Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, menegaskan komitmennya untuk mendorong percepatan pertumbuhan investasi di sektor industri maritim dan pariwisata bahari.

Menurut Li Claudia, kedua sektor tersebut memiliki potensi besar untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Batam.

Ia juga meyakini, melalui kolaborasi pemerintah pusat dan daerah, Batam dapat tumbuh menjadi pusat ekonomi maritim unggulan di Indonesia.

“Ini selaras dengan cita-cita Presiden Prabowo yang mendorong sektor maritim atau ekonomi biru (blue economy) Indonesia agar tumbuh lebih kuat dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Li Claudia yang juga menjabat sebagai Wakil Wali Kota Batam, Rabu (14/5/2025).

Ia menjelaskan bahwa Batam memiliki banyak keuntungan untuk membuat industri maritim dan pariwisata bahari ini berkembang pesat. Selain memiliki letak yang sangat strategis di jalur pelayaran internasional, Batam saat ini juga memiliki infrastruktur yang memadai dalam mendukung aktivitas ekonomi maritim tersebut.

Melalui kebijakan strategis dalam menyederhanakan regulasi serta meningkatkan sinergi yang baik antar lintas instansi, Li Claudia berharap, daya saing sektor maritim dan pariwisata bahari Batam juga ikut meningkat dan mampu memberikan nilai tambah terhadap pertumbuhan ekonomi ke depan.

“Saat ini, kami juga terus berkomitmen untuk mengedepankan kemudahan pelayanan perizinan agar investasi, termasuk sektor industri maritim dan pariwisata bahari, bisa tumbuh signifikan di Batam. Tidak hanya itu, kami juga berupaya untuk melakukan penataan terhadap infrastruktur yang ada agar Batam bisa unggul dalam persaingan investasi di Indonesia,” ujarnya lagi.

Ia turut mengajak seluruh investor atau pelaku usaha yang bergerak di sektor industri maritim dan pariwisata bahari untuk bersama-sama menjalin sinergi yang baik dalam mendukung kemajuan Batam.

Salah satunya adalah dengan memberitahukan sejumlah kendala yang dihadapi guna memajukan kedua sektor tersebut.

“Kami menekankan agar para pelaku usaha untuk segera melaporkan kendala yang ada, termasuk soal perizinan. Saya membuka pintu komunikasi untuk tiap pelaku usaha agar tujuan strategis ini bisa terealisasi dengan baik,” pungkasnya. (*)

Anggota/Deputi Bidang Investasi dan Pengusahaan Badan Pengusahaan (BP) Batam, Fary Djemy Francis menerima kunjungan dari PT Caterpillar Indonesia di Gedung Utama BP Batam pada Kamis (15/5/2025).

Kunjungan ini digelar dalam rangka menjalin hubungan yang lebih erat dan menjajaki peluang kerja sama serta pengembangan investasi di Batam.

Fary menyambut baik kunjungan tersebut. Ia menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen untuk membangun ekosistem investasi yang efisien, transparan, dan kompetitif di KPBPB Batam.

“Kami sangat menghargai inisiatif dari PT Caterpillar Indonesia. BP Batam akan terus memfasilitasi dukungan dan kebutuhan para investor melalui penyederhanaan proses bisnis dan digitalisasi layanan perizinan,” kata Fary.

Fary juga menegaskan bahwa Batam terus didorong menjadi Kawasan yang menarik bagi investor, yang di mana sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia untuk menjadikan Batam sebagai destinasi utama investasi di Indonesia.

"Sebagaimana arahan Bapak Presiden kepada kami setelah dilantik Maret lalu, bagaimana agar menjadikan Batam sebagai kawasan berdaya saing untuk tujuan investasi," ujar Fary.

Sementara, Government and Corporate Affairs Director, PT Caterpillar Indonesia, Dyah Kusumaningtyas, yang hadir bersama Direktur PT Caterpilar Indonesia Batam, Santi Wuthirat, menyampaikan apresiasi atas sambutan dan dukungan yang diberikan oleh BP Batam.

Ia menekankan pentingnya kolaborasi berkelanjutan dengan para pemangku kepentingan di Indonesia, serta upaya untuk memperluas jangkauan bisnis perusahaan.

“Kami melihat adanya potensi untuk terus berinvestasi di Batam. Kami berharap kerja sama ini dapat mendukung peningkatan layanan dan ekspansi pasar kami ke depannya,” pungkas Dyah.

Sebagaimana diketahui, Caterpillar Indonesia merupakan salah satu perusahaan terkemuka dalam industri alat berat dan mesin industri secara global dalam mendukung sektor pertambangan, konstruksi, energi, dan transportasi.(*/)

Liburan tak selalu harus diisi dengan aktivitas rekreasi semata. Rumah Sakit KPJ Pasir Gudang, Johor, menawarkan konsep wisata medis yang menggabungkan pemeriksaan kesehatan menyeluruh dengan kenyamanan menginap layaknya sedang berlibur.

“Program ini dirancang khusus untuk wisatawan medis dari luar negeri, termasuk dari Indonesia, yang ingin memanfaatkan waktu liburan untuk menjaga kesehatan,” ujar Dr. Indrajit, dokter Kesehatan Pekerja di Rumah Sakit KPJ Pasir Gudang, saat ditemui di sela-sela program pemeriksaan kesehatan terpadu tersebut.

Dengan tarif hanya RM750, pasien mendapatkan layanan medical check-up lengkap yang mencakup X-ray dada, EKG, pemeriksaan darah lengkap, tes fungsi hati, profil lipid, serta deteksi penyakit menular. Seluruh layanan ini sudah termasuk akomodasi hotel satu malam.

“Pasien bisa datang sehari sebelum pemeriksaan. Akomodasi sudah kami sediakan dan semuanya ditanggung, termasuk tax pelabuhan, senilai 25 Ringgit, tapi khusus bagi pasien yang datang dan pulang lewat PelabuajnPasir Gudang,” jelas Dr. Indrajit.

Rumah sakit yang lokasinya hanya berjarak 10 menit dari Pelabuhan Pasir Gudang ini menjadi sangat mudah dijangkau oleh wisatawan.

Salah satu fokus utama dari program ini adalah deteksi dini terhadap penyakit tiga serangkai: diabetes, hipertensi, dan kolesterol tinggi. Penyakit-penyakit yang banyak menyerang masyarakat Asia Tenggara ini kerap datang tanpa gejala awal, namun dapat menimbulkan komplikasi serius jika tidak segera ditangani.

“Begitu penyakit seperti diabetes masuk ke tubuh, komplikasinya bisa sangat banyak. Bisa merusak mata, ginjal, jantung, hingga menyebabkan gangguan saraf,” terang Dr. Indrajit.

Hal yang sama juga berlaku untuk hipertensi, yang kerap menjadi pemicu utama stroke dan kelumpuhan sebagian tubuh.

Untuk menangani kondisi tersebut, KPJ Pasir Gudang menyediakan dokter di bagian Wellness yang akan melakukan deteksi awal dan memberikan nasihat medis. Jika diperlukan, pasien akan dirujuk langsung ke dokter spesialis untuk penanganan lanjutan.

Namun demikian, Dr. Indrajit menekankan pentingnya pencegahan melalui pola hidup sehat.

“Kita harus bisa membuat pilihan yang benar dalam hidup. Misalnya, saat di depan kita ada sayuran dan kue manis, kita perlu memilih yang lebih sehat,” pesannya.

Ia juga mengingatkan bahwa pola hidup sedentari seperti duduk terlalu lama, bermain gawai, atau menonton televisi berlebihan, turut berkontribusi pada meningkatnya angka penyakit tidak menular. Karena itu, aktivitas fisik seperti berolahraga, jogging, atau sekadar berjalan kaki tetap sangat penting dilakukan.

Dengan konsep inovatif wisata medis ini, Rumah Sakit Pasir Gudang tidak hanya menghadirkan layanan kesehatan berkualitas, tetapi juga pengalaman berobat yang menyenangkan dan berkesan. Sebuah langkah nyata menuju kesehatan yang lebih baik, dimulai dari liburan yang bermakna.

Bagi Anda yang ingin mencoba liburan sehat ini, cukup lakukan pendaftaran melalui WhatsApp di 0812-7750-800. Cukup satu langkah kecil, untuk memulai perjalanan panjang menuju hidup yang lebih sehat.

Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Ariastuty Sirait menghadiri undangan Networking Dinner bersama Delegasi Kementerian Negara Bagian Bremen, Jerman di Harbourbay Restaurant, Rabu, (7/5/2025).

Pertemuan yang dipimpin Senator for Economic Affairs, Ports and Tranformation of the Free Hanseatic City of Bremen, Kristina Vogt itu berlangsung hangat dan penuh keakraban.

Kristina tak sendiri, ia hadir membawa pelaku usaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bremen, sejumlah Perusahaan terkemuka dari Bremen, Hamburg dan Oldenburg, Jerman.

Networking Dinner ini diharapkan dapat memberikan kesempatan untuk saling mengenal dan mendapat update potensi kerja sama di berbagai sektor investasi bagi kedua wilayah.

"Pertemuan ini tentu tidak hanya dimaknai sebagai cerminan dari hubungan yang sudah lama antara Indonesia dan Jerman tetapi juga menjadi langkah signifikan dalam membangun hubungan kerja sama antara Batam dan Bremen yang lebih kuat," kata Ariastuty usai pertemuan.

Pihaknya mengaku optimis dari kunjungan ini akan meningkatkan ketertarikan Jerman khususnya pelaku usaha dari Bremen, yang merupakan salah satu negara bagian dengan perkembangan industri dan pelabuhan yang terkemuka di Eropa untuk membangun ekonomi yang inklusif.

"BP Batam menyambut dengan baik untuk kolaborasi di masa yang akan datang," ujarnya.

Disebutkan, investasi Jerman sepanjang tahun 2024 mencapai USD 3,1 juta dari 124 proyek. Capaian itu, menunjukkan bahwa Batam menjadi kawasan yang strategis dan menjanjikan sebagai tujuan investasi.

"Kami sampaikan di bawah kepemimpinan Bapak Amsakar dan Ibu Li Claudia, Batam terus bertranformasi menjadi kota modern dan kawasan ekonomi yang berdaya saing," serunya mengakhiri.

Turut hadir dalam pertemuan Sekda Kota Batam, Kadin Batam dan asosiasi usaha di Kota Batam.

BP Batam melalui Anggota Bidang Pelayanan Umum, Ariastuty Sirait melakukan peninjauan distribusi air bersih di Kampung Tua Piayu Laut, pada Rabu (7/5/2025).

Dalam peninjauan itu, Ariastuty juga menyempatkan diri untuk berdialog dengan masyarakat yang belum teraliri air bersih.

Dari peninjauan dan dialog tersebut, persoalan belum teralirinya air disebabkan belum terbangunnya jaringan pipa. Sehingga langkah kedepannya, BP Batam berencana membangun jaringan pipa baru ke Kampung Tua Piayu Laut.

"Ditengah efisiensi anggaran saat ini, kami akan berkomunikasi dan meyakinkan pembangunan jaringan ini bisa dilaksanakan," ujar Ariastuty.

Lebih lanjut Ariastuty menjelaskan, jika anggaran tersebut disetujui, maka akan masuk dalam tahap lelang dan pembangunan jaringan yang akan diperkirakan selama 6 bulan.

"Sehingga kita harapkan di bulan Februari 2026 rencana ini bisa terealisasi dan air sudah teraliri ke Kampung Tua Piayu Laut," jelasnya.

Sementara itu, untuk saat ini BP Batam akan membantu masyarakat Kampung Tua Piayu Laut dengan mengirimkan truk tangki setiap harinya.

Air yang dikirimkan melalui truk tangki itu, akan diisi ke dalam tandon yang sudah dibangun dan kemudian dialiri ke seluruh warga.

Ia menambahkan, persoalan distribusi air bersih ini sudah menjadi atensi dan program utama dari Kepala BP Batam, Amsakat Achmad dan Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra.

"Kami yakin dengan dukungan penuh dari berbagai pihak, target ini dapat kita realisasikan demi kesejahteraan seluruh warga Kota Batam," tutupnya. (*)

Wakil Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Li Claudia Chandra menegaskan komitmennya dalam upaya peningkatan investasi di Batam dan siap memfasilitasi perizinan para pelaku usaha yang menyatakan sikap serta minat serius untuk berinvestasi di kawasan ini.

Hal ini ia sampaikan saat rapat dengan jajarannya di BP Batam bersama salah satu calon investor pada Rabu (7/5/2025) di ruang kerjanya.

“Kami minta para pelaku usaha yang serius berinvestasi di Batam agar segera melengkapi dokumen perizinannya, timeline rencana bisnisnya seperti apa, serta komitmennya untuk berkontribusi membangun kawasannya dengan memperhatikan berbagai aspek terutama infrastruktur pendukung seperti utilitas dan drainase agar ke depan tidak ada lagi persoalan seperti banjir yang kerap terjadi belakangan ini,” tegas Li Claudia.

“Jika dokumen lengkap, komitmen sudah ada, kami siap memfasilitasi seluruh perizinannya untuk mempercepat realisasi investasi tersebut,” sambungnya.

Li Claudia turut menghimbau para pelaku usaha di Batam agar dapat melaporkan progres usahanya ke BP Batam sehingga jika terdapat kendala dalam pelaksanaannya, ia bersama Kepala BP Batam, Amsakar Achmad beserta jajaran dapat segera memberikan solusi untuk menjaga iklim investasi tetap kondusif.

“Kami berterima kasih kepada pelaku usaha yang mau datang secara rutin ke BP Batam untuk melaporkan progres usahanya, dengan begitu BP Batam bersama para pelaku usaha tersebut dapat terus bersinergi dan berkolaborasi untuk memajukan investasi di Batam,” pungkas Li Claudia.

Turut hadir dalam pertemuan ini, Anggota/Deputi Bidang Infrastruktur, Mouris Limanto; serta beberapa Pejabat Tingkat II, III, dan IV di lingkungan BP Batam. (MI)

Presiden Prabowo Subianto telah memberikan kewenangan kepada Kepala BP Batam untuk mengajukan permohonan pelepasan kawasan hutan, dalam rangka penataan kawasan hutan.

Kewenangan itu, diberikan oleh Presiden melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 21 tahun 2025, tentang Penataan Penyediaan Lahan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

"Tentunya peraturan ini menjadi semangat baru bagi kami di BP Batam, dalam memberikan kontribusi peningkatan investasi di Kota Batam," ujar Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, Selasa (6/5/2025).

Sebelum dikeluarkannya Peraturan Presiden itu, permohonan persetujuan pelepasan kawasan hutan di KPBPB Batam, diajukan oleh menteri atau pimpinan lembaga, pejabat pimpinan tinggi madya Kementerian, gubernur atau bupati/wali kota, badan otorita, pimpinan badan hukum atau perseorangan, kelompok orang, dan/atau Masyarakat.

Hal ini sebagaimana yang tertuang di Peraturan Menteri LHK nomor 7 tahun 2021.

Sementara dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 21 tahun 2025, Kepala BP Batam menjadi salah satu pihak yang dapat mengajukan permohonan persetujuan pelepasan kawasan hutan di KPBPB Batam secara langsung ke Menteri LHK. Selain menteri atau pimpinan lembaga, pejabat pimpinan tinggi madya Kementerian, atau Gubernur.

Sedangkan pimpinan badan hukum atau perseorangan, kelompok orang, dan/atau masyarakat, permohonan dapat diajukan kepada Menteri LHK melalui Kepala KPBPB (Kepala BP Batam). Tidak lagi diajukan secara langsung sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri LHK 7/2021.

"Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat yang telah memberikan perhatian besar untuk Kota Batam. Kewenangan ini tentunya memberikan kemudahan berinvestasi yang ujungnya dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat," tutup Amsakar. (*)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 yang menunjukkan kenaikan indeks literasi keuangan mencapai 66,46 persen dan indeks inklusi keuangan 80,51 persen. Hasil SNLIK 2025 ini meningkat dibanding SNLIK 2024 yang menunjukkan indeks literasi keuangan 65,43 persen dan indeks inklusi keuangan 75,02 persen.

Pengumuman hasil SNLIK 2025 disampaikan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi dan Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono di Kantor Badan Pusat Statistik, Jakarta, Jumat.

OJK dan BPS kembali menyelenggarakan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) untuk mengukur indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia sebagai landasan program peningkatan literasi dan inklusi keuangan ke depan. SNLIK Tahun 2025 merupakan hasil kerja sama antara Badan Pusat Statistik (BPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk yang kedua kali, setelah SNLIK Tahun 2024.

Penghitungan SNLIK Tahun 2025 dilakukan menggunakan dua metode. Metode pertama, disebut sebagai Metode Keberlanjutan, adalah metode perhitungan yang dilakukan dengan cakupan sembilan sektor jasa keuangan (Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Lembaga Pembiayaan, Dana Pensiun, Pergadaian, Lembaga Keuangan Mikro, Fintech Lending (Pindar), PT Permodalan Nasional Madani) dan Penyelenggara Sistem Pembayaran (PSP) sebagaimana cakupan pada SNLIK Tahun 2024 sehingga dapat digunakan sebagai alat ukur keberhasilan program literasi dan inklusi keuangan OJK.

Sementara itu, metode kedua, disebut sebagai Metode Cakupan DNKI, adalah metode penghitungan yang memperluas cakupan sektor keuangan dengan penambahan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan serta Lembaga Jasa Keuangan Lain (Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Penyelenggara Perdagangan Aset Kripto/PT Pos Indonesia/Lembaga Penjaminan/dan lain-lain).

Metode Keberlanjutan menunjukkan indeks literasi keuangan Indonesia sebesar 66,46 persen dan indeks inklusi keuangan sebesar 80,51 persen. Sementara metode Cakupan DNKI menunjukkan indeks literasi keuangan  sebesar 66,64 persen dan indeks inklusi keuangan sebesar 92,74 persen. Selanjutnya, baik melalui metode Kebelanjutan maupun Cakupan DNKI, literasi keuangan syariah mencapai  43,42 persen dan inklusi keuangan syariah sebesar 13,41 persen.

Pendataan rumah tangga sampel SNLIK Tahun 2025 dilakukan mulai 22 Januari hingga 11 Februari 2025 di 34 provinsi yang mencakup 120 kota/kabupaten termasuk 8 wilayah kantor OJK (1.080 blok sensus). Jumlah responden SNLIK Tahun 2025 sebanyak 10.800 orang yang berumur antara 15 s.d. 79 tahun.

Metode sampling yang digunakan adalah stratified multistage cluster sampling:

• Pemilihan kabupaten/kota menggunakan PPS (Probability Proportional to Size)–Systematic Sampling dengan size jumlah keluarga, dimana kabupaten/kota wilayah kantor OJK secara otomatis terpilih sebagai sampel.
• Pemilihan sejumlah blok sensus pada setiap kabupaten/kota terpilih menggunakan PPS–Systematic Sampling dengan size jumlah keluarga dengan memperhatikan keterwakilan daerah perkotaan/perdesaan.
• Pemilihan sepuluh rumah tangga eligible pada setiap blok sensus dari hasil pemutakhiran menggunakan Systematic Sampling dengan implicite stratification berdasarkan tingkat pendidikan kepala rumah tangga.
• Pemilihan satu eligible responden umur 15-79 tahun pada rumah tangga sampel menggunakan Random Sampling dengan implicite stratification berdasarkan umur anggota rumah tangga eligible menggunakan Kish Table.

SNLIK Tahun 2025 menggunakan parameter literasi keuangan yang terdiri dari pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap dan perilaku, sementara indeks inklusi keuangan menggunakan parameter penggunaan (usage) terhadap produk dan layanan keuangan.

Metode Keberlanjutan

• Berdasarkan klasifikasi desa, indeks literasi dan inklusi keuangan wilayah perkotaan masing-masing sebesar 70,89 persen dan 83,61 persen, lebih tinggi dibandingkan wilayah perdesaan yakni masing-masing sebesar 59,60 persen dan 75,70 persen.
• Berdasarkan gender, indeks literasi keuangan laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Indeks literasi keuangan laki-laki dan perempuan adalah masing-masing sebesar 67,32 persen dan 65,58 persen. Sedangkan, indeks inklusi keuangan laki-laki dikatakan sebanding dengan perempuan, yakni masing-masing 80,73 persen dan 80,28 persen.
• Berdasarkan umur, kelompok 26-35 tahun, 18-25 tahun dan 36-50 tahun memiliki indeks literasi keuangan tertinggi, yakni masing-masing sebesar 74,04 persen, 73,22 persen dan 72,05 persen. Sebaliknya, kelompok umur 15-17 tahun dan 51-79 tahun memiliki indeks literasi keuangan terendah, yakni masing-masing sebesar 51,68 persen dan 54,55 persen. Selanjutnya, kelompok umur 18-25 tahun, 26-35 tahun dan 36-50 tahun memiliki indeks inklusi keuangan tertinggi, yakni masing-masing sebesar 89,96 persen, 86,10 persen dan 85,81 persen. Sebaliknya, kelompok umur 51-79 tahun dan 15-17 tahun memiliki indeks inklusi keuangan terendah, yakni masing-masing sebesar 66,88 persen dan 74,00 persen.
• Berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan, kelompok pendidikan tamat perguruan tinggi, tamat SMA/sederajat dan tamat SMP/sederajat memiliki indeks literasi keuangan tertinggi, yakni masing-masing sebesar 90,63 persen, 79,18 persen dan 64,04 persen.

Sebaliknya, kelompok pendidikan tidak/belum pernah sekolah/tidak tamat SD/sederajat dan tamat SD/sederajat memiliki indeks literasi keuangan terendah, yakni masing-masing sebesar 43,20 persen dan 54,50 persen. Selanjutnya, kelompok dengan pendidikan tamat perguruan tinggi, tamat SMA/sederajat dan tamat SMP/sederajat memiliki indeks inklusi keuangan tertinggi, yakni masing-masing sebesar 99,10 persen, 92,81 persen dan 82,00 persen.

Selain itu, kelompok dengan tingkat pendidikan tidak/belum pernah sekolah/tidak tamat SD/sederajat dan tamat SD/sederajat memiliki indeks inklusi keuangan terendah, yakni masing-masing sebesar 56,95 persen dan 68,06 persen. Dari data tersebut diperoleh informasi bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin tinggi indeks literasi dan inklusi keuangan.

• Berdasarkan pekerjaan/kegiatan sehari-hari, kelompok pegawai/profesional, pensiunan/purnawirawan dan pengusaha/wiraswasta mempunyai indeks literasi keuangan tertinggi, yakni masing-masing sebesar 85,80 persen, 74,11 persen dan 73,60 persen.

Sebaliknya, kelompok tidak/belum bekerja,petani/peternak/pekebun/nelayan dan pekerjaan lainnya memiliki indeks literasi keuangan terendah, yakni masing-masing sebesar 49,36 persen, 58,87 persen dan 60,17 persen.

Selanjutnya, kelompok pensiunan/purnawirawan, pegawai/profesional dan pengusaha/wiraswasta memiliki indeks inklusi keuangan tertinggi, yakni masing-masing sebesar 100,00 persen, 95,11 persen dan 88,66 persen. Sebaliknya, kelompok tidak/belum bekerja, petani/peternak/pekebun/nelayan dan pekerjaan lainnya memiliki indeks inklusi keuangan terendah, yakni masing-masing sebesar 64,82 persen, 69,40 persen dan 74,73 persen.

Metode Cakupan DNKI

• Berdasarkan klasifikasi desa, indeks literasi dan inklusi keuangan wilayah perkotaan masing-masing sebesar 71,00 persen dan 94,48 persen, lebih tinggi dibandingkan wilayah perdesaan masing-masing sebesar 59,87 persen dan 90,03 persen.
• Berdasarkan gender, indeks literasi keuangan laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan masing-masing sebesar 67,53 persen dan 65,73 persen. Sedangkan, indeks inklusi keuangan laki-laki dikatakan sebanding dengan perempuan, masing-masing 92,58 persen dan 92,89 persen.
• Berdasarkan umur, kelompok 26-35 tahun, 18-25 tahun dan 36-50 tahun memiliki indeks literasi keuangan tertinggi, masing-masing sebesar 74,05 persen, 73,26 persen dan 72,12 persen.

Sebaliknya, kelompok umur 15-17 tahun dan 51-79 tahun memiliki indeks literasi keuangan terendah, yakni masing-masing sebesar 51,86 persen dan 55,03 persen. Selanjutnya, kelompok umur 18-25 tahun, 36-50 tahun dan 26-35 tahun memiliki indeks inklusi keuangan tertinggi, yakni masing-masing sebesar 95,07 persen, 94,11 persen dan 93,52 persen. Sebaliknya, kelompok umur 51-79 tahun dan 15-17 tahun memiliki indeks inklusi keuangan terendah, yakni masing-masing sebesar 89,70 persen dan 91,32 persen.

• Berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan, kelompok pendidikan tamat perguruan tinggi, tamat SMA/sederajat dan tamat SMP/sederajat memiliki indeks literasi keuangan tertinggi, yakni masing-masing sebesar 90,63 persen, 79,19 persen dan 64,37 persen.

Sebaliknya, kelompok pendidikan tidak/belum pernah sekolah/tidak tamat SD/sederajat dan tamat SD/sederajat memiliki indeks literasi keuangan terendah, yakni masing-masing sebesar 43,77 persen dan 54,62 persen.

Selanjutnya, kelompok dengan pendidikan tamat perguruan tinggi, tamat SMA/sederajat dan tamat SMP/sederajat memiliki indeks inklusi keuangan tertinggi, yakni masing-masing sebesar 99,77 persen, 97,23 persen dan 92,74 persen.

Sebaliknya, kelompok dengan tingkat pendidikan tidak/belum pernah sekolah/tidak tamat SD/sederajat dan tamat SD/sederajat memiliki indeks inklusi keuangan terendah, yakni masing-masing sebesar 83,64 persen dan 88,83 persen. Dari data tersebut diperoleh informasi bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin tinggi literasi dan inklusi keuangan.

• Berdasarkan pekerjaan/kegiatan sehari-hari, kelompok pegawai/profesional, pensiunan/purnawirawan dan pengusaha/wiraswasta mempunyai indeks literasi keuangan tertinggi, yakni masing-masing sebesar 85,80 persen, 74,11 persen dan 73,96 persen.

Sebaliknya, kelompok tidak/belum bekerja, petani/peternak/pekebun/nelayan dan pekerjaan lainnya memiliki indeks literasi keuangan terendah, yakni masing-masing sebesar 49,46 persen, 59,32 persen dan 60,31 persen.

Selanjutnya, kelompok pensiunan/purnawirawan, pegawai/professional dan pengusaha/wiraswasta memiliki indeks inklusi keuangan tertinggi, yakni masing-masing sebesar 100,00 persen, 98,15 persen dan 95,21 persen. Sebaliknya, kelompok tidak/belum bekerja, petani/peternak/pekebun/nelayan dan pekerjaan lainnya memiliki indeks inklusi keuangan terendah, yakni masing-masing sebesar 84,04 persen, 87,56 persen dan 92,29 persen.

Berdasarkan sektor jasa keuangan, indeks literasi dan inklusi keuangan masih ditopang paling tinggi oleh sektor Perbankan, yakni sebesar 65,50 persen dan 70,65 persen.

SNLIK Tahun 2025 menjadi salah satu faktor utama bagi OJK dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyusun kebijakan, strategi dan merancang produk dan layanan keuangan yang sesuai kebutuhan dan kemampuan konsumen dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hasil SNLIK Tahun 2025 juga menunjukkan segmen masyarakat yang memiliki tingkat literasi atau inklusi keuangan yang lebih rendah dibandingkan tingkat nasional, yakni:

• Berdasarkan gender/jenis kelamin, yakni penduduk perempuan;
• Berdasarkan klasifikasi desa, yakni penduduk yang tinggal di perdesaan;
• Berdasarkan kelompok umur, yakni penduduk umur 15-17 tahun dan 51-79 tahun;
• Berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan, yakni penduduk dengan pendidikan rendah (tamat SMP/sederajat ke bawah);
• Berdasarkan pekerjaan/kegiatan sehari-hari, yakni petani/peternak /pekebun/nelayan, pelajar/mahasiswa, ibu rumah tangga, tidak/belum bekerja dan pekerja lainnya (selain pegawai/professional, pengusaha/wiraswasta dan pensiunan/purnawirawan).

Oleh karena itu, OJK akan semakin menggiatkan kegiatan literasi dan inklusi keuangan bagi kelompok tersebut. Fokus OJK untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan baik secara konvensional maupun syariah tertuang dalam Peta Jalan Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen (2023-2027), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045.

Jumlah investor pasar modal Indonesia telah melampaui 16 juta Single Investor Identification (SID) pada Selasa (22/4), yaitu tepatnya sebesar 16.021.179 SID. Jumlah tersebut terus bertambah menjadi 16.216.944 SID pada Selasa (29/4) atau meningkat sebanyak 1.345.305 SID di sepanjang tahun 2025. Menariknya, lebih dari 79% investor tersebut berusia di bawah 40 tahun. Hal ini berhasil diraih berkat kolaborasi erat yang terjalin antara PT Bursa Efek Indonesia (BEI), bersama Self-Regulatory Organization (SRO), yang didukung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) beserta perusahaan efek, melalui Galeri Investasi (GI) BEI, perguruan tinggi, sekolah, instansi, lembaga, akademisi, Duta Pasar Modal, serta pemangku kepentingan lainnya. Tidak hanya itu, pencapaian 16 juta investor juga merupakan hasil dari dukungan inovasi edukasi dan digitalisasi akses informasi pasar modal.

BEI memahami bahwa kesiapan digital dan kemampuan menyampaikan edukasi yang relevan serta mudah diakses kapanpun dan di manapun merupakan kunci. Upaya ini dilakukan melalui jaringan Kantor Perwakilan (KP) BEI, GI BEI, Duta Pasar Modal, media sosial resmi BEI, serta berbagai kanal media yang menyajikan informasi seputar pasar modal Indonesia. BEI juga menyediakan data pasar, analisis, materi edukasi, update informasi terkini yang dapat diakses kapan saja melalui aplikasi IDX Mobile yang saat ini sudah memiliki lebih dari 285 ribu pengguna. Kolaborasi konten dengan influencer dan pemanfaatan media sosial KP BEI di seluruh Indonesia turut dilakukan untuk memperluas jangkauan literasi pasar modal.

Pendekatan secara digital tidak hanya menjadi solusi saat terjadi krisis, tetapi juga telah terbukti sebagai strategi jangka panjang yang efektif untuk menjangkau masyarakat secara lebih luas dan inklusif. “Kedua hal tersebut tidak hanya mengubah strategi BEI, tetapi juga memperkuat komitmen kami untuk terus mendorong literasi dan inklusi pasar modal melalui pendekatan digital yang adaptif, kolaboratif, dan partisipatif,” ujar Direktur Pengembangan BEI Jeffrey Hendrik.

Jeffrey menambahkan bahwa jumlah GI BEI yang saat ini hampir mencapai 1.000, berlokasi di perguruan tinggi, sekolah, dan instansi, serta 6.000 Duta Pasar Modal menjadi jembatan penting antara dunia akademis dan pasar modal. “Melalui Galeri Investasi BEI dan Duta Pasar Modal, edukasi pasar modal hadir hingga pelosok daerah,” kata Jeffrey.

Oleh karena itu, lanjut Jeffrey, BEI akan terus memperluas jangkauan edukasi ke seluruh lapisan masyarakat, meningkatkan inklusi pasar modal melalui kolaborasi strategis dengan berbagai pihak, serta mengoptimalkan program-program edukasi yang inovatif, agar semakin banyak masyarakat yang dapat berinvestasi dengan aman dan berkelanjutan.

Mengawali tahun 2025, BEI telah melaksanakan 3.979 kegiatan edukasi di berbagai daerah seperti penyelenggaraan Sekolah Pasar Modal (SPM) dari level 1 hingga level 3, webinar, seminar, workshop, kunjungan ke BEI, hingga pembuatan konten edukasi di media sosial serta pelatihan lainnya di seluruh Indonesia. BEI bersama SRO dan didukung oleh OJK akan menyelenggarakan kembali Capital Market Summit & Expo (CMSE) pada tahun 2025 dan program Road to CMSE 2025 sudah dimulai sejak awal Maret 2025. Rangkaian CMSE 2025 diselenggarakan bekerja sama dengan para pelaku industri, perguruan tinggi, komunitas, serta media massa.

Dengan sinergi kolaborasi dan dukungan dari semua pemangku kepentingan di pasar modal untuk melakukan edukasi yang menggabungkan offline dengan digital, BEI telah berhasil mengomunikasikan pesan bahwa investasi adalah bagian dari kemajuan bangsa, sehingga nantinya akan semakin banyak masyarakat Indonesia yang telah menjadi investor di pasar modal.  

Otoritas Jasa Keuangan mendorong industri perbankan menggunakan kecerdasan artifisial (artificial intelligence) untuk mempercepat transformasi digital di sektor perbankan yang dilakukan secara bertanggungjawab.

Demikian disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam peluncuran Tata Kelola Kecerdasan Artifisial Perbankan Indonesia bersama pimpinan asosiasi industri bank umum di Jakarta, Selasa.

Dian menyampaikan bahwa Tata Kelola Kecerdasan Artifisial Perbankan Indonesia bagi industri bank umum merupakan panduan untuk memastikan teknologi kecerdasan artifisial (AI) (termasuk advanced AI systems) dikembangkan dan diterapkan secara bertanggung jawab di perbankan.

Dian menyampaikan, penggunaan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence memainkan peran penting dalam mempercepat transformasi digital sektor perbankan. Penggunaannya di berbagai kegiatan jasa perbankan diperkirakan akan terus meningkat, tidak hanya terbatas pada interaksi dan kualitas layanan nasabah, tetapi juga meliputi pengembangan produk dan penetapan harga, kepatuhan, manajemen risiko dan pencegahan penipuan, serta data analytics terkait pasar industri perbankan.

Meski demikian, penerapan AI di sektor perbankan perlu dilakukan secara bertanggung jawab dan diimbangi dengan pengelolaan risiko yang efektif agar manfaat yang dihasilkan sejalan dengan potensi teknologi tersebut.

Dalam dokumen Tata Kelola Kecerdasan Artifisial Perbankan Indonesia dimaksud, konsep pengembangan dan penerapan sistem kecerdasan artifisial dilakukan secara menyeluruh di sepanjang siklus hidup kecerdasan artifisial (AI life cycle) dan siklus bisnis perbankan guna memastikan bahwa sistem kecerdasan artifisial dikembangkan dan dioperasikan secara etis, aman, dan sesuai regulasi.

Dengan demikian, sistem kecerdasan artifisial yang digunakan bank diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan, tetapi juga menjaga kepercayaan publik, melindungi kepentingan nasabah, serta berkontribusi terhadap stabilitas sistem perbankan dan sistem keuangan secara keseluruhan.

Tata Kelola Kecerdasan Artifisial Perbankan Indonesia ini semakin melengkapi berbagai kebijakan OJK dalam mendukung akselerasi transformasi digital perbankan, antara lain Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan, POJK No. 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum, SEOJK No. 29/SEOJK.03/2022 tentang Ketahanan dan Keamanan Siber bagi Bank Umum, SEOJK No. 24/SEOJK.03/2023 tentang Penilaian Tingkat Maturitas Digital Bank Umum dan Panduan Resiliensi Digital (Digital Resilience).

Proses penyusunan Tata Kelola Kecerdasan Artifisial Perbankan Indonesia ini mengacu pada international best practice di antaranya AI Act di Uni Eropa, Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) Guidance dan benchmarking pada beberapa negara antara lain Amerika Serikat, Tiongkok, Singapura dan Jepang.

Dalam penyusunannya, panduan ini juga mengacu pada berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Mengingat karakteristik teknologi kecerdasan artifisial yang terus berkembang pesat dan menghadirkan tantangan yang semakin kompleks dan dinamis, maka penerapan panduan kecerdasan artifisial yang adaptif namun tetap kokoh sebagai fondasi tata kelola yang baik, sangat diperlukan. Sektor perbankan diharapkan terus mampu merespon perubahan secara cepat namun tetap terkendali, dengan menjaga prinsip pengelolaan risiko yang menyeluruh dan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian.

Dian mengingatkan, daya saing (competitiveness) dan eksistensi bank pada saat ini dan mendatang akan sangat tergantung pada kemampuan bank di dalam menerapkan dan mengelola teknologi, yang memerlukan biaya sangat besar.

“Oleh karena itu, kami mengharapkan agar bank memahami hal ini dan melakukan langkah-langkah strategis, termasuk untuk terus mempertimbangkan konsolidasi bank atau langkah-langkah lain untuk mendorong daya saing,” tutup Dian.