), pendidikan IT, industri animasi dan perfilman, serta service center. Di sektor pariwisata sendiri, KEK NDP telah dibangun menjadi kawasan pariwisata pendukung ekosistem industri digital. Infrastruktur turut disiapkan mulai dari jalan kawasan dan drainase, air, listrik, ferry terminal, hingga jaringan telekomunikasi.

Sebagai entry point bagi perusahaan IT internasional dari Singapura dan mancanegara, KEK NDP juga telah ditetapkan menjadi IT Hub Digital Bridge Indonesia ke Singapura dan mancanegara. Pembangunan KEK NDP telah memaksimalkan koneksi internet internasional, di mana terdapat 7 kabel FO bawah laut berjarak 2-3 km dari KEK NDP, yang dapat dimaksimalkan untuk pengembangan data center dan industri animasi.

Terkait SDM, adanya transfer teknologi di bidang IT mampu membuat KEK NDP menjadi pusat pengembangan SDM tenaga IT muda Indonesia menjadi technopreneur. Berbagai program pelatihan yang sedang berjalan telah menghasilkan total 560 IT lokal yang hampir semuanya sudah tersalurkan ke industri IT.

Sesmenko Susiwijono, Deputi Wahyu Utomo, dan Staf Ahli Elen Setiadi bersama rombongan, menyempatkan diri untuk menyambangi Infinite Frameworks Studio, sebuah studio animasi di KEK NDP dan terbesar di Asia Tenggara, yang telah bekerja sama dengan Disney, Netflix, hingga Nickelodeon. (nck)

Jakarta, 29 Agustus 2022 – Sejalan dengan program pemerintah dalam rangka aksi afirmasi Gerakan Bangga Buatan Indonesia (GBBI) khususnya aspek sistem pembayaran dan sebagai bagian dari milestone digitalisasi sistem pembayaran Indonesia sebagaimana tertuang dalam Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, meluncurkan Kartu Kredit Pemerintah Domestik (KKP Domestik) pada 29 Agustus 2022 di Jakarta. KKP Domestik diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Republik Indonesia, Bank Indonesia, dan Himpunan Bank milik Negara (HIMBARA). KKP Domestik adalah skema pembayaran domestik berbasis fasilitas kredit untuk memfasilitasi transaksi pemerintah pusat dan daerah dalam bentuk Kartu Kredit Pemerintah yang diproses secara domestik. KKP Domestik efektif diimplementasikan mulai tanggal 1 September 2022.

Pada kesempatan yang sama, Presiden RI juga meluncurkan dan QR Code Indonesian Standart (QRIS) Antarnegara. Kegiatan terdiri dari peluncuran Implementasi cross-border QR payment linkage antara Indonesia dengan Thailand, dan peluncuran dimulainya inisiasi kerja sama pembayaran berbasis kode QR lintas negara antara Indonesia dengan Singapura, masing-masing dengan Bank of Thailand (BoT) dan Monetary Authority of Singapore (MAS).

Penerbitan KKP Domestik pada tahap awal dilakukan oleh HIMBARA (BNI, BRI dan Bank Mandiri) dan akan diperluas ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) secara bertahap. KKP Domestik dikembangkan menggunakan mekanisme QRIS berbasis sumber dana kredit sehingga seluruh transaksi diproses di dalam negeri. Selain dapat digunakan di lebih dari 20 juta merchant QRIS secara terinterkoneksi antar penyelenggara, KKP Domestik juga dapat memfasilitasi belanja pengadaan Pemerintah melalui platform yang disediakan secara terpusat oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), a.l. Toko Daring. KKP Domestik juga meningkatkan keamanan dalam bertransaksi, meminimalisasi uang tunai, mengurangi fraud dari transaksi tunai serta mengurangi idle cash. Ke depan, sistem ini akan mengoptimalkan penggunaan uang persediaan oleh satuan kerja untuk kebutuhan belanja operasional ataupun belanja perjalanan dinas.

Dalam peluncuran KKP Domestik, Presiden Joko Widodo menekankan bahwa peluncuran KKP Domestik akan menaikkan kelas jutaan UMKM di Indonesia melalui digitalisasi pembayaran atas pembelian barang dan jasa pemerintah baik pusat maupun daerah yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan UMKM tersebut. Pada akhirnya, wujud GBBI tidak hanya dari sisi pembelanjaan produk barang dan jasa saja, tapi juga dari aspek sistem pembayaran. Presiden mengapresiasi pengembangan KKP Domestik dan juga meminta seluruh Kementerian, Lembaga maupun Pemerintah Daerah yang hadir untuk mengoptimalisasi dan mempercepat perluasan penggunaan KKP Domestik.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut B. Pandjaitan pada launching KKP Domestik tersebut menyampaikan bahwa inisiasi KKP Domestik merupakan bagian dari aksi afirmasi belanja produk dalam negeri dalam rangka Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia yang dicanangkan presiden pada 25 Maret 2022 di Bali. KKP domestik sejalan dengan misi bangga buatan Indonesia yakni menggunakan sistem pembayaran berbasis QRIS, milik negeri sendiri untuk belanja produk dalam negeri. Penggunaan KKP di pemerintah pusat maupun daerah diharapkan juga akan membantu meningkatkan kelas UMKM menuju digital melalui pemanfaatan ekosistem QRIS.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo dalam peluncuran KKP Domestik dan QRIS Antarnegara menyampaikan penyelenggaran kedua acara merupakan wujud nyata komitmen bersama untuk bersatu mengakselerasi ekonomi dan keuangan digital nasional serta penguatan kerjasama internasional khususnya di ASEAN sejalan dengan keketuaan Indonesia pada Presdiensi G20. Lebih lanjut Gubernur BI menekankan bahwa program KKP Domestik ini merupakan bagian dari skema pembayaran domestik berbasis kredit yang bertujuan untuk memperluas akseptansi transaksi non tunai lebih inklusif. Melalui ekosistem QRIS, K/L dan Pemda dapat menggunakan KKP Domestik di lebih dari 20 juta merchants QRIS se-Indonesia dan akan terus bertambah. Sehingga dengan potensi tersebut, KKP Domestik dapat berkontribusi pada pemulihan ekonomi nasional dalam jangka pendek dan mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan melalui peningkatan keuangan inklusif, kesehatan fiskal, dan efisiensi ekonomi.

HIMBARA berkomitmen mendukung pengelolaan keuangan pemerintah pusat dan daerah guna meningkatkan efisiensi pemanfaatan APBN/APBD dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Secara teknis, KKP Domestik ini akan menjadi sumber dana bagi satuan kerja saat melakukan belanja barang/jasa produk dalam negeri dengan QRIS pada aplikasi mobile banking tiga bank Himbara, yaitu BRImo, BNI Mobile Banking dan Livin' by Mandiri.

Direktur Utama Bank BRI Sunarso yang sekaligus Ketua HIMBARA mengatakan, penerbitan Kartu Kredit Pemerintah/Daerah Domestik ini menjadi bentuk dukungan bank-bank Himbara terhadap objektif Gerakan Bangga Buatan Indonesia. “Hal ini sejalan dengan kebijakan sistem pemerintahan untuk transaksi cashless yang berbasis transaksi domestik atau dalam negeri," ujarnya. Ditambahkan juga oleh Direktur Utama Bank BNI Royke Tumilaar “dengan jaringan merchant QRIS yang luas, penggunaan Kartu Kredit Pemerintah/ Daerah (KKP/KKPD) sebagai source of fund QRIS ini dapat memudahkan Satuan Kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam melakukan belanja operasional ataupun belanja perjalanan dinas, serta diharapkan juga dapat mendorong volume transaksi merchant QRIS yang didominasi oleh UMKM". “Selain itu, hadirnya fitur tersebut pada mobile banking Bank Himbara semakin memudahkan Satuan Kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam bertransaksi praktis hanya dengan membawa smartphone saja", ungkap Darmawan Junaidi selaku Direktur Utama Bank Mandiri. (nck)

Batam - Sesmenko Perekomian Dorong Batam Jadi Bagian dari Rantai Nilai Global, Hal ini disampaikan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, pada Minggu (28/8/2022) pagi.  
 
Bersama para Dewan Pengawas (Dewas) dan delapan orang Pimpinan Redaksi media nasional, Susiwijono beserta rombongan memulai kegiatan dengan berkunjung ke Taman Rusa Sekupang, Batam.
 
Wakil Kepala BP Batam, Purwiyanto, menyambut langsung didampingi para anggota bidang BP Batam, dan sejumlah Pejabat Tingkat 2 BP Batam tepat di depan patung rusa yang menjadi ikon kawasan terbuka hijau di pinggir Kota Batam tersebut.
 
Setelah menyusuri jogging track sepanjang satu kilometer, dan dimanjakan oleh kawanan fauna yang menawan, rombongan bertolak ke sejumlah industri.
 
Kunjungan industri tersebut dimulai dari PT McDermott Indonesia, kemudian PT Infineon Technologies Batam, dan diakhiri dengan kunjungan ke Infinite Studio di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Nongsa.
 
Hal ini dilakukan sebagai bentuk pengawasan atas kegiatan berusaha di Kota Batam, untuk memastikan produktivitas industri berjalan dengan baik.
 
Susiwijono mengatakan, kegiatan industri di Batam sangat luar biasa, terlihat dari pembangunan offshore platform oleh PT McDermott Indonesia, produksi hingga tiga puluh juta semikonduktor oleh PT Infineon Technologies Batam per minggunya.
 
“Saya beserta para Dewas mendorong produksi di PT Infineon untuk ditingkatkan, mengingat suplai semikonduktur sangat dibutuhkan pasar global,” pungkas Susiwijono.
 
Industri animasi Infinite Studio di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Nongsa juga tak luput dari perhatian Susiwijono dan rombongan.
 
Menurutnya, selain animasi, data center menjadi booster yang baik bagi perekonomian Batam.
 
“Karena saat ini Singapura juga sedang menguatkan data center-nya. Sehingga industri ini bernilai daya saing tinggi. Apalagi sekarang ada sembilan data center dengan tier tertinggi di Batam,” imbuh Susiwijono.  
 
Secara nasional, Batam sangat diperhitungkan sebagai salah satu daerah yang menopang perekonomian Indonesia.
 
“Di Batam sendiri investasinya lebih dari tujuh triliun. Ini bagus sekali. Apalagi pilihan tekonologinya juga sangat selektif,”
 
Meski realisasi invetasi Batam pada semester satu Tahun 2022 sudah melampaui target yaitu sebesar Rp 1 triliun, Susiwijono berpesan agar BP Batam terus memaksimalkan industri manufaktur.
 
“Jika ingin menjadi bagian dari Rantai Nilai Global, maka industri yang masuk ke Batam harus didorong untuk menjadi bagian dari industri manufaktur secara global,” tegasnya.
 
Wakil Kepala BP Batam, Purwiyanto, menyatakan kesiapan BP Batam untuk berkomitmen membangun kawasan industri dan meningkatkan produktivitasnya lebih baik di semester kedua Tahun 2022.
 
Hal ini sesuai dengan target pertumbuhan ekonomi Batam oleh Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, yaitu sebesar tujuh persen di akhir Tahun 2022 nantinya.
 
“BP Batam telah melaksanakan strategi peningkatan ekonomi, mulai dari pembangunan Bandara Hang Nadim, investasi KEK, terbukanya pintu masuk bagi wisatawan dan investor asing menjadi faktor pendorong kegiatan berusaha di Batam,” ujar Purwiyanto.
 
Dengan optimisme tersebut, BP Batam telah menyiapkan langkah-langkah esensial lainnya untuk mendukung cita-cita Batam sebagai kawasan industri yang berdaya saing di tingkat internasional, khususnya di kawasan Asia-Pasifik.

Batam, 28 Agustus 2022. Dalam rangka mendorong akselerasi pemulihan perekonomian nasional, Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan investasi di berbagai daerah. Sebagai kota yang juga merupakan tujuan investasi, Batam menjadi salah satu perhatian Pemerintah. Selain itu, kota Batam juga terus melakukan pengembangan di berbagai bidang, salah satunya yang terkait dengan industri yang mendukung penerbangan nasional.

Dengan memanfaatkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), kota Batam saat ini telah memiliki Batam Aero Technic (BAT). Sebagai pusat perawatan dan pengerjaan penanganan perbaikan pesawat udara, BAT yang mulai beroperasi tahun 2014 di Bandar Udara Internasional Hang Nadim Batam memiliki kegiatan utama berupa industri Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO).

Dengan nilai investasi sebesar Rp7,29 triliun, kehadiran KEK ini diproyeksikan dapat menghemat devisa rata-rata 30%-35% dari kebutuhan perawatan (MRO) Maskapai Penerbangan Nasional senilai Rp26 triliun per tahun. Dengan adanya peningkatan kapasitas SDM di bidang MRO, secara bertahap penyerapan jumlah tenaga kerja BAT mencapai 9.976 tenaga kerja pada 2030.

“Mudah-mudahan kita bisa sedikit mendorong supaya tiket tidak mahal, dari efisiensi di komponen biaya yang kedua mengenai perawatan yang 25-30% tadi. Nah, kalau kita bisa efisienkan di sana, Pemerintah bisa menekan lagi, sehingga traffic penumpang ini bisa menggerakkan ekonomi,” ungkap Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso saat mengunjungi BAT bersama rombongan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian beserta sejumlah Pemimpin Redaksi Media Nasional di Batam, Kepulauan Riau, Sabtu (27/08).

Guna memastikan pesawat udara beroperasi dengan lancar, dinyatakan layak dan aman dioperasikan (airworthy for flight), saat ini BAT telah mendukung operasional perawatan pesawat di lebih dari 40 bandar udara.

Sementara itu, BAT sendiri juga optimis akan mampu meningkatkan utilisasi dan optimalisasi dari kapabilitas yang dimiliki saat ini sejalan dengan rancangan kerja berkelanjutan (master plan). Harapan utamanya yakni dapat mewujudkan perawatan pesawat yang terintegrasi, sehingga dapat menekan angka pekerjaan berbagai perawatan pesawat ke luar negeri.

Dalam jangka menengah, BAT diharapkan mampu menangkap berbagai peluang dari pasar Asia Pasifik yang memiliki sekitar 12.000 unit pesawat dan nilai bisnis sebesar US$100 miliar pada tahun 2025.

Dukungan Pemerintah terhadap BAT dalam pengembangan usahanya telah diwujudkan dalam pembentukan KEK yang didesain untuk turut mendukung pertumbuhan dan pengembangan investasi di Indonesia.

“Pemerintah berkomitmen untuk terus mendorong investasi yang ada di Batam. Sehingga tidak hanya untuk Batam saja tetapi juga mampu berkontribusi untuk perekonomian nasional,” pungkas Sesmenko Susiwijono. (nck)

Jakarta, 28 Agustus 2022. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara mengadakan pertemuan dengan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) RI Johnny G. Plate guna memperkuat sinergi dalam pelayanan dan perlindungan masyarakat di ruang digital di Kantor Kominfo, Jakarta, Jumat lalu.

Dalam pertemuan tersebut membahas beberapa hal di antaranya evaluasi penanganan pinjaman online Ilegal, penyelenggaraan sistem elektronik yang baik dan teratur yang diharapkan dapat melindungi masyarakat dan konsumen serta tata kelola data baik di dalam yurisdiksi nasional maupun tata kelola data cross-border.

“Kami menyampaikan hal-hal terkait dengan kebutuhan dan kepentingan secara teknis dan governance dari aspek keuangannya. Jadi kami harapkan dapat sinkronisasi dengan perspektif desain arsitektur yang disampaikan oleh Menteri Kominfo sehingga diharapkan kerjasama ke depan semakin sinergis dan saling memperkuat.” Kata Mahendra dalam keterangannya setelah pertemuan.

Lebih lanjut Mahendra menyampaikan bahwa Menkominfo menyambut baik kunjungan OJK dan memberikan penjelasan mengenai perkembangan terkini dan strategi nasional untuk memperkuat sistem telekomunikasi dan informasi dalam menjaga kedaulatan data serta ketahanan menghadapi ancaman siber di Indonesia.

Menkominfo Johnny G. Plate mengapresiasi terhadap kerja sama antara OJK dan Kominfo yang terjalin dengan baik selama ini dalam rangka melayani masyarakat.

“Pada prinsipnya kerja sama antara OJK dan Kominfo termasuk sistem-sistem di dalam ruang digital itu berjalan dengan baik untuk semua aktivitas mikro prudensial keuangan dan perbankan. Ini merupakan pekerjaan lintas sektor, otoritas di sektor jasa keuangan, penegakan hukum oleh aparat penegak hukum, dan bagaimana perlindungan serta ketahanan dari serangan siber,” kata Jhonny.

OJK dan Kominfo akan terus melakukan koordinasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memastikan perlindungan kepada masyarakat atau konsumen tetap berjalan dengan baik. (nck)

Kepala Badan Pengusahaan Batam, Muhammad Rudi, memimpin pertemuan bersama para pengusaha kapal tongkang pada Rabu (24/8/2022) di Marketing Centre BP Batam.

Pertemuan ini membahas kebijakan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Nomor Al.012/3/11/DJPL/2022 tanggal 21 Juni 2022 tentang Penyampaian Kewajiban Pemenuhan Persyaratan Laik Laut Bagi Kapal Tongkang (Barge) Yang Melayani Pengangkutan Kontainer.

Para pengusaha kapal tongkang mengaku keberatan dan khawatir kebijakan tersebut menurunkan produktivitas pengiriman barang dari Batam ke Singapura.

“Arus logistik di Batam akan tersendat karena kapal-kapal tongkang yang mengangkut kontainer dari Batam ke Singapura dan sebaliknya terhalang persyaratan laik laut,” ujar Direktur PT Snepac Shipping, Zulkifli.

Kekhawatiran ini timbul karena berdasarkan persyaratan yang disebutkan dalam Surat Edaran tersebut, per 14 Juli 2022, setiap pengajuan Persetujuan Pengoperasian Kapal Nasional ke Luar Negeri (PPKN) dan Rencana Pengoperasian Kapal (RPK) Deviasi Luar Negeri, kapal tongkang (barge) berbendera Indonesia yang akan melayani pengangkutan kontainer di dalam negeri dan/atau ke luar negeri, secara konstruksi dan keselamatan wajib memenuhi persyaratan laik laut untuk pengangkutan kontainer, dibuktikan dengan kepemilikan Sertifikat Klasifikasi Kapal atau surat keterangan dari negara bendera kapal atau badan klasifikasi yang diakui oleh negara bendera kapal bahwa kapal tongkang (barge) tersebut telah memenuhi persyaratan laik laut untuk pengangkutan kontainer.

Kepala KSOP Khusus Batam, Revolindo menyatakan kebijakan tersebut untuk menjamin keselamatan pelayaran di perairan Indonesia yang menjadi wewenang Kementerian Perhubungan dalam hal ini KSOP Khusus Batam.

Menurutnya dari total 14 Kapal Tongkang (barge) yang beroperasi di Batam sebagai feeder, hanya 3 kapal tongkang yang telah memenuhi pesyaratan tersebut. Ia berharap para pengusaha pelayaran dapat melengkapi persyaratan agar tidak ada lagi insiden kapal tongkang tenggelam karena kelebihan muatan atau tidak terpenuhinya persyaratan laik laut.

“Pelayanan di perhubungan laut sendiri itu ada sistemnya jadi kaitannya dengan kapal-kapal yang akan memuat container itu harus comply. Tapi jika teman-teman dari BKI (Biro Klasifikasi Indonesia) bisa memberi rekomendasi bahwa kapal ini laik atau muatan ini tidak membahayakan itu akan masuk ke sistem dan kami akan layani,” imbuh Revolindo.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BKI Cabang Batam, Budi Isrofi, mengatakan pihaknya akan menggesa penerbitan surat rekomendasi yang diperlukan.

“Akan kita berikan solusi untuk mengatasi kegundahan saat ini. Keselamatan kontainer akan menjadi prioritas kami,” ujar Budi.

Sementara Ketua Koordinator Himpunan Kawasan Industri (HKI) Batam dan Karimun, Tjaw Hieong, mengatakan, Apabila permasalahan ini berlarut-larut, maka kawasan industri akan menjadi korban.

Di tengah kondisi tersebut, langkah BP Batam dalam menyelesaikan permasalahan ini mendapat pujian dan apresiasi dari Tjaw.

“Kami mengapresiasikan BP Batam di bawah kepemimpinan Muhammad Rudi yang langsung bergegas mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan permasalahan ini,” ujar Tjaw.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, mengatakan pihaknya akan terus memastikan kelancaran arus keluar masuk barang di Kota Batam.

Ia meminta agar seluruh pengusaha pelayaran mematuhi kebijakan ini agar stabilitas perekonomian di Batam tetap terjaga.

“Kami juga telah menyurati Menteri Koordinator Bidang Perekonomian agar mendapatkan solusi terbaik,” pungkas Muhammad Rudi.