Bandung, 24 November 2022. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Industri Jasa Keuangan (IJK) menyalurkan donasi untuk membantu masyarakat yang menjadi korban gempa bumi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.

Penyerahan donasi senilai Rp750 juta disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melalui rekening Jabar Quick Response di Bandung, Kamis.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan harapannya agar bantuan dari OJK dan IJK dapat meringankan korban gempa di Cianjur.

“Saya atas nama pegawai OJK dan IJK, pada hari ini menyampaikan bantuan melalui Gubernur Jawa Barat untuk korban gempa di Cianjur. Kita betul-betul concern dan berduka cita karena banyak korban yang jatuh. Dengan bantuan ini kita harapkan dapat meringankan korban gempa,” kata Dian.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyambut baik upaya dan bantuan dari OJK dan IJK dalam membantu penanganan bencana serta meringankan beban warga yang terdampak.

“Saya ucapkan terima kasih kepada OJK dan IJK yang hadir saat warga membutuhkan, Insya Allah bantuan uang ini akan menjadi logistik untuk disampaikan kepada warga.

Hal ini sangat baik karena OJK selain concern terhadap industri keuangan juga concern terhadap kemanusiaan, karena kemanusiaan di atas segalanya,” sambung Ridwan.

Penyerahan bantuan untuk korban gempa bumi Cianjur ini merupakan bagian dari program "OJK dan IJK Peduli Bencana" yang ditujukan untuk membantu masyarakat yang terkena bencana alam di beberapa daerah.

Program OJK dan IJK Peduli Bencana ini mengumpulkan donasi dari OJK, serta dari sejumlah Industri Jasa Keuangan (Perbankan, Pasar Modal dan IKNB) serta asosiasi di sektor jasa keuangan. Sebelumnya, melalui program ini telah disalurkan bantuan dengan total senilai Rp4,72 miliar.

Pada tahun 2021 bantuan disalurkan antara lain kepada korban bencana alam gempa di Mamuju sebesar Rp1,75 miliar, banjir di Semarang Rp100 juta, longsor di Sumedang dan perbaikan tanggul Sungai Citarum sebesar Rp200 juta, banjir dan longsor di NTT

dan NTB dengan total sebesar Rp1 miliar, gempa di Malang Selatan Rp250 juta, erupsi Gunung Semeru sebesar Rp750 juta dan gempa di Pasaman Barat sebesar Rp150 juta.

Bantuan penanganan pandemi antara lain melalui pembangunan shelter Covid di Bantul, Yogyakarta, sebesar Rp150 juta dan Covid-19 Level 4 di Riau sebesar Rp100 juta.

Sedangkan pada tahun 2022 disalurkan kepada korban kebakaran Pasar Johar, Semarang sebesar Rp50 Juta, serta banjir dan tanah longsor di Kabupaten Malang Rp75 juta.

Program OJK dan IJK Peduli Bencana akan terus dibuka dan dikoordinir oleh OJK untuk mengumpulkan donasi guna membantu penanganan dampak bencana alam serta penanganan pandemi Covid-19 di Tanah Air.

Saat ini OJK bersama pelaku industri jasa keuangan dalam proses mengumpulkan data dan informasi mengenai kantor layanan jasa keuangan yang terdampak gempa di Kabupaten Cianjur dan mengupayakan agar layanan kepada masyarakat tidak terganggu dan tetap beroperasi dengan baik.

(nck)

Kepala BP Batam sekaligus Walikota Batam, Muhammad Rudi lakukan pelepasan dan penyerahan perdana pipa terbesar di Indonesia yang berhasil diproduksi di Batam, dengan diameter 52 inch, bertempat di Kawasan Industri Terpadu Kabil, pada Kamis (24/11/2022).

Pipa 52 inch ini merupakan proyek pembuatan pipa penyalur lepas pantai (offshore line pipe) terbesar yang pernah dihasilkan oleh pabrikan dalam negeri dan digunakan untuk proyek dalam negeri yang berhasil diproduksi oleh PT. DSAW di Batam.

Pipa produksi Batam ini akan mendukung Proyek Kilang Minyak Pertamina di Lawe-Lawe, Balikpapan, Kalimantan Timur.

“baru saja kami bersama-sama Pak Kris Wiluan dan Pak Agung, melaksanakan pelepasan pembuatan pipa buatan anak negeri (Batam), dengan diameter 52 inch untuk RDMP Lawe-Lawe Balikpapan.” ujar Muhammad Rudi sumringah.

Lebih lanjut, ia mengatakan proyek ini akan menjadi yang pertama dan kebanggaan bagi Batam karena turut mendukung arahan Presiden Joko Widodo dalam Proyek Strategis Nasional Pemerintah, yang ia diharapkan dapat diikuti oleh proyek-proyek besar Batam lainnya kedepan.

“Kebanggaan besar bagi Batam, produksi kita dapat berkontribusi bagi Proyek Strategis Nasional Pemerintah. Semoga ada kedua ketiga dan seterusnya. Sehingga Batam Jaya untuk kita semua.” Katanya.

Supply 52 Inch Offshore Line Pipe ini akan digunakan untuk proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Lawe-Lawe di Kilang Balikpapan, sebagai proyek terbesar Pertamina yang merupakan merupakan bagian dari upaya besar yang dilakukan pemerintah dalam rangka mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan energi nasional.

Proyek RDMP (Refinery Development Master Plan) merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dibangun oleh Pertamina juga dalam rangka pengembangan kapasitas pengolahan minyak yang sudah ada untuk pemenuhan kebutuhan BBM dalam negeri.

PT. Kilang Pertamina Internasional melalui kontraktor EPC, China Petroleum Pipeline Engineering dan Hutama Kara telah memberikan kepercayaan kepada PT. Dwi Sumber Arca Waja (DSAW) Batam untuk memproduksi pipa 52 inch sekaligus sebagai Pipa Lepas Pantai terbesar pertama yang diproduksi di Indonesia.

Chairman Citramas Grup dan PT. Dwi Sumber Arca Waja (DSAW), Kris Wiluan menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaranya yang telah bekerja keras dengan inovasi yang dilakukan. Ia turut menyampaikan apresiasi atas dukungan dari BP Batam.

“Terima kasih kepada BP Batam atas dukungan prasarana Kawasan dan infrastruktur yang disediakan untuk Kawasan Industri Kabil. Dengan kerja keras, kami berhasil dan dengan bangga dapat mempersembahkan produk pipa terbaik untuk mendukung proyek strategis nasional ini,” Chairman Citramas Grup, Kris Wiluan.

Kris mengaku senang mampu menyelesaikan pembuatannya dengan baik, meskipun melalui proses produksi dan persyaratan quality yang sangat tinggi. Ditambah lagi, Pipa diameter 52 inch, tebal 1 inch, volume: 1200 batang (14 km) ini akan mendukung mega proyek Pertamina di Lawe-Lawe.

Turut Hadir Wahyu Widodo Kabid Penanganan Kecelakan Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kameritiman dan Investasi, Agung Eka Purnawan dari PT. Kilang Pertamina Internasional, Jajaran Pejabat BP Batam serta stakeholders terkait.

Jakarta, 23 November 2022. Tahun 2022 menandai tahun yang penting bagi Indonesia sebagai negara yang memimpin G20 dan Presiden Joko Widodo, bersama dengan lima pemimpin dunia lainnya (Jerman, Denmark, Bangladesh, Barbados, dan Senegal) dipercaya sebagai champions untuk Global Crisis Response Group (GCRG). Selain itu, Indonesia akan menjadi ketua pada the Association of South East Asian Nations (ASEAN) pada tahun 2023, yang semakin memperkuat peran Indonesia di tingkat internasional dan regional dalam mempelopori upaya solusi untuk mengatasi krisis global yang saling terkait dan sedang berlangsung.

Dalam rangka membahas aksi nyata untuk mengatasi dampak krisis global terhadap pangan, energi, dan keuangan serta implikasinya terhadap pembangunan nasional Indonesia, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso selaku Sherpa GCRG Indonesia telah melaksanakan pertemuan dengan Kepala Perwakilan UN Resident Coordinator (UNRC) untuk Republik Indonesia, Valerie Julliand secara langsung di kantor PBB Indonesia pada Selasa (22/11).

Pada pertemuan tersebut, Sesmenko Susiwijono menggarisbawahi pentingnya korelasi antara apa yang dibahas dalam forum mutilateral seperti ASEAN, GCRG, dan G20 dengan kenyataan yang dihadapi di lapangan. Terdapat isu-isu strategis yang dapat dibicarakan bersama dalam forum multilateral tersebut, seperti isu konektivitas dan transisi energi. “Pemerintah Indonesia saat ini sedang fokus untuk menindaklanjuti kesepakatan yang tertuang dalam deklarasi G20. Terdapat sekitar 226 proyek multilateral pada kesepakatan forum G20, dimana sebagian besar fokus pada upaya untuk transisi energi,” ujar Sesmenko Susiwijono.

Kepala Perwakilan Valerie Julliand menyambut baik kesempatan untuk berdiskusi dengan Sherpa GCRG untuk solusi yang dibutuhkan. Ia juga mengapresiasi kesuksesan Indonesia pada Presidensi G20. Lebih lanjut, UNRC menyampaikan perlunya menekankan isu keamanan dan upaya forum GCRG dalam penanganan konflik Rusia – Ukraina. UNRC juga membuka tawaran bantuan dan kerja sama kepada Indonesia dalam rangka brainstorming strategi penanganan krisis serta partnership dalam penyelesaian isu krisis tiga dimensi.

Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian, Edi Prio Pambudi sebagai Co-Sherpa G20 Indonesia yang turut hadir dalam pertemuan tersebut, menuturkan pengakuan pentingnya isu keamanan dalam penyelesaian permasalahan ekonomi, maka dari itu dalam deklarasi KTT G20 juga terdapat isu terkait penanganan krisis. “Dalam deklarasi G20, kami juga menyampaikan perlunya semangat perdamaian dan kolaborasi dunia di tengah krisis pangan, energi, dan keuangan global dan menjadikannya acuan dalam menangani triple crises tersebut,” ujar Deputi Edi.

Lebih lanjut, Deputi Edi juga menegaskan pentingnya PBB dalam upaya penyampaian moral suasion untuk seluruh dunia dalam forum GCRG. Indonesia melihat adanya momentum pasca penyelenggaraan G20 dalam mewujudkan langkah dan solusi penanganan krisis global. Momentum tersebut dapat terus berlanjut ke dalam Presidensi G20 India dan Keketuaan Indonesia pada ASEAN di tahun 2023.

Pada tingkat nasional, UNRC dapat mengundang sektor swasta untuk berkolaborasi dalam membantu negara-negara yang rentan. “Sebagai salah satu champion GCRG, Indonesia berkomitmen untuk bekerja sama dengan mitra untuk mencari solusi praktis untuk mengatasi dampak krisis multi dimensi tersebut,” tegas Sesmenko Susiwijono.

Menutup pertemuan tersebut, Sherpa dan Co-Sherpa GCRG Indonesia beserta Kepala Perwakilan UNRC dan jajarannya sepakat untuk melakukan kick-off meeting bersama dengan duta besar dari negara-negara yang menjadi champions GCRG untuk berkolaborasi dalam penanganan krisis. (nck)

Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) maksimalkan peluang investasi Kota Batam melalui kegiatan pameran Infrastructure Connect.

Kegiatan tersebut diagendakan berlangsung selama 3 hari, mulai tanggal 23-25 November 2022, di Hall D2 Jakarta International Expo, Kemayoran.

Infrastructure Connect merupakan acara puncak dari rangkaian Hari Bangunan Indonesia yang jatuh pada 11 November.

Kegiatan ini merupakan kolaborasi 3 pameran penting, antara lain Indonesia Infrastructure Week (IIW) oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), Konstruksi Indonesia oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI, dan Beton Indonesia oleh Asosiasi Perusahaan Pracetak dan Prategang Indonesia (AP3I).

Infrastructure Connect pada tahun 2022 ini bertema “Bangga Produk Dalam Negeri, Pulihkan Ekonomi Bangsa”.

Pameran ini dibuka langsung oleh Menteri PUPR RI, Mochamad Basoeki Hadimoeljono, pada Rabu (23/11/2022).

Dalam sambutannya, Basoeki menegaskan pentingnya penggunaan produk dalam negeri dan meminimalisir kegiatan impor, sesuai perintah Presiden RI.

Ia juga mendorong pembangunan pabrik dalam negeri untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja di Indonesia.

“Mudah-mudahan dengan kolaborasi yang baik dari semua pihak, kita bisa maju bersama di bidang jasa konstruksi,” harap Basoeki.

Energi Terbarukan Jadi Fokus Promosi BP Batam

Pada kesempatan yang sama, Kepala Pusat Pengembangan KPBPBB dan KEK BP Batam, Irfan Syakir Widyasa, memperentasikan peluang Energi Baru Terbarukan (EBT) di Kota Batam.

Irfan mengatakan, sesuai arahan Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, saat ini Kota Batam tengah disiapkan untuk menjadi Hub Pengembangan EBT.

Dimana EBT Kepri sendiri telah ditetapkan menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) berupa Pembangkit Listrik Tenaga Surya PLTS Skala Besar di Batam.

Hal ini telah tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Daftar PSN.

“Pengembangan PLTS Terapung di Kota Batam akan dilakukan pada dua waduk, yaitu Waduk Duriangkang dan Waduk Tembesi,” kata Irfan.

Irfan melanjutkan, BP Batam akan terus mendorong EBT sebagai salah satu fokus untuk menambah daya tarik investasi Kota Batam.

“EBT memiliki peluang bisnis yang besar. Sektor energi juga menjadi perhatian dunia. Ini otomatis akan meningkatkan daya saing Batam,” ujar Irfan optimis.

“Kami berharap, kegiatan ini mampu memperluas jaringan dan meningkatkan kesempatan investasi di Kota Batam,” pungkasnya.

Sehubungan dengan maraknya berita hoax yang bermunculan ke ruang publik, Kepala Biro Humas, Promosi dan Humas BP Batam Ariastuty Sirait kembali angkat bicara. Kali ini ia ingin menanggapi berita seputar pengadaan mobil Pemadam Kebakaran (PBK) BP Batam yang disebutkan dalam sebuah artikel sebagai dugaan kendaraan bodong karena tidak berplat nomor.

Tuty mengatakan bahwa BP Batam dalam melaksanakan sebuah pengadaan senantiasa tunduk pada aturan yang berlaku dengan diasistensi oleh seluruh Instansi/Lembaga terkait. Sehingga, ia amat menyayangkan adanya pemberitaan yang merupakan opini berujung Hoax atau berita tidak benar.

“BP Batam dalam pelaksanaan suatu pengadaan pasti berkoordinasi dengan instansi/Lembaga terkait. Kami dikontrol dan diasistensi dengan baik oleh seluruh Instansi/Lembaga terkait. Sehingga semua prosedur peraturan yang berlaku, diterapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.” Kata Tuty.

Lebih lanjut ia mengatakan, bahwa Mobil PBK di Bandara yang diduga tidak terpasang plat nomor, bukan karena tidak adanya bukti kepemilikan, melainkan sesuai dengan aturan yang berlaku di area kebandarudaraan.

“dokumen pengadaan atas mobil tersebut ada dan telah diperiksa oleh BPK RI. Dan mobil dimaksud tidak menggunakan plat nomor itu bukan bodong, hal tersebut karena menyesuaikan dengan aturan yang ada yakni Peraturan Menteri Perhubungan, mengingat Mobil Pemadam berada pada area kebandarudaraan.” Terang Tuty.

Sementara itu, hadir bersama Tuty, Kabag Administrasi Satuan Pemerika Intern Arie Handini juga menjelaskan bahwa mobil Damkar yang diberitakan sebagai dugaan mobil bodong, memang tidak berplat nomor sebagai bentuk kepatuhan BP Batam terhadap aturan kebandarudaraan yang tertuang dalam Permenhub 167 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Menhub PM 33/2015 tentang Pengendalian Jalan Masuk ke Daerah Keamanan Terbatas di Bandar Udara.

Termasuk, Peraturan Dirjen Perhubungan Udara tentang Petunjuk dan Tata Cara Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil dan Pedoman Pengoperasian, Pemeliharaan dan Sistem Pelaporan Kendaraan/Peralatan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan Pemadam Kebakaran PKP-PK

“jadi tidak berplat itu bukan berarti bodong ya, harus dilihat kontekstualnya, karena berada pada area vital yakni Bandar Udara, yang mana tidak diperkenankan mobil pemadam PKP-PK keluar dari area Bandara.” Lanjut Arie.

Selanjutnya, Arie menguraikan perbedaan nomor sejumlah mobil pada STNK dengan simak BMN, dikarenakan pada saat proses pemeriksaan BPK RI, aplikasi simak BMN belum dapat menginput jumlah huruf dan angka lebih dari 12 digit.

“hal tersebut sudah ditindaklanjuti dengan koreksi bersama BPK RI dan saat ini sudah selesai. Bahwa nomor mesin yg tercatat sama dengan STNK.” Kata Arie.

Arie mengatakan pihaknya sudah merekonsolidasi data kendaraan antara dokumen secara fisik dengan data SIMAK BMN.

Dalam kesempatan ini, Arie juga menyampaikan bahwa BP Batam berterima kasih atas asistensi dan monitoring yang dilakukan oleh BPK RI.

Sehingga pihaknya dapat menindaklanjuti hasil temuan dari pemeriksaan BPK dengan melengkapi seluruh dokumen pendukung kepemilikan berupa dokumen pengadaan kendaraan mobil Pemadam Kebakaran.

“kami sangat berterima kasih dengan asistensi seluruh pihak terkait. Dengan pemeriksaan yang dilakukan BPK RI tentu akan menunjang pengelolaan dan tanggung jawab kami terhadap keuangan negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Tutur Arie.

Badan Pengusahaan (BP) Batam menerima penghargaan Anugerah Reksa Bandha sebagai bentuk Apresisasi Pengelolaan Kekayaan Negara Tahun 2022 dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan pada hari Rabu (23/11/2022) bertempat di Gedung Dhanapala, Kantor Kementerian Keuangan RI.

Kegiatan yang dibuka oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati ini dihadiri oleh para Pimpinan Kementerian dan Lembaga dari seluruh Indonesia.

Dalam sambutannya, wanita yang pernah menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menjelaskan bahwa penganugerahan ini merupakan upaya pemerintah untuk membangun kultur menjaga aset Barang Milik Negara (BMN) yang diperoleh dari penerimaan negara.

"Melalui anugerah ini, pemerintah berupaya membangun kultur untuk menjaga aset BMN yang didapat (dibangun) dari penerimaan negara agar dapat dikelola dengan baik oleh Kementerian atau Lembaga yang menaunginya," kata Sri Mulyani.

Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Sri Mulyani kepada Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan, Wahjoe Triwidijo Koentjoro yang mewakili Kepala BP Batam, Muhammad Rudi.

Dalam kesempatan ini, BP Batam menerima penghargaan Kelompok I Kategori Sertifikasi BMN dan BP Batam keluar sebagai Juara 1, kemudian diikuti oleh Badan Pengusahaan Kawasan Sabang pada Juara 2 dan Arsip Nasional Republik Indonesia pada Juara ke-3.

Anugerah ini merupakan yang ketiga kalinya diterima oleh BP Batam dimana pada tahun 2020 BP Batam meraih peringkat 3 dan peringkat 1 pada tahun 2021 untuk kategori yang sama.

Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan Wahjoe Triwidijo Koentjoro yang hadir menerima anugerah bergengsi ini menyampaikan bahwa sesuai arahan Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, bahwa penghargaan ini harus menjadi motivasi bagi BP Batam untuk lebih giat lagi mengelola aset BMN sesuai ketentuan yang berlaku.

"Arahan Kepala BP Batam sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Menteri Keuangan bahwa mengelola aset BMN ini harus sesuai dengan ketentuan agar aset-aset tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik dari awal pengadaan hingga penghapusan nanti," ujar Wahjoe.

Ia turut mengatakan bahwa BP Batam melalui Biro Umum akan terus berkoordinasi dengan DJKN untuk mengamankan aset-aset di lingkungan BP Batam melalui sertifikasi aset BMN.

"Kami (melalui Biro Umum) akan bekerja sama dengan DJKN untuk melakukan sertifikasi aset BMN di lingkungan BP Batam," tutur Wahjoe.

"Jika aset-aset BMN tersebut sudah tersertifikasi dengan baik, maka optimalisasi aset dapat terwujud dan tentu saja BP Batam akan mendapat nilai tambah sehingga Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kita dapat terus bertambah," tutup Wahjoe.

Turut hadir mendampingi Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan, Kepala Biro Umum Budi Susilo serta Kepala Bagian Inventarisasi dan Penghapusan Aset M. Taofan. (mi)

Jakarta, 22 November 2022. Dalam rangka mengukur indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali menyelenggarakan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2022. SNLIK 2022 dilaksanakan mulai Juli hingga September 2022 di 34 provinsi yang mencakup 76 kota/kabupaten dengan jumlah responden sebanyak 14.634 orang yang berusia antara 15 s.d. 79 tahun. Sebagaimana tahun 2016 dan 2019, SNLIK 2022 juga menggunakan metode, parameter dan indikator yang sama, yaitu indeks literasi keuangan yang terdiri dari parameter pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap dan perilaku, sementara indeks inklusi keuangan menggunakan parameter penggunaan (usage).

Hasil SNLIK 2022 menunjukkan indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia sebesar 49,68 persen, naik dibanding tahun 2019 yang hanya 38,03 persen. Sementara indeks inklusi keuangan tahun ini mencapai 85,10 persen meningkat dibanding periode SNLIK sebelumnya di tahun 2019 yaitu 76,19 persen. Hal tersebut menunjukkan gap antara tingkat literasi dan tingkat inklusi semakin menurun, dari 38,16 persen di tahun 2019 menjadi 35,42 persen di tahun 2022.

Dari sisi gender, untuk pertama kalinya, indeks literasi keuangan perempuan lebih tinggi yakni sebesar 50,33 persen dibanding laki-laki 49,05 persen. Pada tahun 2020 s.d. 2022, OJK menjadikan perempuan sebagai sasaran prioritas dalam arah strategis literasi keuangan. Di sisi lain, indeks inklusi keuangan laki–laki lebih tinggi yakni sebesar 86,28 persen, dibanding indeks inklusi keuangan perempuan di angka 83,88 persen.

Indeks literasi dan inklusi keuangan wilayah perkotaan masing-masing sebesar 50,52 persen dan 86,73 persen, lebih tinggi dibandingkan di wilayah perdesaan yakni sebesar 48,43 persen dan 82,69 persen. Namun demikian gap indeks literasi keuangan semakin mengecil dari 6,88 persen di tahun 2019 menjadi 2,10 persen di tahun 2022 dan gap indeks inklusi keuangan juga semakin mengecil dari 15,11 persen di tahun 2019 menjadi 4,04 persen di tahun 2022. Hal ini sejalan dengan strategi pelaksanaan edukasi keuangan yaitu meningkatkan kuantitas pelaksanaan edukasi keuangan di wilayah perdesaan.

Peningkatan indeks literasi dan inklusi keuangan merupakan hasil kerja sama yang terjalin baik antara OJK, Kementerian/lembaga terkait, Industri Jasa Keuangan dan berbagai pihak lainnya, baik dalam wadah Dewan Nasional Keuangan Inklusif maupun Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang jumlahnya mengalami kenaikan dari 171 di tahun 2019 menjadi 462 TPAKD di tahun 2022.

Pandemi di awal tahun 2020 menjadi salah satu pendorong untuk mengakselerasi transformasi digital dalam edukasi keuangan yang memungkinkan edukasi keuangan dilakukan secara lebih masif dan borderless. Bauran strategi edukasi keuangan secara tatap muka (luring) dan daring maupun penguatan aliansi strategis akan menjadi strategi kunci dalam mengakselerasi peningkatan literasi dan inklusi keuangan.

Hasil SNLIK 2022 menjadi salah satu faktor utama bagi OJK dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyusun kebijakan, strategi, dan merancang produk/layanan keuangan yang sesuai kebutuhan konsumen serta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Di tahun 2023, fokus OJK untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat Indonesia tertuang dalam Arah Strategis Literasi Keuangan Tahun 2023 adalah Membangun Literasi Keuangan Masyarakat Desa Melalui Aliansi Strategis dengan Kementerian/Lembaga Terkait, Perangkat Desa dan penggerak PKK Desa, dan Mahasiswa KKN.

Sasaran prioritas literasi keuangan tahun 2023 adalah pelajar/santri, UMKM, penyandang disabilitas dan masyarakat daerah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal). Sedangkan sasaran prioritas inklusi keuangan tahun 2023 adalah segmen perempuan, pelajar, mahasiswa dan UMKM, masyarakat di wilayah perdesaan, dan sektor jasa keuangan syariah. (nck)

Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepakat mendorong penguatan integritas Industri Jasa Keuangan melalui penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di seluruh sektor jasa keuangan. Integritas Industri Jasa Keuangan menjadi pilar untuk mewujudkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan.

Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Audit OJK Sophia Wattimena dalam rapat koordinasi dengan KPK di Kantor OJK, Jumat (18/11).

Pada pertemuan tersebut, Ketua Dewan Audit Sophia Wattimena menyampaikan bahwa penerapan SMAP selama ini dilakukan secara sukarela oleh beberapa Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dan telah berjalan kurang lebih selama dua tahun.

“Harapannya dengan penerapan program-program tersebut dapat menciptakan budaya integritas yang konsisten dan penerapan tata kelola yang sehat, sehingga akan meningkatkan kepercayaan dan efisiensi di industri jasa keuangan,” kata Sophia.

Hadir dalam pertemuan tersebut Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan yang menyampaikan bahwa penerapan SMAP di sektor jasa keuangan diharapkan dapat menciptakan praktik bisnis yang terbebas dari penyuapan (zero tolerance).

“Kami ingin menumbuhkan budaya berani menolak gratifikasi atau suap, tidak cukup hanya melaporkan. Hal ini dianggap sangat penting karena jika PUJK berani menolak gratifikasi atau suap akan menciptakan lingkungan persaingan bisnis yang sehat dan efisien, serta ini berlaku tidak hanya di pusat namun hingga ke daerah-daerah,” kata Pahala.

Lebih lanjut dalam pertemuan tersebut juga dibahas mengenai kemungkinan penerapan SMAP secara mandatory kepada seluruh PUJK. KPK memberikan masukan kepada OJK bahwa dengan kewenangan yang dimilikinya dapat memberikan dorongan melalui penyusunan kebijakan, panduan dan memberikan fasilitas dan pendampingan kepada PUJK dalam penerapan SMAP.

Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh pejabat OJK dari sektor Perbankan, Pasar Modal, dan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) untuk mendapatkan paparan mengenai penerapan peraturan antisuap dan anti-fraud yang sudah ada di masing-masing sektor.

OJK akan terus meningkatkan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung penguatan integritas di sektor jasa keuangan dalam menjaga kepercayaan masyarakat. (nck)

Bangkok -  Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendampingi Presiden Joko Widodo dalam acara APEC Leaders’ Dialogue with APEC Business Advisory Council (ABAC) yang merupakan agenda keempat dalam rangkaian KTT APEC pada hari Jumat (18/11).

Pertemuan ini membahas tiga isu utama, yaitu mengenai sustainability, regional economic integration, dan digitalization and inclusion. Pada kesempatan dialog kali ini, Presiden Joko Widodo berada dalam satu kelompok dengan para pemimpin dari Jepang, Peru, Chinese-Taipei, Brunei Darussalam, dan Amerika Serikat.

Presiden Joko Widodo menyampaikan pentingnya digitalisasi sebagai kunci pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Namun demikian, masih terjadi kesenjangan akses digital baik antar Ekonomi ataupun di dalam tiap Ekonomi, sehingga APEC sebagai incubator of ideas perlu mengambil langkah-langkah strategis guna memperkuat fundamental transformasi digital di kawasan.

Pertama, Presiden Joko Widodo mengajak Ekonomi APEC untuk mendorong kesetaraan akses digital melalui peningkatan ketersediaan infrastruktur digital. Kawasan APEC harus menjadi penjuru dalam mewujudkan kesetaraan akses digital di dunia, tanpa meninggalkan seorang pun (leaving no one behind).

Kedua, penguatan sumber daya manusia di sektor digital perlu ditingkatkan untuk mendukung pengembangan infrastruktur maupun teknologi digital. Langkah kolaboratif antar Ekonomi APEC perlu diperkuat untuk memenuhi kebutuhan dan adaptasi tenaga kerja guna menghadapi era Industri 4.0. Peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan perlu ditingkatkan, terutama untuk menjangkau kelompok perempuan, remaja, dan kalangan rentan.

Lebih lanjut, literasi digital dan inklusi finansial bagi UMKM perlu didorong, mengingat kontribusinya yang besar terhadap perekonomian kawasan.

Pada kesempatan ini, Presiden Joko Widodo juga mempromosikan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) kepada kalangan bisnis APEC. IKN akan menjadi pusat peradaban digital di Indonesia, dengan mewujudkan smart government, smart transport, smart building, dan smart energy. Lebih lanjut, Presiden mengundang kerja sama pembiayaan, investasi, dan kemitraan swasta-pemerintah (KPBU) untuk pembangunan IKN. (nck)

Direktur Utama Bank tabungan Negara (BTN) Tbk Haru Koesmahargyo mengatakan target transaksi dalam pameran Indonesia Properti Expo (IPEX) yang akan berlangsung mulai 19- 27 November 2022 capai Rp1,5 triliun.

“IPTEX yang dilaksanakan 9 hari di targetkan transaksi sebesar Rp1,5 triliun dengan rincian KPR nonsubsidi Rp900 miliar, untuk KPR subsidi Rp300 miliar dan pembiayaan syariah sebesar Rp300 miliar,” ungkap Haru dalam pembukaan IPEX di JCC, Sabtu (19/11).

Haru juga mengatakan bertepatan dengan hari KPR yang ke 46 tahun, untuk masyarakat yang akan akad KPR akan mendapat cashback sebesar Rp450.000, tidak hanya Casback BTN juga memberikan suku bunga sepesial mulai 2,47 persen fix untuk 1 tahun pertama. “Dan ada beberapa tambahan bebas biaya administrasi, bebas biaya provisi, bebas biaya Apprasial dan diskon asuransi jiwa 5 persen," tutur Haru.

Haru menerangkan dalam pameran tersebut akan ada sekitar 42 pengembang 32 pengembang proyek non subsidi 10 pengembang proyek subsidi dan 5 produk pendukung, proyek yang di pasarkan 325 proyek perumahan yang tersebar di seluruh Jabodetabek dan beberapa kota besar di Indonesia.

Haru menegaskan BTN siap menjadi pemeran utama dalam pembiayan perumahan. Program pemerintah pada 100 tahun Indonesia adalah 0 backlog, menunjang hal tersebut BTN bersama kementrian terkait sedang menyusun sebuah buku yang berjudul kajian perumahan untuk sektor informal dan juga kajian untuk perumahan subsidi dalam hal ini kami bertekad bahwa kedepan dalam jangka panjangprogram perumahan ini makin lama makin mandiri.

Dikesempatan yang sama Dirjen Perumahan PUPR Iwan Suprijanto mengatakan dari sisi kepemilikan Backlog saat ini masih ada 12,7 juta dengan potensi pertambahannya yaitu keluarga baru sekitar 700-800 ribu per tahun. Sementara itu kemampuan pemerintah baru bisa menyediakan rumah sekitar 400-500 rumah.

Lanjutnya Iwan mengatakan untuk mewujudkan Backlog pemerintah terus mengejar program dengan beberapa strategi termasuk strategi pelaskanaan program sejumlah rumah pada tahun 2022. “Melalui target sejuta rumah per Oktober sudah mencapai 979 000 rumah,” kata Iwan.

Iwan berharap pameran ini memberikan dampak positif bagi sektor perumahan. (nck)